PENDANAAN PEMBANGUNAN

NERSIWAD

MATERI AJAR DI LINGKUNGAN PASCASARJANA

BAB I RUANG LINGKUP PENDANAAN PEMBANGUNAN

1.1. Materi :

1. Ruang lingkup pendanaan pembangunan2. Teori-Teori Pendanaan Pembangunan 3. Penerimaan Dari Dalam4. Sumber Dari Luar : ● Pinjaman ● Penanaman Modal Asing ● Hibah ● Teknik memperkirakan pinjaman ● Lembaga-lembaga donor5. Pengeluaran Pembangunan6. Dampak Makro RAPBN7. Pendanaan Pembangunan Daerah

1.2.Literatur :1. Aghevli And Moshin S Khan (1978) Government Deficit And The

Inflationry Prosess On Developing Countrient, IMF Staf Papes.

2. Eshag (1983) Fiscal And Monetary Policies And Problems In Developing Countries, Cambridge Univercity Press.

3. Goode (1984) Goverment Finance On Developing Countries, IMF Staf Papaers.

4. Musgrave And Musgrave (1984), Public Finance In The Theory And Practice, Mc Graw-Hill International Edition.

5. Nersiwad (2004), Pendanaan Pembangunan, JIG

1.3. Syarat Matakuliah :

1. Ekonomi Makro2. Ekonomi Publik3. Ekonometrika

BAB II TEORI-TEORI PENDANAAN PEMBANGUNAN

Pendanaan pembangunan bersumber dari 2 (dua)

1. Dari Dalam2. Dari Luar

Dapat dijelaskan : “two gap model” sebagai berikut :

I = M + F …………………………...… 1)

Identitas :I = pembiayaan pembangunanM = sumber-sumber dari dalamF = sumber-sumber dari luar

Berikut ini data empirik tentang sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari dalam berupa tabungan pemerintah dan penerimaan pembangunan di Indonesia pada setiap akhir pelita :

Tabel 1. Pengeluaran Pembangunan Berdasarkan Sumber Pembiayaan Di Indonesia Awal Dan Akhir Pelita

(Dalam MiliarRupiah)

TahunPengeluaran

Pembanguanan

Sumber PembiayaanTabungan

Pemerintah %Penerimaan

Pembangunan %(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pelita I

1969/1970 109,3 32,5 28,4 82,1 71,6

1973/1974 406,3 275,5 65,8 142,9 34,2

Pelita II

1974/1975 985,2 784,9 79,1 207,1 20,9

1978/1979 1.945,8 1.574,3 78,2 437,9 21,8

Pelita III

1979/1980 3.479,7 2.743,0 77,9 775,1 22,1

1983/1984 8.557,0 6.151,5 70,8 2.543,1 29,2

Pelita IV1984/1985 8.374,8 6,525,4 78,6 1.780,7 21,4

1988/1989 12.317,2 2.478,9 19,7 10.124,3 80,3

Pelita V

1989/1990 15.393,9 7.169,0 46,3 8.330,3 53,7

1993/1994 28.428,1 15.823,2 59,5 10.752,5 40,5

Pelita VI

1994/1995 30.691,7 22.349,0 69,4 9.837,8 30,6

1998/1999 67.869,0 11.188,0 16,5 56.225,0 82,8

1999/2000 78.311,0 34.811,0 45,5 43.633,0 55,7

2002 *) 43,3 110,8 255,9 - -

Sumber : Statistik Indonesia, DiolahKeterangan : *) Dalam Trilyun Rupiah

Tabel 1. memperlihatkan bahwa pada awal pelita I yakni tahun 1969/1970 ketergantungan sumber pembiayaan Indonesia dari luar cukup tinggi yakni 71,6% dan dari dalam hanya sebesar 28,4%. Ini merupakan konsekwensi negara yang sedang mengawali pembangunan, dengan kiat yang besar untuk mengerahkan potensi yang ada baik yang bersumber dari

dalam maupun dari luar. Kondisi ini identik dengan apa yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow sebagai berikut :

1. Di awal pembangunan pada umumnya Negara mengalami masalah yang berat dibidang pendanaan pembangunannya, karena harus menyediakan prasarana dan sarana berupa transportasi, pendidikan, dan masalah lainnya baik yang bersifat phisik maupun non phisik.

2. Tahap menengah Negara juga harus mempersiapkan lepas landas, dimana untuk lepas landas terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain :

a. Investasi naik 5-10% dari Net National Product (NNP).b. Terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi

perekonomian.c. Terdapat perluasan sektor modern kearah pertumbuhan

ekonomi.

3. Tahap selanjutnya suatu Negara mempunyai kewajiban mengembalikan pinjamannya.

Dalam kaitannya dengan rasio pajak Musgrave membuat beberapa indikator antara lain :

1. Negara yang pendapatan perkapita (income percapita)-nya atau disingkat Y/Kap masih sekitar 300 USD, maka penerimaan pajaknya relatif rendah. Hal ini disebabkan karena negaranya bercorak agraris, sehingga penerimaan pajaknya tergantung pada pajak tidak langsung dalam hal ini pajak perdagangan luar negeri.

2. Negara yang pendapatan perkapitanya masih sekitar 300 USD tersebut penerimaan pajaknya relatif tidak pasti atau berfluktuasi, karena tergantung pada pajak ekspor dan impor khususnya bahan mentah.

3. Negara yang pendapatan perkapitanya antara 800-1000 USD, maka rasio pajaknya harus sudah mencapai 25%.

Pendapatan perkapita yang diukur dengan dolar tentunya berfluktuasi, susuai dengan permintaan dan penawaran dolar. Sedangkan penerimaan pajak cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan indikator yang dikemukan oleh Musgrave tersebut yakni dengan pendapatan perkapita 800-1000 USD maka rasio pajaknya harus sudah 25%, padahal di Indonesia sudah pernah mencapainya, sementara kalau dilihat dari perkembangan rasio pajaknya dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Rasio Pajak (T/Y) Di Indonesia Beberapa Tahun (%)Tahun T/Y

1988/1989 8,191989/1990 9,161990/1991 10,921991/1992 10,661992/1993 10,951993/1994 10,771994/1995 11,211995/1996 10,331996/1997 10,321997/1998 10,50

2003 13,00Sumber : Nota Keuangan RI 2003 Diolah.Berdasarkan tabel 2 rasio pajak di Indonesia tahun 2003 hanya sebesar

13%, sehingga masih tertinggal jauh sekitar 12% dari standar yang ada. Dengan keberadaan tersebut yang menjadi pertanyaan adalah perlu waktu berapa tahun untuk mengejar ketinggalan tersebut ?. Untuk memperkirakan jawaban tersebut tentu tidak bisa lepas dari pendekatan historis terhadap kinerja perpajakan yang pernah dicapai. Pada tahun 1973/1974 rasio pajak Indonesia sekitar 5-6%, dan pada tahun 1984 saat dimulai reformasi perpajakan (tax reform) meningkat menjadi 7-8% , sedangkan pada tahun 2003 saat ini menjadi 13%. Dari tahun 1984 hingga 2003 terjadi peningkatan sekitar 7% dalam kurun waktu kurang lebih 19 tahun, padahal sampai saat ini ketinggalannya sudah 12% yang berarti untuk mengejar ketinggalan tersebut diperkirakan masih membutuhkan waktu sekitar 20 tahun jika kondisi waktu untuk beberapa tahun ke depan berjalan seperti tahun-tahun yang lalu atau dengan kata lain tidak ada effort yang luar biasa.

Terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya krisis moneter 1997, dimana terdapat faktor utama dan faktor pemicu antara lain :

1. Faktor Utama

Faktor ini banyak disebabkan oleh kondisi yang bersifat internal antara lain :

a. Hutang luar negeri sektor swasta (bank dan perusahaan bukan bank) yang cukup besar, dalam rasio yang meningkat terhadap total hutang.

b. Hutang tersebut sebagian besar diinvestasikan ke dalam proyek yang menghasilkan dalam rupiah (currency mismatching) dan tanpa dilindungi resiko kurs (unhedged) karena depresiasi nilai tukar nominal rupiah yang konsisten sekitar 5 % pertahun. (catatan : rasio hutang perusahaan jangka pendek sektor swasta terhadap cadangan devisa (bukan emas) sampai dengan desember 1977 sekitar 1,7 sedangkan Malaysia sekitar 0,4 dan China sekitar 0,2.

c. Hutang jangka pendek tapi diinvestasikan untuk jangka panjang (maturity mismatching).

d. Kondisi perbankan yang kurang sehat, khususnya terdapat pelanggaran atas batas maksimum pemberian kredit, pemberian kredit untuk group sendiri, dan pemberian kredit yang kurang hati-hati).

e. Kondisi perusahaan-perusahaan non bank yang tidak sehat (no good corporate governance).

f. Praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

g. Nilai kurs riil sebelum krisis yang apresiasi atau “overvaluaded” sekitar 15% (selisih inflasi Indonesia dengan inflasi mitra dagang utama Indonesia) lebih tinggi dari tingkat depresiasi nominal rupiah sehingga akibatnya pertumbuhan ekspor turun menjadi rata-rata 12% (1993-1996) dibandingkan 23% (1986-1993).

h. Struktur pasar yang distortif dan high cost economy (monopoli, oligopoli, dll).

2. Faktor Pemicu

Faktor ini lebih banyak ditimbulkan dari eksternal seperti :

a. Krisis nilai mata uang Baht Thailand Juli 1997 (Baht didevaluasi sekitar 20% pada tanggal 2 Juli 1997).

b. Pemasukan modal asing jangka pendek sektor swasta yang besar dan sistem devisa bebas, krisis mata uang Baht telah mengakibatkan kepercayaan para investor/kreditor asing juga hilang terhadap Indonesia. Sehingga para kreditor asing tersebut menarik ke luar dananya dari Indonesia, akibatnya permintaan valuta asing (US $) meningkat tajam. Kondisi pada akhirnya menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap US $ merosot tajam. Karena cadangan devisa yang merosot terus-menerus maka pada tanggal 14 Agustus 1997 nilai tukar rupiah diambangkan (free floatign).

BAB IIISUMBER DARI DALAM

Sumber dari dalam diperoleh dari tabungan (Tp), yakni penerimaan dalam negeri (Pn) setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin (Pr), atau :

Tp = Pn - Pr ………………………………………………………

Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak (tax) dan penerimaan bukan pajak (non tax). Penerimaan bukan pajak meliputi :

1. Minyak bumi2. Gas alam3. Pertambangan umum4. Kehutanan5. Perikanan6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Besarnya kontribusi masing-masing komponen terhadap penerimaan dalam negeri dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Sumber Penerimaan Dalam Negeri 1996-2002(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun Penerimaan Pajak %

Penerimaan Bukan Pajak

%Penerimaan

Dalam Negeri

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1996/1997 1) 57.340,00 65,43 30.290,00 34,57 87.630,001997/1998 1) 70.935,00 63,18 41.341,00 36,82 112.276,001998/1999 1) 96.082,00 60,47 82.508,00 51,92 158.905,001999/2000 2) 107.123,00 53,11 94.570,00 46,89 201.692,00

2000 3) 115,80 56,49 89,20 43,51 205,002001 4) 185,50 61,65 115,10 38,30 300,502002 5) 211,00 70,36 88,90 29,64 299,90

Sumber : Statistik Indonesia 2003, DiolahKeterangan :

1) Realisasi PAN (Perhitungan Anggaran Negara)2) APBN-TP (Tambahan Perubahan)3) Realisasi April-Desember (Dalam Trilyun)4) Angka PAN (Dalam Trilyun)5) Realisasi Januari 31 Desember (Dalam Trilyun)

Penerimaan Perpajakan

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri terbesar. Jenis-jenis pajak negara meliputi :

1. Pajak penghasilan (income tax) atau disingkat PPH2. Pajak pertambahan nilai barang & jasa, dan pajak penjualan atas

barang mewah (value added taxs on goods)& services, and tax on sale of luxing goods) atau PPN

3. Cukai (excise duties) atau disingkat CI4. Bea masuk (import duties) atau BM5. Pajak ekspor (export tax) atau XP6. Pajak bumi & bangunan dan bea perolehan hak atas tanah (land &

building tax, tax of right in land & building).7. Pajak lainnya (other taxes).

Besarnya masing-masing jenis pajak negara tersebut dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Penerimaan Pajak Negara 1996-2002 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun PPH PPN BM CI PX PBB PL TP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1996/1997 27.062 20.351 2.579 4.263 81 2.413 591 57.340.00

1997/1998 34.388 25.199 2.999 5.101 129 2.641 478 70.935,00

1998/1999 49.297 28.386 2.218 7.974 4.582 3.163 462 96.082,00

1999/2000 54.941 32.982 3.748 10.399 835 3.650 568 107.123,00

2000 *1) 108,8 35 6,7 11,3 0,3 4,5 11,3 177,90

2001 *2) 176,0 35,9 9,0 17,4 0,5 6,7 17,4 282,90

2002 *3) 200,3 65,8 10,4 23,3 0,2 8,0 23,3 331,30

Sumber : Statistik Indonesia 2003, DiolahKeterangan :

1) Realisasi April-Desember (Dalam Trilyun)2) Angka PAN/Perhitungan Anggaran Negara (Dalam Trilyun)3) Realisasi Januari-31 Desember (Dalam Trilyun)4) Realisasi Januari-31 Desember (Dalam Trilyun)

Tabel 5. Kontribusi Pajak Langsung (PL) dan Pajak TidakLangsung (PTL) 1996 – 2002 (Dalam %)

Tahun PL % PTL % Total Pajak

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1996/1997 29.475,00 51,40 27.865,00 48,60 57.340,00

1997/1998 37.029,00 52,20 33.906,00 47,80 70.935,00

1998/1999 52.460,00 54,60 43.622,00 45,40 96.082,00

1999/2000 58.591,00 54,70 48.532,00 45,30 107.123,00

2000 *1) 113,30 63,69 64,60 36,31 177,90

2001 *2) 182,70 65,58 100,20 35,42 282,90

2002 *3) 208,30 62,84 123,00 37,10 331,50

Sumber : Statistik Indonesia 2003, Diolah.Keterangan : 1),2),3) Dalam trilyun.

