Upload
anne-monika-fristy
View
238
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
1/65
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
2/65
1
PENDAHULUAN
kuntansi sector public memiliki kaitan yang erat dengan penerapan
dan perlakuan akutansi pada domain public. Domain public sendiri
memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan
sector swasta.
Secara kelembagaan, domain public antara lain berupa badan-badan pemerintahan
(pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi, politik, LSM, Universitas
dan organisasi nirlaba lainnya.Akuntansi sector public adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi
pemreintahan/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan
suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh.
Secara umum, akuntansi sector public merupakan suatu mekanisme teknis dan
analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-
lembaga tinggi negar1egaradepartemen-departemen di bawahnya.
A
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
3/65
2
KONSEP PENGANGGARAN
SEKTOR PUBLIK
A. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIKAnggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial,
sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu
anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses
politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan
yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus
diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi
dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses
penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan
perencanaan strategic telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan
for actionuntuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
1.Aspek perencanaan;2.Aspek pengendalian; dan3.Aspek akuntabilitas publik.
Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan,
pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga
pengawas khusus (oversight body).
B. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIKAnggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan
pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.
Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu
rencana finansial yang menyatakan:
1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); dan2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai
rencana tersebut (pendapatan)
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
4/65
3
C. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIKAnggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat
kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan
sebagainya agar terjamin secara layak. Anggaran merupakan blue printkeberadaan
sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang.
Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah
Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi
keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk
mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Angaran
sektor publik harus dapat memenuhi kriteria berikut :
Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen
pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah.
Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:
1.Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunansosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualititas hidup
masyarakat.
2.Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakatyang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada
terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber
daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade offs.
3.Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument
pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.
D. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIKAnggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1)
sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat
politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat
motivasi, (8) alat menciptakan ruang publik.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
5/65
4
1.Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool)Anggaran sektor publik dibuat untuk merencakan tindakan apa yang akan
dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang
diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
a) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misiyang ditetapkan,
b) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuanorganisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
c) mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telahdisusun, dan
d) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapian strategi.
2.Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool)Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya
overspending, underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam
pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
Pengendalian anggaran public dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:
a) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;b) Menghitung selisih anggaran (favourabledan unfavourable variances);c) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tak dapat
dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians;
d) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
3.Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan
ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk
mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat
sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
6/65
5
4.Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool)Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk
komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk
kepentingan tertentu. Oleh karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan
political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang
prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.
5.Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination andCommunication Tool)
Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
Anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi inkonsistensi suatu
unir kerja dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam
lingkungan eksekutif.
6.Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance MeasurementTool)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada
pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian
target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7.Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool)Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifal challenging but
attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target anggaran
hendaknya jangan terlalu tinggi hingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan
terlalu rendah hingga terlalu mudah dicapai.
8.Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Share)Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan
harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang
terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah, kelompok lain yang
kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melaluiproses politik yang ada.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
7/65
6
E. JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIKAnggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :
1.Anggaran Operasional (operation/recurrent budget)Anggaran Operasional diguanakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari
dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin (recurrent
expenditure) yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran
dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum
pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja
Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan.
2.Anggaran Modal (capital/investment budget)Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas
aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada
dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya
adalah milik publik.
F. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIKPrinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:
a. Otorisasi oleh legislatifAnggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dulu sebelum
eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
b. KomprehensifAnggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran
pemerintah. Pleh karena itu, adanya dana non-budgetairpada dasarnya adalah
menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
c. Keutuhan anggaranSemua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana
umum (general fund).
d. Nondicretionary ApropriationJumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara
ekonomis, efisien, dan efektif.
e. PeriodikAnggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunanmaupun multi-tahunan
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
8/65
7
f. AkuratEstimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi
(hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi
anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan
dan overestimatepengeluaran.
g. Jelasanggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak
membingungkan .
h. Diketahui publikanggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
G. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIKProses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan yaitu :
1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasiantarbagian dalam lingkungan pemerintahan.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang danjasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada
DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah :
1. Tujuan dan target yang hendak dicapai2. Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah)3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target4. Faktor-faktor lain yang memengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan
pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana
alam, dan sebagainya.
Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek
penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
9/65
8
H. PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS ANGGARANRichard Musgrave seperti yang dikutip Coe (1989) mengidentifikasikan tiga
pertimbangan mengapa pemerintah perlu terlibat dalam bisnis pengadaan barang
dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilitas ekonomi,
redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya.
Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau
overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran.
Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas:
a. Tahap persiapan anggaran (preparation);b. Tahap ratifikasi (approval/ratification);c. Tahap implementasi (implementation);d. Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation).
Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation)
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar
taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum
menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran
pendapatan secara lebih akurat.
Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya
faktor uncertainty (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu,
manajer keuangan public harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu
mata anggaran. Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan
line-item budgeting akan berbeda pada input-output budgeting, program
budgetingatau zero based budgeting.
Di Indonesia, proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan
pada pendekatan bottom-up planning dengan tetap mengacu pada arah kebijakan
pembangunan pemerintah pusat. Arahan kebijakan pembangunan pembangunan
pemerintah pusat tertuang dalam dokumen perencanaan berupa GBHN, Program
Pembangunan Nasional (PROPENAS), Rencana Strategis (RESENTRA), dan Rencana
Pembangunan Tahunan (REPETA).
Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah
pusat dengan perencanaan pembangunan daerah sejak spesifik diatur dalamPeraturan Pemerintah No. 105 dan 108 Tahun 2000. Pada pemerintah pusat,
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
10/65
9
perencanaan pembangunan dimulai dari peyusunan PROPENAS yang merupakan
operasionalisasi GBHN. PROPERNAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk
RESENTRA. Berdasarkan PROPERNAS dan RESENTRA serta analisis fiscal dan makro
ekonomi, kemudian dibuat persiapan APBN dan REPETA.
Sementara itu, di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pemerintah daerah disyaratkan
untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA
(RENSTRADA). Dokumen perencanaan daerah tersebut diupayakan tidak
menyimpang dari PROPENAS dan RENSTRA yang dibuat pemerintah pusat. Dalam
PROPEDA dimungkinkan adanya penekanan prioritas program pembangunan yang
berbeda darisatu daerah dengan daerah yang lain sesuai kebutuhan masing-masing
daerah. PROPEDA (RENSTRADA) dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan
DPRD dalam kerangka waktu lima tahun yang kemudian dijabarkan pelaksanaannya
dalam kerangka tahunan.
Penjabaran rencana strategis jangka panjang dalam REPETADA tersebut
dilengkapi dengan:
1. Pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari hasil evaluasi kinerjapemerintah daerah pada periode sebelumnya.
2. Masukan-masukan dan aspirasi masyarakat.3. Pengkajian kondisi yang saat ini terjadi, sehingga bisa diketahui kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.
Tahap Ratifikasi Anggaran
Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang
melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif
dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai
political skill,salesmanshipdan coalition buildingyang memadai. Integritas dan
kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini.
Tahap Pelaksanaan Anggran (Budget Implementation)
Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan public dalam hal inibertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
11/65
10
untuk perencanaan dan pengendalian anggran yang telah disepakati, dan bahkan
dapat diandalkan untuk tahap penyusuanan anggaran periode berikutnya.
Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap
persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional
anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek
akuntanbilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan
sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget
reportingand evaluationtidak akan menemui banyak masalah.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
12/65
11
JENIS-JENIS PENGANGGARAN
SEKTOR PUBLIK
A. PERKEMBANGAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIKSistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen
kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.
Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara
langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan.
Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan
moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian.
Sistem perencanaan anggaran publik berkembang sesuai dinamika
perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di masyarakat.
Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan
penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar ada dua pendekatan utama
yang memiliki perbedaan mendasar.
a)Anggaran tradisional atau anggaran konvensionalb) New public management
B.ANGGARAN TRADISIONALAnggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara
berkembang dewasa ini. Terdapat dua cirri utama dalam pendekatan ini yaitu:
a. Cara penyusunan anggaran didasarkan atas pendekatan incrementalismb. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item.
Cirri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah:
a. Cenderung sentralistisb. Bersifat spesifikasic. Tahunand. Mengggunakan prinsip anggaran bruto
Incrementalism
Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah padapengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
13/65
12
incrementalism, yaitu hanya menambah/mengurangi jumlah rupiah pada item
anggaran yang ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya
sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa
dilakukan kajian yang mendalam.
Masalah utama anggaran tradisional adalah berkaitan dengan tidak adanya
perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efesiensi dan
efektivitas sering tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran
tradisional. Dengan ketiadaan perhatian pada konsep value for money ini, sering kali
pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya
kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk
dilaksanakan.
Anggaran tradisional cenderung menggunakan konsep historic cost of service.
Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis tersebut adalah suatu item,
program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meski
item tersebut sudah tidak dibutuhkan. Perubahan anggaran hanya menyentuh
jumlah nominal rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk,
dan lainnya.
Line-item
Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-itemyang
didasarkan atas dasar sifat (nature)dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-
itembudget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau
pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara
riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dalam periode sekarang.
Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi
alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol
pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat
penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan,
pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja
barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan
pengeluaran yang dilakukan.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
14/65
13
Kelemahan Anggaran Tradisional
Beberapa kelemahan anggaran tradisional antara lain:
1. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan denganrencana pembangunan jangka panjang
2. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidakpernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
3. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkananggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat
kebijakan dan pilihan sumberdaya, atau memonitor kinerja.
4. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secarakeseluruhan sulit dicapai
5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaranmodal/investasi.
6.Anggaran tradisional bersifat tahunan7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak
memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya
adalah munculnya budget paddingatau budgetary slack.
8. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikanmekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya
dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran.
9.Aliran informasi (sistem informasi financial) yang tdak memadai yang menjadidasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.
C.ANGGARAN PUBLIK DENGAN PENDEKATAN NPMEra New Publik Management
New Public Management berfokus pada manajemen sector public yang
berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New
Publik Management tesebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah
diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan
kompetensi tender.
Salah satu model pemerintah di era New Publik Management adalah model
pemerintah yang diajukan oleh Osbone dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
15/65
14
pandangannya yang dikenal dengan konsep reinventing government. Perspektif
baru pemerintah menurut Oborne dan Gaebler tersebut adalah:
1. Pemerintah katalisPemerintah sebagai pemberi arahan dan berfokus pada pemberian
pengarahan bukan produksi pelayanan public.
2. Pemerintah milik masyarakatPemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat, memberdayakan
masyarakat daripada melayani.
3. Pemerintah yang kompetitifMenyuntikan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan public.
Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus
meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Pemerintah yang digerakan oleh misiMengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjadi organisasi yang
digerakan oleh misi. Pemerintah digerakan oleh misi bukan peraturan.
5. Pemerintah yang berorientasi hasilPemerintah yang berorientasi hasil berusaha mengubah bentuk penghargaan
dan insentif, yaitu membiayai hasil dan bukan masukan.
