Embed Size (px)
Citation preview
PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN
PENDIDIKAN
di MAN INSAN CENDEKIA SERPONG
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Oleh:
Dewi Arianti
NIM 1110018200039
PROGAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF
HIDAYATULLAH
JAKARTA
2014
SURAT PERNYATAAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dewi Arianti
NIM : 1110018200039
Jurusan : Manajemen Pendidikan
Alamat : Permata Pamulang Kavling Pilihan Blok D No.5 TangSel.
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA
Bahwa skripsi yang berjudul Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di
MAN Insan Cendekia Serpong adalah benar hasil karya sendiri di bawah
bimbingan dosen:
Nama Pembimbing : Masyhuri, AM.,M.Pd.
NIP : 19500518 198703 1002
Jurusan/Program Studi : Manajemen Pendidikan
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya siap
menerima segala konsekuensi apabila terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya
sendiri.
Jakarta, 17 September 2014
Yang Menyatakan
Dewi Arianti
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI
PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA MAN INSAN
CENDEKIA SERPONG
Skripsi
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan mencapai
gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Manajemen
Pendidikan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Oleh
Dewi Arianti
1110018200039
Di bawah Bimbingan
Dosen Pembimbing
Masyhuri, AM.,M.Pd
NIP. 19500518 198703 1002
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2014
LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi berjudul Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan
Cendekia Serpong disusun oleh DEWI ARIANTI Nomor Induk Mahasiswa
1110018200039, diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqasah
pada tanggal 17 September 2014 di hadapan dewan penguji. Karena itu, penulis
berhak memperoleh gelar Sarjana SI (S.Pd) dalam bidang Manajemen Pendidikan.
Jakarta, September 2014
Panitia Ujian Munaqasah
Ketua Panitia (Ketua Program Studi) Tanggal TandaTangan
Dr. Hasyim Asy’ari, M.Pd.
NIP. 19661009 199303 1 004 …………. ………………
Penguji I
Umiyati, SEI., M.Si.
NIP. .…………. ………………
Penguji II
Tri Hajarwati, M.Si.
NIDN. 2014118001 ………….. ………………
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Dra. Nurlena Rifa’i, MA, Ph.D
NIP. 19591020 198603 2 001
UJI REFERENSI
Seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul
“Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan pada MAN Insan Cendekia
Serpong” yang disusun oleh Dewi Arianti NIM 1110018200039 Program Studi
Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, telah diuji kebenarannya oleh dosen pembimbing skripsi
pada tanggal 5 September 2014.
Jakarta, 5 September 2014
Dosen Pembimbing
Masyhuri, AM.,M.Pd.
NIP. 19500518 198703 1002
i
ABSTRAK
Dewi Arianti, NIM : (1110018200039). Penerapan Manajemen Keuangan
Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan manajemen keuangan
pendidikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban
keuangan pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong. Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan April - Agustus 2014 di MAN Insan Cendekia Serpong.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi
dalam sebuah kancah, lapangan atau wilayah tertentu. Adapun teknik pengumpulan
data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber
informasi pada penelitian ini adalah kepala madrasah, bendahara madrasah, kepala
tata usaha, dan staf bendahara madrasah.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan manajemen keuangan di MAN Insan
Cendekia Serpong dilaksanakan dengan sangat baik. Proses manajemen diawali pada
proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Proses
perencanaan tertuang dalam rapat kerja, dilakukan oleh semua stakeholder dan proses
penyusunan keuangan melibatkan unsur pimpinan dan bendahara madrasah yang
menghasilkan DIPA yang tertuang dalam bentuk RKA-KL dan POK. Pelaksanaan
keuangan terbagi atas sisi penerimaan dan pengeluaran dengan mengikuti standar
operasional yang berlaku. Penerimaan keuangan dilakukan dengan proses pengajuan
kepada KPPN, dan KPPN melakukan pencairan dana sesuai dengan penanggung
jawab kegiatan dan rekanan yang telah bekerjasama. Evaluasi dan
pertanggungjawaban keuangan dilakukan rutin secara lisan dan tertulis, melalui raker,
rapat koordinasi, dan laporan melalui aplikasi yang terhubung secara online. Seluruh
laporan penggunaan dana dipertanggungjawabkan kepada pemerintah melalui
Kementerian Keuangan.
Kata kunci : manajemen, keuangan, pendidikan
ii
ABSTRACT
Dewi Arianti, NIM : (1110018200039). The Implementation of Financial
Management Education in MAN Insan Cendekia Serpong.
The purpose of this study is to describe the implementation of financial management
education in all aspects of planning, implementation, evaluation and financial
accountability of education in MAN Insan Cendekia Serpong. This study conducted
on April-August 2014 at MAN Insan Cendekia Serpong.
The method used in this study is a qualitative method of analysis descriptive
approach, research that describes what is happening in a scene, a field or a
particular region. The data collection techniques using observation, interviews, and
documentation studies. Sources information in this study was headmaster, treasurer
of the school, the head of administration and treasurer school staff.
The results showed that financial management education in MAN Insan Cendekia
Serpong is done very well. Management process begins in the planning,
implementation, evaluation, and accountability. The planning process set out in the
working meeting, conducted by all stakeholders and financial preparation process
involving an element leader and treasurer school that produced DIPA contained in
the form of RKA-KL, and POK. Financial implementation consists of the receipts and
expenditures with the following applicable operational standards. Acceptance shall
be effected by the filing of the Treasury Office, and Treasury Office make
disbursements in accordance with the charge of activities and partners that have
collaborated. Evaluation and financial accountability is done routinely verbally and
in writing, through the meeting, coordination meetings and reports through the
online application connected. The entire report on the use of funds accountable to the
government through the Ministry of Finance.
Keywords: management, financial, education
iii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu’alaikum wr.wb
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
serta karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan
salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat,
dan kepada setiap pengikutnya.
Skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN
Insan Cendekia Serpong” disusun sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) pada program studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penelitian skripsi ini bukanlah hasil usaha penulis semata, melainkan banyak
pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, petunjuk, motivasi, dan arahan
kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Ibu Dra. Nurlena Rifa’i, MA., Ph.D. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.
2. Bapak Dr. Hasyim Asy’Ari, M.Pd. Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN)
Jakarta.
3. Bapak Masyhuri, AM.M.Pd. Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan
arahan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Fathi Ismail, Dr.MM. Dosen penasehat akademik yang senantiasa
memberikan bimbingannya kepada penulis.
iv
5. Seluruh dosen program studi Manajemen Pendidikan yang telah membekali
penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama
perkuliahan berlangsung.
6. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan
perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan
pelayanan kepada penulis dalam menyediakan dan meminjamkan buku-buku
yang diperlukan.
7. Bapak Dr. Suwardi, M.Pd. Kepala MAN Insan Cendekia Serpong yang telah
memberikan izin dan bantuannya kepada penulis untuk melakukan penelitian
di sekolah tersebut.
8. Seluruh staf dan jajaran MAN Insan Cendekia Serpong yang telah
memberikan dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan
segala informasi sehingga terselesikannya skripsi ini.
9. Kedua Orangtuaku, Bapak Suwondo dan Ibu Sarti. Terima kasih atas
segalanya, yang selalu mendo’akan dan memberikan dukungan baik moril dan
materil yang tak terhingga, serta nasihat dan bimbingannya kepada penulis
untuk mencapai cita-cita.
10. Hendra Purwanto terimakasih selalu memberikan bantuan, dan motivasinya
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku Luci Oktaviani dan Monica Bramel Ari Azizah yang telah
memberikan dukungannya.
12. Seluruh teman seperjuangan Manajemen Pendidikan kelas A angkatan 2010
yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah membalas semua
kebaikan kalian semua.
Tentunya kesalahan tidak luput dari penulisan ini, semoga kritik dan saran
dapat menjadi masukan yang berarti bagi penulis. Akhir kata dengan penuh rasa
v
hormat dan kerendahan hati, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat
memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Amin.
Jakarta, September 2014
Penulis
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK .......................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi
DAFTAR TABEL .............................................................................................. ix
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xi
DAFTAR ISTILAH ........................................................................................... xii
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .............................................................
B. Identifikasi Masalah ...............................................................
C. Pembatasan Masalah ...................................................................
D. Perumusan Masalah .....................................................................
E. Tujuan Penelitian .........................................................................
F. Manfaat Penelitian .......................................................................
1
8
9
9
10
10
BAB II KAJIAN TEORI ........................................................................ 11
A. Hakikat Manajemen ................................................................
1. Pengertian Manajemen ........................................................
2. Fungsi Manajemen ...............................................................
3. Proses Manajemen ...............................................................
B. Hakikat Pendidikan .................................................................
1. Pengertian Pendidikan .........................................................
2. Fungsi Pendidikan ................................................................
11
11
14
20
22
22
25
vii
3. Tujuan Pendidikan ...............................................................
C. Manajemen Keuangan Pendidikan ..........................................
1. Pengertian Keuangan ...........................................................
2. Pengertian Manajemen Keuangan .....................................
3. Fungsi Manajemen Keuangan ............................................
4. Proses Manajemen Keuangan .............................................
5. Tujuan Manajemen Keuangan ............................................
6. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan ..............................
D. Kerangka Berfikir ..................................................................
E. Penelitian yang Relevan ..........................................................
25
26
26
27
30
35
66
67
72
74
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................................
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....................................................
B. Metode Penelitian .........................................................................
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data ................................
D. Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data ....................................
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .......................................
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....................................................
BAB IV HASIL PENELITIAN ......................................................................
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ...........................................
B. Pembahasan Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan ...
1. Perencanaan Keuangan ..........................................................
2. Pelaksanaan Keuangan ..........................................................
3. Evaluasi dan Pertanggungjawaban Keuangan ....................
BAB V PENUTUP ...........................................................................................
A. Kesimpulan .............................................................................
77
77
77
78
80
86
87
91
91
92
92
100
111
119
119
viii
B. Saran .......................................................................................
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................
LAMPIRAN-LAMPIRAN
119
120
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Kerangka Berfikir .............................................................................. 72
Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan ..................................................................... 74
Tabel 3.1 Rincian Kegiatan Penelitian ............................................................... 77
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrument Pengumpulan Data ............................................ 80
Tabel 3.3 Instrumen Pedoman Wawancara ........................................................ 81
Tabel 3.4 Lembar Pengamatan ........................................................................... 85
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Alur Penyusunan DIPA .................................................................. 94
Gambar 4.3 Alur Pencairan Dana ...................................................................... 102
Gambar 4.4 Alur Pengajuan .............................................................................. 105
xi
DAFTAR LAMPIRAN
1. Lampiran – 1 Instrumen Pedoman Wawancara
2. Lampiran – 2 Hasil Wawancara
3. Lampiran – 3 Lembar pengamatan
4. Lampiran – 4 Profil Sekolah
5. Lampiran – 5 Data Tenaga Pendidik MAN Insan Cendekia Serpong
6. Lampiran – 6 Data Tenaga Kependidikan MAN Insan Cendekia Serpong
7. Lampiran – 7 Struktur Organisasi MAN Insan Cendekia Serpong
8. Lampiran – 8 Alur Pencairan Dana
9. Lampiran – 9 Surat Perintah Membayar (SPM)
10. Lampiran – 10 Rencana Anggaran Belanja (RAB)
11. Lampiran – 11 Contoh Form Bukti Kas Uang Muka
12. Lampiran – 12 Contoh Form Surat Setoran Pajak
13. Lampiran – 13 Contoh Form Faktur Pajak
14. Lampiran – 14 Permohonan Surat Bimbingan Skripsi
15. Lampiran – 15 Surat Permohonan Izin Penelitian
16. Lampiran – 16 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian
17. Lampiran – 17 Daftar Uji Referensi
18. Lampiran – 18 Biodata Penulis
xii
DAFTAR ISTILAH
1. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna
Anggaran atau Kuasa Penggunan Anggaran.
2. KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk
melaksankan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran
pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
3. KPPN adalah kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada
di bawah Kementerian Keuangan
4. LAKIP adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari
suatu instansi pemerintah.
5. PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.
6. POK adalah dokumen yang dibuat kepala satker yang berisi petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sebagai pengendali operasional kegiatan.
7. PPK adalah salah satu pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang
peranannya sangat penting dalam kesuksesan pelaksanaan pengadaan barang
jasa.
8. RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan suatu Kementerian Negara dan Lembaga yang
merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran
serta memuat anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga.
xiii
10. SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur
yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan
ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri
maupun secara kolektif.
11. SAKPA adalah aplikasi keuangan untuk satker, yang menghasilkan sebuah
laporan keuangan seperti laporan realisasi belanja, realisasi pendapatan, dan
realisasi-realisasi lain yang berhubungan dengan keuangan.
12. Satker adalah bagian dari unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang
membebani dana APBN.
13. SIMAKBMN adalah Aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan
mengorganisir barang milik negara mulai dari pembelian, transfer masuk-
keluar antar instansi sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik
negara.
14. SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa
Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN
berdasarkan SPM.
15. SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat
lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
xiv
DAFTAR SINGKATAN
1. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. BKU : Buku Kas Umum
3. BKUM : Bukti Kas Uang Muka
4. BMN : Barang Milik Negara
5. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
6. BPKP : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
7. BUN : Bendahara Umum Negara
8. DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
9. DIPA-S : DIPA Sementara
10. IMTAK : Iman dan Takwa
11. IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
12. Irjen : Inspektorat Jenderal
13. Kanwil : Kantor Wilayah
14. Karwas : Kartu Pengawas
15. KBM : Kegiatan Belajar Mengajar
16. KEMENAG : Kementerian Agama
17. KEMENKEU : Kementerian Keuangan
18. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
19. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
20. LAKIP : Laporan Administrasi Keuangan
21. LS : Langsung
22. MAFIKIB : Matematika Fisika Kimia Biologi
23. MAN IC : Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia
24. MPA : Manajemen Profesional Association
25. MTs : Madrasah Tsanawiyah
26. OSN : Olimpiade Siswa Nasional
xv
27. PA : Pengguna Anggaran
28. Perdirjen : Peraturan Direktorat Jenderal
29. PMA : Peraturan Menteri Agama
30. PMK : Peraturan Menteri Keuangan
31. POK : Petunjuk Operasional Kegiatan
32. PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
33. RAB : Rincian Anggaran Belanja
34. Raker : Rapat Kerja
35. Rek. : Rekening
36. Renstra : Rencana Strategis
37. RKA-KL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
38. SAI : Sistem Akuntansi Instansi
39. SAKPA : Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
40. Satker : Satuan Kerja
41. SILABI : Sistem Laporan Bendahara Instansi
42. SIMAK : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
43. SIMAK BMN : Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik
Negara
44. SK : Surat Keputusan
45. SMU : Sekolah Menengah Umum
46. SOP : Standar Operasional
47. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
48. SPM- LS : Surat Perintah Membayar Langsung
49. SPP : Surat Permintaan Pembayaran
50. TU : Tata Usaha
51. UP : Uang Persediaan
52. WAKAMAD : Wakil-wakil madrasah
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan faktor penentu kemajuan sebuah bangsa dalam
mewujudkan cita-cita untuk kelangsungan kehidupan berbangsa. Pendidikan
juga berperan menjadi pondasi keberhasilan seseorang sebagai manusia.
Pendidikan adalah kata kunci dalam setiap usaha peningkatan kualitas
kehidupan manusia yang berperan dan bertujuan memanusiakan manusia.
Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah proses pematangan kualitas hidup,
melalui proses tersebut manusia diharapkan dapat memahami apa arti dan
hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan
kehidupan secara benar.1
Setiap manusia pasti dihadapkan pada proses pendidikan, menjadi hak
dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang
layak dan bermutu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5
yang menerangkan bahwa “ Setiap warga negara mempunyai hak yang sama
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.2
Pendidikan menjadi sebuah kebutuhan dasar manusia yang
menekankan pada proses pembelajaran dengan harapan manusia dapat
menjadi manusia seutuhnya setelah dibekali oleh berbagai pengetahuan dan
keilmuan yang berefek pada perubahan watak, kepribadian, pemikiran, dan
perilaku kearah yang lebih baik. Sesuai dengan Undang-Undang Republik
1 Agustinus Hermino, Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku
Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,
2013), h. 1. 2 Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS),
bab IV Pasal 5.
2
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3
yang berbunyi:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.3
Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai hal yang ingin dicapai oleh
seseorang untuk menjadi pribadi yang baik, berwawasan luas, dan cerdas
sesuai dengan zaman globalisasi. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional
Indonesia adalah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945
dalam pembukaan alinea keempat yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”
yang dalam hal ini adalah membentuk manusia yang beriman dan berakhlak
mulia, serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Peran pemerintah dalam membantu penyelenggaraan pendidikan
tercermin dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 31 ayat (3) amandemen
keempat menyatakan bahwa, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja
negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Berdasarkan ketetapan
undang-undang tersebut maka pemerintah bertanggung jawab dalam
membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 yaitu pendanaan pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut maka keberlangsungan
pendidikan perlu adanya sumber keuangan yang memadai agar proses
3 Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS),
bab II Pasal 3.
3
kegiatan belajar bersama dengan kelengkapan sarana dan sumber belajar dapat
berjalan dengan baik dan efektif.
Penerapan otonomi daerah dengan dasar desentralisasi didasari
keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Termasuk
dalam penyelenggaraan pendidikan pemerintah memberikan kewenangan
yang luas kepada sekolah dalam melakukan manajemen sekolah secara
mandiri berkaitan dengan peningkatan mutu sekolah. Dalam wujud
pemberdayaan sekolah yang diyakini dapat meningkatkan kualitas
pendidikan.
Desentralisasi pendidikan meliputi suatu proses pemberian
kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek
pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah local dan pada saat yang
bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.4
Dengan diberlakukannya sistem desentralisasi sekolah, sekolah dapat secara
mandiri menggali, memanfaatkan dan menggunakan potensi sumber daya
yang dapat meningkatkan kualitas sekolah.
Otonomi diberikan agar sekolah secara leluasa mengelola sumber
daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas
kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Termasuk dalam
hal manajemen keuangan sekolah, sekolah memiliki kewenangan yang luas
dalam menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas
kebutuhan sekolah secara bijaksana, transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) mengenai prinsip pengelolaan
dana satuan pendidikan harus berprinsip pada keadilan, efisiensi, transparansi
dan akuntabilitas publik.5
4 Hermino, op.cit., h. 141.
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ( SISDIKNAS), Pasal 48, ayat (1).
4
Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi
yang sangat menentukan dan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian
manajemen pendidikan, komponen keuangan pada suatu sekolah merupakan
komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan- kegiatan proses
belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain.6
Manajemen keuangan adalah kebutuhan primer bagi sekolah untuk
keberlangsungan pendidikan karena pada dasarnya pendidikan membutuhkan
sumber-sumber keuangan untuk menopang segala kebutuhan-kebutuhan
sekolah, kaitannya dalam hal kelengkapan sarana prasarana sekolah, gaji para
tenaga pendidik serta untuk kelengkapan sumber dan media pembelajaran.
Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan
pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan
sekolah untuk merencanakan, melaksanakan (mengelola keuangan),
mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan.
Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan
merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.7 Disatu sisi lembaga
pendidikan perlu dikelola dengan tata pamong yang baik, sehingga
menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malpraktik
pendidikan yang merugikan pendidikan.8
Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum secara
efektif melaksanakan manajemen keuangan pendidikan sesuai dengan prinsip
dan pengelolaan yang telah ditetapkan dikarenakan berbagai sebab yang
berujung pada rendahnya kualitas sekolah. Permasalahan yang terjadi di
dalam lembaga terkait dengan manajemen keuangan pendidikan diantaranya
6 E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, Implementasi, (Bandung:
PT.Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.13, h. 47. 7 Mulyasa, Ibid., h. 47.
8Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen
Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet.3, h.256.
5
sumber dana yang terbatas, penerapan manajemen keuangan yang belum
optimal, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi
dan kebijakan sebagaimana tertulis didalam rencana strategis lembaga
pendidikan.
Seperti data yang terkumpul dari ICW (Indonesia Corruption Watch)
menunjukan bahwa selama kurun waktu 2004-2009, sedikitnya terungkap 142
kasus korupsi di sektor pendidikan. Kerugian negara mencapai Rp. 243,3
miliar.9 Kebocoran anggaran ataupun dalam bentuk paling parah seperti
korupsi pendidikan, menyebabkan berkurangnya anggaran dan dana
pendidikan, merusak mental birokrasi pendidikan, meningkatkan beban biaya
yang harus ditanggung masyarakat, dan turunnya kualitas layanan pendidikan.
Dalam sepuluh tahun terakhir, dinas pendidikan paling sedikit telah
melakukan 151 praktik korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 356,5
miliar. Ada 106 kasus dengan kerugian negara Rp. 248,5 miliar pada
penggelapan. Sementara ada 59 kasus dengan kerugian negara Rp. 195,8
miliar.10
Semestinya anggaran pendidikan yang semakin besar diikuti pula
dengan keterbukaan informasi dan perbaikan layanan kepada masyarakat.
Namun, yang terjadi saat ini malah sebaliknya yakni semakin banyak
anggaran semakin tinggi pula penyimpangan yang dilakukan.
Data tersebut menunjukan bahwa anggaran pendidikan menjadi
sasaran empuk oleh oknum tertentu untuk dilakukan penyalahgunaan. Selain
itu anggaran pendidikan yang dialokasikan ke seluruh sekolah perlu diawasi
dan dilakukan monitoring dalam penggunaannya. Manajemen keuangan yang
dilakukan dengan tidak transparan menimbulkan banyak kecurigaan yang
berakibat pada keberlangsungan sekolah. Kurangnya partisipasi masyarakat
dan orang tua dalam mengawasi manajemen keuangan sekolah dapat
9www.edukasi.kompas.com. “korupsi.dana.pendidikan.dari.dinas.hingga.sekolah”, 19
September 2014, Pukul 15.35. 10
Neneng Zubaidah, www.nasional.sindonews.com., “pengelolaan-anggaran-pendidikan-
rawan-korupsi”, 19 September 2014, Pukul 16.55.
6
menimbulkan tindakan penyelewengan anggaran. Manipulasi laporan
keuangan juga menjadi salah satu masalah dalam persoalan manajemen
keuangan sekolah.
Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar dan
krusial di sekolah, karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat
kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Masalah keuangan akan
berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan
dengan sarana prasarana, dan sumber belajar. Banyak sekolah- sekolah yang
tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya
karena masalah keuangan baik untuk menggaji guru maupun mengadakan
sarana pembelajaran.
Dalam penyelenggaraan pendidikan membutuhkan tidak sedikit
sumber keuangan, sekolah yang sudah merancang atau mendesain progam
sekolah sebaik mungkin untuk pengembangan peserta didik hanya menjadi
sebuah mimpi bila tidak diwujudkan dan ditunjang dengan keuangan sekolah
yang mencukupi.
Sesuai dengan berjalannya manajemen berbasis sekolah yang
diharapkan sekolah dapat lebih mandiri memberdayakan dan mengembangkan
progam-progam sekolah disertai dengan partisipasi atau keterlibatan warga
sekolah secara aktif dalam penyelenggaraan sekolah. Sekolah dapat mencari
dan memanfaatkan sumber dana sesuai dengan kebutuhan sekolah, karena
pada dasarnya untuk mencapai keberhasilan sekolah yang berkualitas tidak
terlepas dari sumber keuangan.
Masalah pendidikan tidak dipungkiri selalu berhadapan dengan
masalah keterbatasan dana yang berakibat secara langsung terhadap
pengembangan sekolah. Kegiatan manajemen keuangan sekolah juga tidak
terlepas dari kendala atau hambatan yang dialami selama proses pendidikan
berlangsung di sekolah baik kendala yang disebabkan oleh internal maupun
eksternal sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen keuangan dalam
7
pelaksanaan sekolah agar keberlangsungan proses belajar mengajar dapat
berjalan sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
E. Mulyasa berpendapat bahwa agar keuangan sekolah dapat
menunjang kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah, maka
perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah salah
satunya adalah peran kepala sekolah itu sendiri yang dituntut memilki
kemampuan mengelola keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan,
evaluasi dan pertanggung jawabannya secara efektif dan transparan.
Manajemen keuangan merupakan dasar bagi pengelola sekolah dalam
melaksanakan kegiatan pengelolaan sekolah, manajemen keuangan diawali
dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pertanggungjawaban.
Apabila tahapan tersebut dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan
pedoman RAPBS maka tidak dipungkiri kebutuhan sekolah melalui progam-
progam yang dicanangkan agar terwujud secara efektif.
MAN Insan Cendekia Serpong sebagai madrasah dibawah pembinaan
Kemenag RI, saat ini keberadaan MAN Insan Cendekia Serpong memberikan
kontribusi yang sangat besar dan berpengaruh dalam pencapaian tujuan
pendidikan nasional. Tapi perlu diperhatikan saat ini, mulai berdiri lembaga
pendidikan jenjang SMP atau SMA yang menggunakan nama Insan Cendekia.
Agar tidak salah tertukar Insan Cendekia yang dicetuskan oleh Pak Habibie,
berkoordinasi dengan BPPT dan mendapat support atau dukungan dari
Kementerian Agama sehingga biaya sekolahnya gratis tidak dipungut biaya
apapun. Madrasah tersebut yaitu MAN Insan Cendekia Serpong, MAN Insan
Cendekia Gorontalo, dan MAN Insan Cendekia Jambi.
Hal yang perlu dikenali adalah bahwasannya saat ini banyak lembaga
pendidikan yang menggunakan nama Insan Cendekia juga dan perlu
diperhatikan selain Insan Cendekia yang di bawah koordinasi Kementerian
Agama, tidak ada yang Insan Cendekia lain yang gratis. Sekolah Insan
Cendekia lain yang bukan dibawah naungan Kementerian Agama memungut
8
biaya sampai puluhan juta. Karena hal tersebut banyak terjadi salah persepsi
di kalangan masyarakat mengenai Insan Cendekia sehingga asumsi
masyarakat mengarah kepada menyekolahkan anak ke Insan Cendekia
menelan biaya yang cukup mahal.11
Permasalahan tersebut mendorong penulis melakukan penelitian yang
berfokus pada penerapan manajemen keuangan dengan judul: “Penerapan
Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong”.
Adapun yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian pada fokus
tersebut dikarenakan, penulis tertarik dengan permasalahan penelitian tersebut
karena selama ini problema manajemen keuangan sekolah menjadi masalah
yang cukup krusial di sebuah lembaga pendidikan, berbagai masalah
menyeruak di masyarakat dan media masa dimulai dari adanya
penyalahgunaan anggaran sekolah sampai pada manajemen keuangan yang
masih tertutup. Alasan lain penulis mengambil fokus masalah tersebut agar
dapat membantu mendeskripsikan penerapan manajemen keuangan dan
membuktikan proses manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong
berbeda dari Insan Cendekia lain yang memungut biaya. Selain itu sepanjang
pengetahuan peneliti, di MAN Insan Cendekia Serpong belum ada yang
mengambil permasalahan penelitian yang berfokus pada penerapan
manajemen keuangan.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah sebagai
berikut:
1. Sumber dana keuangan pendidikan yang terbatas;
2. Pembiayaan program yang serampangan;
11
Adam Ardisasmita, http://salamic.wordpress.com/2012/02/29/bedakan/, 19 September 2014.
9
3. Belum dilaksanakannya manajemen keuangan pendidikan sesuai dengan
prinsip dan pengelolaan yang telah ditetapkan;
4. Tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis didalam
rencana strategis lembaga pendidikan;
5. Penerapan manajemen keuangan sekolah yang belum optimal;
6. Semakin banyak anggaran semakin tinggi pula penyimpangan yang
dilakukan;
7. Manajemen keuangan yang dilakukan tidak transparan menimbulkan
banyak kecurigaan;
8. Kurangnya partisipasi masyarakat dan orang tua dalam mengawasi
manajemen keuangan sekolah;
9. Manipulasi laporan keuangan sekolah;
10. Kebocoran anggaran dalam bentuk paling parah seperti korupsi
pendidikan;
11. Anggaran pendidikan yang dialokasikan ke seluruh sekolah perlu diawasi
dan dilakukan monitoring dalam penggunaannya.
C. Pembatasan Masalah
Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka penelitian
ini akan dibatasi pada “Penerapan manajemen keuangan sekolah yang belum
optimal”.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalah
penelitian sebagai berikut: “Bagaimana penerapan manjemen keuangan
pendidikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pertanggungjawaban keuangan sekolah di MAN Insan Cendekia Serpong?”
10
E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini
bertujuan sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan penerapan manajemen
keuangan pendidikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pertanggungjawaban keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong.
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak,
diantaranya:
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi
kepustakaan fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan progam studi
manajemen pendidikan untuk penelitian terkait atau sebagai contoh
penelitian dimasa yang akan datang, khususnya mengenai penerapan
manajemen keuangan pada tingkat sekolah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pengelola pendidikan, baik kepala sekolah ataupun instansi yang terkait
dalam penyelenggaraan pendidikan, untuk dapat meningkatkan penerapan
manajemen keuangan yang efektif pada tingkat sekolah.
3. Bagi penulis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan
menambah pengetahuan mengenai penerapan manajemen keuangan
sekolah.
11
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Hakikat Manajemen
1. Pengertian Manajemen
Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu dari
kata kerja yaitu to manage yang disinonimkan dengan to hand yang
berarti mengurus, to control memeriksa, to guide memimpin. Apabila
dilihat dari asal katanya, manajemen berarti pengurusan, pengendalian
atau pembimbing. Manajemen merupakan sebuah kegiatan, pelaksanaanya
disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer.1 Kata
manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang
berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung
menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere
diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to
manage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang yang
melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke
dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.
Pada mulanya manajemen belum dapat dikatakan sebagai teori
karena teori harus terdiri atas konsep-konsep yang secara sistematis dapat
menjelaskan dan meramalkan apa yang terjadi dan membuktikan ramalan
itu berdasarkan penelitian. Setelah beberapa zaman dipelajari, manajemen
telah memenuhi persyaratan sebagai bidang pengetahuan yang luas secara
sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang-orang
bekerjasama. Menurut Gulick, manajemen memenuhi syarat sebagai ilmu
pengetahuan karena memiliki serangkaian teori, meskipun teori-teori
tersebut masih terlalu umum dan subjektif. Manajemen menjadi suatu
1 George.R.Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2003), Cet.7, h.9.
12
ilmu, jika teori-teorinya mampu menuntun manajer dengan kejelasan
bahwa apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu dan memungkinkan
mereka meramalkan akibat-akibat dari tindakannya.
Henry M. Botiger, mengemukakan manajemen sebagai suatu seni
membutuhkan tiga unsur, yaitu pandangan, pengetahuan teknis, dan
komunikasi. Ketiga unsure tersebut terkandung dalam manajemen. 2
Stoner mendefiniskan manajemen sebagai proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota
organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai
tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Manajemen menurut Encyclopedia of the social sciences
management may be defined as the process by which the execution of a
given purpose is put into operation and supervised. Maksud dari
pengertian tersebut manajemen dapat didefinisikan sebagai proses dimana
pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang dimasukkan ke dalam operasi dan
diawasi.
Sementara itu, Rue dan Byars management is a process that
invalesguiding or directional group of people toward organizational goals
or objectivitas. Maksud dari pengertian tersebut manajemen adalah sebuah
proses yang membimbing arah kelompok terhadap tujuan organisasi.Terry
management is getting things done through the effort of other people.
Menurut pendapat tersebut Terry mendefinisikan manajemen yaitu untuk
mendapatkan sesuatu melalui upaya orang lain.
