BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM DINAS …

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK

I. Pendahuluan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Pontianak Nomor 149), terdapat 2 (dua) urusan yang ditangani dinas

yaitu Urusan Perumahan dan Urusan Pertanahan. Untuk Urusan

Perumahan terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu Bidang Perumahan dan

Bidang Kawasan Permukiman, sedangkan Urusan Pertanahan hanya 1

(satu) bidang yaitu Bidang Pertanahan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dalam

melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, mempunyai Visi dan Misi yang

bertujuan untuk memberikan arah yang tegas dalam penjabaran pelaksanaan

kegiatan. Oleh karena itu maka ditetapkan sebuah konsep cara pandang

kedepan kemana dan bagaimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Pontianak harus dibawa dan diarahkan agar dapat

berkarya dan tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

II. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat, terdiri dari:

a) Subbag Umum dan Aparatur

b) Subbag Perencanaan dan Keuangan

2

3. Bidang Perumahan, terdiri dari :

1) Seksi Perencanaan dan Penyediaan Perumahan

2) Seksi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)

4. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari:

a) Seksi Penataan Lingkungan Permukiman.

b) Seksi Peningkatan Kualitas Pemukiman.

5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:

a) Seksi Survey, Pemetaan dan Legalisasi.

b) Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah.

c) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dibawah ini :

BAGAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA PONTIANAK

I. Sumber Daya Manusia

II. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organis

3

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan

dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak

Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Pontianak dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Pontianak membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan

rakyat, kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman

dan bidang pertanahan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang bidang perumahan rakyat, kawasan

permukiman dan bidang pertanahan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat,

kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman.

4

IV. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Pontianak sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang. Hal tersebut dapat

dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

1. Jumlah pegawai dari segi kepangkatan atau golongan ruang.

Tabel I.1

Jumlah Pegawai dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang

2. Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal

Tabel I.2

Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal

NO Eselon/ Non

Eselon

Pendidikan Golongan JML

S2 S1 D4 D3 D2 SLTA SLTP SD IV III II I

1 Eselon II 1 - - - - - - - 1 - - - 1

2 Eselon III 2 2 - - - - - - 2 2 - - 4

3 Eselon IV 1 7 1 - - - - - 9 - - 9

4 Non Eselon 1 10 2 7 - 1 - - - 18 3 - 21

5 CPNS - - - - - - - - - - - - -

6 Non PNS - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH 5 19 3 7 - 1 - 3 29 3 - 35

No Pangkat Golongan Jumlah

1. Pembina Tingkat I IV/b 1

2. Pembina IV/a 2

3. Penata Tingkat I III/d 9

4. Penata III/c 11

5. PenataMuda Tingkat I III/b 5

6. Penata Muda III/a 4

7. Pengatur Tingkat I II/d 2

8 Pengatur II/c 1

Jumlah 35

5

3. Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural/Esselon.

Pejabat Struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Pontianak sebanyak 14 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

Tabel I.3

Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural / Eselon

No Tingkat Eselon Jabatan Jumlah

1. II B Kepala Dinas 1

2. III A Sekretaris 1

3. III B Kepala Bidang 3

4. IV A Kepala Sub Bagian / Kepala

Seksi 9

Jumlah 14

V. Sarana dan Prasarana

Tabel I.4

Kondisi Sarana dan Prasarana


NO.

URUT NAMA DAN JENIS BARANG SATUAN

JUMLAH MENURUT KONDISI

ADMINISTRASI FISIK BAIK RUSAK

KIB A

1 Pengadaan Tanah Kosong Unit 3 3 3

2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Unit 12 12 12

3

Tanah Kosong Untuk Bangunan

Gedung Unit 3 3 3

4 Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek Unit 3.337 3.337 3.337

5 Tanah Untuk Jalan Kotamadya Unit 132 132 132

KIB B

1 AC Unit Unit 25 25 22 3

2

AIRPHONE TYPE KOMEC 6

RUANGAN Unit 1 1 1

3 Alat Pemadam/Portable Unit 8 8 8

4 Alat Rumah Tangga Lain-lain Unit 2 2 2

5

Alat Ukur Digital Laser Distance

Malkita Unit 14 14 14

6

6 ALMARI Unit 4 4 4

7 Bak Air Unit 4 4 4

8 Bak Cuci Piring Unit 4 4 4

9 Bak cuci tangan portable Unit 1 1 1

10 lemari besi BROTHER B-203 Unit 4 4 4

11 Camera SLR Unit 8 8 8

12 CPU Unit 1 1 1

13 Dispenser Midea 4D-1518 Unit 55 55 55

14 Drone Dji Mavic Pro Unit 1 1 1

15

EPSON EcoTank L3110 All-in-One

Ink Tank Printer Unit 1 1 1

16 Facsimile Unit 1 1 1

17 Filling Cabinet Unit 19 19 19

18 Gorden Unit 1 1 1

19 GPS - Global Positioning Station Unit 5 5 5

20

GPS Mikro SD + Peta Jalan

Indonesia Unit 2 2 2

21 HP Printer Unit 1 1 1

22 ICA UPS [CP 1400] Unit 10 10 10

23 Infocus Proyektor Unit 4 4 4

24 Inverter Unit 1 1 1

25 Jemuran Unit 4 4 4

26 Kamera Nikon AW 130 16 MP Unit 1 1 1

27 Kipas Angin Unit 126 126 125 1

28

KOMPUTER PC HP ALL IN ONE

20-R022L Unit 7 7 7

29 KURSI KERJA Unit 123 123 121 2

30 Laptop Asus Unit 3 3 3

31 Laser Measurment Distance Unit 3 3 3

32 LCD Proyektor Unit 2 2 2

33 Lemari Arsip Mekanik Unit 11 11 11

34

LEMARI BESI BROTHER TYPE

B-203 Unit 15 15 15

35

Lemari Buku untuk untuk

Perpustakaan Unit 8 8 8

36 Lemari Es Unit 1 1 1

37 Lemari Kayu Unit 1 1 1

38 Leser Leveling Unit 2 2 2

39 Lux Meter UV Light Meter Unit 2 2 2

40 MEJA KERJA Unit 83 83 83

7

41 Mesin Absensi Solution, X100c Unit 2 2 2

42 Mesin Air Unit 1 1 1

43 Mesin Copy Unit 1 1 1

44 Mesin Faximile Unit 1 1 1

45 Mesin Penghancur Kertas Unit 1 1 1

46 Mesin Penghitung Uang Unit 1 1 1

47 Mesin Robin Unit 1 1 1

48 Mobil Dinas Unit 2 2 2

49 Mobil Patroli Unit 1 1 1

50 Monitor Unit 1 1 1

51 Note Book / Laptop Unit 12 12 12

52 P.C. Unit Unit 13 13 13

53 Papan Informasi Unit 3 3 3

54 Papan Nama UPTD Rusunawa Unit 1 1 1

55 PC Unit / Komputer PC Unit 25 25 24 1

56 Penyedot Debu Unit 1 1 1

57 Perkakas Pengukuran Unit 2 2 2

58 Peti Uang Unit 1 1 1

59 Pressure Unit 1 1 1

60 Print Finger Unit 1 1 1

61 PRINTER Unit 53 53 50 3

62 Proyektor Unit 1 1 1

63 Rak Buku Unit 1 1 1

64 Roter Wifi Unit 8 8 8

65 Scanner Epson DS-410 Unit 1 1 1

66 Selang Unit 3 3 3

67 Sepeda Motor Unit 3 3 3

68 Sofa / Kursi Tamu Unit 1 1 1

69

SOUND SYSTEM TYPE

PORTABLE WIRELESS MULTI

FUNCTIONAL MOBILE

PERFORMANCE SYSTEM BNS-

3512 DX Unit 1 1 1

70 Stationary Generating Set Unit 1 1 1

71 Stationary Water Pump Unit 1 1 1

72 Tablet Samsung Galaxy Unit 1 1 1

73 Tong Sampah roda Unit 16 16 16

74 Tustel Unit 1 1 1

75 TV Unit 63 63 63

8

76 UPS ICA CP 1400 Unit 6 6 6

77 Vertical Blinds M2 31 31 31

78 Wastafel dan aksesoris Unit 2 2 2

79 Water Pass (automatic Level) Unit 1 1 1 KIB C

1

Pembangunan Pagar Bangunan

Rusunawa Jl. Nipah Kuning Dalam Unit 1 1 1

2 Bak Pembakaran Sampah Tertutup Unit 1 1 1

3 Pekerjaan Pintu Pagar Waterfront Unit 1 1 1

4 Pekerjaan Parkir Sepeda Waterfront Unit 1 1 1

5

Pekerjaan Parkir Sepeda II dan

tanaman (arah masuk Gg. Irian) Unit 1 1 1

6 Pekerjaan Canopy Garasi Motor Unit 1 1 1

7 Pekerjaan Pondasi Garasi Motor Unit 1 1 1

8

Tempat Parkir di Rusunawa Nipah

Kuning Dalam Unit 1 1 1

9

WC Umum dengan Menggunakan

IPAL Unit 1 1 1

10 Landscape Lahan Parkir Unit 1 1 1

11

Taman di Tepi Waterfront Segmen

Gg. Irian hingga Gg. Aden Unit 1 1 1

12

Taman di Tepi Waterfront Segmen

Jl. Barito Hingga Malaya Unit 1 1 1

13 Fasilitas Pengelolaan Limbah Unit 1 1 1

14 Fasilitas Pengelolaan Limbah Unit 1 1 1

15

FLAT/ RUMAH SUSUN

PERMANEN/RUSUNAWA Unit 1 1 1

16 Bangunan Gedung Kantor Terpadu Unit 1 1 1

17 Flat/Rumah Susun Permanen Unit 1 1 1

KIB D

1 Perbaikan Jalan Lingkungan Unit 2978 2978 2978

2 Peningkatan Drainase Lingkungan Unit 813 813 813

3

Bangunan Air, BKM SUTRA

MANDIRI, Turap Kayu Belian Unit 1 1 1

4 Irigasi, PDAM Kantor Terpadu Unit 1 1 1

KIB E

1 Tanaman Unit 442 442 442

9

2 Buku Unit 15 15 15

3

Papan Motto, Visi dan Misi Dinas

Tata kota Unit 1 1 1

4

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN

KUMUH Unit 1 1 1

5

DED Rehabilitasi IPLT Kota

Pontianak Unit 1 1 1

6

Pemasangan Fasilitas Rusunawa

Nipah Kuning Dalam Unit 1 1 1

KIB F

1

Jasa Konsultasi Perencanaan Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh Unit 1 1 1

2 Perencanaan Penataan Landscape Kawasan Rusunawa Harapan Jaya Unit 1 1 1

3

Pekerjaan Perencanaan TA. 2021 Kegiatan Peningkatan Kualitas PSU Lingkungan Perumahan Formal Bagi MBR Unit 1 1 1

4 Review Perencanaan Unit 1 1 1

5 Review Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Siantan Hulu Unit 1 1 1

6

Perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman untuk Tahun 2021 Unit 1 1 1

7 Jasa Konsultasi Appraisal (Jasa Penilai) Unit 1 1 1

JUMLAH 8.601 8.601 8.591 10

VI. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas


bersumber dari APBD Kota Pontianak dengan besaran sebagaimana yang

tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahunnya.

Adapun rincian anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2020 adalah

sebagai berikut:

10

TABEL I.4

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020


KOTA PONTIANAK

NO URAIAN ANGGARAN

BELANJA DAERAH 157.384.097.827,60

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.828.130.016,00

1 Gaji dan Tunjangan PNS, Serta TPP 5.239.409.566,00

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,00

3 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 606.000.000,00

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,00

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

5.000.000,00

7 Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.580.000,00

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.000.000,00

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 52.835.250,00

10 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran 63.180.000,00

11 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor 244.875.200,00

12 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Keuangan 537.750.000,00

2 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan

Kantor

553.994.600,00

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 198.095.000,00

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 23.190.000,00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 78.598.000,00

4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 254.111.600,00

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000,00

4 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

13.100.000,00

1 Penyusunan Rencana Kerja 5.200.000,00

2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 4.900.000,00

3 Penyusunan Evaluasi dan Analisis Jabatan OPD 3.000.000,00

5 Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur 33.020.000,00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 33.020.000,00

11

6 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan

Keuangan

4.500.000,00

1 Penyusunan Laporan Keuangan 4.500.000,00

7 Program Peningkatan Pelayanan Prima 1.800.000,00

1 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.800.000,00

8 Program Pengembangan Data/Informasi 2.700.000,00

1 Penyusunan Data dan Profil OPD 2.700.000,00

9 Program Pengembangan Perumahan 7.865.896.217,60

1 Pengelolaan Rusunawa 1.091.482.217,60

2 Fasilitasi Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS) dari Kemen PUPR

87.478.000,00

3 Fasilitasi Bantuan Teknis Untuk Pemberian Bantuan Rumah

Tidak Layak Huni

74.140.000,00

4 Penunjang Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (DAK)

146.156.000,00

5 Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya (PKRS) di

Kawasan Permukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang (DAK)

3.115.000.000,00

6 Pendataan PSU dan Rumah di Kota Pontianak 222.270.000,00

7 Fasilitasi Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

65.550.000,00

8 Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat Bencana dan

Relokasi di Kawasan Permukiman

1.712.870.000,00

9 Peningkatan Kualitas PSU Lingkungan Perumahan Formal bagi

MBR

1.155.960.000,00

10 Perencanaan Penataan Kawasan Perumahan di Lokasi Konsolidasi 110.520.000,00

11 Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh 84.470.000,00

10 Program Pengembangan Permukiman 105.683.619.994,00

1 Biaya Operasional Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur

Permukiman (PIP)

91.500.000,00

2 Penataan Drainase Lingkungan Permukiman 35.249.970.000,00

3 Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukinan Kota Pontianak 69.497.868.994,00

4 Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui Perbaikan Lingkungan

Permukiman

844.281.000,00

11 Program Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

36.371.517.000,00

1 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 3.800.000,00

2 Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti Rugi 36.361.292.000,00

3 Pendataan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR)

6.425.000,00

12

12 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 15.820.000,00

1 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah 11.220.000,00

2 Sosialisasi Peraturan Pertanahan 4.600.000,00

B. PERMASALAHAN UTAMA ( STRATEGIC ISSUED)

1. Bidang Perumahan

NO KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI

1 Pengelolaan

Rusunawa

Banyaknya tunggakan

pembayaran iuran rusunawa

disebabkan mayoritas

penghuni adalah masyarakat

berpenghasilan rendah

(MBR), dan ada yang telah

lanjut usia serta sakit-

sakitan.

1. memberikan teguran atau peringatan

secara lisan dan tertulis

2. membuka rekening tabungan bagi

penghuni rusunawa untuk diautodebet

pada akhir bulan sebagai iuran sewa

3. Mengusulkan pembuatan aturan khusus

yang mengatur untuk lama tinggal

penyewaan di rusunawa

4. Mengusulkan untuk menyediakan

bangunan khusus untuk menampung

menampung penyewa rusunawa yang

tidak mampu membayar sewa selama

masa yang tidak tentu dan para lanjut

usia (lansia). Tagihan rekening PDAM

melalui meteran induk lebih

besar dari jumlah tagihan

meteran terpasang di

masing-masing unit

1. Memeriksa kemungkinan kebocoran air

2. Memeriksa kondisi meteran.

Penggunaan sementara

rusunawa Nipah Kuning

sebagai tempat perawatan

pasien Covid memerlukan

perlengkapan dan penangan-

an khusus

memanfaatkan dana darurat untuk

menyediakan perlengkapan seperti tempat

tidur, kipas angin, TV, perbaikan instalasi

listrik dan air, dan lainnya.

Kurangnya tenaga pengelola

rusunawa

Mengusulkan pembentukan Seksi khusus

untuk pengelolaan rusunawa dan

penambahan personil.

13

Kondisi fisik hasil

pembangunan rusunawa

yang di bangun oleh

pemerintah pusat kurang

memuaskan yaitu masih

terjadinya kebocoran pada

bagian area basah, dan

kapasitas penampung air

limbah tidak mencukupi,

serta prilaku pemakaian

oleh penghuni yang kurang

sadar dalam hal menjaga

kebersihan.

1. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap

bangunan rusun yang telah

diserahterimakan kepada Pemerintah

Kota Pontianak

2. Mengusulkan perbaikan dan penambahan

kapasitas, serta mengganti sistem

jaringan yang tidak berfungsi baik.

3. Menghimbau para penghuni agar selalu

menjaga kebersihan dan mencegah

kerusakan sistem jaringan yang ada.

Bangunan Rusunawa belum

didukung dengan prasarana

dan sarana, seperti: jalan,

pagar pengaman, dan taman

bermain anak-anak

Menggunakan APBD untuk melengkapi

Prasarana Sarana Utilitas Rusunawa

2 Fasilitasi Pemberian

Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya

(BSPS) dari Kemen

PUPR

masyarakat penerima

bantuan terlambat memulai

pekerjaan perbaikan rumah

Menghimbau masyarakat untuk segera

memulai pekerjaan perbaikan rumah melalui

fasilitator

3 Fasilitasi Bantuan

Teknis Untuk Pembe-

rian Bantuan Rumah

Tidak Layak Huni

Masyarakat banyak yang

meminta perbaikan WC dan

dapur

1. Mengusulkan untuk dapat diakomodir

dalam program lain

2. mengusulkan untuk merevisi Peraturan

Walikota tentang petunjuk teknis rumah

tidak layak huni

4 Peningkatan Kualitas

(PK) Rumah Swadaya

Bagi Masyarakat Ber-

penghasilan Rendah

(MBR) (DAK)

masyarakat penerima

bantuan terlambat memulai

pekerjaan perbaikan rumah

Menghimbau masyarakat untuk segera

memulai pekerjaan perbaikan rumah melalui

fasilitator dalam rangka percepatan

pelaksanaan kegiatan

14

5 Bantuan Peningkatan

Kualitas Rumah Seca-

ra Swadaya (PKRS)

di Kawasan Permu-

kiman Kumuh, Ter-

masuk Upah Tukang

(DAK)

Banyak potensi rumah-

rumah yang dapat diberikan

bantuan, akan tetapi banyak

pula yang tidak memenuhi

kriteria untuk dapat

diberikan bantuan

3. Memberikan penjelasan kepada warga

agar memenuhi kriteria-kriteria yang

dipersyaratkan

4. Membatalkan usulan perbaikan RTLH

yang tidak memenuhi syarat

6 Pendataan PSU dan

Rumah di Kota

Pontianak

Belum tersusun dalam

sistem informasi (database).