6. Pemerintah berorientasi pada pelangganMemenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah tradisional
seringkali salah dalam mengidentifikasikan pelanggannya. Penerimaan pajak
memang dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannya harus
disetujui oleh DPR/DPRD. Akibatnya, pemerintah seringkali menganggap
bahwa DPR/DPRD dan semua pejabat yang ikut dalam pembahasan anggaran
adalah pelanggannya padahal pelanggan yang sebenarnya adalah
masyarakat. Pemerintah wirausaha tidak akan seperti itu. Ia akan
mengidentifikasikan pelanggan yang sesungguhnya. Maka, tidak berarti
bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab pada dewan legislatif, tetapi
sebaliknya, ia menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda : kepada
legislatif dan masyarakat. Dengan cara seperti itu, maka pemerintah tidak
akan arogan tetapi terus menerus akan berupaya untuk lebih memuaskan
masyarakat.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
16/65
15
7. Pemerintah wirausahaMampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.
Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat
pendapatan, misalnya: BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi
tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian; BUMN/BUMD; pemberian
hak guna yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat; penyertaan
modal; dll.
8. Pemerintah antisipatifBerupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah tradisional yang
birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk
memecahkan masalah publik. Pemerintah birokratis cenderung bersifat
reaktif: seperti suatu satuan pemadam kebakaran, apabila tidak ada
kebakaran maka tidak akan ada upaya pemecahan. Pemerintah wirausaha
bersifat proaktif. Ia tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tapi juga
berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan. Ia menggunakan
perencanaan strategis untuk menciptakan visi.
9. Pemerintah desentralisasiDari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Lima puluh tahun yang lalu,
pemerintahan yang sentralis dan hierarkis sangat diperlukan karena
pengambilan keputusan harus dari pusat. Pada saat itu, sistem tersebut masih
sangat cocok karena teknologi informasi masih sangat primitif, komunikasi
antar berbagai lokasi masih lamban, dan aparatur pemerintah masih relatif
belum terdidik. Tapi sekarang, perkembangan teknologi sudah sangat maju,
kebutuhan masyarakat dan bisnis sudah semakin kompleks, staf pemerintah
sudah berpendidikan tinggi, maka pengambilan keputusan harus digeser ke
tangan masyarakat, asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat.
10.Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasarMengadakan perubahan mekanisme pasar ( sistem insentif) dan bukan
dengan mekanisme administratif ( sistem prosedur dan pemaksaan). Ada dua
cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme
administratif. Pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif,
sedangkan pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar.Pemerintah tradisional menggunakan perintah dan pengendalian,
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
17/65
16
mengeluarkan prosedur dan definisi baku dan kemudian memerintahkan
orang untuk melaksanakannya. Pemerintah wirausaha tidak memerintah dan
mengawasi tapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar
orang tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat.
Perbandingan Anggaran Tradisional dengan Anggaran Berbasis
Pendekatan NPM
ANGGARAN TRADISIONAL NEW PUBLIC MANAGEMENT
Sentralis Desentralis &devolved management
Berorientasi pada input Berorientasi pada input, output, dan outcome
(value for money)Tidak terkait dengan perencanaan jangka
panjang
Utuh dan komprehensif dengan perencanaan
jangka panjang
Line-item da incrementalism Berdasarkan sasaran kinerja
Batasan departemen yang kaku (rigid
department)
Lintas departeman (crossdepartment)
Menggunakan aturan klasik: vote accounting Zero-base budgeting, planning programming
budgeting system
Prinsip anggaran bruto Sistematik dan rasional
Bersifat tahunan Bottom-up budgeting
Spesifik
D. PERUBAHAN PENDEKATAN ANGGARANDengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk
mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran
sector publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik
pengnggaran sector publik, misalnya teknik anggaran kinerja (performance
budgeting), zero based budgeting (ZBB), dan planning, programming, and budgeting
system (PPBS). Pendekatan baru nin memiliki karakteristik:
1. Komprehensif/komparatif2. Terintegrasi dan lintas departemen3. Proses pengambilan keputusan yang rasional4. Berjangka panjang5. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
18/65
17
6.Analisis total costdan benefit(termasukopportunitycost)7. Berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input8.Adanya pengawasan kinerja
E.ANGGARAN KINERJAPendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang
terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya yang disebabkan oleh ketiadaan
tolok ukur yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan
dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat
menekankan pada konsep value for money dan pengawasan kinerja output.
Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas
tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan
keputusan.
Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang
menganggap bahwa tanpa adanya arahan dancampur tangan, pemerintah akan
menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros. Menurut pendekatan
anggaran kinerja,dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui
penerapan internal cost awareness, audit keuangan danaudit kinerja, serta evaluasi
kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost
minded, harus efisien, memakai dana secara ekonomis, dan dituntut mampu
mencapai tujuan yang ditetapkan.
F. ZERO BASED BUDGETING (ZBB)Konsep ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada system
anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep ini dapat
menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai
dari nol(zero-base).
Proses Implementasi ZBB
Terdiri dari 3 tahap, yaitu:
1. Identifikasi unit-unit keputusanStruktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat
pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unitpembuat keputusan yang salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
19/65
18
anggaran. ZBB merupakan system anggaran yang berbasis pusat
pertanggungjawaban sebagai dasar perencanan dan pengendalian anggaran.
2. Penentuan paket-paket keputusanTahap selanjutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi tujuan unit
keputusan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan
tersebut. Dokumen inilah yang disebut paket keputusan. Paket keputusan
merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi
atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Ada 2 jenis paket
keputusan:
a. Paket keputusan mutually-exclusiveMerupakan paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama
b. Paket keputusan incrementalMerefleksikan level usaha berbeda dalam melakukan kegiatan tertentu.
