BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subyek hukum yang hidup secara berkelompok dalam

suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat.

Dalam kehidupannya manusia disadari adanya interaksi satu sama lain.

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk

bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang

berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia

sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia

lainnya.

Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakan

dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan

selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai

makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan

untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan

bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia.

Diperkuat dengan dalil Aristoteles mengatakan manusia itu “zoon

politicon” yang artinya satu individu dengan individu lainnya saling

membutuhkan satu sama lain sehingga keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan

1

dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena sifat manusia itu yang suka

bergaul antara satu dengan yang lainnya, maka manusia itu disebut sebagai

makhluk sosial.1) Sebagai makhluk sosial, maka manusia yang di dalam

hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain dan tentunya

akan terjadi hubungan secara timbal balik dengan manusia lain.2)

Selain itu, sebagai makhluk sosial, manusia juga sebagai makhluk

pribadi yang dengan segala keunikan personality nya adalah makhluk sosial

yang secara kodrati tercipta untuk berkehidupan bersama. Salah satu bentuk

kerjasama dengan orang lain yaitu saling bahu membahu dan bekerja sama

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan untuk tujuan hidupnya.

Makhluk sosial dan makhluk pribadi, manusia (natuurlijk person) juga

sebagai subyek hukum.3) Oleh karena itu, di Indonesia tiap-tiap manusia

dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan

merupakan subyek hukum. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak,

mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia.4)

Aktivitas kehidupan sehari-hari, adakalanya manusia sebagai subyek

hukum melakukan hubungan hukum seperti pinjam meminjam, jual beli, sewa

menyewa, kontrak maupun perjanjian kerjasama, baik antara dua orang atau

lebih. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan hukum karena adanya ikatan

yang mengikat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

1) Chainur Arrasjid, Pengantar Ilmu Hukum, (Medan: Yani Corporation, 1988), hal.1 2) Elly M. Setiadi, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Bandung: Kencana Prenada Media

Group, 2007), hal. 673) Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. ke-29, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hal. 194) Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. ke-37, (Jakarta:

Pradnya Paramita, 2006), hal. 4

2

Secara yuridis, suatu hubungan hukum yang dilakukan seseorang

dengan orang lain yang semula sangat bersifat keperdataan (individual

contract), seringkali dapat berkembang menjadi problem yang kompleks

karena mengandung aspek yuridis lain, misalnya dimensi kepidanaan.

Peristiwa hukum berupa perjanjian atau hubungan hutang piutang yang

dilakukan antara dua orang misalnya, ketika realisasi dari perjanjian atau

hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak sesuai rencana semula atau

terjadi "pengkhianatan" di antara mereka, seringkali berubah menjadi kasus-

kasus pidana sebagai penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Jika sudah

demikian, maka pengetahuan dan kehati-hatian tentang aspek-aspek hukum

dalam suatu tindakan hukum menjadi sangat urgen untuk dipahami oleh setiap

manusia sebagai subyek hukum.

Sebagaimana dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba

mengangkat dan membatasi sebuah kasus yang diawali dari perkara perdata,

namun dalam perkembangan selanjutnya menjadi perkara pidana. Kasus

tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2011/PN.Bjb dengan

Terdakwa Djono Sutanto (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut

Terdakwa) sebagai penjual batubara dan Suwanto Sutono selaku Direktur PT

Prima Multi Arta sebagai pembeli batubara.

Berawal dari adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Suwanto

Sutono sepakat melakukan transaksi jual beli batubara. Pada hari Selasa

tanggal 07 Juli 2009 terdakwa datang menemui Pembeli di kantornya yang

berlamat di Jl. Payau 1 No 01 Kelurahan Sei Besar Kec Banjarbaru Selatan,

3

Kota Banjarbaru dengan mengatakan akan menurunkan batubara dalam

jumlah 1.000 metrik ton, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi

Suwanto Sutono sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)

untuk pembayaran kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya kontraktor Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton

sehingga membutuhkan biaya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima

juta rupiah);

2. Biaya trucking Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ton sehingga

membutuhkan biaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Biaya premi supir Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per ton sehingga

membutuhkan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2009 Suwanto Sutono

memerintahkan kepada Rustini selaku kasir di PT Prima Multi Arta untuk

mengeluarkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan

langsung diterima oleh Terdakwa. Pada hari yang sama saksi Suwanto Sutono

memerintahkan Sukamto Rianto selaku Manager Keuangan PT Prima Multi

Artha untuk mengirimkan uang melalui transfer Bank Mandiri Banjarbaru ke

rekening Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2009 Suwanto Sutono

memerintahkan Sukamto Rianto untuk mengirimkan uang melalui transfer

Bank Mandiri Banjarabaru kerekening Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,-

(lima puluh lima juta rupiah). Sehingga jumlah uang yang diterima oleh

4

Terdakwa dari Suwanto Sutono sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh

juta rupiah).

Uang yang diterima terdakwa dari saksi Suwanto Sutono sebesar

Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) seharusnya digunakan untuk

membayar biaya kontraktor, biaya trucking dan biaya prenmi supir. Tetapi

terdakwa dengan sengaja memiliki uang tersebut sacara melawan hukum

dengan cara uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pembayaran fee

lahan dan fee jalan kepada saksi Yamin sebagai pemilik lahan serta untuk

pembayaran fee lahan, fee debu, fee desa, fee kepala desa setempat.

Dikarenakan Terdakwa tidak menyerahkan uang yang diterima dari

Suwanto Sutono untuk pembayaran kontraktor, biaya trucking dan biaya

premi supir, maka Suwanto Sutono didatangi oleh Hardiansyah selaku

kontraktor untuk menagih pembayaran biaya kontraktor sebesar

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian Suwanto Sutono

mengatakan uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa. Karena Suwanto

Sutono berkepentingan terhadap batubara tersebut, sehingga Suwanto Sutono

membayaar biaya kontraktor sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta

rupiah) kepada Hardiansyah.

Kemudian Suwanto Sutono didatangi oleh Tony Budy Susetyo untuk

menagih pembayaran biaya trucking dan biaya premi supir. Akhirnya Suwanto

Sutono kembali membayar uang tersebut dan ternyata jumlah pembayarannya

tidak sampai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) seperti yang

diminata oleh Terdakwa, tetapi nilanya hanya sebesar Rp.38.569.500,- (tiga

5

puluh delapan juta lima ratus enam pululuh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Akibat perbuatan tersebut, Suwanto Sutono mengalami kerugian sebesar

Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). 5)

Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian

Resort Banjarbaru dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Dakwaan

Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Terdakwa didakwa kesatu,

melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP, dan kedua melakukan tindak pidana penipuan yang diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa

mengatakan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) tersebut

untuk membayar kontraktor, ongkos angkut dan memberi premi sopir dan

Terdakwa berjanji dengan membuat pernyataan tertulis akan menurunkan

batubara antara tanggal 09 Juli sampai dengan tanggal 11 Juli 2009. Ternyata

Terdakwa tidak menepati janjinya dan uang dari Suwanto Sutono telah

digunakannya sendiri untuk membayar fee lahan, fee debu, fee Desa dan fee

Kepala Desa.

Mencermati kasus di atas, maka dapat dilihat bahwa kasus ini adalah

kasus keperdataan yaitu adanya perjanjian jual beli batubara yang telah

disepakati bersama dengan pengiriman sampai ke pelabuhan. Namun, apakah

secara yuridis tindakan Terdakwa yang tidak menempati janjinya mengirim

batu bara 1.000 (seribu) metrik ton ke pelabuhan dan Terdakwa telah

menerima uang muka sesuai permintaannya tetapi ternyata ia tidak

5) Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pid.B/2011/PN.Bjb, hal. 5 dan 7

6

menurunkan batubara yang dijanjikan tepat pada waktunya, yaitu antara

tanggal 09 Juli sampai dengan tanggal 11 Juli 2009. Terdakwa baru

menurunkan batubara dimaksud setelah melampaui tanggal 11 Juli 2009,

tetapi masih dalam bulan Juli 2009 apakah dapat dikatakan sebagai kejahatan

penipuan. Meskipun tidak dipungkiri bahwa tidak sedikit kasus penggelapan

dan penipuan berawal dari kasus keperdataan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik

untuk menyusun penulisan skripsi ini dengan judul: PENGALIHAN

PEMBAYARAN FEE SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA

PERKARA NOMOR 44/PID.B/2011/PN.BJB.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 2 (dua) permasalahan

yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

Apakah tidak terlaksananya tujuan pembayaran karena pengalihan fee dapat

menjadi dasar tindak pidana penipuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui

tidak terlaksananya tujuan pembayaran karena pengalihan fee dapat

menjadi dasar tindak pidana penipuan.

2. Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan

secara praktis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum

7

perihal hubungan hukum keperdataan yang menjadi tindak pidana

penipuan.

b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperoleh data dan informasi serta

untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

khususnya mengenai putusan hakim dalam memandang suatu kasus

tindak pidana penipuan yang awalnya dari hubungan hukum

keperdataan.

D. Kerangka Konseptual

Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum,

menjelaskan pengertian kerangka konseptual adalah kerangka yang

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan

kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang

akan diteliti.6) Selain itu pengertian kerangka konseptual berisi uraian konsep-

konsep yang berhubungan dengan variabel penelitian.7)

Atas dasar pengertian di atas, maka kerangka konseptual yang dapat

penulis kemukakan dalam penulian skripsi adalah sebagai berikut:

Pengertian alih berarti beralih, berpindah, mengalihkan, memindahkan;

peralihan, pemindahan, pergantian, alih-alih, kiranya; tetapi rupanya.8)

6) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.132.

7) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum, (Jakarta: Peraturan Dekan FH-Untar Nomor 015-D/FHUNTAR/II/2011, 2011), Lampiran 2

8) Darmansyah, Kamus Bahasa Indonesia, Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut Pedoman, (Jakarta: Batavia Press, 2008), hal. 25

8

Pengalihan berarti proses, cara, perbuatan mengalihkan; pemindahan;

penggantian; penukaran; pengubahan.9)

Fee dapat diartikan sebagai suatu biaya atau harga untuk membayar

imbalan-imbalan jasa. Biaya biasanya memudahkan untuk overhead, upah,

biaya, dan markup.10) Pada situs Dictionary.com, fee dapat diterjemahkan

sebagai:11)

1. Biaya atau pembayaran untuk jasa profesional: biaya dokter.

2. Jumlah yang dibayar atau dikenakan biaya untuk hak istimewa, biaya

masuk.