2.3. Kinerja Perpajakan

Terdapat 3 (tiga) indikator perpajakan dalam suatu Negara antara lain :1. Rasio pajak (tax ratio) atau disingkat T/Y2. Kapasitas pajak (tax capacity) T/Y3. Usaha pajak (tax effort) disingkat E

Klasifikasi :1. Hight capacity and hight effort2. Hight capacity and low effort3. Low capacity and hight effort4. Low capacity and low effort

Untuk menghitung ketiga indikator tersebut prosesnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rasio pajak (tax ratio)Rasio pajak diperoleh dengan membagi total pajak yang aktual

(berdasarkan data empirik) dengan PDB harga konstan tahun tertentu, atau dengan formulasi sebagai berikut :

T/Y

Identitas :T = total pajakY = PDB

2. Kapasitas pajak (tax capacity)

T = f ( Y)

Ť=ά + β Y

Kalau digambar diperoleh :

Gambar 1. Kapasitas Pajak

PP1

Y

T

0

Dimana : P1 = T/Y

Terdapat teknik untuk memperoleh potensi pajak yang lebih mudah, yang dikembangkan oleh Chenery yakni dengan jalan membagi antara nilai pajak yang aktual dengan nilai pajak yang diestimasi (Ť). Nilai pajak yang aktual tersebut diperoleh berdasarkan data empirik dalam hal ini nilai pajak yang aktual yang digunakan adalah yang rata-rata jika datanya berkala (time series), namun jika datanya kerat lintang (cross sectional) digunakan nilai T biasa. Kelebihan model Chenery yang menggunakan data cross sectional yaitu dapat diketahui potensi keuangan di setiap Negara/Daerah.

Dasar pajak bukan hanya pendapatan nasional (Y) saja melainkan banyak yang dapat diidentifikasikan, dan para ahli ekonomi mengidentifikasikan yang berbeda-beda. Para ahli tersebut antara lain Hinrich, Shin dan UNCTAD, Lozt dan Mors, Weiss, Williamson dan Torn dan lain-lain. Namun yang lazim digunakan adalah Chenery, Hinrich, Shin & UNCTAD, Lozt serta Mors. Hinrich sejalan dengan Chenery yakni menggunakan pendapatan nasional (Y) atau pendapatan perkapita (Y/kap), dimana data ini mudah dideteksi. Sedangkan Shin dan UNCTAD selain menggunakan pendapatan juga perubahan struktur ekonomi.

Yang dimaksud perubahan struktur ekonomi adalah peran atau kontribusi sektoral (nilai tambah bruto) pertanian, industri dan jasa terhadap PDB atau PDRB untuk konstek daerahnya. Arah kontribusi tersebut ada yang searah namun juga ada yang berlawanan arah, yang searah pada umumnya adalah industri dan jasa sedangkan pertanian cenderung berlawanan arah, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 2. Hubungan Perubahan Srtuktur Ekonomi

.Industri

.Jasa

.Pertanian

T/Y0

PSE

Dengan PajakIdentitas :

PSE = perubahan struktur ekonomiT/Y = rasio pajak

suatu dalil sebagai berikut :

Dalil 2 :Terdapat hubungan positip (+) antara sub sektor perkebunan, kehutanan, dan peternakan dengan rasio pajak.

Dalil 3 :Terdapat hubungan negatip (-) antara sub sektor pangan terhadap rasio pajak.

Kemudian model Lotz dan Mors menghubungkan antara T/Y selain dengan Y/kap juga dengan rasio impor dan ekspor terhadap PDB. Kalau dibuat persamaan fungsional menjadi :

T/Y = f ( Y/Kap, X+M / Y) …..…………………………5)Identitas :

T/Y = rasio pajak Y/kap = pendapatan perkapita X+M/Y= rasio ekspor dan impor terhadap PDB

3. Usaha Pajak (tax effort)

Rumus umum untuk mendeteksi usaha pajak (E) dapat diperoleh :

E = T/Y/Ť/Y Hasilnya hanya 2(dua) kategori yakni low effort dan higt effort. Jika E > 1, maka usaha pajaknya hight effort atau optimal/efisien, dan sebaliknya jika E ≤ 1 maka usaha pajaknya adalah low effort atau belum optimal/belum efisien. Posisi E kalau digambar dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3. Posisi EffortUntuk penerapannya lebih mudah apabila digunakan model Chenery

dengan data hipotesis sebagaimana dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :

A. Data Time series

Tabel 6. Penerimaan Pajak Dan Pendapatan Nasional (Miliar)

Tahun T Y 1992/1993 30.091,5 314.510,27

1993/1994 36.665,1 335.448,69

1994/1995 44.442,1 359.389,21

1995/1996 48.420,4 391.276,15

1996/1997 55.987,1 418.872,30

Keterangan: T = penerimaan pajak Y = basis pajak/ pendapatan nasional

0 XX1

T/Y

E>1

E≤1

P

Hasil komputasi dengan regresi model Chenery dengan data time series adalah :

Ť = -43380,43 + 0,24 Ỹ

Kalau nilai Y disubstitusi ke dalam persamaan diatas diperoleh nilai pajak yang diestimasi ( Ť ). Kemudian nilai T yang aktual dibagi dengan nilai T yang diestimasi (Ť) atau :

T/Ť x 100%

Hasilnya diperoleh beberapa kemungkinan :1. Jika > 100, maka hight capacity2. Sebaliknya jika ≤100 maka low capacity

Berdasarkan data diatas maka :

43.121,24 / 43.955,41 x 100 = 98,10 (low capacity)

B. Data Cross Sectional

Negara ( T ) YA 32.094,20 315.561,27

B 34.631,21 342.413,62

C 40.354,10 362.381,20

D 45.410,20 390.256,12

E 52.986,10 417.816,20

Keterangan: T = penerimaan pajak aktual Y = basis pajak/ pendapatan nasional

Ť = -35059,47 + 0,21 Y

Untuk Negara A tinggal mensubstitusi nilai Y pada negara A kedalam persamaan tersebut, atau :

Ť = 35059,47 + 0,21 (315 561,27) = 31208,40

Nilai tersebut digunakan untuk membagi T yang aktual dinegara A, atau : T/ Ť x 100 = 32 094,2/ 31208,40 x 100 = 102,84 (high capacity).

Demikian untuk mencari nilai indikator di Negara B,C,D, dan E sama seperti contoh pada Negara A.

Model Chenery yang menggunakan data cross sectional kelebihannya dibanding data time series yakni dapat diketahui peta potensi pajak di beberapa Negara/Daerah.

2.4. Perbandingan Kinerja Perpajakan Di Beberapa Negara

Rasio pajak di beberapa Negara tahun 1970-1975 Dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Rata-Rata Rasio Pajak (T/Y) Di Beberapa Negara

No. Negara Rata-rata T/Y

1 Afrika 15,5

2 Asia 14,6

3 Amerika Latin 10,8

4 Negara berkembang 13,7

5 Negara Industri 27,8

Sumber : Eshag P. 94-95

Tabel 8. Index Of International Tax Comparation Or Tax Effort For Sixty-Three Developing Countries

Low Index Medium Index High Index(1) (2) (3)

1. Afghanistan Burundi Algeria

2. Bangladesh Chile Benin

3. Bolivia Colombia Brazil

4. Burma Costa Rica Cameroon

5. Central African Rep. Dominican Republic Congo

6. Ecuador Ethiopia Guinea

7. Egypt Gambia Guyana

8. El Salvador Ghana India

9. Guatemala Iraq IVory Coast

10. Honduras Jamaica Kenya

11. Indonesia Jordan Malaysia

12. Liberia Korea Mali

13. Malawi Pakistan Marocco

14. Mexico Peru Sudan

15. Nepal Rwanda Taiwan

16. Nicaragua Senegal Tanzania

17. Panama Sierra Leone Tunisia

18. Paraguay Sri Lanka Turkey

19. Philippines Swaziland Upper Volta

20. Syrian Arab Rep. Thailand Zaire

21.Togo Yemen Arab Rep. Zambia

Sumber : Goode, P.89

Kelebihan sistem OA antara lain :1. Risiko kesalahan dalam menaksir pajak dapat diminimalisasi, karena

proses penghitungan pajak dilakukan oleh orang yang membidangi.2. Proses penghitungannya dilakukan secara tepat,3. Pemerintah tidak perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang cara-

cara penghitungan pajak.

Kelemahan sistem OA antara lain :1. Masyarakat tidak memiliki kemandirian dalam menghitung dan

menaksir besarnya pajak yang harus dibayar.2. Hak-hak dan kewenangan dalam menghitung pajak bagi wajib pajak

menjadi rendah.

Kelebihan dalam sistem SA antara lain:1. Masyarakat mempunyai kemandirian dalam menaksir dan menghitung

besarnya pajak yang harus dibayar.2. Hak-hak dan kewenangan dalam menghitung beban pajaknya

terpenuhi.

Kelemahan sistem SA adalah :1. Sosialisasi hingga tercapai kemandirian dalam menghitung beban

pajaknya perlu waktu yang lama.2. Diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Disamping itu effort juga bisa berkaitan dengan prinsip-prinsip perpajakan yang ada, dalam arti sejauh mana prinsip-prinsip perpajakan tersebut berjalan dengan baik. Terdapat 4 (empat) prinsip perpajakan antara lain :

1. Kepastian2. Keadilan3. Ekonomi4. Ketepatan

Pengembangan Sumber Pendanaan Dari Dalam Melalui kebijakan yang bisa dilakukan antara lain :

1. Tarif2. Perluasan basis pajak3. Sistem pemungutan4. Pemanfaatan terhadap potensi yang belum optimal.

Melalui tarif tidak bisa langsung begitu saja dinaikkan, melainkan perlu pertimbangan–pertimbangan antara lain :

1. Iklim usaha harus membaik2. Elastisitas perpajakan harus lebih besar dari 1(satu) atau E > 1.3. Harus didukung oleh administrasi perpajakan yang semakin baik.

Iklim usaha pada umumnya dapat dideteksi melalui beberapa hal, antara lain :

1. Pendapatan perkapita (y/kap) atau pertumbuhan ekonomi.2. Iklim investasi3. Harga-harga4. Stabilitas perekonomian.

BAB IVSUMBER PENDANAAN DARI LUAR

3.1. Tinjauan Umum

Untuk mendanai pembangunan dalam suatu Negara, jika sumber-sumber dari dalam tidak mencukupi maka bisa menggalang sumber-sumber dari luar yang berupa :

1. Pinjaman2. Hibah3. Penanaman modal asing (PMA)

.

Agar pinjaman dapat dikembalikan dengan baik maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Alokasi pendanaan harus pada sektor yang produktif2. Harus benar-benar memperhatikan antara besarnya keuntungan

dengan bunga dan cicilan.3. Setiap alokasi dana harus membuat studi kelayakan yang baik, dalam

arti proyek yang dipilih yang mempunyai Benevit Cost Ratio (BCR) yang besar.

4. Keputusan-keputusan kebijakan yang berkaitan dengan pinjaman harus diwarnai dengan keputusan ekonomi.

Peranan Dana Pinjaman

Pinjaman bukan berarti tidak penting dalam perekonomian, namun harus dikelola secara baik. Peranan pinjaman yang umum antara lain :

1. Menutupi anggaran belanja.2. Menggalang investasi3. Memacu pertumbuhan ekonomi

Pinjaman dapat menutupi anggaran belanja yang defisit, sebagaimana diketahui dalam pos-pos anggaran belanja sebagai berikut :

A. Pos Penerimaan :I. Penerimaan Dalam Negeri xxx

1.1. Penerimaan pajak xxx1.2. Penerimaan Non Pajak xxx

II. Penerimaan Pembangunan : xxx2.1. Bantuan program xxx

2.2. Bantuan proyek xxx

B.Pos Pengeluaran …………….. xxxxx I. Pengeluaran rutin xxx II. Pengeluaran Pembangunan xxx

(A-B) : Defisit/surplus/berimbang

Peran dalam investasi dimana investasi dapat diklasifikasikan dalam 2(dua) yakni investasi yang dibiayai dari sumber-sumber domestik (Id) dan investasi yang dibiayai dari sumber pinjaman (Im) yang tujuanya sama-sama yakni mempercepat proses pertumbuhan ekonomi (g) , sehingga dapat dibuat model investasi yang sederhana yakni :

g = f ( Id, Im ) Identitas :

g = pertumbuhan (growth)Id = investasi yang dibiayai sumber-sumber domestikIm = investasi yang dibiayai sumber-sumber dari luarKalau persamaan 5) tersebut ditranformasi ke dalam ekonometri akan

menjadi :

g = ά + b1 Id-1 + Im-1

Dalam realitasnya apa yang di investasikan sekarang tidaklah menghasilkan pada tahun sekarang akan tetapi pada tahun berikutnya sehingga diberi time lag satu tahun menjadi Id-1 dan Im-1.

Bentuk pinjaman umumnya ada 2 (dua) antara lain:1. Reproductive Debt (Rd)2. Dead weight debt (Dwd)

Reproductive debt merupakan pinjaman yang dijamin dengan kekayaan Negara, sedangkan dead weigh debt adalah pinjaman yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan Negara.