Rohiat dalam bukunya manajemen sekolah mengemukakan
manajemen dilihat dari suatu sistem, manajemen memiliki komponen-
komponen yang menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sistem.
Manajemen merupakan suatu proses, sedangkan manajer dikaitkan dengan
2 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,
2011), Cet.11, h.3
13
aspek organisasi (orang, struktur, tugas-tugas, teknologi) dan bagaimana
mengaitkan aspek yang satu dengan aspek yang lain serta bagaimana
mengaturnya sehingga tercapai tujuan sistem.3
Menurut Ricky W. Griffin manajemen adalah seperangkat aktivitas
yang meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengawasan yang dilaksanakan langsung oleh suatu
sumber daya organisasi (manusia, uang, benda-benda fisik, dan
informasi). Manajemen adalah aktivitas yang prinsip untuk membuat suatu
perbedaan dalam hal bagaimana organisasi lebih baik melayani orang
yang telah dipengaruhi oleh mereka, sebagai bentuk tanggung jawab
social yang memuaskan, maka hal itu tergantung kepada keluasan tingkat
manajemen.4
Nanang Fattah memberikan pengertian manajemen sebagai proses
perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan upaya
organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara
efektif dan efisien.
Sedangkan menurut Sudjana manajemen merupakan rangkaian
berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-
norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaanya memilki hubungan
dan saling keterkaitan dengan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh
orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas
untuk melaksanakan kegaiatan tersebut.
Setiap ahli memberi pandangan yang berbeda tentang batasan
manajemen, karena itu tidak mudah memberi arti universal yang dapat
diterima semua orang. Namun demikian dari pikiran-pikiran ahli tentang
definisi manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajemen
merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau
keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang didalam pelaksanaanya dapat
mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan
3 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik Dilengkapi dengan Contoh Rencana
Strategis dan Rencana Operasional, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), Cet.1, h.2.
4 Maisah, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2013),
Cet.1, h.1.
14
kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang
lain. Dengan demikian terdapat tiga fokus untuk mengartikan manajemen
yaitu:
a. Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya
menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen
sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada ketrampilan dan
kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi
kemampuan/ketrampilan teknikal, manusiawi dan konseptual.
b. Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang
sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen.
c. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (style)
seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk
mencapai tujuan.5
Dari uraian pengertian manajemen menurut para ahli diatas, penulis
mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses pelaksanaan pekerjaan
yang diawali dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan
dalam suatu organisasi yang saling berkaitan dengan memberdayakan
sumber daya dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan
sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
2. Fungsi Manajemen
Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang
ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, Nanang Fattah menjabarkan
fungsi-fungsi manajemen yaitu: perencanaan (Planning),
pengorganisasian (Organizing), pemimpinan (Leading), dan pengawasan
(Controlling).
5 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen
Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet.4, h. 86-87.
15
a. Fungsi perencanaan antara lain menentukan tujuan atau kerangka
tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini
dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi,
menentukan kesempatan dan ancaman, menentukan strategi,
kebijakan, taktik dan progam. Semua itu dilakukan berdasarkan proses
pengambilan keputusan secara ilmiah.
b. Fungsi pengorganisasian meliputi penentuan fungsi, hubungan dan
struktur. Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagi ke dalam fungsi garis,
staf, dan fungsional. Hubungan terdiri atas tanggung jawab dan
wewenang.
c. Fungsi pemimpin menggambarkan bagaimana manajer mengarahkan
dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana orang lain melaksankan
tugas yang esensial dengan menciptakan suasana yang menyenangkan
untuk bekerja sama.
d. Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervise, dan
mengukur penampilan/pelaksanaan terhadap standard an memberikan
keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan sangat erat
kaitannya dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektivitas
manajemen dapat diukur.6 Menurut G.R. Terry terdapat empat fungsi
manajemen, yaitu:
a. Planning (perencanaan);
b. Organizing (pengorganisasian);
c. Actuating (pelaksanaan);
d. Controlling (pengawasan).
Sedangkan menurut Henry Fayol terdapat lima fungsi manajemen,
meliputi:
a. Planning (perencanaan);
6 Fattah, op.cit.., h.2.
16
b. Organizing (pengorganisasian);
c. Commanding (pengaturan);
d. Coordinating (pengkoordinasian);
e. Controlling (pengawasan).
Sementara itu, Harold Koontz dan Cyril O’Donnel mengemukakan lima
fungsi manajemen, mencakup:
a. Planning (Perencanaan);
b. Organizing (pengorganisasian);
c. Staffing (penentuan staf);
d. Directing (pengarahan);
f. Controlling (pengawasan).
Selanjutnya, L. Gullick mengemukakan tujuh fungsi manajemen, yaitu:
a. Planning (Perencanaan);
b. Organizing (pengorganisasian);
c. Staffing (penentuan staf);
d. Directing (pengarahan);
e. Coordinating (pengkoordinasian);
f. Repoting (pelaporan);
g. Budgeting (penganggaran).7
Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan fungsi- fungsi
pokok manajemen meliputi, perencanaan (Planning), Pengorganisasian
(Organizing), Kepemimpinan (Leading), dan Pengawasan (Controlling).
Fungsi perencanaan antara lain menentukan tujuan atau kerangka
tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan
dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi,
menentukan kesempatan dan ancaman serta menentukan strategi,
kebijakan, taktik, dan progam. Semua ini dilakukan berdasarkan proses
7 Daryanto & Mohammad Farid, Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah,
(Yogyakarta: Gava Media, 2013), Cet.1, h. 160.
17
pengambilan keputusan secara ilmiah. Fungsi pengorganisasian meliputi
penentuan fungsi, hubungan, dan struktur. Fungsi terdiri atas tugas-tugas
yang diberikan ke dalam fungsi garis, staf dan fungsional. Hubungan
terdiri atas tanggung jawab dan wewenang, sedangkan strukturnya dapat
bersifat horizontal dan vertical. Hal tersebut dapat memperlancar alokasi
sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan
rencana.
Fungsi memimpin menggambarkan bagaimana manajer
mengarahkan dan mempengaruhi bawahan dan bagimana orang lain
melaksanakan tugas yang essential dalam menciptakan suasana yang
menyenangkan untuk bekerja sama. Fungsi Pengawasan meliputi
penentuan standar, supervise, dan pengukuran pelaksanaan, terhadap
standar serta memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai.
Pengawasan sangat erat kaitannya dengan perencanaan karena melalui
pengawasan, efektivitas manajemen dapat diukur.8
Menurut tim dosen administrasi Universitas Pendidikan Indonesia
fungsi manajemen meliputi beberapa fungsi yaitu:
1) Fungsi perencanaan
Fungsi prencanaan yaitu keseluruhan proses pemikiran dan
penentuan secra matang terhadap hal-hal yang akan dikerjakan pada
masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Dalam pengertian yang lain Ngalim Purwanto
mengartikan perencanaan sebagai kegiatan yang harus dilakukan
pada permulaan dan selama kegaitan manajemen itu berlangsung.
Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan
manajemen.
8 Rohiat, op.cit., h.3.
18
Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegaitan akan
mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan
yang diinginkan. Perencanaan berfungsi memberi arah mengenai
bagaimana dan kapan tindakan akan diambil serta pihak yang terlibat
dalam tindakan tersebut, perencanan juga berfungsi memberikan
pegangan dan arah dalam pelaksanaan.
2) Fungsi pengorganisasian
Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan
membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga
terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang
telah ditetapkan.
Malayu S.P. Hasibuan mendefinisikan pengorganisasian
sebagai proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan
bermacam-macam aktivitas yang iperlukan untuk mencapai tujuan,
menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan
alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara
relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan
aktivitas-aktivitas tersebut.
(3) Fungsi pemotivasian
Menurut Siagian, mengartikan motivasi sebagai daya
pendorong yang melibatkan seseorang anggota organisasi mau dan
rela untuk menyerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau
ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai
kegaitan yang menjadi tanggungjawabnya dan menuanaikan
kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran
organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.
19
(4) Fungsi pengawasan
Adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana
pelaksanaan yang dilakukan didalam proses keseluruhan organisasi
mencapai hasil sesuai dengan rencana atau progam yang telah
ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan.9
Mengadaptasi fungsi manajemen dari para ahli, fungsi
manajemen yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara
umum adalah melaksankan fungsi planning, organizing, staffing,
coordinating, leading (facilitating, motivating, innovating),
reporting, controlling. Institusi pendidikan lebih menekankan pada
fungsi planning, organizing, motivating, innovating, controlling.10
Berdasarkan uraian mengenai beberapa fungsi manajemen menurut
para ahli di bidangnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi
manajemen merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan oleh
seorang manajer, proses tersebut diawali dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi- fungsi
manajemen tersebut merupakan rangkaian proses pelaksanaan manajemen
yang saling berkaitan dilakukan oleh sumber daya manusia agar tujuan
organisasi dapat tercapai.
Didalam sebuah organisasi atau lembaga dapat dipastikan terdiri
atas berbagai sumber daya manusia yang mengatur segala pelaksanaan
pekerjaan, fungsi manajemen bermanfaat sebagai alat perencanaan yang
menentukan berhasil atau tidaknya mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan.
9 M.Sobry.Sutikno, Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga
Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami), (Lombok: Holistica, 2012), Cet.2, h.13. 10
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, op.cit., h. 92.
20
3. Proses Manajemen
Beberapa definisi menunjukan bahwa manajemen merupakan suatu
proses yang sistematis dalam melakukan kegiatan organisasi untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses manajemen secara umum
mengikuti langkah-langkah merencanakan, mengorganisasikan,
memimpin, dan mengendalikan.
a. Merencanakan
Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak
dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan
yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau
sasaran yang hendak dicapai dan menentapkan jalan dan sumber yang
diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin
( Roger A.Kauffman,1972).
Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang
meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan anatara satu
dengan yang lainnya dalam proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu
adalah (1) perumusan tujuan yang ingin dicapai; (2) pemilihan progam
untuk mencapai tujuan itu; (3) identifikasi dan pengerahan sumber
yang jumlahnya selalu terbatas.11
Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan
dicapai atau diraih di masa depan. Dalam organisasi merencanakan
adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah,
tujuan dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan
metode/teknik yang tepat. Merencanakan pada dasarnya membuat
keputusan mengenai arah yang akan dituju, tindakan yang akan
diambil, sumber daya yang akan diolah dan teknik/metode yang dipilih
11
Fattah, op.cit., h.49.
21
untuk digunakan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan
menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya.
b. Mengorganisasikan
Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan
dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara
anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Stoner
menyatakan bahwa mengorganisasikan adalah proses memperkerjakan
dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna
mencapai sasaran spesifik atau beberapa sasaran.
Mengorganisasikan berarti:
1) Menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan organisasi.
2) Merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi
orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan
3) Menugaskan seseorang atau kelompok orang dalam suatu
tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu
4) Mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan
dengan keleluwasaan melaksankan tugas.
c. Memimpin
Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya
mengarahkan dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Memimpin menurut Stoner
adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang
berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh
organisasi.
d. Mengendalikan
Mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi
berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada
tujuan efektif dan efisien. Perjalanan menuju tujuan dimonitor, diawasi
22
dan dinilai supaya tidak melenceng atau keluar jalur. Pengendalian
adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai
dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat
melibatkan beberapa elemen yaitu: (1) menetapkan standar kinerja, (2)
mengukur kinerja, (3) membandingkan unjuk kerja dengan standar
yang telah ditetapkan, (4) mengambil tindakan korektif saat terdeteksi
penyimpangan.12
Proses manajemen adalah serangkaian langkah yang harus
ditempuh oleh sebuah organisasi dalam merumuskan strategi tujuan
organisasi. Proses manajemen dilaksanakan dalam beberapa tahap
diantaranya diawali dari proses merencanakan, mengorganisasi,
memimpin dan mengawasi atau mengendalikan. Organisasi tidak terlepas
dari proses manajemen, proses manajemen yang sistematis dan terarah
akan memudahkan organisasi berjalan menuju tujuan dan sasaran
organisasi.
B. Hakikat Pendidikan
1. Pengertian Pendidikan
Dalam pengertian dasar, pendidikan adalah proses menjadi, yakni
menjadikan seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan
dengan bakat, watak, kemampuan, dan hati nuraninya secara utuh.13
Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha
manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam
masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan
12
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, op.cit., h. 93-95. 13
Dedy Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya, 2011), Cet.1, h.2.
23
atau pedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan sengaja
oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.14
Dalam arti luas, pendidikan adalah berusaha membangun seseorang
untuk lebih dewasa. Pendidikan adalah suatu proses transformasi anak
didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat proses pendidikan
yang diikutinya. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang
mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang
berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Lebih jelasnya
pendidikan adalah setiap proses dimana seseorang memperoleh
pengetahuan, mengembangkan kemampuan/keterampilan sikap atau
mengubah sikap.15
John Stuart Mill (filsuf Inggris, 1806-1873 M) mengemukakan
bahwa pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh
seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain utuk dia,
dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan.
Menurut John Dewey pendidikan adalah proses pembentukan
kecakapan-kecakapan fundamental secara intelekstual dan emosional kea
rah alam dan sesame manusia. J.J. Rousseau memberikan pengertian
pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa
kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.16
Plato menjelaskan bahwa pendidikan itu membantu perkembangan
masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan
tercapainya kesempurnaan. Sementara itu Edgar Dalle menyatakan bahwa
pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga,
masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan
latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat
14
Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009), Edisi
Revisi, h.1. 15
Daryanto, op.cit., h. 33. 16
Hasbullah, op.cit., h.2.
24
untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam
berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.17
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi
pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.18
Ki hajar Dewantara memandang, “Pendidikan umumnya berarti
daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan batin),
pikiran (intellect), dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan
masyarakat.
Pendidikan adalah proses terus menerus yang menghantarkan
manusia muda kea rah kedewasaan, yaitu dalam arti kemampuan untuk
memperoleh pengetahuan (knowledge acquisition), mengembangkan
kemampuan/ketrampilan (skill developments), mengubah sikap (attitude
of change), serta kemampuan mengarahkan diri sendiri, baik di bidang
pengetahuan, ketrampilan, serta dalam memaknai proses pendewasaan itu
sendiri, dan kemampuan menilai.19
Dari pendapat diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa
pendidikan adalah sebuah proses yang terencana berlangsung terus
menerus untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh
seorang individu agar menjadi manusia yang berakhlak dan
bepengetahuan luas dan mampu menyesuaikan diri sesuai dengan
perkembangan zaman.
17
Mulyasana, op.cit., h.4. 18
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 1 ayat (1) 19
Agustinus Hermino, Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku
Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,
2013), h. 3.
25
2. Fungsi Pendidikan
Secara garis besar, pendidikan mempunyai fungsi sosial dan
individual. Fungsi sosialnya adalah untuk membantu setiap individu
menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif dengan memberikan
pengalaman kolektif masa lampau dan masa kini. Fungsi individualnya
adalah untuk memungkinkan seorang menempuh hidup yang lebih
memuaskan dan lebih produktif dengan menyiapkannya untuk
menghadapi masa depan (pengalaman baru).20
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.21
Pendidikan berfungsi untuk bekal masa depan seorang individu,
agar mampu bersaing dan mempertahankan kehidupan sesuai dengan
zamannya. Melalui pendidikan seorang individu secara sadar
meningkatkan derajatnya menjadi manusia seutuhnya dengan berbagai
pengetahuan.
3. Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai hal yang ingin dicapai
oleh seseorang untuk menjadi pribadi baik, berwawasan luas, dan cerdas
sesuai dengan zaman globalisasi. Jessup menegaskan bahwa pendidikan
ditujukan untuk terciptanya perubahan prilaku, sikap dan kecerdasan yang
lebih baik pada diri seorang anak dan terus berlanjut hingga ia menjadi
20
Daryanto, op.cit., h. 33. 21
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2003 Pasal 1.
26
seorang pribadi yang dewasa sesuai dengan pertambanhan usianya dan
perkembangan zaman.22
Tujuan pendidikan dapat dikembangkan sebagai berikut:
a. Berkembangnya potensi keimanan dan ketakwaan.
b. Terbentuknya akhlak mulia di kalangan peserta didik
c. Membentuk peserta didik yang sehat
d. Mencetak peserta didik yang berilmu
e. Mencetak peserta didik yang cakap
f. Pembentukan jiwa mandiri dikalangan para peserta didik.23
Pendidikan bertujuan membentuk pribadi yang cakap dan berakhlak
mulia selama masa kehidupannya agar mampu mengubah perilaku
manusia dan mampu bermasyarakat.
C. Manajemen Keuangan Pendidikan
1. Pengertian Keuangan
Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang, yang
mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan
berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan istrumen yang terlibat
dalam transfer uang, diantara individu maupun antara bisnis dan
pemerintah.24
Keuangan adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Oleh
karena itu, untuk lembaga pendidikan, masalah keuangan tidak saja
mencakup uang pembayaran yang sah, akan tetapi juga kredit bank, yang
dapat membantu proses kelancaran dari pendidikan.25
22
Hermino, op.cit., h. 15. 23
Mulyasana, op.cit., h.47 24
Ridwan S.Sundjaja dan Inge Barlian, Manajemen Keuangan Satu, (Jakarta: Literata Lintas
Media, 2003), Edisi 5, Cet.2, h.42. 25
Maisah, op.cit., h.101.
27
Dari pengertian tersebut penulis mendefinisikan keuangan sebagai
proses kegiatan mengatur segala pemasukan dan pengeluaran uang.
Dalam proses keuangan juga terdapat manajemen dimana segala kegiatan
keuangannya mencakup proses penerimaan dan pengeluaran serta
penggunaan.
2. Pengertian Manajemen Keuangan
Sebelum menjelaskan mengenai hakikat manajemen keuangan
pendidikan, akan dibahas terlebih dulu mengenai kaitan antara kualitas
pendidikan dengan manajemen keuangan. Sejumlah penelitian telah
mengungkapkan bahwa antara pendidikan yang berkualitas dengan aspek
pembiayaan mempunyai korelasi yang positif. Hubungan antara
pembiayaan dengan kualitas pendidikan jelas saling terkait. Dalam
pelaksanaanya, pembiayaan harus didasarkan pada tingkat kualitas
tertentu. Banyak faktor yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan. Jadi biaya bukanlah salah satu jawaban yang harus ditentukan
lebih awal. Namun biaya menjadi penyempurnaan syarat yang harus
dipenuhi penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal perlu diupayakan oleh
para pengelola pendidikan untuk menunjukan langkah efisiensi yang
dilakukan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Sebab tanpa
didukung langkah efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana,
berapa pun dana yang dikeluarkan, aktivitas yang dilakukan lembaga tidak
akan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu,
pengelola pendidikan dituntut untuk melakukan efisiensi dan
akuntabilitas.26
Keuangan atau dana adalah salah satu sumber daya yang memiliki
peran sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan-satuan
26
Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 192.
28
pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Mengingat peran
vitalnya, dana harus dikelola sebaik mungkin dengan pola-pola
manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen
keuangan dan standar akuntansi.
Menurut Arikunto dan Yuliana manajemen keuangan dalam
pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yakni
budgeting atau penyusunan anggaran, accounting atau pembukuan, dan
auditing atau pemeriksaan.
Sementara itu, Wijaya mengartikan manajemen keuangan
merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan
fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh
mereka yang bertanggungjawab dalam bidang tertentu.27
Maisyaroh mengemukakan manajemen keuangan berarti suatu
proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan
tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran
sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.28
Bafadal (2004) mendefinisikan manajemen keuangan sekolah dapat
diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan
uang secara tertib, efisein, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk
memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Merujuk pada definisi yang
diberikan Bafadal, ada empat hal yang harus ditekankan dalam
manajemen keuangan sekolah:
a. Manajemen keuangan merupakan keseluruhan proses upaya
memperoleh serta mendayagunakan seluruh dana;
b. Mencari sebanyak mungkin sumber-sumber keuangan serta berusaha
semaksimal mungkin untuk mendapatkan dana dari sumber-sumber
keuangan tersebut;
27
Hermino, op.cit., h. 181-183. 28
Daryanto, op.cit., h. 129.
29
c. Menggunakan seluruh dana yang tersedia atau diperoleh semata-mata
untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
d. Penggunaan seluruh dana sekolah harus dilakukan secara efektif dan
efisien. Selain itu, penggunaan seluruh dana sekolah harus dilakukan
dengan tertib dan mudah dipertanggungjawabkan kepada semua pihak
yang terkait.
Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi
keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang
harus dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab dalam bidang
tertentu.
Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan
mendapatkan dana, (Suad Husnan, 1992:4). Manajemen memiliki tiga
tahapan penting yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap
penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam
manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan
(budgeting) dan tahap pelaksanaan (akunting) dan tahap penilaian atau
auditing, (Thomas.H.Jones, 1985:22).29
Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai tindakan
pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan,
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
(Depdiknas Ditjen Dikdasmen, 2000). Manajemen keuangan sekolah
merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari
perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban keuangan sekolah.30
Kegiatan manajemen keuangan antara lain memperoleh dan
menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana (Lipham,
29
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, op.cit., h. 256-257. 30
Jamal Ma’mur Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012),
Cet.1, h.217.
30
1985; Keith, 1991), pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban.
Didalam terdiri dari perencanaan progam sekolah, perkiraan anggaran,
dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan progam, pengesahan
dan penggunaan anggaran sekolah.
Manajemen keuangan meliputi perencanaan financial, pelaksanaan,
dan evaluasi. Jones mengemukakan financial planning is called
budgeting merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang
tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa
terjadi efek samping yang merugikan. Implementation involves
accounting atau pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana
yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan.
Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.
Komponen utama manajemen keuangan meliputi prosedur anggaran,
akuntansi keuangan, pembelajaran, pergudangan, pendistribusian,
investasi, dan pemeriksaan.31
Dari uraian berbagai pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa
manajemen keuangan adalah keseluruhan proses dalam mencari dana,
mendayagunakan dana dan memanfaatkan dana untuk kepentingan
organisasi (sekolah), yang bertujuan mencapai tujuan organisasi secara
efisien melalui proses mengatur lalu lintas pendanaan. Proses mengatur
tersebut diawali dari perencanaan keuangan, pelaksanaan sampai pada
evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.
3. Fungsi Manajemen Keuangan Pendidikan
Keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan akan menimbulkan
berbagai manfaat, diantaranya:
31
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.13, h.171.
31
1) Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara
efisien dan efektif;
2) Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga
pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga
tersebut (lebih utama lagi bagi lembaga pendidikan swasta);
3) Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran ataupun
penyimpangan dana dari rencana semula;
4) Penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan
berjalan baik sesuai yang diharapkan.32
Manajemen keuangan sekolah memiliki beberapa fungsi. Menurut
Bafadal ada enam fungsi manajemen keuangan: (1) perencanaan anggaran
tahunan, (2) pengadaan anggaran, (3) pendistribusian anggaran, (4)
pelaksanaan anggaran, (5) pembukuan keuangan, dan (6) pengawasan dan
pertanggungjawaban.33
Secara luas, manajemen keuangan memiliki peran dan fungsi
menyediakan berbagai informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai
dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan sesuai
perannya masing-masing. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah
a. Kepala sekolah
Data dari manajemen keuangan sekolah bisa dijadikan landasan untuk
menyusun rencana sekolah, mengevaluasi kemajuan dalam usaha
mencapai tujuan sekolah, serta melakukan tindakan korektif yang
diperlukan.
b. Guru dan karyawan sekolah
32
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h.182. 33 Agustinus Hermino, Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku
Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,
2013), h. 186.
32
Guru dan karyawan sekolah adalah kelompok yang tertarik pada
informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas di sekolahnya. Data
dan informasi dari manajemen keuangan bisa mereka jadikan cermin
untuk menilai kemampuan sekolah dalam memberikan imbal jasa,
manfaat pension, dan peluang kerja.
c. Kreditur
Kreditur bisa menjadikan data dan informasi mengenai kesehatan
keuangan sekolah sebagai salah satu dasar untuk mengetahui apakah
pinjaman beserta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
d. Orangtua siswa
Orangtua adalah pihak yang tertarik dengan informasi mengenai
kelangsungan hidup sekolah, terutama perjanjian jangka panjang
sekolah serta tingkat ketergantungan sekolah.
e. Pemerintah, termasuk lembaga- lembaga yang berada di bawah
otoritasnya
Mereka tertarik dengan informasi mengenai alokasi sumber daya serta
aktivitas sekolah. Informasi tersebut dibutuhkan untuk mengatur
aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun berikutnya.
f. Masyarakat
Sekolah dapat mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai
cara. Laporan keuangan sekolah dapat membantu masyarakat dengan
cara menyediakan informasi mengenai kecenderungan dan
perkembangan terakhir terkait pengelolaan keuangan sekolah beserta
rangkaian aktivitasnya.34
Manajemen keuangan tidak terlepas pula dari fungsi penganggaran,
anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian
manajemen, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam
34
Hermino, op.cit., h. 186-187.
33
mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah,
(Nanang Fattah,2000:49). Sementara menurut Deddy Nordiawan fungsi
anggaran (2006:48-49) adalah sebagai berikut:
1) Anggaran sebagai alat perencanaan
Dengan fungsi ini organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan
kearah mana kebijakan dibuat.
2) Anggaran sebagai alat pengendalian
Dengan adanya anggaran organisasi sector public dapat menghindari
adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya
penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending).
3) Anggaran sebagai alat kebijakan
Dengan adanya anggaran organisasi sector public dapat menentukan
arah atas kebijakan tertentu.
4) Anggaran sebagai alat politik
Dengan adanya anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam
melaksanakan progam-progam yang telah dijanjikan.
5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Dengan dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau
unit kerja atau departemen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan
dan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian atau unit
kerja lainnya.
6) Anggaran sebagai alat penilaian kerja
Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah
suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksanya
aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
7) Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan
menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.
Dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika
34
memenuhi sifat menantang tetapi masih mungkin dicapai. Maksudnya
adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak
dapat dipenuhi juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah
dicapai.35
Menurut Nanang Fattah, bahwa fungsi anggaran mencakup hal-hal
berikut:
1. Sebagai alat penaksir
2. Sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan
3. Sebagai alat efisiensi.36
Bennett, Hall, and Berg (2006) suggest that in its optimal form a
budget has four major functions:
1. It is a policy document that reflects the philosophy of the school
board, administration, and education community. As such, it
expresses the district’s philosophy in terms of recources.
2. It is a financial plan describing what has been done in the past and
what is proposed for the future. It shows what was spent in previous
years for each function and has the potential to estimate future
expenditures as well.
3. It is an operations guide for administrative decisions, providing a
guideline for fiscal, program, and personnel accountability.
4. It is a communication tool to share the strengths and challenges of the
instructional program with the community by showing how
educational dollars are spent and identifying the district’s programs
priorities.37
35
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, op.cit., h.258-264. 36
Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2010), Cet.1,
h.265. 37
Allan R.Odden & Lawrence O.Picus, School Finance A policy Perspective, (United States:
The McGraw Hill Companies, 2007), Fourth Edition, p.235.
35
Maksud pendapat diatas menyatakan bahwa anggaran memiliki
empat fungsi utama yaitu:
1. Anggaran berfungsi sebagai dokumen kebijakan yang
mencerminkan filosofi unsur sekolah seperti administrasi yang
dilakukan dan seluruh stakeholder.
2. Anggaran berfungsi sebagai rencana keuangan yang
menggambarkan apa yang telah dilakukan di masa lalu dan apa
yang diusulkan untuk masa depan. Ini menunjukkan dihabiskan di
tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing fungsi dan
memiliki potensi untuk memperkirakan pengeluaran masa depan
juga.
3. Anggaran berfungsi sebagai panduan operasi untuk keputusan
administratif, memberikan pedoman untuk fiskal, program dan
akuntabilitas personel.
4. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi untuk berbagi
kekuatan dan tantangan dari program instruksional dengan
masyarakat dengan menunjukkan bagaimana dana pendidikan
dibelanjakan dan mengidentifikasi program prioritas.
4. Proses Manajemen Keuangan
Komponen keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan
komponen produksi yang mementukan terlaksananya kegiatan-kegiatan
proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain.
Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan
biaya, baik disadari maupun tidak. Komponen keuangan perlu dikelola
sebaik-baiknya agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal
untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan keuangan
pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara
teliti dan penuh perhitungan serta mengawasi pelaksanaan dana, baik
36
biaya operasional maupun biaya capital, disertai bukti-bukti secara
administrative dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan.38
Manajemen keuangan meliputi perencanaan financial, pelaksanaan,
evaluasi. Jones mengemukakan financial planning is called budgeting
merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia
untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi
efek samping yang merugikan. Implementation involves accounting atau
pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah
dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Evaluasi
merupakan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.39
Proses pengelolaan keuangan menurut Agustinus Hermino dalam
bukunya Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku
Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning meliputi:
a. Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu memiliki tempat khusus
penyimpanan, memiliki alat hitung, dan memilki buku-buku yang
dibutuhkan.
b. RAPBS, yaitu memiliki RAPBS yang telah disahkan oleh yang
berwenang, serta memilki progam penjabarannya.
c. Pengadministrasian keuangan, yaitu memilki catatan logistic (uang
dan barang) sesuai anggaran dan sumber dana.40
Dalam tataran pengelolaan Vincen P Costa (2000: 175)
memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan
dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan , pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik.
Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan berapa
lama akan dilaksankan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan
38
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010),h.153. 39
E. Mulyasa. Loc.cit. 40
Hermino, op.cit., h. 184.
37
pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya.
Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang
dikerjakan, dan masing-masing bertanggungjawab dalam hal apa.
Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana
cara melakukannya, dan akan dilakukan siapa. Kegiatan umpan balik
merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan
terselenggarakannya Manajemen Operasional Sekolah. Proses
pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:
1) Perencanaan anggaran
2) Strategi mencari sumber dana sekolah
3) Penggunaan keuangan sekolah
4) Pengawasan dan evaluasi anggaran
5) Pertanggungjawaban.41
Menurut E.Mulyasa proses manajemen keuangan sekolah terbagi
atas beberapa tahap mulai dari perencanaan keuangan sekolah,
pelaksanaan keuangan sekolah, evaluasi dan pertanggungjawaban
keuangan sekolah.
(1) Perencanaan Keuangan Sekolah
Dalam bukunya E.Mulyasa yang berjudul Manajemen Berbasis
Sekolah perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan
merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan
tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun
sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan
berhubungan dengan anggaran atau budget , sebagai penjabaran suatu
rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan.
Dalam pelaksanaanya, manajemen keuangan ini menganut asas
pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan
41
Daryanto, op.cit., h. 134.
38
bendaharawan. Otorisator adalah pejabat berwenang untuk mengambil
tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran.
Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan
memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan
berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Sementara bendaharawan
adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan,
dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat
dinilai dengan uang serta membuat perhitungan dan
pertanggungjawaban.42
Perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan,
yakni penyusunan anggaran, dan pengembangan rencana anggaran
belanja sekolah (RAPBS).
(a) Penyusunan Anggaran Keuangan Sekolah
Sebelum membicarakan mengenai penyusunan anggran akan
dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian anggaran Hartman
(1988,P. 2) defines a budget as “a document which specifies the
planned expenditures and anticipated revenues of a school district
in a given fiscal year, along with other data and information
relating the fiscal elements to the educational philosophy,
programs, and needs of the district.”
