Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai yang melekat pada diri setiap warga
negara atau norma kebaikan yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia.
Nilai-nilai kebangsaan itu bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dalam sikap dan
perilaku setiap warga negara. Bangsa Indonesia selalu mengutamakan
persatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk
menghargai bangsa dan negara lain. Bagi bangsa Indonesia, kedaulatan
(sovereignty) tidak hanya mengandung “privilege” (hak istimewa) berupa
yuridiksi untuk mengatur, menegakkan hukum, dan mengadili segala hal yang
berada dalam wilayah negara, tetapi juga mengandung tanggung jawab
(responsibility) menghormati nilai-nilai kemanusiaan atas dasar norma, nilai,
dan standar universal serta menghormati negara lain guna dapat menjamin
kesejahteraan serta keamanan nasional, regional, dan internasional. Dengan
demikian, pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh komponen
bangsa perlu senantiasa dilaksanakan.
Menurut Ernest Renan, bangsa adalah jiwa yang mengandung
kehendak untuk bersatu atau hidup bersama (le desir d’etre ensemble).
Sementara itu, Otto Van Bauer menekankan pada kesatuan karakter, yakni
himpunan manusia sebagai satu kesatuan karakter (eine schiksalgemeinshaft
erwachsene karaktergemeinschaft). Selain tersebut di atas, Soekarno juga
mengatakan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah yang
dipijaknya. Dengan demikian pengertian tentang bangsa menurut Soekarno
adalah satu kelompok manusia yang tinggal dalam satu kesatuan geopolitik
(ruang hidup).
Bangsa Indonesia berdiri dan dibangun dari keberagaman suku
bangsa. Keberagaman, sebenarnya merupakan kondisi alamiah yang
membentuk suatu sistem menjadi kokoh dan stabil. Suatu orkestra akan
indah didengar manakala dibangun dari berbagai suara yang berasal dari
2
beragam instrumen musik. Demikian halnya dengan bangsa Indonesia,
keindahan bangsa akan terwujud jika seluruh komponen bangsa dapat
merajut harmoni kehidupan. Pada hakekatnya kondisi tersebut di atas
merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber
dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.
Stabilitas suatu sistem dibangun dari keberagaman, namun
pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak dapat
dilakukan secara taken for granted (diambil untuk diberikan) atau trial and
error (percobaan dan kesalahan). Sebaliknya, hal itu harus diakselerasikan
secara sistematis melalui suatu strategi, yaitu pendidikan multikultural bagi
masyarakat yang diselenggarakan melalui lembaga pendidikan, baik formal,
nonformal, maupun informal. Strategi dan pendekatannya tidak cukup hanya
berbasiskan pada proses transfer of knowledge (transfer pengetahuan), tetapi
harus diimbangi dengan transfer of know how (bagaimana bisa mentransfer),
melalui keteladanan dengan tindakan nyata.
Kebutuhan, urgensi, dan akselerasi pendidikan multikultural telah lama
dirasakan sangat mendesak bagi negara bangsa majemuk lainnya. Di
beberapa negara Barat, seperti Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat, sejak
usai Perang Dunia II masyarakatnya semakin majemuk (multikultural) karena
proses migrasi penduduk luar ke negara-negara tersebut (Hefner, 2007).
Pendidikan mutikultural menemukan momentumnya sejak dasawarsa 1970-
an, sebelumnya di Amerika Serikat (AS) dikembangkan pendidikan
interkultural. Dengan meningkatnya multikulturalisme di negara tersebut,
maka paradigma, konsep, dan praktek pendidikan multikultural semakin
relevan mengikuti perkembangan yang ada.
Demikian halnya di Indonesia, penanaman nilai-nilai kemajemukan
tidak hanya menjadi kebutuhan, akan tetapi menjadi keharusan. Upaya
penanaman nilai-nilai itu harus semakin intensif, sistematis, dan integratif,
terutama dalam menghadapi dinamika global, desentralisasi serta ego
kesukuan dan kedaerahan yang cenderung semakin menguat. Untuk
mencapai hal itu, pendidikan multikultural dan Pemantapan Nilai-Nilai
Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika harus
dilaksanakan secara terus-menerus, agar dapat diimplementasikan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3
B. Maksud dan Tujuan. Paket Instruksi (PI) ini dimaksudkan untuk memberikan
pengetahuan tentang Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti
Bhinneka Tunggal Ika, dengan tujuan agar dapat memahami dan
mengimplementasikan serta mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
C. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang Lingkup Paket Instruksi (PI) ini
meliputi sejarah dan kedudukan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan
Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal
Ika dan Implementasinya, dengan Tata Urut sebagai berikut :
1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II SEJARAH DAN KEDUDUKAN SESANTI BHINNEKA
TUNGGAL IKA
3. BAB III NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI
SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA
4. BAB IV IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG
BERSUMBER DARI SESANTI BHINNEKA TUNGGAL
IKA
5. BAB V PENUTUP
D. Pengertian-Pengertian
1. Adil, menurut Ensiklopedia Indonesia, berarti:
a. tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak;
b. memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak
yang harus diperolehnya;
c. mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang
salah, jujur, dan tepat menurut aturan yang berlaku;
d. tidak pilih kasih dan tidak pandang bulu, setiap orang
diperlakukan dengan sesuai hak dan kewajibannya.
2. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan
pekerjaan dan secara bersama-sama pula menikmati hasil pekerjaan
tersebut secara adil. Gotong royong juga berarti suatu usaha atau
4
pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan sukarela oleh semua
warga menurut batas kemampuannya masing-masing.
3. Gotong royong menurut Soekanto (1984), diartikan sebagai bentuk
bekerja sama-sama yang spontan yang sudah terlembagakan yang
mengandung unsur timbal-balik yang sukarela antara warga desa dan
warga desa lainnya serta antara warga desa dan kepala desa serta
musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan desa, baik yang
insidental maupun yang rutin, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan bersama.
4. Gotong royong, menurut Koentjaraningrat (1983) secara konseptual
menyebutkan bahwa gotong royong dapat diartikan sebagai model
kerja sama yang disepakati bersama dengan membagi dua jenis
gotong royong, yaitu berupa hal-hal sebagai berikut :
a. Gotong royong dalam bentuk tolong-menolong terjadi pada
aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan
pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa bencana atau
kematian.
b. Gotong royong berbentuk kerja bakti, kegiatan ini biasanya
dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk
kepentingan umum. Sikap dan perilaku gotong royong hampir
ditemukan pada setiap kehidupan masyarakat Indonesia.
5. Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari
kata adil yang berarti (1) sama berat; tidak memihak; (2)
berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; (3)
sepatutnya; tidak sewenang-wenang.
6. Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata
adil yang berarti kejujuran, kelurusan, keikhlasan dan tidak berat
sebelah, tidak memihak, serta tidak sewenang-wenang.
7. Kerja sama, menurut Charles H. Cooley, timbul apabila orang
menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan
pada saat yang bersamaan serta mempunyai cukup pengetahuan dan
pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-
kepentingan tersebut melalui kerja sama. Pada masyarakat Indonesia
terdapat bentuk kerja sama yang disebut gotong royong.
5
8. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan
semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan,
meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri atas berbagai unsur
dan suku yang beraneka ragam. Semboyan itu merumuskan dengan
tegas adanya harmoni antara “hal yang satu” dan “hal yang banyak”,
kesatuan dalam kemajemukan. Keanekaragaman dalam segala aspek
kehidupan tidak terlihat sebagai ancaman bagi kesatuan bangsa
Indonesia, akan tetapi justru diharapkan mampu berperan sebagai
sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya
(Hardono Hadi, 1994).
9. Toleransi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia
bermakna (1) sifat atau toleran; (2) batas ukur untuk
penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan; (3)
penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran
kerja. Dengan kata lain, nilai toleransi merupakan satu sikap
yang mau memahami orang lain sehingga komunikasi dapat
berlangsung secara baik.
10. Toleransi secara etimologis berasal dari kata tolerare. Kata itu
berasal dari bahasa Latin yang berarti 'menanggung' atau
'membiarkan'. Toleransi mempunyai warna-warni yang perlu dipahami,
seperti etnis-sosial, religius, politis, yuridis, filosofis dan teologis
khususnya. Dalam bahasa Arab istilah itu merujuk kepada kata
tasamuh yang berarti toleransi/ tenggang rasa (Baalbaki, 1994). Hal itu
dilakukan dengan menunjukkan sikap tenggang rasa yang dapat
memelihara kerukunan hidup dan memelihara kerja sama yang baik
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6
BAB II
SEJARAH DAN KEDUDUKAN
SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA
A. Umum
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan rangkuman ungkapan
jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan dan
persatuan sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras dan
golongan. Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan acuan hidup bagi NKRI
dalam mengatasi dan merekatkan segala bentuk perbedaan yang dapat
memicu konflik dan meretakkan kesatuan sebagai negara.
Pemikiran filsuf klasik tentang hal satu (the one) dan hal banyak (the
many) dianut oleh Plato yang kemudian dikembangkan oleh Kant, Hegel, dan
Cassirer dengan konsep unity and plurality (kesatuan dan pluralitas). Pada
abad ke-20 Wittgenstein melalui kedua tahap pemikirannya mengangkat
konsep uniformity and pluriformity sebagai sentral pemikiran (Wittgenstein
L,1969). Semboyan kebhinnekaan merumuskan dengan tegas adanya
harmoni antara “hal satu” dan “hal banyak”, yaitu kesatuan dan
kemajemukan. Keanekaragaman di dalam segala aspek kehidupannya tidak
dilihat sebagai ancaman bagi kesatuan bangsa Indonesia, tetapi justru
diharapkan mampu berperan sebagai sumber kekayaan bagi bangsa
Indonesia sepanjang sejarahnya (Hardono Hadi, 1994). Persoalan kesatuan
dan kemajemukan itulah yang mengilhami Sesanti Bhinneka Tunggal Ika
menjadi jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam berbangsa dan
bernegara.
Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu keharusan untuk keutuhan bangsa
Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan bangsa dan dikukuhkan
sebagai konsensus bersama dalam Sumpah Pemuda 1928, guna mengatasi
keanekaragaman yang ada sehingga dapat mencegah timbulnya disintegrasi
bangsa.
Dalam perjalanan bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang,
dinamika dan tantangan yang berbeda-beda dilihat dari konteks pasang
surutnya semangat kebhinnekaan khususnya dalam menghadapi tantangan
internal (antar peradaban atau antar blok kebudayaan) dan termasuk
7
tantangan eksternal (masuknya budaya asing). Indonesia sebagai salah satu
negara dan bangsa yang sarat dengan perbedaan, melalui pemahaman dan
implementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka
Tunggal Ika yang lebih mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan
wilayah Indonesia dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinnekaan
yang ada pada setiap aspek kehidupan dalam mengisi pembangunan
nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Hal itu dapat dilihat dari
banyaknya agama, suku, ras, budaya dan bahasa. Kemajemukan telah lama
hadir sebagai realitas empiris. Bangsa Indonesia tidak terbantahkan oleh
siapa pun yang dikenal sebagai bangsa mega culturaldiversity (menurut BPS
tahun 2010 terdapat +300 kelompok etnis atau 1.340 suku bangsa dan
menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 terdapat jumlah
bahasa dan sub bahasa mencapai + 546 bahasa).
B. Sejarah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika
Bangsa Indonesia lahir dari sebuah perjalanan panjang dan unik.
Bangsa itu terhimpun dari berbagai ras (ras mongoloid dan ras melanesoid),
berbagai suku bangsa (Aceh, Batak, Melayu, Sunda, Jawa, Dayak, Bali,
Ambon, Sulawesi, Papua dan lain-lain), berbagai budaya lokal, adat istiadat,
agama yang beragam (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Khong Hu
Cu) yang semuanya secara alamiah mengandung perbedaan. Namun, dalam
realita perjalanan sejarah pembentukan bangsa, berbagai perbedaan yang
ada tidak menyurutkan dan menjadi penghalang untuk bersatu. Pada masa
pergerakan nasional, sejak lahirnya kesadaran berbangsa, kebangsaan
dipahami tidak hanya sebagai himpunan suku-suku atau kelompok etnis,
tetapi sebagai suatu ”transcendence (kelebihan) atas suku-suku” (perbedaan
ciri-ciri lahiriah, adat istiadat, bahasa lokal dan bahkan agama/kepercayaan
yang telah mengakar menjadi faktor pendorong untuk mewujudkan sebuah
masyarakat baru dengan tatanan sosial baru), dengan demikian diharapkan
akan lebih mampu menjamin hajat hidup ke arah yang lebih baik.
Suku-suku tersebut pada umumnya telah memiliki tatanan sosialnya
sendiri dan juga ada yang telah memiliki struktur pemerintahan sendiri yang
8
didasarkan pada nilai-nilai lokal masing-masing. Secara suka rela
mengorbankan sebagian kepentingannya, dan bahkan juga menyerahkan
kedaulatannya demi kepentingan bersama, sebagai ciri-ciri sebuah bangsa
yang besar. Pembentukan bangsa yang besar dengan kondisi yang serba
bhinneka (majemuk) diharapkan menjadi bangsa yang kuat, bersatu, hidup
dalam suasana kekeluargaan dan keharmonisan.
Idealisme untuk membentuk bangsa yang besar dan kuat dalam
perjalanan sejarah akan menjadi motivasi perjuangan dan pembebasan diri
dari cengkeraman kaum penjajah yang telah berlangsung selama berabad-
abad. Berbagai bentuk pergerakan kebangsaan yang berbasis etnis,
kedaerahan, kelompok pelajar dan agama menyatu dalam perhelatan akbar
yaitu Kongres Pemuda Tahun 1928. Kongres itu menghasilkan Sumpah
Pemuda yang telah mengantarkan segenap rakyat Indonesia mewujudkan diri
sebagai satu bangsa, yang mengilhami perjuangan membentuk bangsa dan
negara yang merdeka dan berdaulat dalam satu wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" tercantum dalam sebuah Kitab
Sutasoma karya Mpu Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14
yang berasal dari pupuh 139 Bait ke 5 berbunyi sebagai berikut:
“Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinneka rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,
Bhinneka tunggal ika tanhana dharmma mangrva.”
Terjemahan:
“Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal.
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu. Tidak ada kerancuan
dalam kebenaran.” (http://id-wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika).
Istilah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari Kitab Sutasoma
dipakai untuk menggambarkan kondisi Majapahit (abad ke-14) dalam hal
kehidupan beragama yang pada waktu itu ada dua agama besar (Hindu dan
Budha). Kedua agama itu hidup secara bersama rukun dan damai. Kedua
9
agama besar tersebut beriringan di bawah payung Kerajaan Majapahit yang
diperintah oleh Raja Hayam Wuruk. Walaupun kedua agama tersebut
merupakan dua substansi yang berbeda, perbedaan itu tidak menimbulkan
perpecahan karena kebenaran Budha dan kebenaran Siwa bermuara pada
hal yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memang berbeda, tetapi
sesungguhnya satu jenis, tidak ada perbedaan dalam kebenaran.
Muhammad Yamin (1960) menyatakan bahwa seloka "Bhinneka
Tunggal Ika" yang dilukiskan di bawah burung garuda dan perisai Pancasila
dipetik dari Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Seloka tersebut hampir
sama artinya dengan seloka dalam bahasa latinnya itu e pluribus unum
yang artinya bersatu walaupun berbeda, berjenis-jenis tetapi tunggal.
Istilah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang semula menunjukkan
semangat memperkuat toleransi keagamaan, kemudian diangkat menjadi
lambang negara Indonesia dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara
Indonesia merupakan upaya untuk mempersatukan masyarakat yang
majemuk dengan latar belakang budaya beragam. Eka Dharmaputera (1997)
menyatakan bahwa setiap pembahasan tentang Indonesia tidak dapat
mengabaikan kedua atau salah satu dimensi dalam Sesanti Bhinneka
Tunggal Ika. Bagi bangsa Indonesia disintegrasi merupakan ancaman.
Indonesia tidak hanya berbhinneka, tetapi juga tunggal ika, oleh karena itu
integrasi bukanlah sesuatu yang mustahil.
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika mengacu pada latar belakang historis
bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, bahasa, agama, dan adat
istiadat. Keanekaragaman merupakan kekayaan bangsa, dan sekaligus dapat
merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia yang bermuara pada timbulnya
disintegrasi. Kesatuan merupakan pangkal tolak berpikir subjektif atas dasar
ekspresi-refleksif, sehingga perbedaan diterima sebagai kenyataan alamiah
yang diarahkan secara konseptual ke arah titik idealisasi. Sesanti Bhinneka
Tunggal Ika mencerminkan otonomi dan relasi. Otonomi menghargai hak
individu, sedangkan relasi terletak di antara sifat kodrat manusia, yaitu
manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
10
C. Kedudukan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan
semboyan untuk menata dan mengatur kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara guna menghormati dan mengharmoniskan
hubungan perbedaan suku, ras, agama, bahasa dan budaya. Semboyan itu
menjadi kekuatan untuk menyangga dan menjaga persatuan bangsa
Indonesia yang tersebar dalam wilayah nusantara, membangun hubungan
yang harmonis, menjaga keseimbangan dengan mengakui dan
mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan (Suparlan, 2003).
Kebhinnekaan mempersyaratkan adanya nilai-nilai dasar untuk membentuk
keutuhan atau kesatuan. Tanpa adanya nilai-nilai dasar tersebut,
kebhinnekaan cenderung akan menimbulkan disintegrasi. Sebaliknya apabila
nilai-nilai dasar tersebut dapat diwujudkan, kebhinnekaan akan menghasilkan
integrasi.
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika merupakan sarana untuk memberikan
keleluasan (kebebasan) bagi semua warga bangsa untuk mengembangkan
kebudayaan, adat istiadat, tradisi, agama, bahasa dan tata kehidupan sesuai
dengan lingkungan masyarakatnya demi memperkuat persatuan bangsa dan
hubungan antar warga yang harmonis. Keleluasaan untuk mengembangkan
diri tidak boleh saling mendiskreditkan, mengganggu, dan merendahkan
warga atau kelompok lainnya. Oleh karena itu tidaklah heran kalau nilai-nilai
“kebhinnekaan dalam satu persatuan” menjadi inspirasi dan mewarnai UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini merupakan konstitusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan menjadi sumber berbagai ketentuan dan
perundangan-undangan yang akan mengatur dan menata kehidupan
berbangsa dan bernegara. Secara eksplisit, UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara memajukan
kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya”.