Mengusulkan pembuatan sistem informasi

pendataan PSU dan Rumah di Kota

Pontianak

7 Fasilitasi Peningkatan

Kualitas (PK) Rumah

Swadaya Bagi Masya-

rakat Berpenghasilan

Rendah (MBR)

Terjadi kesalahan informasi

dan komunikasi

Melakukan koordinasi secara berkala untuk

kelancaran kegiatan

8 Bantuan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi

akibat Bencana dan

Relokasi di Kawasan

Permukiman

Pendataan yang tumpang

tindih antara Satgas dan

pihak RT, lurah, dan warga

di lapangan, mengenai objek

rumah yang terkena bencana

dan atau rumah yang rusak

bukan karena bencana.

Melakukan cross chek data dan meninjau ke

lapangan.


PSU Lingkungan

Perumahan Formal

bagi MBR

Jumlah lingkungan

perumahan formal MBR

baru di kota Pontianak

semakin berkurang

Melakukan koordinasi fasilitasi bagi

pemberian bantuan peningkatan PSU kepada

pihak pemberi bantuan.

10 Perencanaan Penataan

Kawasan Perumahan

di Lokasi Konsolidasi

Pemahaman perlunya

kegiatan penataan dan

kesepakatan warga untuk

hak pemilikan tanah dan

bangunan

Melakukan upaya sosialisasi, koordinasi

dengan pemerintah setempat (Rt, lurah,

camat) dan upaya ganti rugi atau

pembebasan lahan


Kawasan Kumuh

Pemahaman dan

kesepakatan warga untuk

dilakukannya penataan

Melakukan upaya sosialisasi, koordinasi

dengan pemerintah setempat (Rt, lurah,

camat) dan upaya ganti rugi atau

pembebasan lahan

15

2. Bidang Kawasan Permukiman


1 Biaya Operasional Sa-

tuan Kerja Pemba-

ngunan Infrastruktur

Permukiman (PIP)

Adanya amanat Peraturan Menteri PUPR untuk

melakukan penyusunan baseline kawasan kumuh

tahun 2020-2024 yang disampaikan pemerintah

pusat pada tengah tahun anggaran 2020

Mengganggarkan belanja jasa

konsultansi untuk melakukan

pendataan kawasan kumuh

pada APBD Perubahan

2

Peningkatan Drainase

Lingkungan

Permukiman

Adanya refocusing dan realokasi anggaran akibat

COVID19 yang menyebabkan pekerjaan

terlambat dimulai

Mempercepat pekerjaan fisik

setelah tahapan refocusing dan

realokasi anggaran selesai

Adanya pengembalian anggaran refocusing dan

realocating COVID19 pada APBD Perubahan

yang sangat besar.




Kegiatan fisik terlambat dikarenakan

perencanaan dan penentuan lokasi dilakukan

pada tahun yang bersamaan dengan kegiatan

fisik

Menentukan lokasi dan

perencanaan dilakukan pada

tahun sebelumnya

Beban kerja yang sangat besar yang diakibatkan

oleh banyaknya lokasi pekerjaan fisik

peningkatan kualitas drainase lingkungan

permukiman

Mempercepat perencanaan

untuk pekerjaan fisik di awal

tahun anggaran

3

Peningkatan Kualitas

Lingkungan Permu-

kiman Kota Pontianak

Keterbatasan Staf Teknis yang dapat terlibat

dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan

dengan jumlah lokasi pekerjaan fisik.

Memberdayakan staf teknis

lintas bidang

Kondisi geografis pada delta Sungai Kapuas

serta adanya siklus pasang/Rob pada akhir tahun

yang menghambat dan memperlambat pekerjaan

fisik.


untuk pekerjaan fisik APBD

Perubahan

Kurangnya staf Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Pontianak yang

memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Memberdayakan staf dari OPD

lain sebagai pejabat pengadaan

barang dan jasa serta

mengikutsertakan staf Dinas

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

mengikuti diklat pengadaan

barang dan jasa

16


COVID19 yang menyebabkan pekerjaan

terlambat dimulai




Adanya pengembalian anggaran refocusing dan

realocating COVID19 pada APBD Perubahan

yang sangat besar.




Kegiatan fisik terlambat dikarenakan

perencanaan dan penentuan lokasi dilakukan

pada tahun yang bersamaan dengan kegiatan

fisik

Menentukan lokasi dan

perencanaan dilakukan pada

tahun sebelumnya

Beban kerja yang sangat besar yang diakibatkan

oleh banyaknya lokasi pekerjaan fisik

peningkatan kualitas drainase lingkungan

permukiman


untuk pekerjaan fisik di awal

tahun anggaran

Alokasi penambahan anggaran pada APBD

perubahan yang signifikan namun waktu

pelaksanaan pekerjaan fisik sangat singkat (tiga

bulan)


untuk pekerjaan fisik APBD

Perubahan

Keterbatasan Staf Teknis yang dapat terlibat

dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan

dengan jumlah lokasi pekerjaan fisik.

Memberdayakan staf teknis

lintas bidang

Kurangnya staf Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Pontianak yang

memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Memberdayakan staf dari OPD

lain sebagai pejabat pengadaan

barang dan jasa serta

mengikutsertakan staf Dinas

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

mengikuti diklat pengadaan

barang dan jasa

Kondisi cuaca pada akhir tahun yang cendrung

hujan dan memperlambat pekerjaan fisik

Melakukan optimalisasi

pekerjaan pada saat cuaca

bagus

17

4 Revitalisasi Kawasan

Kumuh Melalui

Perbaikan Lingkungan

Permukiman

Permasalahan sosial berupa gangguan terhadap


Melakukan sosialisasi terus

menerus dengan memberikan

pemahaman kepada masyara-

kat setempat tentang manfaat

kegiatan dan berkoordinasi

dengan tokoh masyarakat

sekitar

3. Bidang Pertanahan


1 Pengadaan Tanah dan

Penyelesaian Ganti

Rugi

Keterlambatan dalam penerbitan peta bidang

oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak di lokasi

tanah yang akan dibebaskan sehingga terkendala

dalam melakukan penilaian oleh tim appraisal

Melakukan koordinasi dengan

Kantor Pertanahan Kota

Pontianak agar Pemerintah

Kota Pontianak dapat

diprioritaskan dalam proses

mempercepat penerbitan peta

bidang tanah

- Terhadap tanah yang akan diganti rugi, pemilik

tanah masih banyak yang belum memiliki

dokumen kepemilikan tanah yang sah

(sertifikat)

- Terhadap tanah yang akan diganti rugi,

sertifikat belum balik nama ahli waris

Meminta masyarakat untuk

proaktif dalam mengurus

dokumen-dokumen kepemilik-

an terutama alas hak yang

berkaitan dengan proses

penerbitan sertifikat.

Nilai ganti rugi yang ditetapkan tidak disetujui

oleh pemilik tanah

Melakukan koordinasi dengan

Tim Appraisal dan Tim Teknis

Pengadaan Tanah Skala Kecil,

serta pemilik tanah sebagai

upaya penyelesaian permasa-

lahan besaran ganti rugi.

Melakukan penititipan uang

ganti rugi ke Peng-adilan

Negeri (Konsinyasi)

2 Fasilitasi Penyelesaian

Sengketa Tanah

Adanya permasalahan hukum terkait dengan hak

kewarisan terhadap tanah yang akan diganti rugi

melakukan koordinasi dengan

pihak terkait khususnya Kantor

Pertanahan, Pengadilan Negeri,

Kejaksaan Negeri, Camat dan

18


Lurah, sebagai upaya

penyelesaian sengketa tanah

dan Meningkatkan sosialisasi

terhadap masyarakat yang

tanahnya akan diganti rugi

3 Pendataan Sertifikat

Hak Atas Tanah

Untuk Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah


COVID19 yang menyebabkan pelaksanaan

kegiatan ditiadakan

-

4 Sosialisasi Peraturan

Pertanahan


COVID19 yang menyebabkan pelaksanaan

kegiatan ditiadakan

-

19

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan bentuk

pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana

Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5

(lima) tahun, sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja

sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka

menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun

guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen

RPJMD. Rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada

RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi

terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam

menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu

meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Rencana Strategis Dinas memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan

fungsi Dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

20

Kajian Strategis untuk menetapkan strategi perumusan tujuan dan sasaran

serta kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dengan menggunakan

metode Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dan Analisis Lingkungan

Internal (ALI).

Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi

objek urusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Pontianak, kondisi lingkungan regional, serta lingkungan nasional.

Sedangkan lingkungan Internal yaitu kondisi internal Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Sumber Daya Manusia

(SDM) Aparatur, Sarana dan Prasarana/Peralatan dan Kebijakan Dinas.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Pontianak adalah bersifat indikatif, dengan

tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya

dan selaras dengan program Walikota dan Wakil Walikota Pontianak

Tahun 2015-2019.

VISI KOTA PONTIANAK

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan

Bermartabat”

Pontianak

Kota Khatulistiwa

: Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di

Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di

lintasan garis khatulistiwa.

Berwawasan

Lingkungan

: Dalam membangun wilayahnya, Pemerintah Kota

Pontianak harus menciptakan lingkungan yang

bersih, sehat, hijau dan asri dengan mengutamakan

kearifan lokal.

Cerdas : Cerdas berarti Kota Pontianak, Pemerintah Kota

Pontianak dan penduduk Kota Pontianak memiliki

sifat cerdas, yang mencakup kondisi fisik kota, tata

21

kelola pemerintahan, serta sumber daya

manusianya.

Bermartabat : Bermartabat berarti sebagai masyarakat Kota

Pontianak kita memiliki kebanggaan menjadi

penduduknya.

Misi Kota Pontianak

Sesuai dengan visi Kota Pontianak, maka ditetapkan 5 (lima) misi

pembangunan Kota Pontianak 2020-2024 (sebagai upaya yang ditempuh

dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan

berbudaya;

2. Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung

dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan

cerdas;

4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya

saing;

5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota

Pontianak memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.

Hal ini ditunjukkan melalui:

Misi 2 : Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan

representatif.

22

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

(RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024)

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET

KINERJA REALISASI

REALISASI

KINERJA

Meningkatnya

kualitas

infrastruktur

dasar perkotaan

Yang

dituangkan

dalam

Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana

lingkungan permukiman

Indeks Infrastruktur

Permukiman

86,55% 109,69% 109,69%

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

(Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-

2024)

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET

KINERJA

REALISASI REALISASI

KINERJA

Meningkatkan

kualitas sarana

dan prasarana

lingkungan

permukiman

Meningkatnya

Kawasan Permukiman

dan Perumahan Yang

Layak Huni (Jalan

Lingkungan, Drainase

Lingkungan dan

Rumah Layak Huni)

Persentase kawasan

tidak kumuh

88.09% 99.97% 113.5%

Persentase

Berkurangnya

Kawasan Kumuh

10% 13.78% 137.9%

Tersedianya lahan

untuk pembangunan

infrastruktur dan

fasilitas umum

Persentase

Pembebasan lahan

untuk

pembangunan

infrastruktur dan

fasilitas umum

85.00% 69,23% 81,45%

23

Dari kedua tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Pontianak telah dituangkan dan dijabarkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan RPJMD Kota Pontianak apat dilihat bahwa Realisasi Kinerja untuk

pencapaian indikator sasaran Indeks Infrastruktr Permukiman jauh melebihi target

kinerja yaitu sebesar 109, 69 %.

Angka ini didapat dari jumlah total pencapaian realisasi kinerja 2 (dua) indikator

sasaran dibagi dua yang tertuang dalam Renstra Dinas PRKP, yaitu {(137,9 %) +

(81,45 %)}/2 = 109,69 %

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PERUMAHAN

RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam perjanjian kinerja untuk tahun

2020, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Perjanjian Kinerja

tersebut dibuat berdasarkan APBD Murni dan APBD Perubahan. Adapun

sasaran dan indikator kinerja beserta targetnya yang ditetapkan pada bulan

Januari tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020


KOTA PONTIANAK

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

lingkungan permukiman

Indeks Infrastruktur Permukiman

86,55%

2 Meningkatnya Kawasan Permukiman dan

Perumahan Yang Layak Huni (Jalan

Lingkungan, Drainase Lingkungan dan

Rumah Layak Huni)

Persentase kawasan tidak kumuh 88.09%

Persentase Berkurangnya

Kawasan Kumuh

10%

24

3 Tersedianya lahan untuk pembangunan

infrastruktur dan fasilitas umum

Persentase Pembebasan lahan

untuk pembangunan infrastruktur

dan fasilitas umum

85.00%

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan

dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

pada tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam APBD tahun 2020 dan Perjanjian

Kinerja tahun 2020 yang merupakan komitmen kinerja antara Walikota

Pontianak dengan Kepala OPD secara berjenjang.

25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah

kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang

diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis SKPD sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis SKPD. Pengukuran

kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat

waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka

perbaikan kinerja SKPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan

biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target

kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran

dengan realisasi target kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan

program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran

(outcome), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja,

program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti

dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang

diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta

dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah

adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran

strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

26

Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang

digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

a. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020;

b. Dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020;

c. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020;

d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan

kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran Tahun 2020.

Dalam Laporan Kinerja ini, pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak mencakup 7 (tujuh) unsur

utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil

(outcome), dengan cara membandingkan antara Target outcome yang

ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi

dari sasaran yang dicapai.


(outcome), dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja sasaran

serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir.


(outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran dan

Target Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Restra/ RPJMD.


(outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran Tahun

2019 dengan Standar Nasional


(outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

27

atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.


(outcome), dengan cara menganalisis atas efesiensi penggunaan Sumber

Daya.

7. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja

keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian target kinerja

sasaran, kinerja kegiatan dan realisasi anggaran dilakukan dengan

menggunakan Format Pengukuran Kinerja sebagaimana termuat pada

Lampiran I.

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja

yang tepat diharapkan maka pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian

kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi

faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-

kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka

mencapai sasaran strategis.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan

akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

1. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi

sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,

digunakan rumus :

Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

28

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja, digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Target)

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Atau :

(2 x Rencana) – Realisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung

kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat

diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih

independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari

kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun

2019 dilakukan melalui tahapan yang mencakup :

a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target

dari masing - masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja

kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), khususnya

pada kolom 4 - 7.

b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat

pencapaian target dari masing - masing indikator sasaran yang telah

ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

29

Capaian Sasaran = Jumlah Indikator untuk Setiap Kategori x Nilai Mean Setiap Kegiatan Jumlah Indikator Kinerja Sasaran

(RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil

pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan

dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) khususnya pada kolom

1 - 3.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing - masing

indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

Interval Kategori

> 85

70 < X < 85

55 < X < 70

< 55

= Sangat Berhasil

= Berhasil

= Cukup Berhasil

= Ti = Tidak Berhasil

Untuk capaian masing - masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan ”Metode Rata - Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian

sasaran dengan ”Metode Rata-Rata Data Kelompok” adalah penyimpulan

pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak

berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai maen (rata - rata)

skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada

di kelompok sasaran tersebut.

30

Nilai mean setiap kategori adalah sebagai berikut :

Nilai Mean (×) Kategori

92,5

77,5

62,5

27,5

= Sangat Berhasil

= Berhasil

= Cukup Berhasil

= Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala

pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup

berhasil dan tidak berhasil.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan

yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil

Instansi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja

dari masing-masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator

kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun

anggaran 2020. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan

cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program

dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan

pendekatan diatas, tingkat Pencapaian indikator sasaran Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020 sesuai

matrik:

31

Tabel. III.1

Capaian Indikator Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020

(Berdasarkan RPJMD dan Renstra)

No Indikator Sasaran Strategis Nilai

Capaian

Skala Pengukuran Ordinal

X

>

85

70 < X ≤

85

55 < X ≤

70 X ≤ 55

I Sasaran Strategis :

(RPJMD Kota Pontianak)

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan

permukiman


Permukiman 109,69%

II Sasaran Strategis :

(Renstra DPRKP)

Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan

Yang Layak Huni (Jalan Lingkungan, Drainase

Lingkungan dan Rumah Layak Huni)

1. Persentase Berkurangnya

Kawasan Kumuh 137,9%

Sasaran Strategis :

(Renstra DPRKP)

Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan

fasilitas umum

2. Persentase Pembebasan

lahan untuk pembangunan

infrastruktur dan fasilitas

umum

81,45%

Jumlah Capaian

109,68%

Dari tabel diatas Nilai capaian indikator sasaran pada 2 (dua) sasaran strategis

(Renstra) dapat dikategorikan Sangat Berhasil yaitu 137,9% dan 81,45 %

Angka capaian tersebut menentukan nilai capaian strategis (RPJMD) yaitu

{(137.9 %) + (81,45 %)}/2 = 109,69 % dengan kategori Sangat Berhasil

Berikut ini akan disajikan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Pontianak yang merupakan pertanggungjawaban

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak

atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam

32

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan

sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Pontianak.

Untuk setiap sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Pontianak yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan

tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, tingkat

pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA PRIORITAS

Sasaran ini sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu Indikator Kinerja dari

Sasaran RPJMD yaitu Indeks Infrastruktur Permukiman. Dengan

melaksanakan sasaran ini, harapan yang ingin dicapai adalah upaya untuk

pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, yang mana

berdasarkan telaahan terhadap visi, misi dan program Walikota dan Wakil

Walikota Pontianak memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan

langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak,

yang mana hal ini ditunjukkan melalui:

Misi 2 : Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan

representatif.

Meningkatkan kwalitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman beserta

utilitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang layak, serta

tersedianya kawasan permukiman yang tertib, teratur dan berwawasan

lingkungan, yang dapat terwujud dengan Indeks Infrastruktur Permukiman.