3. Muatan yang diperbolehkan oleh hukum untuk pelayanan petugas publik.

4. Hukum.

a. Sebuah harta warisan di tanah, baik mutlak dan tidak terbatas pada

setiap kelas tertentu dari ahli waris (biaya sederhana) atau terbatas

pada kelas tertentu dari ahli waris (ekor biaya).

b. Warisan diwariskan di tanah milik seorang tuan tanah pada kondisi

melakukan jasa tertentu.

c. Biaya untuk menyelenggarakan suatu wilayah.

5. Sebuah gratifikasi atau tip;

6. Untuk memberikan suatu biaya;

7. Terutama perskot (uang muka) untuk menyewa; mempekerjakan.

9) Anonim, “Pengalihan”, http://www.artikata.com/arti-357583-pengalihan.html, diunduh 22 Juni 2012.

10) Anonim, “Fee”, http://en.wikipedia.org/wiki/Fee, diunduh 22 Juni 2012.11) Anonim, “Fee”, http://dictionary.reference.com/browse/fee, diunduh 22 Juni 2012.

9

Tindak adalah mengambil langkah, berhak sesuatu sebagai sambutan

kepada sesuatu kejadian.12) Tindak pidana adalah tindak pidana yang dilakukan

oleh satu atau lebih dari satu orang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat

yang bersamaan, atau dilakukan oleh dua atau lebih dari seorang pada saat dan

tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan

jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya atau dilakukan oleh tiga orang atau

seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan

untuk melakukan tindak pidana lain/menghindarkan diri dari pemidanaan

karena tindak pidana lain.13) Pengertian lain tindak pidana adalah suatu

perbuatan yang diancam dengan pidana dengan undang-undang yang

bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan orang mana dapat

dipertanggungjawabkan.14)

Pengertian penggelapan secara umum adalah penyelewengan, korupsi,

proses, cara atau perbuatan menggelapkan.15) Kata penggelapan juga berarti

memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik kepunyaan orang

lain dengan cara melawan hukum, tindak pidana penggelapan ini dapat terjadi

sewaktu pengalihan hak milik orang lain menjadi hak si pelaku yang

berkehendak untuk memilikinya dan tentulah dalam hal ini dilakukan tanpa

izin pemilik aslinya. Dengan pengalihan hak yang demikian itu, maka si

pelaku atau si pengambil hak itu bertindak seolah-olah sebagai pemilik aslinya

12) Padmo Wayhono, Kamus Tata Hukum, (Jakarta: Ind Hill-Co, 1987), hal. 49013) Ibid., hal. 28214) Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. (Jakarta: Alumni

Ahaem-Petehaem, 1986), hal. 29 15) Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 349.

10

dan tindakan-tindakan itu dapat berbentuk menjual, menggadaikan atau

menyewakan dan sebagainya.16) Khusus di dalam hukum pidana materiil

masalah penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, adalah dengan sengaja

dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

D. Metode Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berupa penelitian yang

menggambarkan fenomena atas permasalahan tertentu dan pada dasarnya

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

keadaan atau gejala-gejala lainnya.17)

Pada penulisan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian hukum

normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,18) penelitian hukum

normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti

bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif memiliki

definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan

bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-

bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum yang normatif dapat

berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar

16) Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 150.

17) Soerjono Soekanto, Op.Cit. hal.1018) Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),

(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

11

falsafah (doktrin) hukum positif, usaha penemuan hukum (in concreto) yang

sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu.

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada putusan pengadilan

tentang tindak pidana yang diawali dengan adanya wanprestasi pengiriman

batubara yang tidak tepat waktu. Bahan dalam penulisan ini terdiri dari 2 (dua)

yaitu bahan hukum dan bahan non hukum. Adapun bahan-bahan hukum yang

dipergunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam

penelitian ini, bahan hukum perimer yang penulis gunakan yaitu bahan

yang merupakan ketentuan utama yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Putusan Nomor 44/Pid.B/2011/PN.Bjb

2. Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku, surat

kabar, dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni berupa kamus-kamus dalam hal ini meliputi

Kamus Hukum.

Bahan-bahan non hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi

ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selanjutnya untuk

mendukung penelitian hukum normatif ini, dilakukan wawancara yaitu

kepada dosen hukum pidana dan dengan praktisi hukum Bapak Sangap

Sidauruk di kantor hukum Sangap & Partners.

12

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan

kasus (case approach) dengan menelaah kasus Putusan Pengadilan Negeri

Nomor 44/Pid.B/2011/PN.Bjb dengan isu hukumnya yaitu kasus yang

sebenarnya berawal dari kasus perdata, namun kemudian kasus ini masuk ke

ranah pidana. Selain itu, pendekatan yang digunakan selanjutnya yaitu

pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah

semua peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan

permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Pengumpulan dan pengolahan menggunakan pendekatan secara

kualitatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Teknik

pengumpulannya dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library

research), yaitu penelitian yang dilaukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau yang disebut dengan data sekunder.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diperlukan agar penelitian agar penelitian

dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Sistematika yang dipergunakan

dimaksud untuk memberikan gambaran singkat isi dari seluruh penulisan

skripsi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, permasalahan,

tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

13

BAB II KERANGKA TEORETIS

Bab ini menguraikan beberapa teori yang berhubungan penulisan

ini seperti karakteristik wanprestasi dalam hukum perdata dan

konsep penipuan dalam hukum pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang kasus posisi, Pertimbangan Hakim

dan Putusan Nomor 44/Pid.B/2011/PN.Bjb berkaitan dengan tindak

pidana penggelapan dan data hasil wawancara.

BAB IV ANALISIS TIDAK TERLAKSANANYA TUJUAN

PEMBAYARAN KARENA PENGALIHAN FEE MENJADI

DASAR TINDAK PIDANA PENIPUAN

Bab ini merupakan analisis yang menguraikan jawaban pada pokok

permasalahan mengenai tidak terlaksananya tujuan pembayaran

karena pengalihan fee dapat menjadi dasar teradinya tindak pidana

penipuan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan yang merupakan

jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian, analisis

dan saran yang merupakan solusi alternatif atas kendala yang masih

terjadi di dalam masyarakat.

14

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Karakteristik Wanprestasi Dalam Hukum Perdata

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan

kontraktual. Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur

hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau

perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan-kepentingan antara

masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat, apabila dilanggar akan

menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban.19)

Wanprestasi atau sering dikenal dengan istilah ingkar janji yaitu

kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi. Jika dalam melaksakan

kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah

melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasii berasal dari bahasa Belanda,

yaitu berarti prestasi buruk,20) dan umumnya terjadinya wanprestasi

disebabkan karena adanya kesalahan yaitu kelalaian dan kesengajaan.

Wanprestasi dalam perspektif hukum perdata, dapat diidentifikasikan

sebagai kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai

berikut:

19) Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011), hal.49.

20 ) Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 45.

15

1. Dilihat dari segi sumber terjadinya wanprestasi

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk

mendalilkan suatu subyek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada

lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 1320 BW/KUHPER yang pada pokoknya

menyatakan bahwa: Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat,

perlu dipenuhi empat syarat yaitu : adanya kesepakatan para pihak yang

mengikatkan dirirrya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang

tidak terlarang.

Secara umum, wanprestasi biasanya terjadi karena debitur (orang

yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian)

tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu :

a. tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau

b. tidaktepat waktu dalam memenuhi prestasi; atau

c. tidak layak dalan pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan.

2. Dilihat dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi

Penuntutan ganti rugi pada wanprestasi diperlukan terlebih dahulu

adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor (inmorastelling,

negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling). Hal ini penting

karena Pasal 1243 BW/KUHPER telah menggariskan bahwa perikatan

ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk

tidak berbuat sesuatu. Kecuali jika ternyata dalam perjanjian tersebut

16

terdapat klausul yang mengatakan bahwa debitur langsung dapat dianggap

lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan. Ketentuan

demikian juga diperkuat oleh salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung

tertanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan apabila perjanjian secara tegas

telah menentukan tentang kapan pemenuhan perjanjian maka menurut

hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban (baca:

wan prestasi) sebelum hal itu secara tertulis oleh pihak kreditur.21)

3. Dilihat dari segi tuntutan ganti rugi

Mengenai perhitungan tentang besaranya ganti rugi dalam kasus

wanprestasi secara yuridis adalah dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1237B W/KUHPER yang menegaskan

bahwa: Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang

itu meniadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai

untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu,

semenjak perikatan dilahirkan, menjadi tanggungannya. Selanjutnya

ketentuan Pasal 1246 BW/KUHPER menyatakan, biaya, ganti rugi dan

bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah

dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.

Berdasarkan Pasal 1246 BW/KUHPER tersebut, dalam

wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis

dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang

akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga

(interst). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi

21) Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 186. K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959

17

dalam wanprestasi (injury damage) yang dapat dituntut haruslah terinci

dan jelas. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan masalah tuntutan

ganti rugi pada kasus perbuatan melawan hukum. Dalam kasus demikian,

tuntutan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1265

BW/KUHPER, yakni tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana

bentuknya dan tidak perlu perincian. Jadi tuntutan ganti rugi didasarkan

pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat

juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan

semula (restoration to original condition, herstel in de oorpronkelijke

toestand), herstel in de vorige toestand). Namun demikian, meski tuntutan

ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa Yurisprudensi

Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi

dalam kasus akibat perbuatan melawan hukum ini, seperti terlihat pada

Putusan tertanggal 7 Oktober 1976 yang menyatakan besarnya jumlah

ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372

KUHPER yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi

kedua belah pihak.22) Demikian pula Putusan Mahkamah Agung tertanggal

13 April 1978, yang menegaskan bahwa soal besarnya ganti rugi pada

hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak

dapat didekati dengan suatu ukuran.23)

22) Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 196. K/Sip/1974 tertanggal 7 Oktober 1976.

23) Putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 1226. K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978.