There are three major components of a budget, which can be
depicted as a triangle. These elements are (1) the educational
program of the school district, (2) revenue that would support
those programs, and (3) actual expenditures on those programs
that occur over the school year.43
42
Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), Cet.1,
h.161. 43
Allan R.Odden & Lawrence O.Picus, op.cit, p.235.
39
Maksud pendapat Hartman (1988, P. 2) mendefinisikan
anggaran sebagai "sebuah dokumen yang menentukan
pengeluaran yang direncanakan dan pendapatan diantisipasi dari
sebuah sekolah dalam satu tahun anggaran, bersama dengan data
lain dan informasi yang berkaitan dengan elemen anggaran dengan
filosofi pendidikan, program, dan kebutuhan kabupaten. " Ada tiga
komponen utama anggaran, yang dapat digambarkan sebagai
segitiga. Unsur-unsur ini adalah (1) program pendidikan sekolah,
(2) pendapatan yang akan mendukung program-program, dan (3)
pengeluaran aktual atas program-program yang terjadi selama
tahun sekolah.
Menurut Browneel dalam Yulia, (2004: 582) Anggaran
partisipatif adalah suatu proses di mana individu-individu terlibat
di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan
target anggaran yang akan dievaluasi. Menurut Kennis Partisipasi
Anggaran adalah sebagai tingkat keikutsertaan manajer dalam
menyusun anggaran. Dengan menyusun anggaran secara
partisipatif diharapkan kinerja para manajer akan meningkat.
Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan
atau standart yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka
karyawan akan menginternalisasikan tujuan atau standart yang
ditetapkan, dan karyawan juga memiliki rasa tanggung jawab
pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut serta terlibat dalam
penyusunannya (Milani, 1975) dalam Ratnawati Kurnia, semakin
tinggi tingkat keterlibatan manajer dalam proses penyusunan
anggaran, akan semakin meningkatkan kinerja (Indriantoro, 2000).
Partisipasi merupakan suatu konsep di mana bawahan ikut
terlibat dalam pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu
40
bersama atasannya (Robbins, 2002: 179). Sementara Supomo dan
Indriantoro (1998) menyatakan bahwa partisipasi dalam
penyusunan anggaran merupakan proses di mana individu terlibat
dalam penyusunan target anggaran, lalu individu tersebut
dievaluasi kinerjanya dan memperoleh penghargaan berdasarkan
target anggaran.
Perbedaan penganggaran partisipatif dengan non partisipatif
terletak pada tingkat keterlibatan bawahan dalam penyusunan
anggaran. Keunggulan partisipasi dalam penyusunan anggaran
adalah dapat memotivasi bawahan untuk mencapai target
anggaran, dapat memacu peningkatan moral, inisiatif untuk para
lini manajer, pertukaran informasi yang efektif antar pembuat dan
pelaksana anggaran. Sedangkan kelemahan partisipasi dalam
penyusunan anggaran adalah terkadang menetapkan standar yang
terlalu tinggi, dapat menyebabkan kesenjangan anggaran.
Dalam menciptakan suatu anggaran ada dua cara yang dapat
ditempuh, yaitu (Alim dalam Sumadiyah dan Susanta, 2004: 481):
1. Anggaran partisipatif (bottom-up)
Pada proses anggaran partisipatif proses penyusunan anggaran
mengijinkan manajer dengan level yang lebih rendah untuk
berpartisipasi secara signifikan dalam pembentukan anggaran
sementara.
2. Anggaran Top-down
Proses penyusunan anggaran tidak melibatkan bawahan secara
signifikan.
Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif
untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini
melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya
41
penyusunan anggaran merupakan negoisasi atau perundingan
/kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan
dibawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu
penganggaran. Hasil akhir dari suatu negoisasi merupakan suatu
pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan
dari setiap sumber dana.
Adapun prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan anggaran:
a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas
dalam sistem manajemen dan organisasi;
b. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan
anggaran;
c. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja oganisasi;
d. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai
yang paling bawah.44
Pada proses penyusunan ini ada beberapa pendekatan yang dalam
mendesain anggaran yaitu sebagai berikut:
(1) Anggaran butir per butir (Line Item Budget)
Desain ini merupakan bentuk anggaran yang paling simpel
digunakan. Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran
dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori, misalnya
gaji, upah, honor menjadi satu kategori atau satu nomor
atau butir, dan perlengkapan, sarana, material dengan butir
tersendiri.
(2) Anggaran program (Program Budget System)
44
Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2009), Cet.5, h.49.
42
Bentuk ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap
program. Pada anggaran biaya per butir dihitung
berdasarkan jenis butir (item) yang akan dibeli, sedangkan
pada anggaran program biaya dihitung berdasarkan jenis
program. Misalnya, jika dalam anggaran butir-per butir
disebut gaji guru (item 01), sedangkan dalam anggaran
laporan disebut gaji untuk perencanaan pengajaran IPA
hanyalah salah satu komponen, dan komponen lain yang
termasuk program percobaan mencakup alat-alat IPA,
bahan-bahan kimia, IPA dan sebagainya, menjadi satu
paket.
(3) Anggaran berdasarkan hasil (performance budget)
Bentuk anggaran ini menekankan hasil (performance) dan
bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran.
Pekerjaan akhir dalam suatu program dipecah dalam
bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil
pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan
dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu
program.
(4) Sistem perencanaan penyusunan program dan
penganggaran (Planning Programming Budgeting
System/PPBS atau SP4)
PPBS merupakan kerangka kerja dalam perencanaan
dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya
secara sistematis. Dalam PPBS, tiap-tiap tujuan suatu
program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek
maupun jangka panjang. Dalam proses ini data tentang
biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan
secara lengkap sehingga mengambil keputusan dapat
43
menentukan pilihan program yang dianggap paling
menguntungkan.45
Menurut Allan R. Odden & Lawrence O. Picus dalam bukunya
School Finance A policy Perspective menjelaskan penyusunan
anggaran terbagi atas:
1. School site budgets
There are many methods for estimating school district
enrollment. But to develop school budgets, it’s essential to
know how many students will enroll in the individual school.
More over, in using our adequacy model to estimate the
resources needed at any school, the budget maker needs a
count of the students in the school by grade, the number of
students who qualify for free and reduced price lunch, the
number of ELL students, and the number of children with
disabilities who receive special education services.
Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis
untuk mengembangkan anggaran sekolah, sangat penting
untuk mengetahui berapa banyak siswa akan mendaftar di
sekolah masing-masing. Terlebih lagi, dalam menggunakan
model yang kesanggupan untuk memperkirakan sumber daya
yang dibutuhkan di sekolah manapun, pembuat anggaran
membutuhkan hitungan siswa di sekolah berdasarkan kelas,
jumlah siswa yang memenuhi syarat untuk gratis dan
mengurangi makan siang, jumlah siswa, dan jumlah anak-anak
cacat yang menerima layanan pendidikan khusus.
45
Fattah, Ibid., h.53.
44
2. The district budget process
The preceding discussion provides an example of how a
school-level budget could be developed using the evidence-
based adequacy model. These data provide an estimate of the
needed expenditures for the school and, when aggregated with
central-office requirements, provide an expenditure estimate
for the district. This section describes the process for
developing that district budget, which would include
individual school-level budget.
The heart of the budget process is estimating revenues
and expenditures and ensuring that the budget is an balance-
that expenditures do not excees revenues for the year.
Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis,
memperkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk sekolah
perlu digabungkan dengan pemerintah pusat dan daerah.
Dimana setiap daerah perlu memberikan anggrannya kepada
sekolah yang terdapat didaerahnya. Artinya pusat dan daerah
sama-sama memberikan anggran ke unit sekolah untuk
menambah pendapat sekolah dan pemenuhan kebutuhan tiap
siswa dapat dipenuhi.
3. Estimating expenditures
In addition to revenues for the fiscal year, the district must
estimate total expenditure needs. Earlier in this chapter, we
provided an provided an approach to estimating the
expenditures needed to fund the recources identified in our
adequacy model. This approach will, we argue, lead to
spending strategies that improve student learning, and so it is
this approach that we suggest districts and school use.
45
a. Identify the specific programs and or functions around
which the budgets is to be constructed
b. Ascertain what recources are needed to operationalize the
tasks essential to each of the programs or functions
identified in the previous step.
c. Estimate the costs of the recources needed to implement
each program or function.
Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis untuk
menyusun anggran perlu dipertimbangkan perkiraan
pengeluaran dan jumlah kebutuhan untuk mendanai proses
kegiatan di sekolah. Membuat strategi yang dapat
meningkatkan belajar siswa melalui penggunaan anggaran.
Dengan cara:
a. Identifikasi program dan atau fungsi tertentu sekitar yang
anggaran akan dibangun
b. Memastikan sumber daya yang diperlukan untuk
mengoperasionalkan tugas penting untuk setiap program
atau fungsi yang diidentifikasi dalam langkah
sebelumnya.
c. Memperkirakan biaya diperlukan untuk melaksanakan
setiap program atau fungsi.
4. Accounting for expenditures and revenues
After the budget is developed, districts need mechanisms for
tracking expenditures. They do this trough fiscal accounting
systems that have various elements, including funds, objects,
and functions.
Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis
Setelah anggaran dikembangkan, pemerintah pusat dan daerah
46
perlu melacak pengeluaran sekolah dengan mekanismenya.
Pengeluaran dilakukan dengan sistem akuntansi.
5. Budget Preparation Summary
Clearly, many step are required to prepare a school and
school district’s budget. To recap, typically, a budget presents
information on the expected revenues and expenditures of the
school district, along with information on the number of
students served and the number of FTE employees who will be
employed in the provision of educational services for those
students. This information can be displayed by object of
expenditure, function, or programs, and can be provided at an
aggregate district level or disaggregated to specific locations
such as school sites and other logical locations, including the
central office, the transportation department, and others either
as determined by the district or as mandated by state policy.
Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis
Jelas, banyak langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan
sekolah dan anggaran sekolah. Untuk rekap, biasanya,
anggaran menyajikan informasi mengenai penerimaan dan
pengeluaran dari sekolah, bersama dengan informasi mengenai
jumlah siswa dilayani dan jumlah karyawan FTE yang akan
bekerja dalam penyediaan layanan pendidikan bagi siswa.
Informasi ini dapat ditampilkan oleh obyek pengeluaran,
fungsi, atau program, dan dapat disediakan pada tingkat
kabupaten agregat atau terpilah ke lokasi tertentu seperti situs
sekolah dan lokasi logis lainnya, termasuk kantor pusat,
departemen transportasi, dan lain-lain baik sebagaimana
ditentukan oleh kabupaten atau sebagaimana diamanatkan oleh
kebijakan negara.
47
6. Budget Modification
If expenditure estimates exceed revenue projections, the
district’s administrators must make adjustments on one or
both sides of the equation. Typically, it is easier to reduce
expenditures than it is to increase revenue. Most state and
federal programs have fixed revenue levels, and a school
district is unlikely to be able to seek additional funding from
these sources over the short term. Local property taxes offer
somewhat more hope, depending on the tax statutes in the
particular state. In many states, it is possible to seek voter
approval for higher property taxes. However, tax limitations in
many states have curtailed this option. Additionally, there are
often state restrictions on how much property taxes can be
raised to maintain the equity of the system.
Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis
Jika perkiraan pengeluaran melebihi proyeksi pendapatan,
administrator distrik harus melakukan penyesuaian pada satu
atau kedua sisi persamaan. Biasanya, lebih mudah untuk
mengurangi pengeluaran daripada untuk meningkatkan
pendapatan. Kebanyakan program negara bagian dan federal
telah tetap tingkat pendapatan, dan distrik sekolah tidak
mungkin dapat mencari dana tambahan dari sumber-sumber
ini dalam jangka pendek. Pajak properti lokal menawarkan
agak lebih harapan, tergantung pada undang-undang pajak di
negara tertentu. Di banyak negara, adalah mungkin untuk
meminta persetujuan pemilih untuk pajak properti yang lebih
tinggi. Namun, keterbatasan pajak di banyak negara telah
membatasi pilihan ini. Selain itu, sering ada pembatasan
48
negara pada seberapa banyak pajak properti dapat ditingkatkan
untuk mempertahankan ekuitas sistem.
7. Budget Approval
Once of balanced budget has been developed, the district’s
school board must approve it. The timing of this process,
along with the required documents that must be submitted and
the time in which the general public may comment on the
budget, is generally prescribed by state law. In general
however, the superintendent submits the budget to the school
board, makes copies available to the public, and helps the
board schedule public hearings on the document. At this time,
the board may further modify the budget to reflect its policies
and goals (Although superintendents typically work closely
with either the board or a budget committee of the board to
develop the budget, so generally there are few board-directed
changes at this point).
Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis
setelah dari anggaran berimbang telah dikembangkan, dewan
sekolah distrik harus menyetujuinya. Waktu proses ini,
bersama dengan dokumen-dokumen yang diperlukan yang
harus disampaikan dan waktu di mana masyarakat umum
dapat mengomentari anggaran, umumnya ditentukan oleh
hukum negara.
Namun secara umum, pengawas mengajukan anggaran
untuk dewan sekolah, membuat salinan tersedia untuk umum,
dan membantu dengar pendapat publik jadwal papan atas
dokumen. Pada saat ini, dewan lebih lanjut dapat
memodifikasi anggaran untuk mencerminkan kebijakan dan
tujuannya (Meskipun pengawas biasanya bekerja sama dengan
49
panitia anggaran dewan untuk mengembangkan anggaran,
sehingga umumnya ada beberapa perubahan diarahkan).
8. Administering the budget.
The adopted budget served as a guide for expenditure
allocations throughout the year. Since it is imposible to
estimate all expenditure needs perfectly during the budgeting
process, it is important to continually monitor revenues and
expenditures to make sure they are in line with budgets
projections. If there are changes either in the revenue
available to the distict or in its expenditure needs,
modifications to the budget document must be approved by the
school board. Such change may be the results of an
unexpected influx of students, requiring more teachers and
classroom space, or a drop in the revenue receipts for one or
more prpgrams. At all times, the district administration and
school board must strive to keep the budget in balance,
reducing expenditures if revenue projections fall short and
increasing expenditures to meet the needs of a growing student
population-provided the revenues to support those students
are available. In short, the budget becomes an important
management tool to help ensure that educational recources
are focused on the priorities established at the beginning of
the budget cycle.
Maksud dari teori tersebut menurut pemahaman penulis
anggaran sebagai panduan untuk alokasi belanja sepanjang
tahun. Karena untuk memperkirakan semua kebutuhan belanja
sempurna selama proses penganggaran, penting untuk terus
memantau penerimaan dan pengeluaran untuk memastikan
mereka sejalan dengan proyeksi anggaran. Jika ada perubahan
50
baik dalam pendapatan yang tersedia untuk distict atau dalam
kebutuhan pengeluarannya, modifikasi dokumen anggaran
harus disetujui oleh dewan sekolah. Perubahan tersebut dapat
hasil dari masuknya terduga siswa, membutuhkan lebih
banyak guru dan ruang kelas, atau penurunan penerimaan
pendapatan untuk satu atau lebih prpgrams.
Setiap saat, pemerintah kabupaten dan dewan sekolah
harus berusaha untuk menjaga anggaran seimbang,
mengurangi pengeluaran jika proyeksi pendapatan jatuh
pengeluaran pendek dan meningkat untuk memenuhi
kebutuhan tumbuh mahasiswa-populasi yang tersedia
pendapatan untuk mendukung para pelajar yang tersedia.
Singkatnya, anggaran menjadi alat manajemen penting untuk
membantu memastikan bahwa recources pendidikan
difokuskan pada prioritas yang ditetapkan pada awal siklus
anggaran.
Lipham mengungkapkan empat fase kegiatan pokok
penyusunan angggaran sebagai berikut:
a) Perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi
tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam
penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis
alternative pencapaian tujuan dengan analisis cost
effectiveness, membuat rekomendasi alternative pendekatan
untuk mencapai sasaran.
b) Mempersiapkan anggaran antara lain menyesuaikan kegiatan
dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya,
distribusi, dan sasaran progam pengajaran perlu dirumuskan
dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan,
dan bahan-bahan yang telah tersedia.
51
c) Mengelola pelaksanaan anggaran antara lain mempersiapkan
pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuat
transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan
sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat
laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
d) Menilai pelaksanaan anggaran antara lain menilai pelaksanaan
proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian
sasaran progam, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan
anggaran yang akan datang.
Penyusunan anggaran berangkat dari rencana kegiatan atau
program yang telah disusun dan kemudian diperhitungkan berapa
biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut,
bukan dari jumlah dana yang tersedia dan bagaimana dana
tersebut dihabiskan. Langkah-langkah penyusunan anggaran
adalah sebagai berikut:
a. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan;
b. Menyusun rencana berdasar skala prioritas pelaksanaannya;
c. Menentukan program kerja dan rincian program;
d. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program;
e. Menghitung dana yang dibutuhkan;
f. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.46
Penyusunan anggaran keuangan sekolah atau sering disebut
anggaran belanja sekolah (ABS), biasanya dikembangkan dalam
format-format yang meliputi: (1) sumber pendapatan terdiri dari
UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan), DPP (Dana
Penunjang Pendidikan), OPF; dan lain-lain; (2) pengeluaran untuk
46
Muhaimin, suti’ah, dan Sugeng Listyo., “Manajemen Pendidikan” Aplikasinya Dalam
Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), Cet.2, h.359.
52
kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium dan
kesejahteraan.47
Dalam proses penyusunan anggaran memerlukan tahapan
yang sistematik. Tahapan penyusunan anggaran adalah sebagai
berikut:
a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
selama periode anggaran;
b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang,
jasa, dan barang.
c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, jasa, dan
barang;
d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah
disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu;
e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari
pihak yang berwenang;
f. Melakukan revisi usulan anggaran;
g. Persetujuan revisi usulan anggaran;
h. Pengesahan anggaran.48
(b) Pengembangan Rencana rencana anggaran belanja sekolah
Berbagai rencana yang dituangkan ke dalam rencana dan
program tahunan pada dasarnya adalah program sekolah, oleh
karena itu anggaran yang diperlukan juga tercakup dalam
anggaran dan pendapatan belanja sekolah.
Anggaran pendapatan dan belanja sekolah dapat berasal dari
berbagai sumber dana. Prinsip efisiensi harus diterapkan dalam
47
E.Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,
2006), Cet.8, h. 199. 48
Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2009), h.50.
53
penyusunan rencana anggaran setiap program sekolah. Pada
anggran yang disusun perlu dijelaskan, apakah rencana program
yang akan dilaksanakan merupakan hal baru atau merupakan
kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam priode
sebelumnya.
Didalam anggaran yang disusun harus memuat informasi atau
data minimal tentang:
a. Informasi rencana kegiatan: sasaran, uraian rencana
kegiatan, penanggungjawab, rencana baru atau lanjutan;
b. Uraian kegiatan program: program kerja, rincian program;
c. Informasi kebutuhan: barang atau jasa yang dibutuhkan,
volume kebutuhan;
d. Data kebutuhan: harga satuan, jumlah biaya yang
diperlukan untuk seluruh volume kebutuhan;
e. Jumlah anggaran: jumlah anggaran untuk masing-masing
rincian program, program, rencana kegiatan, dan total
anggaran untuk seluruh rencana kegiatan periode terkait;
f. Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber
dana yang mendukung pembiayaan program.49
Perencanaan keuangan sekolah memerlukan data yang akurat
dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa
yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran.
Beberapa factor yang turut mempengaruhi perencanaan keuangan
sekolah antara lain: laju pertumbuhan peserta didik, inflasi,
pengembangan progam, dan perbaikan serta peningkatan
pendekatan belajar mengajar.
49
Muhaimin, suti’ah, dan Sugeng Listyo, op.cit., h.360.
54
Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa
perencanaan keuangan sekolah dapat dikembangkan secara efektif
jika didukung oleh beberapa sumber yang esensial, seperti: a)
sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan
luas tentang dinamika social masyarakat; (b) tersedianya informasi
yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan
keputusan; (c) menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat
dalam perencanaan; (d) tersedianya dana yang memadai untuk
menunjang pelaksanaan.50
(2) Pelaksanaan Keuangan Sekolah
Pelaksanaan keuangan sekolah dalam garis besarnya dapat
dikelompokan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan
pengeluaran.
(a) Penerimaan
Penerimaan keuangan sekolah dari sumber- sumber dana
perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang
selaras dengan ketetapan yang disepakati, baik berupa konsep
teoritis maupun peraturan pemerintah. Secara konsep banyak
pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan
penerimaan keuangan, namun secara peraturan termasuk dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah ada beberapa
karakteristik yang identik. 51
Berdasarkan buku pedoman rencana, progam dan
penganggaran, sumber dana pendidikan yang dapat
dikembangkan dalam anggaran belanja sekolah antara lain
50
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.13, h.175.
51
E.Mulyasa, Ibid., h. 201.
55
meliputi anggaran rutin; anggaran pembangunan; dana
penunjang pendidikan; dana masyarakat; donator; dan lain-lain
yang dianggap sah oleh semua pihak.52
Sumber pendanaan
pendidikan Pasal 46 UU No 20 Tahun 2003 menyatakan
pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Peraturan
Pemerintah no 48 Tahun 2008 menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Masyarakat yang dimaksud yaitu peserta didik,
orang tua peserta didik atau wali peserta didik dan pihak lain
yang mempunyai peranan.
Prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tampaknya
menganut pola paduan antara pengaturan pemerintah pusat dan
sekolah. Artinya terdapat beberapa anggaran yang telah
ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak
sekolah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan
atau pengeluarannya, dan sekolah hanya sebagai pelaksana
pengguna dalam tingkat mikro kelembagaan.
Dengan demikian, pola manajemen keuangan sekolah
terbatas pada pengelolaan dana tingkat operasional. Salah satu
kebijakan keuangan sekolah adalah adanya pencarian
tambahan dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya cara
pengelolaannya dipadukan sesuai tatanan yang lazim sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai
dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan
dengan pengembangan konsep manajemen berbasis sekolah,
52
Ibid., h.177.
56
maka sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang
cukup lebar dalam kaitannya dengan manajemen keuangan
untuk mencapai efektifitas pencapaian tujuan sekolah.
Pada umumnya di setiap sekolah telah ditetapkan
bendahara sesuai dengan peran dan fungsinya. Untuk uang
yang harus dipertanggungjawabkan, ditunjuk bendahara oleh
pihak berwenang dan sebagai atasan langsungnya adalah
kepala sekolah. Uang yang dibukukan merupakan aliran masuk
dan ke luar setelah mendapat perintah dari atasan langsung.
Sedang uang yang diterima dari masyarakat, ditunjuk
bendahara lain dengan sepengetahuan dan kesepakatan pihak
komite sekolah ditunjuk dari anggota sesuai dengan
persetujuan musyawarah. Berkaitan dengan aliran keuangan
yang berasal dari masyarakat, sekolah dalam hal ini pengguna
harus mendapat persetujuan komite sekolah.
(b) Pengeluaran
Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu
digunakan secara efektif dan efisien. Artinya, setiap perolehan
dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-
kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan
pembiayaan pendidikan di sekolah. Efektif sering diartikan
sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004)
mendefinisikan efektivitas menekankan pada kualitatif
outcomes. Apabila kegaitan yang dilakukan dapat mengatur
keuangan untuk membiayai aktivitas dalam mencapai tujuan
lemabaga, outcomes nya sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.
Dalam hal pengeluaran sekolah kata efektif dapat
diartikan apabila setiap pengeluran untuk kebutuhan pendanaan
57
program sekolah dapat sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan, tanpa mengurangi kualitas proses pendidikan.
Artinya untuk mencapai keberhasilan program sekolah yang
efektif, perlu melakukan rencana secara detail dengan
mempertimbangkan kualitas kebutuhan sekolah. Seperti
contohnya untuk menyelenggarakan pengadaan buku maka
agar pengadaan secara efektif, dalam setiap rencana pengadaan
buku perlu dipertimbangkan bagaimana mendapatkan buku
yang berkualitas dengan harga sepatutnya.
Kata efisien yang dimaksud adalah perbandingan yang
terbaik antara masukan dan keluaran atau antara daya dan hasil.
Daya berkaitan dengan tenaga, pikiran, waktu, biaya dan hasil.
Dalam pengeluaran keuangan sekolah efisiensi yang dimaksud
ditentukan oleh ketepatan didalam mendayagunakan anggaran
pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor
input-input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi
belajar siswa.
Efisiensi berkenaan dengan output yang diharapkan
dengan biaya minimum. Untuk mendapatkan hasil yang efisien
dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mempertimbangkan
prioritas anggaran terhadap komponen input melalui proses
belajar mengajar, meningkatkan motivasi kinerja guru dan
meningkatkan kapasitas pemakaian ruang belajar dan fasilitas
belajar. Untuk itu demi mendapatkan pengeluaran yang efisien
tidak perlu dengan mengurangi kualitas sekolah dalam hal
hanya perlu dilakukan prioritas anggaran yang dapat
meningkatkan hasil belajar atau output yang diharapkan.
Efektif dan efisien akan berjalan dengan baik apabila
diikuti dengan prioritas kebutuhan yang tertera dalam
58
perencanaan, maka dari itu apabila hasil yang didapat sesuai
dengan renacana yang sudah ditentukan tanpa mengurangi
kualitas pada proses dan pengeluaran, dapat dikatakan efektif
dan efisien.
Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran
keuangan sekolah untuk pembelian beberapa sumber atau input
dari proses sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-
bahan, perlengkapan, dan fasilitas. Ongkos menggambarkan
seluruh sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah
digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos
dari sumber sekolah termasuk nilai setiap input yang
digunakan, sekalipun sekolah menyumbangkan atau tidak
terlihat secara akurat.
Dalam SKB Mendikbud dan Menkeu No.0585/K/1997
dan No.590/kmk.03/1987, tanggal 24-9-1987 tentang peraturan
SPP dan DPP meliputi: pelaksanaan pelajaran, pengadaan
sarana/prasarana, pemeliharaan sarana prasarana, kesejahteraan
pegawai, kegiatan belajar, penyelenggaraan ujian, dan
pengiriman/penulisan STTB/NEM, perjalanan dinas supervise,
pengelolaan pelaksanaan pendidikan, dan pendataan.53
Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran
keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang ditetapkan
oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan
bendahara dalam pertanggungjawaban pembukuan, meliputi
format buku kas harian, buku tabelaris, dan format laporan
daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran
53
E.Mulyasa, op.cit., h. 203.
59
pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta
peruntukannya.
Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan
sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai
pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu
mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administrative.
Kemampuan untuk menerjemahkan progam pendidikan ke
dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal penting dalam
penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran
belanja bukan pekerjaan rutin atau mekanis, melibatkan
pertimbangan tentang maksud-maksud dasar dari pendidikan
dan progam. Berdasarkan perspektif tersebut perencanaan
keuangan sekolah harus dapat membuka jalan bagi
pengembangan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-
tujuan pendidikan yang diinginkan, dan merancang cara-cara
pencapaiannya.
Dalam manajemen keuangan sekolah penyusunan
anggaran belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah
dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah,
serta komite sekolah di bawah pengawasan pemerintah dan
lembaga swadaya masyarakat. 54
Dapat penulis tarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan
manajemen keuangan pendidikan terdiri dari dua sisi, yaitu sisi
penerimaan dan pengeluaran. Sisi penerimaan mengatur
bagaimana proses anggaran di peroleh serta bagaimana proses
pengalokasiannya. Sisi penerimaan juga berhubungan dengan
54
Ibid., h. 204.
60
proses pembukuan dan pihak-pihak yang terlibat dalam
penggunaannya.
Sisi pengeluaran menjelaskan tentang bagaimana proses
pembukuan dilakukan dan oleh siapa dilakukannya serta
pembuatan laporan-laporan menyangkut pengeluaran anggaran.
Proses keuangan juga tidak terlepas dari evaluasi atau
penilaian upaya melihat dan menilai sejauh mana kendala atau
permasalahan yang dihadapi, evaluasi berkenaan dengan
pertanggungjawaban yang perlu dilaporkan kepada pihak-pihak
yang menjadi sumber anggaran.
(3) Evaluasi dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah
Evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai
harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini
juga disebut evaluasi ataupun evaluation involves auditing.
Pertanggungjawaban (auditing) menurut Cormark (1970) auditing is
verification. Auditing is determining that what is intended is what is
being performed and, further that what is being performed is
appropriate for the task. Auditing merupakan pembuktian dan
penentian bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan,
sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini
menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan
pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak.
Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat
diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian
penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuagan
sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.
61
(a) Evaluasi
Dalam evaluasi keuangan sekolah, pengawasan merupakan
salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen
pembiayaan pendidikan berbasis sekolah. Pelaksanaan
pengawasan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan
kewenangan, karena kebutuhan merupakan bagian dari
pengawasan melekat.
Dalam manajemen keuangan sekolah, kepala sekolah perlu
melakukan pengendalian pengeluaran keuangan selaras dengan
anggaran belanja yang telah ditetapkan. Artinya sebagai pimpinan
bertanggungjawab terhadap masalah internal manajemen
keuangan sebagai atasan langsung.
Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui
aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara.
Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos
anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang
oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap
pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditandatangani sebagai
berita acara.
Pengawasan bertujuan untuk mengukur, membandingkan,
menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Pengawasan
anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat
efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber daya
yang tersedia. Proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan yaitu:
1. Memantau (Monitoring);
2. Menilai;
3. Melaporkan hasil temuan.
Pemeriksa anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas
menilai, baik catatan (record) dan menentukan prosedur-prosedur
62
dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan
peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku. Dalam
pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pihak luar lembaga
seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau akuntan publik
yang mempunyai sertifikasi, dan pimpinan langsung terhadap
penerimaan dan pengeluaran biaya.55
Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggungjawab
penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak
berwenang melalui pemeriksaan yang dilaksankan oleh instansi
vertical, seperti petugas Dinas Pendidikan, dan Bawasda.
Pengawasan tersebut relative dilihat dari tugas rutinitas atas dasar
kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di
sekolah.
Pengawasan berupaya untuk memastikan proses pelaksanaan
sesuai dengan rencana serta memonitoring sejauh mana proses
pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat
meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran sekolah.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 47
tahun 2011 disebutkan bahwa pengawasan internal adalah seluruh
proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang
bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan
asset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik,
meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini
terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan.
55
Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Op.Cit., h.65-67.
63
Satuan pengawas internal yang selanjutnya disebut SPI
adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu
terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit
kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, SPI
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan program pengawasan;
2) Pengawasan kebijakan dan program;
3) Pengawasan pengelolaan kepegawaian;
4) Pengawasan pengelolaan keuangan dan Barang Milik
Negara;
5) Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;
6) Pendampingan dan reviu laporan keuangan;
7) Pemberian saran dan rekomendasi;
8) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
9) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.56
Menurut pendapat penulis peran satuan pengawas intern
sangat berpengaruh bagi proses pelaksanaan anggaran terutama di
lembaga pendidikan. Salah satu tugas satuan pengawas intern di
lembaga pendidikan seperti sekolah adalah untuk mengendalikan
anggaran, agar setiap program dan kegiatan yang membutuhkan
anggaran dapat termonitoring sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan.