Sasaran ( sesuai RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024)

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

33

Adapun indikator untuk terwujudnya IKU Indeks Infrastruktur Permukiman

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman yaitu :

1. Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Yang Layak Huni

(Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan dan Rumah Layak Huni)

2. Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum

Rumah layak Huni

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka telah ditetapkan Indiktor

Kinerja Utama (IKU) untuk masing –masing sasaran

Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang digunakan untuk

mencapai sasaran Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Yang

Layak Huni telah mengalami PERUBAHAN sebagai berikut :

- Tahun 2017 -2019 Indikator Kinerja Utama : Persentase Kawasan Tidak

Kumuh

- Tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Utama : Persentase Berkurangnya

Kawasan Kumuh

Maka dari itu sampai dengan tahun 2019, IKU yang dipakai masih mengacu

pada : Persentase Kawasan Tidak Kumuh. Sedangkan sejak Tahun 2020 IKU

yang diapakai sudah mengacu pada IKU : Berkurangnya Kawasam Kumuh.

Untuk selanjutnya dalam perhitungan Capaian IKU masih ditampilkan IKU

(2017-2019) dan IKU (2020-2024)

34

Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada sasaran dilakukan dengan beberapa

metode pengukuran, sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020, terhadap Sasaran

Strategis, yaitu Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan

permukiman, dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Infrastruktur

Permukiman, sesuai tabel III.1

Tabel. III.1

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana lingkungan permukiman dengan Indikator Kinerja Utama

Indeks Infrastruktur Permukiman

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana lingkungan permukiman


Permukiman

86,55% 109,69%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020

Sasaran (RPJMD Tahun 2020-2024)

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

Sasaran (Renstra Tahun 2020-2024)

Meningkatnya Kawasan Permukiman dan

Perumahan Yang Layak Huni (Jalan Lingkungan,

Drainase Lingkungan dan Rumah Layak Huni)

Sasaran (Renstra Tahun 2020-2024)

Tersedianya lahan untuk pembangunan


Indikator Kinerja Utama

(IKU 2017-2019)

Persentase kawasan tidak

kumuh

Indikator Kinerja

Utama (IKU 2020-2024)


Kawasan Kumuh

Indikator Kinerja Utama

(IKU) Persentase Pem-bebasan lahan

untuk pembangunan infra-

struktur dan fasilitas umum

Huni)

35

Dari tabel III.1 ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama

Indeks Infrastruktur Permukiman dikategorikan “Sangat Berhasil” Dengan

Pencapaian Indikator Sasaran adalah 109,69%.

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Yang

Layak Huni (Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan dan Rumah Layak

Huni)

Sasaran ini merupakan salah satu dari sasaran strategis yang harus dicapai

sesuai Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Pontianak.

Tabel. III.1.2

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Permukiman dan

Perumahan Yang Layak Huni dengan Indikator Kinerja Utama

Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya Kawasan

Permukiman dan Perumahan Yang

Layak Huni (Jalan Lingkungan,

Drainase Lingkungan dan Rumah

Layak Huni)

Persentase kawasan tidak

kumuh (2017-2019)

88.09% 99.97%


Kawasan Kumuh

(2020-2024)

10% 13.78%


Dari tabel diatas target sebesar 10% dan realisasinya sebesar 13,78% maka

dapat disimpulkan bahwa IKU pada Persentase Berkurangnya Kawasan

Kumuh masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”.

Luas kawasan Kumuh yang mampu dikurangi pada tahun 2020 adalah sebesar

20,70 Ha (13,78%) dari total luasan kawasan kumuh Kota Pontianak seluas

150,16 Ha melalui kegiatan :

1. Perbaikan Rumah Tak Layak Huni

Dari hasil capaian kegiatan perbaikan kegiatan Rumah Tak Layak Huni

pada tahun 2019 dan 2020 maka dapat dilihat bahwa akibat dari kegiatan

36

ini, jumlah Rumah Layak Huni di Kota Pontianak mengalami kenaikan dari

152,232 unit (99.50%) menjadi 153.799 unit (99,81%)

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

Berdasarkan capaian kegiatan ini maka kondisi jalan lingkungan

“MANTAP” di kota Pontianak yang total berjumlah 4.448 (tersebar di 6

kecamatan) mengalami peningkatan, sehingga dapat memperlancar arus

mobilitas masyarakat Kota Pontianak

KONDISI

Tahun 2019 Tahun 2020

Ruas Prosentase

(%)

Ruas Prosentase

(%)

Mantap 3.337 75 3.636 81,7

Rusak Ringan 838 18,8 688 15,5

Rusak Berat 273 6,1 124 2.7

3. Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman

Berdasarkan capaian kegiatan ini maka kondisi drainase lingkungan yang

“Rusak Berat” mengalami penurunan, demikian juga jumlah lingkungan

yang tidak ber-drainase juga mengalami penurunan. Dengan Kondisi ini

maka diharapkan dapat melancarkan arus air serta mengurangi genangan

yang terjadi di kota Pontianak .

KONDISI

Tahun 2019 Tahun 2020

Ruas Prosentase

(%)

Ruas Prosentase

(%)

Mantap 1.778 40 1.778 40

Rusak Ringan 189 4,25 189 4.25

Rusak Berat 164 3,7 28 0,63

Tidak ber-Drainase 2.317 52 2.182 49

37

4. Revitalisasi dan Perbaikan Kawasan Kumuh

Pada Tahun 2019 dan 2020 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk

mengurangi Kawasan Kumuh yaitu :

- Revitalisasi Kawasan Kumuh sumber dana APBD

- Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sumber dana APBN

Untuk mendukung Pelaksanaan kegiatan KOTAKU , DPRKP telah

mengalokasikan dana melalui kegiatan BOP Satker Pembangunan

nfrastruktur Permukiman

Secara detail berikut ini akan disampaikan bentuk kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk

mengurangi kawasan kumuh sebagai berikut :

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Pada tahun 2019 berdasarkan update data yang dilakukan Bidang

Perumahan, jumlah rumah se-Kota Pontianak sebanyak 152.994 unit,

dengan jumlah rumah layak huni sebesar 151.407 dan jumlah rumah tidak

layak huni sebanyak 1.587 unit.

Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 1.587 unit, yang mendapat

bantuan dari pemerintah sebanyak 671 unit dan perbaikan dari masyarakat

sendiri sebanyak 154 unit, maka jumlah rumah tidak layak huni berkurang

sebanyak 825 unit, dan tersisa menjadi sebesar 762 unit.

Oleh karena itu, maka rumah layak huni di Kota Pontianak sampai dengan

tahun 2019 menjadi sebanyak 152.232 unit.

Sehingga Persentase Rumah Layak Huni, diperoleh dengan membandingkan

antara jumlah Rumah Layak Huni (152.232 unit) dengan jumlah Rumah se-

Kota Pontianak (152.994 unit), maka persentasenya sebesar 99,50%.

Pada tahun 2020 berdasarkan update data yang dilakukan Bidang

Perumahan, jumlah rumah se-Kota Pontianak sebanyak 154.100 unit,

dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 153.799 unit dan jumlah rumah

tidak layak huni sebanyak 1.160 unit.

38

Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 1.160 unit, yang mendapat

bantuan dari pemerintah sebanyak 859 unit, maka jumlah rumah tidak layak

huni berkurang sebanyak 859 unit, dan tersisa menjadi sebanyak 301 unit.

Oleh karena itu, maka rumah layak huni di Kota Pontianak sampai dengan

tahun 2020 menjadi sebanyak 153.799 unit.

Sehingga Persentase Rumah Layak Huni yang diperoleh dengan

membandingkan antara jumlah Rumah Layak Huni 153.799 unit dengan

jumlah Rumah se-Kota Pontianak 154.100 unit, maka persentasenya sebesar

99,81%.

Realisasi Kegiatan Penunjang Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (DAK) Dan Bantuan

Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya (PKRS) di Kawasan

Permukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang (DAK) Tahun 2020

No. Nama Kelurahan Nama Kecamatan Jumlah Rumah

( Unit )

1. Sungai Beliung Pontianak Barat 23

2. Sungai Jawi Luar Pontianak Barat 20

3. Mariana Pontianak Kota 25

4. Saintan Tengah Pontianak Utara 20

5. Siantan Hilir Pontianak Utara 20

6. Batulayang Pontianak Utara 70

Total 178

Realisasi Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) dari Kemen PUPR Tahun 2020

No. Nama Kelurahan Nama Kecamatan Jumlah Rumah ( Unit )



3. Sungai Bangkong Pontianak Kota 36

4. Mariana Pontianak Kota 35

5. Kota Baru Pontianak Selatan 40

6. Banjar Serasan Pontianak Timur 40

7. Tanjung Hulu Pontianak Timur 35

39

8. Siantan Hulu Pontianak Utara 44

9. Siantan Tengah Pontianak Utara 30

10. Siantan Hilir Pontianak Utara 85

11. Batulayang Pontianak Utara 75

Total 567

Realisasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

APBD Tahun 2020

No. Nama Kelurahan Nama Kecamatan Jumlah Rumah ( Unit )



3. Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat 7

4. Pal Lima Pontianak Barat 1

5. Sungai Jawi Pontianak Kota 7

6. Sungai Bangkong Pontianak Kota 3

7. Tengah Pontianak Kota 6

8. Darat Sekip Pontianak Kota 6

9. Kota Baru Pontianak Selatan 6

10. Akcaya Pontianak Selatan 4

11. Parit Tokaya Pontianak Selatan 1

12. Benua Melayu Darat Pontianak Selatan 7

13. Benua Melayu Laut Pontianak Selatan 3

14. Bansir Laut Pontianak Tenggara 7

15. Bansir Darat Pontianak Tenggara 2

16. Bangka Belitung Laut Pontianak Tenggara 8

17. Bangka Belitung Darat Pontianak Tenggara 6

18. Tanjung Hilir Pontianak Timur 26

Total 114

40

Tabel. III.11 REALISASI BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN STIMULAN

PERUMAHAN SWADAYA KOTA PONTIANAK

NO NAMA KELURAHAN

BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (SUMBER

DANA APBD KOTA PONTIANAK)

BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (SUMBER

DANA APBN)

REKAP APBD

+ APBN

REKAP APBD

+ APBN

REKAP APBD

+ APBN

REKAP APBD

+ APBN

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Kecamatan Pontianak Kota 2 45 11 22 0 0 25 96 2 45 36 118

1 Mariana 2 7 7 60 2 7 7 60

2 Tengah 9 6 9 6

3 Sungai Jawi 26 7 26 7

4 Sungai Bangkong 3 25 36 25 39

5 Darat Sekip 3 4 6 3 4 6

Kecamatan Pontianak Barat 19 19 6 22 153 0 44 190 172 19 50 212

6 Sungai Jawi Luar 11 4 6 9 63 127 74 4 6 136

7 Sungai Jawi Dalam 2 1 7 2 1 0 7

8 Sungai Beliung 6 14 5 90 25 63 96 14 25 68

8 Paal Lima 1 19 19 1

Kecamatan Pontianak Selatan 6 26 0 21 0 30 28 40 6 56 28 61

10 Benua Melayu Laut 2 3 30 32 3

11 Benua Melayu Darat 4 22 7 4 22 7

12 Parit Tokaya 1 1

13 Akcaya 2 2 4 2 2 4

14 Kotabaru 6 28 40 28 46

Kecamatan Pontianak Tenggara 3 15 0 23 0 0 0 0 3 15 0 23

15 Bangka Belitung Darat 2 6 2 6

16 Bangka Belitung Laut 11 8 11 8

17 Bansir Darat 3 2 3 2

18 Bansir Laut 2 7 2 7

Kecamatan Pontianak Timur 28 0 47 26 349 214 245 75 377 214 292 101

19 Saigon 40 40 0

20 Parit Mayor 8 18 50 8 50 18 0

21 Dalam Bugis 5 211 50 140 216 50 140 0

22 Tanjung Hilir 5 26 50 60 40 55 60 40 26

41

23 Tanjung Hulu 25 35 25 35

24 Banjar Serasan 7 29 53 34 40 60 34 29 40

25 Tambelan Sampit 3 35 20 38 20 0

Kecamatan Pontianak Utara 94 21 47 0 46 76 215 344 140 97 262 344

26 Batulayang 7 23 145 7 23 145

27 Siantan Hulu 75 21 13 150 44 75 21 163 44

28 Siangan Tengah 46 76 40 50 46 76 40 50

29 Siantan Hilir 12 11 25 105 12 36 105

TOTAL 152 126 111 114 548 320 557 745 700 446 668 859 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman.

Berdasarkan database jalan lingkungan Kota Pontianak Tahun 2019, total

jumlah gang sebanyak 4.448 gang yang tersebar di 6 kecamatan. Jumlah

gang dalam kondisi mantap sebanyak 75% atau 3.337 gang, jumlah gang

dalam kondisi rusak ringan sebanyak 18,8% atau 838 gang dan jumlah

gang dalam kondisi rusak berat sebanyak 6,1% atau 273 gang.

Selanjutnya atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 yang dilaksanakan

pada 598 lokasi maka terjadi perbaikan kondisi gang mantap menjadi 3.636

gang atau 81.7%. Gang dalam kondisi rusak ringan berkurang menjadi 688

gang atau 15.5%. Sedangkan gang dalam kondisi rusak berat berkurang

menjadi 124 gang atau 2,7%

Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi mantab diperoleh dengan

membandingkan jumlah jalan lingkungan dalam kondisi mantab sebanyak

3.636 lokasi dibagi dengan jumlah jalan lingkungan se kota Pontianak

sebanyak 4.448 lokasi.

Namun kondisi dari jumlah gang tersebut bersifat dinamis dikarenakan:

1. Pertumbuhan gang baru akibat adanya perumahan atau permukiman

baru karena peningkatan jumlah penduduk .

2. Adanya penurunan kondisi jalan dari rusak ringan menjadi rusak berat

akibat banjir, dan beban pemakaian diatas kapasitas jalan lingkungan,

42

3. Penanganan jalan lingkungan yang belum tuntas untuk satu ruas jalan

dalam satu tahun anggaran.

Oleh karenanya perlu dilakukan pendataan ulang kondisi jalan lingkungan

secara berkala.

Pada Tahun 2020 terdapat 1 paket pekerjaan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Permukiman yang tidak dikerjakan, berlokasi di Jl. Pemda

Komplek Pemakaman Masjid Al Munawarah dengan pagu Rp,

127.000.000,- sehingga anggaran tersebut tidak diserap.

REALISASI KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020

NO NAMA

KECAMATAN

JUMLAH PAKET / LOKASI

TOTAL APBD APBD-P

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 2

(LANJUTAN) TAHAP 3

PAKET LOKASI PAKET LOKASI PAKET LOKASI PAKET LOKASI JUMLAH PAKET

JUMLAH LOKASI

1 Kecamatan Pontianak Kota

18 18 26 29 46 56 19 22

109

125

2 Kecamatan Pontianak Barat

17 18 36 39 57 62 19 25

129

144

3

Kecamatan Pontianak Selatan

5 5 22 28 39 46 9 9

75

89

4

Kecamatan Pontianak Tenggara

12 12 12 12 19 20 14 14

57

58

5 Kecamatan Pontianak Timur

6 6 21 21 36 37 13 13

76

77

6 Kecamatan Pontianak Utara

10 10 41 42 45 47 7 7

103

106

JUMLAH 68 69 158 171 242 267 81 90 549 598


43

3. Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman.

Berdasarkan database drainase lingkungan Kota Pontianak Tahun 2019,

jumlah drainase sebanyak 4.448 drainase yang tersebar pada 6 kecamatan.

Jumlah drainase lingkungan dalam kondisi mantap sebanyak 40% atau

1.778 gang, jumlah gang dalam kondisi rusak ringan sebanyak 4.25% atau

189 gang dan jumlah gang dalam kondisi rusak berat sebanyak 3.7% atau

164 gang dan tidak memiliki drainase lingkungan sebanyak 52% atau 2.317

gang

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 dilaksanakan pada 273

lokasi maka terjadi perbaikan kondisi drainase lingkungan mantap sebesar

1.778 gang gang atau 40%. Drainase lingkungan dalam kondisi rusak

ringan sebanyak menjadi 189 gang atau 3.7%. Sedangkan drainase

lingkungan dalam kondisi rusak berat berkurang menjadi 28 gang atau

0.63% dan tidak memiliki drainase lingkungan berkurang menjadi 2.182

atau 49%. Persentase drainase lingkungan dalam kondisi mantab/baik

diperoleh dengan membandingkan antara jumlah drainase lingkungan

dalam kondisi mantab/baik sebanyak 1.778 lokasi dibagi dengan jumlah

drainase lingkungan se kota Pontianak sebanyak 4.448 lokasi.

Kondisi drainase lingkungan tersebut bersifat sangat dinamis tahun

disebabkan karena:

1. Pertumbuhan gang baru yang belum memiliki drainase akibat

tumbuhnya perumahan atau permukiman baru.

2. Adanya pembangunan drainase lingkungan yang dilaksanakan secara

swadaya oleh masyarakat

3. Adanya penurunan kondisi drainase dari rusak ringan menjadi rusak

berat akibat tidak dijaga dengan baik oleh masyarakat.

4. Penanganan drainase lingkungan yang belum tuntas untuk satu ruas

jalan dalam satu tahun anggaran.

Oleh karena itu perlu pendataan drainase lingkungan secara berkala.

44

REALISASI A KEGIATAN PENINGKATAN DRAINASE LINGKUNGAN

PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020

NO NAMA KECAMATAN

JUMLAH PAKET / LOKASI

APBD APBD-P TOTAL

PAKET LOKASI PAKET LOKASI JUMLAH PAKET

JUMLAH LOKASI

1 Kecamatan Pontianak Kota 17 18 44 46 61 64

2 Kecamatan Pontianak Barat 26 27 43 43 69 70

3 Kecamatan Pontianak Selatan 14 14 24 24 38 38

4 Kecamatan Pontianak Tenggara 7 8 11 12 18 20

5 Kecamatan Pontianak Timur 12 12 23 23 35 35

6 Kecamatan Pontianak Utara 11 11 35 35 46 46

JUMLAH 87 90 180 183 267 273


Realisasi kegiatan Biaya Operasional Satuan Kerja Pembangunan

Infrastruktur Permukiman (BOP PIP) dan Kegiatan Revitalisasi Kawasan

Kumuh Melalui Perbaikan Lingkungan Permukiman Tahun Anggaran 2020

No. Kegiatan Realisasi Kegiatan

1.

Revitalisasi Kawasan

Kumuh Melalui Perbaikan

Lingkungan Permukiman

berupa penyelenggaraan rapat koordinasi untuk mensi-

nergikan kegiatan dalam rangka penuntasan kawasan

kumuh.