18

Melihat pembagian wanprestasi dalam perspektif hukum perdata

tersebut, maka dalam kehidupan bermasyarakat terkait lahirnya suatu kontrak

perlu dijaga prinsip umum berlakunya hukum kontrak. Dengan demikian

antara hak dan keawjiban para pihak akan terlindungi. Apabila hak dan

kewajiban tidak dijalankan sebagimana mestinya oleh salah satu pihak, maka

terjadi konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau wanprestasi.

Apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi diperlukan instrumen hukum

kontrak untuk menyelesaikannya, bahkan penyelesaiannya memerlukan

putusan hakim.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata

(privat). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan

adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat

sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu

seringkali menimbulkan keraguan-raguan dan memerlukan penjelasan,

yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negatif.

Maksud berbuat sesuatu adalah menyerahkan hak milik atau : memberikan

kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya A menyerahkan sebuah rumah atau

kenikmatan atas barang yang disewa kepada B. Kemudian yang dimaksud

tidak berbuat sesuatu berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan

sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.

Pada perikatan pula terjadi kewajiban pokok debitur untuk

menyerahkan barangnya dan berkewajiban untuk memelihara barangnya

sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan

19

sampai rusak atau musnah.24) Undang-undang mensyaratkan kepada dibitur,

bahwa ia dalam memelihara barangnya harus bertindak selaku "bapak rumah

tangga yang baik". Syarat ini tidak hanya beriaku bagi persetujuan saja, akan

tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari Undang-undang, seperti tersebut

dalam Pasal 1356 BW (perwakilan sukarela).

1. Syarat Keabsahan Kontrak

Keabsahan kontrak merupakan hal yang esensial dalam hukum

kontrak. Pelaksanan isi kontrak, yakni hak dan kewajiban, hanya dapat

dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula

sebaliknya, apabila kontrak yang dibuat itu sah menurut hukum.25) Oleh

karena itu keabsahan kontrak sangat menentukan pelaksanaan isi kontrak

yang ditutup. Kontrak yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara

sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu kontrak karenanya

menjadiaturan yang dominan bagi para pihak yang menutup kontrak.26)

Berkenaan dengan kontrak atau perjanjian, dalam BW

menggunakan istilah overeenkomt dan contract untuk pengertian yang

sama dalam buku ke III Bab Kedua tentang perikatan yang lahir dari

kontrak atau persetujuan. Pengertian ini didukung pendapat banyak

sarjana, antara lain Jacob Hans Niewenhuis, J. Satrio, Marthalena Pohan,

Mariam Darus Badrulzaman, dan Tirtodiningrat, yang mendukung

penggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.27)

24) Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta 1978), hal. 16.25) Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang

dan Jasa Oleh Pemerintah, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2009), hal. 12. 26 ) J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung: Cutra Aditya Bakti, 1992), hal.19.27 ) Yahman, Op.Cit., hal.51.

20

Mengenai kontrak Subekti berpendapat lain,28 memberi makna

perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu

hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut

yang dinamakan perikatan, perjanjian merupakan sumber perikatan yang

terpenting. Perikatan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian

suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. Perikatan lahir dari

perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang

membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-

undang di luar kemauan para pihak. Apabila mereka mengadakan suatu

perjanjian, maka mereka bermaksud supaya di antara mereka berlaku suatu

hukum.

Peter Mahmud Marzuki29) memberikan argumentasi kritis

mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan

perbandingan mengenai pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem

Anglo-American. Sistematika Buku III tentang Verbitenissenrecht (hukum

perikatan) mengatur tentang overrrenkomst jika diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan

dari Bahasa Inggris yaitu contract. Di dalam konsep kontinental,

penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia tentang

Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan

dengan masalah harta kekayaan (Vermogen). Pengertian perjanjian ini

28) Subekti, Op.Cit., hal. 1-3 29) Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, Yuridika, Volome 18

Nomor: 3, Mei Tahun 2003, hal. 195-196.

21

mirip dengan contract pada konsep Anglo-American yang selalu berkaitan

dengan bisnis. Dalam bahasa Belanda perjanjian adalah overrenkomst,

dalam bahasa Inggris disebut agreement yang mempunyai pengertian lebih

luas dari contract.

Berkenaan dengan penggunaan istilah kontrak atau perjanjian,

dalam penulisan buku ini menggunakan istilah kontrak atau kontraktual

untuk memudahkan istilah dalam fokus kajian yang mendasari perspektif

Burgelijk Wetboek (BW). Dalam praktik kedua istilah tersebut sudah lazim

dipergunakan dalam kontrak misal:30)

1. Kontrak pengadaan barang/jasa

2. Kontrak kerjasama

3. Kontrak kerja konstruksi

4. Perjanjian sewa guna usaha

5. Perjanjian kerjasama

Berkenaan dengan kontrak terdapat adanya syarat-syarat

sahnya suatu kontrak, dapat dijumpai dalam Pasal 1320 BW, menentukan

4 (empat) syarat sah suatu kontrak, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri:

2. Kecakapan membuat kontrak;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subyektif karena

mengenai subyek kontrak, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut

30 ) Yahman, Op.Cit., hal.55.

22

syarat obyektif, karena mengenai obyek dari kontrak. Dengan tidak

dipenuhinya syarat subyektif status kontrak dapat dibatalkan, akan tetapi

jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka kontrak diancam dengan batal

demi hukum.

2. Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Kata Sepakat

Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua

belah pihak yang dilandasi adanya konsensus para pihak (bertemunya

penawaran dan penerimaan), dalam kondisi normal adalah kesesuaian

antara kehendak dan pernyataan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan

bahwa kontrak dibuat adanya unsur cacat kehendak (wilsgeberke). Dalam

BW terdapat tiga hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak

berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu: kekhilafan, paksaan dan

penipuan.

a. Kekhilafan ( Dwaling )

Kekhilafan atau dwaling (Pasal 1322 BW) jika kehendak

seseorang dalam menutup kontrak terkait hakikat benda atau orang,

hakikat barang adalah sifat-sifat atau ciri dari barangnya yang

merupakan alasan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan kontrak.

Dengan demikian kesesatan terhadap hakikat benda dikaitkan dengan

keadaan yang akan datang. Jika kesesatan mengenai orangnya

dinamanakan error in persona, jika kesesatan itu mengenai hakikat

barangnya dinamakan error in substantia, contoh dari error in

persona, ialah kontrak yang dibuat oleh seseorang dengan seorang

23

biduanita terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan biduanita tak

terkenal, tetapi namanya sama, mengenai hakikat barangnya, misalnya

seseorang yang menganggap bahwa ia membeli lukisan Basuki

Abdullah, kemudian mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya

itu adalah sebuah tiruan.31)

b. Paksaan (Dwang)

Paksaan atau dwang (Pasal 1323-1327) Keadaan atau situasi

dimana seseorang melakukan kekerasan dalam menutup kontrak di

bawah ancaman yang melanggar hukum, ancaman itu dapat

menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan. Ancaman

bersifat melanggar hukum ini meliputi dua hal, yaitu:32)

1) Ancaman itu sendiri sudah merupakan perbuatan melanggar

hukum (pembunuhan, penganiayaan);

2) Ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum,

tetapi ancaman itu dimaksudkan untuk mencapai sesuatu

yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.

c. Penipuan (Bedrog)

Penipuan atau bedrog diatur ;diteni (Pasai 1328) BW,

menyatakan bahwa:

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu

31) Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 2001), hal.100

32) Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersialm (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hal 150

24

pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Penipuan dalam hukum perdata terjadi dikarenakan akibat

salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah

diperjanjikan, dengan itikad tidak baik terhadap kontrak atau

perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, penipuan ini selalu

diawali atau didahului dengan hubungan hukum kontrak atau

perjanjian. Hubungan hukum ini merupakan konsep penipuan dalam

hukum perdata atau dengan kata lain merupakan karakteristik penipuan

dalam hukum perdata.

Penipuan di sini adalah merupakan bentuk kesesatan yang

dikualifisir, artinya ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang

sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah

laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan. Untuk berhasilnya

upaya (dalil) penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu

ditimbulkan oleh rangkaian tipu muslihat (kunstgrepen), suatu

kebohongan saja tidak akan pernah dapat membenarkan dalil

penipuan.33)

Maksud dikualifisir, artinya memang terdapat kesesatan satu

pihak, namun kesesatah ini disengaja oleh pihak lain. Jadi persamaan

antara kesesatan dan penipuan adalah adanya pihak yang sesat, sedang

33) Yahman, Op.Cit., hal.64

25

perbedaanya terdapat terletak pada unsur kesengajaan untuk

menyesatkan.

Penipuan merupakan bagian dari unsur-unsur cacat kehendak,

dalam hal menutup suatu kontrak tidak diperbolehkan adanya suatu

penipuan, yaitu rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat terhadap

pihak lawan. Ada tiga hal menyangkut dengan cacat kehendak,

diantaranya yaitu: kesesatan/kekhilkafan atau dwaling; paksaan atau

dwang penipuan atau bedrog sebagaimana diuraikan di atas.

Berkenaan dengan perbuatan penipuan dalam hukum

perdata menurut Subekti34 berpendapat yaitu, apabila satu pihak

dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu

atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk

membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang

menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak

lawannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya,

dipalsukan nomor mesinnya dan lain sebagainya. Satu kebohongan

tidak cukup, paling sedikit ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu

perbuatan yang dinamakan tipu muslihat. Perjanjian yang dibuat

oleh para pihak, yang dilandasi adanya unsur tipu muslihat,

rangkaian kebohongan.

Contoh: A membeli sebuah sepeda motor dari B, untuk

mempengaruhi dan menggerakkan supaya A mau membeli sepeda

motor itu, B dengan akal cerdiknya menyetel kilometer yang ada pada

34) Subekti, Op.Cit., hal.24.

26

sepeda motor tersebut seakan-akan kilometernya baru 5.000 kilometer,

dan menunjukan surat-surat sepeda motor yang dipalsukan. Ternyata

kemudian diketahui sepeda motor itu ternyata sudah digunakan sejauh

150.000 kilometer.