3. Meranking dan mengevaluasi paket keputusanTahap berikutnya adalah meranking semua paket berdasarkan manfaatnya
terhadap organisasi. Tahap ini merupakan jemnbatan menuju proses alokasi
sumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa diantaranya sudah
ada dan yang lainnya baru sama sekali.
Keunggulan ZBB:
1. Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumberdaya secara lebih efisien
2. ZBB berfokus pada value for money3. Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan
biaya
4. Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer5. Meningktkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan
anggaran
6. Merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorongorganisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya
serta tingkat pengeluaran
Kelemahan ZBB:
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
20/65
19
1. Prosesnya memakan waktu, terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkanbiaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena
pembuatan paket keputusan
2. ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek3. Implementasi ZBB membutuhakan teknologi yang maju4. Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah proses meranking dan mereview
paket keputusan. Mereview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan
yang melelahkan dan membosankan, sehingga dapat mempengaruhi
keputusan.
5. Untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memilikikeahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. Selain itu dalam perankingan
muncul pertimbangan subjektif/ mungkin terdapat tekanan politik sehingga
tidak objektif lagi.
6. Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusanharus dalam anggaran
7. Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi
G. PLANNING, PROGAMMING, AND BUDGETING SYSTEM (PPBS)PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori system yang
berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi
sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi. PPBS adalah salah satu model
penganggaran yang ditujukan untuk membantu menajemen pemerintah dalam
membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan
sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan
masyarakat tidak terbatas.
Proses Implementasi PPBS
Langkah implementasinya meliputi:
1. Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas2. Mengidentifikasikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan
3.
Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost-benefitdari masing-masing program
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
21/65
20
4. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil5.Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui
Karakteristik PPBS:
1. Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan2. Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan
datang karena PPBS berorientasi pada masa depan
3. Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi4. Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai program, yang meliputi:
identifikasi tujuan, identifikasi secara sistematik alternatif program untuk
mencapai tujuan, estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program,
dan estimasi manfat yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif
program
Kelebihan PPBS
1. Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncakke manajemen menengah
2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja3. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam
perencanaan program
4. Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dankerja sama antar departemen
5. Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan denganpencapaian tujuan organisasi
6. PPBS menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi sumberdaya secara optimal
Kelemahan PPBS
1. PPBS membutuhkan system informasi yang canggih, ketersediaan data,adanya system pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi
2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBSmembutuhkan teknologi yang canggih
3. PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
22/65
21
4. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulanmanusia yang kompleks
5. PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaanstatistic terkadang kurang tajam untuk mengukur efektivitas program. Statistik
hanya tepat untuk mengukur beberapa program saja
6. Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis sehingga menyulitkan dalammelakukan alokasi biaya
Masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS
1. Bounded rationality, keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untukmelakukan aktivitas
2. Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untukmengukur output
3. Masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan,perubahan politik, dan ekonomi
4. Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat5. Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program terutama
ketika terdapat pertentangan kepentingan
6. Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secaracepat dan tepat
7. Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untukberubah
8. Pelaksanaan teknik tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilankeputusan politik
9. Pada akhirnya, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
23/65
22
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH
A. PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAHSemua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD
meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penjelasan
berikut ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini telah disusun pedoman pelaksanaannya
yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan
Sekretaris Daerah. Proses penetapan DPA-SKPD adalah sebagai berikut :
1. PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBDditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun
rancangan DPA-SKPD.
2. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan,anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana
penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
3. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6(enam) hari kerja setelah pemberitahuan.
4. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepalaSKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD.
5. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPASKPD denganpersetujuan sekretaris daerah.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
24/65
23
6. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerjapengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal disahkan. Setelah DPA-SKPD ditetapkan, Kepala SKPD
melaksanakan kegiatankegiatan SKPD berdasarkan dokumen tersebut.
1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan DaerahSetiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan
daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD
dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus
disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja oleh Bendahara
Penerimaan dengan didukung oleh bukti yang lengkap.
Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. SKPD
dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya
berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan
penerimaan tersebut.
Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk
apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa
termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan
barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas
umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai
inventaris daerah.
Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi
dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang
bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
25/65
24
2. Pelaksanaan Anggaran Belanja DaerahJumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran
belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
dalam APBD. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran
belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai
hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Pengeluaran kas yang mengakibatkan
beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang
APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut
tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan
Dana (SPD), atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Khusus untuk biaya pegawai diatur
bahwa gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD. Pemerintah daerah
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah
berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan. Dalam pelaksanaan pembayaran yang terhutang
pajak, bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan
pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang
ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka
waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya
pembayaran dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD. Karena itu, kuasa
BUD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh penggunaanggaran;
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
26/65
25
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalamperintah pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dane. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Perlu menjadi perhatian bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan. Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna
anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara
pengeluaran. Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang
persediaan yang dikelolanya setelah:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintahpembayaran; dan
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila kelengkapan dokumen, kebenaran
perhitungan dan ketersediaan dana tidak terpenuhi. Bendahara pengeluaran wajib
melakukan hal tersebut karena dia bertanggung jawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilaksanakannya. Kepala daerah dapat memberikan izin
pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.
3. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan DaerahPengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD). Semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Untuk pencairan dana cadangan,
pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah
dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadanganyang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
27/65
26
cadangan yang berkenaan mencukupi. Pemindahbukuan tersebut paling tinggi
sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Pemindahbukuan dari
rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah tersebut dilakukan dengan
surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Penjualan
kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah
didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.
Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan
diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan
dalam perjanjian pinjaman berkenaan. Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata
uang asing dibukukan dalam nilai rupiah. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk
kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi
tanggungan pihak peminjam. Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan mencakup
pelaksanaan pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok
utang, dan pemberian pinjaman daerah. Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan
untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai
dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pemindahbukuan jumlah
pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah
ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh
kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang
akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Pembayaran pokok utang
didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman
dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah
daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pemberian
pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan kepala daerah atas
persetujuan DPRD.
Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah,pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah tersebut dilakukan
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
28/65
27
berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD. Dalam rangka pelaksanaan
pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkanoleh PPKD;
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalamperintah pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran
pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
B. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAHPengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan,
bendahara pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai
uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar
penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud.
1. Penatausahaan PenerimaanPenerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah
yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
Penerimaan daerah yang disetor tersebut dilakukan dengan cara:
a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh
pihak ketiga; dan disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung
jawabnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
29/65
28
bulan berikutnya. Disamping pertanggungjawaban secara administratif, Bendahara
penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya. Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan
analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD.
2. Penatausahaan PengeluaranKepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran
kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD tersebut disampaikan kepada PPKD selaku
BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran
kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
Setelah DPA-SKPD ditetapkan, PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas
pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum
dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas tersebut memuat perkiraan
arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang
digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
a. Penyediaan DanaSetelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas
menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD merupakan dasar pengeluaran kas atas beban APBD.
Permintaan pembayaran hanya dapat dilaksanakan, jika SPD telah diterbitkan.
b. Permintaan PembayaranBerdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran
melalui Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Ada 4 jenis SPP yaitu:
1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP).2) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPPGU).3) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU).4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
30/65
29
pengguna anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan untuk memperoleh
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD
dalam rangka mengganti uang persediaan. Sedangkan penerbitan dan pengajuan
dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD
dalam rangka tambahan uang persediaan. Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan
SPP-TU tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang
harus dipertanggungjawabkan. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk
pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh
persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
Prosedur pengajuan dan penerbitan SPM-LS dimulai dengan penyiapan dokumen
SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan
permintaan pembayaran. Selanjutnya, Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS
kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh
persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD.
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
sebelum menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
c. Perintah MembayarSetelah meneliti SPP, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran harus
menyatakan apakan dokumen SPP telah lengkap dan sah. Dalam hal dokumen SPP
dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Penerbitan SPM paling lama 2 (dua)
hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. Jika dokumen SPP dinyatakan
tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
menolak menerbitkan SPM. Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP. SPM yang telah diterbitkan diajukan
kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Setelah tahun anggaran berakhir,
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
31/65
30
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang
membebani tahun anggaran berkenaan.
d. Pencairan DanaKuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak
melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan
perundangundangan. Jika dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penerbitan SP2D paling lama 2
(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Jika dokumen SPM
dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan
penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPM. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan
uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran
langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga.
e. Pertanggungjawaban Penggunaan DanaBendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung
jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang
persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya. Hal ini dilaksanakan dengan menutup Buku Kas Umum setiap bulan
dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyusun laporan
pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan. Dalam hal laporan
pertanggungjawaban telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat
pengesahan laporan pertanggungjawaban. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban
pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Disamping pertanggungjawaban
secara administratif, Bendahara Pengeluaran pada SKPD juga wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.Penyampaian pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan setelah diterbitkan surat
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
32/65
31
pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran.
C.AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHUntuk melakukan penyusunan laporan keuangan, Pemerintah daerah menyusun
sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi
pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas pelaporan dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi. Sistem akuntansi pemerintahan
daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer. Proses tersebut didokumentasikan dalam bentuk
buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar
pembantu. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi:
1. Prosedur akuntansi penerimaan kas;2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;3. Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan4. Prosedur akuntansi selain kas.
Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip
pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi
pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD.
Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPKSKPD. PPK-SKPD mengkoordinasikan
pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:1. Laporan realisasi anggaran;2. Neraca;3. Laporan arus kas; dan4. Catatan atas laporan keuangan.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi
menyusun laporan keuangan yang meliputi:
1. laporan realisasi anggaran;2. neraca; dan3. catatan atas laporan keuangan.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
33/65
32
PEANGGARAN KEUANGAN DAERAH
A. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggung jawabnya. Laporan tersebut disertai dengan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya. Laporan disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat
pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun
anggaran berkenaan berakhir. Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan
tersebut kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama
APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran
berkenaan berakhir. Selanjutnya PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama
APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli dan
disampaikan kepada sekretaris daerah. Laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada kepala daerah
paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan
sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya. Selanjutnya laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat
akhir bulan.
2. Laporan TahunanPPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan
disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan tersebut
disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintahdaerah. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
34/65
33
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan
tersebut disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan
anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan
keuangan SKPD tersebut terdiri dari: laporan realisasi anggaran; neraca; dan catatan
atas laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat pernyataan
kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar
akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPKD
menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan
laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran berkenaan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan
kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan tersebut terdiri dari:
laporan realisasi anggaran; neraca; laporan arus kas; dan catatan atas laporan
keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah dilampiri dengan surat pernyataan
kepala daerah yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir. Setelah disampaikan laporan hasil audit, Kepala daerah
memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan
pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
3. Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan,
serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Persetujuan bersamaterhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
35/65
34
APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan
daerah diterima.
4. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari
kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh
gubernur kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung
sejak diterimanya rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan
peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan
bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah
sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah
dan peraturan bupati/walikota.
B. PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAHOtonomi daerah merupakan proses awal terjadinya reformasi penganggaran
keuangan daerah di Indonesia. Otonomi daerah, tentunya sangat berimplikasi pada
perubahan dalam system pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian
sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah seperti APBD.
1. Pengertian Keuangan DaerahDalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan
dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identic dengan APBD. Berdasarkan
PP No. 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semuak hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dankewajiban tersebut.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
36/65
35
Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu system
pengeleloaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem
dari system pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Menurut Mamesah dan Halim (2007:23) keuangan daerah adalah semua hak dan
kewajiban yang dapat dinilai dnegan uang, demikian pula segala sesuatu baik
berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang
belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daera yang lebih tinggi serta pihak lain
sesuai ketentuan/peraturan perundang-undanganyang berlaku.
Mardiasmo (2000:3), mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah
daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan
daerah dan anggaran daerah adalah :
a) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan public(public oriented)
b) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dananggaran daerah pada khususnya.
c) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipanyang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan
perangkat daerah lainnya.
d) Kerangka umum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan penelolaankeuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money,
transparansi dan akuntabilitas.
e) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS Daerah, baikratio maupun dasar pertimbangan.
f) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dananggaran multitahunan
g) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professionalh) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran
akuntan public dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja
anggaran dan tranparansi informasi anggaran kepada public
i) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peranasosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalismeaparat pemerintah daerah.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
37/65
36
j) Pengembangan system informasi keuangan daerah untuk menyediakaninformasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah
daerah terhadap penyebarluasan informasi.
2. Pengertian, Unsur dan Arti Penting APBDAPBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian ditetapkand
engan peraturan daerah. APBD oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar
untuk melakukan aktivitas pengeluaran dana masyarakat dalam melakukan
pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Menurut pasal 64 ayat 2 UU NO. 5 Tahun `974 tentang pokok-pokok
pemerintahan di daerah, APBD merupakan rencana operasional keuangan
pemerintah daerah, yaitu di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran
dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan
penerimaan dan sumber-sumber penerimaaan daerah guna menutupi pengeluaran-
pengeluaran yang dimaksud.
Sedangkan menurut J. Wajong (1962)/Orde Lama, APBD merupakan rencana
pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu
tertentu pada waktu badan legislative memberikan kredit kepada badan eksekutif
untuk melakukan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah
sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (groundslag) penetapan anggaran,
dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.
Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam anggaran daerah, yaitu :
a) Rencana kegiatan suatu daerah dan uraian yang rincib)Ada sumber penerimaan (target minimal) dan biaya (batas maksimal)c) Jenis kegiatan yang dituangkan dalam angkad) Periode anggaranSelain itu terdapat arti penting Anggaran Daerah, yang diuraikan sebagai berikut :
a)Alat bagi Pemda untuk mengarahkan dan menjamin kesinambunganpembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
b)Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terusberkembang sedangkan kebutuhan dan keinginan sumber daya terbatas.
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
38/65
37
3. Fungsi APBDAnggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi yaitu
sebagai berikut :
1. Fungsi OtorisasiFungsi otorisasi merupakan dasar dalam melaksanakan pendaptan dan
belanja untuk tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaanFungsi perencanaan merupakan pedoman manajemen dalam merencanakan
kegiatan
3. Fungsi pengawasanFungsi pengawasan merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam hal ini Perundang-undangan.
4. Fungsi AlokasiFungsi alokasi berfungsi dalam mengarahkan untuk menciptakan lapangan
kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya seta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusiFungsi distribusi merupakan kebijakan anggaran daerah yang harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan
6. Fungsi stabilisasiFungsi stabilisasi merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
4. PERKEMBANGAN DAN CIRI PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAHBerikut ini adalah masa perkembangan penganggaran keuangan daerah :
1. Masa orde baru (sampai dengan 2001)Ciri penganggaran keuangan daerahnya adalah sebagai berikut :
a) Pembahasan APBD bermula dari proses RAPBD dan dibahas bersamaantara DPRD dengan kepala daerah
b)Unsur yang terlibat dalam APBD, kepala daerah dan DPRD, tidakmelibatkan masyarakat
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
39/65
38
c) Berpegang pada kebijaksanaan yang dinamisd) Indicator kinerja pemerintah daerah :
- Perbandingan anggaran dan realisai- Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya- Target dan presetase fisik proyek
e) Perhitungan APBD berdiri sendiri dan terpisah dari pertanggungjawabankepala daerah.
f) Bentuk laporan perhitungan APBD :- Perhitungan APBD- Nota Perhitungan APBD- Perhitungan kas dna pencocokan antara sis akas dan sisa perhitungan
Struktur APBD-nya adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan- Sisa lebih perhitungan tahun lalu- Pendapatan asli daerah- Dana perimbangan- Pinjaman daerah
b. Belanja- Belanja rutin : 10 bagian- Belanja pembangunan : 21 sektor
2. Masa reformasi tahap 1 (2002-2006)Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah
serta penyusunan perhitungan APBD.
Dasar hukum penyusunan KUA :
1. UU No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara2. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Substansi dan ruang lingkup KUA1. Pendahuluan
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
40/65
39
- Kondisi yang telah dicapai tahun sebelumnya- Identifikasi permasalahan dan tantangan
2. Gambaran Umum RKPD3. Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasinya terhadap Sumber Pendanaan
- Kerangka ekonomi Makro- Asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD- Kebijakan pendapatan- Kebijakan belanja- Kebijakan pembiayaan
4. PenutupCiri-ciri penganggaran keuangan daerah masa reformasi tahap I :
1.APBD disusun dengan pendekatan kinerja dan berorientasi padakepentingan public.