2 Biaya Operasional Satuan

Kerja Pembangunan

Infrastruktur Permukiman

Fasilitasi Pembangunan Program KOTAKU (Kota

Tanpa Kumuh) di Kota Pontianak

b. Sasaran 2 : Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan

fasilitas umum

Terwujudnya Indikator Kinerja Persentase Pembebasan Lahan Untuk

Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum. dicapai melalui kegiatan :

1. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

2. Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti Rugi

3. Pendataan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR)

45

4. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah

5. Sosialisasi Peraturan Pertanahan

Tabel. III.1.2

Capaian Sasaran Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan

fasilitas umum dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Pembebasan

lahan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

2020

Realisasi

2020

1 2 3 4 5

1 Tersedianya lahan untuk

pembangunan infrastruktur dan

fasilitas umum

Persentase Pembebasan lahan

untuk pembangunan


85% 69,23%


Dari tabel III.2, Realisasi Indikator Kinerja Utama rendah dibandingkan Target

yaitu 85%. Walaupun demikian, hal tersebut menunjukan bahwa untuk

indikator tersebut masih masuk dalam kategori “Cukup Berhasil”.

Pada tahun 2020, jumlah lahan yang dibebaskan untuk pembangunan

infrastruktur dan fasilitas umum sebanyak 27 Persil dari yang direncanakan

sebanyak 39 persil (69,23 %).

Dari 39 persil yang direncanakan untuk dibebaskan, masih ada 10 persil yang

belum dibayar biaya ganti ruginya, hal tersebut dikarenakan masih menunggu

kelengkapan syarat-syarat administrasi dan surat waris, sehingga

pembayarannya tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2020 dan

kemungkinan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya jika sudah

melengkapi syarat administrasi.

Bahkan ada juga beberapa ahli waris yang menolak ganti rugi yang telah

ditetapkan oleh apraisal. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman berupaya untuk memfasilitasi apa yang

diinginkan oleh para pemilik lahan, karena dinas tidak mempunyai

kewenangan untuk memutuskan masalah besaran pembayaran ganti rugi. Jika

46

para pemilik lahan masih merasa keberatan, mereka bisa menempuh jalur

hukum melalui proses pengadilan, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman menitip uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri (Konsinyasi).

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun

2020 dengan beberapa Tahun terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak

Tahun 2020, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta

Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi

Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.

Akan tetapi Indikator Kinerja Utama yakni Indeks Infrastruktur Permukiman

baru ditetapkan pada RPJMD Tahun 2020-2024, sehingga Indikator ini tidak

bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut Tabel

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya,

sebagai berikut :

Tabel III.2

Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran

di Tahun 2019 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No Indikator Kinerja

Utama

Target Realisasi

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2020

Capaian Kinerja

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7

1. Indeks Infrastruktur

Permukiman

86,55% - - 109,69% 109,69%


Dari tabel III.3 ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama

Indeks Infrastruktur Permukiman dikategorikan “Sangat Berhasil” Dengan

Pencapaian Indikator Sasaran adalah 109,69%.


dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

47

Tahun 2020 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja

Utama pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan penetapan awal rencana

strategis tahun 2020-2024 menggunakan Indikator Kinerja Utama yakni

Persentase Kawasan Tidak Kumuh. (Tabel III.2.1)

Pada pertengahan Tahun 2020 terjadi PERUBAHAN Indikator Kinerja Utama

menjadi Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh. (Tabel III.2.1.2)

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kawasan Permukiman dan Perumahan

Yang Layak Huni (Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan dan

Rumah Layak Huni)

Tabel III.2.1.1




Utama

Target Realisasi

Tahun

2017

Realisasi

Tahun

2018

Realisasi

Tahun

2019

Capaian Kinerja

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7

1. Persentase Kawas-

an Tidak Kumuh

(IKU 2017-1019)

100% 99,55% 99,77% 99,97% 99,97%


Tabel III.2.1.2


di Tahun 2020

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

Tahun

2020

Capaian

Kinerja

Tahun 2020

1 2 3 7 8

1. Persentase kawasan tidak kumuh

(IKU 2017-2019)

88.09% 99.97%

113.5%

Persentase Berkurangnya Kawasan

Kumuh (IKU 2020-2024)

10% 13.78% 137.9%


48

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada indikator

tersebut sebagai berikut :

Pengurangan kawasan tidak kumuh di Kota Pontianak merupakan output

kegiatan tahun 2020 yang berdampak pada pengurangan kawasan kumuh

yang dipengaruhi oleh kegiatan perbaikan Rumah tak layak huni,

peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan drainase

lingkungan permukiman, dan fasilitasi program KOTAKU (Kota Tanpa

Kumuh).

Luas kawasan kumuh di Kota Pontianak pada Tahun 2015 berkurang dari

70,51 Ha menjadi 66,06 Ha, Tahun 2016 berkurang menjadi 64,62 Ha,

Tahun 2017 berkurang menjadi 48,42 Ha, Tahun 2018 berkurang menjadi

24,62 Ha,

Pada Tahun 2019 luas kawasan kumuh tersisa sebesar 3,49 Ha yang tidak

dapat ditangani karena merupakan kawasan squater/illegal.

Selanjutnya pada tahun 2020 sesuai dengan amanat Permen PUPR nomor

14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh maka dilakukan penyusunan

baseline kawasan kumuh Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Lokasi pada

baseline tersebut menjadi dasar penyusunan rencana pencegahan dan

peningkatan kualitas permukiman kumuh dan perumahn kumuh dan

merupakan komitmen pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung

program nasional pengentasan permukiman kumuh. Berdasarkan hasil

pendataan dan analisa hasil survey kawasan kumuh, maka luasan kawasan

kumuh Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah seluas 150,16 hektar yang

terdiri dari 35 kawasan tersebar pada 18 kelurahan.

Selanjutnya pada tahun 2020 telah dilakukan kegiatan-kegiatan untuk

mengurangi kawasan kumuh sebesar 20,70 hektar sehingga luasan kawasan

kumuh berkurang sebesar 13,78% dan menyisakan 129,46 Ha. Kegiatan ini

berupa kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di 599 lokasi,

49

peningkatan kualitas drainase lingkungan di 273 lokasi dan fasilitasi

kegiatan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di 6 (enam) kelurahan

yaitu Dalam Bugis, Sungai Jawi Luar, Tanjung Hulu, Siantan Hulu, Siantan

Hilir, dan Batu Layang. Adapun Capaian indikator kinerja pada indikator

Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh sebesar 137,9% yang berasal

dari perbandingan antara realisasi dengan rencana (target) dikali 100%.

Sedangkan untuk capaian indikator Persentase Kawasan Tidak Kumuh

adalah sebesar 113,5% yang merupakan indikator yang ditetapkan pada

RPJMD 2019-2024. Sedangkan untuk indikator persentase berkurangnya

kawasan kumuh merupakan indikator baru yang muncul pada perubahan

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai akibat

penyesuaian Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah serta

penyesuaian atas Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Perkembangan realisasi kawasan tidak kumuh pada tahun 2015 sebesar

99,38%, tahun 2016 sebesar 99,40%, tahun 2017 sebesar 99,55%, tahun

2018 sebesar 99,77%, tahun 2019 sebesar 99,97%. Selanjutnya pada tahun

2020 pencapaian indikator Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh

adalah sebesar 137,9% yang merupakan hasil pengurangan kawasan kumuh

sebear 20,7 Ha atau 13,78% dari target sebesar 19,52 Hektar. Berdasarkan

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja untuk

Indikator Kinerja Utama Persentase Kawasan Tidak Kumuh dan Persentase

berkurangnya kawasan kumuh masuk pada kategori “Sangat Berhasil”.


fasilitas umum


Tahun 2020, hanya dapat dilakukan pada tahun 2020, karena Indikator

50

Kinerja Utama Persentase Pembebasan lahan untuk pembangunan

infrastruktur dan fasilitas umum baru dilaksanakan pada Tahun 2020.

Tabel III.2.2

Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran


No Indikator Kinerja Utama Target

Tahun

2020

Realisasi

Tahun

2020

Capaian Kinerja

Tahun 2020

1 2 3 7 8

1. Persentase Pembebasan lahan untuk

pembangunan infrastruktur dan

fasilitas umum

85% 69,23% 81,45%


Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada indikator

tersebut yakni realisasi tanah yang dibebaskan sebanyak 27 persil dibagi

rencana realisasi tanah yang akan dibebaskan sebanyak 39 persil dikali

100% sehingga persentasenya sebesar 69,23%. Capaian indikator kinerja

pada indikator Persentase Pembebasan lahan untuk pembangunan

infrastruktur dan fasilitas umum adalah sebesar 81,45% yang berasal dari

perbandingan antara realisasi dengan rencana (target) dikali 100%.

Berdasarkan persentase di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja

untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Pembebasan lahan untuk

pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum masuk pada kategori

“Berhasil”.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan

Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Capaian Indikator Kinerja utama Indeks Infrastruktur Permukiman apabila

dibandingkan dengan Target Capaian Tahun 2020 sudah melebihi target yang

ditetapkan. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2020 maupun

tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel III.4 :

51

Tabel. III.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020 dan



2020

Realisasi

Tahun

2020

Target

RPJMD

1 2 3 4 5

1. Indeks Infrastruktur Permukiman 86,55% 109,69% 91,33%


Berikut ini Analisis Capaian Kinerja :

Untuk indikator ini, Target di Tahun 2020 yaitu sebesar 86,55%, dengan

Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 109,69%. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa Indikator Kinerja Utama pada Indeks Infrastruktur Permukiman

“Sangat Berhasil”. Sedangkan jika Realisasinya di Tahun 2020 di bandingkan

dengan Target Tahun 2020 pada RPJMD 2020-2024 sebesar 91,33%, maka

dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama pada Indeks Infrastruktur

Permukiman telah melampaui target RPJMD



Rumah Layak Huni)

Capaian Indikator Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh apabila

dibandingkan dengan Target Capaian Tahun 2020 sudah mencapai Target

yang ditetapkan. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2020

dan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel III.3.1 :

52

Tabel. III.3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020 dan



2020

Realisasi

Tahun

2020

Target

Tahun

2021

1 2 3 4 5

1. Persentase kawasan tidak kumuh

(IKU 2017-2019)

88,09% 99,97%

2. Persentase Berkurangnya Kawasan

Kumuh (IKU 2020-2024)

10% 13.78% 16,70%



Target di Tahun 2020 yaitu sebesar 10%, dengan Realisasi Indikator

Kinerjanya sebesar 13,78%., disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama

pada Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh “Sangat Berhasil”.

Sedangkan jika Realisasinya di Tahun 2020 di bandingkan dengan Target

Tahun 2021 sebesar 16,70%, maka Indikator Kinerja Utama pada Persentase

Berkurangnya Kawasan Kumuh masih belum mencapai target RPJMD di

tahun 2021.


fasilitas umum

Capaian Indikator Persentase Pembebasan lahan untuk pembangunan

infrastruktur dan fasilitas umum , dibandingkan dengan Target Capaian

Tahun 2021 masih dibawah Target yang ditetapkan.Perbandingan Capaian

Kinerja dengan Target Tahun 2020 maupun tahun 2021 dapat dilihat pada

Tabel III.3.2 :

53

Tabel. III.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Tahun

2020 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD


2020

Realisasi

Tahun

2020

Target

Tahun

2021

1. Persentase Pembebasan

lahan untuk pembangunan

infrastruktur dan fasilitas

umum

85% 69,23% 95%



Untuk indikator ini, Target di Tahun 2020 yaitu sebesar 85%, dengan

Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 69,23%., disimpulkan bahwa

Indikator Kinerja Utama pada Persentase Pembebasan lahan untuk

pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum telah “Cukup Berhasil”

walaupun belum melebihi Target di Tahun 2021 sebesar 95%, karena setiap

pembebahasan lahan untuk kebutuhan pembangunan Kota Pontianak tidak

semua harus dapat dibayar sesuai dengan yang telah direncanakan, karena

lahan yang terkena kegiatan pembangunan saja yang dapat dibebaskan.

Yang tidak terkena pembebasan walaupun termasuk dalam hitungan apraisal

tidak dapat dijadikan sebagai pembagi untuk mencapai prosentase capaian

kinerja. Contoh ada beberapa persil yang nilai penaksirannya sangat

membebani APBD dan ada juga persil yang tidak mempunyai alas hak.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian indikator kinerja Utama pada Persentase Berkurangnya

Kawasan Kumuh, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi

Kinerja dengan Standar nasional. Tabel III.5 menyajikan Perbandingan

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional :

54

Tabel. III.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional


2020

Realisasi

Tahun

2020

Standar

Nasional

1 2 3 4 5

1. Indeks Infrastruktur Permukiman 86,55% 109,69% -


Dari tabel III.4 terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja terkait perbandingan

Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Permukiman dengan Standar Nasional,

yaitu Pada Indikator Kinerja Indeks Infrastruktur Permukiman, Realisasi

sebesar 109,69%, sedangkan untuk Standar Nasional terkait Indeks

Infrastruktur Permukiman masih belum ada.



Rumah Layak Huni)

Tabel. III.4.1



2020

Realisasi

Tahun

2020

Standar

Nasional

1 2 3 4 5

1. Persentase Kawasan Tidak

Kumuh

88,09% 99,97% 100%


Kawasan Kumuh

10% 13.78%


Dari tabel III.4.1 terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja terkait

perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu Pada

Indikator Kinerja Utama pada Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh,

Realisasi yang dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

55

Permukiman sebesar 13,78 % sedangkan untuk Standar Nasional terkait

Persentase Kawasan Tidak Kumuh masih belum ada.


fasilitas umum

Evaluasi capaian indikator kinerja Persentase Pembebasan lahan untuk

pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, terlihat dari hasil

perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar nasional. Tabel

III.4.2 menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kineja Utama

dengan Indikator Nasional:

Tabel. III.4.2



2020

Realisasi

Tahun

2020

Standar

Nasional

1. Persentase Pembebasan lahan untuk pemba-

ngunan infrastruktur dan fasilitas umum

85% 69,23%


Dari tabel III.22 terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja terkait

perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu Pada

Indikator Kinerja Utama pada Persentase Pembebasan lahan untuk

pembangunan infra-struktur dan fasilitas umum, Realisasi yang dicapai oleh

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 69,23%,

sedangkan untuk Standar Nasional terkait Persentase Pembebasan lahan

untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum belum terdapat data.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Pada Tabel dibawah ini disajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah

dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan

Capaian Sasaran 1 dan Sasaran 2

56



Rumah Layak Huni)

Tabel. III.5.1

Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Serta

Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2020


utama

Keberhasilan/

Kegagalan

Penyebab Solusi Yang Dilakukan

1 Indeks

Infrastruktur

Permukiman

a) Persentase

Kawasan Tidak

Kumuh

b) Persentase

Berkurangnya

Kawasan

Kumuh

Keberhasilan 1. Kolaborasi program

yang ditujukan

untuk mengurangi

kawasan kumuh

baik bersumber dari

dana APBD maupun

APBN

1. Memfasilitasi terlaksananya Program

KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

2. Melakukan perbaikan jalan

lingkungan, Drainase lingkungan,

serta melakukan kegiatan revitalisasi

berupa penyeleng-garaan rapat

koordinasi untuk mensi-nergikan

kegiatan dalam rangka penun-tasan

kawasan kumuh.

3. Melakukan kegiatan bantuan rumah

tidak layak huni dan bantuan

stimulan perumahan swadaya



fasilitas umum

Tabel. III.5.2

Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Serta

Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2020

No Indikator

Kinerja utama

Keberhasilan/

Kegagalan

Penyebab Solusi Yang Dilakukan

1 Persentase

Pembebasan

lahan untuk

pembangunan

infrastruktur

dan fasilitas

Keberhasilan 1. Setiap perencanaan

pembebasan lahan

dibuat sesuai dengan

kebutuhan pembangunan

2. Pengaduan yang masuk

pada tahun 2020 ada 4

1. Melaksanakan inventarisasi mengenai

pemanfaatan tanah kosong di Kota

Pontianak

2. Membuat rencana pembangunan yang

akan dilakukan pada tahun selanjutnya,

menetapkan lokasi pembangunan serta

57

umum kasus dan yang dapat

diselesaikan hanya 2

3. Adanya konflik internal

antar ahli waris, keberat-

an atas nilai ganti rugi

yang ditetapkan tidak

disetujui pemilik alas

hak tanah, tidak mema-

hami peraturan tentang

pertanahan

4. Pembebahasan lahan

untuk kebutuhan pemba-

ngunan Kota Pontianak

tidak harus dapat dibayar

sesuai dengan yang telah

direncanakan, karena ada

beberapa persil yang

nilai penaksirannya

sangat membebani

APBD.

5. Pembebasan lahan tanah

kuburan tidak dapat

dibebaskan karena tidak

ada alas hak kepemilikan

(sertifikat atau wakaf)

dampak positif negatif pembangunan

tersebut, melakukan pembebasan lahan

serta ganti rugi dan prosedur lain sesuai

ketentuan, melakukan sosialisasi

rencana pembebasan lahan yang akan

terkena rencana pembangunan

infrastruktur Kota Pontianak.

3. Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa

Tanah

4. Melakukan sosialisasi mengenai

peraturan tentang pertanahan.

5. Melakukan mediasi atau pendekatan

kepada pihak yang melapor dan yang

terlapor dan memberikan penjelasan-

penjelasan mengenai peraturan

pertanahan

6. Melaksanakan koordinasi dengan

instansi terkait seperti BPN, Pengadilan

Negeri, Camat, Lurah dan dinas terkait

lainnya.


Dari Tabel III.5.2, dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi

mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Persentase Pembebasan lahan untuk

pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum sebesar 69,23% belum

mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 85%, akan tetapi hal tersebut bukan

merupakan suatu kegagalan. Penyebab Keberhasilan indikator tersebut yaitu

karena pembebahasan lahan untuk kebutuhan pembangunan Kota Pontianak

tidak semua harus dapat dibayar sesuai dengan yang telah direncanakan dan

yang tidak terkena pembebasan walaupun termasuk dalam hitungan apraisal

tidak dapat dijadikan sebagai pembagi untuk mencapai prosentase capaian

58

kinerja. misalnya ada beberapa persil yang nilai penaksirannya sangat

membebani APBD dan ada juga persil yang tidak mempunyai alas hak.