Berdasarkan contoh kasus di atas, nampak jelas bahwa adanya

suatu tipu muslihat dan rangkaian kata bohong yang dilakukan penjual

sepeda motor itu. Ada gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan

keadaan palsu yang menyesatkan yang ditimbulkan oleh tingkah laku

penjual sepeda motor itu. Atas gugatan pihak yang dibohongi, maka

hakim dalam putusannya akan membatalkan kontrak atau perjanjian,

jika dapat diterima maka tidak akan menutup kontrak atau perjanjian.

Dalam pengetahuan ilmu hukum, cacat kehendak sebagaimana

terdapat dalam Pasal 1321- 1328 BW di antaranya adalah penipuan,

paksaan dan kesesatan. Menurut van Dunne dan van der Burght

sebagaimana dikutip oleh Yahman35 cacat kehendak ini disebut cacat

kehendak klasik. Karena selalu berhubungan dengan cacat dalam

pembentukan kehendak yang didasarkan pada pernyataan kehendak.

B. Konsep Penipuan Dalam Hukum Pidana

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan

hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual.

Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu

merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu

perbuatan pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

35) Yahman, Op.Cit., hal.66

27

Manakalah suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu

muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat

menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban merupakan penipuan.36)

Penipuan pada Pasal 278 KUHP merupakan domain hukum pidana apabila

dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara.

Konsep penipuan (bedrog) terdapat dalam Pasal 378 KUHP

merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan

mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan

pemaknaan terhadap istilah delik, Leden Marpaung memberi istilah delik atau

strafbaar feit (bahasa Belanda); delictum (bahasa Latin), criminal act (bahasa

Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana

dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.37) Menurut

kepustakaan hukum pidana istilah Strafbaar feit atau delik ini ada beberapa

pendapat dengan menggunakan istilah-istilah, yaitu:

a. Peristiwa pidana38)

b. Perbuatan pidana39)

c. Perbuatan yang boleh dihukum40)

d. Tindak pidana41)

36 ) Ibis., hal.90 37) Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 738) Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Pasal 14 ayat (1).39) Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Prtanggungjawaban dalam Hukum Pidana, (Jakarta:

Bina Aksara, 1983), hal. 1140) Mr. Kami, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1959),

hal.3441) Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika

Aditama, 2003), hal. 59

28

e. Pelanggaran pidana42)

f. Delik43)

Pemberian istilah yang diikuti dengan argumentasi masing-masing.

Pembentuk Undang-undan.g di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana,

tanpa memberikan argumentasi. Berbagai istilah pemaknaan yang diberikan

terhadap pengertian strafbaar feit, menurut Moeljatno adalah perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman

(sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan

tersebut.44) Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada beberapa

macam pembagian delik, Menurut Satochid Kartanegara45) dikenal dua jenis

delik yaitu: formed delict (delict formil) dan materieel delict (delict materiil).

Maksud delict formil, yaitu delik yang dianggap telah voltooid

(sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang,

contohnya adaiah Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu. Dalam perbuatan

ini yang dilarang ialah memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Pasal

263 KUHP tentang pemalsuan surat, yang dilarang ialah perbuatan

memalsukan. Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dilarang ialah

mengambil barang milik orang. lain dengan melawan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan materieel delict, yaitu delict yang

dianggap votooid met het interden van het gevolg (terlaksana penuh dengan

42) HM. Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Fasco, 1955), hal.18.43) Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana dan Pendapat-pendapat

paraAhli Hukum Terkemuka Bagian Satu, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), hal. 135-136

44) Moeljatno, Op.Cit.45) Satochid Kartanegara, Op.Cit.

29

timbulnya akibat) yang dilarang. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang

pembunuhan. Dalam perbuatan ini yang dilarang ialah menyebabkan matinya

orang lain. Dalam perbuatan ini tidak dinyatakan dengan tegas bagaimana sifat

perbuatannya yang menimbulkan matinya orang lain. Yang dilarang di dalam

delict ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, yaitu matinya

orang lain.

Bahwa delik itu dipandang dari unsur-unsurnya dihadapkan dengan

unsur-unsur obyektif ialah tindakan atau perbuatan (handeling), akibat

(gevolg) dan keadaan atau situasi (omstanding held), unsur subyektif untuk

menentukan kesalahan. Faedah ini penting untuk menentukan poging

(kehendak untuk berbuat sesuatu dan deelneming (mem bantu, ikut serta).46)

Simon47) berpendapat, harus diakui bahwa apabila terjadi akibat yang

nyata, namun akibat ini adalah setelah perbuatan selesai yang timbul menurut

tempat dan waktu tidak terpisah. Pendapat tadi ditentang oleh beberapa

sarjana, di antaranya yang menentang pendapat ini adalah van Hamel48)

memberikan suatu pengertian lebih luas dan lengkap bahwa tiada peristiwa

tanpa pembuatnya, ternyata dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

sebagaian besar pasal-pasal membuka kalimat dengan kata-kata barang siapa,

kata-kata tabib, yang telah dewasa, pegawai, pengawas, pegawai negeri

(ambtenaar, bestuurder, saudagar dan sebagainya). Boleh dikata bahwa KUH

Pidana sendiri mendorong kita untuk meninjau anasir-anasir setiap peristiwa

46) Ibid., hal. 137-138.47) Utrecht, Rangakain Sari Kuliah Hukum Pidana I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986),

hal.25148) Ibid., hal. 256.

30

pidana berhubungan dengan keadaan psikis dari pembuat. Hal ini sangat perlu

terkait dengan dijatuhkan hukuman yang tidak adil. Tentang pendapat ini

Vos49)menulis di dalam delict formil terjadi akibat yang nyata, yang kadang-

kadang terpisah menurut waktu dan tempat dari suatu perbuatan itu. Dalam

perkembangannya terdapat perbedaan pengertian tentang istilah tersebut.

Utrecht50) memakai istilah peristiwa pidana karena yang ditinjau adalah

peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana.

C. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana

yang diatur dalam Buku Ke II (tentang kejahatan) dan dalam Bab XXV Pasal

378 KUHP dinyatakan:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 378 KUHP tentang penipuan (bedrog), terdapat dua unsur pokok

yaitu, unsur obyektif dan subyektif.

1. Unsur obyektif

Unsur obyektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat

pembujuk/penggerak:

a. memakai nama palsu;

49) Satochid Kartanegara, Op.Cit. hal. 13850) Utrecht., Op.Cit., hal. 251.

31

b. martabat/kedaan palsu;

c. rangkaian kata bohong, tipu muslihat;

d. menyerahkan sesuatu barang;

e. membuat hutang;

f. menghapuskan piutang

Nama palsu atau martabat palsu yaitu nama yang digunakan bukan

nama aslinya melainkan nama orang lain, mertabat atau kedudukan yang

tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan

yang tidak dikenal oleh orang lain. Pasal dalam Code Penal Perancis

tentang penipuan (Pasal 405 C.P.) tidak menggunakan perkataan memakai

nama palsu, akan tetapi perkataan "menggunakan" nama palsu. Hal ini

menimbulkan suatu perbedaan pendapat, bertitik tolak dari perbedaan

pendapat dapat dilihat Hoge Raad 19 Juni 1855, W.1783 seorang laki-laki

menggerakkan seorang pesuruh yang datang menyampaikan suatu

bungkusan kepada seorang wanita untuk menyerahkan bungkusan itu

kepadanya, dengan mengakui bahwa ia mempunyai anak perempuan

dengan nama yang tertera pada bungkusan itu, pada hal bukan begitu

keadaannya. Orang itu dipidana karena penipuan dengan sarana

mempergunakan nama palsu juga memakai martabat palsu.51)

Tipu muslihat, yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan akal

licik, dan tipu daya untuk memperalat orang lain sehingga seseorang

tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya

51) Van Bemmelen, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, terjemahan oleh Husnan, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 147

32

atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu

tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu. Dalam

perkembangannya, tipu muslihat terjadi perbedaan pendapat oleh para

sarjana, perkataan tipu muslihat pertama kali dipakai oleh Modderman52)

yang mengusulkan dalam Komisi de Wal untuk merumuskan sarana

penipuan sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud menguntungkan

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggerakkan orang

lain dengan memakai narrj| palsu atau kualitas palsu, atau dengan tipu

muslihat, digncam dengan pidana kerena penipuan.

Rangkaian kebohongan, yaitu suatu perbuatan dengan

perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan

beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau

terperdaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan

secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu

yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang

satu atau memperkuat kata yang lain. Pada permulaan abad ke-19

dalam rencana Lijfstrafflijk Wetboek (Kitab Undang-undang

Pidana Siksaan Badan) tahun 1804 dan juga dalam Crimineel Wetboek

(Kitab Undang-undang Kriminal) tahun 1809, pembuat undang-

undang merengkuh lebih jauh setiap perbuatan curang diancam dengan

pidana. Dalam, perkembangannya, di samping rangkaian kebohongan

tipu muslihat juga untuk dipertahankan sebagai perlengkapan untuk

52) Ibid., hal. 155

33

menghadapi perbuatan pidana yang dilakukan tanpa mengucapkan suatu

perkataan pun.

Menurut de Pinto yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan

adalah suatu rangkaian kebohongan yang sedemikan rupa sehingga orang

yang berpikir sehat dapat menjadi korban.53)

Menggerakkan orang lain yaitu suatu perbuatan yang disamakan

dengan membujuk orang lain, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian

rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai

dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam

perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada

hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan

dipergunakan alat-alat penggerak mencitptakan suatu situasi yang tepat

untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terperdaya

karenanya.

Barang yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak

berwujud, barang berwujud yaitu pakaian, uang, mobil dan sebagainya,

sedangkan barang yang tidak berwujud yaitu aliran listrik, gas dan

sebagainya. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian,

melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan

barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknya.

Membuat utang atau menghapuskan piutang yaitu suatu perbuatan

yang menimbulkan kerugian secara materiil orang lain, yaitu seseorang

yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat

53) Ibid., hal. 152.

34

mempengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya

memberi utang maupun menghapuskan utang.

2. Sengaja atau Kesengajaan

Sengaja mengandung unsur subyektif, yaitu dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum.