Tanggung jawab atas pengendalian biaya terletak pada pihak
yang bertanggungjawab atas penyusunan anggaran untuk biaya
yang dikendalikannya. Walaupun sebenarnya tanggung jawab
56
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang
Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
64
penuh dari suatu organisasi terletak pada manajer. Hal ini sesuai
dengan pendapat yang dikemukakan oleh Matz dkk (dikutip oleh
Kusumardani, 2007) bahwa tanggung jawab atas pengendalian
biaya harus diserahkan kepada personel yang juga
bertanggungjawab atas penyusunan anggaran untuk biaya yang
dikendalikannya. Tanggung jawab ini hanya terbatas pada biaya
yang dapat dikendalikan, dan prestasi kerja setiap personel harus
diukur dengan membandingkan biaya yang sebenarnya terjadi
dengan biaya yang dianggarkan.
Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran
sifatnya sangat normative administratif. Artinya, pemenuhan
pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang
terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistis
penggunaan sulit diukur secara objektif. Persoalan tersebut sering
terjadi di setiap sekolah. Hal tesebut disebabkan belum
berjalannya fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang, dan
barang teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi.
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program
sekolah mencapai sasaran yang diharapkan. Evaluasi menekankan
pada aspek hasil (output). Output dapat terlihat mengenai kinerja
siswa, karena pendidikan pada dasarnya mendidik siswa. Artinya
apapun program yang diajukan, wujud outputnya harus berbentuk
kinerja siswa atau biasa yang disebut dengan hasil belajar.57
(b) Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan
keuangan sekolah dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan
dan triwulan kepada:
57
Muhaimin, suti’ah, dan Sugeng Listyo, op.cit., h.376.
65
a. Kepala Dinas Pendidikan
b. Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)
c. Kantor Dinas Pendidikan
Pertanggungjawaban yang dikenal dengan Uang Yang
Harus Dipertanggungjawabkan, dilaporkan setiap bulan kepada
pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan ketetapan waktu.
Khusus untuk keuangan komite sekolah, bentuk
pertanggungjawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan
tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.
Pengawasan keuangan pihak eksternal sekolah dilaksanakan
oleh petugas dari Bawasda, dan Dinas Pendidikan, baik dana yang
bersumber dari pemerintah maupun dana dari masyarakat
(orangtua peserta didik). Pengawasan manajemen keuangan yang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Bawasda tersebut dilakukan
secara rutin satu tahun sekali melalui pemeriksaan pembukuan
keuangan sekolah.58
Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan dibidang
keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran
keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau
per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan
kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orangtua
siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh
kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana
tersebut bersumber dari pemerintah maka akan
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.59
58
E.Mulyasa, op.cit., h. 206. 59
Daryanto, op.cit., h. 140.
66
5. Tujuan Manajemen Keuangan
Tujuan utama mengelola keuangan sekolah adalah bagaimana
sekolah dapat menghasilkan output yang berkualitas dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu
sekolah harus menyediakan dana sebagai salah satu sumber yang sangat
menentukan berhasil tidaknya tujuan tersebut dicapai. Hal yang penting
adalah menempatkan fungsi manajemen keuangan benar-benar
menunjukan sasaran pembelajaran yang berimplikasi pada mutu
pendidikan yang kompetitif.60
Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mewujudkan tertibnya
administrasi keuangan sehingga penggunaan keuangan dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.61
Tujuan utama manajemen keuangan sekolah:
a. Menjamin agar dana yang tersedia digunakan untuk kegiatan harian
sekolah dan kelebihan dana yang ada diinvestasikan kembali.
b. Memelihara barang-barang (aset) sekolah.
c. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan,
pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.62
Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mewujudkan tertib
administrasi dan bisa dipertanggungjawabkan berdasar ketentuan yang
sudah digariskan untuk pencapaian efesiensi dan keefektifan.63
Tujuan Manajemen keuangan adalah:
a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah
c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
60
Mulyono,op.cit., h.154. 61
Rohiat, op.cit., h.27. 62
Hermino, op.cit., h. 183. 63
Sutikno, op.cit., h.90.
67
Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kreativitas kepala
sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan
bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan
pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.64
Menurut pendapat penulis tujuan manajemen keuangan dapat
menjamin terselenggaranya rencana yang telah dibuat dengan menagtur
segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan. Oleh karena itu
tujuan manajemen keuangan membutuhkan tenaga atau sumber daya
manusia yang terampil dan jujur dalam melaksanakan tugasnya untuk
mengatur lalu lintas keuangan.
6. Prinsip- Prinsip Manajemen Keuangan
Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan sekolah dilakukan
dengan mengacu pada empat prinsip. Menurut Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 Pasal 48, pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan
bertumpu pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
publik. Keadilan berarti besarnya pendanaan pendidikan (dari pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat) yang disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing. Efisiensi lebih mengarah pada perbandingan antara
masukan dengan keluaran atau antara daya (waktu, pikiran, biaya) dengan
hasil.
Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam manajemen
keuangan sekolah, baik dari segi sumber keuangan dan jumlahnya, rincian
penggunaannya, maupun pertanggungjawabannya. Semuanya harus jelas.
Akuntabnilitas publik berarti penggunaan keuangan sekolah dapat
64
Asmani, op.cit., h.218.
68
dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana sekolahyang telah
ditetapkan.
Akuntabilitas publik dapat terwujud ketika sudah memenuhi toga
syarat utama: (1) adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan
dalam hal masukan dan keikutsertaan pada berbagai komponen sekolah,
(2) adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi,
dan wewenang, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana
sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan
prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan proses yang cepat. Selain
prinsip-prinsip umum, dalam manajemen keuangan terdapat prinsip
khusus yang meliputi efektivitas, kecukupan, dan keberlanjutan.
Prinsip efektivitas tercapai apabila kepala sekolah dapat mengatur
keuangan untuk membiayai aktivitas sekolah dalam rangka mencapai
tujuan-tujuan sekolah beserta hasil kualitatifnya sesuai rencana sekolah
yang sudah ditetapkan. Prinsip kecukupan berarti pendanaan pendidikan
cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi
standar nasional pendidikan. Sedangkan prinsip keberlanjutan berarti
pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk
memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional
pendidikan.65
Dalam penggunaan anggaran dan keuangan harus didasarkan pada
prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan
teknis yang disyaratkan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,
progam atau kegiatan dan keharusan penggunaan kemampuan atau hasil
produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan.66
65
Hermino, op.cit., h. 183-184. 66
Daryanto, op.cit., h. 130.
69
Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah
prinsip diantaranya:
1. Transparansi
Transparan berarti adanya keterbukaan, transparan di bidang
manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu
kegiatan. Di lembaga pendidikan, Bidang manajemen keuangan yang
transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan
lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan
jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus
jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan
untuk mengetahuinya.
Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka
meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam
penyelenggaraan seluruh progam pendidikan di sekolah. Transparansi
dapat menciptakan kepercayaan timbale balik antara pemerintah,
masyarakat, orangtua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan
informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi
yang akurat dan memadai.
Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua
warga sekolah dan orangtua siswa misalnya, rencana anggaran
pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), bisa ditempel di papan
pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga
bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah
mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah
uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk
apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan
orangtua siswa terhadap sekolah.
2. Akuntabilitas
70
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang
lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk
mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas
didalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan
peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang
secara bertanggungjawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan
kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya
akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara
sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai
komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di
setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksankan tugas, fungsi dan
wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan
suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan
prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.
3. Efektifitas
Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi,
karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai,
melainkan sampai pada hasil kualitatif yang dikaitkan dengan
pencapaian visi lembaga. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif
outcomes.
Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas
jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk
membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang
bersangkutan dan kualitatif outcomesnya sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan.
71
4. Efisiensi
Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan.
Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan
keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud
meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat
dilihat dari dua hal:
a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan
dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan
baiaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang
ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan
antara penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan hasil yang
diharapkan.
b. Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau
dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan
hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitas.67
Dapat penulis simpulkan bahwa dalam prinsip-prinsip manajemen
keuangan harus dilaksanakan dengan baik oleh organisasi di bidang
apapun. Prinsip manajemen keuangan yang dilaksanakan secara baik akan
menimbulkan kepercayaan masyarakat dan masyarakat akan lebih terlibat
dalam penyelenggaraan organisasi. Prinsip manajemen keuangan
menekankan pada kemampuan seluruh proses manajemen yang
dijalankan dapat tepat waktu, tepat guna dan terbuka bagi siapapun.
Prinsip manajemen keuangan yang baik akan terhindar dari hal-hal
negatif yang dicurigai atau dituduhkan oleh masyarakat.
67
Asmani, op.cit., h.218-222.
72
D. Kerangka Berfikir
Tabel 2.1
Kerangka Berfikir
Kondisi Nyata:
1. Sumber dana keuangan
pendidikan yang
terbatas
2. Pembiayaan program
yang serampangan
3. Belum dilaksanakannya
manajemen keuangan
pendidikan sesuai
dengan prinsip dan
pengelolaan yang telah
ditetapkan
4. Tidak mendukung visi,
misi dan kebijakan
sebagaimana tertulis
didalam rencana
strategis lembaga
pendidikan
5. Penerapan manajemen
keuangan sekolah yang
belum optimal
6. Semakin banyak
Penerapan
manajemen
keuangan sekolah
yang belum optimal.
1. Melaksanakan
manajemen
keuangan secara
transparan
2. Melibatkan seluruh
stakeholder sekolah
3. Perencanaan dan
penyusunan anggran
dilakukan secara
matang
4. Pengawasan laporan
keuangan secara
rutin oleh evaluator
eksternal
5. Kepala sekolah
harus mengevaluasi
seluruh kegiatan dan
melakukan
monitoring secara
rutin.
Terlaksananya
penerapan
manajemen
keuangan pendidikan
secara optimal.
Input
Masalah
Proses
Strategi
Output
73
anggaran semakin
tinggi pula
penyimpangan yang
dilakukan
7. Manajemen keuangan
yang dilakukan tidak
transparan
menimbulkan banyak
kecurigaan;
8. Kurangnya partisipasi
masyarakat dan orang
tua dalam mengawasi
manajemen keuangan
sekolah;
9. Manipulasi laporan
keuangan sekolah;
10. Kebocoran
anggaran dalam bentuk
paling parah seperti
korupsi pendidikan.
74
E. Penelitian yang Relevan
Tabel 2.2
Penelitian yang Relevan
Penelitian
(Tahun)
Judul
Penelitian
Metode Penelitian Hasil
Penelitian Persamaan Perbedaan
Achmad
Abu Bakar
2007
Skripsi
Pelaksanaan
Manajemen Keuangan
Sekolah (Studi Kasus di
SMA Islam Al-Azhar 3
Kebayoran Baru Jakarta
Selatan) 68
- Variabel
penelitian yang
meliputi:
1. Perencanaan
keuangan
sekolah;
2. Pelaksanaan
keuangan
sekolah.
- Jenjang sekolah
di tingkat
Sekolah
Menengah Atas.
- Metode
penelitian yang
digunakan yaitu
kualitatif.
- Variabel
penelitian
meliputi:
1. Evaluasi
keuangan
sekolah
- Jenis sekolah
Madrasah Aliyah
Negeri
- Lokasi sekolah
- Sekolah negeri.
- Pengelolaan
dibawah naungan
Kemenag.
- Proses perencanaan
dan penyusunan
anggaran dilakukan
pada awal dengan
keterlibatan guru
yang menghasilkan
RAPBS.
Penggunaan
anggaran sekolah
diawasi oleh pihak
yayasan.
Supartini
2005
Skripsi Implementasi
Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) dalam
- Variabel
Penelitian
meliputi:
- Sekolah swasta
- Lokasi sekolah
- Tingkat sekolah
- Penerapan MBS
masih belum
optimal. Untuk
68 Achmad Abu Bakar, “Pelaksanaan Manajemen Keuangan Sekolah (Studi Kasus di SMA
Islam Al-Azhar 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta,
2007.
75
Bidang Manajemen
Keuangan (Studi
Deskriptif di SMP
Bantar Jati Yayasan
Indocement Tunggal
Prakarsa Kecamatan
Klapanunggal
Kabupaten Bogor) 69
1. Pelaksanaan
manajemen
keuangan
dalam
mewujudkan
MBS.
- Metode
penelitian
kualitatif
(jenjang SMP)
mengoptimalkan
penerapan MBS
dalam bidang
keuangan
melakukan
berbagai
upayasalah satunya
untuk
memprioritaskan
pengeluaran
anggaran yang
dapat
meningkatkan
mutu sekolah.
David
Wijaya
2009
Jurnal Implikasi
Manajemen Keuangan
Sekolah terhadap
Kualitas Pendidikan 70
- Variabel
pembahasan:
1. Pelaksanaan
manajemen
keuangan
sekolah
- Teori peran dan
fungsi
manajemen
keuangan
- Menghitung
distribusi biaya
- Sistem akuntansi
- Perhitungan
analisis Biaya
- Manajemen
keuangan sekolah
berbeda dengan
manajemen
perusahaan.
- Manajemen
keuangan pada
setiap sekolah letak
perbedaanya
menekankan tipe
sekolah, letak dan
69
Supartini, “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Bidang Manajemen
Keuangan (Studi Deskriptif di SMP Bantar Jati Yayasan Indocement Tunggal Prakarsa Kecamatan
Klapanunggal Kabupaten Bogor)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2005. 70
David Wijaya, “Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah terhadap Kualitas Pendidikan”,
Jurnal Pendidikan Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta, 2009.
76
predikat sekolah
serta yang
mempengaruhi
kebutuhan setiap
sekolah.
- Kepala sekolah
masih minim
dalam melakukan
analisis biaya
manfaat agar
penyusunan
anggaran mencapai
efektifitas dan
efisiensi.
77
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian dilaksanakan di MAN Insan Cendekia Serpong yang
beralamat di Jl.Cendekia Sektor IX, BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan-
Banten. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Agustus
2014.
Tabel 3.1
Rincian Kegiatan Penelitian
No. Kegiatan
Penelitian
Waktu Penelitian
April Mei Juni Juli Agustus
1. Perizinan Studi Pendahuluan
2. Pelaksanaan Studi Pendahuluan
3. Perizinan Penelitian
4. Pelaksanaan Penelitian
5. Pengolahan Data
B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang
terjadi dalam sebuah kancah, lapangan atau wilayah tertentu. Untuk
memperoleh hasil penelitian yang signifikan, penulis menggunakan beberapa
teknik pengumpulan data yaitu obervasi, wawancara dan dokumentasi.
1. Observasi, yaitu pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian
terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra
sesuai dengan pedoman observasi.
78
2. Wawancara, yaitu dialog yang dilakukan oleh pewawancara
(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Hal
ini bertujuan memperoleh penjelasan-penjelasan langsung
mengenai data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-
buku, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.1
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Ada tiga teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data
penelitian, yaitu: teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi
dokumentasi.
1. Teknik Observasi
Observasi adalah teknik penelitian dalam pengumpulan data
dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek
yang akan diteliti, baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi
sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan.
Dalam pelaksanaan observasi yang dilakukan peneliti,
berpedoman pada lembar pengamatan (observation sheet). Teknik
observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat seluruh kegiatan
manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong. Kegiatan yang
menjadi objek observasi yaitu:
a. Mengamati sikap kepala madrasah dalam mengatur dan berkoordinasi
dengan bendahara, kepala tata usaha dan staf tata usaha;
b. Mengamati proses pekerjaan bendahara madrasah;
c. Mengamati proses kegiatan atau peristiwa yang terjadi di lingkup tata
usaha (TU) madrasah;
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.Rineka
Cipta, 2010), Cet. 14, h.198-201.
79
d. Mengamati perilaku bendahara dan staf tata usaha madrasah dalam
melakukan koordinasi dan komunikasi berkaitan dengan tugas dan
fungsinya.
2. Teknik Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara komunikasi
langsung antara peneliti dengan objek penelitian. Dalam pelaksanaan
wawancara yang dilakukan oleh peneliti berpedoman pada pedoman
wawancara (interview guide) mengenai:
a. Perencanaan keuangan yang dilaksanakan di MAN Insan Cendekia
Serpong;
b. Pelaksanaan keuangan sekolah yang dilaksanakan di MAN Insan
Cendekia Serpong;
c. Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan di MAN Insan Cendekia
Serpong.
Teknik wawancara diharapkan mendapat informasi dan data
mengenai penerapan manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia
Serpong, adapun pihak-pihak tersebut adalah kepala madrasah, bendahara
madrasah, kepala tata usaha (TU) dan staf tata usaha madrasah.
3. Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh dan
mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan keuangan
sekolah. Teknik dokumentasi untuk memperoleh informasi dan data yang
berkaitan dengan penerapan manajemen keuangan di MAN Insan
Cendekia Serpong berupa:
a. Progam madrasah di MAN Insan Cendekia Serpong;
80
b. Alur pelaksanaan keuangan;
c. Bentuk aplikasi keuangan;
d. Bentuk pelaporan keuangan madrasah;
e. Dokumen rapat madrasah dan lain-lain.
D. Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data
Tabel 3.2
Kisi-kisi instrument pengumpulan data
Variabel
Penelitian
Sumber
Data
Metode Instrumen
1. Perencanaan
Keuangan
- Kepala
Madrasah
- Bendahara
- Kepala Tata
Usaha
- Wawancara
- Observasi
- Dokumentasi
- Pedoman
Wawancara
- Lembar
Pengamatan
2. Pelaksanaan
Keuangan
- Kepala
Madrasah
- Bendahara
- Kepala Tata
Usaha
- Staf Bendahara
- Wawancara
- Observasi
- Dokumentasi
- Pedoman
Wawancara
- Lembar
Pengamatan
3. Evaluasi dan
Pertanggungj
awaban
Keuangan
- Kepala
Madrasah
- Bendahara
- Kepala Tata
Usaha
- Wawancara
- Observasi
- Dokumentasi
- Pedoman
Wawancara
- Lembar
Pengamatan
81
Tabel 3.3
Instrumen Pedoman Wawancara
Variabel Dimensi Indikator Butir Soal
1. Perencanaan Keuangan
Teori yang digunakan:
a. E. Mulyasa, Manajemen
Berbasis Sekolah Konsep,
Strategi dan Implementasi.
Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2011. Cet.13.
b. Muhaimin, suti’ah, dan
Sugeng Listyo., “Manajemen
Pendidikan” Aplikasinya
Dalam Penyusunan Rencana
Pengembangan
Sekolah/Madrasah, (Jakarta:
Kencana Prenada Media
Group, 2010), Cet.2
c. Nanang Fattah, Ekonomi dan
Pembiayaan Pendidikan,
(Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2009).
Penyusunan
Anggaran
(Budgetting)
A. Analisa
kebutuhan
B. Penyusunan
keuangan
1. Bagaimana sistem perencanaan
keuangan madrasah?
2. Kapan dilakukan perencanaan
keuangan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam
perencanaan keuangan tersebut?
4. Bagaimana proses perencanaan
keuangan?
5. Apa bentuk dari hasil perencanaan
keuangan?
6. Bagaimana penyusunan keuangan
dilaksanakan?
7. Apa pertimbangan dalam
penyusunan keuangan?
8. Kendala yang dihadapi dalam
proses penyusunan?
9. Bagaimana mengatasi kendala
tersebut?
10. Berpedoman pada apakah
penyusunan dilakukan?
2. Pelaksanaan Keuangan
Teori yang digunakan:
a. E. Mulyasa, Manajemen
Pengelolaan
Anggaran
A. Penerimaan
11. Darimana sumber keuangan
di madrasah?
12. Bagaimana prosedur
pengelolaan penerimaan
82
Berbasis Sekolah Konsep,
Strategi dan Implementasi,
(Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2011), Cet.13
b. Pasal 46 UU No 20 Tahun
2003 menyatakan pendanaan
pendidikan
B. Pengeluaran
keuangan madrasah?
13. Seperti apa bentuk
pembukuan pada penerimaan
keuangan madrasah?
14. Bagaimana pengalokasian
sumber keuangan tersebut?
15. Bagaimana penyusunan
penerimaan keuangan?
16. Apakah ada sumber
penerimaan lain yang
bersumber dari masyarakat?
(dalam hal dukungan komite
sekolah)
17. Siapa saja yang terlibat dalam
penanganan pembukuan?
18. Apakah pengeluaran sesuai
dengan tujuan progam
madrasah?
19. Apakah pihak madrasah
membentuk
penanggungjawab dalam
setiap kegiatan progam
sekolah? Siapa?
20. Siapa saja pihak yang
diperbolehkan dalam
penggunaan keuangan
madrasah?
83
21. Bagaimana kepala sekolah
melakukan pengendalian
pengeluaran madrasah sesuai
dengan RAPBS yang sudah
dibuat?
22. Apa saja kendala terkait
pelaksanaan keuangan
madrasah?
23. Bagaimana mengatasi
kendala tersebut?
3. Evaluasi dan
Pertanggungjawaban
Teori yang digunakan:
a. Daryanto & Mohammad Farid.
Konsep Dasar Manajemen
Pendidikan di Sekolah.
Yogyakarta: Gava Media,
2013. Cet.1.
b. Mulyasa, E. Menjadi Kepala
Sekolah Profesional. Bandung:
PT.Remaja Rosdakarya, 2006.
Cet.8.
c. Muhaimin, suti’ah, dan
Sugeng Listyo., “Manajemen
Pendidikan” Aplikasinya
Dalam Penyusunan Rencana
Pengawasan
Anggaran
A. Evaluasi
24. Bagaimana bentuk evaluasi
yang di lakukan?
25. Siapa saja yang melakukan
evaluasi?
26. Kapan evaluasi dilakukan?
27. Apakah setiap
penyelenggaraan progam
madrasah selalu dilakukan
evaluasi?
28. Apa tindak lanjut dari
evaluasi yang dilakukan?
29. Bagaimana peran kepala
sekolah dalam hal
mengevaluasi?
30. Apakah ada evaluator yang
berasal dari eksternal
madrasah?
31. Siapa saja pihak eksternal
84
Pengembangan
Sekolah/Madrasah, (Jakarta:
Kencana Prenada Media
Group, 2010), Cet.2
B. Pertanggungj
awaban
tersebut?
32. Seperti apa pelaksanaan atau
prosedur yang dilakukan
pihak eksternal?
33. Kapan saja pihak eksternal
melaksanakan evaluator?
34. Kepada siapa
pertanggungjawaban
keuangan madrasah
dilaporkan ?
35. Bagaimana bentuk
pertanggungjawaban
keuangan madrasah?
36. Siapa saja yang ikut
bertanggung jawab?
37. Seperti apa bentuk
pertanggungjawaban
tersebut?
38. Siapa saja yang dilibatkan?
39. Apa tindak lanjut dari
pertanggungjawaban
tersebut?
40. Seperti apa bentuk
transparansi laporan
keuangan tersebut?
85
Tabel 3.4
Lembar Pengamatan
No. Uraian Pengamatan Sangat
Baik
Baik Kurang
Baik
Belum
Baik
1. Kepala Madrasah dalam mengatur
tugas Bendahara, Tata Usaha dan
Staf lainnya:
1) Mengatur pekerjaan
bendahara sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2) Mengatur pekerjaan tata
usaha sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
3) Mengatur pekerjaan staf
lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2. Proses pekerjaan bendahara dan
staf bendahara:
1) Bendahara dalam
melakukan proses
perencanaan keuangan.
2) Bendahara dalam
melakukan proses
pelaksanaan keuangan.
3) Bendahara dalam
melakukan proses evaluasi
dan pertanggungjawaban.
4) Bendahara dalam
melakukan proses
pelayanan.
5) Staf bendahara dalam
melakukan proses
pengarsipan.
6) Staf bendahara dalam
melakukan proses
pelaporan.
3. Proses pekerjaan tata usaha:
1) Tata usaha dalam
melakukan proses
keuangan.
86
2) Kepala Tata usaha dalam
melakukan tugasnya sebagai
PPK.
C. Koordinasi dan komunikasi
Kepala Madrasah,
Bendahara dan Tata Usaha.
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai penelitian.
Analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian kualitatif adalah
model analisis data mengalir (flow model).
Sejumlah langkah analisis terdapat dalam model ini, yakni pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Miles dan
Huberman, 1992:15-20).2
Adapun langkah – langkah dalam menganalisis data yaitu dengan
mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi
yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan atau tujuan
penelitian, reduksi data yaitu proses analisis data dimulai dengan menelaah
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari pengamatan,
wawancara dan dokumentasi.
Setelah dipelajari dan maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data
yang berkaitan dengan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan,
mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari
hasil penelitian. Selanjutnya melakukan penyajian data atau sekumpulan
informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan.
Bentuk penyajian data adalah berupa teks naratif yang menceritakan secara
panjang lebar temuan penelitian.
2 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2011), Cet.29. h.307.
87
Langkah selanjutnya yaitu melakukan penarikan kesimpulan, setelah
data terkumpul direduksi dan selanjutnya disajikan, maka langkah yang
terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi.
Data yang terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara dan
pemanfaatan dokumen yang terkait direduksi untuk dipilih mana yang paling
tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang
mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk
menjawab pertanyaan penelitian. Data yang telah direduksi disajikan secara
sistematik, agar lebih mudah dipahami.
F. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data
1. Perpanjangan Keikutsertaan
Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data.
Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi
memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.
Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian
sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.
Perpanjangan keikutsertaan dilakukan guna memastikan konteks
untuk dipahami dan dihayati. Perpanjangan keikutsertaan dilakukan
dengan terjun ke lokasi dalam waktu yang cukup panjang hal ini juga
dilakukan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti
dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.3
Dalam hal ini penulis melakukan perpanjangan keikutsertaan selama
beberapa waktu selama penelitian belum dan sesudah dilaksanakan.
Perpanjangan keikutsertaan penulis dimulai dari proses perizinan, studi
pendahuluan, proses penelitian dan pengumpulan data atau informasi.
Perpanjangan keikutsertaan memakan waktu yang cukup lama dimulai
3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2011), Cet.29. h.327.
88
pada bulan April sampai Agustus. Penulis membatasi waktu
pengumpulan data setelah informasi atau data yang berhubungan dengan
pembahasan cukup untuk dianalisa.
2. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi
dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan
atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari
apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.
Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-
unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang
sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara
rinci, maka ketekunan penagamatan menyediakan kedalaman mengenai
persoalan yang menjadi pembahasan.4
Ketekunan pengamatan dilakukan penulis untuk memperoleh
informasi secara mendalam dan mencari tahu permasalahan berkaitan
dengan objek penelitian. Oleh karena itu setelah penulis memperoleh data
atau hasil wawancara penulis melakukan pengamatan secara mendalam
mengenai proses keuangan yang sedang terjadi dan hal itu dapat dilihat
dari aspek komunikasi dan interaksi yang dilakukan subjek peneliti.
3. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi
yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya
4 J. Moleong, Ibid.,,h.329.
89
yaitu pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,
penyidi, dan teori.
Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek
balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu
dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987:331).
Dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data
hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan
umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan
apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa
yang dikatakannya sepanjang waktu dan (4) membandingkan hasil
wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987: 329), terdapat dua
strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil
penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat
kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
Triangulasi dengan teori, menurut Patton (1987:327) triangulasi teori
dapat dilaksanakan dengan penjelasan banding.5
Dalam triangulasi dengan sumber penulis membandingkan hasil
pengamatan dan wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan
dengan proses pelaksanaan keuangan, membandingkan hasil wawancara
dengan pengamatan secara langsung berkaitan dengan proses tugas dan
pekerjaanya dan membandingkan apa yang dikatakan orang dengan hasil
wawancara.
Triangulasi metode ini penulis lakukan dengan melakukan
pengecekan hasil wawancara atau informasi yang terkumpul dengan
beberapa teknik pengumpulan data.
5 J. Moleong, Ibid., h.330
90
Triangulasi teori penulis melaporkan hasil penelitian disertai dengan
penjelasan sesuai teori yang berkenaan dengan pembahasan agar
menadapatkan kejelasan dan kepercayaan data yang diperoleh.
91
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
MAN Insan Cendekia Serpong merupakan satuan kerja (satker) dibawah
naungan Kementerian Agama. Oleh karena itu dalam struktur
kelembagaannya MAN Insan Cendekia Serpong memiliki pejabat
perbendaharaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Pejabat perbendaharaan ialah para pengelola keuangan di satuan kerja
yang diberi tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran. KPA adalah pejabat yang
ditunjuk untuk melaksanakan program atau kegiatan dan diberikan
kewenangan untuk menggunakan anggaran dalam DIPA (Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran). PPK adalah salah satu pihak yang ditunjuk oleh KPA
yang melakukan perjanjian tertulis (kontrak) dengan penyedia barang/Jasa.
Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh KPA
yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya.
Dalam hal ini yang bertugas menjadi KPA di MAN Insan Cendekia
Serpong ialah kepala madrasah, yang ditugaskan menjadi PPK ialah kepala
tata usaha dan bendahara pengeluaran ditugaskan kepada bendahara yang
sudah ditunjuk.
92
B. Pembahasan Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan
1. Perencanaan Keuangan MAN Insan Cendekia Serpong
Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi
segala kebutuhan organisasi. Perencanaan menentukan untuk apa, dimana,
kapan dan berapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara
melaksanakannya. Perencanaan keuangan sekolah ialah kegiatan
merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan
tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun
sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan
berhubungan dengan anggaran atau budget , sebagai penjabaran suatu
rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan.
Untuk mengetahui proses perencanaan keuangan di MAN Insan
Cendekia Serpong penulis melakukan metode wawancara dan observasi
dalam menggali informasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan
sekolah. Informasi ini diperoleh dari sumber informan yang ikut terlibat
dalam proses merencanakan. Adapun sumber informan tersebut ialah
kepala madrasah selaku KPA, kepala tata usaha selaku PPK, dan
bendahara.
Pada proses perencanaan yang dilakukan di MAN Insan Cendekia
Serpong dilakukan beberapa tahap, hal ini dilakukan agar segala bentuk
perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masa yang akan
datang. Tahapan tersebut ialah dimulai dengan menganalisa kebutuhan
yang diperlukan serta kegiatan yang akan dilaksanakan dan melakukan
penyusunan keuangan dalam waktu satu tahun anggaran.
Proses perencanaan tertuang pada renstra (Rencana Strategis)
madrasah untuk lima tahun. Untuk melaksanakan renstra yang sudah
dibuat maka renstra tersebut dijabarkan lagi untuk dijadikan rencana kerja
tahunan. Dari rencana kerja tahunan untuk satu tahun direncanakan
93
kegiatan-kegiatan atau program apa yang akan direalisasikan selama satu
tahun.
Untuk proses perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk raker
(Rapat Kerja) tahunan. Dalam proses perencanaan menggunakan sistem
bottom up, yaitu usulan dari guru-guru bidang studi dikumpulkan yang
kemudian akan diramu dan dipertimbangkan oleh wakil-wakil bidang
yang bersangkutan dan dijadikan satu menjadi rumusan perencanaan
madrasah. Sesuai dengan penuturan kepala madrasah:
“Sistem perencanaan madrasah dimulai dari membuat Renstra
(Rencana Strategis) Madrasah untuk lima tahun. Setelah itu renstra
dalam lima tahun akan dijabarkan lagi menjadi rencana kerja
tahunan. Dari rencana kerja tahunan dalam satu tahun direncanakan
kegiatan atau program apa yang akan dilaksanakan. Setelah
program atau kegiatan tersebut sudah direncanakan barulah
selanjutnya menghitung kebutuhan anggaran dari kegiatan tersebut
secara detail mulai dari anggaran yang dibutuhkannya, jumlah
orangnya yang akan terlibat, dan lamanya kegiatan keseluruhannya
dianalisa dan dihitung secara rinci.