Pada Tahun 2017, tanah yang dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur

dan fasilitas umum sebanyak 22 persil.






dan fasilitas umum sebanyak 37 persil, dengan rincian Ganti rugi untuk

apraisal tahun 2018 sebanyak 1 (satu) persil, apraisal Tahun 2019 sebanyak

9 (sembilan) persil, dan apraisal tahun 2020 sebanyak 27 (dua puluh tujuh)

persil.

DAFTAR PENGADAAN GANTI RUGI TANAH TAHUN 2021

No Nama Pemilik Letak Tanah

Luas

Tanah

(m2)

Belanja Modal(Rp) +

atribusi Tahun Keterangan

1 Bob Gunadi

(SHM.11499) 0 Rp 264.000.000,00 2018

JUMLAH 0 Rp 264.000.000,00

2 Su Tek Hiang

(HM No. 1281) Rp 1.050.000.000,00 2019

untuk

pembangunan

duplikasi

jembatan landak

(bangunan jalan)

3 Su Tek Hiang

(HM.No.1301) Rp 457.500.000,00 2019

untuk

pembangunan

duplikasi

jembatan landak

(bangunan jalan)

4 Su Tek Hiang

(HM.No.1302) Rp 162.500.000,00 2019

untuk

pembangunan

duplikasi

jembatan landak

(bangunan jalan)

59

5 Erniwati

(HM.No.1279) Rp 1.132.000.000,00 2019

untuk

pembangunan

duplikasi

jembatan landak

(bangunan jalan)

6

Erniwati Kuasa dari

Yusri Yanti

(HM No.1300)

Rp 182.000.000,00 2019

untuk

pembangunan

duplikasi

jembatan landak

(bangunan jalan)

7 Fauzi Abu Bakar

(HM. No. 1295) Rp 1.929.000.000,00 2019

untuk

pembangunan

duplikasi

jembatan landak

(bangunan jalan)

8 Suryanto

(HM. No. 1280) Rp 1.115.000.000,00 2019

untuk

pembangunan

duplikasi

jembatan landak

(bangunan jalan)

9 Masnawati Rp 388.344.380,00 2019

untuk

pembangunan

duplikasi

jembatan landak

(bangunan jalan)

10

T. M. Fontali Ali,

SE

(HM. 232)

Rp 251.804.000,00 2019 TPS

JUMLAH 0 Rp 6.668.148.380,00

11 Suti'ah

(HM. 08965)

Parit Madura RT.05 RW.

05, Kel. Batu Layang, Kec.

Pontianak Utara, Kota

Pontianak, Kalimantan

Barat

10.849 Rp 347.168.000,00 2020 TPS

12 Erna Juwita

(HM. 3223)

JL. Khatulistwa, Gg.

Sambas Jaya RT.003

RW.15. Kel. Batu Layang,

Kec. Pontianak Utara,

Kota Pontianak.

Kalimantan Barat

292 Rp 150.000.000,00 2020 Kotaku

60

13 Suarjono

(HM. 4877)

JL. Khatulistwa, Gg.

Sambas Jaya RT.003

RW.15. Kel. Batu Layang,

Kec. Pontianak Utara,

Kota Pontianak.

Kalimantan Barat

297 Rp 160.000.000,00 2020 Kotaku

14 Tjhoea Tauw Tjiau

(HM. 2249)

Gg. Perintis 1, Kel. Benua

Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan

84 Rp 380.000.000,00 2020 Jembatan Paralel

Kapuas I

15 Abdul Muin Hasan

( HM. 3010)


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan


Kapuas I

16 Samuel Satria Lipat

(SHM.4173)


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan


Kapuas I

17 Sucipto

(SHM.809)


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan

79 Rp 1.275.516.000,00 2020 Jembatan Paralel

Kapuas I

18 Sucipto

(SHM.810)


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan


Kapuas I

19

Abdul Muthalib

Aziz (Abdul

Muthalib Bin Aziz)

(SHM.1961)


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan


Kapuas I

20 Lim Hon Tjhiap

(SHM. 1192)


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan


Kapuas I

21 HJ. Titik Sunarsih

(SHM. 126)


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan


Kapuas I

22 Maria Anna

(SHM.150)


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan


Kapuas I

23 HJ. Masmani

(SHM.127)


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan


Kapuas I

24

Junaidi Abdillah,

SE, MM (SHM.

5217)


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan


Kapuas I

25 Djoni Soetiono

(SHM. 4540)


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan


Kapuas I

26

Bwe Hun /Lius

Kartono, SE (SHM.

00541)


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan


Kapuas I

27

Sebastian, SE, MM

alias Ng

Yong Liak


Melayu Laut, Kec.

Pontianak Selatan


Kapuas I

61

28 SY. Machmud

(HM. 204)

JL. Abu Naim Kel.

Tambelan Sampit Kec.

Pontianak Timur


Kapuas I

29 SY. Machmud

(HM. 209)

JL. Abu Naim Kel.


Pontianak Timur


Kapuas I

30 Darsono Mubin

(SHM. 328)

JL. Abu Naim Kel.


Pontianak Timur


Kapuas I

31 Agustina

(SHM. 854)

JL. Abu Naim Kel.


Pontianak Timur


Kapuas I

32 Sulastri

(855)

JL. Abu Naim Kel.


Pontianak Timur


Kapuas I

33 Wadja Tedja

(SHM.5143)

Jl. Tanjungpura G.

Martapura 2 230 Rp 392.700.000,00 2020 SPALD

34 Wadja Tedja

(SHM.5091)

Jl. Tanjungpura G.

Martapura 2 1.203 Rp 2.026.400.000,00 2020 SPALD

35 Wadja Tedja

(SHM.5144)

Jl. Tanjungpura G.


36 Wadja Tedja

(SHM.5132)

Jl. Tanjungpura G.


37 Wadja Tedja

(SHM.5149)

Jl. Tanjungpura G.


JUMLAH 17.154 Rp 25.606.630.000,00

TOTAL Rp 32.538.778.380,00

Adapun beberapa Alternatif yang telah dilakukan sebagai solusi untuk

pencapaian indikator tersebut, diantaranya dengan melakukan beberapa

kegiatan, yaitu sebagai berikut :

a. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

b. Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti Rugi

c. Pendataan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR)

d. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah

e. Sosialisasi Peraturan Pertanahan

62

6. Analisis atas efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.6

Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

No Indikator Kinerja Utama Realisasi

Tahun

2020

Efesiensi Anggaran/

SDM

1. Indeks Infrastruktur Permukiman 96,12% Rp. 5.817.280.540,60


Dari tabel III.6 di atas maka secara detail angka capaian untuk Indilator Kinerja

Utama pada Indeks Infarstruktur Permukiman mencapai 96,12% sehingga

terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.817.280.540,60. dari Program ,

kegiatan dan besaran anggaran yang digunakan sebagaimana tertuang dalam

tabel dibawah ini :

Rekapitulasi Program dan Kegiatan


Tahun Anggaran 2020

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI

LEBIH

(KURANG) %

1 Program Pengembangan

Perumahan

7.865.896.217,60 7.361.315.784,00 504.580.433,60 93,59

1 Pengelolaan Rusunawa (Rumah

Sususn Sewa)

1.091.482.217,60 1.050.384.814,00 41.097.403,60 96,23

2 Fasilitasi Pemberian Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya


87.478.000,00 74.709.500,00 12.768.500,00 85,40

3 Fasilitasi Pembangunan

Rusunawa (Rumah Sususn

Sewa)

-

-

-

4 Fasilitasi Bantuan Teknis Untuk

Pemberian Bantuan Rumah

Tidak Layak Huni

74.140.000,00 57.180.000,00 16.960.000,00 77,12

5 Penunjang Peningkatan Kualitas

(PK) Rumah Swadaya Bagi

Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) (DAK)

146.156.000,00 139.950.000,00 6.206.000,00 95,75

63

6 Bantuan Peningkatan Kualitas

Rumah Secara Swadaya (PKRS)

di Kawasan Permukiman

Kumuh, Termasuk Upah Tukang

(DAK)

3.115.000.000,00 3.115.000.000,00 - 100

7 Pendataan PSU dan Rumah di

Kota Pontianak

222.270.000,00 218.304.000,00 3.966.000,00 98,22

8 Fasilitasi Peningkatan Kualitas



Rendah (MBR)

65.550.000,00 39.546.000,00 26.004.000,00 60,33

9 Bantuan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi akibat Bencana

dan Relokasi di Kawasan

Permukiman

1.712.870.000,00 1.348.517.970,00 364.352.030,00 78,73

10 Peningkatan Kualitas PSU

Lingkungan Perumahan Formal

bagi MBR

1.155.960.000,00 1.126.431.000,00 29.529.000,00 97,45

11 Fasilitasi Pembangunan PSU

Perumahan

-

-

-

12 Perencanaan Penataan Kawasan

Perumahan di Lokasi

Konsolidasi

110.520.000,00

109.194.000,00

1.326.000,00

98,80

13 Perencanaan Penataan Kawasan

Kumuh

84.470.000,00 82.098.500,00 2.371.500,00 97,19


Permukiman

105.683.619.994,00 103.637.681.647,00 2.045.938.347,00 98,06

1 Biaya Operasional Satuan Kerja

Pembangunan Infrastruktur

Permukiman (PIP)

91.500.000,00

85.793.921,00

5.706.079,00

93,76

2 Penataan Drainase Lingkungan

Permukiman

35.249.970.000,00 34.527.331.500,00 722.638.500,00 97,95


Lingkungan Permukinan Kota

Pontianak

69.497.868.994,00 68.354.927.025,00 1.142.941.969,00 98,36

4 Revitalisasi Kawasan Kumuh

Melalui Perbaikan Lingkungan

844.281.000,00

669.629.201,00

174.651.799,00

79,31

3 Program Penataan

Penguasaan,Pemilikan,Pengguna

an dan Pemanfaatan Tanah

36.371.517.000,00 33.112.315.840,00 3.259.201.160,00 91,04

1 Inventarisasi dan Pemanfaatan

Tanah Kosong

3.800.000,00 1.550.000,00 2.250.000,00 40,79

2 Pengadaan Tanah dan 36.361.292.000,00 33.105.395.840,00 3.255.896.160,00 91,05

64

Penyelesaian Ganti Rugi

3 Pendataan Sertifikat Hak Atas

Tanah Untuk Masyarakat


6.425.000,00

5.370.000,00

1.055.000,00

83,58

4 Program Penyelesaian Konflik-

Konflik Pertanahan

15.820.000,00

8.259.400,00

7.560.600,00

52,21

1 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

Tanah

11.220.000,00

3.660.000,00

7.560.000,00

32,62

2 Sosialisasi Peraturan Pertanahan

4.600.000,00

4.599.400,00

600,00

99,99

JUMLAH 149.936.853.211,60 144.119.572.671,00 5.817.280.540,60 96,12

Realisasi keuangan bersumber APBD tahun 2020 sebesar 96,12%.

Dari data diatas, terlihat bahwa anggaran yang terealisasi Rp.

144.119.572.671,- atau sekitar 96,12% dan terdapat efesiensi anggaran sebesar

Rp. 5.817.280.540,60.



Rumah Layak Huni)

Tabel III.6.1


Indikator Kinerja Persentase Berkurangnya aKwasan Kumuh


Tahun

2020

Efesiensi Anggaran/

SDM


Kawasan Kumuh

97,75 % Rp. 2.550.518.780,60 ,-


Dari tabel III.6.1 maka Program/kegiatan dan besaran anggaran yang

digunakan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

65


LEBIH

(KURANG) %


Perumahan

7.865.896.217,60

7.361.315.784,00 504.580.433,60 93,59

1 Pengelolaan Rusunawa

1.091.482.217,60 1.050.384.814,00

41.097.403,60 96,23

2 Fasilitasi Pemberian Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya


87.478.000,00 74.709.500,00 12.768.500,00 85,40

3 Fasilitasi Pembangunan

Rusunawa - - -

4 Fasilitasi Bantuan Teknis

Untuk Pemberian Bantuan

Rumah Tidak Layak Huni

74.140.000,00 57.180.000,00 16.960.000,00 77,12

5 Penunjang Peningkatan

Kualitas (PK) Rumah Swadaya

Bagi Masyarakat


(DAK)

146.156.000,00 139.950.000,00 6.206.000,00 95,75

6 Bantuan Peningkatan Kualitas

Rumah Secara Swadaya

(PKRS) di Kawasan

Permukiman Kumuh,

Termasuk Upah Tukang

(DAK)

3.115.000.000,00 3.115.000.000,00 - 100

7 Pendataan PSU dan Rumah di

Kota Pontianak 222.270.000,00 218.304.000,00 3.966.000,00 98,22

8 Fasilitasi Peningkatan Kualitas



Rendah (MBR)

65.550.000,00 39.546.000,00 26.004.000,00 60,33

9 Bantuan Rehabilitasi dan



Permukiman

1.712.870.000,00 1.348.517.970,00 364.352.030,00 78,73

10 Peningkatan Kualitas PSU

Perumahan Formal bagi MBR 1.155.960.000,00 1.126.431.000,00 29.529.000,00 97,45

11 Fasilitasi Pembangunan PSU

Perumahan - - -


Kawasan Perumahan di Lokasi

Konsolidasi

110.520.000,00 109.194.000,00 1.326.000,00 98,80

13 Perencanaan Penataan 84.470.000,00 82.098.500,00 2.371.500,00 97,19

66

Kawasan Kumuh


Permukiman

105.683.619.994,0

0 103.637.681.647,00 2.045.938.347,00 98,06

1 BOP Satker Pembangunan


(PIP)

91.500.000,00 85.793.921,00 5.706.079,00 93,76

2 Penataan Drainase Lingkungan

Permukiman 35.249.970.000,00 34.527.331.500,00 722.638.500,00 97,95


Lingkungan Permukinan Kota

Pontianak

69.497.868.994,00 68.354.927.025,00 1.142.941.969,00 98,36

4 Revitalisasi Kawasan Kumuh

Melalui Perbaikan Lingkungan 844.281.000,00 669.629.201,00 174.651.799,00 79,31

JUMLAH 113.549.516.211,60 110,998,997,431,00 2.550.518.780,60 97,75


fasilitas umum

Tabel. III.6.2


Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020


Tahun

2020

Efesiensi Anggaran/

SDM

1. Persentase Pembebasan lahan

untuk pembangunan infra-

struktur dan fasilitas umum

91,02% Rp. 3.266.761.760,-


Dari tabel III.6.2 maka Program/kegiatan dan besaran anggaran yang

digunakan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

67

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH(KURANG) %

1 Program Penataan

Penguasaan,Pemilikan,Pengguna

an dan Pemanfaatan Tanah

36.371.517.000 33.112.315.840 3.259.201.160 91,04

1 Inventarisasi dan Pemanfaatan

Tanah Kosong

3.800.000 1.550.000 2.250.000 40,79

2 Pengadaan Tanah dan Penyelesaian

Ganti Rugi

36.361.292.000 33.105.395.840 3.255.896.160 91,05

3 Pendataan Sertifikat Hak Atas



6.425.000 5.370.000 1.055.000 83,58

2 Program Penyelesaian Konflik-

Konflik Pertanahan

15.820.000 8.259.400 7.560.600 52,21

1 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

Tanah

11.220.000 3.660.000 7.560.000 32,62

2 Sosialisasi Peraturan Pertanahan 4.600.000 4.599.400 600 99,99

JUMLAH 36.387.337.000 33.120.575.240 3.266.761.760 91,02


Realisasi keuangan bersumber APBD tahun 2020 sebesar 91,02%.

Dari data diatas, terlihat bahwa anggaran yang terealisasi Rp.

33.120.575.240,- atau sekitar 91,02% dan terdapat efesiensi anggaran sebesar

Rp. 3.266.761.760,-

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyaatan kinerja, dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai

berikut :

68



Rumah Layak Huni)

Tabel 7.1

Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak

Tahun 2020

No Indikator

Kinerja Utama Program/ Kegiatan

Target

Tahun

2020

Realisasi

Tahun

2020

Analisa

Capaian

Indikator

Kinerja

Penjelasan Gagal/ Berhasil

1 Persentase

Berkurangnya

Kawasan Kumuh

Program Pengem-bangan Perumah-an

Pengelolaan Rusunawa

5 tower

5 tower

100% Realisasi kegiatan tersebut

telah memenuhi target

sebesar 100% karena dapat

memfasilitasi kegiatan pe-

ngelolaan rusunawa seba-

nyak 5 tower. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa

Capaian Indikator Kinerja

masuk pada kategori Sangat

Berhasil

Fasilitas Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari PUPR

100 unit 567 unit 567% Bantuan rumah tidak layak

huni berasal dari dana

APBN. Realisasi kegiatan

tersebut telah melebihi target

yaitu sebesar 567% karena

dapat memfasilitasi kegiatan

Pemberian Bantuan Stimu-

lan Perumahan Swadaya

(BSPS) dari PUPR yang

berjumlah sebanyak 567

unit. Hal tersebut mengindi-

kasikan bahwa Capaian

Indikator Kinerja masuk

pada kategori Sangat

Berhasil.

Fasilitasi Bantuan Teknis untuk Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

110 unit 114 unit 103,64% Bantuan rumah tidak layak

huni berasal dari dana

APBD. Realisasi kegiatan

tersebut telah melebihi target

yaitu sebesar 103,64%

69

karena dapat memfasilitasi

kegiatan Pemberian Bantuan


yang berjumlah 114 unit.

Hal tersebut mengindi-

kasikan bahwa Capaian

Indikator Kinerja masuk

pada kategori Sangat

Berhasil

Penunjang Pening-katan Kualitas (PK) Rumah Swadaya

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR)(DAK)


huni berasal dari dana DAK.

Realisasi kegiatan tersebut

telah mencapai target yaitu


memfasilitasi kegiatan Pe-

ningkatan Kualitas (PK)

Rumah Swadaya Bagi


Rendah (MBR) yang

berjumlah 178 unit. Hal

tersebut mengindikasikan

bahwa Capaian Indikator

Kinerja masuk pada kategori

Sangat Berhasil

Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah

Secara Swadaya (PKRS) di Kawasan Permukiman Kumuh, Termasuk Upah Tukang (DAK)


huni berasal dari dana DAK.