Sedangkan beban pinjaman dapat dilihat pada beberapa indikator antara lain :

1. Debt service ratio (DSR)2. Gross margine dan net margine (Gm dan NM)

Debt service ratio adalah perbandingan antara pembayaran cicilan utang dan bunga terhadap ekspor. Kalau dibuat persamaan menjadi :

DSR = (C+B)/ X Identitas :

DSR = debt service ratioC = cicilan utangB = bungaX = ekspor

Batas ambang DSR adalah 20%.Massad mengukur perubahan biaya riil pembayaran hutang luar

negeri dan bunga atau debt real cost of the external servicing, yakni kenaikan atau penurunan pembayaran cicilan utang luar negeri plus bunga yang telah dilaksanakan dengan indeks terms of trade atau dasar penukaran sebagai berikut :

Dt = At + rt

ITOT = IX/IM Identitas :

ITOT = indeks term of tradeIX = indeks eksporIM = indeks impor

Dt = pembayaran cicilan utang plus bungaAt = cicilan utangrt = bunga

ITOT hasilnya dapat diklasifikasikan dalam beberapa :1. ITOT > 12. ITOT < 13. ITOT = 1

Dapat dijabarkan kembali menjadi :

IX = Xhyb (t) / Xhkt (t) IM = Mhyb (t) / Mhk (t)

Identitas : Xhyb (t) = ekspor atas dasar harga yang berlaku

Mhyb (t)= impor atas dasar harga yang berlakuXhk (t) = ekspor harga konstan tahun tMhk (t) = impor harga konstan tahun t

Ukuran naik atau turunya biaya riil pembayaran cicilan utang luar negeri plus bunga sebagai akibat dari perubahan terms of trade :

Qt = Dt/Lt - Dt, atau

Qt/Vt = Dt/Vt ( 1- ITOT)(ITOT )

Dimana Vt adalah nilai nominal hutang luar negeri.

Pendekatan lain adalah gross margine (GM) dan Net margine (MN). Untuk GM modelnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

GM = Yt + FGt + Rt-1

Identitas :

GM = gross margine plus bungaFG = arus modal asing bruto yang masuk (gross

capital impors)R = cadangan alat pembayaran luar negeri pada

permulaan tahunt = tahun

Sedangkan FGt dapat dirinci lagi menjadi :

FGt = (M-X) + At + ∆R Identitas :

(M-X) = surplus impor A = cicilan utang luar negeri. AR = perubahan dalam cadangan alat pembayaran

luar negeri

Subtitusi persamaan 19) ke persamaan 18) diperoleh :

GM-Yt + (M-X)+ ∆t + ∆R + Rt-1 Identitas Yt + (M-X)t merupakan penggunaan sumber-sumber

ekonomi. Dengan persamaan 20) maka persamaan 19) dapat ditulis menjadi :

Yt+(M+X) = Ct + It+ Gt+ r t Identitas :

Ct = konsumsi swasta tahun tIt = investasi domestik tahun tGt = konsumsi pemerintahrt = pembayaran bunga utang luar negeri tahun t

Dengan persamaan 21) dan 20) dapat ditulis :

GM = Ct + It+Gt+rt +At+Ar+ ∆ R + Rt-1

Besarnya pembayaran cicilan hutang luar negeri dan bunga yakni (r t+ At). Sedangkan cadangan alat pembayaran luar negeri pada akhir tahun t sama dengan AR +Rt-1, sehingga persamaan 22) menjadi :

GM = Ct + It + Gt + Dt + R t …………………………. 23)

Dimana :Dt = jumlah cicilan utang luar negeri plus bungaRt = cadangan alat pembayaran luar negeri pada akhir tahun t.

Pendekatan Net Margine menurut Liviatan telah ditetapkan kriteria untuk batas minimumnya dengan memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Konsumsi rata-rata selama selama 3(tiga) tahun terakhir hendaklah dapat dipertahankan.

2. Tingkat investasi domestik neto dapat mempertahankan persediaan modal perkapita yang terdapat pada tahun sebelumnya.

3. Cadangan alat pembayaran luar negeri sekurang-kurangnya cukup untuk membiayai 20% dari impor tahun yang bersangkutan.

Jadi 3(tiga) syarat tersebut harus dipertahankan, dan konsumsi di sektor pemerintah pada umumnya terdiri dari non tradebles. Net margine untuk tujuan pembayaran cicilan hutang luar negeri dan bunga dapat diformulasikan sebagai berikut :

Identitas :Ct = konsumsi tahun t (atas dasar harga konstan)Nt = jumlah penduduk tahun tKt-1 = persediaan bersih modal pada tahun t-1Kpt = penyusutan modal tahun t

Keperluan tambahan penduduk selama tahun t (KTP) =

dan

Surplus konsumsi atau konsumsi masyarakat yang dialokasikan untuk pembayaran cicilan utang ditambah pembayaran bunga utang luar negeri (SKM):

Sedangkan surplus investasinya (I) :

Atau dengan kata lain bagian dari investasi domestik yang dialokasikan untuk tujuan pembayaran cicilan utang luar negeri beserta bunganya, sedangkan (Rt-0,20 Mt) adalah surplus “foreign excange reserve” yakni bagihan dari cadangan alat pembayaran luar negeri yang digunakan untuk pembayaran cicilan hutang luar negeri.

Jadi beban utang luar negeri pada tahun t (Bt) :

Bt = Dt/Zt Identitas :

Dt = cicilan utang plus bunganyaZt = Konsumsi selama 3 tahun terakhir, investasi, dan cadangan alat pembayaran luar negeri.

Nilai maksimum Bt yang dapat ditanggung oleh Negara adalah 1, atau Bt = 1.

Alhasil :Jika Bt > 1 maka kondisi di atas kritis, dan sebaliknya jika ≤ 1, maka dibawah kritis.

Berikut ini posisi pinjaman Luar negeri (External Debt Outstanding) yang memperlihatkan sebagai berikut :

Tabel 9. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Indonesia(juta USD) Tahun 1988-2002

Akhir Periode

Pemerintah % Swasta % Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1998 67.329 44,62 83.557 55,38 150.8861999 75.862 51,22 72.236 48,78 148.0982000 74.916 52,87 66.777 47,13 141.6932001 71.378 53,64 61.696 46,36 133.0742002 74.661 56,84 56.682 43,16 131.343

Sumber : Statistik Indonesia 2003, Diolah

Tabel 8 memperlihatkan semula pinjaman Indonesia di dominasi oleh swasta yakni sebesar 55,38 % sedangkan pemerintah hanya sebesar 44,62%. Namun mulai tahun 1999 hingga 2002 terdapat pergeseran dimana pinjaman Indonesia di dominasi oleh Pemerintah sedangkan swasta perlahan-lahan menurun higga 43,16% pada tahun 2002 sedangkan pemerintah sebesar 56,84%. Pinjaman swasta tersebut terdiri dari lembaga keuangan (financial institution) dan non lembaga keuangan (non financial institution). Lembaga keuangan tersebut terdiri dari bank dan non bank. Swasta setelah pasca krisis ada tendensi bisa mengendalikan pinjamannya, sedangkan Pemerintah terus meningkat, ini ada indikasi bahwa alokasi pinjaman swasta setelah krisis menjadi lebih efisien ke sektor-sektor yang benar-benar produktif, sedangkan pemerintah mungkin cenderung ke alokasi sektor publik.

Berikut ini perbandingan pinjaman Indonesia dengan negara lainnya yang dapat dilihat pada tabel 9 dimana total utang Indonesia sejak tahun 1980 hingga 1992 diatas Nigeria, namun dibawah Mexico.Namun jika dilihat dari rasio utang terhadap PDB Indonesia masih dibawah Nigeria.Ini ada kemungkinan pendapatan nasional Nigeria relatif kecil. Begitu juga apabila dilihat dari rasio total utang terhadap ekspor maka Indonesia di bawah Nigeria, ini tentu juga memberikan indikasi bahwa ekspor Nigeria jauh lebih rendah dari pada Indonesia. Pada tahun 1980 Indonesia masih menikmati “boom minyak” hingga 1982 akhir, sedangkan pada tahun 1986 sudah mulai pulih recovery) dari resesi ekonomi yang melanda dunia. Sedangkan pada tahun 1992 terdapat kebijakan promosi ekspor.

Tabel 10. Pinjaman Indonesia Dan Negara Lainya

INDONESIA MEKSIKO NEGERIAN. Berhutang

YRendah

YTinggi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I. Total Utang (Juta USD)1980 20.944 57.378 8.9341986 40.071 100.881 23.4031992 84.385 113.378 30.998

II. Utang / PDB (%)1980 28,0 30,5 10,1 20,6 38,81986 52,2 82,9 60,5 33,4 27,21992 67,4 35,2 110,7 47,6 34,3

III.Perubahan Utang / Ekspor1980 13,9 49,5 4,2 12,4 13,71986 37,3 54,2 32 7 32,21992 32,1 44,4 30,6 25,4 21,1

IV. Total Utang / Ekspor1980 94,2 259,2 32,2 126,6 85,01986 249,8 422,7 370,4 274,5 163,71992 231,2 243,2 251,3 248,3 182,4

V. Konsesional / Total Utang1980 36,4 0,9 6,1 59,6 9,01986 27,3 0,4 2,1 46,1 7,51992 26,6 1,1 3,9 42,3 8,1

Sumber : Hall Hill p.107Keterangan :Y (Pendapatan)

Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara

Pertumbuhan ekonomi beberapa Negara Asia sebelum dan sesudah krisis dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 11. Pertumbuhan PDB Riil Beberapa Negara Asia

No. Negara

Tahun

1996 1997 1998 1999 2000*)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Indonesia 7,8 4,7 -13,2 0,2 3,0

2 Malaysia 10 7,5 -7,5 5,4 6,1

3 Philipina 5,8 5,2 -0,5 3,2 3,4

4 Singapura 7,5 8,4 0,4 5,3 6,1

5 Thailand 5,9 -1,8 -10,4 4,1 5,1

6 Korea Selatan 6,8 5,0 -5,8 10,2 9,0

Sumber : DEPKU RI, 2000Keterangan : *) 2000 Angka Perkiraan

3.4. Pinjaman Jangka Pendek Untuk Keseimbangan

Penyeimbang jangka pendek yang bersifat sementara dapat dilakukan melalui beberapa cara :

1. Penggunaan cadangan devisa2. Pemindahan dana jangka pendek dari bank swasta internasional3. Peminjaman dana komersial jangka pendek oleh bank sentral dari

bank-bank luar negeri4. Penarikan oleh bank sentral fasilitas modal yang disediakan bagian

dari dana moneter internasional.

Defisit eksternal yang ditutupi dengan memperhitungkan masuknya modal asing jangka panjang sehingga perlu perencanaan dengan mengetahui selisih

(gap) tabungan dan devisa atau dapat diformulasikan dalam persamaan keseimbangan sebagai berikut :

I + X = S + M

Identitas :I = investasi (penanaman modal)X = eksporS = tabunganM = impor

Persamaan 29) tersebut dapat dimodifikasi kembali menjadi :

I-S = M – X Kesenjangan antara investasi dan tabungan dapat pula dinyatakan

dalam perbedaan antara impor dan ekspor. Dengan kata lain rencana investasi melebihi tabungan sehingga dibiayai dengan arus asing atau impor modal yang ditunjukkan oleh (M-X) dimana pada kondisi demikian tabungan asing turut membantu tingkat tabungan dalam negeri yang tidak cukup untuk membiayai program pembangunan.

3.5. Teknik Memperkirakan Keperluan Sumber Dana Dari Luar

Sekarang tiba saatnya untuk memperkirakan keperluan sumber dari luar secara kuantitatif dengan data-data hipotesis, sebagai berikut: Contoh :

1. Dimisalkan pertumbuhan ekonomi (g) yang diinginkan adalah 7% pertahun.

2. Jika Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah 3, atau dengan kata lain kebutuhan input untuk menghasilkan satu satuan output adalah 3.

3. Kecendrungan menabung rata-rata (APS) adalah 15%.

Pertanyaan :1. Berapa keperluan modal asing untuk menghasilkan pertumbuhan 7%

tersebut?2. Jika suatu Negara tidak ingin menggunakan sumber dari luar berapa

pertumbuhan yang seharusnya.

3. Buatlah perencanaan 5 (lima) tahun kedepan tentang keperluan modal asing jika pendapatan semula atau awal tahun 1000.

Jawab :1. Keperluan modal asing sama dengan gap atau kesenjangan yang dapat

diperoleh dengan formulasi :g . c = S . Dimana g adalah pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, c adalah ICOR, dan S adalah kecenderungan rata-rata menabung, sehingga:

7% . 3 = 21 %21 % > 15%, atau ada gap sebesar 6%.

Gap 6% atau 60 tersebut yang harus ditutupi dengan sumber dari luar.

2. Pertumbuhan ekonomi yang harus terjadi jika suatu Negara tidak ingin menggunakan sumber dari luar : g = S/C g = 15 / 3 = 5%Jadi pertumbuhan ekonomi yang harus terjadi jika suatu Negara tidak ingin menggunakan sumber dari luar adalah 5%.

3. Perencanaan 5 (lima) tahun ke depan tentang keperluan sumber dari luar dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 12. Perkiraan Keperluan Sumber Pendanaan Dari Luar5 Tahun Ke Depan

No. Y APS (%) S Keperluan Sumber Luar

Total Keperluan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 1000 15 150 60 210

2 1070 15 160,50 64,20 224,70

3 1144,90 15 171,74 68,69 240,43

4 1225,04 15 183,81 73,45 257,26

5 1310,80 15 196,62 78,65 275,27

Cara memperoleh pendanaan dari luar :1. Bantuan pembangunan resmi2. Kredit jangka panjang dari pihak swasta

3. Penanaman modal asing.

Bantuan Pembangunan Resmi

Bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistence (ODA) adalah bagian dari arus masuk/modal yang diberikan atau di jamin dengan syarat istimewa dan tidak dikenai syarat komersial. Negara yang volume bantuan resminya terbesar adalah Amerika Serikat melalui “ Agency Of International Development (AID)-nya. Bagi Negara berkembang yang menerima bantuan Amerika melalui perwakilan USAID yang jumlahnya tergantung pada sifat hubungan politik dan ekonomi bilateral antara kedua Negara yang bersangkutan USAID adalah Badan di bawah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Namun akhir-akhir ini Jepang menjadi sumber utama bantuan pembangunan resmi bagi Negara asia, termasuk Indonesia. Dua buah badan lainya yang juga berperan penting dalam membagikan bantuan pembangunan resmi antara lain :

1. Oversees Economics Cooperation Fund (OECF)2. Japan International Cooperation Agency (JICA)3. Meiha Foundantion

Lembaga JICA sebagai pelaksana bagi berbagai bantuan teknik, sedangkan OECF merupakan sumber pinjaman dengan syarat ringan untuk proyek-proyek pembangunan.