2. Pihak yang terlibat : Pemerintah Daerah (eksekutif), DPRD (legislative) danmasyarakat
3. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah :- Laporan perhitungan APBD- Nota perhitungan APBD- Laproan arus kas- Neraca pemerintah daerah
4. Dalam perencanaan anggaran dikenalkan format arah kebijakan umumAPBD (AKU) yang dibahas diantara Pemda dan DPRD. Pemda
menerjemahkan strategi dan prioritas APBD.
5. Proses penyusunan menggunakan format rencana anggaran satuan kerja(RASK).
6. Indicator kinerja dimulai dari Input output/keluaran outcome manfaat dampak.
7. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah : laporan perhitungan APBD.Struktur APBD-nya adalah :
a. Pendapatan- PAD-
Dana Perimbangan- Pendapatan lain-lain
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
41/65
40
b. Belanja- Aparatur Negara- Pelayanan Publik
c. Pembiayaan- Penerimaan Daerah- Pengeluaran Daerah
3. Penganggaran Masa Reformasi Tahap II (mulai tahun 2006)Beberapa perubahan dari Permendagri No. 13 tahun 2006, yaitu :
1. Dikenalkannya kembali bendahara pengeluaran dan penerimaan2. Belanja aparatur dan belanja public dihilangkan.
Penyusunan indicator kinerja mulai dari input output/keluaran
outcome/hasil.
Struktur APBD-Nya adalah :
1. Pendapatana. PADb. Dana Perimbanganc. Pendapatan Lain-Lain
2. Belanjaa. Belanja Tidak Langsungb. Belanja Langsung
3. Pembiayaana. Penerimaan Pembiayaanb. Pengeluaran Pembiayaan
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
42/65
41
SISTEM AKUNTANSI DAN
LAPORAN KEUANGAN SKPD
Catatan ini mengulas tentang pemahaman dan teknis akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan SKPD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan
daerah. Adanya peralihan sistem akuntansi dari sistem akuntansi pembukuan tunggal
dan berbasis kas dan terpusat ke sistem akuntansi berpasangan berbasis modifikasi
kas ke akrual dan desentralisasi pelaksanaannya, manual ini memberikan suatu
panduan praktis bagi pemerintah daerah dalam akuntabilitas keuangan daerah.
Secara umum proses akuntansi SKPD ini terbagi dalam 3 tahapan utama, yaitu
pemahaman dasar akuntansi, konsep penjurnalan dan posting ke buku besar, serta
proses penyusunan laporan keuangan SKPD. Manual ini diharapkan akan membantu
mempercepat proses peralihan sistem akuntansi keuangan daerah guna menciptakan
akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik dan mandiri.
Secara sistematik, penyajian materi ditampilkan dalam urutan sebagai berikut:
1) Prinsip dasar akuntansi dan kaitannya dengan Standar AkuntansiPemerintahan
2) Prosedur Akuntansi SKPD dan Penjurnalan3) Pemahaman dan penyusunan Buku Besar4) Posting Buku Besar dan penyusunan Neraca Saldo5) Jurnal Penyesuaian6) Penyusunan Neraca Lajur7) Laporan Keuangan SKPD Laporan Realisasi Anggaran8) Jurnal Penutup9) Neraca SKPD
Akuntansi bagi SKPD adalah amanat dari PP nomor 24 tahun 2005 mengenai
Standar Akuntansi Pemerintahan dimana pelaksanaan dan penyusunan laporan
keuangan berada pada tingkat SKPD. Pemahaman prinsip dasar dan proses
akuntansi pelaporan adalah hal yang mutlak harus dipahami dan dilaksanakan oleh
staf dan pimpinan SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan
anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum ada 3 konsep utama
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
43/65
42
yang disajikan agar peserta dapat memahami akuntansi bagi SKPD ini dengan baik.
Pertama adalah pemahaman akuntansi secara umum dan standar akuntansi yang
ditetapkan bagi sektor pemerintahan. Ini sebagai pemahaman dasar yang
membedakan konsep akuntansi yang digunakan sebelumnya dengan konsep
akuntansi yang baru.
Kedua adalah pemahaman konsep penjurnalan dan posting ke buku besar. Di
sini termasuk juga jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Penjurnalan sebagai inti
dari akuntansi pembukuan berpasangan yang mengacu pada aturan dasar akuntansi
pembukuan berpasangan.
Ketiga adalah penyusunan laporan keuangan, baik berupa penyusunan neraca
lajur atau neraca percobaan, laporan realisasi anggaran, sampai dengan penyusunan
neraca SKPD. Laporan keuangan SKPD inilah yang merupakan akuntabilitas
pelaksanaan realisasi anggaran yang diamanatkan.
Tujuan kegiatan lokakarya ini adalah menjadikan pimpinan dan staf SKPD mandiri
dalam melaksanakan proses akuntansi dan keuangannya sehingga mereka dapat
menyampaikan laporan keuangan SKPD baik dalam bentuk Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca SKPD, dan mampu menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan
dengan baik dan benar.
A. SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN SKPDSebagaimana yang kita ketahui bahwa reformasi akuntansi di pemerintahan
daerah dimulai dengan terbitnya Kepmendagri 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. Sejak
munculnya Kepmendagri 29 Tahun 2002 tersebut, pemerintah daerah mulai
disibukkan dengan upaya untuk menerapkan akuntansi sebagaimana yang diarahkan
dalam Kepmendagri tersebut. Pada waktu itu, di Indonesia belum memiliki standar
akuntansi pemerintahan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan
sistem akuntansi. Sehingga pemerintah daerah mengalami stagnasi dalam
mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan daerah. Kondisi ini dipersulit
dengan lemahnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Sangat sedikit sekali pemerintah daerah yang memiliki tenaga dengan latar belakang
pendidikan akuntansi. Kedua hal tersebut menyebabkan proses pelaksanaanakuntansi dan penyusunan laporan keuangan menjadi terhambat. Perubahan mulai
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
44/65
43
terjadi lagi sejak diterbitkannya PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta
Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sampai saat ini kita masih mengacu pada peraturan-peraturan tersebut dalam
mengimplementasikan sistem akuntansi di pemerintahan daerah.
Pelaksanaan akuntansi di pemerintah daerah tidak terlepas dari aturan legal yang
mewajibkannya. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang sistem
akuntansi di pemerintah daerah, mulai dari UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara sampai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 yang dijadikan pedoman bagi
pemerintah daerah dalam menjalankan manajemen keuangan daerah. Kesemua
dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk
menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
neraca, Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Implikasi dari kewajiban untuk menyusun laporan keuangan tersebut adalah
penyelenggaraan sistem akuntansi di lingkup pemerintah daerah. Terlepas dari
kewajiban yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, pada dasarnya
setiap entitas memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Terlebih lagi
organisasi publik yang memperoleh sumber dana dari masyarakat/publik. Mengingat
aktivitas yang dilakukan menggunakan dana publik, maka pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana tersebut menjadi tuntutan publik.
Rata-rata pemerintah daerah menganggap bahwa akuntansi merupakan suatu
proses yang sulit dipahami sehingga sulit untuk dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas
dari kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang tidak
memiliki background pendidikan akuntansi. Namun perlu kami tegaskan
dalam workshop ini bahwa aparat pemerintah daerahpun bisa mempelajari dan
memahami akuntansi tanpa harus kuliah dulu di S1 akuntansi. Kita akan melakukan
latihan dan mempelajari akuntansi dengan bahasa yang sederhana sehingga bisa
diikuti oleh semua peserta dengan berbagai latar belakang pendidikan.
Akuntansi pada dasarnya tidak hanya merupakan proses pencatatan semata,
namun ruang lingkup akuntansi meliputi baik pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian pengikhtisaran transaksi serta menginterpretasikan hasilnya dan
menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan. Jika dicermati dari definisi akuntansitersebut, sebenarnya SKPD selama ini juga telah menjalankan akuntansi. SKPD telah
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
45/65
44
melakukan proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian dan pengikhtisaran
transaksi. SKPD telah melakukan proses pencatatan di Buku Kas Umum (BKU), telah
melakukan proses pengukuran dengan memberikan nilai di setiap transaksi keuangan
yang dilakukannya, telah melakukan proses pengklasifikasin dengan membuat buku
sendiri-sendiri atas mata anggaran yang ada dalam BKU serta telah melakukan
pengikhtisaran/perangkuman/rekapitulasi dalam bentuk laporan
pertanggungjawaban (SPJ). Hanya saja, proses akuntansi yang dilakukan berbeda
dengan konsep akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, pada pertemuan kali
ini kita akan mencoba untuk mempelajari akuntansi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Selama ini, pemerintah daerah kurang memperhatikan posisi keuangan yang
dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah daerah belum menjalankan
akuntansi secara penuh. Akuntansi yang dijalankan oleh pemerintah daerah masih
terbatas pada unsur pendapatan dan belanja. Sementara itu, posisi aset dan
kewajiban belum mendapat perhatian yang memadai. Dengan menggunakan
akuntansi, maka posisi kekayaan pemerintah daerah yang diwakili dengan jumlah
aset serta jumlah kewajiban yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dapat
diketahui. Kondisi keuangan pemerintah daerah bisa diketahui dan bisa
diperbandingkan antar pemerintah daerah ataupun antar SKPD. Jika dulu pemerintah
daerah berupaya untuk menutupi informasi keuangan pemerintah daerah, dengan
adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan yang mengarahkan untuk
mengimplementasikan good governance maka pemerintah daerah tidak dapat lagi
menutup-nutupi kondisi keuangannya dari publik. Jangankan kepada publik, kepada
SKPD di lingkungan pemerintah daerah itu sendiripun seringkali tidak transparan.
Sebagai contoh, jika salah satu SKPD ingin mengetahui posisi kas pemerintah
daerah, maka yang muncul adalah kecurigaan dan tidak dipublikasikan dengan
alasan bahwa informasi tersebut rahasia sifatnya (hanya pimpinan yang boleh
mengetahuinya). Konsep good governancemenuntut adanya transparansi yang
dilakukan oleh pemerintah daerah. Upaya transparansi ini bisa dilakukan melalui
pelaksanaan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Dengan diterbitkannya UU
No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka informasi laporankeuangan juga harus dipublikasikan agar masyarakat selaku stakeholdersmengetahui
7/28/2019 penganggaran-sektor-publik (1)
46/65
45
dan bias melakukan analisa yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pengertian sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling
berhubungan erat satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan secara bersama-
sama. Artinya bahwa sebuah sistem itu berjalan bersama-sama, berurutan untuk
mencapai sebuah tujuan yang sama sehingga dihasilkan informasi yang berkualitas.
Sistem akuntansi merupakan serangkaian metode dan prosedur untuk mencatat dan
melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi suatu organisasi. Bahasa lebih
teknisnya, sistem akuntansi ini merupakan aktivitas mengorganisir formulir, catatan
dan laporan sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi keuangan yang
dibutuhkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi, sistem akuntansi
merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang dalam upaya menghasilkan
laporan keuangan.
Ada beberapa