Realisasi kegiatan tersebut

telah mencapai target yaitu


memfasilitasi kegiatan Ban-

tuan Peningkatan Kualitas

Rumah Secara Swadaya

(PKRS) di Kawasan Permu-

kiman Kumuh, Termasuk

Upah Tukang yang berjum-

lah 178 unit. Hal tersebut




Berhasil

Perencanaan Penataan Kawasan Perumahan di Lokasi Konsolidasi

1 dokumen 1 dokumen 100% Realisasi kegiatan tersebut

telah memenuhi target yaitu

tersedianya dokumen peren-

canaan penataan kawasan

perumahan di Lokasi Konso-

lidasi. Hal ini mengindi-

70

kasikan bahwa Capaian In-

dikator Kinerja masuk pada

kategori Sangat Berhasil

Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh

1 dokumen 1 dokumen 100% Realisasi kegiatan tersebut


tersedianya dokumen Peren-

canaan Penataan Kawasan

Kumuh. Hal ini mengindi-




Program

Pengembangan

Permukiman

Biaya Operasional Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP)

1 Kegiatan 1 kegiatan 100% Realisasi kegiatan tersebut


dapat memfasilitasi kegiatan

tersebut. Hal ini mengindi-




Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman

100 lokasi 273 Lokasi 273% Realisasi kegiatan tersebut

telah melebihi target yaitu

sebanyak 273 lokasi. Hal ini




Berhasil

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kota Pontianak

300 Lokasi 598 lokasi 199,34% Realisasi kegiatan tersebut

melebihi target yaitu 598

lokasi.Ini mengindikasikan



Sangat Berhasil

Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui Perbaikan Lingkungan Permukiman

1 Kegiatan 1 kegiatan 100% Realisasi kegiatan tersebut

telah melebihi target yaitu

100% dapat memfasilitasi

kegiatan tersebut. Hal

tersebut mengindikasikan



Sangat Berhasil

2

Persentase Pem-

bebasan lahan

untuk pemba-

Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti Rugi

39 persil 27 persil 69,23% Realisasi kegiatan tersebut

tidak mencapai target,

karena banyaknya proses

71

ngunan infra-

struktur dan

fasilitas umum

permasalahan terkait

persyaratan yang harus

dipenuhi untuk memproses

biaya ganti rugi tanah. Ini



masuk pada kategori Cukup

Berhasil

Pendataan Sertifi-kat Hak Atas Ta-nah Untuk Masya-rakat Berpenghasil an Rendah (MBR)

Refocusing dan realokasi

anggaran akibat COVID19

yang menyebabkan


ditiadakan

Fasilitasi Penyele-saian Sengketa Tanah



yang menyebabkan


ditiadakan

Sosialisasi Pera-turan Pertanahan



yang menyebabkan


ditiadakan Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020


fasilitas umum

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian IKU, dapat dilihat pada tabel III.26 sebagai berikut:

Tabel III. 7.2

Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemerintah Kota Pontianak tahun 2020

No Indikator

Kinerja Utama

Program/

Kegiatan

Target

Tahun

2020

Realisasi

Tahun

2020

Analisa

Capaian

Indikator

Kinerja

Penjelasan Gagal/ Berhasil

1

Persentase Pem-

bebasan lahan

untuk pemba-

ngunan infra-

struktur dan

fasilitas umum

Pengadaan Tanah dan Penyelesaian

Ganti Rugi

39 persil 27 persil 69,23% Realisasi kegiatan ini tidak mencapai

target, karena banyaknya proses

permasalahan terkait persyaratan

yang harus dipenuhi untuk

memproses biaya ganti rugi tanah.

Namun Capaian Indikator Kinerja

masuk pada kategori Cukup Berhasil

72

Pendataan Sertifi-kat Hak Atas Ta-nah Untuk Masya-

rakat Berpenghasil an Rendah (MBR)

Adanya refocusing dan realokasi

anggaran akibat COVID19 yang

menyebabkan pelaksanaan kegiatan

ditiadakan

Fasilitasi Penyele-saian Sengketa Tanah




ditiadakan

Sosialisasi Pera-turan Pertanahan




ditiadakan Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian kinerja, maka visi–misi, tujuan

dan sasaran yang dicapai disesuaikan dengan perencanaan strategis Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak yang sejalan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Pontianak Tahun 2020 - 2024. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan

tentang kemana suatu organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat

berkarya, eksis, antisipatif, inovatif serta produkdif. Visi Kota Pontianak

adalah “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas

dan Bermartabat”.

Sejalan dengan visi dan misi serta arah kebijakan umum APBD (KUA APBD)

Tahun 2020, pencapaian target kinerja APBD yang diharapkan pada akhir

Tahun Anggaran 2020 dirumuskan menurut urusan pemerintahan umum yang

meliputi program dan kegiatan.

Adapun pencapaian target kinerja untuk belanja dengan rincian perkatagori

penggunaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 15.965.644.724,80 dengan

rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai : Rp. 5.292.589.566,00

73

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 10.673.055.158,80

Realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp 13.525.046.084,00 (84,7 %).

2. Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 141.418.453.102,80,-,

terealisasi sebesar Rp. 136.991.182.630,00 (96,9%), dengan rinciannya

sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN AKUN JENIS

( PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 )

PER 31 DESEMBER 2020

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH(KURANG) %

4 PENDAPATAN

41 PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD) - LRA

51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7

414 Lain-lain PAD Yang Sah -

LRA

51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7

41416 Hasil dari Pemanfaatan

Kekayaan Daerah - LRA

51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7

JUMLAH PENDAPATAN

DAERAH

51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7

5 BELANJA

51 BELANJA OPERASI 15,965,644,724.80 13,525,046,084.00 2,440,598,640.80 84.7

511 Belanja Pegawai 5,292,589,566.00 4,465,364,038.00 827,225,528.00 84.4

51101 Belanja Gaji dan Tunjangan 2,380,318,452.00 2,033,120,804.00 347,197,648.00 85.4

51102 Belanja Tambahan

Penghasilan PNS

2,859,091,114.00 2,379,547,234.00 479,543,880.00 83.2

51107 Uang Lembur 53,180,000.00 52,696,000.00 484,000.00 99.1

512 Belanja Barang dan Jasa 10,673,055,158.80 9,059,682,046.00 1,613,373,112.80 84.9

51201 Belanja Bahan Pakai Habis 190,920,108.80 174,807,075.00 16,113,033.80 91.6

51202 Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 0.00

51203 Belanja Jasa Kantor 1,947,206,000.00 1,536,808,115.00 410,397,885.00 78.9

51204 Belanja Premi Asuransi 51,950,800.00 45,738,536.00 6,212,264.00 88.0

51205 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

78,498,000.00 77,924,100.00 573,900.00 99.3

51206 Belanja Cetak dan

Penggandaan

71,623,000.00 66,843,500.00 4,779,500.00 93.3

74

51207 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

0.00 0.00 0.00

51211 Belanja Makanan dan

Minuman

134,110,000.00 92,326,000.00 41,784,000.00 68.8

51212 Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya

21,000,000.00 17,550,000.00 3,450,000.00 83.6

51213 Belanja Pakaian Kerja 20,150,000.00 7,020,000.00 13,130,000.00 34.8

51214 Belanja Pakaian khusus dan

hari-hari tertentu

0.00 0.00 0.00

51215 Belanja Perjalanan Dinas 58,991,250.00 52,835,250.00 6,156,000.00 89.6

51218 Belanja Pemeliharaan 407,445,000.00 405,094,000.00 2,351,000.00 99.4

51219 Belanja Jasa Konsultansi 1,794,760,000.00 1,297,550,000.00 497,210,000.00 72.3

51220 Belanja Barang Untuk

Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

1,600,000,000.00 1,215,945,470.00 384,054,530.00 76.0

51223 Belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.0

51225 Honorarium PNS 1,153,901,000.00 930,240,000.00 223,661,000.00 80.6

51226 Honorarium Non PNS 17,500,000.00 14,000,000.00 3,500,000.00 80.0

51227 Uang untuk diberikan kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat

3,115,000,000.00 3,115,000,000.00 0.00 100.0

52 BELANJA MODAL 141,418,453,102.80 136,991,182,630.00 4,427,270,472.80 96.9

521 Belanja Modal Tanah 35,123,200,000.00 32,559,978,380.00 2,563,221,620.00 92.7

52111 Belanja modal Pengadaan

Tanah Untuk Bangunan

Gedung

5,000,000,000.00 4,439,992,000.00 560,008,000.00 88.8


Tanah Untuk Bangunan Bukan

Gedung

30,123,200,000.00 28,119,986,380.00 2,003,213,620.00 93.3

522 Belanja Modal Peralatan

dan Mesin

152,611,600.00 146,482,000.00 6,129,600.00 96.0

52205 Belanja modal Pengadaan Alat

Angkutan Darat Tak Bermotor

0.00 0.00 0.00


Kantor

5,187,000.00 4,800,000.00 387,000.00 92.5


Rumah Tangga

10,500,000.00 9,450,000.00 1,050,000.00 90.0


Komputer

106,160,000.00 105,087,000.00 1,073,000.00 99.0


Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

26,764,600.00 23,445,000.00 3,319,600.00 87.6


Komunikasi

4,000,000.00 3,700,000.00 300,000.00 92.5

75

523 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

566,142,508.80 550,970,250.00 15,172,258.80 97.3


Bangunan Gedung Tempat

Kerja

301,680,000.00 288,586,250.00 13,093,750.00 95.7



Tinggal

264,462,508.80 262,384,000.00 2,078,508.80 99.2

524 Belanja Modal Jalan, Irigasi

dan Jaringan

105,576,498,994.00 103,733,752,000.00 1,842,746,994.00 98.3


Jalan

69,917,658,994.00 68,775,799,500.00 1,141,859,494.00 98.4


Bangunan Pengaman Sungai

dan Penanggulangan Bencana

Alam

35,658,840,000.00 34,957,952,500.00 700,887,500.00 98.0

JUMLAH BELANJA 157,384,097,827.60 150,516,228,714.00 6,867,869,113.60 95.6

SURPLUS/DEFISIT (157,332,617,827.60) (150,462,851,114.00) (6,869,766,713.60) 95.6

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PER 31 DESEMBER 2020


LEBIH(KURANG

) %

4 PENDAPATAN DAERAH 51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7

41 PENDAPATAN ASLI

DAERAH

51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7

414 LAIN-LAIN

PENDAPATAN ASLI

DAERAH YANG SAH

51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7


Kekayaan Daerah

51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7


Kekayaan Daerah Sewa

51,480,000.00 53,377,600.00 (1,897,600.00) 103.7

76

5 BELANJA DAERAH 157,384,097,827.6

0

150,516,228,714.0

0

6,867,869,113.60 95.6

1.04.1.04

.01.00.01

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

6,828,130,016.00 5,840,079,943.00 988,050,073.00 85.5

1.04.1.04

.01.00.01

.001

Gaji dan Tunjangan PNS 5,239,409,566.00 4,412,668,038.00 826,741,528.00 84.2

511 BELANJA PEGAWAI 5,239,409,566.00 4,412,668,038.00 826,741,528.00 84.2

51101 Gaji dan Tunjangan 2,380,318,452.00 2,033,120,804.00 347,197,648.00 85.4

5110101 Gaji Pokok ASN 1,780,414,129.00 1,552,554,740.00 227,859,389.00 87.2

5110102 Tunjangan Keluarga ASN 162,777,439.00 137,732,020.00 25,045,419.00 84.6

5110103 Tunjangan Jabatan ASN 160,777,439.00 139,265,000.00 21,512,439.00 86.6

5110104 Tunjangan Fungsional ASN 0.00 0.00 0.00

5110105 Tunjangan Fungsional Umum

ASN

51,970,787.00 44,930,000.00 7,040,787.00 86.5

5110106 Tunjangan Beras ASN 96,815,763.00 72,492,420.00 24,323,343.00 74.9

5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus ASN

20,000,000.00 8,892,758.00 11,107,242.00 44.5

5110108 Pembulatan Gaji ASN 1,000,000.00 23,722.00 976,278.00 2.4

5110109 Iuran Premi Asuransi

Kesehatan ASN

86,562,895.00 64,423,727.00 22,139,168.00 74.4

5110114 Jaminan kecelakaan kerja

(JKK)

5,000,000.00 3,201,569.00 1,798,431.00 64.0

5110115 Jaminan kematian (JKM) 15,000,000.00 9,604,848.00 5,395,152.00 64.0

51102 Tambahan Penghasilan PNS 2,859,091,114.00 2,379,547,234.00 479,543,880.00 83.2

5110201 Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

1,101,261,245.60 910,889,294.20 190,371,951.40 82.7

5110205 Tambahan Penghasilan

berdasarkan prestasi Kerja

1,732,566,868.40 1,446,708,939.80 285,857,928.60 83.5


Minuman Harian Pegawai

25,263,000.00 21,949,000.00 3,314,000.00 86.9

1.04.1.04

.01.00.01

.004

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

3,500,000.00 3,450,000.00 50,000.00 98.6

512 BELANJA BARANG DAN

JASA

3,500,000.00 3,450,000.00 50,000.00 98.6

51201 Belanja Barang Pakai Habis 3,500,000.00 3,450,000.00 50,000.00 98.6

5120104 Belanja perangko, materai

dan benda pos lainnya

3,500,000.00 3,450,000.00 50,000.00 98.6

77

1.04.1.04

.01.00.01

.005

Penyediaan Jasa Komunikasi

, Sumber Daya Air dan

Listrik

606,000,000.00 519,358,779.00 86,641,221.00 85.7


JASA

606,000,000.00 519,358,779.00 86,641,221.00 85.7

51203 Belanja Jasa Kantor 606,000,000.00 519,358,779.00 86,641,221.00 85.7

5120301 Belanja telepon 2,000,000.00 1,161,450.00 838,550.00 58.1

5120303 Belanja listrik 575,000,000.00 498,375,443.00 76,624,557.00 86.7

5120306 Belanja

kawat/faksimili/internet

29,000,000.00 19,821,886.00 9,178,114.00 68.4

1.04.1.04

.01.00.01

.008

Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000.00 39,916,000.00 84,000.00 99.8


JASA

40,000,000.00 39,916,000.00 84,000.00 99.8


5120101 Belanja alat tulis kantor 40,000,000.00 39,916,000.00 84,000.00 99.8

1.04.1.04

.01.00.01

.009

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

20,000,000.00 19,973,000.00 27,000.00 99.9


JASA

20,000,000.00 19,973,000.00 27,000.00 99.9


Penggandaan

20,000,000.00 19,973,000.00 27,000.00 99.9

5120601 Belanja cetak 10,000,000.00 9,975,000.00 25,000.00 99.8

5120602 Belanja penggandaan 10,000,000.00 9,998,000.00 2,000.00 100.0

1.04.1.04

.01.00.01

.010

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

5,000,000.00 4,996,000.00 4,000.00 99.9


JASA

5,000,000.00 4,996,000.00 4,000.00 99.9


5120103 Belanja alat listrik dan

elektronik ( lampu pijar,

battery kering)