Negara yang memperoleh bantuan resmi adalah Negara yang mempunyai rencana pembangunan sehat dan dapat menerapkanya dengan sungguh-sungguh seperti korea, Taiwan, Filipina, Brasil, dan Mexiko maka akan mendapat bantuan besar tetapi masih sangat sulit keluar dari kemelut dan keterbelakangan. Negara Banglades, India, Nepal ,Chad, Mali, Malawi dan Sudan jelas memperoleh bantuan pembangunan resmi yang lebih kecil dari pada yang dibutuhkan.

Bantuan resmi tersebut harus sesuai dengan sasaran pembangunan, yakni harus realistis dan dikaitkan dengan daya serap. Bantuan resmi tersebut tidak akan ada hasilnya jika tidak dialokasikan pada hal-hal yang

sifatnya produktif. Beberapa kendala yang dapat mengganggu daya serap antara lain :

1. Sarana/prasarana seperti jalan, listrik, telekomonikasi.2. Administrasi3. Kemampuan berwiraswasta4. Kelangkaan tenaga kerja5. Kekurangan sumberdaya pendukung dan lain-lain.

Bantuan Pembangunan Multilateral Dan Bilateral

Hasil persetujuan Bretton Wood didirikanlah Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia pada tahun 1944. Sejak itu lembaga multilateral semakin banyak jumlahnya termasuk United Nations Development Program (UNDP) dan badan-badan khusus PBB, badan Regional PBB dan lembaga-lembaga yang diwakili dan dikendalikan oleh PBB termasuk Bank Pembangunan Asia. Lemaga-lembaga tersebut dibentuk karena :

1. Adanya kerumitan dan jangkauan proses pembangunan2. Membantu modal dengan bantuan teknik dibidang administrasi

pemerintahan3. Pembinaan lembaga.4. Studi kelayakan5. Persiapan proyek-proyek pembangunan.

Kemudian tahun 1960 juga didirikan pembiayaan pembangunan regional semuanya berperan seperti Bank Dunia tapi skopnya hanya terbatas pada kontek regional. Setelah itu muncul lagi seperti International Development Association (IDA) yang berafiliasi dengan Bank Dunia dimana pinjaman yang diberikan bersyarat lunak sekitar ¾ persen pertahun dengan jatuh tempo 50 tahun. Sedangkan pada tahun 1977 International Found Of Agricultural Development atau disingkat IFAD membantu kegiatan pertanian pangan.

Bantuan resmi bilateral cenderung lebih banyak menguntungkan Negara donor, sehingga Negara-negara donor lebih banyak memilih jenis ini. Namun para ekonom sepakat bahwa bantuan multilateral lebih baik dari

pada bantuan bilateral, karena tidak ada kepentingan khusus, disamping itu peraturan yang berlaku didalamnya dibuat oleh banyak Negara. Sebagai contoh Negara Skandinavia cenderung memberikan 50% dari bantuannya melalui badan multilateral.

Berikut ini posisi pinjaman luar negeri ODA yang disetujuhi Pemerintah menurut kreditur dapat dilihat pada table 12 sebagai berikut :

Tabel 13. Pinjaman Luar Negeri ODA PemerintahBerdasarkan Kreditur

Negara / Badan

Kreditor 1998 1999 2000 2001

2002

hrw 4

2003

hrw 1

(1) (2) (2) (3) (4) (5) (6)

BILATERAL 22.374 26.158 24.646 22.718 26.074 26.157

Amerika S. 1.445 1.485 1.546 1.547 1.587 1.587

Australia - - - - - -

Austria 273 763 803 796 864 885

Belanda 787 711 727 667 791 820

Belgia 122 106 98 93 113 117

Denmark 17 16 15 15 17 17

Inggris 352 362 341 341 356 346

Italia 177 169 167 165 173 174

Jepang 15.775 19.452 18.144 16.269 18.902 18.859

Jerman 1.099 930 861 911 1.083 1.119

Kanada 140 149 144 136 137 147

Prancis 1.656 1.465 1.227 1.142 1.377 1.412

Selandia Baru - - - - - -

Swiss 29 25 25 24 37 37

Finlandia - - 6 6 7 8

Spanyol 281 296 314 367 382 382

Korea Selatan 19 49 52 65 382 382

Norwegia - - - - - -

Kuwait 41 41 41 40 43 43

Saudi Arabia 51 46 46 46 46 47

Negara lainnya 110 93 89 88 86 85

MULTILATERAL

ADB 5.694 7.517 7.544 7.179 8.310 8.221

IDA 702 682 7.544 7.179 8.310 8.221

IBRD 10.229 11.494 11.774 11.577 10.802 10.484

IDB 32 51 215 184 138 119

NIB 217 214 200 186 110 166

IFAD 84 72 65 57 64 64

IMF 9.082 10.255 10.983 9.105 8.829 8.473

EIB 8 8 8 7 7 7

MIGA - - - 8 3 3

JUMLAH 48.422 56.451 56.154 51.747 55.186 54.478

Sumber : Statistik Indonesia 2003

Tabel 12 memperlihatkan bahwa bantuan bilateral maupun multilateral sama-sama meningkat, namun secara absolut jumlahnya masih lebih besar bilateral dari pada multilateral. Negara kreditur terbesar dalam pemberi bantuan multilateral adalah Jepang dimana pada tahun 1988 sebesar 15.775 juta USD, meningkat menjadi 18.859 juta USD pada tahun 2003 (dalam triwulan I). Sedangkan bantuan multilateral terbesar adalah IBRD yakni 10,229 pada tahun 1998 naik menjadi 10.484 pada tahun 2003 (triwulan I).

Bantuan Program, Bantuan Proyek, Dan Bantuan Beras

Bantuan program jangkauannya lebih luas dari pada bantuan proyek. Bantuan program untuk berbagai kegiatan yang sifatnya umum berupa bantuan untuk pelaksanaan rencana pembangunan. Sedangkan bantuan proyek pada umumnya hanya untuk proyek misalnya proyek jalan raya, fasilitas pengairan atau pabrik tertentu. Bantuan program lebih luwes dalam pengelolaannya untuk program pembangunan dan biasanya relatif lebih kecil.

Sedangkan bantuan barang (commodity Aid) merupakan bentuk bantuan dengan syarat lemah berupa barang impor dari Negara donor baik untuk proyek baru atau sekedar untuk membantu agar roda perekonomian tetap berputar, misalnya Indonesia pernah menerima dari Jepang untuk pembelian barang dari Negara itu.

IMF dan bank Dunia didirikan pada saat konferensi 1944 di Bretton Words, New Jersay, AS. Ciri lembaga itu adalah suara anggota disesuaikan dengan modal yang disumbangkan. IMF didirikan untuk menjamin stabilitas moneter internasional dengan fungsi-fungsi serupa terhadap peran itu dari sebuah bank sentral dengan skala internasional. Lembaga tersebut kurang lebih bertujuan untuk membantu Negara-negara yang membutuhkan bantuan temporer mengenai masalah-masalah neraca pembayaran sehingga terkait dengan stabilitas jangka pendek. Sedangkan Bank dunia dirancang untuk proyek-proyek pembangunan keuangan jangka panjang. Pada mulanya lembaga ini didirikan untuk berbagai kebutuhan dana rekontruksi akibat perang dunia kedua. Namun ditranformasikan ke dalam lembaga keuangan pembangunan untuk Negara miskin.

IMF berkaitan dengan masalah-masalah likwiditas dan pembayaran jangka pendek, sedangkan Bank Dunia berkaitan dengan masalah-masalah proyek keuangan sehingga dengan keberadaanya tersebut banyak kecaman-kecaman muncul dari berbagai Negara yang lebih ditujukan kepada IMF ketimbang Bank Dunia. IMF berfungsi di bawah aturan persetujuan Bretton Woods yang secara khusus Negara-negara tersebut beroperasi pada masalah-masalah utama pertukaran mata uang asing.

Kritik dari Negara – Negara berkembang terhadap IMF karena dirasa ketat dan bertolak belakang dengan kebijakan eksternal dan internal yang dipolakan. Disamping itu IMF dapat memperburuk Negara-negara berkembang yang mengalami defisit neraca pembayaran.

Penanaman Modal Asing (PMA)

Modal asing juga merupakan salah satu bentuk pembiayaan eksternal guna membantu pembiayaan domestik. Manfaat penanaman modal asing sebagai sumber antara lain :

1. Sebagai sumber modal2. Sebagai sumber pengetahuan mengenai cara melakukan teknologi3. Sebagai sumber perubahan dalam proses produksi4. Sebagai sumber pembiayaan yang sifatnya pelengkap

Meskipun banyak dampak positip dari penanaman modal asing namun juga terdapat dampak negatipnya termasuk :

1. Menimbulkan persaingan dengan perusahaan dalam negeri.2. Munculnya penyesuaian baru di kalangan masyarakat.

Munculnya penanaman modal asing tentu membuat persaingan dengan perusahaan domestik. Persaingan tersebut dapat timbul dalam beberapa hal antara lain :

1. Penguasaan pasar2. Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia

Di samping itu dengan penanaman modal asing membuat perombakan-perombakan baru yang terkadang budaya-budaya lama disekitar masyarakat tersebut belum bisa menerima.

Kebijakan Pengerahan Modal Secara Integral

Kebijakan pengerahan modal secara integral dimaksudkan memperbesar sumber-sumber pendanaan secara menyeluruh baik dari dalam maupun dari luar, disamping juga faktor efisiensi dalam setiap alokasi anggaran pembangunan. Cara-cara yang mungkin dilakukan juga seperti kebijakan yang biasa dilakukan sebagaimana biasanya, namun ada hal-hal yang perlu ditekankan antara lain :

1. Mempertinggi tabungan pemerintahCara ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi-potensi

yang masih memungkinkan, khususnya diluar pajak termasuk menggali potensi sumber daya alam di daerah-daerah. Pemanfaatan pajak hanya bisa pada potensi yang belum dimanfaatkan, dan perluasan basis pajaknya. Menyangkut masalah tarif untuk saat ini sulit dilakukan dan harus konsentrasi pada perbaikan iklim usaha serta menuju pada tarif yang harmoni.

2. Efisien dalam pengeluran rutin.Masalah gaji sudah tidak bisa untuk di rampingkan, karena gaji

di Indonesia sudah termasuk terendah di kawasan Asia, maupun Eropa. Yang mungkin bisa dikendalikan adalah fasilitas yang berlebihan.

3. Pemilihan terhadap proyek-proyek yang layak.Khususnya untuk proyek-proyek yang didanai dengan pinjaman

tentu alokasinya harus benar-benar hati-hati. Dalam arti paling tidak perlu mempertimbangkan beberapa hal :

a. Pertimbangan utama dalam pemilihan proyek adalah pertimbangan ekonomi, bukan pertimbangan non ekonomi.

b. Proyek yang dibiayai harus memberikan keuntungan yang besar, paling tidak keuntungan yang diperoleh harus lebih besar dari bunga yang harus dibayar. Dengan sendirinya proyek harus layak secara financial yang diteliti dengan 1 paket kelayakan financial meluputi : b.1. Net/Gross present value (NPV/GPV).

b.2. Benefit Cost Ratio (BCR).

b.3. Internal Rate Of Return (IRR.). b.4. Pay Back Period (PBP).

Bahkan bukan hanya BCR yang layak tetapi yang memperlihatkan profitabilitas tinggi dimana angka BCR harus lebih besar dari 2.

4. Merangsang investorTerlepas dari adanya dampak negatip masuknya investor, namun

sampai saat ini dampak positipnya tentu jauh lebih besar khususnya bagi Negara-negara berkembang dalam pengerahan modal dan penyerapan tenaga kerja, sehingga investor harus dirangsang agar mau menanamkan investasinya.

Cara-cara yang mungkin dapat dilakukan antara lain :1. Mempermudah proses perizinan2. Peringanan pajak (tax holiday)3. Memperbaiki sarana dan prasarana, termasuk pengangkutan,

listrik, sarana komunikasi dan lain-lain.4. Mobilitas tenaga kerja yang mudah.

BAB VPENGELUARAN PEMBANGUNAN

Pengeluaran Pembangunan Sektoral

Salah satu alokasi pengeluaran pembangunan adalah sektoral, atau berdasarkan sektor-sektor tertentu. Yang menjadi persoalan dalam pengeluaran pembangunan sektoral antara lain :

1. Apa yang dijadikan kriteria dalam penentuan prioritas sektoral, khususnya dalam kuantitas dana yang dialokasikan.

2. Seberapa besar manfaat ke depan bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Tentang persoalan apa yang dijadikan kriteria dalam penentuan prioritas sektoral dalam kuantitas dana yang dialokasikan masih banyak perdebatan dari berbagai kalangan. Machivaly memberikan salah satu kriteria negara berkembang adalah jika keputusan-keputusan kebijakan pada umumnya tidak didasarkan pada keputusan ekonomi, tapi kebanyakan diwarnai oleh keputusan non ekonomi, misalnya keputusan politis sehingga hasilnya yang diharapkan juga bukan berupa manfaat ekonomi akan tetapi manfaat non ekonomi, padahal Negara tersebut mengalami persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi. Disini peran visted interest para stake holder di pemerintahan sangat menentukan kemana arah kebijakan tersebut diarahkan.

Stake holders sendiri dalam mengambil keputusan banyak diwarnai oleh banyak faktor antara lain :

1. Latar belakang pendidikan yang membentuk 2 (dua) sisi yang saling terkait yakni rasio dan rasa,

2. Pandangan lingkungan.Latar belakang pendidikan seseorang pada umumnya sangat berpengaruh pada

2(dua) alur pemikirannya yakni rasio dan rasa. Pemikiran rasio selalu mengedepankan logika-logika berfikir, apa sebab, mengapa dan bagaimana caranya memecahkan persoalan-persoalan. Sedangkan rasa kembali pada hati seseorang individu. Kalau hatinya peka dan sensitif maka seorang stake holders di Pemerintahan tidak akan melakukan kebijakan yang merugikan orang lain, selalu menimbang-nimbang dari efek keputusan tersebut, dan bahkan sampai-sampai seorang yang rasanya tinggi pada umumnya tidak mau menyakiti orang lain sehingga keputusan itu sulit untuk diambil. Itulah gambaran rasio dan rasa, jadi seseorang stake holder yang mengedepankan rasio maka akan bertindak ganas dan sedikit perikemanusiaan, sedangkan stake holder yang mengedepankan rasa maka lemah dalam mengambil keputusanya. Jadi yang baik adalah seimbang antara rasio dan rasa.