Tidak dapat disangkal bahwa, bangsa Indonesia merupakan bangsa
dan negara dengan tingkat kemajemukan yang paling tinggi di dunia. Secara
geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari
17.504 pulau, baik yang dihuni maupun tidak dihuni. Jika ditinjau dari gatra
11
demografi, menurut perkiraan BKKBN jumlah penduduk Indonesia Tahun
2013 mencapai 250.000.000 jiwa yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras,
bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama. Para ahli mencatat bahwa di
Indonesia terdapat kurang lebih 358 suku bangsa dan 200 sub suku bangsa
(Yaqin, 2005). Demikian juga mengenai kehidupan beragama, jika dilihat dari
pemeluknya, terdapat beberapa agama (yang diakui pemerintah) dan dipeluk
oleh penduduk Indonesia, yakni Islam sebanyak 87,18%, Kristen sebanyak
6,96% dan Katolik sebanyak 2,91%, Hindu sebanyak 1,69%, Budha
sebanyak 0,72% dan Khong Hu Cu sebanyak 0,05% yang lainnya 0,5% (BPS
2010). Jika melihat penjelasan di atas, adanya keanekaragaman dalam
berbagai bidang tersebut, menyebabkan Indonesia mendapat julukan sebagai
masyarakat yang multi etnik, multiagama, multibudaya, multibahasa, dan
sebagainya, sehingga Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk
(plural society).
Dari kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa secara kultural,
Indonesia dibangun atas dasar kultur nusantara asli (berbagai suku, etnik,
dan budaya). Keberagaman atau kemajemukan merupakan modal dasar
untuk membangun bangsa yang besar dan kuat, jika perbedaan tersebut
disatukan berdasarkan asas komplementari atau saling melengkapi satu
sama lain secara harmonis.
Bangsa Indonesia lahir dari kesadaran sejarah dan kesadaran politik
karena persamaan nasib dan perjuangan yang sama untuk membentuk
bangsa dan negara yang merdeka. Kesadaran kemerdekaan tersebut telah
dirintis melalui berbagai perjuangan rakyat di berbagai daerah yang
menekankan aspek-aspek mistis dan mesiani. Perjuangan itu terus berlanjut
dan diterjemahkan dalam pola-pola perjuangan yang terorganisasi secara
modern oleh kaum terpelajar.
Kemampuan mengintegrasikan perjuangan dan kesadaran nasional
yang melahirkan Sumpah Pemuda, yakni tekad para pemuda yang mengaku:
1. Bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, 2. Mengaku berbangsa
yang satu bangsa Indonesia, 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa
Indonesia. Sumpah Pemuda tidak muncul secara spontan pada 28 Oktober
1928, akan tetapi muncul dari tekad para pemuda sebagai momentum
sejarah pertumbuhan bangsa yang didorong oleh adanya roh bangsa.
12
Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan geografis, sosial dan
politis dengan penduduk yang terikat satu sama lain. Bangsa Indonesia
memiliki satu karakter bangsa, kesadaran dan cita-cita sosial politik yang
tumbuh dari perkembangan sejarah dan tantangan yang sama untuk
mewujudkan negara kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur.
Bangsa Indonesia selain mempunyai nilai konkret berupa penduduk,
wilayah, dan aneka ragam budaya, juga mempunyai satu semangat, satu nilai
rohaniah, yakni berupa persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu
telah mampu mengintegrasikan unsur bangsa yang berbeda-beda, baik aspek
etnik, daerah, golongan sosial maupun agama.
Wawasan persatuan dan kesatuan telah membuktikan mampu menjadi
inspirasi dan motivasi untuk menyatukan ribuan pulau besar dan kecil,
ratusan budaya dan bahasa, penduduk berbagai etnik, dan ras membentuk
berdirinya negara Indonesia. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia merupakan suatu keberhasilan (achievement) yang luar biasa.
Walaupun kita juga menyadari dalam lingkup pergaulan antar bangsa
(internasional), kita masih harus meningkatkan prestasi dalam hal
pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, dan ilmu
pengetahuan serta teknologi. Dewasa ini terdapat kekhawatiran adanya
kemerosotan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat. Terdapat
kekawatiran bahwa Bhinneka Tunggal Ika tidak lagi menjadi roh bagi proses
kehidupan. Munculnya pola-pola baru berupa sektarianisme, eksklusifisme
dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kesetiaan memegang simbol-simbol Bhinneka Tunggal Ika dari waktu
ke waktu tampak mengalami perubahan. Bentuk perjuangan pada generasi
tua dan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan sudah pasti berbeda.
Namun, bentuk perjuangan itu memiliki semangatpengikat roh bangsa, yaitu
semangat Bhinneka Tunggal Ika yang secara terus menerus dibangkitkan.
13
BAB III
NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI
SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA
A. Umum
Nilai-nilai Kebangsaan pada hakekatnya merupakan nilai yang
disepakati dan dipandang baik, yang juga telah melekat pada diri setiap
warga negara Indonesia berupa norma dan etika kebaikan yang menjadi ciri
kepribadian bangsa, yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dari sikap dan
perilaku setiap warga negara sebagai bangsa Indonesia dengan
mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengesampingkan
tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain.
Pemahaman dan pemantapan nilai-nilai Kebangsaan menjadi suatu
kebutuhan bagi setiap warga negara Indonesia yang diharapkan dapat
membentuk warga negara yang memiliki watak, moral, etika, menguasai ilmu
pengetahuan, cerdas, mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif,
sehingga bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dalam
persaingan global serta mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kemunculan nilai-nilai baru yang berkembang dan sering disebut
dengan nilai-nilai universal merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan oleh
masyarakat karena nilai tersebut terinteraksi langsung dalam era globalisasi.
Oleh karena itu sebaiknya perlu dibangun suatu sistem yang dapat
menumbuh suburkan kebhinnekaan (social local culture), sehingga dengan
kesuburan itulah dapat menghimpun dan memelihara kekayaan budaya
(social and cultural capital) sebagai ketahanan terhadap pengaruh luar yang
bersifat merusak tatanan budaya, juga sebagai early warning system yang
pada akhirnya dapat memelihara integrasi dan keutuhan bangsa Indonesia.
Nilai-nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu bidang
studi atau Paket Instruksi (PI) pokok pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-
14
nilai ini merupakan salah satu Paket Instruksi (PI) yang patut diketahui
bersama dan harus dimengerti, dipahami, dihayati dan diimplementasikan,
baik oleh seluruh peserta pemantapan maupun segenap masyarakat
Indonesia dalam menjalani kehidupannya. Embrio kesepakatan The Founding
Fathers bersama segenap pejuang dan seluruh rakyat Indonesia untuk hidup
bernegara dengan konsep nation sudah ada sejak dahulu sejak masa
perjuangan Budi Utomo 1908. Kemudian masuk pada era perjuangan
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang selanjutnya terwujud serta
terkristalisasi dalam momentum yang sangat bersejarah yaitu Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Momentum ini mewujudkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi
negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagai Konstitusi Negara. Pada kesempatan itu telah disepakati bersama
bahwa bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, ras, etnis, budaya,
agama, dan norma kehidupan yang dicerminkan dalam Bhinneka Tunggal
Ika.
Bangsa Indonesia telah memetik hasil dari setiap kesadaran terhadap
perjuangan yang telah dilakukan untuk merebut kemerdekaan bangsa dari
tangan para penjajah dengan keyakinan bahwa penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri
keadilan. Sejak itu pula timbul komitmen bersama seluruh rakyat dan bangsa
Indonesia agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya, menjaga
martabat dan kedaulatannya serta menjunjung tinggi kehormatan dirinya.
Bangsa Indonesia tidak lagi memberikan kesempatan kepada pihak mana
pun mempertanyakan, merongrong, dan mengganggu eksistensi Negara
Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai
Merauke yang terbentang luas di wilayah laut, darat, dan udara.
Bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
terus-menerus telah membangun masyarakat di berbagai bidang kehidupan
hingga saat ini. Salah satunya adalah berupaya untuk memahami dan
menghayati Nilai-nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang telah lama dimiliki
oleh masyarakat dan bangsa Indonesia sejak dahulu. Tujuannya adalah
menuju negara Indonesia yang kuat dan kokoh, walaupun mendapat berbagai
15
hambatan dan tantangan, baik dari dalam maupun luar secara terus menerus
silih berganti.
Untuk mengisi pembangunan nasional, telah ditempuh berbagai
kebijakan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan
keamanan yang berlandaskan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Nilai-nilai Sesanti
Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, bangsa Indonesia benar-benar
menjadi bangsa dan negara yang bersatu, berdaulat, dan bermartabat,
seperti halnya dambaan dan harapan setiap negara merdeka di dunia.
Cara-cara yang ditempuhpun bervariasi terlebih pada era
pemerintahan masa lalu. Kadang-kadang masyarakat sudah tidak lagi
mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan yang senantiasa dihormati dan
dijunjung tinggi termasuk nilai-nilai kehidupan yang berlandaskan hukum
formal, norma, etika, dan moral; selain itu, masyarakat juga kurang
menghargai antar sesama anak bangsa, bahkan mereka bermusuhan dengan
mengatasnamakan primordialisme yang berlebihan.
Pengamalan nilai-nilai dimaksud, pada hakekatnya dapat
menumbuhkan, membangkitkan rasa dan paham nasionalisme, generasi
muda Indonesia yang kelak menjadi ahli waris bangsa ini. Di sisi lain kondisi
yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini apabila dihadapkan pada dinamika
globalisasi dapat mengubah geopolitik suatu bangsa dan negara. Nilai-nilai
luhur bangsa Indonesia berupa nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika juga dapat
diperkaya sesuai perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri.
B. Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal
Ika
Perjuangan bangsa Indonesia dalam memelihara dan menjaga satu
kesatuan sebagai bangsa “nation” penuh dengan dinamika dalam
mempertahankannya. Dari sejarah perjuangan bangsa, terjadi berbagai
peristiwa yang ingin memisahkan diri dari keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia di beberapa daerah, hal ini menjadi catatan penting bagi
bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dalam
menjunjung tetap tegaknya kedaulatan bangsa. Berbagai peristiwa
pengkhianatan, bahkan perjuangan politik yang ilegal terjadi di beberapa
16
daerah yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat guna memecah
belah persatuan bangsa. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan
tidak diimplementasikannya nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.
Nilai-nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini menjadi nilai
dasar pemersatu bagi seluruh bangsa Indonesia khususnya dalam
penanaman nilai-nilai toleransi, keadilan dan gotong royong untuk
pengembangan dan peningkatan rasa, jiwa dan semangat pemersatu bangsa
dalam melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan cita-cita dan
tujuan nasional. Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari
sesanti Bhinneka Tunggal Ika saat ini cenderung mengalami suatu
kemunduran (degradasi) khususnya dalam rasa, jiwa dan semangat
kebangsaan. Indikasi dari degradasi tersebut terlihat semakin menipisnya
kesadaran dan kurang dihayatinya tatanan kehidupan bersama sebagai
bangsa yang majemuk. Oleh karena itulah kita perlu mengangkat kembali
nilai-nilai kebangsaan khususnya yang bersumber dari Sesanti Bhinneka
Tunggal Ika demi menegakkan jati diri bangsa dalam membangun kesadaran
semangat mempertahankan dan menjaga keutuhan serta menegakkan
kedaulatan NKRI dari pengaruh arus globalisasi yang bersifat
multidimensional.
Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang diperlihatkan melalui
kehadirannya dalam kehidupan masyarakat sebagai realitas empirik yang
tidak terbantahkan oleh siapa pun yang kemudian dikenal masyarakat
majemuk yang kaya dengan perbedaan, tetapi diikat dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika yang menyebutkan “Berbeda- berbeda namun tetap
satu.”
Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal
Ika adalah nilai-nilai yang dapat mendukung terciptanya kehidupan berbangsa
yang harmonis dalam keberagaman, nilai-nilai yang dapat memperkuat
persatuan bangsa dan dapat mempertahankan keutuhan dan tetap tegaknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah:
1. Nilai Toleransi, merupakan satu sikap yang mau memahami orang
lain sehingga komunikasi dapat berlangsung secara baik;
17
2. Nilai Keadilan, merupakan satu sikap mau menerima haknya dan
tidak mau mengganggu hak orang lain;
3. Nilai Gotong Royong/ Kerja sama, merupakan satu sikap untuk
membantu pihak/orang yang lemah agar sama-sama mencapai tujuan.
Ada sikap saling mengisi kekurangan orang lain. Hal ini merupakan
konsekuensi dari hakikat manusia yang tidak bisa memenuhi semua
keperluannya sendiri, dan daerah yang memiliki kemampuan yang
berbeda dalam konteks otonomi daerah.
4. Nilai Solidaritas, sebagai sikap hidup keseharian yang didasari oleh
kesadaran, rasa peduli dan tanggung jawab dari seluruh warga
masyarakat untuk ikut serta menangani berbagai masalah sosial yang
ada di tengah-tengah masyarakat menurut kemampuannya masing-
masing.
5. Nilai Kejujuran, merupakan kemuliaan yang dapat membawa kita
kepada kebahagiaan hidup yang sejati, sedangkan kebohongan adalah
kehinaan yang dapat membawa kita kepada kesengsaraan.
6. Nilai Kepercayaan, kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang
lain di mana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan
merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan
konteks sosialnya.
7. Nilai Tanggung Jawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung
jawab timbul karena telah diterima wewenang. Tanggung jawab juga
membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan
penerima wewenang.
8. Nilai Kepedulian, adalah sikap mengindahkan, memperhatikan, dan
menghiraukan terhadap suatu masalah atau objek.
9. Nilai Produktivitas, hubungan antara hasil nyata maupun phisik
(barang-barang atau jasa) dengan maksud yang sebenarnya.
Dilihat dari kesembilan nilai-nilai tersebut di atas, maka nilai yang
paling dominan yang merupakan kristalisasi dari semua nilai-nilai tersebut,
yang menjadi rumusan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti
Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara adalah: Nilai Toleransi, Nilai Keadilan dan Nilai Gotong
18
Royong. Bila diterjemahkan lebih jauh, nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai
yang menjadikan rakyat/ warga negara dapat hidup untuk menata kehidupan
bersama dengan harmonis dan bersatu.
Lebih lanjut dalam merumuskan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber
dari sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dapat merujuk beberapa pendapat,
diantaranya sebagai berikut:
1. Menurut Kementerian Agama RI ( 2012), yang termasuk nilai Sesanti
Bhinneka Tunggal Ika antara lain, adalah:
a. bekerja adalah ibadah;
b. beramal dengan ikhlas;
c. bermusyawarah dan saling menasehati;
d. bersabar;
e. memberi;
2. Menurut Edi Sediawati (1977), pedoman penanaman budipekerti
antara lain, adalah:
a. tanggung jawab q. berdisiplin
b. sopan santun r. pengabdian
c. rendah hati s. terbuka
d. rela berkorban t. sportif
e. pemurah u. tekun
f. pemaaf v. produktif
g. pengendalian diri w. kreatif
h. berhati lembut x. musyawarah
i. bersyukur y. pengabdian
j. sikap adil z. silaturahim
k. sikap tertib aa. rasa sukarela
l. sikap hormat bb. beradaptasi
m. setia cc. moral
n. mawas diri dd. rasa ikhlas
o. jujur ee. bekerja keras
p. bijaksana ff. bersemangat
3. Menurut Kementerian Hukum dan HAM RI (2010), yang termasuk nilai
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika antara lain, adalah:
a. rasa keadilan sosial
19
b. rasa keadilan politik
c. pemerataan ekonomi
d. keterbukaan
e. good governance
f. keseimbangan
g. persamaan dan non kontradiksi
h. pemberian hak kepada pihak yang berhak
i. pelimpahan wujud berdasarkan tingkat kelayakan
j. kepercayaan
Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diklasifikasikan sesuai
pengelompokan sebagai berikut:
No Nilai Realitas Keterangan
1. Toleransi Beramal dengan ikhlas
Bersabar
Sopan santun
Rendah hati
Rela berkorban Rela berkorban juga bagian dari gotong royong
Pemurah
Pemaaf
Pengendalian diri
Berhati lembut
Bersyukur
Sikap hormat
Setia
Mawas diri
Jujur Jujur juga bagian dari nilai keadilan
Terbuka
Sportif
Musyawarah Musyawarah juga bagian dari nilai gotong royong
Rasa iklhas Rasa ikhlas juga bagian dari nilai Gotong royong
Tekun
Rasa keadilan politik
Rasa keadilan politik juga bagain dari nilai Keadilan
Keterbukaan Keterbukaan juga bagian dari nilai Gotong royong
Good governance Good governance juga bagian dair nilai Keadilan dan Gotong royong
Keseimbangan Kesimbangan,persamaan dan non kontradiksi, dan Kepercayaan juga bagian dari
Persamaan dan non kontradiksi
20
Kepercayaan nilai Keadilan
2. Keadilan Sikap adil
Sikap tertib
Bijaksana
Berdisiplin
Moral
Rasa keadilan sosial
Pemerataan ekonomi
Rasa keadilan sosial, Pemerataan ekonomi juga bagian dari nilai Gotong Royong
Pemberian hak kepada pihak yang berhak
Pelimpahan wujud berdasarkan tingkat kelayakan
3. Gotong Royong
Bekerja adalah Ibadah
Bermusyawarah dan saling menasehati
Memberi
Tanggung jawab
Pengabdian
Silaturahim
Rasa sukarela
Beradaptasi
Bekerja keras
Bersemangat
Produktif
Kreatif
Dari klasifikasi pengelompokan nilai di atas, terlihat dengan jelas
bahwa realitas sikap manusia sejatinya tidak dapat dipisahkan secara tegas
dan masing-masing sikap menunjukkan kecenderungan nilai yang paling
dominan.
Sejak reformasi pada tahun 1998 yang lalu, begitu banyak perubahan
kehidupan berbangsa dan bernegara bila dilihat dari perspektif nilai-nilai
kebangsaan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dan sudah saatnya bangsa
dan negara dapat mengangkat dan membumikan kembali nilai-nilai
kebangsaan Indonesia yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa,
21
yang dikembangkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan dan
perubahan zaman. Salah satunya adalah nilai-nilai kebangsaan yang
bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang di dalamnya terdapat tiga
nilai, yaitu: nilai toleransi, berupa hubungan yang baik, hierarkis, senioritas,
status, keharmonisan dalam kelompok, keamanan, kesejahteraan keluarga,
sopan santun, rendah hati, rela berkorban dan pemurah; nilai keadilan,
adalah rasa keadilan sosial, rasa keadilan politik, pemerataan ekonomi,
keterbukaan, keseimbangan, persamaan, nonkontradiksi, pemberian hak
kepada pihak yang berhak, sikap hormat dan bijaksana; nilai gotong-
royong,adalah persamaan derajat, persatuan, kerja sama, tata kehidupan,
sederhana, demokrasi, berpartisipasi, membantu, dan ketergantungan (R.
Bintarto, 1980).
Toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah dibingkai oleh
kearifan lokal yang terinspirasi oleh nilai-nilai lokal dan mampu menjadi suatu
model yang dapat merajut harmoni, toleransi, dan kedamaian di tengah-
tengah kehidupan masyarakat. Nilai toleransi merupakan kristalisasi
pembelajaran hasil interaksi dan internalisasi nilai-nilai manusia terhadap
lingkungannya yang bergerak secara berkelanjutan dari generasi ke generasi
walaupun hidup berdampingan dengan suasana perbedaan suku, agama, ras
dan golongan.
Masyarakat Indonesia telah hidup bertoleransi dan rukun dalam gerak
kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan agama secara harmoni dan damai.
Perbedaan agama justru terjadi dalam suatu keluarga secara utuh diikat satu
adat istiadat yang melekat pada dirinya. Dengan kata lain, nilai-nilai
keagamaan, adat istiadat, dan budaya merupakan manifestasi pandangan
hidup dan etos spiritual dalam kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia.
Agama yang telah ada dan hidup di Indonesia mencerminkan
keyakinan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan
UU No. 1/PNPS/1965 tentang agama yang dipeluk oleh penduduk di
Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu
Cu. Meskipun ada penganut agama lainnya seperti Shinto dan agama pribumi
yang diwarisi oleh keyakinan para leluhur, mereka mendapat jaminan penuh
seperti yang diberikan oleh pasal (29) ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya,
22
asal tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau
peraturan perundangan lain.
Masyarakat telah hidup bertoleransi dan rukun dalam gerak kehidupan
sosial budaya, ekonomi, dan agama secara harmoni dan damai sejak
beratus-ratus tahun. Di beberapa daerah di Indonesia, perbedaan agama
justru terjadi dalam satu keluarga secara utuh yang diikat satu adat istiadat
yang melekat pada dirinya.
Kesepahaman dan saling pengertian atau toleransi antar masyarakat
di seluruh daerah di Indonesia telah diwariskan oleh pendahulu kita melalui
kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut telah mampu menjadi role model dalam
merajut harmoni, toleransi, dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.
Kearifan lokal merupakan sumber nilai yang penting dalam kehidupan
masyarakat karena hampir semua adat dan kebudayaan suku bangsa di
tanah air ini terinspirasi oleh nilai-nilai lokal dan gagasan yang bersumber dari
kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai
keagamaan, adat istiadat, dan budaya merupakan manifestasi pandangan
hidup dan etos spiritual masyarakat. Nilai-nilai itu menjadi nyata dan berwujud
bentuk perilaku dan tindakan yang ditampilkan setiap saat dalam
bersosialisasi.
Berikut ini dapat dikemukakan beberapa contoh kearifan lokal yang
mampu merajut dan merawat kemajemukan masyarakat di berbagai daerah
di Indonesia, seperti Pela Gandong dari Maluku, Sai Bumi Ruwah Juai dari
Lampung, Tepo Seliro dari Jawa, Rumah Betang (rumah panjang) dari
Kalimantan, dan Bakar Batu dari Papua. Pepatah di mana bumi dipijak di situ
langit dijunjung merupakan pepatah dari Sumatera Barat. Nilai-nilai dan tata
cara adat, tradisi, dan budaya lokal sebagaimana disebut di atas, merupakan
perwujudan atas pemahaman nilai-nilai spiritual keagamaan yang
dimanifestasikan dalam bentuk tatanan hidup dan sosial masyarakat yang
penuh dengan toleransi.
Kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai
dengan keyakinannya merupakan bagian dari nilai-nilai toleransi termasuk
rasa saling menghormati antarumat beragama untuk menjalankan ibadahnya.
Sementara itu, kata toleransi berdasarkan Kamus Dewan adalah
perkataan ‘toleran’ yang berarti “sedia menghormati atau menerima pendapat
23
orang lain yang berbeda dari pendapat sendiri”. Selain itu toleransi adalah
penghormatan, penerimaan, dan penghargaan tentang keragaman yang kaya
akan kebudayaan, ekspresi, dan tata cara manusia sebagai makhluk sosial.
Disamping itu, toleransi adalah harmoni dalam perbedaan (Unesco-APNIEVE,
2000). Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata toleransi dengan
kelapangan dada dalam arti suka kepada siapa pun, membiarkan orang
berpendapat atau berpendirian lain, tidak menganggu kebebasan berpikir dan
berkeyakinan lain.
Dalam bermasyarakat terjadi hubungan antar umat beragama,
sehingga toleransi itu dapat berupa toleransi ajaran atau toleransi
dogmatis.Namun, ada juga toleransi yang bukan ajaran atau toleransi
praksis. Penerapan toleransi dogmatis terhadap pemeluk agama tidak
menonjolkan keunggulan ajaran agamanya masing-masing, sedangkan
toleransi praksis terhadap pemeluk agama akan membiarkan pemeluk agama
lain melaksanakan keyakinannya masing-masing (Schumann, 2006).
Dari penjelasan di atas, toleransi dapat dirumuskan sebagai suatu
sikap saling terbuka untuk mendengar pandangan yang berbeda. Toleransi
berfungsi dua arah, yakni mengemukakan dan menerima pandangan serta
tidak merusak pegangan agama, keyakinan, dan nilai budaya masing-masing.
Rumusan toleransi bukan hanya perbedaan agama melainkan keyakinan dan
nilai budaya dalam ruang lingkup yang telah disepakati bersama.
Pemahaman ini akan melahirkan konsep kedamaian dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Keadilan merupakan sikap untuk menyadari apa yang menjadi
kewajibannya sebagai warga masyarakat sekaligus mau memperlakukan
orang lain, dan memberikan apa yang menjadi haknya sebagai manusia,
warga masyarakat dan warga negara.
Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)
dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat).
Hal itu mengandung arti seluruh warga negara dan pemerintah dalam
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tidak berdasar atas
kekuasaan belaka (machsstaat), tetapi harus berdasarkan hukum. Oleh
karena itu, hukum sebagai batas penentu, dasar, dan tindakan oleh
pemerintah digunakan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia
24
yang hendak mencari keadilan. Namun realitasnya banyak permasalahan
berupa ketidakadilan, pelanggaran hak azasi manusia (HAM) yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat. Adanya aparat penegak hukum yang cenderung
mempermainkan hukum dengan jual beli perkara. Akibatnya para pencari
keadilan masih merasakan begitu sulit untuk mendapatkan keadilan
berdasarkan kebenaran yang telah diatur dan dijamin sepenuhnya oleh
konstitusi negara.
Indonesia pada dasarnya menjunjung tinggi nilai keadilan dalam
proses penegakan hukum. Namun, pada kenyataannya, sebagian
masyarakat masih belum merasakan adanya keadilan dalam proses
penegakan hukum. Dengan kata lain, masih terjadi perlakuan yang
diskriminatif dalam penegakan hukum. Seharusnya keadilan menjadi merata
dan tidak memandang dari kalangan apa pun karena setiap warga negara
berhak memperoleh hak yang sama.
Sesuai semangat dan cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana
terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin dan melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu,
hukum harus menjadi pedoman dasar terhadap setiap tindakan pemerintah
guna melindungi segenap warga negara Indonesia yang hendak mencari
keadilan yang telah diatur dan diberikan kewenangan berdasarkan undang-
undang yang berlaku.
Dapat disadari bahwa begitu banyak permasalahan yang telah dialami
dan dihadapi oleh warga negara Indonesia, baik masyarakat yang ada di
pedesaan maupun di perkotaan. Masalah itu, terutama yang berkaitan
dengan proses penegakan hukum serta masih adanya pelanggaran HAM.
Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum
dengan harapan keadilan selalu berpihak kepada kebenaran. Dalam
realitasnya masih banyak aparat penegak hukum yang mempermainkan
hukum, diskriminasi hukum dan jual-beli perkara. Hal itu dilakukan dengan
motivasi kepentingan pribadi sesaat untuk memperkaya diri. Oleh karena itu,
para pencari keadilan di negeri ini masih merasakan begitu sulitnya untuk
mendapatkan sebuah keadilan berdasarkan kebenaran yang telah diatur dan
25
dijamin sepenuhnya oleh konstitusi negara.
Dalam kondisi saat itu terbukti bahwa nilai sebuah keadilan sangatlah
mahal dan sulit untuk didapatkan. Bahkan, keadilan itu jauh dari harapan
masyarakat pencari keadilan. Keadilan, dari waktu ke waktu, tidak kunjung
datang untuk dinikmati, baik secara lahir maupun batin walaupun rakyat telah
berusaha berjuang mencari dan berteriak tentang sebuah keadilan. Lebih
ironisnya lagi adalah pada saat rakyat sadar tentang hukum dan mengerti
makna keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang terjadi
adalah keputusan atas dasar “keadilan” cenderung memihak kepada
kepentingan orang-orang kuat dalam kekuasaan atau kuat dalam keuangan.
Sesungguhnya, masyarakat telah mengerti bahwa keadilan yang sejati telah
dijamin berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Manusia pada dasarnya merupakan makhluk individu yang sekaligus
juga merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia memiliki
karakteristik khas yang membedakan dirinya dengan manusia yang lain serta
selalu hidup berkelompok.
Kepentingan kelompok inilah yang kemudian mendorong terjadinya
hubungan antarmanusia yang satu dengan yang lainnya. Semakin
bertambahnya jumlah manusia maka jumlah kelompok juga bertambah.
Selain itu, frekuensi serta kualitas hubungan antarkelompok manusia juga
meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan
transportasi yang menjadikan pola interaksi manusia seolah-olah tidak ada
batas (global village).