Untuk menentukan program dalam satu tahun ke depan melalui
raker setelah disusun program masing-masing , wakil-wakil bidang
bertanggungjawab atas programnya. Perencanaan dilakukan secara
bottom up mulai dari usulan guru kemudian diramu oleh wakil-
wakil bidang madrasah setelah itu dijadikan satu menjadi rumusan
perencanaan madrasah”.1
Dalam proses perencanaan melibatkan seluruh stakeholder yang ada
mulai dari guru-guru, karyawan, komite madrasah, pimpinan-pimpinan
madrasah, bendahara dan wakil-wakil bidang madrasah. Waktu
perencanaan ini dilakukan saat awal tahun anggaran belum dimulai.
Misalnya perencanaan pada tahun 2014 sudah dilakukan pada tahun
sebelumnya yaitu 2013. Sehingga persiapan dilakukan secara terencana
dan matang.
1 Suwardi. Hasil Wawancara. Serpong, 2 September 2014.
94
Perencanaan membahas seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam selama setahun. Kegiatan yang diajukan seluruhnya diperuntukkan
bagi kemajuan lembaga dan siswa. Seluruh ajuan-ajuan kegiatan dari
peserta raker dilakukan pembahasan dengan mempertimbangkan prioritas
kegiatan yang menjadi kebutuhan madrasah.
Proses perencanaan tersebut kemudian tertuang dalam bentuk DIPA
sementara yang menghasilkan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)
Adapun alur proses penyusunan DIPA dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:
Gambar 4.1
Alur Penyusunan DIPA
Proses penyusunan dimulai dengan membuat DIPA/pagu sementara
oleh KPA, PPK, Bendahara dan tim pengembang atau penyusun anggaran
yang ditunjuk oleh KPA sebanyak 4 orang. Tim pengembang atau
penyusun tersebut selalu berbeda orang pada setiap tahun anggarannya
dan berasal dari guru dan staf. Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala
Tata Usaha selaku PPK:
SATKER/MAN IC KPA
PPK
BENDAHARA
WAKAMAD
TIM
TIM
PENGEMBAG
DIPA sementara KEMENAG
KEMENKEU DIPA
95
“Dalam perencanaan keuangan ini yang dilibatkan adalah unsur
pimpinan yang terdiri dari kepala madrasah, kepala tata usaha,
bendahara dan wakil-wakil bidang serta tim pengembang yang
ditunjuk kepala madrasah yang terdiri dari 3 sampai 5 orang dari
unsur guru dan staf”.2
Proses penyusunan dilakukan menunggu instruksi dari Kementerian
Agama. Dari kementerian untuk penyusunan pagu (nilai rupiah yang
tertera di DIPA) melalui kanwil (Kantor Wilayah) biasanya mulai
dilaksanakan pada bulan April untuk rencana di tahun angggaran yang
akan berjalan sesuai dengan penuturan bendahara:
“Perencanaan menunggu instruksi Kementerian Agama. Dari
Kementerian untuk penyusunan pagu (nilai rupiah yang ada di
DIPA) melalui Kanwil (Kantor Wilayah) biasanya mulai
dilaksanakan perencanaan pada bulan April untuk rencana di tahun
anggaran yang akan berjalan. Bentuk perencanaan awal ini disebut
dengan pagu atau DIPA sementara, setelah itu dikaji oleh
Kementerian Agama, jika sesuai barulah proses selanjutnya ada
pada Kementerian Keuangan. Setelah itu barulah keluar DIPA
untuk masing-masing satuan kerja yaitu MAN Insan Cendekia
Serpong”.3
Penyusunan dilakukan secara akurat, tepat, dan teliti. Jumlah uang
yang dicantumkan adalah jumlah perkiraan yang akan direalisasikan pada
saat pelaksanaan kegiatan. Jumlah diupayakan mendekati angka yang
sebenarnya termasuk pajak-pajak yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Penyusunan anggaran ini berangkat dari rencana kegiatan yang
tertuang dalam DIPA sementara. Penyusunan harus menggunakan prinsip
efisien dan tepat guna.
DIPA sementara ini berisi RKA-KL dan POK. RKA-KL berisi
mengenai rencana-rencana kegiatan selama satu tahun anggaran dan
kebutuhan anggaran yang diperlukan. RKA-KL ini berbentuk format
2 Urip Mulyono. Hasil Wawancara. Serpong, 02 Juni 2014.
3 Jamingan. Hasil Wawancara. Serpong, 04 Juni 2014.
96
aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Satker sebagai
pelaksana menggunakan aplikasi ini dalam proses keuangannya. Dalam
aplikasi RKA-KL memuat beberapa pos kegiatan sesuai dengan (mata
anggaran) akun. Dalam RKA-KL memuat beberapa akun yang digunakan
sebagai pedoman pengisian DIPA. Akun tersebut yaitu:
a. Belanja Pegawai (Akun 51)
b. Belanja Barang dan Jasa (Akun 52)
c. Belanja Modal (Akun 53)
d. Belanja Bantual Sosial (Akun 57)
Akun tersebut sudah tertera dalam aplikasi RKA-KL sehingga
bendahara selaku pelaksana tinggal menginput kegiatan-kegiatan yang
direncanakan sesuai dengan akun yang sudah tertera.
POK atau yang disebut dengan lembar kerja memuat rincian-
rincian dari suatu kegiatan yang disusun lebih jelas dengan sangat
mendetail. POK berisi waktu kegiatan yang akan dilaksanakan, durasi
kegiatan, uraian kegiatan, penanggung jawab kegiatan dan biaya yang
dibutuhkan. POK digunakan sebagai pedoman pelaksanaan suatu
kegiatan. POK sama halnya dengan RKA-KL bentuknya juga berupa
aplikasi. Dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan, POK lebih sering
digunakan karena untuk meminimalisir kesalahannya lebih kecil. Hal ini
sesuai dengan penuturan bendahara yang ditugaskan dalam mengelola
aplikasi tersebut:
“RKA-KL sudah direncanakan sejak awal, tidak bisa mengubah
mata anggaran (akun). Setelah itu pelaksanaan sesuai dengan
perencanaan yang tertera di DIPA dan masuk dalam bentuk RKA-
KL. Dalam RKA-KL tersebut memuat untuk beberapa pos kegiatan
sesuai dengan mata anggaran. Contohnya mata anggaran dalam
pemerintah yang disebut sebagai Akun. Dalam RKA-KL terdapat
beberapa akun yang digunakan sebagai pedoman pengisian DIPA.
POK atau yang disebut lembar kerja memuat rentetan kegiatan
secara lebih jelas dan detail. Penggunaanya sama, RKA-KL
memuat dua digit akun sedangkan POK enam digit akun. RKA-KL
97
dan POK penggunaan dan isinya sama dan bentuknya berupa
aplikasi. Aplikasi ini dibuat oleh kementerian keuangan satker
sebagai pelaksana. Tidak ada perbedaan sama-sama turunan dari
DIPA. Penggunaanya lebih mudah POK karena untuk
meminimalisir kesalahan lebih kecil”.4
Setelah DIPA sementara telah terbentuk dan disepakati bersama
maka proses selanjutnya, DIPA sementara tersebut dilakukan pengkajian
oleh Kementerian Agama apabila sesuai maka tahap selanjutnya diajukan
untuk dibahas ke Kementerian Keuangan jika sudah disetujui barulah
keluar DIPA untuk satker, penyetujuan DIPA dilakukan oleh Dirjen
Anggaran. DIPA tersebut boleh dikelola oleh lembaga/satker,
penggunaannya tidak boleh melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan
namun diperbolehkan kurang dari ketentuan DIPA tersebut.
Adapun pertimbangan dalam proses penyusunan ini berasal dari
Renstra (Rencana Strategis), Program madrasah atas program siswa dan
lembaga, analisis strategik eksternal, evaluasi dari bulan-bulan lalu dan
sebagai rujukan dalam menyusun keuangan juga mengacu pada RKA-KL
sebelumnya dan ditambah dengan ajuan-ajuan kegiatan dari hasil raker.
Beberapa kendala dalam proses penyusunan ini terkendala pada
waktu dan proses pemikiran, serta kadang-kadang kendala terjadi ketika
setelah dikirim pengajuan dalam bentuk uraian kegiatan dan kebutuhan.
Terkadang pengajuan tidak sesuai dengan akun yang tertera dalam aplikasi
RKA-KL. Hal ini senada dengan yang diuraikan oleh Kepala tata usaha:
“Kendala ini terletak pada waktu karena perencanaan butuh waktu
yang lumayan banyak dan dengan kesibukan yang bersangkutan
maka waktu itu perlu diatur sedemikian baik. Kendala lain yaitu
ketika menyusun keuangan yang diperlukan seperti program
program perbidang diperlukan pemikiran serius”.5
4 Ibid.
5 Urip Mulyono, Op.cit.
98
Selain itu kendala lain juga ditemukan apabila harga-harga
kebutuhan naik, karena penyusunan dilakukan pada tahun lalu namun
pelaksanaanya pada saat ini, sehingga banyak kemungkinan harga-harga
yang sebelumnya sudah diajukan dalam RKA-KL mengalami kenaikan
harga tidak sesuai dengan keadaan saat pelaksanaan. Kemungkinan
pengajuan pagu tidak akurat. Seperti yang diungkapkan oleh kepala
madrasah:
“Kendala terjadi ketika harga-harga kebutuhan naik, sehingga
rencana yang sudah dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang ada”.6
Untuk mengatasi kendala tersebut dengan menentukan jadwal yang
sudah ditentukan sehingga secara serentak dan bersamaan seluruh pihak
yang terlibat dalam proses penyusunan ini hadir dan melakukan
pembahasan dalam wujud rapat kerja (raker). Kendala dalam pengajuan
yang tidak sesuai dengan akun maka diatasinya dengan revisi perubahan
akun yang sesuai. Jika terdapat kegiatan yang tidak disetujui maka
selanjutnya kegiatan tersebut dilimpahkan kepada komite madrasah, agar
komite madrasah mengelola dan menyediakan anggaran yang diperlukan
dalam kegiatan tersebut. Untuk mengatasi kendala apabila ada kenaikan
harga- harga kebutuhan pemerintah memberi kesempatan untuk
melakukan revisi, agar disesuaikan lagi dengan harga yang berlaku saat
pelaksanaan.
Dalam proses penyusunan ini dilakukan dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Agama (PMA),
Perdirjen (Peraturan Direktorat Jenderal) Agama dan Keuangan serta
peraturan-peraturan baru yang terkait. Dengan berpedoman pada
ketetapan yang sudah ada, satker melaksanakan proses penyusunan sesuai
dengan aturan yang ditetapkan dan tidak keluar dari aturan. Proses
6 Suwardi, Op.cit.
99
penyusunan dapat berjalan sesuai tepat waktu bahkan sebelum waktu
ditentukan.
Dalam proses penyusunan diperlukan koordinasi secara intensif
serta komunikasi yang dijalin secara baik, dan didukung oleh pelaksana-
pelaksana yang berkompeten dibidangnya.
Dari hasil penelitian mengenai proses perencanaan keuangan pada
MAN Insan Cendekia Serpong dapat dibandingkan dengan teori yang
tertera pada bab sebelumnya, dimana penjabaran suatu rencana
dituangkan dalam bentuk kegiatan atau program sekolah yang kemudian
kebutuhan dari setiap kegiatan dilakukan perhitungan dan analisa secara
akurat kebutuhan dana yang diperlukannya. MAN Insan Cendekia
Serpong dalam proses penyusunan anggran sesuai dengan pendapat Alim
dalam Sumadiyah dan Susanta, 2004: 481 dimana dalam menyusun
anggaran menggunakan sistem bottom up, proses penyusunan anggaran
mengijinkan manajer dengan level yang lebih rendah untuk berpartisipasi
secara signifikan dalam pembentukan anggaran sementara. Dalam hal
perencanaan menggunakan aspirasi dari guru-guru bidang studi,
karyawan dan siswa melalui wakil-wakil bidang, dan setiap wakil bidang
mengajukan aspirasi kepada unsure pimpinan dan dipertimbangkan agar
sesuai dengan kebutuhan madrasah dalam proses meningkatkan kualitas.
Sistem penyusunan yang dilakukan pada MAN Insan Cendekia
Serpong sesuai teori yang berkenaan dengan penyusunan anggaran maka
MAN Insan Cendekia Serpong menggunakan pendekatan yang umum
digunakan yaitu Planning Programming Budgeting Evaluation System
yaitu penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program
secara khusus dan umum, pendekatan ini menganalisis kebutuhan dana
untuk pelaksanaannya. Hal ini dapat terbukti pada proses perencanaan
MAN Insan Cendekia Serpong melakukan pembuatan program atau
100
kegiatan terlebih dahulu dan melakukan analisa terhadap kebutuhan
anggaran yang diperlukan.
Dalam teori yang tertera pada bab sebelumnya juga dijelaskan oleh
E. Mulyasa dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah Konsep,
Strategi dan Implementasi bahwa perencanaan keuangan madrasah dapat
dilakukan secara efektif apabila didukung oleh beberapa sumber yaitu
sumber daya manusia yang kompeten, tersedianya informasi yang akurat
untuk pembuatan keputusan, menggunakan manajemen dan teknologi
yang tepat, dan ketersediaan dana untuk menunjang pelaksanaaan. Hasil
penelitian membuktikan bahwa proses perencanaan yang dilakukan MAN
Insan Cendekia Serpong berjalan optimal karena didukung oleh sumber
daya manusia yang berkompeten, berpengalaman dan mempunyai
wawasan yang luas, serta teknologi dan informasi didayagunakan dengan
efektif untuk membantu proses perencanaan dalam hal ini dapat dilihat
dari RKA-KL yang berbentuk aplikasi. Ketersediaan dana menjadi faktor
utama untuk menunjang suatu kegiatan yang sudah direncanakan. Dapat
disimpulkan pada proses perencanaan keuangan madrasah dilakukan
dengan sangat baik dan mengikuti sistem yang berlaku.
2. Pelaksanaan Keuangan MAN Insan Cendekia Serpong
Pelaksanaan keuangan ialah kegiatan berdasarkan rencana yang
telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan.
Pelaksanaan dalam manajemen keuangan terbagi atas proses mengelola
penerimaan dan pengeluaran.
Dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses
pelaksanaan keuangan madrasah penulis melakukan wawancara dan
dokumentasi. Informasi dan data yang diperoleh bersumber dari informan
yang terlibat dalam proses manajemen keuangan. Informan tersebut yaitu
101
kepala madrasah, bendahara dan staf bendahara yang bertugas dalam
mengelola pelaksanaan keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong.
Pada proses pelaksanaan keuangan madrasah sebagai pedoman
disesuaikan dengan rencana awal yang sudah dibuat. DIPA yang telah
disetujui oleh Kementerian Keuangan digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan. RKA-KL juga menjadi acuan dalam pelaksanaan
kegiatan. Pada proses pelaksanaan keuangan dibagi pada aspek
penerimaan dan pengeluaran.
MAN Insan Cendekia Serpong sebagai satuan kerja dari
Kementerian Agama sumber pendapatannya 100% berasal dari anggaran
negara yaitu APBN, oleh karena itu segala proses penerimaan sesuai SOP
(Standar Operasional) yang sudah tertera dalam peraturan. Seperti yang
diutarakan oleh kepala madrasah:
“Karena MAN Insan Cendekia ini negeri, dibawah naungan
Kementerian Agama maka anggarannya murni 100% dari APBN”.7
Untuk mendapatkan pencairan dana DIPA. Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengkuasakan kepada KPPN
(Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebagai kantor yang ditunjuk
untuk melaksanakan pembayaran/pencairan dana.
Satuan kerja yaitu MAN Insan Cendekia Serpong menyampaikan
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada penerbit SPM (Surat Perintah
Membayar) yaitu Bendahara untuk mencetak SPM sebagai perantara
untuk disampaikan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
KPPN setelah menerima SPM dari satker kemudian melakukan pengujian
formal atas SPM beserta lampirannya dan apabila telah memenuhi syarat
maka KPPN menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan
SP2D tersebut sudah diterima satker melalui aplikasi yang disebut dengan
7 Ibid.
102
SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), maka selanjutnya
KPPN mencairkan dana yang sudah diajukan melalui rekening bendahara
atau rekening rekanan lewat kantor pos atau Bank.
Gambar 4.3
Alur Pencairan Dana
Untuk penyerahan SPM ke KPPN setiap satker dibatasi tiga orang
untuk melakukan transaksi. Hal ini sesuai dengan penuturan bendahara
madrasah:
“Setiap satker dibatasi tiga orang untuk bisa melakukan transaksi
untuk penyerahan SPM dan pengambilan SP2D dan dilaporkan
kembali ke KPPN. Laporan tersebut direkonsiliasi verifikasi antara
satker dengan KPPN setiap bulan antara tanggal 1 sampai 10 untuk
mengakurkan SPM. SPM yang diajukan satker sudah diterima
KPPN, dan KPPN sudah mengeluarkan SP2D dan sudah diterima
satker melalui aplikasi yang disebut dengan SAKPA (Sistem
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)”.8
8 Jamingan, Op.cit.
SATKER
Pembuat
Komitmen SPP Penandatanganan SPM
SPM
KPPN
SP2D
Bendahara
Rekening Bendahara BANK/Kantor
Pos
103
Dalam pencairan anggaran ada beberapa cara yaitu secara langsung
masuk ke rekening bendahara ada pula yang secara langsung pula masuk
ke rekening rekanan (LS rekanan). Rekanan adalah pihak ketiga yang
memenuhi pengadaan barang secara jumlah banyak dan besar seperti
untuk pengadaan unit komputer, printer, pengadaan kursi dan meja dan
lain - lain.
Rekanan atau pihak ketiga ini diperoleh dari sistem lelang. Sistem
lelang adalah sistem yang sudah diatur dan dijalankan oleh wakil bidang
pengadaan untuk melakukan kerjasama kepada CV atau perusahaan yang
memenangi lelang tersebut. Dalam sistem lelang ini dikumpulkan
beberapa perusahaan atau CV yang mengajukan kesediaan untuk terlibat
dalam lelang ini. Sistem lelang ini terbuka bagi perusahaan nasional
dimanapun karena pada pelaksanaanya menggunakan aplikasi dan terlihat
oleh seluruh perusahaan yang ikut dalam pelelangan tersebut. CV atau
perusahaan yang berani dalam memenuhi kebutuhan yang disyaratkan
oleh bidang sarana dan prasarana, CV tersebutlah yang menjadi rekanan
atau pihak ketiga MAN Insan Cendekia dan menjalin kerjasama untuk
memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Apabila sudah terjalin kerjasama
maka sistem pencairan langsung dibayarkan ke rekening rekanan oleh
KPPN. Seperti penuturan staf bendahara:
“Ada beberapa cara untuk pencairannya ada yang secara langsung
masuk ke rekening yang bersangkutan dan ada yang melalui
rekanan (LS Rekanan). Rekanan adalah pihak ketiga yang
memenuhi kebutuhan pengadaan secara jumlah banyak dan besar.
Rekanan biasanya bekerjasama dengan bidang pengadaan yang
jumlahnya bersifat banyak dan besar seperti unit computer, printer,
kursi-kursi dan sebagainya.
Madrasah menjalin kerjasama kepada beberapa CV dan perusahaan
dalam memenuhi kebutuhan pengadaan terutama sarana dan
104
prasarana yang dibutuhkan. Terdapat sistem lelang bagi perusahaan
atau CV tersebut. Kemudian apabila sudah menjalin kerjasma
sistem pencairan langsung dibayarkan kepada pihak rekanan
tersebut”.9
Bentuk pembukuan penerimaan kemudian tertuang dalam buku kas
umum (BKU), buku pembantu pajak, dan bentuk aplikasi-aplikasi utama
dari Kementerian Agama diantaranya SAKPA( Sistem Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran), SIMAKBMN (Sistem Informasi Manajemen
Akuntansi Barang Milik Negara), MPA (Manajemen Profesional
Association), SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dan tahun ini mulai
diberlakukan pembukuan yang terintegrasi dengan SPM yaitu aplikasi
SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi).
Seluruh laporan atau sistem pembukuan secara otomatis tercatat
dalam sistem aplikasi dan seluruhnya terhubung ke pusat untuk
memantau dan memonitoring penggunaannya. Sehingga setiap hari
melakukan transaksi atas pengajuan-pengajuan jumlah kotor dan
pajaknya tercatat otomatis pada sistem aplikasi SPM. Seperti penuturan
staf bendahara:
“Terdapat juga bentuk laporan utama dari kementerian agama
seperti SAKPA, SIMAKBMN, MPA dan SAI. SAKPA dan BMN
berbentuk buku. MPA dalam bentuk aplikasi online yang terhubung
ke pusat. Sedangkan buku kas umum dan pembantu pajak otomatis
tercatat dalam aplikasi SPM. Setiap hari melakukan transaksi atas
pengajuan- pengajuan jumlah kotor dan pajaknya tercatat otomatis
pada sistem aplikasi SPM”.10
Pengalokasian keuangan kemudian disesuaikan dengan rencana
awal yang tertera dalam RKA-KL dan wakil-wakil bidang sebagai
pelaksana dan penanggung jawab kegiatan. Wakil bidang sebagai
pelaksana jika ingin melaksanakan kegiatan atau program, maka wakil-
9 Ayu Maharani. Hasil Wawancara. Serpong, 21 Agustus 2014.
10 Yayat Supriatna. Hasil Wawancara. Serpong, 21 Agustus 2014.
105
wakil bidang harus melakukan pengajuan ke bendahara agar dana yang
diperlukan bisa dicairkan .
Untuk mewujudkan kegiatan tertera dalam RKA-KL maka, setiap
wakil-wakil bidang harus melakukan pengajuan RAB (Rencana Anggaran
Belanja) ke bendahara madrasah.
Adapun tata cara pengajuan RAB seperti gambar yang tertera
dibawah ini.
Gambar 4.4
Alur Pengajuan
Dalam alur pengajuan pada diatas menjelaskan bahwa untuk
menyelenggarakan suatu kegiatan yang sudah tertera dalam RKA-KL,
wakil bidang madrasah yang bertugas sebagai penanggung jawab
haruslah mengajukan RAB kepada bendahara. Dalam RAB tertera nama
kegiatan, akun, uraian, nominal serta penanggungjawab. Apabila
WAKAMAD
RAB BENDAHARA KPA dan
PPK
SPM
Bukti Kas Uang Muka
KPPN
Rek. Bendahara Rek.Rekanan
106
penanggung jawab sudah menandatangani RAB tersebut barulah bisa
diajukan.
RAB yang berada di bendahara kemudian diperiksa dan disesuaikan
dengan rencana awal yang sesuai dengan RKA-KL dan bendahara
membuat bukti kas uang muka. Apabila sudah sesuai maka perlu
mendapat persetujuan dari KPA dan PPK. Apabila sudah disetujui maka
dikembalikan lagi ke bendahara dan bendahara mencetak SPM dan faktur
pajak yang kemudian diajukan kepada KPPN. KPPN memeriksa seluruh
pengajuan apabila sesuai maka KPPN menerbitkan SP2D dan mencairkan
dana melalui rekening bendahara atau langsung kepada rekening
penanggung jawab kegiatan, setelah itu wakil bidang yang bertugas
sebagai penanggung jawab membuat laporan ke bendahara. Oleh
bendahara kemudian seluruh laporan kegiatan yang sudah terlaksana
disampaikan kepada kanwil. Seperti yang diungkapkan oleh staf
bendahara:
“Penyusunan dimulai dengan mengajukan ke bendahara dengan
menggunakan bukti kas uang muka melalui bendahara kemudian
melakukan persetujuan terlebih dulu ke KPA dan PPK, apabila
sudah mendapat persetujuan bendahara tinggal mencetak SPM
untuk diajukan ke KPPN.
Tata cara pengajuan SPM adalah dari wakil bidang mengajuan RAB
ke bendahara kemudian bendahara membuat bukti kas, setelah itu
melalui proses persetujuan dari KPA dan PPK. Apabila disetujui
diajukan lagi ke bendahara untuk mencetak SPM dan faktur pajak
barulah proses selanjutnya dilimpahkan kepada KPPN, dari KPPN
apabila sudah diterima maka akan mendapatkan SP2D setelah itu
anggaran dicairkan dan hanya tinggal menunggu proses
pencairannya kemana apakah langsung ke rekening bendahara atau
ke rekanan. Barulah dari wakil bidang tersebut membuat laporan ke
bendahara”.11
11
Ayu Maharani, Op.cit.
107
Apa yang diajukan kemudian dicairkan dan langsung dialokasikan
kepada pihak yang bersangkutan dan seluruhnya harus sesuai dengan
RKA-KL yang sudah disepakati bersama.
Wakil bidang yang mengajukan apabila sudah menerima
pencairannya maka perlu membuat laporan beserta nota-nota sebagai
bentuk pertanggungjawabannya dan seluruh pihak yang terlibat
mengetahui atas pencairannya dalam pengajuan sebelumnya sudah tertera
perjanjian batas waktu maksimal pengumpulan laporannya. Sehingga
proses pengajuan selanjutnya bisa disetujui dan dilaksanakan, namun bila
laporan penggunaan anggarannya belum selesai maka tidak dapat
melanjutkan kegiatan selanjutnya. Hal ini seperti yang diutarakan kepala
madrasah:
“Setelah diterima uangnya harus diketahui oleh semuanya, disitu
juga tertulis pertanggungjawabannya nota-nota dan sebagainya dan
tertera maksimal waktu pelaporannya.
Pencairan lewat KPPN setelah uang itu turun barulah diserahkan ke
panitia penyelenggara kegiatan. Panitia harus segera
mempertanggungjawabkan laporan-laporannya sesuai dengan
ketetapan waktu”.12
Apabila terdapat kesalahan maka pengajuan ditolak dan diberi
kesempatan untuk melakukan revisi. Tidak ada sumber penerimaan lain
selain APBN maka dari itu setiap pengelolaan penerimaan harus
mengikuti prosedur yang sudah diatur. Penanganan pembukuan dilakukan
oleh bendahara dan staf bendahara. Bendahara melakukan input data
untuk memasukan jenis kegiatan, uraian kegiatan, waktu kegiatan dan
anggaran yang digunakannya melalui aplikasi- aplikasi pembukuan.
Pengeluaran dari segi penggunaan anggaran kemudian dibuat
laporan-laporan. Seperti pengeluaran yang digunakan untuk
menyelenggarakan kegiatan, setiap penanggung jawab kegiatan
12
Suwardi, Op.cit.
108
diharuskan membuat laporan secara detail yang kemudian laporan
tersebut diserahkan ke bendahara madrasah untuk disesuaikan dengan
rencana awal tadi yaitu RKA-KL. Sama halnya dengan pengeluaran
dalam pembelian barang setiap rekanan harus melaporkan jumlah
anggaran yang digunakan dan kemudian dilakukan pembukuan dan
disesuaikan.
Setiap pengeluaran dapat dipastikan sesuai dengan RKA-KL, dan
sesuai dengan program madrasah baik itu program untuk lembaga
maupun siswa. Hal ini seperti penuturan bendahara:
“Pengeluaran selalu sesuai dengan program yang telah
direncanakan, dan tidak bisa keluar dari perencanaan yang telah
dibuat tadi, maka dari itu perencanaan yang dilakukan sangat detail
dan rinci”.13
Setiap kegiatan pastilah ada penanggungjawab, yang
mempertanggungjawabkan segala pengeluaran yang sudah digunakannya.
Pihak yang diperbolehkan dalam menggunakan anggaran tersebut ialah
pihak yang sudah tertuang dalam perencanaan awal yaitu RKA-KL baik
itu guru, atau pegawai yang terlibat dalam satu kegiatan sesuai dengan
kegiatan yang sudah terbentuk dalam kepanitiaanya.
Peran kepala madrasah dalam melakukan pengendalian bisa dilihat
dalam RAB di masing-masing kegiatan. Karena seluruh pengajuan yang
masuk ke bendahara akan disesuaikan dengan perencanaan RKA-KL.
Sehingga seluruh proses keuangannya mulai dari perencanaan,
pelaksanaan hingga evaluasi dapat dijalankan secara tertib dan mengikuti
prosedur yang sudah ditetapkan. Pedoman dari segala penggunaanpun
dapat dikontrol dengan adanya RKA-KL.
Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan
keuangan yaitu:
13
Jamingan, Op.cit.
109
a. Kesalahan RAB yang tertera dalam akun maupun uraiannya;
b. Laporan dari wakil bidang yang tidak tepat waktu sehingga
proses pembukuan terhambat.
Untuk mengatasi kesalahan RAB menggunakan karwas (Kartu
Pengawas). Kartu pengawas digunakan untuk melihat penggunaan
anggaran setelah kegiatan dilaksanakan. Tidak semua satuan kerja
memiliki karwas, karwas sebagai tanda pengingat dalam penggunaan
anggaran. Karwas tidak berbentuk kartu melainkan tertera dalam
komputer yang berbentuk microsoft excel.
Untuk mengatasi terlambatnya laporan dari wakil-wakil bidang
disiasati dengan pertemuan rapat. Kepala madrasah juga senantiasa
mengingatkan kepada wakil-wakil bidang untuk menetapkan waktu akhir
pembuatan laporan. Laporan yang terlambat akan menyebabkan tidak
bisanya untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya, karena perlu persetujuan
dari kepala madrasah, dan kepala madrasah tidak akan menandatangani
ajuan selanjutnya apabila laporan yang sebelumnya belum diselesaikan.
maka dari itu setiap laporan yang dibuat sudah ditentukan batas akhir
pembuatan laporan.
Menurut Mulyono dalam bukunya Konsep Pembiayaan Pendidikan
manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi
otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Hal ini sesuai dengan proses
manajemen keuangan yang dilaksanakan di MAN Insan Cendekia dimana
fungsi otorisator dijalankan oleh kepala madrasah selaku KPA, fungsi
ordonator dilaksanakan oleh kepala tata usaha selaku PPK dan
bendaharawan yang ditunjuk kepala madrasah. Dengan adanya pemisahan
tugas ini menjadikan proses manajemen keuangan sesuai dengan
aturannya dimana ada tumpang tindih tugas dan fungsi. Para pengelola
keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong menjalankan tugas dan
fungsinya secara baik, ini dapat dilihat dari tugasnya yang sesuai dengan
110
fungsinya tidak ada pekerjaan yang dilimpahkan kepada mereka seperti
jam mengajar atau pekerjaan lain diluar tanggungjawab pekerjaanya
sehingga dapat dilihat dalam setiap pelaksanaan keuangan berjalan secara
tertib.
Hasil penelitian pada proses pelaksanaan keuangan pada MAN
Insan Cendekia Serpong mendeskripsikan alur penerimaan keuangan
madrasah melalui proses pencairan anggaran di KPPN. MAN Insan
Cendekia Serpong tidak melakukan upaya pencairan dana lain, karena
madrasah sepenuhnya mendapat subsidi dari pemerintah dan segala
kepengurusannya dibawah naungan Kementerian Agama. Ada perbedaan
apabila dikaitkan dengan teori yang tertera pada bab sebelumnya dimana
prosedur penerimaan pada lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menganut pola pengaturan pemerintah pusat dan sekolah,
artinya beberapa anggaran yang sudah ditetapkan oleh peraturan
pemerintah pihak sekolah tidak boleh menyimpang dari petunjuk
penggunaan dan pengeluarannya.