Sebagai contoh seorang ekonom yang sudah lama hidup di negara Barat, maka setelah menjadi stake holder keputusannya juga berbeda dengan seorang ekonom yang lama hidup di Negara timur. Dalam kondisi yang demikian tentu kuncinya seorang stake holder harus pandai-pandai menempatkan kapan saatnya rasio harus digunakan, dan kapan saatnya rasa digunakan untuk menimbang, dan kapan saatnya rasio harus dikedepankan dan kapan saatnya rasa itu harus dikedepankan sehingga melahirkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh berbagai pihak, memang ini suatu pekerjaan yang sulit.

Disamping itu bentuk pendidikan dan pandangan lingkungan juga sangat dominan dalam mewarnai kebijakan yang diambil. Seorang ekonom berbeda dengan seorang teknokrat dalam mengambil kebijakan, meskipun ada kesamaannya.

Masalah selanjutnya adalah seberapa besar manfaat ke depan bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Masalah ini muncul karena pembangunan proyek atau bentuk lainnya diharapkan ada multiplier efeknya, baik multiplier ke depan maupun multiplier ke belakang. Misalnya pembangunan industri dapat merangsang petani kapas (backward linkage), dan dapat merangsang industri pemintalan (forward linkage). Pembuatan prasarana jalan diharapkan dapat mengangkat harkat masyarakat sekitarnya. Kalau manfaat tersebut dimasa akan datang cukup besar baik dibandingkan dengan biaya, maka proyek tersebut dilaksanakan dan sebaliknya jika manfaatnya ke depan tersebut relatif kecil, maka tentu proyek tersebut tidak perlu dilanjutkan.

Masalah selanjutnya yang timbul adalah sumber dana yang digunakan dari mana, apakah dari dalam atau dari luar yang berbentuk pinjaman yang dapat mendatangkan bunga. Jika pendanaan tersebut dari pinjaman apalagi dengan bunga komersial, maka alokasi pengeluaran tersebut juga harus dicermati dan dipilih pada hal-hal yang dapat mendatangkan keuntungan/manfaat besar agar tidak terjerat pada kesulitan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Terdapat beberapa sektor yang direncanakan untuk didanai antara lain :1. Sektor industri2. Sektor pertanian dan kehutanan3. Pengairan4. Tenaga kerja5. Perdagangan, pengembangan usaha nasional, Keuangan Dan Koperasi.6. Transportasi, Meteorologi, dan geo fisika7. Pertambangan dan Energi.8. Lingkungan hidup dan tata ruang9. Pariwisata, Pos dan telekomunikasi10. Pendidikan, kebudayaan nasioanal, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, Pemuda dan Olah Raga.11. Kependudukan dan Keluarga sejahtera.12. Kependudukan dan Keluarga sejahtera13. Kesejahteraan social, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.14. Perumahan dan pemukiman.

15. Agama16. Ilmu pengetahuan dan Teknologi17. Hukum18. Aparatur Negara dan Pengawasan19. Politik, hubungan luar negeri, penerangan20. Komunikasi dan media masa21. Pertahanan dan keamanan

Komponen sektoral sebanyak 21 tersebut diharapkan mencakup seluruh aktivitas dalam suatu Negara. Kebijakan anggaran diharapkan dapat menyentuh, atau dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah mengacu pada fungsinya yakni fungsi alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi.

Dalam hal ini juga perlu dijaga azas keseimbangan, karena terlalu banyak kegiatan pemerintah maka akan cenderung boros/tidak efisien sehingga peran swasta dalam perekonomian menjadi kecil, namun terlalu sedikit maka kebebasan swasta menjadi berlebihan yang pada akhirnya dapat menimbulkan beberapa hal :

1. Timbulnya persaingan yang tidak sehat.2. Timbulnya perusahaan-perusahaan monopoli yang merugikan masyarakat banyak.3. Adanya risiko yang besar.

Berhasil tidaknya kebijakan/kegiatan pemerintah kriterianya atau tolok ukurnya sangat relatif namun terdapat beberapa indikator digunakan meskipun subyektif dan sulit diukur secara kuantitatif namun lazim digunakan antara lain :

1. KeadilanAdil berarti kebijakan pemerintah harus mempunyai dampak yang

adil/tidak berat sebelah atau tidak memihak suatu kelompok manapun. Jadi kebijakan tersebut memang bukan ditujukan untuk orang-seorang, kelompok-perkelompok namun secara merata, meskipun hasilnya belum tentu adil bagi setiap orang, karena keadilan sendiri itu sulit diukur, sesuatu yang ditujukan untuk keadilan hasilna belum tentu adil sehingga dalam konstek ini banyak versi.

2. Efisiensi EkonomiPengertian efisiensi juga banyak, efisiensi bisa diartikan penggunaan input

yang minimal untuk menghasilkan output tertentu. Efisiensi juga bisa diartikan sebagai tindakan yang tidak membuat pemborosan-pemborosan atau melakukan kegiatan yang menguntungkan. Namun efisiensi disini yang merujuk pada konsep mikro yakni efisiensi untuk kesejahteraan masyarakat (pareto optimum). Jadi kebijakan pemerintah dinilai efisien apabila memperhatikan bahkan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

3. PaternalismeMeskipun pemerintah pada umumnya ingin mensejahterakan masyarakat

secara keseluruhan baik individu maupun seluruh kelompok dan lapisan masyarakat namun dalam realitasnya masyarakat tersebut heterogen atau majemuk dalam segala hal, baik majemuk dalam selera (preferent), kepentingan dan lain sebagainya, sehingga tidak menutup kemungkinan meskipun kesejahteraan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak namun ada sebagihan yang menganggap kebijakan tersebut tidak diperuntukkanya. Dalam konstek yang demikian pada umumnya falsafah yang digunakan adalah yang penting deviasinya tidak banyak atau sasaran yang dicapai sudah cukup banyak, dan memang jarang terjadi kebijakan pemerintah yang dapat 100% mencapai sasaranya, sehingga 75% keatas pun sudah dianggap baik dalam merelisasi target yang ada. Dengan catatan pembuatan target yang dilakukan harus menunjukkan effort yang baik atau dengan kata lain tidak pada tujuan untuk low effort, tetapi minimal middle atau bahkan kalau bisa hight effort.

4. Kebebasan PeroranganSemua kriteria tersebut tentunya tidak mungkin terpenuhi secara simultan

atau secara bersama-sama, namun cenderung bobotnya berbeda-beda dan yang biasa digunakan adalah faktor kebebasan perorangan, dan ini pada umumnya yang bobotnya paling kecil karena sulit dicapai.

Pengeluaran/Kegiatan Pemerintah

Terdapat beberapa teori pengeluaran yang ada antara lain : 1) Wagner dalam low Of ever increasing, 2) Peacock dan Wiseman, dan teori Pigou serta Lindahl.

Wagner membuat pernyataan bahwa kegiatan pemerintah dari waktu-kewaktu cenderung meningkat. Implikasi dari hal-hal tersebut tentu variabel-variabel lain juga akan berubah seperti :

1. Pengeluaran pemerintah perkapita juga cenderung meningkat.2. Sumber-sumber penerimaan pemerintah untuk menutupi pengeluaran pemerintah

juga bertambah, apakah sumber dari dalam atau dari luar jika sumber dari dalam tidak cukup maka sumber dari luar yang meningkat.

3. Implikasi lebih lanjut :Jika pinjaman tersebut dapat dikelola dengan baik, maka ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar menurun.Namun jika pinjaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar meningkat.

Implikasi dari pengeluaran pemerintah tidak hanya berhenti sampai disitu, namun masih banyak mata rantai yang tersentuh termasuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, harga-harga dan lain-lain.

Pemerintah pada umumnya terpacu pada keinginan-keinginan yang bersifat pencapaian target, apakah target tinggal landas, atau mengejar ketinggalan dibanding Negara-negara sejajar lainya ataukah target-target sehubungan dengan perlengkapan pertahanan keamanan. Satu hal yang mendapat banyak sorotan karena dianggap cukup boros adalah pengeluaran untuk pembelian senjata, dimana senjata yang sifatnya sekali diluncurkan sudah habis, dan pengeluaran untuk perang. Dimana-mana kegiatan untuk perang bukan hanya mendatangkan kerugihan material, dana, bahkan non material yang tidak bisa diukur dengan apa-apa.

Kelemahan dalam teori Wagner adalah menganggap bahwa Pemerintah sebagai individu yang bebas bentindak terlepas dari anggota masyarakat. Wagner juga mengabaikan bahwa kejadian-kejadian dalam kebangkrutan pemerintah merupakan satu hal yang jarang terjadi bahkan dianggap tidak ada.

Berbeda dengan Peacock dan Wiseman yang pada intinya membuat beberapa pernyataan-pernyataan antara lain:

1. Peacock dan Wiseman mengelompokkan antara Pemerintah dan swasta.2. Pemerintah cenderung meningkatkan pengeluaran sedangkan swasta mempunyai

batas toleransi. Sehingga menjadi kendala Pemerintah untuk menaikan pajaknya.3. Jika dalam keadaan normal terganggu misalnya karena perang maka pemerintah

meningkatkan pengeluarannya baik melalui pajak maupun hutang.4. Setelah selesai perang, pengeluaran pemerintah yang diharapkan turun namun

justru naik, karena untuk membayar utang dan bunga sehingga setelah selesai perang mestinya pajak bisa turun tapi justru meningkat.

Pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan atas bentuk-bentuknya, antara lain :1. Pengeluaran pemerintah yang berbentuk “ self liquiditing, artinya pengeluaran

pemerintah yang mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasanya seperti : pengeluaran pemerintah untuk perusahaan Negara, proyek-proyek produktif.

2. Pengeluaran pemerintah yang reproductive, artinya mewujudkan kepentingan-kepentingan ekonomis bagi masyarakat misalnya pengeluaran untuk pengairan, pertanian dan lain-lain

3. Pengeluaran pemerintah yang non self liquiditing maupun yang non reproductive , yakni pengeluaran pemerintah yang langsung menambah kepuasan pada masyarakat misalnya pembuatan monumen.

4. Pengeluaran pemerintah yang tidak produktif, yakni yang merupakan pemborosan-pemborosan seperti untuk perang

5. Pengeluaran pemerintah yang merupakan penghematan di masa akan datang misalnya untuk yatim piatu.

Berikut ini data empirik tentang pengeluaran pembangunan berdasarkan sektoral yang terdiri dari 21 sektoral 2001-2003dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 14. Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Sektor (Miliar Rupiah)Sektor 2001 % 2002 % 2003 %

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1. Industri 1.533 3,49 1.813 3,46 1.068 1,632. Pertanian & Kehutanan 3.144 7,16 3.709 7,09 4.731 7,263. Pengairan 3.123 7,11 3.712 7,09 4.764 7,314. Tenaga Kerja 185 0,42 167 0,31 348 0,535. Perdagangan , Pengb. Ush Nas,

Keuangan & Koperasi4.799 10,9 921 1,76 1597 2,45

6. Transportasi, Meteorologi & Geofisika

4.787 10,9 7.810 14,9 9.052 13,89

7. Pertambangan & Energi 2.467 5,62 3.778 7,22 3.184 4,888.Periwisata, Pos &

Telekomunikasi1.147 2,61 1.686 3,22 438 0,67

9. Pembangunan Daerah & Transmigrasi

3.213 7,32 3.649 6,97 2.979 4,57

10. Lingk Hidup & Tata Ruang 696 1,59 653 1,24 511 0,7811. Pendidikan, Kebudayaan Nas,

Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olh Raga

9.701 22,10 11.307 21,6 15.058 23,1

12.Kependudukan & Keluarga Sejahtera

229 0,52 326 0,62 451 0,69

13. Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak & Wanita

3.771 8,59 4.908 9,38 6.594 10,12

14. Perumahan & Pemukiman 754 1,71 1.136 2,17 1.853 2,8415. Agama 64 0,14 86 0,11 133 0,2216. Ilmu Pengetahuan & Tehnologi 651 1,48 713 1,31 1.112 1,7017. Hukum 312 0,71 546 1,04 1.020 1,5618. Aparatur Negara &

Pengawasan847 1,92 1.307 2,49 2.719 4,17

19. Politik, Hub LN, Penerangan, Komuni kasi & Media Masa

226 0,51 155 0,29 327 0,50

20.. Pertahanan & Keamanan 2.368 5,39 3.917 7,49 7.191 11,04Jumlah 43.987 99,48 52.299 99,86 65.130 99,89

Sumber : Statistik Indonesia, 2003 Tabel 13 memperlihatkan bahwa alokasi anggaran pemerintah yang kuantitasnya

cukup besar yakni dialokasikan pada sektor pendidikan dan transportasi. Untuk sektor pendidikan pada tahun 2001 proporsinya 22,10% atau 9.701 miliar, dimana pada tahun 2003 proporsinya meningkat menjadi 23,12% atau 15.058. Sedangkan untuk transportasi sebesar 10,9% atau 4.787 pada tahun 2001 naik menjadi 13,89% atau 9.052 pada tahun 2003. Kondisi tersebut dapat dijelaskan dengan teori Musgrave dan Rostow bahwa pada tahap awal pembangunan suatu Negara masih konsentrasi pada perbaikan pendidikan dan transportasi.

Pendidikan dalam rangka perbaikan sumber daya manusia, sedangkan transportasi untuk prasarana masyarakat yang diharapkan menciptakan multiplier efek pada berbagai sektor lainnya. Dengan dibangunnya sektor transportasi tentu perdagangan juga akan berkembang, maka roda perekonomian akan berjalan dengan baik, di mana barang-barang hasil pertanian dengan mudah dapat dijual ke kota sehingga masyarakat pedesaan pada akhirnya dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dengan dibukanya sarana transportasi.