Budaya gotong royong adalah bagian kehidupan berkelompok
masyarakat Indonesia yang merupakan warisan budaya bangsa. Nilai dan
perilaku gotong royong bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pandangan
hidup sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupannya sehari-hari.
Gotong royong menjadikan kehidupan masyarakat lebih berdaya dan
sejahtera. Namun, perilaku kegotongroyongan cenderung mulai memudar
akibat pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia, seperti budaya individualisme, dan Paket Instruksi (PI)alisme yang
mulai merambah daerah perkotaan.
26
Kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak terlepas dari adanya
interaksi sosial antarsesamanya karena pada dasarnya manusia, sesuai
dengan fitrahnya, merupakan makhluk sosial yang memerlukan pertolongan
orang lain. Oleh sebab itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan sikap
gotong royong dan tolong-menolong dengan tujuan segala sesuatu yang akan
dikerjakan lebih mudah dan cepat serta diselesaikan secara lancar. Bangsa
Indonesia yang dikenal memiliki sikap ramah tamah, kekeluargaan, dan
perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan wujud
kepribadian bangsa.
Sikap gotong royong merupakan budaya yang telah berakar kuat
dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan. Gotong
Royong sudah menjadi kegiatan turun-temurun dari nenek moyang. Kegiatan
yang dilakukan oleh anggota masyarakat dengan bekerja bersama-sama dan
tolong-menolong secara sukarela tanpa adanya imbalan dalam mengerjakan
sesuatu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat.
Kegiatan gotong royong yang terus berkembang pada kehidupan
masyarakat desa selama ini perlu untuk terus diarahkan dan dibina sehingga
dapat menunjang pembangunan nasional yang terus-menerus dilaksanakan
oleh pemerintah.
Masyarakat Indonesia secara realita terdiri atas beragam suku, ras,
adat istiadat, bahasa, dan agama. Sejak dahulu kala, jauh sebelum bangsa
dan negara Indonesia merdeka, nenek moyang kita memiliki jiwa dan
semangat yang kuat dan tinggi dalam hal tolong-menolong antarsesama
mereka. Hal ini terjadi terlebih pada masyarakat pedesaan yang lebih
mengedepankan keterikatan yang kuat, baik secara komunitas satu desa atau
kampung maupun antara satu desa dan desa tetangganya.
Perkembangan adat dan budaya yang selama ini dimiliki oleh
masyarakat Indonesia dapat menghasilkan begitu banyak kegiatan-kegiatan
yang bernuansa positif. Kegiatan-kegiatan tersebut membawa perbaikan
bersama mulai dari perbaikan kebutuhan yang sangat primer sampai
sekunder (kebutuhan pangan dan sandang) sehingga dirasakan dan dinikmati
bersama oleh masyarakat.
Dari latar belakang kehidupan masyarakat desa, sebagaimana
digambarkan di atas, gotong royong tumbuh dan berkembang terus sampai
27
memasuki zaman revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini
ditunjukkan oleh para anak bangsa dengan begitu rela berjuang bersama
dengan tulus ikhlas untuk memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sehingga pada puncaknya kemerdekaan diproklamasikan
tanggal 17 Agustus 1945 oleh the founding father. Sejarah telah membuktikan
bahwa dahsyatnya kekuatan kebersamaan dapat melahirkan bangsa dan
negara ini dan ke luar dari kekuatan besar para penjajah.
Kerja sama dan gotong royong yang telah dimiliki oleh seluruh rakyat
pada waktu itu dapat mengilhami pemikiran-pemikiran cerdas oleh salah satu
proklamator bangsa Indonesia, yaitu Bung Hatta, yang melahirkan dan
mewujudkan gotong royong dan bekerja bersama-sama ditandai yang
berdirinya koperasi. Koperasi ini merupakan upaya dari bangsa dan negara
Indonesia untuk mengangkat ekonomi rakyat secara menyeluruh, baik di
daerah pedesaan maupun daerah perkotaan, yang kini telah mengkristal
pada setiap anak bangsa dari generasi ke generasi.
Hingga saat ini gotong royong, bekerja bersama-sama, dan koperasi
telah menjadi jiwa dan semangat seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong
masih tetap dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan oleh masyarakat
bersama pemerintah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi
dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang telah digali dari
nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Hal demikian inilah dapat memberi
inspirasi cemerlang bagi pendiri bangsa sehingga dapat mencetuskan dan
menetapkan kata gotong royong dan koperasi dengan lambang rantai emas
sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari lambang negara
Republik Indonesia, yaitu Burung Garuda. Kehidupan masyarakat Indonesia
yang berlandaskan kerja sama dan gotong royong sampai kapan pun akan
tetap dipertahankan sebagai warisan budaya bangsa.
Hal tersebut merupakan bagian dari Nilai-nilai Sesanti Bhinneka
Tunggal Ika. Pada dasarnya nilai-nilai gotong royong bukanlah merupakan
nilai sosial baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gotong royong
merupakan bekerja bersama-sama untuk berbagi dan menyelesaikan
masalah dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Namun, dalam
perkembangan zaman yang selalu diikuti dengan perubahan nilai-nilai sosial
budaya, nilai-nilai gotong royong mulai tergerus oleh berbagai kepentingan
28
sesuai dengan perkembangan era globalisasi. Sebagai contoh, adanya
kecenderungan sebagian masyarakat pada tataran tertentu memberikan
imbalan sebagai bentuk pengganti partisipasi dalam kegiatan gotong royong.
29
BAB IV
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN
YANG BERSUMBER DARI SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA
A. Hakikat dan Perkembangan
Hakikat toleransi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk
merupakan satu prasyarat utama bagi setiap individu yang menghendaki
kehidupan yang aman dan tenteram. Dengan demikian, dalam toleransi akan
terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat
majemuk melalui pendekatan yang harmonis meskipun berbeda dalam
agama yang dianut, suku, ras, budaya, dan bahasa.
Hal tersebut menunjukkan perlunya setiap individu atau kelompok
melaksanakan perilaku yang dilandasi oleh sikap demokratis, toleransi,
empati, solidaritas, rela berkorban, rendah hati, tolong menolong, dan
kekeluargaan. Dengan demikian, dapat memelihara dan mewujudkan
kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai lokal. Nilai-nilai itu dapat
diwujudkan dengan berpakaian nasional (batik). Selain itu, saat masyarakat
sedang mengalami bencana dilakukan dialog dan bermusyawarah yang
melibatkan pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
Pada umumnya arah pemahaman toleransi mencakup berlakunya
keyakinan, norma, atau nilai sampai ke sistem nilai pada level religius, sosial,
etika, politis, dan filosofis. Hal itu juga termasuk tindakan-tindakan yang
selaras dengan keyakinan tersebut di tengah mayoritas yang memiliki
keyakinan lain dalam suatu masyarakat atau komunitas. Para penganut
agama yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk menjalankan
agamanya dengan melaksanakan suara hati serta kebebasan budaya kepada
setiap kelompok minoritas yang ada. Dalam dunia modern, toleransi
menyangkut hak asasi manusia (HAM), yang dapat dibedakan menjadi
toleransi formal (dalam hukum resmi) dan toleransi isi (dalam hidup setiap
hari dengan menghargai keyakinan minoritas). Dalam kondisi pencerahan
toleransi, setiap orang melaksanakan kebebasan berpikir dan berdemokrasi.
Untuk itu sekarang masyarakat diberi ruang dalam berbeda pendapat untuk
berkembang. Di samping itu, masyarakat juga diberi tawaran kampanye
norma dan nilai yang fair kepada masyarakat dunia yang modern guna
30
memahami norma dan nilai secara universal yang berlaku sebagai
kebudayaan bagi umat manusia.
Adapun ide dasarnya adalah bahwa tidak ada satu manusia pun yang
dapat memiliki nilai-nilai kebenaran yang utuh. Nilai kebenaran yang
sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Pencipta. Oleh karena itu, pada
gilirannya manusia akan mampu menemukan kebenaran secara sempurna
yang berlandaskan pada perintah Tuhan pencipta alam semesta. Hal itu
disebabkan oleh pencarian kebenaran diakui sebagai proses majemuk yang
menyejarah tidak sekali jadi. Selain itu, toleransi diperlukan agar setiap suara
hati dapat berfungsi secara wajar dan saling menghargai. Dalam masyarakat
majemuk, sesungguhnya nilai-nilai toleransi diperlukan untuk membangun
dan mempererat hubungan timbal balik antarsesama warga masyarakat
sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati dan berlaku secara
universal. Nilai-nilai itu dipakai guna mengatur tata kehidupan bermasyarakat,
seraya memungkinkan pendapat masyarakat berkembang demi perubahan
dan kemajuan masyarakat. Di sisi lain juga diharapkan orang-orang yang
memiliki perbedaan pendapat tidak ditentang, dikucilkan, dan mendapat
perlakuan diskriminanif dalam kehidupan antarsesama. Toleransi membuka
ruang untuk terjadinya saling komunikasi yang sehat dan efektif. Toleransi
digunakan dengan cara yang cerdas untuk mengatasi semua bentuk konflik
sosial secara damai.
Dalam komunitas politik, nilai-nilai toleransi mutlak sangat diperlukan
demi tetap tegaknya dan berlangsungnya sistem demokrasi. Oleh karena itu,
toleransi dalam berpolitik adalah suatu kebutuhan bagi kesetaraan semua
warga dan diharapkan toleransi dapat mendorong terwujudnya sopan santun,
pengendalian diri, sikap hormat, mawas diri, terbuka, dan sportif bagi semua
anggota masyarakat.