Berkenaan kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa), dari rumusan

kesalahan (sculd) tersebut di atas, merupakan suatu kesalahan dalam

bentuk kesengajaan namun tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (culpa).54)

Dalam hukum positif Indonesia, definisi tentang kesengajaan

belum ada yang memberikan definisi tentang kesengajaan. Definisi

kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam Wetboek van Strafrect

1809,55) yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh

undang-undang.

Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk atau model

kesengajaan yaitu:

a. kesengajaan sebagai maksud;

b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;

c. kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis)

Moeljatno berpendapat, jika paham kesengajaan adalah

pengetahuan ini dianut, maka sesungguhnya ada 2 (dua) corak kesengajaan

54) PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1997), hal. 279

55) J.E.Sahetapy dan Agustinus Pohan, Hukum Pidana, (Yogjakarta: Liberty, 1995), hal. 87

35

yaitu: kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai

kemungkinan.56) Kesulitan yang ada dalam menentukan corak kesengajaan

sebagai kemungkinan, Moeljatno57) kemudian mengusulkan penggunaan

teori inkauf nehmen (teori apa boleh buat). Dalam teori ini diperlukan

adanya dua syarat, yaitu:

a. terdakwa mengetahui adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;

b. sikap terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul; prinsip apa

boleh buat harus berani dipikul resikonya.

D. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan menurut Wirjono Prodjodikoro58) adalah bahwa si pelaku

mengecewakan kepercayaan yang diberikan atau dapat dianggap diberikan

kepadanya oleh pemilik barang atau si pelaku tidak memenuhi kepercayaan

yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang

berhak atas suatu barang. Jadi, tidaklah cukup apabila kebetulan suatu barang

de facto dibawah kekuasaan si pelaku.

Gerson W. Bawengan mengartikan penggelapan sebagai perbuatan

memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik kepunyaan orang

lain dengan cara melawan hukum, tindak pidana penggelapan ini dapat terjadi

sewaktu pengalihan hak milik orang lain menjadi hak si pelaku yang

berkehendak untuk memilikinya dan tentulah dalam hal ini dilakukan tanpa

izin pemilik aslinya. Dengan pengalihan hak yang demikian itu, maka si 56) Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 177.57) Ibid., hal. 175-176.

58) Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. (Bandung: Eresco, 1986), hal. 31.

36

pelaku atau si pengambil hak itu bertindak seolah-olah sebagai pemilik aslinya

dan tindakan-tindakan itu dapat berbentuk menjual, menggadaikan atau

menyewakan dan sebagainya.59)

Tindak pidana penggelapan diatur dalam KUHP Buku II Bab XXIV

yang secara keselurahan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 sampai

dengan Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus dari

penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang

menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukam memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak seimbilan ratus rupiah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP di atas, diketahui bahwa

secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

1. Unsur subyektif delik

Berupa kesengajaan petaku untuk menggelapkan barang milik orang lain

yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata dengan

sengaja, dan

2. Unsur oyektif delik yang terdiri atas :

a. Unsur barang siapa;

b. Unsur menguasai secara melawan hukum;

c. Unsur suatu benda;

d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan

59) Gerson W. Bawengan, Op.Cit., hal. 150.

37

e. unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan,

Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan

membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan

perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana

penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Dalam

konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku

penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah

benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang:60)

a. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara

melawan hukum;

b. Mengetahui/menyadari secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah

sebuah benda;

c. Mengetahui/menyadari bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya

adalah milik orang lain

d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif

doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai

berikut:

a. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik

orang lain tersebut secara  melawan hukum. Unsur melawan hukum

(wederrnechtelijk toeeigenen) ini merupakan hal yang harus melekat adap

60) Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, Edisi Ke-5, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2006), hal. 106.

38

ada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan

demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum,

makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan

sebagai bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.61)

Selanjutnya R. Soesilo lebih jauh menjelaskan bahwa perbuatan pelaku

penggelapan yang menjadikan ia dapat dinilai secara yuridis telah berlaku

memiliki (menguasai) barang yang ada padanya tersebut ialah jika ia telah

memperlakuan barang tadi seolah miliknya sendiri. Misal menjual,

menggadaikan, memakan, dan lain sebagainya.62)

b. Cakupan makna suatu benda milik orang lain yang dikuasai pelaku

penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung

terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-

pindahkan atau biasa disebut dengan istilah benda bergerak.

3.   Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, sebagian atau

seluruhnya  merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti

(menurut berbagai Arrest Hoge Raad) bahwa harus ada hubungan

langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang

dikuasainya.

61) Ibid, hal. 108. 62) R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,

(Bogor: Penerbit Politeia, 1981), hal. 223.

39

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Pada kasus ini, berawal dari adanya kerjasama antara Djono Sutanto

(Terdakwa) dengan Suwanto Sutono yang telah sepakat melakukan transaksi

jual beli batubara. Terdakwa datang ke perusahaan Suwanto Sutanto

membicarakan jual beli batubara sebanyak 1000 metrik ton, kemudian

Terdakwa meminta uang kepada saksi Suwanto Sutono sebesar Rp.

130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran kepada pihak

ketiga dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya kontraktor sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Biaya trucking sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Biaya premi supir sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pembayaran dilakukan secara bertahap selama tiga kali pembayaran.

Pertama, pada hari Selasa tanggal 07 juli 2009 dilakukan pembayaran secara

tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kedua, pada hari yang

pula membayar melalui transfer Bank Mandiri Banjarbaru ke rekening

Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ketiga

40

pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2009 membayar melalui transfer Bank

Mandiri Banjarabaru kerekening Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima

puluh lima juta rupiah). Sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa

dari Suwanto Sutono sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Uang tersebut yang seharusnya digunakan untuk membayar biaya

kontraktor, biaya trucking dan biaya premi supir, akan tetapi oleh terdakwa

digunakan hal yang lain yang berkaitan dengan proses pengiriman batubara

yaitu untuk pembayaran fee lahan, fee debu, fee desa, fee kepala desa

setempat. Dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan uang yang seharusnya

untuk membayar biaya kontraktor, biaya trucking dan biaya premi supir, maka

Suwanto Sutono selaku pembeli batubara didatangi oleh Hardiansyah selaku

kontraktor untuk menagih pembayaran biaya kontraktor sebesar

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Karena Suwanto Sutono

berkepentingan dengan batubara tersebut, maka dibayarlah biaya kontraktor

tersebut.

Bukan hanya itu saja, pihak trucking juga menagih kepada Suwanto

Sutono untuk meminta pembayaran biaya trucking dan biaya premi supir.

Karena bepenetingan dengan batubara tersebut, akhirnya Suwanto Sutono

kembali membayar biaya trucking dan biaya premi supir tersebut. Akibatnya,

Suwanto Sutono mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga

puluh juta rupiah).

41

Atas perbuatan terdakwa tersebut, kemudian Suwanto Sutono

melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian Resort Banjarbaru dengan tuduhan

penggelapan dan penipuan. Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara

alternatif, Terdakwa didakwa kesatu, melakukan tindak pidana penggelapan

yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dan kedua

melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP.

Menurut keterangan Sangap Sidauruk selaku pengacaranya, pada saat

itu terdakwa tengah mengalami kesulitan keuangan, sehingga uang Rp.

130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) yang telah diterimanya sebagai

pembayaran uang muka penjualan batubara dari saksi Suwanto Sutono tidak

mencukupi untuk membayar kontraktor, ongkos angkut dan memberi premi

kepada supir, oleh karena terdakwa memakai uang tersebut untuk memenuhi

tagihan membayar fee lahan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

Rupiah), fee debu sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta Rupiah),

fee Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan fee Kepala Desa

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan pada bulan Agustus,

September dan Oktober 2009, perusahaan terdakwa CV. Keluarga Sejahtera

masih melakukan mengirim batubara ke perusahaan saksi Suwanto Sutono PT.

Prima Multi Arta.

42

Pada kasus ini juga diajukan 6 (enam) orang saksi yaitu Suwanto

Sutono, Sukamto Rianto, Rustini, Hadriansyah, Rahmat Surta dan Tamani.

Berdasarkan keterangan keenam saksi tersebut telah mengetahui adanya

perjanjian jual beli batubara dengan terdakwa Djono Sutono dengan

kesepakatan barang yang dikirim sampai ke tempat tujuan dengan harga yang

telah disepakati sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Keterangan terdakwa Djono Sutono pada persidangan juga

mengemukkan bahwa antara terdakwa dengan Suwanto Sutono sebagai rekan

kerja pernah menjalin kerjasama jual beli batubara (bisnis) sejak tahun 2008

sampai dengan tahun 2009 dan dari kerjasama tersebut terdakwa sudah pernah

mengirimkan 2000 (dua ribu) metrik ton. Bisnis yang dilakukan tersebut

adalah bisnis yang berkelanjutan dan surat pernyataan yang dibuat terdakwa

dengan Suwanto Sutono adalah sebagaian dari rangkaian bisnis tersebut.

Adanya keterlambatan pengiriman batubara, maka terdakwa membuat

surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan batubara. Akan tetapi

pengiriman yang seharusnya sesuai dengan surat pernyataan tersebut tidak

ditepati karena pengirimannya lewat beberapa hari dari tanggal yang

dijanjikan.

Mengenai masalah ini juga terdakwa pernah digugat secara perdata

oleh Suwanto Sutono di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan putusan

verstek yang kemudian dilakukan verset (perlawanan). Tujuan gugatan perdata

43

adalah untuk mengambil alih Surat Kuasa Penambangan milik terdakwa yang

nilainya miliaran rupiah.

Selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diajukan pula

bukti-bukti dalam proses persidangan dugaan tindak pidana penipuan dan

penggelapan. Bukti-bukti tersebut antara bukti transfer pembayaran dan bukti

surat pernyataan yang ditandatangani terdakwa dan Suwono Sutono.

B. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan atas keterangan

saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di

persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian. Berdasarkan

keterangan-keterangan tersebut, hakim menemukan fakta hukum yang

terungkap di persidangan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi

peristiwa hukum sebagaimana yang didakwakan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, langkah selanjutnya adalah

pembuktian terhadap unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan

sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diususun secara alternatif

yaitu kesatu melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan kedua

melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Oleh karena dakwaan tersebut

disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di

44

persidangan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 378 KUHP

yang unsur-usnurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum

3. Unsur dengan mekakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang

maupun menghapuskan piutang

Ad.1. Unsur barang siapa

Mengenai unsur barang siapa, Majelis Hakim berpendapat unsur

tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari Straafbaar Feit dalam

hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak

dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana

sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum.

Selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama

Djono Sutanto Bin Karman (Alm) yang merunakan subyek hukum

tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang

terungkap dicocokan antara identitas terdakwa dengan identitas

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan diakui pula oleh

45

Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini,

sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesaiahan orang (error in

persona) yang diajukan ke muka persidangan. Berdasarkan

pertimbangan tersebut diatas hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu

barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain secara melawan hukum

Maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana dalam

perbuatannya tersebut mempunyai maksud dan tujuan agar hasil dari

perbuatannya memberikan nilai lebih yang positif atau mendapatkan

sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada ataupun bertambah dari yang

ada sebelumnya baik itu ditujukan untuk diri sendiri atau dialihkan atau

didapatkan oleh orang lain.

Selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah

suatu perbuatan yang dilakukan oieh seseorang dimana perbuatan yang

dilakukan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan

aturan hukum yang berlaku baik hukum yang tertulis maupun aturan

hukum yang tidak tertulis ataupun perbuatan tersebut bertentangan

dengan hak orang lain.

46

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti

maka diketahui bahwa Terdakwa Djono Sutanto melakukan hubungan

Kerjasama dengan Saksi Suwanto Sutono dalam hal Jual Beli Batubara

sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, kemudian pada butan

Juli 2009 oleh karena Terdakwa memiliki Batubara sebanyak 1000

Metrik Ton yang sudah berada diatas (sudah digali/dikeruk) dan tinggal

mengangkut saja lalu Saksi Suwanto Sutono merasa membutuhkan

Batubara sejumlah tersebut selanjutnya antara Terdakwa dengan

Suwanto Sutono melakukan kerjasama untuk jual beli Batubara

sejumlah 1000 Metrik Ton.

Pada unsur ini, hakim menyatakan bahwa bahwa Terdakwa

telah memperoleh keuntungan sejumlah uang yang telah dibayarkan

oleh Suwanto Sutono kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,-

(seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa yang telah

menerima uang tersebut adalah perbuatan yang dikatagorikan sebagai

perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa telah menikmati

keuntungan yang tidak seharusnya dinikmati oleh Terdakwa, dan

Terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak tepat dan tidak

sepantasnya seperti apa yang diperjanjikan oleh Terdakwa sebelumnya.

Melihat pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud

47

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan

hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

musiihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

hutang atau menghapuskan piutang

Melihat ketentuan dalam Pasal yang dituduhkan tersebut di atas

maka Pengadiian Negeri berpendapat bahwa hal ini bersifat alternatif,

dimana apabila salah satu saja dari beberapa pengertian perbuatan

pidana yang ditentukan telah dapat dibuktikan maka dengan sendirinya

unsur ini telah terpenuhi pula.

Nama palsu yang dimaksud adalah suatu keadaan yang sengaja

dilakukan dimana seseorang menggunakan nama yang bukan namanya

sendiri, melainkan nama orang lain yang telah direncanakan

sebelumnya oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Selain itu martabat palsu yang dimaksud adalah suatu keadaan

dengan sengaja dilakukan dimana seseorang atau badan hukum yang

membuat atau menciptakan suatu keadaan perihal jabatan atau

kedudukan atau status yang tidak sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya dimana keadaan yang sebenamya tersebut sengaja dirubah

agar maksud dan tujuan mana yang diinginkan oleh si pembuat tersebut

48

dapat terlaksana dengan menggunakan jabatan, kedudukan atau status

yang dipalsukan tersebut.

Selanjutnya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah

suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja

dengan memberikan keterangan, ataupun keadaan yang sama sekali

bertentangan dengan keadaan sebenarnya ataupun apa yang dikatakan

oleh seseorang tersebut sudah terlebih dahulu direncanakan dengan niat

yang tidak baik atau perbuatan dan perkataan yang yang disampaikan

tersebut tidak sekaligus disampaikan melainkan perbuatan dan

perkataan tersebut disampaikan secara sebagian sebagian sehingga

membentuk suatu rangkaian yang satu dan lainnya merupakan suatu

rangkaian dengan suatu maksud dan tujuan.

Berdasarkan penjelesan tersebut di atas, maka yang dimaksud

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

menghapuskan piutang adalah sebagai bentuk dari potongan-potongan

rangkaian perbuatan pelaku dalam mengeiabui korban agar korban

menyerahkan apa yang dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku, baik itu

sadar maupun tidak sadar.

49

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka

diketahui bahwa pada mulanya terdakwa mengutarakan niatnya untuk

menurunkan Batubara dalam jumlah 1.000 (seribu) ton kepada saksi

Suwanto Sutono dan terdakwa minta agar dibiayai oleh Saksi Suwanto

Sutono di dalam menurunkan batubara tersebut, oleh karena Suwanto

Sutono memerlukan Batubara, maka setelah diadakan pembicaraan pada

tanggal 7 Juli 2009 Terdakwa dan saksi Suwanto Sutono sepakat untuk

melakukan transaksi jual beli batubara sejumlah 1000 (seribu) metrik ton.

Saksi Suwanto Sutono sebelumnya mengatakan kepada Terdakwa

bahwa ia memerlukan Batubara sebanyak 1000 (seribu) metrik ton

kemudian terdakwa menyatakan mempunyai batubara dalam jumlah

tersebut dan akan dikirimkan kepada saksi Suwanto Sutono, kemudian

untuk meyakinkan Saksi Suwanto Sutono maka terdakwa membuat Surat

Pernyataan yang disetujui oleh Saksi Suwanto Sutono tertanggal 7 Juli

2009.

Setelah adanya Surat Pernyataan tersebut yang ditandatangani oleh

terdakwa selaku orang yang membuat Surat Pernyataan dan Suwanto

Sutono selaku orang yang menyetujuinya, maka terdakwa meminta

sejumlah uang untuk menyediakan Batubara yang telah diminta oleh

Suwanto Sutono setelah adanya Surat Pernyataan tersebut, kemudian atas

50

permintaan terdakwa tersebut Suwanto Sutono pada hari itu juga

melakukan pembayaran yang pertama kali sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) sesuai barang bukti kwitansi tertanggal 7 Juli 2009 yang

ditanda tangani Djono Sutanto dan dibenarkan oleh Saksi Rustini selaku

kasir pada PT. PMA yang telah membayarkan kepada Terdakwa,

kemudian untuk yang kedua kalinya pada tanggal 7 Juli 2009 PT. PMA

membayar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang

dikirim melalui transfer bank mandiri (sesuai barang bukti) ke nomor

rekening terdakwa, dimana yang menflinmkan uang tersebut adalah Saksi

Sukamto Rianto selaku Manager Keuangan PT. PMA, sedangkan untuk

yang ketiga kalinya adalah pengiriman uang sebesar Rp.55.000.000 (lima

puluh lima juta rupiah) yang ditujukan ke rekening terdakwa, sehingga

jumlah dana keseluruhan yang telah dibayar PT. PMA dalam hal ini selaku

direkturnya adalah Suwanto Sutono sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga

puluh juta rupiah).

Saksi Suwanto Sutono bersedia dan percaya kepada terdakwa

kemudian menyerahkan uang sejumlah tersebut dengan harapan terdakwa

menyediakan Batubara dengan jumlah 1000 (seribu) metrik ton sampai

dengan tanggal 9 Juli 2009 karena kapal pengangkut sudah bersandar di

pelabuhan agar tidak teriaiu lama bersandar dan segera dapat mengirimkan

batubara. Selama berjalannya waktu sampai dengan hari Sabtu tanggai 9

51

Juli 2009 ternyata terdakwa tidak dapat mengirimkan Batubara

sebagaimana permintaan saksi Suwanto Sutono, kemudian Saksi Suwanto

Sutono menelepon terdakwa mengapa tidak bisa terkirim kemudian

dijawab terdakwa bahwa terdakwa belum bisa mengirimkan batubara

dikarenakan uang yang diberikan oleh Suwanto Sutono dipergunakan oleh

terdakwa untuk membayar fee (fee debu, fee lahan dan fee desa), akan

tetapi setelah terdakwa mengatakan alasan tersebut temyata permintaan

Suwanto Sutono terhadap batubara sebanyak 1000 (seribu) metrik ton

tidak juga dikirimkan oleh Terdakwa.

Apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka berdasarkan fakta

hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Djono Sutanto

menciptakan situasi bahwa terdakwa memang benar-benar dapat

memenuhi keinginan dari Saksi korban Suwanto Sutono untuk

menyediakan Batubara sebanyak 1000 (seribu) metrik ton, yaitu dengan

terdakwa meyakinkan kepada Saksi korban Suwanto Sutono sebagaimana

terdapat dalam Surat Pernyataan terdakwa tanggal 7 Juli 2009 sehingga

diberikan uang untuk menurunkan Batubara tersebut, karena Terdakwa

adalah Pengusaha Batubara yang sudah biasa melakukan penambangan

batubara dan mengirimkan pesanan kepada pembeli.

Selain itu, karena Terdakwa memiliki KP (Kuasa Penambangan)

yang berwenang untuk mengelola Penambangan dalam suatu wilayah

52

tertentu dan pada bulan Juni 2009 Terdakwa sudah ada Kerjasama dengan

saksi Hardiansyah yang bertugas sebagai kontraktor untuk menggali

batubara sehingga sampai ke tanah. Pada bulan Juli 2009, batubara sudah

ada lebih dari 1000 (seribu) metrik ton, akan tetapi ternyata Terdakwa

belum membayar biaya kontraktor sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima

ribu rupiah) per metrik ton sehingga berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh

puluh lima juta rupiah), oleh karena itu terdakwa tidak bisa mengangkut

Batubara tersebut. Hal ini juga diakui sendiri oleh terdakwa sendiri.