Menurut Mosher salah satu syarat dalam pembangunan adalah perlu prasarana jalan yang memadai, ini dimaksudkan untuk pengangkutan hasil-hasil pertanian. Tentu ini tidak berhenti sampai disitu bahkan investor-investorpun juga jadi terangsang untuk menanamkan modalnya.

Disamping itu sektor pertahanan dan keamanan juga meningkat, khususnya pada tahun 2003, yakni 5,39% atau 2.368 pada tahun 2001 menjadi 11,04 % atau 7.191 pada tahun 2003. Ini berarti ada kondisi stabilitas yang agak tergangu seperti di Aceh, Irian Jaya dan lain-lain sehingga untuk menstabilkan kondisi tersebut Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar. Disamping digunakan untuk pembelian alat-alat perang.

Sementara alokasi anggaran untuk sektor pertanian dan industri pada tahun anggaran 2001 hingga 2003 berfluktuasi. Untuk sektor industri pada tahun 2001 porsinya hanya 3,49% atau 1.533 miliar menurun menjadi 1,63% atau 1068 miliar pada tahun 2003. Sedangkan sektor pertanian 7,16% atau 3.144 miliar pada tahun 2001 naik menjadi 7,26% atau 4.731 pada tahun 2003. Padahal kedua sektor tersebut benar-benar membutuhkan penanganan yang serius. Khusus untuk sektor pertanian mengahadapi beberapa masalah antara lain : 1) nilai tukarnya yang relatif rendah, 2)produktivitasnya juga rendah, dan 3) masalah-masalah phisik berupa tidak cukupnya pengairan dan lain-lain.

Dilihat dari sumber daya manusianya petani terdiri dari 3 (tiga) kelompok yakni : 1) kelompok tradisional2) klompok professional, dan3) kelompok advunturir.

Kondisi petani di Indonesia sebagian besar banyak petani yang tradisional dengan cara produksi yang masih sederhana, berbeda dengan kondisi di Thailand dan New Zailand dimana sebagihan besar petaninya sudah professional dan advunturir dengan teknologi yang cukup baik sehingga baik produksi maupun pemasaranya dapat menguasai pasaran Internasional.

Sedangkan untuk sektor industri jumlah alokasi kredit yang tersalurkan pada pengusaha industri relatif kecil, hal ini tentu membutuhkan model pelayanan tersendiri agar alokasi dana kredit dapat disalurkan dengan baik dan dapat beroperasi dengan lancar serta mendatangkan keuntungan khususnya pada industri kecil menengah.

Industri kecil menengah (UKM) saat ini sangat membutuhkan dana bantuan kredit, namun pihak perbankan untuk merealisasinya mempunyai karakteristik tersendiri berdasarkan kelengkapan persyaratan yang dibuat. Sedangkan pihak pengusaha UKM tidak mempunyai persyaratan sebagaimana yang diminta oleh perbankan, sehingga kredit tidak tersalurkan. Dalam kondisi demikian perlu dibentuk model yang dapat menjembatani antara UKM dan perbankan, karena pada akhirnya banyak UKM-UKM yang mengambil pada rentenir-rentenir tertentu. Mungkin perlu dibentuk pola kredit yang partisipasif.

Untuk saat ini UKM sebagai sektor yang perlu didongkrak mengingat sektor tersebut tangguh dalam terhadap krisis karena memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage), yakni keunggulan karena dapat menggunakan biaya produksi yang murah dibanding yang lain. Disamping itu sektor tersebut relative stabil, sehingga penerimaan pemerintah dari pajak di sektor UKM juga relative stabil.

Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi juga berfluktuasi. Pada tahun 2001 alokasi dananya sebesar 2,61% atau 1.147 miliar menurun menjadi 0,67 atau sebesar 438 pada tahun 2003. Hal ini memberikan indikasi bahwa penanganan sektor tersebut pada akhir-akhir ini yakni 2003 sudah mulai menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak, dan wanita juga cukup besar dan meningkat. Pada tahun 2001 sebesar 8,59% atau sebesar 3.771 naik menjadi 10,12% atau 6.594 pada tahun 2003. Nampaknya kesejahteraan sosial dan peranan wanita pada pelita ini cukup banyak mendapat perhatian. Pemberdayaan wanita dewasa ini penting bukan hanya dalam konteks emansipasi, namun dituntut kiprahnya baik dalam pemerintahan, dan swasta untuk menggerakkan roda perekonomian.

Sementara anggaran untuk tenaga kerja baik secara kuantitas maupun persentasenya relatif rendah. Pada tahun 2001 hanya sebesar 0,42% atau 1.85 miliar naik menjadi 0,53% atau 348 miliar pada tahun 2003. Padahal dewasa ini dimana-mana Negara baik di Negara berkembang maupun di Indonesia mengahadap masalah ketenaga kerjaan yang cukup rumit, dan tak kunjung padang. Ada beberapa sebab mengapa tenaga kerja menjadi masalah yang rumit, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Kapasitas dunia usaha yang semakin menurun dalam menampung tenaga kerja karena kondisinya sudah mulai lesu.

2. Meledaknya usia muda pada berbagai bidang pendidikan.3. Sistem kelembagaan dan informasi kerja.4. Terbatasnya pendanaan untuk mengatasi persoalan-persoalan tenaga kerja,

dimana pada kondisi yang demikian swasta tidak bisa sepenuhnya menyelesaiakan persoalan-persoalanya sendiri, perlu peran pemerintah yang cukup besar.

Dibidang hukum secara absolut nilai anggaranya relatif kecil, meskipun prosentasenya meningkat. Padahal penegakan supremasi hukum juga tidak kalah pentingnya dibanding persoalan yang lain.

4.3. Pengeluaran Pembangunan Dan Daerah

Pengeluaran pembangunan untuk daerah meliputi pengeluaran : pedesaan, Kabupaten & kota administratif, Propinsi, Sekolah Dasar, Kesehatan, Pasar, Penghijauan, jalan & jembatan. Sisanya untuk Departemen. Besarnya pengeluaran untuk Departemen dan Daerah dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut :

Tabel 15. Pengeluaran Pembangunan Departemen Dan Daerah.

Tahun Departemen % Daerah % Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

69/70 83,4 93,8 5,5 6,19 88,970/71 67,5 67,37 32,7 32,6 100,271/72 101,8 73,18 37,3 26,81 139,172/73 129,2 69,09 57,8 30,91 18773/74 157,8 64,80 85,7 35,20 243,574/75 221,9 59,28 152,4 40,71 374,375/76 456,4 67,21 222,7 32,79 679,176/77 568,7 65,81 277,4 32,79 846,177/78 673,4 66,06 345,9 33,93 1019,378/79 858,1 67,02 422,1 32,97 1280,279/80 1.539,6 74,56 525,1 25,43 2064,780/81 2.460,3 75,76 787,2 24,24 3247,581/82 2.782,2 71,68 1.099,3 28,32 3.881,582/83 3.221,1 72,17 1.242,2 27,83 4463,383/84 3.024,4 67,47 1.458,1 32,53 4482,584/85 2.679,5 56,37 1.541,3 36,52 4220,885/86 4.860,6 77,48 1.413,1 22,52 6273,786/87 2.660,2 63,32 1.541,3 36,68 4201,587/88 3.150,6 69,46 1.385,5 30,54 4536,188/89 2.365,2 60,49 1.544,9 39,51 3910,189/90 3.153,7 64,14 1.763,3 35,86 4917,090/91 5.134,1 63,12 2.999,7 36,88 8.133,891/92 7.483,7 64,53 4.113,4 35,47 11.597,192/93 10.032,8 66,58 5.036,0 33,42 15.068,893/94 10.915,7 66,50 5.515,8 33,61 16.413,594/95 11.239,2 60,45 7.353,0 39,55 18.592,295/96 10.428,5 58,76 7.319,1 41,24 17.747,696/97 12.722,2 60,06 8.461,0 39,94 21.183,2

Sumber : DEPKU RI, 1997/1988, Hal : 88

Tabel 14 memperlihatkan bahwa pengeluaran untuk Departemen secara absolutnya meningkat, tetapi secara prosentasenya ada tendensi menurun. Sedangkan pengeluaran untuk Daerah baik secara absolutnya maupun secara persentasenya mengalami peningkatan.

--------------------oo0oo---------------------

BAB VIDAMPAK MAKRO RAPBN

TERHADAP PEREKONOMIAN

5.1. Tinjauan Umum

Pemerintah dalam menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) akan berpengaruh terhadap perekonomian melalui proses multipliernya. Pengaruh ini dapat dilihat dalam 3 (tiga) aspek antara lain :

1. Perkembangan ekonomi2. Suhu Ekonomi3. Neraca perdagangan (ekspor/impor)

Untuk mendeteksi dampak makro RAPBN terhadap perekonomian dapat digunakan pendekatan perekonomian terbuka sebagai berikut :

Y = C + Is + G + (X-M) ……………………………. 33)

Identitas :Y = produk domestik bruto (PDB)C = pengeluaran konsumsi rumah tangga

Is = pengeluaran investasi swasta G = pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran

rutin dan pengeluaran pembangunan.X = ekporM = impor

Persamaan 33) parameter-parameternya perlu diintepretasikan satu-satu sebagai berikut :

C = ao + a1 + (Y-t)Is = a2 + a3 G = Go X = Xo M = a4 + a5 T = T0

Identitas :T = penerimaan pajaka1 = hasrat marginal mengkonsumsia3 = hasrat marginal menginvestasi

a5 = hasrat marginal mengimpor

Kalau intepretasi-intepretasi tersebut disubtitusi ke dalam persamaan 33) diperoleh persamaan baru :

…………………………. 34)

Persamaan 34) menjadi landasan untuk mengetahui dampak RAPBN terhadap perkembangan ekonomi, suhu ekonomi, dan neraca perdagangan.

5.2. Dampak RAPBN Terhadap Perkembangan Ekonomi

Dampak RAPBN terhadap perkembangan ekonomi bisa bersifat ekspansif atau kontraktif tergantung dari multipliernya :

………………………………… 35)

……………………………… 36)

RAPBN bersifat ekspansif apabila :

dY/dG > dY/dT,

Dan sebaliknya bersifat kontraktif apabila :

dY/dG < dY/dT .

Contoh penerapan model diatas dengan data hipotesis, misalkan RAPBN dengan rencana pajak sebesar Rp. 44.366.9 ( penerimaan diluar migas dikurangi minyak) dan pengeluaran sebesar Rp. 51.871.8 Milyard (pengeluaran pemerintah dikurangi dengan belanja luar negeri dan pembayaran hutang luar negeri), sementara parameternya menghasilkan sebagai berikut :

a1 = 0,60a3 = 0,23a5 = 05

Maka :dY/dG = 2,38dY/dT = 1,43

Alhasil :1. Pertambahan PDB 2,38 x Rp 51.871,8 M = Rp 123.454,88 M2. Pengurangan PDB 1,43 x Rp 44.366,9 M = Rp 63.444,67 M

Ekspansi sebesar :123.454,88 - 63.444,67 = Rp 60.010, 21 MJadi dampak RAPBN ekspansif sebesar Rp 60.010, 21 M

Dampak RAPBN Terhadap Suhu Ekonomi (Over heated economy)

Dampak RAPBN terhadap suhu ekonomi dapat diturunkan sebagai berikut :

……………………………… 37)

Dimana K = permintaan aggregate

K = Y + M

Sehingga :

dK/dG = dY/dG + dM/dG,

Sedangkan :

dM/dG = dY/dG .

Oleh karena itu :

……..………………………….38)

..39)

Sehingga :

………………………………… 40)

………………………..……….. 41)

………………………….……. 42)

Alhasil :Dampak RAPBN akan memanaskan suhu ekonomi apabila :(dK/dG + dK/dT) > (dY/dG + dY/dT), atau permintaan aggregate neto > penawaran aggregate neto.

Contoh :Berdasarkan parameter-parameter yang dihasilkan di depan maka :

Sementara :

dY/dG = 2,38

dY/dT = 1,43

Alhasil :

Pertambahan permintaan agregat = 3,81 x Rp 51.871,8 M = Rp 197.631, 56 M

Sedangkan pengurangan permintaan agregat = 1,78 x Rp 44.366,9 = Rp 78.973, 08 M

Dengan demikian pertambahan permintaan aggregate neto sebesar: Rp 118.658,48 M (197.631,56 – 78.973,08).

Untuk pertambahan penawaran aggregate sebesar:Rp 55.860,48

sehingga terdapat kelebihan permintaan aggregate sebesar:Rp 62.798.0 M ( 118.658.48 – 55.860.48).

5.4. Dampak RAPBN Terhadap Neraca Perdagangan :

Dampak RAPBN terhadap neraca perdagangan dapat dilihat pada multiplier sebagai berikut :

………………………………... 43)

………..……………………….. 44)

…..…………………………… 45)

…………..…………………….. 46)

Contoh :Berdasarkan hasil parameter-parameter di depan maka diperoleh :

Pertambahan ekspor :2,38 x Rp 51.871,8 M = Rp 119.305,14 M

Pengurangan ekspor :1,43 x Rp 44.366,9 M = Rp 63.443,66 M

Atau kelebihan ekspor sebesar Rp.55.860,48 M yang diperoleh dari :(Rp.119.305,14 – Rp 63.443) = Rp.55.862,14 M.

Sedangkan multiplier impor :

Pertambahan impor: 0,59 x Rp 51.871,8 M = Rp 30.604.36 MPengurangan impor: 0,36 x Rp 44.366,9 = Rp 15.972,08 M, atau pertambahan impor neto sebesar = Rp 14.632,28 M yang diperoleh dari :

(Rp.30.604,36 – Rp.15.972,08) = Rp 14.632,28 MJadi pertambahan ekspor netto :

Rp 55.860,48 – Rp.14.632.28 M = Rp.41.228,20 M

5.5. Implikasi

Dampak RAPBN yang ekspansif akan menimbulkan beberapa kecenderungan-kecenderungan baik yang bersifat positif maupun negatif, antara lain :

1. Mengurangi pengangguran2. Meningkatkan daya beli masyarakat3. Meningkatkan ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar.