Toleransi bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh kekuasaan
negara atau kekuatan politik mana pun sebab toleransi merupakan tuntutan
sifat dan kodrat manusia. Oleh karena itu, semangat persatuan dan kesatuan
tidak boleh pudar hanya karena perbedaan agama, suku, ras, adat istiadat,
bahasa, dan golongan politik. Untuk itu, kita harus menempatkan diri sebagai
warga masyarakat yang memelihara dan mewujudkan kehidupan yang
31
dilandasi oleh nilai-nilai budaya nasional sebagai bagian yang utuh dari
bangsa Indonesia.
Semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah terpelihara
cukup baik walaupun terdapat perbedaan antarumat beragama dan
keberagaman sosial budaya dapat terkendali sehingga tidak mengarah pada
pertentangan sosial yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Hal itu
terlihat dalam keluarga tertentu yang menganut perbedaan agama dan
keyakinan. Oleh karena itu, yang sangat diperlukan sekarang ini adalah
mengadakan dialog yang melibatkan para tokoh agama, tokoh adat, dan
tokoh masyarakat bersama pemerintah pusat dan daerah.
Nilai keadilan diperlukan setiap warga negara Indonesia, dengan nilai
keadilan yang diyakininya itu dapat mengetahui, memahami dan menghayati
nilai-nilai kemanusiaan lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
karena nilai-nilai tersebut bersumber dari sosiokultural bangsa Indonesia yang
sangat majemuk. Hal itu akan membuat setiap warga negara mampu untuk
bersikap adil, tertib, disiplin, bijaksana, serta bermoral menurut hati nurani
dalam setiap menjalankan kehidupannya. Berdasarkan hal itu, diharapkan
akan tercapai dan tercipta suatu kondisi kehidupan masyarakat yang santun,
rukun, damai, dan bahagia serta terwujud rasa keadilan sosial dalam tata
kehidupan nasional.
Hakikat keadilan dalam kehidupan masyarakat majemuk merupakan
suatu ukuran keabsahan dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan
yaitu sebagai berikut.
1. Keadilan tertuju pada orang lain, yaitu masalah keadilan atau ketidak-
adilan hanya bisa timbul dalam konteks antarmanusia.
2. Keadilan harus ditegakkan, yaitu keadilan tidak cukup sebatas
diharapkan atau dianjurkan saja. Keadilan mengikat kita sehingga kita
mempunyai kewajiban karena keadilan itu sendiri selalu berkaitan
dengan hak-hak yang harus dipenuhi.
3. Keadilan menuntut persamaan(equality),yaitu atas dasar keadilan, kita
harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya,
tanpa terkecuali.
32
Keadilan sangat berkaitan erat dengan konteks ekonomi dan hukum,
tidak cukup hanya sebatas perasaan dan batin, tetapi menyangkut
kepentingan yang dituntut oleh berbagai pihak.
Indonesia telah menjalankan berbagai upaya reformasi hukum dan
kelembagaan yang bertujuan untuk menciptakan lembaga penegakan hukum
yang akuntabel dan mampu menghasilkan pemerintahan yang bersih. Adanya
penyelenggaraan kemandirian yudisial, seperti yang disebut dengan
“peradilan satu atap”, masih merupakan cita-cita dan harapan masyarakat
Indonesia.
Gotong royong dalam kehidupan masyarakat majemuk terjadi akibat
didorong oleh adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, dan
dibantu oleh akal pikiran yang dimilikinya. Setiap orang sangat merasakan
banyak manfaat serta keuntungannya dari nilai gotong royong (bekerja
bersama-sama), yang juga dapat memunculkan berbagai kepentingan
kelompok tersebut.
Nilai gotong royong merupakan salah satu wujud kebudayaan dalam
bentuk ketergantungan dan saling membutuhkan antarindividu dalam
pemenuhan kebutuhannya. Dengan demikian, hubungan antarindividu,
kelompok, atau negara sebaiknya dibangun melalui kebudayaan yang
ditunjukkan melalui nilai, norma, dan kaidah. Manusia dalam kehidupannya
mencari sesuatu yang bernilai untuk dijadikan landasan dalam berperilaku.
Nilai atau norma yang ada dalam suatu masyarakat dapat menjembatani
perbedaan yang ada pada setiap suku, agama, ras, antargolongan, bangsa
dan negara karena nilai dan norma, tersebut dapat meningkatkan kehidupan
masyarakat dalam bergotong royong.
Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai
perilaku sebagaimana pengertian yang dikemukakan di atas. Namun, gotong
royong juga berperan sebagai nilai-nilai moral. Artinya, gotong royong
menjadi acuan perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam
kehidupan bermasyarakat.
Penerapan atau pelaksanaan nilai gotong royong di Indonesia
mengalami pasang surut yang dinamis mengikuti pola hidup masyarakat itu
sendiri. Kata gotong royong telah digunakan oleh semua lapisan masyarakat.
33
Dalam kehidupan masyarakat, nilai gotong royong telah mengalami
pergeseran nilai. Hal ini dapat kita lihat di perkotaan. Masyarakat kota
semakin jarang melakukan gotong royong. Masyarakat kota memiliki kegiatan
yang padat dan sulit menemukan waktu yang luang di samping juga
masyarakat kota cenderung mempunyai sifat hidup yang individualistis
sehingga mereka tidak ikut serta untuk melakukan gotong royong, misalnya
ronda, membersihkan lingkungan, dan sebagai kompensasinya mereka
memberikan uang, makanan, dan minuman. Sebaliknya di daerah pedesaan,
dan pinggiran kota, masih kita jumpai perilaku gotong royong, baik untuk
pribadi maupun umum untuk pribadi misalnya hajatan pengantin atau
sunatan, sedangkan untuk kepentingan umum misalnya musibah atau
bencana alam. Nilai gotong royong masih dipegang sangat teguh oleh
penduduk desa sebagai Nilai-nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang
terdapat dalam Pancasila.
Gotong royong sebagai sebuah etika nilai-nilai ketimuran merupakan
sebuah budaya yang harus tetap dipelihara oleh seluruh masyarakat,
termasuk dalam suasana duka. Pemberian bantuan selain uang juga dapat
ditafsirkan sebagai bentuk empati yang bersifat dukungan moril yang justru
dapat dirasakan sebagai ungkapan tulus oleh keluarga yang sedang
mengalami duka. Data di atas menunjukkan bahwa sikap gotong royong di
dalam masyarakat tinggi yang terjadi bila ada musibah kematian.
B. Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan Yang Bersumber dari Sesanti
Bhinneka Tunggal Ika
Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari sesanti Bhinneka Tunggal Ika
yang terdiri dari nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong, perlu
dipahami, dihayati, dan dikembangkan, serta diimplementasikan sehingga nilai-
nilai tersebut senantiasa menjiwai perilaku bangsa Indonesia dalam
melaksanakan tugas sesuai profesinya masing-masing.
Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari sesanti
Bhinneka Tunggal Ika, diharapkan dapat disesuaikan dengan perkembangan
dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dapat
dirasakan langsung manfaatnya dalam menciptakan suatu kehidupan yang
harmonis.
34
Implementasi dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, konteks,
dan kepentingannya, sungguh banyak kegiatan yang merupakan implementasi
nilai-nilai kebangsaan tersebut. Penjelasan berikut merupakan sebagian kecil
contoh implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari sesanti
Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai
gotong royong.
1. Implementasi Nilai Toleransi
Sebagai bagian dari nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari
sesanti Bhinneka Tunggal Ika, nilai toleransi harus dipahami dan
diimplementasikan oleh setiap individu untuk menyegarkan suasana
perbedaan dalam setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Memahami dan mengimplementasikan
makna perbedaan merupakan proses yang harus berjalan seiring
dengan kompleksitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara pada era global saat ini.
Untuk menunjukkan sikap toleransi dan kerukunan masyarakat,
dapat diimplementasikan dan dikembangkan melalui beberapa metode
pendekatan antara lain sebagai berikut.
a. Dialog
Pendekatan dalam bentuk dialog perlu dirancang dengan
baik agar tidak menimbulkan ketegangan di kalangan
masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk jika dilihat
dari suku, agama, ras dan antargolongan. Hal itu perlu
digerakkan oleh seluruh komponen bangsa tanpa melihat dan
memandang perbedaan etnik atau paham politik. Adapun
pelaksanaan dialog dengan melibatkan tokoh agama, tokoh
masyarakat, dan tokoh adat, dengan bersikap terbuka dan
ikhlas untuk mendengar dan menyerap pandangan-pandangan
yang berbeda.
Dialog dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan
solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi, solusi yang
dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Hal itu dilakukan guna membiasakan dan memaknai
toleransi yang sesungguhnya disesuaikan pada kehidupan
35
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga terwujud
kondisi kehidupan masyarakat yang harmonis, sopan, hormat,
dan saling memaafkan.
b. Pendidikan
Upaya untuk mengembangan sikap toleransi dapat
dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan baik formal maupun
nonformal, dengan memperhatikan mata pelajaran yang
berorientasi pada pengembangan akhlak, bela negara, dan
moralitas. Hal itu terdapat dalam bentuk latihan-latihan
pengamalan sikap, watak, kepribadian, jujur, terbuka,
pengendalian diri, dan percaya diri untuk membangun
kehidupan yang toleran dalam kebersamaan. Berdasarkan
pertimbangan di atas, diperlukan program pendidikan baik
formal maupun nonformal secara terus menerus agar setiap
siswa/orang mendapatkan latihan-latihan yang bermakna
terkait dengan pengembangan sikap toleransi dan
kebersamaan.