Mengingat sampai pada batas waktu yang ditentukan ternyata

terdakwa tidak mengirimkan batubara dikarenakan uang sejumlah Rp.

130.000.000 (seratus tiga puluh juta) tersebut dipergunakan untuk

membayar fee debu, fee lahan, fee kepala desa dan fee desa, dimana

ternyata fee-fee tersebut sudah dibayar oleh terdakwa seharusnya bisa

untuk diangkut.

Berdasarkan kronologis kejadian tersebut di atas terlihat secara

jelas adanya itikad tidak baik dari terdakwa bahwa sesungguhnya tidak ada

niat untuk membuat suatu perikatan/perjanjian dengan saksi korban

Suwanto Sutono untuk jual beli batu bara sebanyak 1.000 metrik ton dan

apabila dihubungkan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan

unsur kesengajaan, terdakwa sebelum membuat kesepakatan dengan saksi

Suwanto Sutono dan menandatangani surat pernyataan tertanggai 7 Juli

53

2009, terdakwa telah mengetahui dan mempersiapkan sebelumnya tentang

apa apa saja yang akan dilakukan terdakwa.

Perbuatan dan perkataan terdakwa dengan menandatangani Surat

Pernyataan tanggal 7 Juli 2009 telah membuat saksi Suwanto Sutono

menyerahkan suatu barang dalam hal ini adalah berbentuk uang sejumlah

Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan

tidak mengirimkan Batubara sejumlah 1000 (seribu) metrik ton adalah

sudah termasuk perbuatan dan perkataan yang yang merupakan rangkaian

perkataan bohong.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan

memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu

muslihat maupun karangan dengan rangkaian perkataan bohong,

membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau

menghapuskan piutang telah terpenuhi.

Setelah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan,

sebelum menjatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbang-

kan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

1. Hal-hal yang memberatkan dari terdakwa diantaranya yaitu terdakwa tidak

mengakui perbuatannya, perbuatan terdakwa dapat menghilangkan

kepercayaan investor untuk berinvestasi dan terdakwa sudah menikmati

hasil kejahatannya.

54

2. Hal-hal yang meringankan dari terdakwa diantaranya yaitu terdakwa

berlaku sopan dipersidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

dan terdakwa belum pernah dihukum.

Pada kasus ini, hakim menyatakan bahwa terdakwa Djono Sutanto

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

penipuan sehingga dijatuhi sanksi pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan

dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang

dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan. Selain itu, semua barang

bukti dimebalikan kepada saksi Suwanto Sutono dan membebankan kepada

terdakwa untuk membayar biaya perkara.

55

BAB IV

ANALISIS TIDAK TERLAKSANANYA TUJUAN

PEMBAYARAN KARENA PENGALIHAN FEE MENJADI

DASAR TINDAK PIDANA PENIPUAN

Pada kasus pengalihan fee ini yang menjadi terdakwa adalah Djono

Sutanto selaku Direktur CV. Keluarga Sejahtera yaitu perusahaan yang

bergerak dalam bidang pertambangan dan menjual batubara. Adapun pihak

yang menjadi mitra adalah Suwanto Sutono selaku Direktur PT. Prima Multi

Arta yang menjalankan usaha jual beli batubara. Keduanya telah melakukan

kerjasama jual beli batubara sejak tahun 2008, dimana Terdakwa sebagai

penambang dan penjual batubara sedangkan saksi Suwanto Sutono sebagai

pembeli batubara dari terdakwa dengan harga yang telah disepakati

berdasarkan kualitas batubara yang dihasilkan dari penambangan terdakwa

yaitu Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per metrik ton, diterima

di pelabuhan.

Perselisihan antara terdakwa dengan Suwanto Sutono timbul

dikarenakan tidak terlaksananya pengiriman batubara sebagaimana yang telah

disepakati, padahal uang yang dikeluarkan oleh Suwanto Sutono sebesar Rp.

56

130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang rencananya

untuk pembayaran kontraktor, biaya truking dan biaya premi supir, namun

oleh terdakwa dialihkan untuk pembayaran lain yaitu biaya fee lahan, fee debu

dan fee desa serta fee kepala desa.

Akibat dari adanya pengalihan fee tersebut, terdakwa tidak dapat

melakukan pembayaran kontraktor, biaya truking dan biaya premi supir yang

berakibat pula tidak terlaksananya pengiriman batubara sampai ke pelabuhan.

Sedangkan Suwanto Sutono telah mengeluarkan cukup banyak uang dan kapal

tongkang pengangkut batubara sudah siap, namun batubara yang setidaknya

sudah dapat diangkut belum dikirim sebagaimana yang diperjanjikan bersama

sehingga apabila menunggu terlalu lama, Suwanto Sutono merasa dirugikan

karena akan mengeluarkan biaya tambahan lebih banyak lagi untuk membayar

sewa parkir kapal tongkang di pelabuhan.

Atas dasar tersebut, Suwanto Sutono melaporkan terdakwa dengan

tuduhan penggelapan dan penipuan. Pada kasus ini, terdakwa dinyatakan

terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan. Mengenai delik penipuan,

KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari

Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus

penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang

menegaskan sebagai berikut:

57

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling larna 4 (empat) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP di atas, maka secara yuridis

delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang

lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau arang lain secara

melawan hukum.

2. Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas: (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur

menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu

benda/memberi hutang/menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara

menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat

atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan

penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan

membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan

perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan

baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks

pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku

58

penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna willen en witens

(menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa

terdakwa memang benar telah:

a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum

b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya

sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar

orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/

menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).

c. Mengetahui/menyadari bahwa yang dipergunakan untuk menggerakkan

orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/

menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu,

martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Berkenaan dengan kasus Putusan Nomor 44/Pid.B/2011/PN.Bjb,

hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengalihkan fee

sebagai tindak pidana penipuan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim

yang menyatakan bahwa semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 378

KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa yang telah mengalihkan fee tersebut

dijadikan dasar oleh hakim sebagai tindak pidana penipuan.

Dakwaan yang disusun pada kasus ini dilakukan secara alternatif yaitu

dakwaan penggelapan dan penipuan, namun berdasarkan fakta di persidangan

59

yang terbukti adalah dakwaan penipuan. Selain itu, adanya peristiwa yang

merupakan fakta hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Terdakwa adalah Direktur CV. Keluarga Sejahtera yang menjalankan

usaha sebagai penambang dan penjual batubara dan saksi Suwanto Sutono

adalah Direktur PT. Prima Multi Arta yang menjalankan usaha jual beli

batubara. Pada tahun 2008 telah terjalin kerjasama antara Terdakwa dengan

saksi Suwanto Sutono, dimana Terdakwa sebagai penambang dan penjual

batubara sedangkan saksi Suwanto Sutono sebagai pembeli batubara dari

Terdakwa, dengan harga yang telah disepakati berdasarkan kualitas batubara

yang dihasilkan dari penambangan Terdakwa yaitu Rp. 220.000,- (dua ratus

dua puluh ribu Rupiah) per metrik ton, diterima di pelabuhan.

Pada tanggal 07 Juli 2009 Terdakwa menemui saksi Suwanto Sutono

di Kantor PT. Prima Multi Arta di Jl. Payau I No. 01 Kelurahan Sei Besar

Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dimana saat itu Terdakwa

kepada saksi Suwanto Sutono mengatakan akan menurunkan batubara 1.000

(seribu) metrik ton dan Terdakwa meminta pembayaran di muka sebesar Rp.

130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) untuk keperluan:

1. Membayar kontraktor (biaya pekerjaan penambangan) Rp. 75.000,- per

Metrik Ton x 1.000 = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;

2. Biaya trucking (ongkos angkut) Rp. 50.000,- per metrik ton x 1.000 =

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);

60

3. Memberi premi kepada sopir truck Rp. 5.000,- per metrik ton x 1.000 =

Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;

Berdasarkan fakta hukum di atas, dapat dianalisis bahwa pengertian

kata akan menurunkan batubara yang dikatakan terdakwa kepada saksi

Suwanto Sutono ialah bahwa si penjual (terdakwa) telah tersedia batubara di

lokasi penambangan untuk diangkut ke pelabuhan tempat pemuatan batubara

oleh si pembeli (saksi Suwanto Sutono) ke atas tongkang atau kapal, akan

tetapi pada kenyatannya terdakwa tidak dapat memenuhi pernyatannya. Hal

ini sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi Suwanto Sutono bahwa

terdakwa telah menjanjikan dan membuat pernyataan tertulis bahwa batubara

sebanyak 1.000 metrik ton akan diturunkan di pelabuhan antara tanggal 09

Juli sampai dengan tanggal 11 Juli 2009.

Meskipun terdakwa sudah menerima uang pembayaran dari saksi

Suwanto Sutono sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

sebagai uang muka dan sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta

rupiah), namun terdakwa belum dapat menurunkan batubara sebagaimana

yang telah dijanjikan. Terdakwa baru menurunkan batubara setelah

melampaui tanggal 11 Juli 2009, tetapi masih dalam bulan Juli 2009 dan

itupun sesudah saksi Suwanto Sutono memberikan lagi uang Rp. 75.000.000,-

(tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk membayar kontraktor dan Rp.

61

38.569.500,- (tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu

lima ratus Rupiah) untuk ongkos angkut dan memberi premi kepada supir.

Tidak terealisasinya pengiriman batubara dengan tepat waktu

sebagaimana yang diperjanjikan oleh terdakwa apabila melihat keterangan

terdakwa sebagaimana yang dinyatakan oleh kuasa hukumnya Sangap

Sidauruk lebih dikarenakan pada saat itu terdakwa tengah mengalami

kesulitan keuangan, sehingga uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta

rupiah) yang telah diterimanya sebagai pembayaran uang muka penjualan

batubara dari saksi Suwanto Sutono tidak mencukupi untuk membayar

kontraktor, ongkos angkut dan memberi premi kepada supir, karena oleh

terdakwa terpakai untuk memenuhi tagihan membayar fee lahan sebesar Rp.

15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), fee debu sebesar Rp. 41.000.000,-

(empat puluh satu juta Rupiah), fee Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Rupiah) dan fee Kepala Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Namun demikian, pada bulan Agustus, September dan Oktober 2009,

perusahaan terdakwa CV. Keluarga Sejahtera masih mengirim batubara ke

perusahaan PT. Prima Multi Arta milik Suwanto Sutono.