5,000,000.00 4,996,000.00 4,000.00 99.9

1.04.1.04

.01.00.01

.011

Penyediaaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

5,580,000.00 5,115,000.00 465,000.00 91.7


JASA

5,580,000.00 5,115,000.00 465,000.00 91.7

51203 Belanja Jasa Kantor 5,580,000.00 5,115,000.00 465,000.00 91.7

5120305 Belanja surat kabar/majalah 5,580,000.00 5,115,000.00 465,000.00 91.7

78

1.04.1.04

.01.00.01

.012

Penyediaan Makanan dan

Minuman

10,000,000.00 9,971,000.00 29,000.00 99.7


JASA

10,000,000.00 9,971,000.00 29,000.00 99.7


Minuman

10,000,000.00 9,971,000.00 29,000.00 99.7

5121101 Belanja makanan dan

minuman rapat

10,000,000.00 9,971,000.00 29,000.00 99.7

5121104 Belanja Makanan Dan

Minuman Kegiatan

0.00 0.00 0.00

1.04.1.04

.01.00.01

.013

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

52,835,250.00 52,835,250.00 0.00 100.0

511 BELANJA PEGAWAI 0.00 0.00 0.00

51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00

5110804 Honorarium Pengelola

Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

52,835,250.00 52,835,250.00 0.00 100.0

51215 Belanja Perjalanan Dinas 52,835,250.00 52,835,250.00 0.00 100.0

5121502 Belanja perjalanan dinas luar

daerah

52,835,250.00 52,835,250.00 0.00 100.0

1.04.1.04

.01.00.01

.014

Penyediaan Jasa Teknis

Administrasi Perkantoran

63,180,000.00 54,946,000.00 8,234,000.00 87.0


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00

5110801 Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


Website/Sistem Informasi

berbasis internet

0.00 0.00 0.00

51110 Uang Lembur 0.00 0.00 0.00

5111001 Uang Lembur PNS 0.00 0.00 0.00


JASA

63,180,000.00 54,946,000.00 8,234,000.00 87.0


5120312 Belanja Dekorasi 10,000,000.00 2,250,000.00 7,750,000.00 22.5

51227 Belanja Jasa Non ASN 53,180,000.00 52,696,000.00 484,000.00 99.1

5122701 Uang Lembur Non PNS 53,180,000.00 52,696,000.00 484,000.00 99.1

79

1.04.1.04

.01.00.01

.025

Penyediaan Jasa Kebersihan

dan Pengamanan Kantor

244,875,200.00 233,450,876.00 11,424,324.00 95.3


JASA

244,875,200.00 233,450,876.00 11,424,324.00 95.3


5120105 Belanja peralatan kebersihan

dan bahan pembersih

5,000,000.00 4,968,500.00 31,500.00 99.4

51204 Belanja Premi Asuransi 14,335,200.00 13,982,376.00 352,824.00 97.5

5120401 Belanja Iuran Premi Asuransi

Kesehatan

5,940,000.00 5,940,000.00 0.00 100.0

5120403 Belanja Premi Bpjs

Ketanagakerjaan

8,395,200.00 8,042,376.00 352,824.00 95.8

51227 Belanja Jasa Non ASN 225,540,000.00 214,500,000.00 11,040,000.00 95.1

5122723 Belanja Jasa Petugas

Pramubakti dan Kebersihan

Bangunan Pemerintah

112,770,000.00 107,250,000.00 5,520,000.00 95.1


Administrasi

112,770,000.00 107,250,000.00 5,520,000.00 95.1

1.04.1.04

.01.00.01

.197

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

0.00 0.00 0.00


JASA

0.00 0.00 0.00

51215 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 0.00

5121501 Belanja perjalanan dinas

dalam daerah

0.00 0.00 0.00

1.04.1.04

.01.00.01

.417

Penyediaan Jasa Teknis

Administrasi Keuangan

537,750,000.00 483,400,000.00 54,350,000.00 89.9

511 BELANJA PEGAWAI 537,750,000.00 483,400,000.00 54,350,000.00 89.9

51108 Honorarium ASN 537,750,000.00 483,400,000.00 54,350,000.00 89.9


Keuangan

528,750,000.00 481,150,000.00 47,600,000.00 91.0


Kegiatan

0.00 0.00 0.00

5110805 Honorarium Pengurus dan

Penyimpan Barang

9,000,000.00 2,250,000.00 6,750,000.00 25.0

1.04.1.04

.01.00.01

.445

Sosialisasi Penyelenggaraan

Pembangunan di Kota

Pontianak

0.00 0.00 0.00


80

51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

0.00 0.00 0.00

51201 Belanja Barang Pakai Habis 0.00 0.00 0.00

5120101 Belanja alat tulis kantor 0.00 0.00 0.00

51202 Belanja Bahan/Material 0.00 0.00 0.00

5120207 Belanja bahan percontohan 0.00 0.00 0.00

51203 Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 0.00

5120312 Belanja Dekorasi 0.00 0.00 0.00


Penggandaan

0.00 0.00 0.00

5120602 Belanja penggandaan 0.00 0.00 0.00

51207 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Park

ir

0.00 0.00 0.00

5120702 Belanja sewa gedung/

kantor/tempat

0.00 0.00 0.00


Minuman

0.00 0.00 0.00


Minuman Kegiatan

0.00 0.00 0.00

1.04.1.04

.01.00.02

Program Peningkatan Sarana

Prasarana dan Perlengkapan

Kantor

553,994,600.00 496,112,100.00 57,882,500.00 89.6

1.04.1.04

.01.00.02

.001

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

198,095,000.00 196,055,000.00 2,040,000.00 99.0

511 BELANJA PEGAWAI 5,470,000.00 5,470,000.00 0.00 100.0

51108 Honorarium ASN 5,470,000.00 5,470,000.00 0.00 100.0

5110802 Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa

5,470,000.00 5,470,000.00 0.00 100.0


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

192,625,000.00 190,585,000.00 2,040,000.00 98.9

51201 Belanja Barang Pakai Habis 1,000,000.00 935,000.00 65,000.00 93.5

5120101 Belanja alat tulis kantor 1,000,000.00 935,000.00 65,000.00 93.5


Penggandaan

1,000,000.00 700,000.00 300,000.00 70.0

81

5120602 Belanja penggandaan 1,000,000.00 700,000.00 300,000.00 70.0

51218 Belanja Pemeliharaan 190,625,000.00 188,950,000.00 1,675,000.00 99.1

5121803 Belanja Pemeliharan Gedung

dan Bangunan

190,625,000.00 188,950,000.00 1,675,000.00 99.1

1.04.1.04

.01.00.02

.002

Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor

23,190,000.00 16,770,000.00 6,420,000.00 72.3

511 BELANJA PEGAWAI 4,870,000.00 0.00 4,870,000.00 0.0

51108 Honorarium ASN 4,870,000.00 0.00 4,870,000.00 0.0


Barang dan Jasa

4,870,000.00 0.00 4,870,000.00 0.0


JASA

18,320,000.00 16,770,000.00 1,550,000.00 91.5

51201 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.0

5120106 Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas

1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.0

51218 Belanja Pemeliharaan 16,820,000.00 16,770,000.00 50,000.00 99.7

5121802 Belanja Pemeliharan

Peralatan dan Mesin

16,820,000.00 16,770,000.00 50,000.00 99.7

1.04.1.04

.01.00.02

.012

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

78,598,000.00 78,024,100.00 573,900.00 99.3


JASA

78,598,000.00 78,024,100.00 573,900.00 99.3

51201 Belanja Barang Pakai Habis 100,000.00 100,000.00 0.00 100.0

5120101 Belanja alat tulis kantor 100,000.00 100,000.00 0.00 100.0

51205 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

78,498,000.00 77,924,100.00 573,900.00 99.3

5120501 Belanja Jasa Servis 78,498,000.00 77,924,100.00 573,900.00 99.3

1.04.1.04

.01.00.02

.062

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

254,111,600.00 205,263,000.00 48,848,600.00 80.8


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

101,500,000.00 58,781,000.00 42,719,000.00 57.9



51206 Belanja Cetak dan 500,000.00 500,000.00 0.00 100.0

82

Penggandaan

5120602 Belanja penggandaan 500,000.00 500,000.00 0.00 100.0


Diserahkan kepada


100,000,000.00 57,293,000.00 42,707,000.00 57.3

5122002 Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

100,000,000.00 57,293,000.00 42,707,000.00 57.3

522 BELANJA MODAL

PERALATAN DAN MESIN

152,611,600.00 146,482,000.00 6,129,600.00 96.0


Alat Angkutan Darat Tak

Bermotor

0.00 0.00 0.00


Kendaraan Tak Bermotor

Berpenumpang

0.00 0.00 0.00


Alat Kantor

5,187,000.00 4,800,000.00 387,000.00 92.5


Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor

5,187,000.00 4,800,000.00 387,000.00 92.5


Alat Rumah Tangga

10,500,000.00 9,450,000.00 1,050,000.00 90.0


Alat Rumah Tangga Lainnya

(Home Use)

10,500,000.00 9,450,000.00 1,050,000.00 90.0


Komputer

106,160,000.00 105,087,000.00 1,073,000.00 99.0


Peralatan Personal Komputer

24,500,000.00 23,510,000.00 990,000.00 96.0


Peralatan dan Perlengkapan

Komputer

81,660,000.00 81,577,000.00 83,000.00 99.9


Meja dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

26,764,600.00 23,445,000.00 3,319,600.00 87.6


Meja Kerja Pejabat

13,000,000.00 12,525,000.00 475,000.00 96.3


Kursi Kerja Pejabat

13,764,600.00 10,920,000.00 2,844,600.00 79.3


Alat Komunikasi

4,000,000.00 3,700,000.00 300,000.00 92.5

83


Alat Komunikasi Telephone

4,000,000.00 3,700,000.00 300,000.00 92.5

1.04.1.04

.01.00.04

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.0

1.04.1.04

.01.00.04

.003

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.0


JASA

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.0



51223 Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi Dan Bimbingan

Teknis

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.0

5122304 Biaya Kepesertaan 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.0

1.04.1.04

.01.00.06

Program Peningkatan dan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

13,100,000.00 12,401,500.00 698,500.00 94.7

1.04.1.04

.01.00.06

.001

Penyusunan Rencana Kerja 5,200,000.00 5,027,500.00 172,500.00 96.7


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

5,200,000.00 5,027,500.00 172,500.00 96.7




Penggandaan

1,700,000.00 1,582,500.00 117,500.00 93.1


1.04.1.04

.01.00.06

.004

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja

4,900,000.00 4,784,000.00 116,000.00 97.6


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

4,900,000.00 4,784,000.00 116,000.00 97.6

84




Penggandaan

1,400,000.00 1,372,500.00 27,500.00 98.0


1.04.1.04

.01.00.06

.068

Penyusunan Evaluasi dan

Analisis Jabatan OPD

3,000,000.00 2,590,000.00 410,000.00 86.3


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

3,000,000.00 2,590,000.00 410,000.00 86.3




Penggandaan

1,000,000.00 920,000.00 80,000.00 92.0


1.04.1.04

.01.00.07

Program peningkatan disiplin

dan kinerja aparatur

33,020,000.00 29,440,000.00 3,580,000.00 89.2

1.04.1.04

.01.00.07

.006

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

33,020,000.00 29,440,000.00 3,580,000.00 89.2

511 BELANJA PEGAWAI 4,870,000.00 4,870,000.00 0.00 100.0

51108 Honorarium ASN 4,870,000.00 4,870,000.00 0.00 100.0


Barang dan Jasa

4,870,000.00 4,870,000.00 0.00 100.0


JASA

28,150,000.00 24,570,000.00 3,580,000.00 87.3

51212 Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya

21,000,000.00 17,550,000.00 3,450,000.00 83.6

5121204 Belanja Pakaian Dinas Harian

(PDH)

21,000,000.00 17,550,000.00 3,450,000.00 83.6

51213 Belanja Pakaian Kerja 7,150,000.00 7,020,000.00 130,000.00 98.2

5121304 Belanja Pakaian Office Boy 7,150,000.00 7,020,000.00 130,000.00 98.2

51214 Belanja Pakaian Khusus dan

Hari-Hari Tertentu

0.00 0.00 0.00

5121403 Belanja pakaian batik

tradisional

0.00 0.00 0.00

1.04.1.04

.01.00.08

Program Peningkatan dan

Pengembangan Sistem

4,500,000.00 4,466,500.00 33,500.00 99.3

85

Pelaporan Keuangan

1.04.1.04

.01.00.08

.001

Penyusunan Laporan

Keuangan

4,500,000.00 4,466,500.00 33,500.00 99.3


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

4,500,000.00 4,466,500.00 33,500.00 99.3




Penggandaan

1,500,000.00 1,481,500.00 18,500.00 98.8


1.04.1.04

.01.00.09

Program Peningkatan

Pelayanan Prima

1,800,000.00 1,795,000.00 5,000.00 99.7

1.04.1.04

.01.00.09

.005

Penyusunan Laporan Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM)

1,800,000.00 1,795,000.00 5,000.00 99.7


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

1,800,000.00 1,795,000.00 5,000.00 99.7




Penggandaan

800,000.00 800,000.00 0.00 100.0

5120602 Belanja penggandaan 800,000.00 800,000.00 0.00 100.0

1.04.1.04

.01.00.10

Program Pengembangan

Data/Informasi

2,700,000.00 2,361,000.00 339,000.00 87.4

1.04.1.04

.01.00.10

.001

Penyusunan Data dan Profil

OPD

2,700,000.00 2,361,000.00 339,000.00 87.4


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00

512 BELANJA BARANG DAN 2,700,000.00 2,361,000.00 339,000.00 87.4

86

JASA




Penggandaan

1,200,000.00 950,000.00 250,000.00 79.2


1.04.1.04

.01.00.11


Sistem Informasi

0.00 0.00 0.00

1.04.1.04

.01.00.11

.001

Pengelolaan Website 0.00 0.00 0.00


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00



berbasis internet

0.00 0.00 0.00


JASA

0.00 0.00 0.00




Penggandaan

0.00 0.00 0.00


1.04.1.04

.01.00.19


Perumahan

7,865,896,217.60 7,361,315,784.00 504,580,433.60 93.6

1.04.1.04

.01.00.19

.001

Pengelolaan Rusunawa 1,091,482,217.60 1,050,384,814.00 41,097,403.60 96.2

511 BELANJA PEGAWAI 12,600,000.00 0.00 12,600,000.00 0.0

51108 Honorarium ASN 12,600,000.00 0.00 12,600,000.00 0.0


Kegiatan

12,600,000.00 0.00 12,600,000.00 0.0


JASA

814,419,708.80 788,000,814.00 26,418,894.80 96.8



5120103 Belanja alat listrik dan

elektronik ( lampu pijar,

battery kering)

20,000,000.00 19,331,000.00 669,000.00 96.7

87



1,600,000.00 1,599,000.00 1,000.00 99.9

5120105 Belanja peralatan kebersihan

dan bahan pembersih

19,056,508.80 19,054,000.00 2,508.80 100.0


5120302 Belanja air 210,000,000.00 204,977,300.00 5,022,700.00 97.6

5120303 Belanja listrik 130,400,000.00 118,665,555.00 11,734,445.00 91.0

5120327 Belanja Jasa Lainnya 7,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 14.3



Kesehatan

11,220,000.00 10,940,800.00 279,200.00 97.5


Ketanagakerjaan

11,893,200.00 11,068,009.00 825,191.00 93.1


Penggandaan

3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.0

5120602 Belanja penggandaan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.0


Minuman

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0


Minuman Kegiatan

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0



dan Bangunan

100,000,000.00 99,600,000.00 400,000.00 99.6



Keamanan

107,250,000.00 106,370,000.00 880,000.00 99.2



Bangunan Pemerintah

151,250,000.00 150,650,000.00 600,000.00 99.6


Administrasi

35,750,000.00 35,750,000.00 0.00 100.0

523 BELANJA MODAL

GEDUNG DAN

BANGUNAN

264,462,508.80 262,384,000.00 2,078,508.80 99.2



Tinggal

264,462,508.80 262,384,000.00 2,078,508.80 99.2


Bangunan Flat/Rumah Susun

264,462,508.80 262,384,000.00 2,078,508.80 99.2

1.04.1.04

.01.00.19

.002

Fasilitasi Pemberian Bantuan

Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) dari Kemen

87,478,000.00 74,709,500.00 12,768,500.00 85.4

88

PUPR


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

87,478,000.00 74,709,500.00 12,768,500.00 85.4

51201 Belanja Barang Pakai Habis 7,036,000.00 7,036,000.00 0.00 100.0

5120101 Belanja alat tulis kantor 6,436,000.00 6,436,000.00 0.00 100.0



600,000.00 600,000.00 0.00 100.0

51203 Belanja Jasa Kantor 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 0.0

5120311 Belanja Dokumentasi 500,000.00 0.00 500,000.00 0.0

5120312 Belanja Dekorasi 600,000.00 0.00 600,000.00 0.0


Penggandaan

7,936,000.00 7,936,000.00 0.00 100.0



Minuman

10,000,000.00 9,990,000.00 10,000.00 99.9


Minuman Kegiatan

10,000,000.00 9,990,000.00 10,000.00 99.9

51219 Belanja Jasa Konsultansi 55,470,000.00 49,747,500.00 5,722,500.00 89.7

5121902 Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan

55,470,000.00 49,747,500.00 5,722,500.00 89.7

51224 Belanja Tenaga

Ahli/Narasumber/Instruktur/

Moderator

5,936,000.00 0.00 5,936,000.00 0.0

5122402 Belanja Narasumber 4,536,000.00 0.00 4,536,000.00 0.0

5122404 Belanja Moderator 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.0

1.04.1.04

.01.00.19

.003

Fasilitasi Pembangunan

Rusunawa

0.00 0.00 0.00


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00

512 BELANJA BARANG DAN 0.00 0.00 0.00

89

JASA





0.00 0.00 0.00


5120311 Belanja Dokumentasi 0.00 0.00 0.00


Penggandaan

0.00 0.00 0.00



Minuman

0.00 0.00 0.00


Minuman Kegiatan

0.00 0.00 0.00

1.04.1.04

.01.00.19

.004

Fasilitasi Bantuan Teknis

Untuk Pemberian Bantuan


74,140,000.00 57,180,000.00 16,960,000.00 77.1

511 BELANJA PEGAWAI 64,000,000.00 48,000,000.00 16,000,000.00 75.0

51108 Honorarium ASN 64,000,000.00 48,000,000.00 16,000,000.00 75.0


Pelaksana Kegiatan

64,000,000.00 48,000,000.00 16,000,000.00 75.0


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

10,140,000.00 9,180,000.00 960,000.00 90.5





600,000.00 600,000.00 0.00 100.0

51203 Belanja Jasa Kantor 500,000.00 0.00 500,000.00 0.0



Penggandaan

1,880,000.00 1,880,000.00 0.00 100.0



Minuman

3,160,000.00 2,700,000.00 460,000.00 85.4


Minuman Kegiatan

3,160,000.00 2,700,000.00 460,000.00 85.4

1.04.1.04

.01.00.19

.005

Penunjang Peningkatan

Kualitas (PK) Rumah

Swadaya Bagi Masyarakat

146,156,000.00 139,950,000.00 6,206,000.00 95.8

90

Berpenghasilan Rendah

(MBR) (DAK)


JASA

146,156,000.00 139,950,000.00 6,206,000.00 95.8

51215 Belanja Perjalanan Dinas 6,156,000.00 0.00 6,156,000.00 0.0


dalam daerah

6,156,000.00 0.00 6,156,000.00 0.0

51219 Belanja Jasa Konsultansi 140,000,000.00 139,950,000.00 50,000.00 100.0


Pengawasan

140,000,000.00 139,950,000.00 50,000.00 100.0

1.04.1.04

.01.00.19

.006

Bantuan Peningkatan

Kualitas Rumah Secara

Swadaya (PKRS) di Kawasan

Permukiman Kumuh,

Termasuk Upah Tukang

(DAK)

3,115,000,000.00 3,115,000,000.00 0.00 100.0


JASA

3,115,000,000.00 3,115,000,000.00 0.00 100.0


Pihak Ketiga/Masyarakat

3,115,000,000.00 3,115,000,000.00 0.00 100.0


Masyarakat

3,115,000,000.00 3,115,000,000.00 0.00 100.0

1.04.1.04

.01.00.19

.008

Pendataan PSU dan Rumah di

Kota Pontianak

222,270,000.00 218,304,000.00 3,966,000.00 98.2


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

222,270,000.00 218,304,000.00 3,966,000.00 98.2





300,000.00 300,000.00 0.00 100.0


Penggandaan

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0



Minuman

2,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 25.0


Minuman Kegiatan

2,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 25.0

91



Perencanaan

216,970,000.00 214,509,000.00 2,461,000.00 98.9

1.04.1.04

.01.00.19

.009

Fasilitasi Peningkatan

Kualitas (PK) Rumah

Swadaya Bagi Masyarakat


(MBR)