Sedangkan MAN Insan Cendekia Serpong di bawah naungan yang
berbeda yaitu Kementerian Agama memiliki pola pengaturan yang sedikit
berbeda, MAN Insan Cendekia Serpong menganalisa segala bentuk
kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan dalam satu tahun, kemudian
pemerintah menyediakan anggaran- anggaran yang diperlukan yang
tertuang dalam RKA-KL sehingga pada proses pelaksanaannya satker
menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai pula dengan
anggaran yang diajukan. Oleh karena itu MAN Insan Cendekia tidak
mencari sumber lain untuk menambah anggaran. Maka dari itu proses
pengelolaan manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong
dapat penulis simpulkan melakukan pengelolaan keuangan secara optimal
dan transparan karena keseluruhan stakeholder dapat melihat penggunaan
111
anggaran dan hasilnya terbukti pada kualitas lulusan, prestasi siswa, fisik
gedung, dan tenaga pendidik yang professional.
Pelaksanaan keuangan pendidikan tidak akan berjalan optimal
apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia, koordinasi yang
dijalin, serta pendayagunaan teknologi informasi. MAN Insan Cendekia
Serpong memiliki tenaga kependidikan yang berkompeten dibidangnya,
seluruh tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pelaksana keuangan
secara terus menerus mengikuti pelatihan. Pemanfaatan teknologi juga
sangat terlihat dari bentuk laporan-laporan yang kebanyakan berbentuk
aplikasi komputer.
3. Evaluasi dan Pertanggungjawaban Keuangan MAN Insan Cendekia
Serpong
Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat
diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian
penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah
dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.
Dalam memperoleh informasi berkaitan dengan evaluasi dan
pertanggungjawaban keuangan madrasah penulis melakukan metode
wawancara untuk mengetahui lebih jelas bagaimana proses evaluasi
dilaksanakan. Sumber informan dalam proses evaluasi dan
pertanggungjawaban ini adalah kepala madrasah, kepala tata usaha, dan
bendahara.
Penerapan evaluasi yang dilaksanakan di MAN Insan Cendekia
Serpong terdapat dalam bentuk evaluasi lisan dan tulisan serta terdapat
evaluator internal dan eksternal dalam melakukan evaluasi.
Adapun pihak internal yang menjadi evaluator ialah kepala
madrasah, koordinator pelaksana, para wakil-wakil bidang dan guru-guru
bidang studi. Evaluasi dilakukan pada saat berjalan dan akhir program
112
atau kegiatan dilaksanakan. Setiap kegiatan yang sudah dan sedang
berjalan selalu dilaksanakan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan
terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Evaluasi dalam bentuk lisan adalah evaluasi yang dilakukan dengan
membicarakan secara langsung melalui lisan (mulut) kepada pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun proses evaluasi secara lisan
ini dengan memberikan masukan, kritik dan apresiasi berkenaan dengan
penilaian dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Pihak yang menjadi
evaluator dalam hal ini adalah kepala madrasah.
Selain itu bentuk evaluasi lisan juga dilaksanakan dalam bentuk
rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini melibatkan seluruh pihak, yaitu
wakil-wakil bidang madrasah dan pelaksana kegiatan. Pada saat rapat
koordinasi yang dibahas adalah sejauh mana capaian hasil kegiatan yang
sudah terselenggara, menyesuaikan seluruh kegiatan dengan rencana yang
telah dibuat, serta membicarakan kendala-kendala yang ditemukan dan
bagaimana mengatasi kendala tersebut.
Setiap tahun kepala madrasah juga selalu melakukan evaluasi
program yang juga dilaksankan pada saat raker. Program-program yang
sudah berjalan tahun lalu kemudian dibahas segala kendala dan
permasalahannya, misalkan ada program yang tidak terealisasi dan
kemudian dilakukan evaluasi. Seperti yang diutarakan kepala madrasah:
“Evaluasi dalam bentuk raker, dalam raker juga ada pembahasan
evaluasi program. Program yang lalu dievaluasi kendala yang
terjadi selama satu tahun tersebut dan kemudian akan dibahas
bagaimana mengatasi kendala tersebut”.14
Evaluasi lisan lebih banyak melakukan penilaian terhadap kegiatan
atau program yang sudah terselenggara karena kegiatan yang
terselenggara didalamnya memuat jumlah anggaran yang digunakan.
14
Suwardi, Op.cit.
113
Evaluasi dalam bentuk tulisan yaitu dengan penilaian laporan-
laporan keuangan dan laporan rutin yang dibuat oleh penanggung jawab
kegiatan dan bendahara. Setiap kegiatan yang sudah terlaksana, pihak-
pihak yang bertindak sebagai penanggung jawab diharuskan membuat
laporan secara tertulis mengenai uraian kegiatan yang didalamnya tertera
secara lengkap alokasi waktu, jadwal kegiatan, pihak yang terlibat serta
uraian anggaran yang sudah digunakan. Laporan tersebut kemudian
disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat pada awal pengajuan dan
dilihat kesesuaian laporan dengan RKA-KL.
Selain itu setiap bulan secara rutin melaporkan penggunaan
keuangan ke kanwil dan KPPN, selalu termonitoring penggunaan
keuangan melalui aplikasi-aplikasi dan ada juga rekonsiliasi untuk
mencocokan antara uang yang sudah digunakan dengan
pertanggungjawaban yang dilaporkan. Sesuai dengan penuturan kepala
madrasah:
“Setiap bulan melaporkan penggunaan keuangan
pertanggungjawaban ke kanwil juga ke KPPN, ada monitoring terus
setiap bulan ada rekonsiliasi melalui aplikasi-aplikasi untuk
mencocokan antara uang yang sudah terpakai dengan
pertanggungjawabannya”.15
Tindak lanjut dari evaluasi ini kemudian dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan untuk bulan-bulan selanjutnya. Tindak lanjut berupa
perbaikan-perbaikan, apabila sudah berjalan baik maka terus ditingkatkan
dan terus dipertahankan dan apabila dirasa belum baik maka terus
dilakukan perbaikan. Hal ini sesuai dengan penuturan bendahara:
“Tindak lanjut berupa perbaikan, jika sudah baik maka
dipertahankan dan ditingkatkan”.16
15
Ibid. 16
Jamingan, Op.cit.
114
Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan yang paling efektif untuk
keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang akan berjalan selanjutnya, juga
sebagai rujukan untuk analisa kebutuhan yang diperlukan dalam suatu
kegiatan atau program.
Peran kepala madrasah dalam mengevaluasi sebagai korektor,
mengontrol, mengawasi dan bertanggungjawab terhadap penggunaaan
anggaran. Seperti yang diutarakan bendahara:
“Dalam mengevaluasi kepala sekolah berperan sebagai KPA yang
bertanggung jawab untuk penggunaan anggaran. Secara umum tetap
melakukan supervisi atau penilaian, bertindak sebagai korektor.
Mengawasi dan memonitor penyelengaraan suatu kegiatan”.17
Selain evaluator internal madrasah terdapat juga evaluator-evaluator
yang berasal dari eksternal madrasah. Adapun pihak tersebut berasal dari
Kanwil Kemenag Provinsi, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP
(Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan Irjen (Inspektorat
Jenderal).
Proses pelaksanaan yang dilakukan evaluator eksternal yaitu kanwil
Kemenag provinsi dengan melakukan supervisi seluruh kegiatan yang
sudah berlangsung sekaligus melakukan pembinaan terhadap sumber
daya manusia di madrasah khususnya bidang administrasi yang
mengurusi segala pelaporan dan penggunaan anggaran. BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan
Pembangunan) dan Irjen melakukan evaluasi dengan menyesuaikan
anggaran yang dimiliki dengan pelaksanaannya apakah sesuai dengan
aturan yang berlaku, serta supervisi dokumen dan audit keseluruhan.
Sesuai dengan penuturan bendahara madrasah:
“Kanwil Kemenag Provinsi melakukan evaluasi dan sekaligus
pembinaaan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan
Pengawas Keuangan Pembangunan), dan Irjen melihat anggaran
17
Ibid.
115
yang dimiliki sesuai atau tidak dengan pelaksanaan apakah sesuai
dengan aturan-aturan yang diberlakukan, meninjau sistem
pengadaan, mengecek berkas- berkas dan dokumen yang terkait dan
melakukan audit keseluruhan”.18
Waktu pelaksanaan evaluasi oleh para evaluator eksternal tersebut
tidak bisa ditentukan dan tidak dapat diprediksi waktu kedatangannya.
Namun para evaluator eksternal tersebut dapat dipastikan selalu datang
dalam enam bulan sekali ataupun satu tahun sekali. Oleh karena itu,
proses manajemen keuangan harus berjalan secara disiplin dan teratur.
Setiap ada transaksi dan pengeluaran yang dilakukan, secara cepat
langsung dilakukan pengarsipan dan pembukuannya. Sehingga secara
sistematis semua bentuk laporan maupun bukti-bukti terkait dapat
digunakan sewaktu waktu dan pada saat evaluator eksternal melakukan
supervisi secara tiba-tiba, pihak madrasah selalu siap karena sudah
termanajemen dengan baik dari pengarsipan, pelaporan, pembukuan dan
sebagainya.
Sumber anggaran MAN Insan Cendekia Serpong berasal dari
anggaran pemerintah (APBN) maka dari itu, anggaran yang telah
dipergunakan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dalam
hal ini Menteri Keuangan dalam bentuk laporan-laporan keuangan serta
kegiatan melalui aplikasi-aplikasi keuangan yang langsung terintegrasi
secara online kepada pusat.
Pertanggungjawaban keuangan dilakukan setiap bulan, triwulan,
semester dan tahunan dalam bentuk laporan dan aplikasi SAKIP LAKIP
yang dilaporkan secara langsung melalui online. Sesuai dengan penuturan
kepala madrasah:
18
Ibid.
116
“Pertanggungjawaban setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan
dalam bentuk laporan dan aplikasi SAKIP LAKIP yang kemudian
dapat dilaporkan langsung secara online”.19
Dalam hal pertanggungjawaban ini, pihak-pihak yang ikut
bertanggungjawab yaitu bendahara selaku pelaksana, KPA, PPK dan
bagian pengadaan (wakil bidang pengadaan barang). Seperti yang
diungkapkan bendahara:
“Bendahara, PPK, KPA dan bagian pengadaan (Tim pengadaan
barang)”.20
Aplikasi-aplikasi yang berisi laporan yang terintegrasi dengan pusat
merupakan salah satu bentuk transparansi keuangan. Kanwil dan irjen
selalu melakukan pemantauan sehingga jelas segala pengeluaran dan
penggunaan terawasi dengan baik dan menjadi salah satu bentuk
transparansi. Seperti yang diutarakan oleh kepala tata usaha:
“Transparansi dalam bentuk laporan-laporan, setiap pengeluaran
selalu dipantau oleh kanwil dan irjen. Laporan tersebut disebut
dengan LAKIP (Laporan Administrasi Keuangan) dan MPA
(Manajemen Profesional Association) yang berbentuk aplikasi yang
terintegrasi dengan pusat”.
Selain itu transparansi juga terlihat dalam bentuk output yaitu hasil
dari penggunaan anggaran yang tepat dan jelas, dapat menghasilkan siswa
dan siswi yang berprestasi serta lulusan yang banyak diterima PTN
terbaik. Seluruh stakeholder sekolah yang berkepentingan dan terlibatpun
dapat melihat penggunaan anggaran.
Hasil penelitian pada aspek evaluasi dan pertanggungjawaban
dilakukan dengan baik, kepala madrasah selalu melakukan pengawasan
19
Suwardi, Op.cit. 20
Jamingan, Op.cit.
117
penggunaan anggaran terhadap internal madrasah, sehingga semua proses
terlaksana sesuai jalurnya.
Dapat dianalisis bahwa manajemen keuangan di MAN Insan
Cendekia Serpong berjalan baik, dengan adanya manajemen keuangan
proses pelaksanaan kegiatan di madrasah berjalan teratur. Terlihat dari
manajemen keuangan yang dijalankan dengan baik dan sesuai aturan
pemerintah dapat menghasilkan siswa dan siswi yang berprestasi dan
output lulusan banyak diterima di PTN ternama, seperti teori tujuan
manajemen keuangan yang ditulis Mulyono dalam bukunya Konsep
Pembiayaan Pendidikan, yaitu tujuan utama mengelola keuangan sekolah
adalah bagaimana sekolah dapat menghasilkan output yang berkualitas
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa.
Prinsip-prinsip manajemen keuangan yang dilaksanakan di MAN
Insan Cendekia Serpong mengacu pada Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 Pasal 48, pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan
bertumpu pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
publik. MAN Insan Cendekia Serpong dalam manajemen keuangan
menjalankan prinsip keadilan dimana seluruh stakeholder sekolah dapat
memberikan aspirasinya untuk kemajuan lembaga baik itu terbentuk
dalam program lembaga maupun siswa. Prinsip efisiensi terlihat dalam
pengeluaran anggaran dalam sistem lelang, dimana pada setiap pengadaan
barang selalu memperhatikan kualitas dan menetapkan syarat tertentu
seefisien mungkin untuk mendapatkan yang berkualitas. Prinsip
transparansi dilaksankan dalam bentuk laporan-laporan keuangan dimana
seluruh stakeholder dapat melihat penggunaanya karena setiap
pengeluaran selalu ada laporan baik dalam bentuk format aplikasi yang
terhubung kepada pusat maupun laporan pertanggungjawaban.
Akuntabilitas dapat dianalisis dalam bentuk pertanggungjawaban
keuangan yang selalu dilaporkan kepada pemerintah secara rutin.
118
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Intern di
Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, satuan pengawas internal
yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk
untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
MAN Insan Cendekia Serpong dibawah lingkungan Kementerian
Agama tidak memiliki satuan pengawas internal. Oleh karena itu fungsi
pengawas internal dijalankan oleh kepala madrasah selaku kuasa
pengguna anggaran, dan untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan
perencanaan dijalankan fungsinya oleh bendahara. Hal ini dinilai kurang
efektif karena dapat menimbulkan asumsi negatif selain itu terjadi
pelimpahan tugas yang dapat mengganggu kinerja sumber daya manusia
di madrasah. Hal ini menjadi kelemahan MAN Insan Cendekia Serpong,
berkaitan dengan ketidakberadaannya satuan pengawas internal yang
dapat mengendalikan anggaran sekolah serta mengawasi alur anggaran
yang diajukan dengan penerimaannya. Satuan Pengawas Intern (SIP)
semestinya diberikan kepada setiap satker untuk memonitoring secara
langsung dan konsisten dalam penggunaan anggaran sekolah sehingga
proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan
pertanggungjawaban keuangan senantiasa terawasi dan termonitoring
secara langsung.
119
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa penerapan manajemen keuangan pada MAN Insan Cendekia Serpong
sudah berjalan dengan sangat baik dan sistematis. Hal ini dibuktikan dengan
proses penerapan manajemen keuangan dilaksanakan sesuai dengan teori-teori
yang berkaitan dengan proses pelaksanaan keuangan.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis dapat memberikan
saran:
1) Bagi madrasah sebaiknya laporan keuangan yang disusun oleh wakil
bidang madrasah diberikan batas waktu maksimal pengumpulan laporan
keuangan sehingga untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya dapat
berjalan sesuai rencana.
2) Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan
manajemen keuangan disarankan mengambil masalah penelitian pada
aspek distribusi dan alokasi keuangan, hal ini dikarenakan keterbatasan
penulis dalam segi kemampuan dan waktu untuk melakukan penelitian
berkaitan dengan hal tersebut.
3) Bagi madrasah maupun sekolah lain disarankan agar dapat melakukan
proses manajemen keuangan secara efektif dan sesuai standar operasional
yang berlaku layaknya penerapan manajemen keuangan di MAN Insan
Cendekia agar dapat menghasilkan output yang diharapkan.
120
DAFTAR PUSTAKA
Abu Bakar, Achmad. “ Pelaksanaan Manajemen Keuangan Sekolah (Studi Kasus di
SMA Islam Al-Azhar 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan)”. Skripsi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Jakarta. 2007.
Allan R.Odden & Lawrence O.Picus, School Finance A policy Perspective, (United
States: The McGraw Hill Companies, 2007), Fourth Edition,
Asmani, Jamal Ma’mur. Tips Aplikasi Manajemen Sekolah. Jogjakarta: DIVA Press,
2012. Cet.1.
Atmaja, Lukas Setia. Teori dan Praktik Manajemen Keuangan. Yogyakarta: CV.
Andi Offset, 2008.
Bastian, Indra. Akuntansi Pendidikan, Jakarta: Erlangga, 2006.
Daryanto & Mohammad Farid. Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah.
Yogyakarta: Gava Media, 2013. Cet.1.
David Wijaya, “Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah terhadap Kualitas
Pendidikan”, Jurnal Pendidikan Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta,
2009.
Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2009.
Fattah, Nanang. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya, 2011. Cet.11.
Hasbullah. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009.
Edisi Revisi.
Hermino, Agustinus. Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan
Perilaku Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning. Jakarta:
PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013.
121
Maisah. Manajemen Pendidikan. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group),
2013. Cet.1.
Muhaimin, Suti’ah, dan Sugeng Listyo. “Manajemen Pendidikan” Aplikasinya
Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group. 2010. Cet.2.
Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011. Cet.13.
Mulyasa, E. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,
2006. Cet.8.
Mulyasana, Dedy. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya, 2011. Cet.1.
Neneng Zubaidah, www.nasional.sindonews.com., “pengelolaan-anggaran-
pendidikan-rawan-korupsi”
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011
tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan
Nasional
Rohiat. Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik Dilengkapi dengan Contoh
Rencana Strategis dan Rencana Operasional. Bandung: PT. Refika Aditama,
2010. Cet.1, h.1-2.
Sagala, Syaiful. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: Alfabeta, 2012.
Cet.6.
Sundjaja, Ridwan S dan Inge Barlian. Manajemen Keuangan Satu, Jakarta: Literata
Lintas Media. 2003. Edisi 5. Cet.2.
Supartini. “ Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Bidang
Manajemen Keuangan (Studi Deskriptif di SMP Bantar Jati Yayasan
Indocement Tunggal Prakarsa Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor)”.
Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta. 2005.
122
Sutikno, M.Sobry. Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga
Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami). Lombok: Holistica,
2012. Cet.2.
Terry, George R. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2003.
Cet.7.
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen
Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2011. Cet.4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ( SISDIKNAS), Pasal 48, ayat (1).
Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(SISDIKNAS), bab IV Pasal 5
Undang-Undang RI.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(SISDIKNAS), bab II Pasal 3.
Usman, Husaini. Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: PT.Bumi
Aksara, 2008. Edisi kedua. Cet.1.
www.edukasi.kompas.com. “korupsi.dana.pendidikan.dari.dinas.hingga.sekolah”,
Adam Ardisasmita, http://salamic.wordpress.com/2012/02/29/bedakan/
Tabel 3.3
Instrumen Pedoman Wawancara
Variabel Dimensi Indikator Butir Soal
1. Perencanaan
Keuangan
Teori yang
digunakan:
a. E. Mulyasa,
Manajemen
Berbasis Sekolah
Konsep, Strategi
dan Implementasi.
Bandung: PT.
Remaja
Rosdakarya,
2011. Cet.13.
b. Muhaimin,
suti’ah, dan
Sugeng Listyo.,
“Manajemen
Pendidikan”
Aplikasinya
Dalam
Penyusunan
Rencana
Pengembangan
Sekolah/Madrasa
h, (Jakarta:
Kencana Prenada
Media Group,
2010), Cet.2
c. Nanang Fattah,
Ekonomi dan
Pembiayaan
Pendidikan,
(Bandung: PT.
Remaja
Rosdakarya,
2009).
Penyusunan
Anggaran
(Budgetting)
A. Analisa
kebutuhan
B. Penyusunan
keuangan
1. Bagaimana sistem perencanaan
keuangan madrasah?
2. Kapan dilakukan perencanaan
keuangan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam
perencanaan keuangan tersebut?
4. Bagaimana proses perencanaan
keuangan?
5. Apa bentuk dari hasil perencanaan
keuangan?
6. Bagaimana penyusunan keuangan
dilaksanakan?
7. Apa pertimbangan dalam
penyusunan keuangan?
8. Kendala yang dihadapi dalam
proses penyusunan?
9. Bagaimana mengatasi kendala
tersebut?
10. Berpedoman pada apakah
penyusunan dilakukan?
Lampiran 1
2. Pelaksanaan
Keuangan
Teori yang
digunakan:
a. E. Mulyasa,
Manajemen
Berbasis Sekolah
Konsep, Strategi
dan
Implementasi,
(Bandung: PT.
Remaja
Rosdakarya,
2011), Cet.13
b. Pasal 46 UU No
20 Tahun 2003
menyatakan
pendanaan
pendidikan
Pengelolaan
Anggaran
A. Penerimaan
B. Pengeluaran
11. Darimana sumber keuangan
di madrasah?
12. Bagaimana prosedur
pengelolaan penerimaan
keuangan madrasah?
13. Seperti apa bentuk
pembukuan pada penerimaan
keuangan madrasah?
14. Bagaimana pengalokasian
sumber keuangan tersebut?
15. Bagaimana penyusunan
penerimaan keuangan?
16. Apakah ada sumber
penerimaan lain yang
bersumber dari masyarakat?
(dalam hal dukungan komite
sekolah)
17. Siapa saja yang terlibat dalam
penanganan pembukuan?
18. Apakah pengeluaran sesuai
dengan tujuan progam
madrasah?
19. Apakah pihak madrasah
membentuk
penanggungjawab dalam
setiap kegiatan progam
sekolah? Siapa?
20. Siapa saja pihak yang
diperbolehkan dalam
penggunaan keuangan
madrasah?
21. Bagaimana kepala sekolah
melakukan pengendalian
pengeluaran madrasah sesuai
dengan RAPBS yang sudah
dibuat?
22. Apa saja kendala terkait
pelaksanaan keuangan
madrasah?
23. Bagaimana mengatasi
kendala tersebut?
3. Evaluasi dan
Pertanggungjawab
an
Teori yang
digunakan:
a. Daryanto &
Mohammad Farid.
Konsep Dasar
Manajemen
Pendidikan di
Sekolah.
Yogyakarta: Gava
Media, 2013.
Cet.1.
b. Mulyasa, E.
Menjadi Kepala
Sekolah
Profesional.
Pengawasan
Anggaran
A. Evaluasi
24. Bagaimana bentuk evaluasi
yang di lakukan?
25. Siapa saja yang melakukan
evaluasi?
26. Kapan evaluasi dilakukan?
27. Apakah setiap
penyelenggaraan progam
madrasah selalu dilakukan
evaluasi?
28. Apa tindak lanjut dari
evaluasi yang dilakukan?
29. Bagaimana peran kepala
sekolah dalam hal
mengevaluasi?
30. Apakah ada evaluator yang
berasal dari eksternal
madrasah?
31. Siapa saja pihak eksternal
tersebut?
32. Seperti apa pelaksanaan atau
Bandung:
PT.Remaja
Rosdakarya, 2006.
Cet.8.
c. Muhaimin, suti’ah,
dan Sugeng
Listyo.,
“Manajemen
Pendidikan”
Aplikasinya Dalam
Penyusunan
Rencana
Pengembangan
Sekolah/Madrasah
, (Jakarta: Kencana
Prenada Media
Group, 2010),
Cet.2
B. Pertanggungj
awaban
prosedur yang dilakukan
pihak eksternal?
33. Kapan saja pihak eksternal
melaksanakan evaluator?
34. Kepada siapa
pertanggungjawaban
keuangan madrasah
dilaporkan ?
35. Bagaimana bentuk
pertanggungjawaban
keuangan madrasah?
36. Siapa saja yang ikut
bertanggung jawab?
37. Seperti apa bentuk
pertanggungjawaban
tersebut?
38. Siapa saja yang dilibatkan?
39. Apa tindak lanjut dari
pertanggungjawaban
tersebut?
40. Seperti apa bentuk
transparansi laporan
keuangan tersebut?
Kepala Madrasah MAN Insan Cendekia Serpong [02/09/14]
Interviewer : Dewi Arianti
Interviewee : DR. Suwardi, M.Pd.
1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah?
Jawaban :
Sistem perencanaan sesuai dengan RKA-KL.
2. Kapan dilakukan perencanaan keuangan?
Jawaban :
Perencanaan dilakukan saat awal sebelum tahun anggaran dimulai.
3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan tersebut?
Jawaban :
Melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Mulai dari guru-guru,
karyawan, komite madrasah, unsure pimpinan-pimpinan madrasah,
dan wakil-wakil bidang.
4. Bagaimana proses perencanaan keuangan?
Jawaban :
Sistem perencanaan madrasah dimulai dari membuat Renstra
(Rencana Strategis) Madrasah untuk lima tahun. Setelah itu renstra
dalam lima tahun akan dijabarkan lagi menjadi rencana kerja tahunan.
Dari rencana kerja tahunan dalam satu tahun direncanakan kegiatan
atau program apa yang akan dilaksanakan. Setelah program atau
kegiatan tersebut sudah direncanakan barulah selanjutnya menghitung
kebutuhan anggaran dari kegiatan tersebut secara detail mulai dari
anggaran yang dibutuhkannya, jumlah orangnya yang akan terlibat,
dan lamanya kegiatan keseluruhannya dianalisa dan dihitung secara
rinci.
Untuk menentukan program dalam satu tahun ke depan melalui raker
setelah disusun program masing-masing , wakil-wakil bidang
bertanggungjawab atas programnya. Perencanaan dilakukan secara
Lampiran 2
bottom up mulai dari usulan guru kemudian diramu oleh wakil-wakil
bidang madrasah setelah itu dijadikan satu menjadi rumusan
perencanaan madrasah.
5. Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan?
Jawaban :
Perencanaan menghasilkan RKA-KL sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan.
6. Apa pertimbangan dalam penyusunan keuangan?
Jawaban :
Pertimbangannya berasal Renstra (Rencana Strategis) dan usulan-
usulan dari guru yang kemudian diramu oleh wakil-wakil bidang
setelah itu dijadikan satu menjadi rumusan perencanaan madrasah.
7. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan?
Jawaban :
Kendala terjadi ketika harga-harga kebutuhan naik, sehingga rencana
yang sudah dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang ada.
8. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?
Jawaban :
Mengatasinya pemerintah memberi kesempatan untuk melakukan
revisi. Karena dalam merencanakan dilakukan tahun lalu namun
pelaksanaannya sekarang sehingga kalau harga- harga kebutuhan naik
maka anggarannya perlu direvisi.
9. Darimana sumber keuangan di madrasah?
Jawaban :
Karena MAN Insan Cendekia ini negeri dibawah naungan
Kementerian Agama. Maka anggarannya murni 100% dari APBN.
10. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan madrasah?
Jawaban :
Dalam pelaksanaannya menggunakan RAB dari wakil-wakil bidang
jika ingin mengajukan anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Dalam
RKA-KL pun sudah tertera kegiatan yang akan diajukan tersebut.
Ketika mengajukan harus melalui persetujuan KPA yaitu kepala
madrasah dan PPK yaitu kepala tata usaha.
Setelah usul diajukan kemudian bendahara merekap menggunakan
form penggunaan anggaran yang terdiri dari 3 rangkap. Misalkan
wakil bidang ingin mencairkan perlu pengajuan ke bendahara, form
tersebut perlu ditanda tangani, bendahara, KPA, dan PPK. Setelah
diterima uangnya harus diketahui oleh semuanya, disitu juga tertulis
pertanggungjawabannya nota-nota dan sebagainya dan tertera
maksimal waktu pelaporannya.
Pencairan lewat KPPN setelah uang itu turun barulah diserahkan ke
panitia penyelenggara kegiatan. Panitia harus segera
mempertanggungjawabkan laporan-laporannya sesuai dengan
ketetapan waktu.
11. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut?
Jawaban :
Dialokasikan sesuai dengan RKA-KL.
12. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat? (dalam hal
dukungan komite sekolah)
Jawaban:
Tidak ada
13. Apakah pihak madrasah membentuk penanggungjawab dalam setiap kegiatan
progam sekolah? Siapa?
Jawaban :
Iya, selalu ada penanggung jawab pada setiap program madrasah
maupun kegiatan, selain itu terbentuk juga kepanitiaannya.
14. Bagaimana bentuk evaluasi yang di lakukan?
Jawaban :
Evaluasi dalam bentuk raker, dalam raker juga ada pembahasan
evaluasi program. Program yang lalu dievaluasi kendala yang terjadi
selama satu tahun tersebut dan kemudian akan dibahas bagaimana
mengatasi kendala tersebut. Setiap bulan melaporkan penggunaan
keuangan pertanggungjawaban ke kanwil juga ke KPPN, ada
monitoring terus setiap bulan ada rekonsiliasi melalui aplikasi-aplikasi
untuk mencocokan antara uang yang sudah terpakai dengan
pertanggungjawabannya.
15. Siapa saja yang melakukan evaluasi?
Jawaban:
Kepala Madrasah, penanggung jawab kegiatan dan semua stakeholder
yang terlibat dalam perencanaan.
16. Kapan evaluasi dilakukan?
Jawaban :
Setiap bulan dalam bentuk laporan-laporan rutin.
17. Apakah setiap penyelenggaraan progam madrasah selalu dilakukan evaluasi?
Jawaban :
Iya selalu ada evaluasi.
18. Apakah ada evaluator yang berasal dari eksternal madrasah?
Jawaban :
Ada
19. Siapa saja pihak eksternal tersebut?
Jawaban :
Inspektorat Jenderal, BPKP, BPK dan Kanwil.
20. Seperti apa pelaksanaan atau prosedur yang dilakukan pihak eksternal?
Jawaban :
Prosesnya melihat program dan pengelolaanya mulai dari melihat
seluruh dokumen secara rinci dan detail.
21. Kapan saja pihak eksternal melaksanakan evaluator?
Jawaban :
Setiap tahun selalu ada namun tidak bisa ditentukan waktunya.
22. Kepada siapa pertanggungjawaban keuangan madrasah dilaporkan ?
Jawaban :
Pertanggungjawaban dari satker kemudian ke kemenag
kabupaten/kota setelah itu ke kanwil lalu ke kemenag pusat dank
Kementerian Keuangan.
23. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan madrasah?
Jawaban :
Pertanggungjawaban setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan
dalam bentuk laporan dan aplikasi SAKIP LAKIP yang kemudian
dapat dilaporkan langsung secara online.
24. Seperti apa bentuk transparansi laporan keuangan tersebut?
Jawaban :
Transparansi bisa dilihat dari penggunaan anggaran di MAN Insan
Cendekia tersebut diketahui oleh seluruh pihak, mulai dari wakil-
wakil bidang, bendahara dan ketua panitia.
Kepala Madrasah MAN Insan Cendekia Serpong
DR. Suwardi, M.Pd.
A. Hasil Wawancara
1. Kepala Urusan Tata Usaha MAN Insan Cendekia Serpong [02/06/14]
Interviewer : Dewi Arianti
Interviewee : Bpk. Urip Mulyono
1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah?
Jawaban :
Sistem perencanaan sesuai dengan DIPA.
2. Kapan dilakukan perencanaan keuangan?
Jawaban :
Perencanaan dilakukan ketika awal tahun pelajaran dimulai biasanya
sekitar bulan Juni atau Juli.
3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan tersebut?
Jawaban :
Dalam perencanaan keuangan yang dilibatkan adalah unsur pimpinan
yang terdiri dari Kepala Madrasah, wakil bidang-bidang yaitu bidang
kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, bidang humas,
bidang keasramaan, bendahara dan staf, tata usaha dan tim
pengembang madrasah yang terdiri atas 3 sampai 5 orang dari unsure
guru dan staf.
4. Bagaimana proses perencanaan keuangan?
Jawaban :
Proses perencanaan dimulai dengan analisa oleh wakil- wakil bidang
dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu
tahun pelajaran yang kemudian dibahas dalam raker (rapat kerja)
kemudian dituangkan dalam bentuk RKA-KL yang terbentuk dalam
DIPA.
5. Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan?
Jawaban :
Hasil perencanaan itu berbentuk RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran
Kementerian dan Lembaga)
6. Bagaimana penyusunan keuangan dilaksanakan?
Jawaban :
Penyusunan dilakukan dengan membuat perencanaan terlebih dahulu
dalam bentuk kegiatan, kemudian dari kegiatan tersebut dianalisa
berapa kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan tersebut.
7. Apa pertimbangan dalam penyusunan keuangan?
Jawaban :
Pertimbangannya berasal dari analisa kebutuhan dan evaluasi dari
bulan-bulan lalu.
8. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan?
Jawaban :
Kendala ini terletak pada waktu karena perencanaan butuh waktu yang
lumayan banyak dan dengan kesibukan yang bersangkutan maka
waktu itu perlu diatur sedemikian baik. Kendala lain yaitu ketika
menyusun keuangan yang diperlukan seperti program program
perbidang diperlukan pemikiran serius.
9. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?
Jawaban :
Untuk mengatasi kendala tersebut biasanya dengan jadwal yang sudah
ditentukan, jadi secara serentak semua hadir dalam proses penyusunan
tersebut.
10. Berpedoman pada apakah penyusunan dilakukan?
Jawaban :
1. Keputusan Menteri Keuangan/PMK (Peraturan Menteri
Keuangan)
2. Keputusan Menteri Agama,
3. Dirjen Anggaran.
11. Darimana sumber keuangan di madrasah?
Jawaban :
Sumber keuangan disini full dari Anggaran Negara yaitu APBN
12. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan madrasah?
Jawaban :
Prosedur penerimaan langkah pertama itu sekolah melalui wakil wakil
bidang merencanakan seluruh kebutuhan dan program yang akan
dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran, setelah itu laporan kebutuhan
dari para bidang-bidang tersebut dikumpulkan dalam satu laporan
untuk diajukan ke kanwil tingkat provinsi, setelah itu berada di
kemenag pusat selanjutnya ke kementerian Agama dan di bahas di
DPR. Setelah disetujui barulah anggaran itu cair ke sekolah.
13. Seperti apa bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah?
Jawaban :
Bentuk pembukuannya berada di bendahara.
14. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut?
Jawaban :
Alokasi itu diserahkan kepada wakil bidang-bidang yang
berkepentingan sebagai penanggung jawab kegiatan.
15. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan?
Jawaban :
Penyusunan keuangan sudah tertera dalam RKA-KL.
16. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat? (dalam hal
dukungan komite sekolah)
Jawaban :
Tidak ada, Komite hanya sebagai pendukung.
17. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan?
Jawaban :
Pembukuan seluruhnya diserahkan kepada bendahara dan stafnya.
18. Apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan progam madrasah?
Jawaban :
Iya
19. Apakah pihak madrasah membentuk penanggungjawab dalam setiap kegiatan
progam sekolah? Siapa?
Jawaban :
Selalu ada yang bertanggung jawab biasanya wakil bidang tersebut
yang bertindak sebagai penanggung jawab.
20. Siapa saja pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan madrasah?
Jawaban :
Semua unsure pimpinan tetapi dengan persetujuan PPK (Pejabat
Pembuat Komitmen: TU) dan KPA (Pejabat Pengguna Anggaran)
sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
21. Bagaimana kepala sekolah melakukan pengendalian pengeluaran madrasah sesuai
dengan RAPBS yang sudah dibuat?
Jawaban :
Kepala sekolah sebagai manajer utama, penanggung jawab, dan
pengelola sesuai dengan RKA-KL. Selama ini belum ada bentuk
bentuk pengeluaran yang diluar perencanaan.
22. Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan madrasah?
Jawaban :
Dalam pelaksanaannya kendala terletak pada pencairan anggaran.
Ketika dana itu masih dalam proses pertimbangan atau pembahasan di
DPR.
23. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?
Jawaban :
Dengan penanggulangan dari toko atau penyedia jasa.
24. Bagaimana bentuk evaluasi yang di lakukan?
Jawaban :
Evaluasi dalam dua bentuk ada lisan dan tulisan.
25. Siapa saja yang melakukan evaluasi?
Jawaban :
Para wakil bidang dan kepala madrasah
26. Kapan evaluasi dilakukan?
Jawaban :
Evaluasi dilakukan saat berjalan dan akhir program sekolah atau
kegaitan-kegaitan yang terselenggara
27. Apakah setiap penyelenggaraan progam madrasah selalu dilakukan evaluasi?
Jawaban :
Selalu, bidang terkait yang menyelengarakan program
28. Apa tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan?
Jawaban :
Tindak lanjut evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk bulan-bulan
selanjutnya
29. Bagaimana peran kepala sekolah dalam hal mengevaluasi?
Jawaban :
Kepala madrasah selalu mengontrol lewat laporan-laporan keuangan
dan laporan rutin dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
30. Apakah ada evaluator yang berasal dari eksternal madrasah?
Jawaban :
Ada
31. Siapa saja pihak eksternal tersebut?
Jawaban :
Pengawas dari Kemenag, BPK, Kanwil dan pusat.
32. Seperti apa pelaksanaan atau prosedur yang dilakukan pihak eksternal?
Jawaban :
Pengawas dari Kemenag biasanya lebih sering mengontrol atau
mengawasi kegiatan KBM, mengenai keuangan bentuknya aplikasi
yang disebut dengan MPA (Manajemen Profesional Association)
33. Kapan saja pihak eksternal melaksanakan evaluator?
Jawaban :
Setiap 6 bulan atau setahun sekali
34. Kepada siapa pertanggungjawaban keuangan madrasah dilaporkan ?
Jawaban :
Kementerian Keuangan
35. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan madrasah?
Jawaban :
Bentuknya berupa laporan seperti laporan rutin, laporan keuangan dan
setiap kegiatan yang telah dilaksanakan ada laporan- laporannya.
36. Siapa saja yang ikut bertanggung jawab?
Jawaban :
Kepala Madrasah, wakil-wakil bidang dan bendahara.
37. Kepada siapa saja dipertanggungjawabkan?
Jawaban :
Pertanggungjawaban ke Kementerian Keuangan dan KPPN.
38. Seperti apa bentuk transparansi laporan keuangan tersebut?
Jawaban :
Transparansi dalam bentuk laporan-laporan, setiap pengeluaran selalu
dipantau oleh kanwil dan irjen. Laporan tersebut disebut dengan
LAKIP (Laporan Administrasi Keuangan) dan MPA (Manajemen
Profesional Association) yang berbentuk aplikasi yang terintegrasi
dengan pusat.
Kepala Urusan Tata Usaha MAN Insan Cendekia Serpong
Urip Mulyono
2. Bendahara MAN Insan Cendekia Serpong [04/06/14]
Interviewer : Dewi Arianti
Interviewee : Jamingan
1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah?
Jawaban :
Sistem perencanaan madrasah sesuai dengan DIPA (Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran). Perencanaan dimulai dari membuat
DIPA/pagu sementara yang dibuat oleh oleh tim keuangan madrasah.
DIPA/pagu sementara berisi program atau kegiatan yang telah dibuat
oleh satuan kerja yaitu MAN Insan Cendekia Serpong.
2. Kapan dilakukan perencanaan keuangan?
Jawaban :
Perencanaan menunggu instruksi Kementerian Agama. Dari
Kementerian untuk penyusunan pagu (nilai rupiah yang ada di DIPA)
melalui Kanwil (Kantor Wilayah) biasanya mulai dilaksanakan
perencanaan pada bulan April untuk rencana di tahun anggaran yang
akan berjalan. Bentuk perencanaan awal ini disebut dengan pagu atau
DIPA sementara, setelah itu dikaji oleh Kementerian Agama, jika
sesuai barulah proses selanjutnya ada pada Kementerian Keuangan.
Setelah itu barulah keluar DIPA untuk masing-masing satuan kerja
yaitu MAN Insan Cendekia Serpong.
3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan tersebut?
Jawaban :
1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Kepala Madrasah ,
2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kepala Tata Usaha,
3. Tim penyusun anggaran yang ditunjuk oleh KPA sebanyak 4
orang dan selalu berbeda orang setiap tahun anggarannya.
4. Bagaimana proses perencanaan keuangan?
Jawaban :
MAN Insan Cendekia merupakan satuan kerja, dari segi keuangan
MAN Insan Cendekia menggunakan DIPA. Semua kementerian atau
lembaga pemerintah menggunakan DIPA, termasuk MAN Insan
Cendekia Serpong.
Proses perencanaan dimulai pada awal sebelum tahun pelajaran
dimulai biasanya sudah dipersiapkan pada bulan April, Tim
manajemen keuangan madrasah yang terdiri dari KPA, PPK dan tim
penyusun mulai menganalisa kegiatan yang akan diselenggarakan
dalam program beserta kebutuhan anggaran yang diperlukan.
Perencanaan ini disebut sebagai DIPA/pagu sementara. Setelah
DIPA/pagu sementara ini telah dibuat maka proses selanjutnya
dilakukan pengkajian oleh Kementerian Agama apabila sesuai maka
tahap selanjutnya diajukan ke Kementerian Keuangan apabila
disetujui barulah keluar DIPA. Penyetujuan dilakukan oleh Dirjen
Anggaran dari Kementerian Keuangan.
DIPA adalah pagu anggaran yang boleh untuk dikelola. Dalam DIPA
tersebut memuat nilai rupiah yang boleh dipergunakan oleh lembaga
tersebut. Penggunaaanya tidak boleh melebihi dari ketentuan yang
sudah ditetapkan namun diperbolehkan kurang dari ketentuan DIPA
tersebut.
5. Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan?
Jawaban :
Dari hasil perencanaan tersebut dihasilkan DIPA sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan dan program madrasah. DIPA dibagi lagi
menjadi RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga)
dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan).
RKA-KL sudah direncanakan sejak awal, tidak bisa mengubah mata
anggaran (akun). Setelah itu pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
yang tertera di DIPA dan masuk dalam bentuk RKA-KL. Dalam
RKA-KL tersebut memuat untuk beberapa pos kegiatan sesuai dengan
mata anggaran. Contohnya mata anggaran dalam pemerintah yang
disebut sebagai Akun. Dalam RKA-KL terdapat beberapa akun yang
digunakan sebagai pedoman pengisian DIPA.
POK atau yang disebut lembar kerja memuat rentetan kegiatan secara
lebih jelas dan detail. Penggunaanya sama, RKA-KL memuat dua
digit akun sedangkan POK enam digit akun. RKA-KL dan POK
penggunaan dan isinya sama dan bentuknya berupa aplikasi. Aplikasi
ini dibuat oleh kementerian keuangan satker sebagai pelaksana. Tidak
ada perbedaan sama-sama turunan dari DIPA. Penggunaanya lebih
mudah POK karena untuk meminimalisir kesalahan lebih kecil.
6. Apa pertimbangan dalam penyusunan keuangan?
Jawaban :
1. Pertimbangannya berasal Renstra (Rencana Strategis),
2. Program Madrasah yang terbagi atas program Siswa dan Lembaga,
3. Analisis strategic eksternal.
7. Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan?
Jawaban :
Tidak terkendala dalam proses penyusunan ini, namun kendala terjadi
ketika setelah dikirim pengajuan dalam bentuk program.
Kendala lain kadang-kadang pengajuan tidak sesuai dengan akun yang
tertera.
8. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?
Jawaban :
Kegiatan atau program yang tidak disetujui kemudian kami
pindahtangankan kepada komite sekolah, agar komite sekolah
mengelola dan menyediakan anggaran yang diperlukan dalam
kegiatan tersebut secara mandiri.
Mengatasi perubahan akun dengan merubah akun tersebut atau revisi
sesuai dengan yang sudah tertera karena akan melalui pross
pengkajian.
9. Berpedoman pada apakah penyusunan dilakukan?
Jawaban :
1. Berpedoman pada PMK (Peraturan Menteri Keuangan),
2. PMA (Peraturan Menteri Agama),
3. Perdirjen (Peraturan Direktorat Jenderal) Agama dan Keuangan,
dan Peraturan-peraturan baru yang terkait.
10. Darimana sumber keuangan di madrasah?
Jawaban :
Sumber awal berasal dari APBN (Anggaran Pemerintah dan Belanja
Negara) yang kemudian tertuang dalam DIPA (Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran)
11. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan madrasah?
Jawaban :
Untuk mendapatkan pencairan dana DIPA. Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara (BUN) mengkuasakan kepada KPPN
(Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebagai kantor yang
ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran/pencairan dana.
Satuan kerja yaitu MAN Insan Cendekia Serpong mengajukan SPP
(Surat Perintah Pembayaran) kepada KPPN (Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara) sesuai dengan perencanaan yang tertera
dalam POK dan RKA-KL.
Cara pengajuan ke KPPN melalui:
a. Uang Persediaan yaitu uang yang bisa digunakan oleh satker untuk
membiayai kegiatan operasional lembaga.
Setiap satker dibatasi tiga orang untuk bisa melakukan transaksi
untuk penyerahan SPM dan pengambilan SP2D dan dilaporkan
kembali ke KPPN. Laporan tersebut direkonsiliasi verifikasi antara
satker dengan KPPN setiap bulan antara tanggal 1 sampai 10
untuk mengakurkan SPM. SPM yang diajukan satker sudah
diterima KPPN, dan KPPN sudah mengeluarkan SP2D dan sudah
diterima satker melalui aplikasi yang disebut dengan SAKPA
(Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran).
12. Seperti apa bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah?
Jawaban :
Bentuk pembukuan secara umum sama. Bentuknya terdapat:
Buku Kas Umum (BKU) dan.
Buku Pembantu:
Uang Persediaan,Uang Muka
Namun mulai tahun ini ada pembukuan yang terintegrasi dengan SPM
melalui aplikasi, yaitu aplikasi SILABI (Sistem Laporan Bendahara
Instansi).
13. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut?
Jawaban :
Alokasi sumber keuangan sesuai dengan program yang dibuat oleh
satker (Satuan Kerja). Dalam hal ini pada MAN Insan Cendekia sesuai
dengan RKA-KL yang sudah dibuat dan Waka (Wakil-wakil Bidang)
sebagai pelaksana.
14. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan?
Jawaban :
Penyusunan sudah tertera pada RKA-KL dan POK.
15. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat? (dalam hal
dukungan komite sekolah)
Jawaban:
Tidak ada
16. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan?
Jawaban :
Tim keuangan yaitu Bendahara, dan staf bendahara.
17. Apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan progam madrasah?
Jawaban :
Iya, Selalu sesuai dengan program yang telah direncanakan, dan tidak
bisa keluar dari perencanaan yang telah dibuat tadi, maka dari itu
perencanaan yang dilakukan sangat detail dan rinci.
18. Apakah pihak madrasah membentuk penanggungjawab dalam setiap kegiatan
progam sekolah? Siapa?
Jawaban :
Iya, selalu ada penanggung jawab pada setiap program madrasah
maupun kegiatan.
19. Siapa saja pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan madrasah?
Jawaban :
Dalam hal ini kami tidak berbicara orang atau pihak tertentu yang
diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Yang jelas apa yang menjadi
kebutuhan yang sudah tertuang dalam perencanaan awal itu boleh
menggunakan baik itu guru atau pegawai yang terlibat dalam satu
kegiatan sesuai dengan satu kegiatan yang sudah terbentuk dalam
kepanitiaan.
20. Bagaimana kepala sekolah melakukan pengendalian pengeluaran madrasah sesuai
dengan RAPBS yang sudah dibuat?
Jawaban :
Pengendalian dalam bentuk RAB (Rencana Anggaran Belanja) di
masing-masing kegiatan. Harus menggunakan RAB untuk pengajuan
baik itu untuk pengajuan belanja bahan, honor dan lain-lain. Karena
pengajuan RAB nanti dari bidang misalkan dari satu kegiatan masuk
ke bendahara dicek benar atau tidak sesuai dengan perencanaan POK,
jika sesuai dijalankan jika tidak ditolak. Tim keuangan sebagai
patokan atau dasar, tidak ada toleransi apabila tidak sesuai dan perlu
diperbaiki dulu.
21. Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan madrasah?
Jawaban :
Kesalahan RAB yang tertera pada akun maupun uraiannya.
22. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?
Jawaban :
Mengatasi menggunakan Karwas (Kartu pengawas untuk penggunaan
anggaran setelah kegiatan). Tidak semua satuan kerja memiliki
karwas. Karwas digunakan untuk pengawasan penggunaan anggaran
setelah selesainya kegiatan. Sebagai tanda pengingat bentuknya bukan
kartu tetapi ada dalam komputer yang berbentuk Microsoft excel.
23. Bagaimana bentuk evaluasi yang di lakukan?
Jawaban :
Capaian hasil dari kegiatan (setelah kegiatan), Setelah kegiatan
keseluruhan pihak yang terlibat melakukan evaluasi.
Serta Kepala Madrasah melakukan evalusi keseluruhan melalui rapat
koordinasi, apabila sifatnya darurat maka evaluasi dalam bentuk
pemanggilan secara khusus.
24. Siapa saja yang melakukan evaluasi?
Jawaban:
Kepala Madrasah, Koordinator pelaksana, dan guru-guru bidang studi.
25. Kapan evaluasi dilakukan?
Jawaban :
Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai.
26. Apakah setiap penyelenggaraan progam madrasah selalu dilakukan evaluasi?
Jawaban :
Iya selalu ada evaluasi.
27. Apa tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan?
Jawaban :
Tindak lanjut berupa perbaikan, jika sudah baik maka dipertahankan
dan ditingkatkan.
28. Bagaimana peran kepala sekolah dalam hal mengevaluasi?
Jawaban :
Dalam mengevaluasi kepala sekolah berperan sebagai KPA yang
bertanggung jawab untuk penggunaan anggaran. Secara umum tetap
melakukan supervisi atau penilaian, bertindak sebagai korektor.
Mengawasi dan memonitor penyelengaraan suatu kegiatan.
29. Apakah ada evaluator yang berasal dari eksternal madrasah?
Jawaban :
Ada
30. Siapa saja pihak eksternal tersebut?
Jawaban :
1. Kanwil Kemenag Provinsi,
2. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),
3. BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan),
4. dan Irjen (Inspektorat Jenderal)
31. Seperti apa pelaksanaan atau prosedur yang dilakukan pihak eksternal?
Jawaban :
Kanwil Kemenag Provinsi melakukan evaluasi dan sekaligus
pembinaaan.
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas
Keuangan Pembangunan), dan Irjen melihat anggaran yang dimiliki
sesuai atau tidak dengan pelaksanaan apakah sesuai dengan aturan-
aturan yang diberlakukan, meninjau sistem pengadaan, mengecek
berkas- berkas dan dokumen yang terkait dan melakukan audit
keseluruhan
32. Kapan saja pihak eksternal melaksanakan evaluator?
Jawaban :
Waktu tidak bisa ditentukan, tidak menentu tahun lalu ada di sekitar
bulan Agustus atau akhir tahun anggaran selesai, tidak bisa diprediksi.
33. Kepada siapa pertanggungjawaban keuangan madrasah dilaporkan ?
Jawaban :
Masyarakat dan Pemerintah.
34. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan madrasah?
Jawaban :
Masyarakat dilihat dari output siswa, hasil prestasi dan dari kegiatan
kegiatan di luar sebagai output yang sifatnya ke masyarakat.
Pemerintah dalam bentuk pertanggungjawaban dokumen melalui
kanwil.
35. Siapa saja yang ikut bertanggung jawab?
Jawaban :
Bendahara, PPK, KPA dan bagian pengadaan (Tim pengadaan
barang).
36. Kepada siapa saja dipertanggungjawabkan?
Jawaban :
Kepada Masyarakat melalui capaian siswa, karena sepenuhnya
penggunaan anggaran berasal dari APBN.
Kepada Pemerintah melalui dokumen-dokumen dan laporan.
37. Seperti apa bentuk transparansi laporan keuangan tersebut?
Jawaban :
Transparansi dalam bentuk ke masyarakat (Dapat dilihat dari
penggunaan anggaran menghasilkan output siswa yang berprestasi).
Dengan adanya laporan dan dokumen.
Seluruh stakeholder sekolah dapat melihat penggunaan anggaran.
Laporan ke orang tua siswa melalui dokumen dan lisan.
Bendahara MAN Insan Cendekia Serpong
Jamingan
3. Staf Bendahara MAN Insan Cendekia Serpong [21/08/14]
Interviewer : Dewi Arianti
Interviewee : Ibu Ayu Maharani
1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah?
Jawaban:
Dalam hal perencanaan staf bendahara tidak dilibatkan, Tugas staf
bendahara yaitu melakukan pembukuan, dan pelaporan. Dengan
begitu tugasnya lebih banyak terletak pada pelaksanaan
keuangannya. Hal ini karena yang dilibatkan dalam perencanaan
yaitu pengelola keuangan ada yang disebut sebagai KPA yakni
kepala madrasah, PPK yaitu kepala tata usaha, dan dari wakil
bidang-bidang.
2. Darimana sumber keuangan madrasah?
Jawaban:
Sumber keuangan madrasah bersumber dari kas negara (APBN)
3. Seperti apa bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah?
Jawaban:
Terdapat bentuk laporan utama dari kementerian agama seperti
SAKPA, SIMAKBMN, EMPA dan SAI. SAKPA dan BMN
berbentuk buku. EMPA dalam bentuk aplikasi online yang
terhubung ke pusat. Sedangkan buku kas umum memuat semua
yang dicairkan, buku pembantu pajak dan buku kas umum otomatis
tercatat dalam aplikasi SPM.
Untuk penerimaan anggaran, terlebih dahulu dari wakil bidang
mengajukan ke bendahara untuk mencetak SPM, untuk mencetak
SPM maka memasukan data dan jumlah yang diperlukan dan secara
otomatis masuk ke dalam pembukuan kas umum dan pembantu
pajak. Setiap hari melakukan transaksi atas pengajuan- pengajuan
jumlah kotor dan pajaknya tercatat otomatis pada sistem aplikasi
SPM.
4. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut?
Jawaban:
Pengalokasian sesuai dengan RKA-KL. RKA-KL merupakan
rencana awal yang sudah disepakati bersama maka pengalokasian
sudah sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang tertera dalam RKA-
KL.
Bagi yang ingin mencairkan untuk suatu kegiatan maka melakukan
pengajuan ke bendahara, kemudian dicairkan dan langsung
dialokasikan kepada pihak yang berkepentingan dalam kegiatan
tersebut. Apa yang diajukan, dicairkan dan dialokasikan sama
seperti yang tertera dalam RKA-KL. Pengalokasian harus sesuai
dengan RKA-KL.
5. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan?
Jawaban:
Penyusunan dimulai dengan mengajukan ke bendahara dengan
menggunakan bukti kas uang muka melalui bendahara kemudian
melakukan persetujuan terlebih dulu ke KPA dan PPK, apabila
sudah mendapat persetujuan bendahara tinggal mencetak SPM
untuk diajukan ke KPPN.
Tata cara pengajuan SPM adalah dari wakil bidang mengajuan RAB
ke bendahara kemudian bendahara membuat bukti kas, setelah itu
melalui proses persetujuan dari KPA dan PPK. Apabila disetujui
diajukan lagi ke bendahara untuk mencetak SPM dan faktur pajak
barulah proses selanjutnya dilimpahkan kepada KPPN, dari KPPN
apabila sudah diterima maka akan mendapatkan SP2D setelah itu
anggaran dicairkan dan hanya tinggal menunggu proses
pencairannya kemana apakah langsung ke rekening bendahara atau
ke rekanan. Barulah dari wakil bidang tersebut membuat laporan ke
bendahara.
Ada beberapa cara untuk pencairannya ada yang secara langsung
masuk ke rekening yang bersangkutan dan ada yang melalui
rekanan (LS Rekanan). Rekanan adalah pihak ketiga yang
memenuhi kebutuhan pengadaan secara jumlah banyak dan besar.
Rekanan biasanya bekerjasama dengan bidang pengadaan yang
jumlahnya bersifat banyak dan besar seperti unit computer, printer,
kursi-kursi dan sebagainya.
Madrasah menjalin kerjasama kepada beberapa CV dan perusahaan
dalam memenuhi kebutuhan pengadaan terutama sarana dan
prasarana yang dibutuhkan. Terdapat sistem lelang bagi perusahaan
atau CV tersebut. Kemudian apabila sudah menjalin kerjasma
sistem pencairan langsung dibayarkan kepada pihak rekanan
tersebut.
6. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat? (dalam
hal dukungan komite sekolah)
Jawaban:
Tidak ada.
7. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan?
Jawaban:
Bendahara, Staf bendahara. Untuk aplikasi pembukuan SAKPA
dilakukan oleh Pak Jamingan, BMN dilakukan oleh bidang
pengadaan. Buku kas umum dan buku pembantu pajak otomatis
diinput dari aplikasi SPM.
8. Apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan progam madrasah?
Jawaban:
Iya sesuai, karena sudah tertera dalam perencanaan.
9. Apakah pihak madrasah membentuk penanggungjawab dalam setiap kegiatan
progam sekolah? Siapa?
Jawaban:
Pasti ada, Penanggung jawab berasal dari wakil-wakil bidang atau
penanggung jawab kegiatan.
10. Siapa saja pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan madrasah?
Jawaban:
Pihak yang diperbolehkan sesuai penanggung jawab dari kegiatan.
Pihak tersebut harus mengajukan dengan membuat RAB terlebih
dulu. Dalam RAB tertera nama kegiatan, akun, uraian, nominal
serta penanggungjawab. Apabila penanggung jawab sudah
menandatangani RAB tersebut barulah bisa dicairkan.
11. Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan madrasah?
Jawaban:
Kendalanya terletak pada laporan dari wakil bidang-bidang ketika
laporan terlambat maka proses pembukuan mengalami
kebingungan.
12. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?
Jawaban:
Mengatasinya dengan dilakukan rapat.
Staf Bendahara MAN Insan Cendekia Serpong
Ayu Maharani
4. Staf Bendahara MAN Insan Cendekia Serpong [21/08/14]
Interviewer : Dewi Arianti
Interviewee : Bpk. Yayat Supriatna
1. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah?
Jawaban:
Dalam hal perencanaan staf bendahara tidak dilibatkan, ditugaskan
sebagai staf bendahara yang melakukan pembukuan seperti
pengarsipan, melakukan pelayanan di depan untuk melayani
pengajuan, dan terlibat dengan pihak luar seperti KPPN serta
melakukan proses pencairan dan pelaporan.
2. Darimana sumber keuangan madrasah?
Jawaban:
Sumber keuangan madrasah bersumber dari kas negara (APBN)
3. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan madrasah?
Jawaban:
Prosedur sesuai dengan RKA-KL dan harus dihabiskan tapi tidak
boleh melebihi dari yang sudah ditentukan.
4. Seperti apa bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah?
Jawaban:
Dalam pembukuannya terdapat:
a. Buku kas umum, dan
b. Buku pembantu pajak
Terdapat juga bentuk laporan utama dari kementerian agama seperti
SAKPA, SIMAKBMN, MPA dan SAI. SAKPA dan BMN
berbentuk buku. MPA dalam bentuk aplikasi online yang terhubung
ke pusat. Sedangkan buku kas umum dan pembantu pajak otomatis
tercatat dalam aplikasi SPM.
Untuk penerimaan anggaran, terlebih dahulu dari wakil bidang
mengajukan ke bendahara untuk mencetak SPM, untuk mencetak
SPM maka memasukan data dan jumlah yang diperlukan dan secara
otomatis masuk ke dalam pembukuan kas umum dan pembantu
pajak. Setiap hari melakukan transaksi atas pengajuan- pengajuan
jumlah kotor dan pajaknya tercatat otomatis pada sistem aplikasi
SPM.
5. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut?
Jawaban:
Pengalokasian sesuai dengan RKA-KL. RKA-KL merupakan
rencana awal yang sudah disepakati bersama maka pengalokasian
sudah sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang tertera dalam RKA-
KL.
Bagi yang ingin mencairkan untuk suatu kegiatan maka melakukan
pengajuan ke bendahara, kemudian dicairkan dan langsung
dialokasikan kepada pihak tersebut yang berkepentingan dalam
kegiatan tersebut. Apa yang diajukan, dicairkan dan dialokasikan
sama seperti yang tertera dalam RKA-KL. Pengalokasian harus
sesuai dengan RKA-KL.
6. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan?
Jawaban:
Penyusunan dimulai dengan mengajukan ke bendahara dengan
menggunakan bukti kas uang muka melalui bendahara kemudian
melakukan persetujuan terlebih dulu ke KPA dan PPK, apabila
sudah mendapat persetujuan bendahara tinggal mencetak SPM
untuk diajukan ke KPPN.
Ada beberapa cara untuk pencairannya ada yang secara langsung
masuk ke rekening yang bersangkutan dan ada yang melalui
rekanan (LS Rekanan). Rekanan adalah pihak ketiga yang
memenuhi kebutuhan pengadaan secara jumlah banyak dan besar.
Rekanan biasanya bekerjasama dengan bidang pengadaan yang
jumlahnya bersifat banyak dan besar seperti unit computer, printer,
kursi-kursi dan sebagainya.
Madrasah menjalin kerjasama kepada beberapa CV dan perusahaan
dalam memenuhi kebutuhan pengadaan terutama sarana dan
prasarana yang dibutuhkan. Terdapat sistem lelang bagi perusahaan
atau CV tersebut. Kemudian apabila sudah menjalin kerjasma
sistem pencairan langsung dibayarkan kepada pihak rekanan
tersebut.
7. Apakah ada sumber penerimaan lain yang bersumber dari masyarakat? (dalam
hal dukungan komite sekolah)
Jawaban:
Tidak ada.
8. Siapa saja yang terlibat dalam penanganan pembukuan?
Jawaban:
Bendahara, Staf bendahara. Untuk aplikasi pembukuan SAKPA
dilakukan oleh Pak Jamingan, BMN dilakukan oleh bidang
pengadaan. Buku kas umum dan buku pembantu pajak otomatis
diinput dari aplikasi SPM.
9. Apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan progam madrasah?
Jawaban:
Iya sesuai, karena sudah tertera dalam perencanaan.
10. Apakah pihak madrasah membentuk penanggungjawab dalam setiap kegiatan
progam sekolah? Siapa?
Jawaban:
Pasti ada, Penanggung jawab berasal dari wakil-wakil bidang atau
penanggung jawab kegiatan.
11. Siapa saja pihak yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan madrasah?
Jawaban:
Pihak yang diperbolehkan sesuai penanggung jawab dari kegiatan.
Pihak tersebut harus mengajukan dengan membuat RAB terlebih
dulu. Dalam RAB tertera nama kegiatan, akun, uraian, nominal
serta penanggungjawab. Apabila penanggung jawab sudah
menandatangani RAB tersebut barulah bisa dicairkan.
12. Apa saja kendala terkait pelaksanaan keuangan madrasah?
Jawaban:
Kendalanya terletak pada laporan dari wakil bidang-bidang ketika
laporan terlambat maka proses pembukuan mengalami
terhambatnya penyerapan anggaran.
13. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?
Jawaban:
Mengatasinya dengan dilakukan rapat.
Staf Bendahara MAN Insan Cendekia Serpong
Yayat Supriatna
Tabel 3.4
Lembar Pengamatan
No. Uraian Pengamatan Sangat
Baik
Baik Kurang
Baik
Belum
Baik
1. Kepala Madrasah dalam mengatur
tugas Bendahara, Tata Usaha dan
Staf lainnya
1) Mengatur pekerjaan
bendahara sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2) Mengatur pekerjaan tata
usaha sesuai dengan tugas
dan fungsinya
3) Mengatur pekerjaan staf
lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2. Proses pekerjaan bendahara dan
staf bendahara.