Meskipun hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti

melakukan tindak pidana penipuan yang didasarkan atas pengalihan fee,

namun dalam analisis skripsi ini, penulis berpendapat bahwa apabila

dicermati bahwa uang pembayaran batubara yang telah diterima oleh

62

terdakwa sebagai penjual dari saksi Suwanto Sutono sebagai pembeli,

menurut hukum adalah uang hak terdakwa dan seluruhnya menjadi milik dari

terdakwa. Hanya saja dalam hal ini terdakwa mempunyai kewajiban untuk

mengirim dan menyerahkan batubara kepada saksi Suwanto Sutono sebanyak

1.000 (seribu) metrik ton. Oleh karena terdakwa sebagai pemilik uang atau

yang berhak atas uang itu, maka atas penggunaannya yang oleh terdakwa

dipakai membayar fee lahan, fee debu, fee Desa serta fee Kepala Desa, tidak

dapat dikatakan sebagai penguasaan secara melawan hukum.

Selain itu, melihat unsur pokok dari tindak pidana penipuan yang

dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP adalah terletak pada cara/upaya yang

telah digunakan oleh si pelaku (terdakwa) untuk menggerakkan orang lain

(saksi Suwanto Sutono) agar menyerahkan sesuatu barang atau uang. Dalam

teori Hukum Pidana, penyerahan barang atau uang di sini merupakan unsur

konstitutif dari tindak pidana penipuan.

Berdasarkan uraian di atas, antara terdakwa dan Suwanto Sutono

apabila melihat dari kronologi kasusnya, kedua belah pihak sebelumnya telah

terjalin suatu hubungan kerjasama bisnis dalam jual beli batubara sejak tahun

2008. Pada tanggal 07 Juli 2009 terdakwa menawarkan akan menurunkan

batubara sebanyak 1.000 (seribu) metrik ton dan terdakwa meminta

pembayaran dimuka sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta

Rupiah) untuk keperluan membayar kontraktor, ongkos angkut dan memberi

63

premi kepada sopir dan terdakwa berjanji dengan membuat surat pernyataan

tertulis bahwa batubara sebanyak 1.000 (seribu) Metrik Ton akan diturunkan

di pelabuhan antara tanggal 09 Juli sampai dengan tanggal 11 Juli 2009. Pada

hari itu juga tanggal 07 Juli 2009 dan pada tanggal 09 Juli 2009 saksi

Suwanto Sutono telah memenuhi pembayaran uang muka sebesar Rp.

130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan cara memberikan uang

tunai dan melalui transfer Bank Mandiri ke rekening terdakwa. Kendati

terdakwa telah menerima uang muka sesuai permintaannya tetapi ternyata

terdakwa tidak menurunkan batubara yang dijanjikan tepat pada waktunya,

yaitu antara tanggal 09 Juli sampai dengan tanggal 11 Juli 2009, namun

terdakwa baru dapat menurunkan batubara dimaksud setelah melewati

tanggal 11 Juli 2009, tetapi masih dalam bulan Juli 2009.

Penyerahan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta

Rupiah) oleh saksi Suwanto Sutono kepada terdakwa, menurut analisis

penulis bukan sebagai akibat tergeraknya saksi oleh upaya terdakwa yang

berjanji dengan membuat pernyataan tertulis bahwa batubara 1.000 (seribu)

metrik ton akan diturunkan di pelabuhan antara tanggal 09 Juli sampai dengan

tanggal 11 Juli 2009, melainkan karena saksi sudah percaya dan sangat

membutuhkan batubara dari terdakwa dimana telah terjalin kerjasama sejak

tahun 2008.

64

Berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas dimana saksi

Suwanto Sutono masih memberikan lagi uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh

puluh lima juta rupiah) dan Rp. 38.569.500,- (tiga puluh delapan juta lima

ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk membayar

kontraktor, ongkos angkut dan memberi premi kepada sopir padahal telah

dialami olehnya bahwa terdakwa tidak menepati janji dan kerjasama antara

terdakwa dengan saksi Suwanto Sutono terus berlangsung hingga bulan

Agustus, September dan Oktober 2009, menunjukkan besarnya kepercayaan

terhadap terdakwa.

Untuk itu, menurut pendapat penulis, unsur tergerak/terbujuk menjadi

terkesampingkan dengan adanya jalinan kerjasama bisnis yang didasari oleh

kepercayaan meskipun pada akhirnya mencederai kepercayaan itu. Jadi

kasus dalam perkara ini merupakan transaksi keperdataan, yaitu cidera

janji (wanprestasi). Wanprestasi atau ingkar janji sendiri terbagi menjadi

tiga yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi

prestasi dan memenuhi prestasi secara tidak baik. Pada kasus di atas,

perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori terlambat memenuhi

prestasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa terbukti

melakukan perbuatan seperti yang didakwakan pada dakwaan kedua,

akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan

65

tetapi lebih dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman barang yang

disebabkan kesulitan keuangan dari terdakwa, sehingga fee yang

seharusnya untuk membayar biaya kontraktor, trucking dan premi supir

dialihkan untuk menutupi pembayaran fee lahan, fee debu, fee desa, fee

kepala desa setempat.

66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan uraian analisis pembahasan di

atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Jual beli batu bara dengan perjanjian pengiriman sampai ke

pelabuhan antara terdakwa Djono Sutanto sebagai penjual batubara dan

Suwanto Sutono selaku pembeli batubara pada kasus putusan Nomor

44/Pid.B/2011/PN.Bjb, hakim menyatakan bahwa tidak terlaksananya

pengiriman batubara dengan tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan

sampai ke pelabuhan dikarenakan adanya pengalihan fee oleh Terdakwa

Djono Sutanto, dijadakan dasar pertimbangan oleh hakim sebagai tindak

pidana penipuan. Meskipun demikian putusan hakim dinilai kurang tepat

dikarenakan pengalihan fee bukan menjadi obyek perjanjian itu sendiri

atau karena tujuan dalam bentuk pengalihan fee bukan merupakan objek

perjanjian. Oleh karena itu dapat dipertegas bahwa niat yang lahir setelah

terjadinya perjanjian merupakan suatu wanprestasi atau cidera janji.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan seperti yang telah diuraikan di atas,

maka dapat diambil beberapa saran berikut ini:

67

1. Pihak eksekutif dan legislatif dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan konsep wanprestasi dan konsep penipuan

dalam suatu rumusan undang-undang, hendaknya kedua konsep tersebut

dapat dimasukan dalam Pasal Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana

disesuaikan dengan perkembangan hukum menyangkut hubungan

kontraktual, sehingga antara wanprestasi dan penipuan yang lahir dari

hubungan kontraktual akan semakin jelas, dapat diketahui batas pembeda

antara wanprestasi dan penipuan.

2. Hendaknya hakim yang menangani perkara penipuan yang mengandung

unsur wanprestasi lebih tepat jika diputus bebas dengan alasan bahwa

salah satu/beberapa unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP tidak

terpenuhi.

3. Hendaknya hakim dalam menerapkan konsep wanprestasi dan konsep

penipuan diharapkan ada pemahaman dan penafsiran yang sama, sehingga

tidak terjadi inkonsistensi hakim dalam memutus suatu perkara, sebagai

acuan dan pedoman serta pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim

terikat dengan persoalan wanprestasi dan penipuan yang lahir dari

hubungan kontraktual, hal ini untuk melindungi kepentingan privat

maupun publik, dengan harapan dimasa yang akan dating akan tercipta

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

68

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arrasjid, Chainur. Pengantar Ilmu Hukum, (Medan: Yani Corporation, 1988).

Badrulzaman, Mariam Darus. KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 2001).

Bemmelen, van. Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, terjemahan oleh Husnan. (Bandung: Binacipta, 1986).

Bawengan, Gerson W. Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum, (Jakarta: Peraturan Dekan FH-Untar Nomor 015-D/FHUNTAR/II/2011, 2011).

Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersialm (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

Kami. Ringkasan Tentang Hukum Pidana, (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1959).

Kartanegara, Satochid. Kumpulan Kuliah Hukum Pidana dan Pendapat-pendapat paraAhli Hukum Terkemuka Bagian Satu. (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun).

Lamintang, PAF. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1997).

Marpaung, Leden. Asas Teori Praktek Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Prtanggungjawaban dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

________. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. (Bandung: Eresco, 1986).

69

________. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. (Bandung: Refika Aditama, 2003).

Sahetapy, J.E. dan Agustinus Pohan, Hukum Pidana. (Yogjakarta: Liberty, 1995).

Satrio, J. Hukum Perjanjian. (Bandung: Cutra Aditya Bakti, 1992).

Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986).

Simamora, Yohanes Sogar Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah. (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2009).

Setiadi, Elly M. dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. (Bandung: Binacipta 1978).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986).

________. & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Soesilo, R. KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. (Bogor: Penerbit Politeia, 1981).

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. ke-29, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001).

Subekti. Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005).

Tirtaamidjaja, HM. Pokok-pokok Hukum Pidana. (Jakarta: Fasco, 1955).

Utrecht. Rangakain Sari Kuliah Hukum Pidana I. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986).

Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011).

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi

Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

70

Soerodibroto, Soenarto. KUHP dan KUHAP, Edisi Ke-5, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2006).

Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. ke-37, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 186. K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 196. K/Sip/1974 tertanggal 7 Oktober 1976.

C. Artikel/Makalah/Internet

Anonim. “Pengalihan”, http://www.artikata.com/arti-357583-pengalihan.html, diunduh 22 Juni 2012.

________. “Fee”, http://en.wikipedia.org/wiki/Fee, diunduh 22 Juni 2012.

________. “Fee”, http://dictionary.reference.com/browse/fee, diunduh 22 Juni 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, Yuridika, Volome 18 Nomor: 3, Mei Tahun 2003.

D. Kamus

Darmansyah. Kamus Bahasa Indonesia, Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut Pedoman, (Jakarta: Batavia Press, 2008).

Sudarsono. Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Wayhono, Padmo. Kamus Tata Hukum, (Jakarta: Ind Hill-Co, 1987).

E. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 44/Pid.B/2011/PN.Bjb.

71