65,550,000.00 39,546,000.00 26,004,000.00 60.3

511 BELANJA PEGAWAI 47,500,000.00 28,500,000.00 19,000,000.00 60.0

51108 Honorarium ASN 47,500,000.00 28,500,000.00 19,000,000.00 60.0


Pelaksana Kegiatan

47,500,000.00 28,500,000.00 19,000,000.00 60.0


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

18,050,000.00 11,046,000.00 7,004,000.00 61.2





2,800,000.00 2,796,000.00 4,000.00 99.9


5120312 Belanja Dekorasi 600,000.00 0.00 600,000.00 0.0


Penggandaan

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0



Minuman

10,650,000.00 4,250,000.00 6,400,000.00 39.9


Minuman Kegiatan

10,650,000.00 4,250,000.00 6,400,000.00 39.9

51219 Belanja Jasa Konsultansi 0.00 0.00 0.00


Pengawasan

0.00 0.00 0.00

1.04.1.04

.01.00.19

.011

Bantuan Rehabilitasi dan



Permukiman

1,712,870,000.00 1,348,517,970.00 364,352,030.00 78.7


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00

92



berbasis internet

0.00 0.00 0.00


JASA

1,712,870,000.00 1,348,517,970.00 364,352,030.00 78.7





600,000.00 600,000.00 0.00 100.0


5120310 Belanja Transportasi Dan

Akomodasi

22,500,000.00 5,625,000.00 16,875,000.00 25.0



Penggandaan

4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.0



Minuman

10,000,000.00 4,500,000.00 5,500,000.00 45.0


Minuman Kegiatan

10,000,000.00 4,500,000.00 5,500,000.00 45.0



dalam daerah

0.00 0.00 0.00



Perencanaan

124,270,000.00 123,641,000.00 629,000.00 99.5


Pengawasan

48,000,000.00 48,000,000.00 0.00 100.0


Diserahkan kepada


1,500,000,000.00 1,158,652,470.00 341,347,530.00 77.2

5122001 Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada

Masyarakat

1,500,000,000.00 1,158,652,470.00 341,347,530.00 77.2



Moderator

0.00 0.00 0.00

5122401 Belanja Jasa Narasumber /

Tenaga Ahli / Moderator

0.00 0.00 0.00

1.04.1.04

.01.00.19

.012

Peningkatan Kualitas PSU

Lingkungan Perumahan

Formal bagi MBR

1,155,960,000.00 1,126,431,000.00 29,529,000.00 97.4

93


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

5,600,000.00 4,350,000.00 1,250,000.00 77.7





600,000.00 600,000.00 0.00 100.0




Penggandaan

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0



Minuman

1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 50.0


Minuman Kegiatan

1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 50.0

524 BELANJA MODAL JALAN,

IRIGASI DAN JARINGAN

1,150,360,000.00 1,122,081,000.00 28,279,000.00 97.5


Jalan

628,360,000.00 600,860,000.00 27,500,000.00 95.6


Jalan Kabupaten/Kota

628,360,000.00 600,860,000.00 27,500,000.00 95.6




Alam

522,000,000.00 521,221,000.00 779,000.00 99.9


Bangunan Pembuang

Pengaman Sungai

522,000,000.00 521,221,000.00 779,000.00 99.9

1.04.1.04

.01.00.19

.013

Fasilitasi Pembangunan PSU

Perumahan

0.00 0.00 0.00


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00

512 BELANJA BARANG DAN 0.00 0.00 0.00

94

JASA





0.00 0.00 0.00




Penggandaan

0.00 0.00 0.00



Minuman

0.00 0.00 0.00


Minuman Kegiatan

0.00 0.00 0.00

1.04.1.04

.01.00.19

.014

Perencanaan Penataan

Kawasan Perumahan di

Lokasi Konsolidasi

110,520,000.00 109,194,000.00 1,326,000.00 98.8


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

110,520,000.00 109,194,000.00 1,326,000.00 98.8





300,000.00 300,000.00 0.00 100.0


Penggandaan

2,000,000.00 1,998,000.00 2,000.00 99.9



Minuman

1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 50.0


Minuman Kegiatan

1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 50.0



Perencanaan

104,890,000.00 104,066,000.00 824,000.00 99.2

1.04.1.04

.01.00.19

.015

Perencanaan Penataan

Kawasan Kumuh

84,470,000.00 82,098,500.00 2,371,500.00 97.2


95

51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

84,470,000.00 82,098,500.00 2,371,500.00 97.2





300,000.00 300,000.00 0.00 100.0


Penggandaan

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0



Minuman

2,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 25.0


Minuman Kegiatan

2,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 25.0



Perencanaan

79,670,000.00 78,799,000.00 871,000.00 98.9

1.04.1.04

.01.00.20


Permukiman

105,683,619,994.0

0

103,637,681,647.0

0

2,045,938,347.00 98.1

1.04.1.04

.01.00.20

.001

Biaya Operasional Satuan

Kerja Pembangunan


(PIP)

91,500,000.00 85,793,921.00 5,706,079.00 93.8


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

91,500,000.00 85,793,921.00 5,706,079.00 93.8





1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.0


5120306 Belanja

kawat/faksimili/internet

12,000,000.00 8,719,921.00 3,280,079.00 72.7


Akomodasi

0.00 0.00 0.00


Penggandaan

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0

96

5120601 Belanja cetak 0.00 0.00 0.00



Minuman

7,000,000.00 5,150,000.00 1,850,000.00 73.6


Minuman Kegiatan

7,000,000.00 5,150,000.00 1,850,000.00 73.6



Penelitian

65,000,000.00 64,424,000.00 576,000.00 99.1

1.04.1.04

.01.00.20

.002

Penataan Drainase


35,249,970,000.00 34,527,331,500.00 722,638,500.00 97.9

511 BELANJA PEGAWAI 95,680,000.00 76,400,000.00 19,280,000.00 79.8

51108 Honorarium ASN 88,680,000.00 69,400,000.00 19,280,000.00 78.3


Kegiatan

88,680,000.00 69,400,000.00 19,280,000.00 78.3

51109 Honorarium Non PNS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.0

5110902 Honorarium panitia / tim /

pelaksana kegiatan non ASN

7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.0


JASA

17,450,000.00 14,200,000.00 3,250,000.00 81.4





450,000.00 450,000.00 0.00 100.0


Penggandaan

3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 100.0



Minuman

10,000,000.00 6,750,000.00 3,250,000.00 67.5


Minuman Kegiatan

10,000,000.00 6,750,000.00 3,250,000.00 67.5



35,136,840,000.00 34,436,731,500.00 700,108,500.00 98.0




Alam

35,136,840,000.00 34,436,731,500.00 700,108,500.00 98.0


Bangunan Pembuang

Pengaman Sungai

35,136,840,000.00 34,436,731,500.00 700,108,500.00 98.0

97

1.04.1.04

.01.00.20

.003

Peningkatan Kualitas

Lingkungan Permukinan

Kota Pontianak

69,497,868,994.00 68,354,927,025.00 1,142,941,969.00 98.4

511 BELANJA PEGAWAI 111,120,000.00 83,650,000.00 27,470,000.00 75.3

51108 Honorarium ASN 100,620,000.00 76,650,000.00 23,970,000.00 76.2


Kegiatan

100,620,000.00 76,650,000.00 23,970,000.00 76.2

51109 Honorarium Non PNS 10,500,000.00 7,000,000.00 3,500,000.00 66.7

5110902 Honorarium panitia / tim /

pelaksana kegiatan non ASN

10,500,000.00 7,000,000.00 3,500,000.00 66.7


JASA

97,450,000.00 96,337,525.00 1,112,475.00 98.9





450,000.00 450,000.00 0.00 100.0


Penggandaan

3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.0



Minuman

15,000,000.00 14,740,000.00 260,000.00 98.3


Minuman Kegiatan

15,000,000.00 14,740,000.00 260,000.00 98.3



Pengembangan Sistem

Komputerisasi

75,000,000.00 74,151,000.00 849,000.00 98.9



69,289,298,994.00 68,174,939,500.00 1,114,359,494.00 98.4


Jalan

69,289,298,994.00 68,174,939,500.00 1,114,359,494.00 98.4


Jalan Kabupaten/Kota

69,289,298,994.00 68,174,939,500.00 1,114,359,494.00 98.4

1.04.1.04

.01.00.20

.004

Revitalisasi Kawasan Kumuh

Melalui Perbaikan


844,281,000.00 669,629,201.00 174,651,799.00 79.3

511 BELANJA PEGAWAI 157,971,000.00 90,350,000.00 67,621,000.00 57.2

51108 Honorarium ASN 157,971,000.00 90,350,000.00 67,621,000.00 57.2


Pelaksana Kegiatan

146,621,000.00 79,000,000.00 67,621,000.00 53.9


Kegiatan

11,350,000.00 11,350,000.00 0.00 100.0

98

5110807 Honorarium Personil Unit

Kerja Pengadaan Barang dan

Jasa ( UKPBJ )

0.00 0.00 0.00


JASA

384,630,000.00 290,692,951.00 93,937,049.00 75.6

51201 Belanja Barang Pakai Habis 16,027,600.00 4,500,000.00 11,527,600.00 28.1




1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.0

5120112 Belanja bahan habis pakai

lainnya

11,527,600.00 0.00 11,527,600.00 0.0


5120302 Belanja air 28,800,000.00 20,271,600.00 8,528,400.00 70.4

5120303 Belanja listrik 0.00 0.00 0.00



Kesehatan

7,040,000.00 5,060,000.00 1,980,000.00 71.9


Ketanagakerjaan

7,462,400.00 4,687,351.00 2,775,049.00 62.8


Penggandaan

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.0



Minuman

35,300,000.00 28,900,000.00 6,400,000.00 81.9


minuman rapat

7,500,000.00 5,400,000.00 2,100,000.00 72.0


Minuman Kegiatan

27,800,000.00 23,500,000.00 4,300,000.00 84.5

51213 Belanja Pakaian Kerja 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 0.0

5121304 Belanja Pakaian Office Boy 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 0.0



dan Bangunan

100,000,000.00 99,774,000.00 226,000.00 99.8


5122704 Belanja Jasa Satpam/ Penjaga

Malam/ Petugas Keamanan

0.00 0.00 0.00

5122705 Belanja Jasa Kebersihan 0.00 0.00 0.00

5122720 Belanja Jasa Penanganan

Sarana dan Prasarana Umum

0.00 0.00 0.00


Keamanan

132,000,000.00 110,000,000.00 22,000,000.00 83.3

99



Bangunan Pemerintah

44,000,000.00 16,500,000.00 27,500,000.00 37.5

5122732 Belanja Jasa Petugas Saranan

dan Prasarana Milik

Pemerintah

0.00 0.00 0.00

523 BELANJA MODAL

GEDUNG DAN

BANGUNAN

301,680,000.00 288,586,250.00 13,093,750.00 95.7



Kerja

301,680,000.00 288,586,250.00 13,093,750.00 95.7


Lain-lain Bangunan

301,680,000.00 288,586,250.00 13,093,750.00 95.7

2.04.1.04

.01.00.16

Program Penataan

Penguasaan,Pemilikan,Pengg

unaan dan Pemanfaatan

Tanah

36,371,517,000.00 33,112,315,840.00 3,259,201,160.00 91.0

2.04.1.04

.01.00.16

.001

Inventarisasi dan

Pemanfaatan Tanah Kosong

3,800,000.00 1,550,000.00 2,250,000.00 40.8


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

3,800,000.00 1,550,000.00 2,250,000.00 40.8





300,000.00 300,000.00 0.00 100.0


Penggandaan

1,500,000.00 250,000.00 1,250,000.00 16.7

5120601 Belanja cetak 500,000.00 0.00 500,000.00 0.0



Minuman

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.0


Minuman Kegiatan

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.0


100


dalam daerah

0.00 0.00 0.00



Perencanaan

0.00 0.00 0.00

2.04.1.04

.01.00.16

.002

Pengadaan Tanah dan

Penyelesaian Ganti Rugi

36,361,292,000.00 33,105,395,840.00 3,255,896,160.00 91.0

511 BELANJA PEGAWAI 129,570,000.00 123,600,000.00 5,970,000.00 95.4

51108 Honorarium ASN 129,570,000.00 123,600,000.00 5,970,000.00 95.4


Pelaksana Kegiatan

123,600,000.00 123,600,000.00 0.00 100.0


Kegiatan

0.00 0.00 0.00

5110807 Honorarium Personil Unit

Kerja Pengadaan Barang dan

Jasa ( UKPBJ )

5,970,000.00 0.00 5,970,000.00 0.0


JASA

1,108,522,000.00 421,817,460.00 686,704,540.00 38.1





1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.0


5120309 Belanja Jasa Transaksi

Keuangan

210,000,000.00 17,054,960.00 192,945,040.00 8.1


Penggandaan

2,532,000.00 1,000,000.00 1,532,000.00 39.5

5120601 Belanja cetak 1,532,000.00 0.00 1,532,000.00 0.0



Minuman

7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.0


Minuman Kegiatan

7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.0



dalam daerah

0.00 0.00 0.00



Perencanaan

0.00 0.00 0.00

5121910 Belanja Jasa Konsultasi

Apraisal

885,490,000.00 400,262,500.00 485,227,500.00 45.2

101

521 BELANJA MODAL

TANAH

35,123,200,000.00 32,559,978,380.00 2,563,221,620.00 92.7



Gedung

5,000,000,000.00 4,439,992,000.00 560,008,000.00 88.8


Tanah Kosong

5,000,000,000.00 4,439,992,000.00 560,008,000.00 88.8



Bukan Gedung

30,123,200,000.00 28,119,986,380.00 2,003,213,620.00 93.3


Tanah Untuk Bangunan Jalan

29,800,000,000.00 28,098,786,380.00 1,701,213,620.00 94.3


Tanah Untuk Bangunan Air

323,200,000.00 21,200,000.00 302,000,000.00 6.6

2.04.1.04

.01.00.16

.003

Pendataan Sertifikat Hak Atas



(MBR)

6,425,000.00 5,370,000.00 1,055,000.00 83.6


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

6,425,000.00 5,370,000.00 1,055,000.00 83.6





500,000.00 495,000.00 5,000.00 99.0


Penggandaan

2,175,000.00 1,500,000.00 675,000.00 69.0

5120601 Belanja cetak 675,000.00 0.00 675,000.00 0.0



Minuman

1,500,000.00 1,125,000.00 375,000.00 75.0


Minuman Kegiatan

1,500,000.00 1,125,000.00 375,000.00 75.0



dalam daerah

0.00 0.00 0.00


102


Perencanaan

0.00 0.00 0.00

2.04.1.04

.01.00.17

Program Penyelesaian

Konflik-Konflik Pertanahan

15,820,000.00 8,259,400.00 7,560,600.00 52.2

2.04.1.04

.01.00.17

.001

Fasilitasi Penyelesaian

Sengketa Tanah

11,220,000.00 3,660,000.00 7,560,000.00 32.6


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

11,220,000.00 3,660,000.00 7,560,000.00 32.6

51201 Belanja Barang Pakai Habis 3,720,000.00 2,160,000.00 1,560,000.00 58.1

5120101 Belanja alat tulis kantor 3,000,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 60.0



720,000.00 360,000.00 360,000.00 50.0




Penggandaan

2,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00 75.0



Minuman

5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.0


minuman rapat

5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.0



dalam daerah

0.00 0.00 0.00

2.04.1.04

.01.00.17

.002

Sosialisasi Peraturan

Pertanahan

4,600,000.00 4,599,400.00 600.00 100.0


51108 Honorarium ASN 0.00 0.00 0.00


Pelaksana Kegiatan

0.00 0.00 0.00


Kegiatan

0.00 0.00 0.00


JASA

4,600,000.00 4,599,400.00 600.00 100.0

103





600,000.00 600,000.00 0.00 100.0



Akomodasi

0.00 0.00 0.00


5120312 Belanja Dekorasi 0.00 0.00 0.00

5120324 Belanja Jasa Narasumber /

Tenaga Ahli / Moderator

0.00 0.00 0.00

5120325 Belanja Jasa Pendukung

Kegiatan

0.00 0.00 0.00


Penggandaan

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.0



Minuman

0.00 0.00 0.00


minuman rapat

0.00 0.00 0.00


Minuman Kegiatan

0.00 0.00 0.00



Moderator

0.00 0.00 0.00

5122402 Belanja Narasumber 0.00 0.00 0.00

5122404 Belanja Moderator 0.00 0.00 0.00

SURPLUS/DEFISIT (157,332,617,827.60) (150,482,131,114.00) (6,850,486,713.60) 95.6

104

BAB IV

P E NUT U P

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Pontianak Tahun 2020 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2020.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai dengan bidang tugas Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Pontianak Tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, program,

kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020-2024 untuk

mencapai Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Pontianak yaitu : “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,

Cerdas dan Bermartabat”. Beberapa keberhasilan capaian Indikator Kinerja

Utama dalam rangka pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian

Kinerja Tahun 2020 dapat dikemukakan yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai evaluasi Akip pada tahun 2019;

2. Tercapainya target Persentase temuan yang ditindaklanjuti;

3. Bertambahnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat;

4. Tercapainya Persentase Berkurangnya Kawasan Kumuh;

5. Tercapainya Persentase Pembebasan lahan untuk pembangunan infra-struktur

dan fasilitas umum.

105

Berdasarkan capaian kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas menunjukkan

bahwa pembangunan di Kota Pontianak telah berjalan dengan baik.

Untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, kami telah merumuskan

beberapa langkah penting dan strategis sebagai upaya pemecahan masalah yaitu:

1. Memfasilitasi kegiatan yang bersumber dari dana APBN berupa kegiatan

Fasilitasi Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),

Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan

rendah (MBR) (DAK), dan Pembangunan Rusunawa dari Kementerian

PUPR.

2. Mengajukan usulan bantuan rumah tidak layak huni untuk tahun 2020 (BSPS

Reguler) dan DAK, penambahan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk

masyarakat berpenghasilan rendah dari Walikota Pontianak kepada Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Gubernur Kalimantan

Barat.

3. Memfasilitasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

4. Melakukan perbaikan jalan lingkungan dan drainase lingkungan.

5. Melakukan kegiatan revitalisasi melalui penyelenggaraan rapat koordinasi

untuk mensi-nergikan kegiatan dalam rangka penuntasan kawasan kumuh.

6. Melakukan koordinasi antar OPD terkait pemeliharaan fasilitas yang telah di

bangun dikawasan tepian sungai.

7. Menetapkan lokasi yang akan dilakukan pembangunan serta melakukan

pembebasan lahan dan ganti rugi sesuai dengan ketentuan berlaku.

8. Mempercepat proses untuk memperoleh peta bidang tanah dengan

menyampaikan permohonan kepada pihak Badan Pertanahan Negara dan

ditembuskan kepada Kanwil Badan Pertanahan Negara Provinsi Kalbar dan

Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat

9. Menyurati BPN untuk mendapatkan Salinan Buku Tanah sebagai data SHM

10. Memfasilitasi konflik yang dilaporkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman.

106

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM DINAS …