1) Bendahara dalam
melakukan proses
perencanaan keuangan
2) Bendahara dalam
melakukan proses
pelaksanaan keuangan
3) Bendahara dalam
melakukan proses evaluasi
dan pertanggungjawaban
Lampiran 3
4) Bendahara dalam
melakukan proses
pelayanan.
5) Staf bendahara dalam
melakukan proses
pengarsipan
6) Staf bendahara dalam
melakukan proses
pelaporan
3. Proses pekerjaan tata usaha
1) Tata usaha dalam
melakukan proses keuangan
2) Kepala Tata usaha dalam
melakukan tugasnya sebaga
PPK
3) Koordinasi dan komunikasi
Kepala Madrasah,
Bendahara dan Tata Usaha
PROFIL SEKOLAH
1. Profil Madrasah
Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
Insan Cendekia Serpong
Alamat : Jl.Cendekia Sektor IX, BSD, Serpong, Kota
Tangerang Selatan- Banten 15310
Telp/Fax : +62 21 756 3578/ +62 21 756 35 82
Website : www.ic.sch.id
Email : [email protected]
Kepala Sekolah : DR. Suwardi,M.Pd.
Luas Tanah : 5,5 hektar
Tahun Berdiri : 1996/1997
2. Sejarah Madrasah
Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas
tinggi dalam penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang
didasari nilai keimanan dan ketakwaan, pada tahun 1996 BPPT
mendirikan SMU Insan Cendekia di Serpong dan di Gorontalo melalui
program penyetaraan IPTEK STEP (Science and Technology Equity
Program) bagi sekolah-sekolah yang berada di lingkungan pondok
pesantren. Pada tahun pelajaran pertama (1996/1997), penerimaan siswa
SMU Insan Cendekia diprioritaskan bagi siswa-siswi SMU/MA kelas satu
dan siswa-siswi lulusan SMP/MTs berprestasi yang berasal dari pondok
pesantren dan sekolah islam lainnya. Akan tetapi, mulai tahun pelajaran
kedua (1997/1998) SMU Insan Cendekia member kesempatan pula
kepada siswa-siswi SLPT umum dan MTs baik negeri maupun swasta.
Lampiran 4
Sejak tahun pelajaran 2000/2001 SMU Insan Cendekia baik yang
berada di Serpong maupun di Gorontalo dilimpahkan pengelolaannya oleh
BPPT kepada Departemen Agama RI. Untuk tetap mempertahankan ciri
khas penguasaan IPTEK dan IMTAK, maka dalam pengelolaan dan
pembinaannya Departemen Agama dan BPPT terus melakukan kerjasama.
Selanjutnya nama SMU Insan Cendekia ditransformasikan menjadi
Madrasah Aliyah Insan Cendekia dengan tanpa mengurangi dan
mengubah sistem pengajaran secara keseluruhan yang telah berjalan
selama ini. Pada tahun 2001, dengan SK Menteri Agama RI, Nomor 490
Tahun 2001 Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong berubah menjadi
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Serpong.
3. Visi, Misi,Target Pencapaian, Motto dan Strategi Madrasah
Visi
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam
keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Misi
a. Menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai daya juang
tinggi, kreatif, inovatif dan mempunyai landasan iman dan
takwa yang kuat.
b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan professional
tenaga pendidik dan kependidikan sesuai perkembangan dunia
pendidikan.
c. Menjadikan MAN Insan Cendekia sebagai sekolah/madrasah
model dalam pengembangan pengajaran IPTEK dan IMTAK
bagi lembaga pendidikan lainnya.
Target Pencapaian Madrasah
Diterimanya lulusan MAN Insan Cendekia di perguruan tinggi
yang berkualitas baik di dalam maupun di luar negeri lebih dari
90% setiap tahun. Diperolehnya prestasi akademik yang baik bagi
alumni MAN Insan Cendekia selama menempuh pendidikan di
perguruan tinggi. Terciptanya kehidupan religious di lingkungan
madrasah yang diperlihatkan dengan perilaku ikhlas, mandiri,
sederhana, ukhuwah, dan bebas berkreasi.
Motto Madrasah
Prestasi,Mandiri dan Islami
Strategi Madrasah
a. Menjaring calon siswa sebagai input dari lulusan MTs, SLTP
Islam, dan SLTP umum Negeri/ Swasta lainnya melalui seleksi
yang terbuka, adil, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Tes Psikologi
- Tes Potensi Akademik (Akademik, Fisika, Biologi, Bahasa
Inggris, Bahasa Indonesia, Pend.Agama Islam,
Kemampuan baca tulis Al-Quran)
- Tes Kesehatan dan Wawancara
b. Mengembangkan proses pembelajaran yang diarahkan pada
penguasaan “basic knowledge of science and technology” dan
“Leadership life skill” atas dasar “Asah, Asuh, Asih dan
Ajrih”.
c. Menyiapkan tenaga pendidik yang professional dengan
menerapkan “Merit System” dalam bidang kesejahteraannya.
d. Menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung
penguasaan “basic knowledge of science and technology”.
e. Mengadakan kerjasama pendidikan dengan berbagai pihak
terkait baik di dalam maupun di luar negeri.
f. Mengadakan pelatihan berkala bagi guru dan karyawan.
g. Memberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal S2 baik
di dalam maupun di luar negeri.
h. Menyediakan perpustakaan yang memadai.
i. Melakukan studi banding ke sekolah atau lembaga lain.
j. Memberikan wawasan IPTEK (tentang penerapan pelajaran
MAFIKIB) bagi guru dan siswa secara periodik.
4. Tenaga Pendidik dan Kependidikan
a. Tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan minimal S1 (38
orang)
b. Tenaga kependidikan:
1) Pembina Asrama (6 orang)
2) Tata Usaha (16 orang)
3) Laboran (4 orang)
4) Pengelola Perpustakaan (3 orang)
5) Perawat dan ahli gizi (4 orang)
6) Dokter (2 orang)
c. Tenaga keamanan dan tenaga kebersihan (17 orang). Tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan tersebut diseleksi melalui proses seleksi yang
terbuka, adil, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Fasilitas Madrasah
Fasilitas pendidikan terdiri dari 19 unit gedung permanen di atas tanah
seluas 5,5 hektar yang terdiri dari:
a. Masjid (dua lantai) dengan kapasitas 500 jamaah.
b. Gedung Administrasi (dua lantai).
c. Ruang belajar ber-AC terdiri 15 kelas dengan kapasitas 24 siswa tiap
kelas.
d. Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, TIK (masing-masing dua ruang),
Lab.Bahasa, Lab.Visual dan Lab.Komputer (masing-masing satu
ruang dengan kapasitas 24 siswa).
e. Laboratorium komputer bagi guru.
f. Laboratorium TIK 2 lantai (dilengkapi 50 komputer yang terhubung
dengan internet)
g. Ruang perpustakaan dengan „sistem otomasi‟ dan sistem perpustakaan
digital (digital library) dilengkapi dengan fasilitas internet dan televisi
berlangganan.
h. Gedung serbaguna, kapasitas 500 orang.
i. Dua unit asrama putra dengan kapasitas 185 orang. Masing-masing
kamar terdiri dari 4 tempat tidur, 4 lemari, 4 meja belajar dan 2 kamar
mandi.
j. Dua asrama putri dengan kapasitas 185 orang. Masing-masing kamar
terdiri dari 4 tempat tidur, 4 lemari, 4 meja belajar dan 2 kamar mandi.
k. Asrama guru terdiri dari 2 lantai.
l. Gedung pelatihan 2 lantai.
m. Rumah dinas kepala madrasah, para wakil kepala madrasah, guru-guru
dan pembina asrama.
n. Poliklinik umum dan gigi.
o. Kantin dengan kapasitas 375 orang.
p. Sarana Olahraga (lapangan sepak bola, basket, bola voli, tenis meja
dan bulu tangkis).
6. Prestasi Madrasah
MAN Insan Cendekia Serpong setiap tahun meluluskan siswanya
dengan rata-rata nilai yang diraih dalam Ujian Nasional ( UN) dengan
grade A. Disamping itu MAN Insan Cendekia Serpong aktif mengikuti
kegiatan lomba, baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan
internasional. Berikut data prestasi siswa di Olimpiade Sains Nasional.
Tabel 4.1
Prestasi Siswa Nasional
No. Prestasi Siswa di Olimpiade Sains Nasional Tahun
Pelajaran
1. Medali Emas OSN Bidang Fisika 2002
2. Medali Perunggu OSN Bidang Kimia 2005
3. Medali Perunggu Bidang Astronomi 2005
4. Medali Perak OSN Bidang Matematika 2005
5. Medali Emas OSN Bidang Komputer 2006
6. Medali Perak dan Perunggu CSN Bidang Kimia 2006
7. Medali Perak OSN Bidang Fisika 2006
8. Medali Perak OSN Bidang Biologi 2007
9. Medali Perak OSN Bidang Komputer 2007
10. Medali Perunggu OSN Bidang Astronomi 2007
11. Medali Perunggu OSN Bidang Biologi 2007
12. The Best Teori OSN Bidang Biologi 2007
13. Medali Perak OSN Bidang Astronomi 2008
14. Medali Perak OSN Bidang Astronomi 2008
15. Medali Perak OSN Bidang Ekonomi 2008
16. Medali Perak OSN Bidang Ekonomi (2 Buah) 2009
17. Medali Perak OSN Bidang Astronomi 2009
18. Medali Perak OSN Bidang Biologi 2009
19. Medali Perak OSN Bidang Kebumian 2009
20. Medali Perunggu OSN Bidang Astronomi 2009
21. Medali Perunggu OSN Bidang Biologi 2009
22. Medali Perunggu Bidang Matematika 2009
23. Medali Perunggu OSN Bidang Biologi 2009
24. Medali Perunggu OSN Bidang Kebumian 2009
Berikut data Prestasi siswa di Olimpiade Sains Internasional.
Tabel 4.2
Prestasi Siswa Internasional
No. Prestasi Siswa di Olimpiade Sains Internasional Tahun Pelajaran
1. Peserta Olimpiade Kimia Denmark 2001
2. Medali Emas Olimpiade Fisika Bali 2002
3. Medali Perak Olimpiade Biologi Kanada 2007
4. Peserta Karantina Olimpiade Astronomi 2009
5. Peserta Karantina Olimpiade Astronomi 2010
6. Peserta Karantina Olimpiade Biologi 2010
7. Peserta Karantina Olimpiade Kebumian 2010
7. Sebaran Alumni
Sebaran alumni SMU/MA Insan Cendekia Serpong mulai dari lulusan
angkatan I (1997/1998) sampai dengan lulusan angkatan XI (2008/2009):
Tabel 4.3
Sebaran Alumni
No. Universitas 1998-2008 2009 Jumlah %
1. ITB 278 55 333 34,54
2. UGM 166 21 187 19,40
3. UI 130 22 152 13,77
4. UNPAD 57 2 59 6,12
5. Lain-lain 141 9 150 15,56
6. SWASTA 38 0 38 3,94
7. Overseas University
Japan 16 1 17 1,76
Malaysia 7 0 7 0,73
Germany 7 0 7 0,73
Egypt 4 0 4 0,41
United States 3 0 3 0,31
Korea 2 0 2 0,21
Russia 1 0 1 0,10
Australia 1 0 1 0,10
Singapore 3 0 3 0,31
TOTAL 854 110 964
DATA TENAGA PENDIDIK
MAN Insan Cendekia Serpong
No. Nama Jabatan/ Tugas Alamat 1. Suwardi,M.Pd. Kepala Madrasah Blitar, 7 Agustus 1968
Rumah Dinas Kepala
Madrasah
HP: 0813 5613 2002
2. Urip Mulyono Kepala Urusan Tata
Usaha
Pemalang, 7 Mei 1966
Jl. Pelabuhan Ratu 48 Rt
017/04 Suradita, Cisauk,
Tangsel
HP: 0857 1855 2066
3. Ahmad Imam Satria,
M.Hum.
Wakamad Bidang
Kesiswaan
Guru Bhs. Inggris
Jakarta, 17 Januari 1977
Rumah Dinas Guru
HP: 0812 9844 237
4. Drs. Kris Djuli
Wahono
Wakamad Sarana &
Prasarana
Guru Olah raga
Jakarta, 12 Juli 1966
Rumah Dinas Guru
HP: 0813 11 409 940
5. Pahrurroji M.
Bukhori, M.A.
Wakamad
Keasramaan
Pembina Asrama
Putra
Bogor, 12 April 1976
Rumah Dinas Guru
HP: 0815 922 5036
6. Fiestyo Agung
Prabowo,M.P.Fis
Wakamad Humas
Guru Fisika
Jakarta, 6 Juli 1978
Rumah Dinas Guru
HP: 0815 877 9427
7. Dra. Persahini Sidik,
M.Si.
Wakamad
Kurikulum
Guru Biologi
Jakarta, 17 Mei 1964
Jl. Pakis III Blok i.2/5 Sektor
1.7 BSD
HP: O816 955 892
8. Dra. Renelita
Artati,M.Si.
Guru Biologi Jakarta, 14 Maret 1965
Jl. Tanjung 1 Blok i.2/13
Sektor 1.1 BSD
HP: 0816 4848 661
9. Drs. Japar,M.P.Kim Guru Kimia Ponorogo, 22 April 1967
Rumah Dinas Guru
HP: 0812 815 9970
10. Ir. Elly Haswani,
M.Pd.
Guru Fisika Aromantai, 16 September
1966
Rumah Dinas Guru
HP: 0852 1615 0062
Lampiran 5
11. Dra. Sartini
Subaryatun, M.Pd.
Guru Kimia Yogyakarta, 5 April 1967
Jl. Perkici XI EB 2/27 Sektor
5 Bintaro Jaya
HP: 0812 815 9985
12. Dra. Sri Hartini Guru Ekonomi Kudus, 29 Mei 1967
Taman Sari Bukit Damai, C.3
no.30 Curug Gunung Sindur
HP: 0813 1562 2623
13. Dra. Nurhayati, M.Pd. Guru Geografi Bogor, 4 Oktober 1967
Taman Sari Bukit Damai, C.3
no.29 Curug Gunung Sindur
HP: 0813 1121 4682
14. Dra. Fatri Amida Guru Ekonomi Bukit tinggi, 12 Oktober 1967
Rumah Dinas Guru
HP: 0815 992 1455
15. Dra. Yelnita Nova Guru Fiqih Payakumbuh, 10 November
1968
Rumah Dinas Guru
HP: 0813 9006 3424
16. Drs. Nuryanto Guru Fisika Tulung Agung, 11 Mei 1968
Serpong City Pradise, E.9
No.51-52, Tangsel
HP: 0857 1451 0095
17. Tubagus Sedyayunta,
MMSI
Guru TIK Magetan, 30 Desember 1968
Taman Sari Bukit Damai, C.3
no.29 Curug Gunung Sindur
HP: 0813 1988 3068
18. Dra. Rini Kristianti Guru Bimbingan
Konseling
Bandung, 21 Juni 1968
Serpong City Pradise, E.1
No.10, Tangsel
HP: 0812 9686 548
19. Susi
Pawartiningtyas,S.Pd.
Guru Kimia Jombang, 26 Agustus 1969
Rumah Dinas Guru
HP: 0852 1876 1666
20. Kusen,M.Pd Guru Bahasa
Indonesia
Cirebon, 28 Juni 1969
Rumah Dinas Guru
HP: 0818 0707 9660
21. M. Bahrul Ulum,Lc. Guru Bahasa Arab Jakarta, 15 Agustus 1969
Jl. Cilamaya Raya 47 Rt
11/04 Perum Suradita,
Cisauk, Tangerang
HP: 0818 477 837
22. Etty Poejiastuti, S.si Guru Biologi Surabaya, 5 Mei 1970
Serpong City Pradise, E.9
No.51-52, Tangsel
HP: 0857 1451 0096
23. Gustinefa, M.Pd. Guru Bahasa Inggris Dumai, 4 Agustus 1972
Amarapura Blok B.2 No. 24
Kademangan Setu Tangsel
HP: 0813 100 55 709
24. Yuna Puteri
Kadarisman, S.S
Guru Bahasa Inggris Ngawi, 19 Maret 1980
Mutiara Sentosa, Blok F no.1
Pasir Putih Depok
HP: 0815 831 2254
25. Eneng Uswatun
Hasanah, M.Pd.
Guru Bahasa Inggris Pandeglang, 10 Agustus 1984
Bukit Dago, Blok E. 15 no.7
Rawakalong Bogor
HP: 0818 199 684
26. Abdul Jalil,MA. Guru Quran Hadist Nganjuk, 1 Januari 1973
Jl. Cisauk Raya No.10 Rt
03/05 Cisauk Girang Tangsel.
HP: 0813 1457 9001
27. Rapiq, S.S. Guru Bahasa
Indonesia
Bogor, 20 November 1974
Taman Sari Bukit Damai, C.3
no.37 Curug Gunung Sindur
HP: 0857 8075 3235
28. Ipik Ernaka,M.Hum. Guru Sejarah Kuningan, 6 Desember 1974
Pondok Mutiara Sasak
Panjang Blok E2 No.5 Tajur
Halang Bogor
HP: 0819 3261 6920
29. Away Baidhowy,MA Guru Aqidah Akhlak Jakarta, 10 Mei 1972
Batan Indah, Blok J 31
Serpong
HP: 08180 8888 345
30. Muhammad
Ihsanuddin,M.Hum.
Guru SKI/Ketua
UPT Perpustakaan
Panangkalan, 7 Februari 1970
Telaga Kahuripan,
Candraloka AA.6/3 Parung
Bogor
HP: 0812 9616 338
31. Rita Suzana,M.P,Mat. Guru Matematika Manggar Belitung, 17 Juni
1971
BSD sector XII-2 Blok H.5
No. 1 Serpong
HP: 0812 9601 675
32. Darno Raharjo,S.Pd. Guru Matematika Brebes, 28 April 1980
Jl. Raya Serpong Rt. 01/04
No.32
HP: 0813 1025 5353
33. Siti Sofiatun, S.Si. Guru Matematika Jakarta, 8 November 1976
Rumah Dinas Guru
HP: 0818 0785 8090
34. Hilman Setiawan,S.Si Guru Fisika Jakarta, 3 September 1972
Puri Serpong 2, Blok D.1/29
Tangsel
HP: 0813 1441 2086
35. Deni Samsudin
Permana, S,Pd.
Guru Kimia Bandung, 28 April 1978
Perum Villa Tekno Blok C
no.1 Rt 07/03 Kademangan
Tangsel
HP: 0857 1828 6826
36. Metig Dwi
Wahyuni,S.Si
Guru Biologi Jakarta, 16 Oktober 1981
Rumah Dinas Guru
HP: 0856 8585 619
37. Tina Yulistania,S.Pd Guru Biologi Bandung, 30 Oktober 1981
Rumah Dinas Guru
HP: 0812 2322 214
38. Erwin Supriatna,S.Pd. Guru Sejarah Bandung, 31 Maret 1984
Rumah Dinas Guru
HP: 0813 2137 4105
39. Arthi Riyani
Kurniawati.S.Si.
Guru Matematika Sleman, 17 Oktober 1982
Rumah Dinas Guru
HP: 0878 3810 2526
40. Diah Ayuningtyas.
S.Si
Guru Matematika Lampung, 6 Maret 1987
Jl. Purnawarman Raya,
Purnawarman Residence No.6
Pisangan Ciputat Timur
HP: 0856 1150 190
41. Muhammad
Zaenuri,Lc.
Guru Bahasa Arab Kudus, 11 Maret 1981
Rumah Dinas Guru
HP: 0812 8439 4324
42. Eka Retnosari, S.Pd. Guru Bahasa
Indonesia
Bandung, 20 Juli 1984
Rumah Dinas Guru
HP: 08180 9210 110
43. Yus Kusnandar,S.Pd. Guru PKn Bandung, 29 September 1985
Rumah Dinas Guru
HP: 0852 2173 9162
44. Tri Haryanto,S.Pd. Guru Geografi Jakarta, 28 Februari 1983
Rumah Dinas Guru
HP: 0856 1950 943
45. Atmira Satya
Mahardika,S.Pd.
Guru Sosiologi Sukoharjo, 7 Mei 1988
Rumah Dinas Guru
HP: 0856 4726 2896
46. Chairul Huda, S.Ag. Pembina Asrama
Putra/Guru PAI
Rembang, 27 Mei 1972
Rumah Dinas Guru
HP: 0813 1103 8208
47. Evi Siti Fauziah,
S.Ag.
Pembina Asrama
Putri/Guru SKI
Bandung, 13 Oktober 1971
Rumah Dinas Guru
HP: 0813 1638 3235
48. Kusdiniyah,S.Ag. Pembina Asrama
Putri/Guru Akidah
Akhlak
Jakarta, 15 April 1977
Rumah Dinas Guru
HP: 0816 1183 225
49. Eva Novita, MA. Pembina Asrama
Putri/Guru Bahasa
Arab
Tangerang, 20 Nopember
1978
Rumah Dinas Guru
HP: 0812 2281 0651
50. Mashuri, M. Th. I. Guru Agama Blitar, 1 Maret 1966
Rumah Dinas Guru
DATA TENAGA KEPENDIDIKAN
MAN Insan Cendekia Serpong
No. Nama Jabatan/Tugas Alamat
1. Muhammad Syahril Pelaksana
Ketatausahaan
Bogor, 3 Juni 1977
Griya Serpong Asri, Blok
Anyelir 8 No. 11 Cisauk
HP: 0817 9936 779
2. Nastiti Nurhartini,
A.Md.
Laboran Kimia Subang, 20 September 1974
Serpong City Paradise, Blok
E3 no.35 Tangsel
HP: 0815 813 1081
3. Imron,S.Kom. Laboran Fisika Jakarta, 31 Maret 1983
HP: 0815 8545 5237
4. Muzdalifah Perawat Tangerang, 5 April 1981
Jl. Cisauk Raya No.10 Rt
03/05 Cisauk Girang
Tangsel
HP: 0813 1401 6081
5. Sari Puspa Perawat Griya Serpong Asri Blok
Dahlia 9 Np.5 Cisauk
HP: 0817 791 875
6. Puji Lestari Perawat Margomulyo, 20 Oktober
1986
Asrama Gedung G
HP: 0821 2573 2694
7. Bayu Agung Nugroho Perawat Lampung, 28 Maret 1987
Asrama Gedung G
Lampiran 6
HP: 0856 2545 755
8. Nurfitriyani Staf Perpustakaan Bogor, 9 Juli 1983
Villa Dago Tol Blok F4
No.5 Sarua Ciputat
HP: 0813 8839 2781
9. Arieni Delia Sari Staf Perpustakaan Bogor, 2 Januari 1985
Jl. Harapan Rt 03/03 No.6
Kampung Kekupu Depok
HP: 0856 9166 5915
10. Suyitno Pelaksana
Ketatausahaan
Pacitan, 7 November 1961
Jl. Sunan Kalijaga No.15 Rt
001/10 Larangan Indah
Tangerang
HP: 0813 9881 3028
11. Weka Aditia Bakti Pelaksana
Ketatausahaan
Jakarta, 20 September 1985
Ciater Barat No. 30 Rt
01/011 Serpong Tangsel
HP: 021 7588 4381
12. Jamingan Pelaksana
Ketatausahaan
Jl. Baru LUK blok M5 Rt
05/07 Bakti Jaya Setu
Tangsel
HP: 0852 1610 1070
13. Mubin Saragih Pelaksana
Ketatausahaan
Tambun, 21 Desember 1963
Kp. Buaran Rt 03/06 Buaran
Serpong Tangsel
HP: 0812 8020 5340
14. Pujiman Pelaksana Munggangsari, 15 Februari
1969
Kp. Buaran Rt 01/03
Serpong Tangsel
HP: 0812 8854 205
15. Hartamto Pelaksana Pekuncen, 8 Maret 1966
Bukit Dago Blok F7/No.3
Rawa Kalong Bogor
HP: 0812 1914 9982
16. Khusnul Rinalistanti Pelaksana Cilacap. 5 April 1976
Ciater Raya No.48 Rt 01/06
Ciater BSD
HP: 0813 8912 2720
17. Iwanto Pelaksana
Ketatausahaan
Kp. Kedokan Rt 010/02
Desa Cibogo Cisauk
HP: 0812 8267 2663
18. H. Setia Basuki Pelaksana Tegal, 10 Oktober 1967
Griya Cimangir Blok. C3/4
Rt 02/013 Gunung Sindur
Bogor
HP: 0813 1156 7085
19. Suhali Pelaksana
Ketatausahaan
Tangerang, 9 Mei 1969
Ciater Rt 07/03 Serpong
HP: 0813 8123 0287
20. TB. Mahmudin,S.IP. Pelaksana Tangerang, 1 Desember
1969
Ds Sampora Rt 03/03 No.33
Cisauk Tangsel
HP: 0813 1109 4306
21. Yayat Supriatna Pelaksana Malangbong, 16 Oktober
1973
Ciater Barat Rt 001/011
Serpong Tangsel
HP: 0813 9988 1266
22. Amin Pelaksana
Ketatausahaan
Tangerang, 21 April 1974
Kp. Poncol Rt 11/06
Lengkong Weta Serpong
HP: 012- 9514 8913
23. Rahmat Pelaksana
Ketatausahaan
Tangerang, 12 Juni 1973
Ciater Rt 02/06 Tangsel
HP: 0813 8869 5158
24. Saleh Pelaksana
Ketatausahaan
Indramayu, 14 Mei 1961
Rumah Dinas Pegawai
HP: 0852 1361 5820
25. Sopian Pelaksana
Ketatausahaan
Tangerang, 10 Februari
1982
Kp.Set Rt 02/02 Buaran
HP: 0813 1507 3346
26. Ayu Maharani Pelaksana
Ketatausahaan
Tangerang, 4 Agustus 1990
Kavling Serpong
Jl.Cenadana II Rt 05/04
HP: 021 9770 4565
27. Mahmur Pelaksana
Ketatausahaan
Tangerang, 7 Februari 1976
Ciater Rt 07/03 Serpong
Tangsel
HP: 0812 8364 5020
28. Yopi Sunandar Pelaksana
Ketatausahaan
Bogor, 13 Juli 1984
HP: 0857 1027 9815
29. Yana Suryana Pelaksana
Ketatausahaan
Tasikmalaya, 5 Desember
1976
HP: 0813 9815 0871
30. Rusdi Pelaksana
Ketatausahaan
Tangerang, 15 Juli 1985
HP: 0878 7886 2553
31. Didin Pelaksana
Ketatausahaan
Bogor, 4 Juni 1976
HP: 0818 0662 9723
32. Muhajas Pelaksana
Ketatausahaan
Tasikamalaya, 30 Desember
1988
HP: 0857 1175 1491
33. Naip Cleaning Service Tangerang, 14 Maret 1976
Ciater Tengah Rt 02/06
HP: 021 3678 2139
34. Saini Cleaning Service Tangerang, 10 Maret 1982
Kp. Perigi Rt 07/04
HP: 0838 9575 2545
35. Anita Karolina Cleaning Service Tangerang, 18 Juli 1980
Lengkong Karya Rt 018/05
HP: 021 9915 6403
36. Daim Cleaning Service Tangerang, 25 Agustus 1979
HP: 0856 78730 19
37. Mustakim Cleaning Service Tangerang, 23 Juli 1978
HP: 021 9031 4352
38. Asmat Cleaning Service Bogor, 5 Oktober 1968
HP: 0812 8679 4132
39. Bakri Cleaning Service Tangerang, 4 November
1977
HP: 0812 8172 7747
40. Hendri Cleaning Service Tangerang, 14 Februari
1990
HP: 021 9683 7630
41. Syamsudin Cleaning Service Tangerang, 5 Oktober 1983
HP: 0857 1852 3400
42. Endang Hidayat Cleaning Service Tasikmalaya, 19 Desember
1982
HP: 0852 2389 6711
43. Niang Petugas Taman Tangerang 10 Mei 1965
44. Jaelani Petugas Taman Bogor, 14 Oktober 1974
45. Rusman Petugas Taman Parung Panjang, 2 Mei 1979
46. Jumari Petugas Taman Tangerang, 7 April 1988
HP: 0857 1712 1987
47. Nurdin Petugas Taman Tasikmalaya, 20 Agustus
1982
HP: 0853 5345 2524
48. Surato Cleaning Service Wonogiri, 4 Mei 1977
HP: 0812 8428 077
49. Herman Petugas Security Tangerang, 11 Februari
1974
HP: 021 9058 8925
50. Nedih Rahayu Petugas Security Tangerang, 15 Agustus 1976
HP: 0852 1523 8860
51. Saeful Bahri Petugas Security Tangerang, 19 Agustus 1984
HP: 0857 1856 1104
52. Didi Wijaya Petugas Security Tangerang, 2 November
1973
HP: 021 6082 7210
53. Robi Darwis Petugas Security Bogor, 20 Juni 1986
HP: 021 9163 2801
54. Juadih Petugas Security Tangerang, 9 September
1976
HP: 0856 9539 2823
55. Mulyadi Petugas Security Tangerang, 8 Desember
1975
HP: 021 9913 3521
56. Dodi Sutrisna Petugas Security Tangerang, 19 September
1980
HP: 0856 9301 6714
57. Nur Solihin Petugas Security Tangerang, 5 November
1986
HP: 0838 7857 1155
58. Kadung Reza Petugas Security Tangerang, 17 Juni 1966
HP: 0812 1090 8983
59. drg. Futiha Sari
Hayuni
Dokter Gigi Jakarta, 17 Juli 1986
HP: 0856 7760 474
60. drg. Esti Puspita Sari Dokter Gigi Blora, 29 Desember 1983
HP: 0857 775 63971
61. dr. Fuaddimal Dokter Umum Lubuk Basung, 31 Maret
1964
62. dr. Rita Inastuti Dokter Umum Brebes, 3 Oktober 1962
Struktur Organisasi
MAN Insan Cendekia Serpong
Penyelenggara
Kemenag RI/Kanwil Kemenag
Kepala Madrasah Komite Madrasah
Kepala Umum
Tata Usaha
Staf Tata Usaha
WKM
Kurikulum
WKM
Kesiswaan
WKM Humas
& Pengem.
SDM
WKM
Keasramaan
dan IMTAK
WKM
Sarana dan
Prasarana
Koordinator Koordinator
Koordinator
Koordinator
UPT
Guru Mata
Pelajaran
Guru Bimbingan
dan Konseling
Siswa
Lampiran 7
Lampiran 8
Lampiran 9
Lampiran 10
Lampiran 11
Lampiran 12
Lampiran 13
Lampiran 14
Lampiran 15
Lampiran 16
Lampiran 17
BIODATA PENULIS
Dewi Arianti, NIM 1110018200039, Program
Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
Penulis lahir di Tangerang 20 Mei 1992.
Bertempat Tinggal di Permata Pamulang Kavling
Pilihan Blok D no.5 Tangerang Selatan. Penulis
merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Orang tua
penulis ialah Bapak Suwondo dan Ibu Sarti.
Riwayat pendidikan di SDN Babakan IV tahun 1998 - 2004, SMPN 7
Tangerang Selatan tahun 2004 - 2007 dan SMAN 7 Tangerang Selatan tahun 2007-
2010. Perguruan Tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010-2014.
Organisasi yang pernah diikuti selama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu
UKM Koperasi Mahasiswa UIN Jakarta sebagai anggota dan HMJ (Himpunan
Mahasiswa Jurusan) Manajemen Pendidikan. Alamat email
Lampiran 18