Pendidikan yang baik akan mengembangkan wawasan
dan pola pikir serta kebijakan dalam pengambilan keputusan,
pertimbangan-pertimbangan rasional akan lebih dominan dalam
menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
c. Seni Budaya
Masyarakat Indonesia sejak dahulu dikenal kaya dengan
potensi lokal terutama bidang seni budaya yang dimiliki oleh
setiap daerah di seluruh wilayah nusantara dari Sabang sampai
Merauke. Kenyataan itu telah menjadi modal kekayaan bangsa
dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang telah diwariskan
secara turun temurun yang dapat dipakai sebagai alat
pemersatu bangsa dan memperkenalkan Indonesia, baik dalam
forum lokal, nasional, maupun internasional.
Kekayaan seni budaya sebagai kearifan lokal juga
menunjukkan identitas setiap daerah sebagai bagian kekayaan
seni budaya bangsa Indonesia dan secara nyata dapat diterima
36
baik oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Derasnya
pengaruh nilai-nilai budaya global, sejalan dengan proses
modernisasi, masyarakat kita harus tetap memelihara eksistensi
jati diri bangsa Indonesia melalui pertukaran budaya
antardaerah. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengirim
duta-duta budaya ke berbagai negara serta menggunakan batik
sebagai pakaian nasional. Hal itu menunjukkan sikap yang
menjunjung tinggi setia, musyawarah, terbuka, hormat, rasa
ikhlas dan sopan santun yang diharapkan akan meningkatkan
persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut dilakukan guna
mewujudkan negara Indonesia yang kokoh dengan
mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Implementasi Nilai Keadilan
Untuk menunjukkan sikap keadilan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat diimplementasikan
dan dikembangkan melalui metode pendekatan antara lain sebagai
berikut:
a. Reformasi Hukum
Indonesia telah menjalankan upaya reformasi hukum dan
kelembagaan yang bertujuan untuk menciptakan lembaga
penegakkan hukum yang mampu menghasilkan pemerintahan
yang bersih dengan membentuk:
1) Komisi Yudisial dengan harapan terciptanya peradilan
atap;
2) Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang;
3) Komisi pengawas terhadap lembaga yudisial, yaitu
Kejaksaan dan Kepolisian.
Terbentuknya berbagai lembaga penegakkan hukum
tersebut tetap memerlukan usaha yang berkesinambungan
untuk menjamin perubahan yang dapat membawa keadilan
lebih dirasakan oleh masyarakat sehingga rasa keadilan sosial
dalam penegakan hukum dapat terpenuhi.
b. Penyediaan Pelayanan Hukum
37
Penyediaan pelayanan hukum dilakukan dengan
membangun dukungan publik terhadap permintaan pencari
keadilan untuk dapat menegakkan dan mempertahankan hak-
hak khususnya bagi masyarakat miskin, rentan, dan marginal.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar adanya
tiga jenis sengketa yang paling lazim dilaporkan oleh
masyarakat, yaitu kejahatan, konflik tanah, dan sengketa
keluarga. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk
mengatasinya secara serempak dengan melibatkan
pemerintah, penegak hukum, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memiliki nilai
pemberian hak pada pihak yang berhak dan memiliki rasa
keadilan sosial serta rasa pemerataan ekonomi untuk dapat
memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.
3. Implementasi Nilai Gotong Royong
Gotong royong sudah merupakan kepribadian dan budaya
bangsa Indonesia yang menjadi salah satu ciri khas bangsa dan yang
telah berakar kuat dalam perilaku kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Seiring dengan waktu, perilaku
kegotongroyongan cenderung mulai memudar akibat pengaruh era
globalisasi (budaya luar) yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia, seperti individualisme dan Paket Instruksi (PI)alisme,
khususnya yang merambah daerah perkotaan. Namun, kita patut
bersyukur bahwa sistem budaya kita yang dilandasi oleh nilai-nilai
kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika
merupakan benteng kokoh dalam menghadapi arus perubahan
tersebut.
Untuk dapat meningkatkan sikap dan perilaku gotong royong
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita dapat
saling bermusyawarah, saling menasehati, saling memberi dengan
rasa sukarela, bersemangat, bekerja keras, silaturahmi, beradaptasi,
produktif dan kreatif. Hal itu dapat diimplementasikan dan
dikembangkan melalui pendekatan nonformal dengan mengumpulkan
anggota masyarakat di Balai Pertemuan Warga dengan tujuan
38
memberikan penjelasan bahwa sikap gotong royong seharusnya
dimiliki seluruh elemen atau lapisan masyarakat. Dengan demikian,
segala sesuatu dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan dapat
diselesaikan dengan lebih cepat sehingga meningkatkan hubungan
persaudaran, tanggung jawab, saling menasihati, rasa sukarela,
pemahamannya bahwa bekerja adalah ibadah dan silaturahmi akan
semakin erat. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut perlu diketahui
latar belakang dan alasan pentingnya bergotong royong dalam
kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai berikut :
a. Manusia membutuhkan sesamanya untuk mencapai
kesejahteraan baik jasmani maupun rohani.
b. Manusia dikatakan berarti dalam kehidupannya apabila ia
berada dalam kehidupan sesamanya.
c. Manusia sebagai makhluk berbudi luhur memiliki rasa saling
mencintai, mengasihi dan tenggang rasa terhadap sesamanya.
d. Dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa mengharuskan setiap manusia bekerja sama dan
bergotong royong untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik
di dunia maupun di akhirat.
e. Usaha yang dilakukan secara gotong royong akan menjadikan
suatu kegiatan terasa lebih ringan, mudah dan lancar.
39
BAB V
PENUTUP
Rasa kebangsaan adalah jiwa dan semangat kebangsaan yang bersumber
dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini
dicerminkan dalam sikap dan perilaku warga negara yang senantiasa
mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat
bangsa Indonesia persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Semboyan
Bhinneka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara "hal yang
satu" dengan "hal yang banyak", yakni kesatuan dalam kemajemukan.
Keanekaragaman dalam segala aspek kehidupan tidak menjadi ancaman bagi
persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi justru diharapkan menjadi kekayaan bagi
bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya.
Penulis
40
DAFTAR PUSTAKA
1. Bintarto, R. 1980. Gotong Royong : Suatu Karakteristik Bangsa
Indonesia.Surabaya: PT. Bina Ilmu.
2. Darmodihardjo, D. dkk. 1991. Santiaji Pancasila, Surabaya: Usaha Nasional.
3. Darmodihardjo,D. 1990. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Malang:
IKIP Malang.
4. Darmaputera, Eka. 1997. Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis
dan Budaya. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
5. Ditap Translai Universal Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan,
2012, Naskah Akhir Pemahaman Nilai-nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika di
12 Provinsi (Aceh, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Bangka Belitung, Jatim,
NTB, Sulut, Maluku, Maluku Utara, dan Papua), Lemhannas RI.
6. Hardono, Hadi. 1994. Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta:
Kanisius.
7. Hefner, Robert W. 2007. “Multikulturalisme dan Kewarganegaraan di
Malaysia, Singapore, dan Indonesia”, dalam Politik Multikulturalisme:
Menggugat Realitas Kebangsaan. Ed. Robert W. Hefner ter. Bernardus
Hidayat. Yogyakarta: Kanisius.
8. Ismail, Faisal. 2012. Republik Bhinneka Tunggal Ika, Mengurai Isu-Isu Konflik,
Multikulturalisme Agama dan Sosial Budaya. Jakarta: Kementerian Agama RI,
Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
9. Kaelan.1987. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Liberty.
10. Marijan, K. 1999.”Wajah Demokrasi Kita”. Dalam Republika, 23 Januari.
11. Naisbitt, J. 1997. Mega Trend 2000. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
12. Sedyawati, Edy dkk. 1997. Pedoman Penanaman Budi Pekerti Luhur.
Jakarta: Balai Pustaka.
13. Sudaryono, 2006. “Mengoptimalkan Semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam
Kemajemukan Bangsa Guna Melaksanakan Pembangunan Nasional dalam
Rangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Jakarta: Taskap
KSA XIV Lemhannas RI.
14. Suparlan, Parsudi. 2003. ”Bhinneka Tunggal Ika: keanekaragaman suku
bangsa atau kebudayaan?”. Dalam Antropologi Indonesia. Vol 27 No. 72.
Jakarta: Universitas Indonesia (UI).
41
15. Syarbaitu, S. dkk. 2002. Sosiologi dan Poliik. Jakarta: Ghalia.
16. Syukur, Abdul. 2005. Ensiklopedia Umum untuk Pelajar, Jilid 6. Jakarta:
Ichtiar Baru van Hoeve.
17. Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. 1999. Transformasi
Bangsa Menuju Masyarakat Madani.
18. Tim Penyusun Lemhannas RI, 2012. Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan
Indonesia yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa, Jakarta,
Lemhannas RI.
19. Wittgenstein L. 1969. Tractatus Logoco-Philosophicus, Fourth Impression,
with a new Translation by D. F. Pears and B.F. Mc. Guinnes, London:
Routledge and Kegan Paul Ltd.
20. Yamin, Muhammad. 1954. 6000 Tahun Sang Merah Putih. Siguntang.
21. Yaqin, M.A. 2005. Pendidikan Multicultural Cross-Cultural Understanding
untuk Demokrasi dan Keadilan. Yogyakarta: Pilar Media.
22. Zaprulkhan. 2012. Filsafat Umum. Sebuah Pendekatan Tematik. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