Kecenderungan yang bersifat positif termasuk mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan dampak yang bersifat negatif termasuk meningkatkan ketergantungan pembiayaan dari luar. Dampak yang mengurangi pengangguran dapat dilihat dari pengalaman empirik dalam perekonomian di Inggris, khususnya setelah revolusi industri, dimana berkat penggunaan teknologi modern menyebabkan produksi melimpah di pasaran sehingga tidak terbeli dan banyak kapasitas menganggur yang menyebabkan banyak pabrik-pabrik yang gulung tikar disertai pengangguran yang meraja lela. Dalam kondisi yang demikian Keynes menganjurkan agar ditingkatkan pengeluaran pemerintah untuk penyehatan perekonomian.

Secara teori juga dapat dilihat pada kurva Philip (Philip curve) yang menghubungkan antara persentase pengangguran dengan persentase harga atau inflasi, yang dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut :

Harga

Gambar 4 : Kurva Philip

Gambar 3 sumbu vertikal memperlihatkan persentase harga, sedangkan sumbu horizontal menunjukan persentase pengangguran yang berhubungan negatif, dalam arti semakin tinggi harga-harga (inflasi) maka pengangguran semakin kecil, dan sebaliknya semakin rendah harga-harga maka semakin banyak pengangguran. Kenaikan harga atau inflasi bisa disebabkan karena kenaikan biaya produksi juga bisa karena kenaikan jumlah uang beredar dimasyarakat. Dalam kontek ini cenderung didorong oleh jumlah uang beredar di masyarakat.

Meskipun pengeluaran masyarakat pemerintah yang ekspansif dapat mendorong penyerapan tenaga kerja namun implikasinya dalam jangka panjang juga dapat memperbesar sumber-sumber ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar, jika sumber-sumber dari dalam tidak dapat menutupinya.

Berbeda halnya jika dampak RAPBN itu kontraktif sehingga sumber-sumber pembiayaan dari luar dapat dikendalikan, namun tidak dapat mengurangi pengangguran dan tidak dapat menambah daya beli masyarakat.

Dampak RAPBN yang memanaskan suhu perekonomian juga cenderung dapat meningkatkan harga-harga. Sedangkan dampak RAPBN yang menimbulkan surplus pada neraca perdagangan, dimana hal ini dapat menguatkan devisa dalam suatu Negara, sehingga pada akhirnya kemampuan membeli dalam bentuk impor juga naik.

------------------------oo0oo----------------------

BAB VIIPENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

% Pengangguran0

Philip Curve

7.1. Sumber Penerimaan Daerah

Sumber penerimaan daerah dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok antara lain :

1. Pendapatan daerah sendiri (PDS)2. Sumber dari luar (SDL) yang meliputi :

a. Sumbangan dan bantuan pusatb. Pinjaman daerah

Pendapatan daerah sendiri meliputi :1. Pajak daerah2. Retribusi daerah3. Pembagihan laba BUMD4. Penerimaan Dinas-Dinas5. Penerimaan lain-lain yang sah6. Bagian hasil pajak dan bukan pajak, yang meliputi :

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)b. Iuran hasil hutan dan iuran hak pengusahaan hutan.

Pada umumnya PDS tidak cukup membiayai pengeluaran Daerahnya, sehingga implikasinya SDL digunakan untuk menutupinya. Sumber dari pajak dan retribusi memang saat ini menjadi sumber potensial daerah, akan tetapi sumber tersebut tidak segampang itu untuk dikembangkan. Pajak ada syarat-syarat tertentu dalam proses pengembangannya. Tidak bisa pajak dikembangkan melalui tarif apabila iklim usaha tidak membaik, yang bisa dikembangkan hanya peluang-peluang yang belum dioptimalkan atau dimanfaatkan guna memperoleh keadilan dalam perpajakan. Sedangkan retribusi terkait dengan aspek pelayanan, sehingga untuk memperoleh retribusi tersebut maka pelayanan terlebih dahulu yang harus diperbaiki. Di samping itu peningkatan retribusi tersebut relative kecil bila disbanding dengan pengembangan sumber dari BUMD, atau perusda.

Pengembangan PDS cenderung terfokus pada BUMD, karena BUMD adalah Badan Usaha yang berorientasi pada keuntungan/profit orainted. Bentuk-bentuk BUMD di daerah antara lain : Perusahaan Air Minum (PDAM), apotik, Badan Perkreditan (BPR), dan lembaga non bank lainya. PDAM merupakan perusahaan daerah yang memiliki 2 (dua) keunggulan dalam proses produksinya, antara lain :

1. Struktur pasar yang dihadapi adalah monopoli, dimana hanya terdapat produsen tunggal yang menguasai pasar sehingga bargaining posisinya kuat.

2. Sumber inputnya dapat diperoleh dengan cara yang relatif mudah, sehingga dapat menekan biaya produksi per unit.

Mengapa dikatakan secara ekonomi bargaining posisi PDAM itu kuat karena terdapat beberapa bentuk pasar dan perekonomian yang mempunyai implikasi terhadap posisi perusahaan yang berbeda-beda antara lain :

1. Pasar persaingan sempurna.2. Pasar persaingan non sempurna yang terdiri dari :

a. Pasar oligopolib. Pasar persaingan monopolistik, danc. Pasar Monopoli

Ciri-ciri pasar persaingan sempurna antara lain :

1. Banyak penjual dan banyak pembeli.Ciri ini dengan sendirinya bargaining posisi produsen dan konsumen

sebanding. Produsen sulit untuk memperoleh keuntungan yang banyak karena tidak semudah itu untuk menaikkan harga sehingga untuk memperoleh keuntungan produsen harus memperbanyak output. Bargaining posisi antara produsen dan konsumen dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :

Diagram Pasar Persaingan Sempurna

Berdasarkan diagram tersebut tentu dapat dilihat bahwa posisi produsen dan konsumen dalam pasar adalah sama. Namun dalam dunia empirik hampir-hampir tidak ada bentuk pasar persaingan sempurna yang murni. Hanya ada yang mendekati saja, meskipun mendekati akhirnya bargaining posisinya juga kurang lebih sama. Contoh yang mendekati bentuk pasar ini pada hasil-hasil pertanian, kalau untuk BUMD bentuk BPR dan Apotik juga mendekati tapi derajat kedekatan yang lebih akurat adalah hasil pertanian.

2. Barang yang diperjual belikan relative sama.3. Produsen dan konsumen bebas masuk dan keluar (free entry dan free exit)4. Informasi jelas

Produsen Konsumen

Sedangkan persaingan monopolistik kurang lebih hampir sama dengan pasar persaingan sempurna hanya dalam pasar persaingan monopolistik barang yang diperjual belikan serupa tapi tidak sama.

Berbeda halnya dengan pasar oligopoli dimana hanya terdapat beberapa penjual saja, sementara konsumennya banyak. Kalau dibuat diagramnya sehingga nampak bargaining posisinya :

Diagram Pasar Oligopoli

Berdasarkan diagram tersebut maka produsen cenderung mempunyai posisi yang lebih kuat dari pada posisi konsumen, karena jumlah produsenya sedikit sedangkan konsumenya banyak. Konsumen yang banyak ini dengan sendirinya mencerminkan adanya kekuatan permintaan dalam masyarakat, sedangkan jumlah barang yang diminta sedikit sehingga terjadi gap antara permintaan dan penawaran atau sering disebut exess demand yang dapat mendorong terjadinya kenaikan harga. Posisi ini dapat dilihat pada kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut :

Gambar 9. Kurva Permintaan dan Penawaran

Produsen Konsumen

D

ES

S

E

P

0

ED

Q

Gambar 4. memperlihatkan adanya exess demand, dengan demikian jika produsen mau menaikan harga selama tidak ada barang subtitusi maka konsumen masih tetap akan membeli sehingga dikatakan bahwa bargaining posisi produsen cukup kuat. Bentuk oligopoli yang bargaining posisinya paling kuat adalah duo poli karena hanya ada 2 (dua) produsen yang menguasai pasar. Kalau posisi ini naik kesatu tingkat lagi menjadi perusahaan monopoli.

Monopoli adalah perusahaan dimana hanya ada satu produsen tunggal yang menguasai pasar sementara konsumennya banyak. Bentuk yang identik adalah monopsoni, dimana hanya ada satu pembeli tunggal sedangkan produsennya banyak. Bargaining posisi produsen pada pasar monopoli paling kuat diantara bentuk pasar lainya. Jika produsen mau menaikkan harga maka konsumen cenderung masih tetap membelinya, karena hanya ada satu-satunya produsen di pasar. Namun bentuk pasar yang demikian pada umumnya tidak diizinkan, terkecuali monopoli yang untuk kesejahteraan orang banyak. Bentuk diagram pasar monopoli dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Diagram Pasar Monopoli

Berdasarkan diagram maka dengan jelas bahwa dalam pasar pasar monopoli bargaining posisi produsen sangat kuat yang kuat karena hanya satu pedagang tunggal yang menguasai pasar. Bagi konsumen tidak ada alternatif untuk membeli pada produsen yang lain sehingga produsen akan dengan mudah untuk memainkan harga pada konsumen. Agar tidak terjadi semena-mena dalam mempermainkan harga maka tentu diperlukan pengawasan ketat dari pihak pemerintah untuk mengendalikannya. Misalnya pemerintah dapat menyatukan kesepakatan antara produsen dan konsumen dalam menentukan harga. Kesepakatan itulah yang penting agar tidak ada dari salah satu pihak yang dirugikan akibat harga maupun produksi yang diperjual belikan serta standar yang diinginkan dari kedua belah pihak.

Bentuk yang identik dengan pasar monopoli adalah monopsoni, dimana kalau monopoli hanya terdapat satu produsen tunggal maka dalam monopsoni hanya terdapat

Produsen Konsumen

satu pembeli tunggal, sementara produsen atau penjualnya banyak. Kalau digambar dalam diagram akan nampak sebagai berikut :

Diagram Pasar Monopsoni

Berdasarkan bentuk diagram pada pasar monopsoni maka posisi konsumenlah kuat karena hanya ada satu konsumen tunggal yang menguasai pasar sehingga posisi produsen disini lemah.

PDAM cenderung berada pada pasar monopoli, dimana posisi produsen di pasar kuat, sehingga secara ekonomi Badan Usaha tersebut dalam posisi yang strategis. Namun disini ada kerentanan terhadap barang subtitusi yakni penggunaan sumur-sumur tradisional maupun sumur pompa sebagai warisan nenek moyang yang sudah ada dari dulu kala, bahkan anggapan masyarakat yang gemar akan lingkungan beranggapan bahwa sumber sumur itulah yang baik untuk diminum karena tidak terkontaminasi dengan bahan kimia dan mengandung bahan-bahan mineral dari dalam tanah yang masih murni. Khususnya di dataran rendah atau di pedesaan sumur merupakan tradisional merupakan cara yang efisien. Sedangkan di daerah dataran tinggi maupun di kota-kota karena lahan dan luas tanah yang sempit sehingga cenderung menggunakan PDAM meskipun ada sumur tadisional dan PDAM biasanya sebagai pelengkap.

BUMD-BUMD juga bisa dikembangkan berdasarkan kerjasama dengan investor baik investor dalam maupun luar negeri. Kerjasama ini disamping untuk pembentukan modal bersama juga untuk efisiensi pengelolaan BUMD. Banyak BUMD-BUMD yang prospektif namun karena pengelolaanya yang tidak efisien dimana biaya (cost)-nya yang membengkak sehingga tidak mendapatkan keuntungan.

Dalam konteks ekonomi mikro kerugian dalam jangka pendek masih bisa dipertahankan untuk beroperasi, namun dalam jangka panjang jika merugi terus maka tidak ada alternatif lain kecuali perusahaan menutup usahanya dan diganti dengan usaha lain atau dicari pola-pola baru yang memungkinkan bisa efisien.

Produsen Konsumen

Dalam jangka panjang pengembangan BUMD sebagai sumber penerimaan daerah lebih strategis dari pada pengembangan pajak dan retribusi, namun pengembangan BUMD-BUMD tersebut tentu tidak bisa berlebihan sehingga peran swasta dalam perekonomian akan hilang. BUMD-BUMD juga bisa dibiayai melalui pinjaman, namun harus dikelola dengan manajemen yang baik, jika tidak akan mendatangkan kesulitan di kemudian hari karena pinjaman harus membayar bunga dan cicilan. Paling tidak terdapat 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan antara lain :

1. Keuntungan yang diharapkan dari proyek yang dikelola harus lebih besar dari pada bunga yang akan di bayar. Jadi proyek harus benar-benar layak dan tidak hanya sekedar layak saja melainkan proyek yang memiliki keuntungan besar, dimana benefit cost ratio (BCR)nya diharapkan kurang lebih sekitar 3, dalam arti ditanam modal 1 (satu) satuan akan menghasilkan 3 (tiga) satuan.

2. Proyek-proyek yang dibiayai harus untuk usaha atau bisnis bukan untuk kegiatan sosial atau kegiatan yang sifatnya tidak mendatangkan keuntungan.

3. Diupayakan pinjaman yang bersifat lunak, bukan yang komersial.

Pengembangan pendanaan daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam (SDA) juga sangat strategis, khususnya bagi daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam baik kayak arena pertambangan maupun karena hasil hutan. Namun harus diingat bahwa kekayaan karena SDA yang tidak dapat diperbaharui harus hati-hati pengelolaanya karena beberapa pertimbangan :

1. SDA tersebut tidak bisa diperbaharuhi, selama ada barang subtitusi lebih baik dilakukan subtitusi atau lebih baik membeli dari daerah lain sedang SDA yang ada di daerah tersebut seminimal mungkin untuk dikonsumsi.

2. Kalau tidak dikelola sedikit-demi sedikit harus diperkirakan batas habisnya dan mempersiapkan pengganti-pengganti sektor lainnya yang dapat dijadikan sektor tumpuhan yang menjadi penggerak roda perekonomian di daerah tersebut.

Daerah-daerah yang kaya SDA seperti Kalimantan, Sumatra yang kaya tambang dan sumber daya hutan harus memperhitungkan 2 (dua) hal tersebut. Jangan sampai SDA tersebut habis dimasa akan datang, sementara belum dipersiapkan sektor lain dapat dijadikan sebagai penggerak roda perekonomian di daerah tersebut.

BUMD dapat diikutkan untuk mengelola SDA di daerah tersebut, namun sebaiknya bukan 100% hanya bersifat mencari keuntungan saja tetapi turut menjaga kelestarian SDA tersebut dalam arti kegiatan tersebut jika diserahkan pada swasta sepenuhnya maka bisa cepat habis, dengan masuknya BUMD yang turut sebagai pengelola maka batas-batas sustainable kemungkinan dapat dipertahankan. Sebagai contoh pengelolaan pasir di wilayah sungai Brantas Jatim sebaiknya BUMD turut mengelola agar debet pasir dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Jadi pasir tetap

dikelola jika tidak dikelola maka nilai ekonomisnya tidak ada,namun pengelolaanya harus memperhitungkan jangka panjang. Jika pasir habis maka akan membahyakan lingkunganya.

7.2. Ketergantungan Terhadap Pembiayaan Eksternal

Kalau nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut sudah mencapai 30% mencukupi belanja rutin, maka daerah tersebut sudah lazim dikatakan bahwa pembiayaan daerahnya menuju proses kemandirian, atau proses pembiayaan daerahnya cukup membaik. Rasio antara PAD dengan belanja rutin tersebut disebut indeks kemampuan rutin (IKR) atau dapat diformulasikan sebagai berikut :

IKR = ___ PAD___ x 100% ………..……………. 90) Belanja Rutin

Ada litelatur lama yang menyatakan bahwa apabila indeks IKR tersebut sudah 30% berarti tersebut sudah mandiri, namun batas tersebut ukuranya masih relatif dan dapat dikatakan agak over estimateKarena 30% tersebut untuk menjadi 100% masih butuh dana dari luar dan pengeluaran daerah tersebut bukan hanya pengeluaran rutin saja melainkan masih ada pengeluaran lain berupa pengeluaran pebangunan.

Untuk mengukur berapa kebutuhan sumber dari luar maupun sumber dari dalam sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai sebenarnya dapat diketahui dengan menerapkan konsep indeks kesenjangan (IK) atau sering disebut gap pendanaan yang sering diterapkan pada konstek nasional yang sudah dibahas dalam pendanaan nasional dibagian depan, dimana sekarang diaplikasikan untuk konteks daerah. Rumus yang digunakan sebagaimana biasa :

g . c = S

Identitas :g = pertumbuhan ekonomi daerah yang diinginkanc = Icor atau berapa input yang diperlukan untuk

menghasilkan outputS = tabungan (saving) daerah atau dalam hal ini

merupakan rata-rata kecenderungan menabung (APS)

Berdasarkan rumus tersebut apabila diaplikasikan ke dalam data hipotesis misalnya :

Diketahui :

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang diinginkan adalah 5%/ tahun 2. Icor 3%3. APS = 10%

Berapa kebutuhan pembiayaan dari dari luar agar dapat dicapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Jika PDB pada awal tahun sebesar RP 1000; milyard. Tinggal mensubtitusi ke dalam rumus diatas menjadi :

g.c = S5.3 = 10%15 > 5%

Berarti kekurangan dana sebesar 9% dari Rp 1000; milyard atau sebesar Rp. 50 milyard. Dana tersebut harus dibiayai dari luar apakah dari pusat atau pinjaman luar. Jika daerah tersebut tidak mau pinjam dari luar negeri atau bermaksud membiayai daerahnya dengan dana dari daerahnya itu sendiri, maka pertumbuhan yang yang ditargetkan harus sebesar :

S/c = g.d

Dimana gd pertumbuhan ekonomi daerah yang dibiayai dari dana yang bersumber dari daerah itu sendiri, atau sebesar :

10 / 3 = 3,33%

Jadi daerah tersebut jika tidak mau pinjam atau tidak mau menerima bantuan, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan hanya sebesar 3,33%.

Model diatas bisa diterapkan untuk konstek nasional maupun daerah, tergantung keperluan si penulis/ si perencana pendanaan tersebut. Kemudian keperluan perencanaan pembiayaan dari laur selama 5 (lima) tahun ke depan dapat disusun dalam tabel 21 sebagai berikut :

Tabel 22. Keperluan Pendanaan Dari LuarSelama 5 Tahun Ke Depan.

Tahun Y/PDRB APS (%)

S Keperluan Dana Luar

Total Keperluan

1 1.000,00 10 100 50 150

2 1.050,00 10 105 52,50 157,50

3 1.102,50 10 110,25 55,13 165,38

4 1.157,63 10 115,76 57,88 173,64

5 1.215,51 10 121,55 60,78 182,33

Teknik estimasi tersebut hanya secara pertahun, untuk memperkirakan ketergantungan dengan pendanaan dari luar baik pusat maupun luar negeri dalam jangka panjang dapat dideteksi melalui model elastisitas, dimana model tersebut membandingkan antara elastisitas penerimaan dengan elastisitas pengeluaran dalam suatu daerah. Model elastisitas secara umum dikembangkan oleh Mansfield sebagai berikut :

dTE = ____ , Y/T ………………………………………… 91)

dY

Persamaan 91) dapat ditulis kembali menjadi :

dT/dY = ET/Y

Y dT – ET.dY = 0 …….…………………………… 92)

Bila diturunkan terhadap YT diperoleh :

dT/T – E dY/Y = 0 ……….………………….………… 93)

Dalam bentuk integralnya :

∫ ( 1/T) dT - ∫ (E/T) dY = c ……………..….…………. 94)

Atau :

T Y –E = e C = K …………………. Dan

T = K Y E ………………………………….……………. 95)

Dalam bentuk Ln menjadi :

Ln T = Ln K + E Ln Y …………………….……………. 96)

Identitas :T = penerimaan atau pengeluaranK = konstantaY = pertumbuhan ekonomiE = elastisitas

Model elastisitas tersebut menghasilkan 3 (tiga) kemungkinan antara lain :

1. Elastis (E>1)2. In elastis ( E<1)3. Unitary elastis (E=1)

Elastisitas berarti perubahan variabel dependent terhadap variabel independent dalam hal ini PDRB sebagai proxi dari kegiatan ekonomi. Kalau digambar memperlihatkan sebagai berikut :

Gambar 10. Kondisi Elastis

Identitas :DV = variabel tergantung (dependent variable) dalam hal ini

penerimaan dan pengeluaran pemerintah.IV = variabel bebas (independent variable) dalam hal ini

PDRB

Gambar 5 memperlihatkan bahwa jika elastis maka sumbu vertikal pada titik a) akan lebih kecil dari pada sumbu horizontal pada titik B), atau dengan kata lain prosentase perubahan variabel independent menyebabkan prosentase perubahan variabel dependent yang lebih banyak. Jika sebaliknya hasilnya tidak elastis berarti variabel dependent tidak respon terhadap variabel independent, dalam hal ini PDRB sebagai proxi terhadap kegiatan ekonomi, atau prosentase perubahan variabel independent

Dv

Iv

B

A

0

menyebabkan perubahan terhadap variabel dependent yang lebih kecil. Kalau digambar akan nampak sebagai berikut :

Gambar 11. Kondisi In Elastis

Gambar 6 jika in elastis maka titik c pada sumbu vertikal lebih besar/lebar dari pada titik D pada sumbu horizontal, atau dengan kata lain perubahan variabel independent (PDRB) menyebabkan perubahan variable dependent yang lebih kecil.

Sedangkan jika hasilnya unitary elastic ini memperlihatkan bahwa perubahan variabel dependent proporsional atau sebanding dengan perubahan variabel independent. Kalau digambar memperlihatkan sebagai berikut :

DvD

C

0

Iv

Dv

Iv

F

E

0

Gambar 12 . Kondisi Unitary Elastic

Gambar 7 memperlihatkan bahwa perubahan variabel independent menyebabkan perubahan variable dependent yang proporsional atau sebanding, dimana titik E pada sumbu vertikal sebanding dengan titik F pada sumbu horizontal.

Model elastisitas tersebut dapat diterapkan untuk konteks penerimaan dan pengeluaran daerah maupun nasional dengan hasil sebagai berikut :

Jika elastisitas penerimaan > elastisitas pengeluaran, maka ketergantungan

pembiayaan dari luar dalam jangka panjang cenderung semakin menurun, dan sebaliknya jika elastisitas penerimaan ≤ elastisitas pengeluaran maka implikasinya ketergantungan pembiayaan dari luar dalam jangka panjang cenderung semakin meningkat.

Dalam konteks daerah penerimaan tersebut bersumber dari PADS, sedangkan pengeluaranya terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Kedua variabel tersebut dihubungkan dengan basis pajaknya dalam hal ini adalah PDRB sehingga model elastisitasnya untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Elastisitas penerimaan (EPn) :

Pn Ln = Ln A + B1 Ln Y

Identitas :Pn = penerimaan daerah sendiri (PADS)A = kontantaB1 = koefisien elastisitas penerimaan daerahY = PDRB

2. Elastisitas pengeluaran daerah (EPG)

Ln PG = Ln A + B2 Ln Y

Identitas :PG = pengeluaran daerahA = KonstantaB2 = Koefisien elastisitas pengeluaran daerahY = PDRB

Untuk mempermudah dan memahami model diatas dapat diaplikasikan pada data hipotesis sebagaimana tertera pada tabel 18 sebagai berikut :

Tabel 23. Penerimaan dan pengeluaran Daerah A (JT USD)

Tahun Pn Pg Y ln Pn ln Pg Ln Y

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1990/1991 3.500 3.000 26.000 8,16 8,01 10,17

1991/1992 3.750 3.500 28.500 8,23 8,16 10,26

1992/1993 4.500 4.750 30.000 8,41 8,47 10,31

1993/1994 5.000 5.000 30.500 8,52 8,52 10,31

1994/1995 6.000 5.500 31.000 8,70 8,61 10,34

1995/1996 6.500 6.000 35.000 8,78 8,70 10,46

Berdasarkan tabel 18 elatisitas penerimaanya (EPn) :

Ln Pn = Ln A + B1 Ln YLn Pn = -16,17 + 2,33Y

Sedangkan hasil elastisitas pengeluaran (EPG) :

Ln PG = Ln A + B2 Ln YLn Pn = - 18,34 + 2,59 Y

Berdasarkan hasil perhitungan elastisitas tersebut baik elastisitas penerimaan dan elastisitas pengeluaran dapat diberi kesimpulan bahwa karena elastisitas penerimaan (B1) < elastisitas pengeluaran (B2) maka daerah tersebut ketergantunganya terhadap bantuan pusat dalam jangka panjang cenderung meningkat.

Karena ketergantunganya terhadap bantuan pusat dalam jangka panjang meningkat, maka sedini mungkin perlu dicari solusi tentang kebijakan apa yang perlu diambil agar dalam jangka panjang ketergantunganya terhadap pembiayaan pusat dapat diperkecil. Kebijakan yang bisa diambil merujuk pada 2 (dua) hal antara lain :

1. Kebijakan yang merujuk ke dalam2. Kebijakan yang sifatnya merujuk keluar.

Kebijakan yang merujuk ke dalam dimaksudkan melihat potensi sumber-sumber dari dalam yang dapat dikembangkan, antara lain :

1. Potensi keuangan2. Potensi sumber daya alam (SDA)

Sedangkan sumber dari luar menyangkut penggalangan dana pinjaman, atau jika daerah tersebut tidak mau mengggung risiko dapat menggalang penanaman modal asing atau mencari hibah. Namun dana yang diperoleh dari hibah jumlahnya relatif kecil dan sulit diperoleh.

7.3. Indek-indek Keuangan Daerah

Terdapat beberapa indeks dalam menganalisis keuangan daerah antara lain :

1. Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity)

FC = ___ PDRB/Jlm.PDD _________ x 100% Kapasitas Fiskal Standart (KFS)

2. Upaya Fiskal (Effort) :

E = ____ PAD __ Atau = _____ PAD _________ Potensi PAD PDRB (Tanpa Migas)

3. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) :

DOF = ____ PAD __ x 100 % TPD

Alhasil : semakin tinggi FC, E, DOF semakin baik.

4. Indeks kinerja PAD (tax performance indeks) atau TPI

TPI = PAD/TPADs x 100%

5. TPADs = __∑ PAD/PDRB Kab/Kota ∑Kabupaten dan Kota

Dimana : TPADs adalah tingkat PAD standart

6.Indeks kemampuan Rutin (IKR) :

IKR = _____ PAD ________ x 100%Belanja Rutin (BR)

7. Analisis Efektivitas Pengelolaan PAD :

Efektivitas : _ Realisasi PAD x 100% Potensi PAD

8. Analisis Efisiensi :

Efisiensi : _ Realisasi PAD _ x 100% Belanja Dispenda

Dimana Belanja Dispenda : Belanja Pegawai, belanja rutin, dan belanja operasional.

9. Indeks kebutuhan fiskal (IKF) : IKF = ____ PPP___ SKF

Dimana :PPP = jumlah pengeluaran perkapita untuk jasa-jasa publikSKF = __ Jumlah pengeluaran daerah/jlm pdd__

Jumlah Kabupaten/Kota

10. Efektivitas pemungutan retribusi (CPI) :

CPI = _ Realisasi penerimaan retribusi __ Target penerimaan

11. Efisiensi pemungutan (CCER) :

CCER = __ Biaya Pemungutan ____Realisasi Penerimaan

12. Potensi retribusi (PRP) :

PRP = ∑ LKR s + ∑ LLxr + ∑ LPXr + ∑ rxr + ∑ fxr x 360

Identitas :PRP = potensi retribusi pasarLK = jumlah pedagang kiosLL = jumlah pedagang losLP = jumlah pedagang pelataranLr = Jumlah pedagang di radius 300mLf = pemakaian fasilitas MCKk = banyaknya pasarn = kios, los, peralatan.

-

----------------oo0oo------------