Penataan LITBANG DAERAH Dalam Kerangka Sistem Inovasi … Nasional Dalam Rangka... · TATALAKSANA, INSTITUSI, ATAU KELEMBAGAAN YANG DIJADIKAN FORMAT LEBIH LANJUT. PANDANGAN INI MEMILIKI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PENATAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH (LITBANG DAERAH) DAN DEWAN RISET

DAERAH (DRD) DALAM KERANGKA SISTEMINOVASI NASIONAL

ROCHAYATI BASRAKEPALA PUSAT INOVASI DAERAH

DISAMPAIKAN PADA SEMINAR NASIONAL

“MENUJU UNDANG-UNDANG INOVASI UNTUK PENGUATAN EKONOMI LOKAL DAN KEMANDIRIAN NASIONAL”,

Swiss Bellhotel-Makassar, 09 Agustus 2017

PENATAAN LITBANG

PENATAAN LITBANG

TEORITIS:

TEORI PENGEMBANGAN ORGANISASI(ALBRECHT, MC GILL,

DAN HAYNES (2013) SECARA PRINSIP ADA TIGA UNSUR YAITU STRUKTUR, PROSEDUR, KULTUR

NORMATIF:

1. UU NO 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (SINAS IPTEK)

2. UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

LEBIH LANJUT, PENDAPAT HAYNES, (1980: 188) MENGUNGKAPKAN BAHWA DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI MELIPUTI TIGA HAL.

1. STRUKTURAL – SEBAGAI MEKANISME STRUCTURAL DAN ALAT YANG BERASAL DARI KERANGKA DARI SUPPORTIF YANG MEMBAWA PROSES MANAJEMEN PROCEDURAL (MEKANISME YANG TERATUR DAN BERTANGGA YANG DIDORONG OLEH SUATU PROSES KEBIJAKAN DARI ATAS KE BAWAH DAN ATAS KE SAMPING YANG SESUAI DENGAN PROSEDURAL)

2. PROSEDURAL-SEBAGAI FILOSOFI DAN PROSES MANAJEMEN YANG DIADPSI SECARA ACTUAL ( SUATU PROSES AKTIVITAS DAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN SECARA STAPE BY STAPE)

3. KULTURAL – SEBAGAI NILAI, TUJUAN, DAN EKSPEKTASI YANG DIPEGEANG OLEH ANGGOTA ORGANISASI (NILAI, NORMA, DAN KAIDAH YANG MENJADI PEDOMAN BAGI ANGGOTA SUTAU ORGANISASI)

TEORI PENGEMBANGAN ORGANISASIALBRECHT (1985: XV)

• PEGEMBANGAN ORGANISASI MENURUTNYA, ADANYA PROSES PREUBAHAN MENYELURUH DAN PENINGKATAN YANG TERENCANA DALAM MENJALANKAN ORGANISASI SECARA KESELURUHAN. KONDISI TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA, PENGEMBANGAN ORGANISASI MENCANGKUP SEMUA DIMENSI, BUKAN PADA DIMENSI-DIMENSI TERTENTU.

• PEMAHAMAN TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA SEMUA PRINSIP ORGANISASI HARUS DILIHAT DAN DIKEMBANGKAN BAIK DASAR, TUJUAN, KEBIJAKAN, KEWENANGAN, DELEGASI, CONTROL, KOMUNIKASI, KEPEMIMPIN MAUPUN KOORDINASI.

• LEBIH LANJUT, ALBRECHT MENJELASKAN PENGEMBANGAN ORGANISASI HARUS DILAKUKAN DENGAN PENDEKATAN DISFUSI ATAU PENYEBARAN. ARTINYA, HARUS MENERAPKAN SUATU KEGIATAN SECARA PROCEDURAL DENGAN METODOLOGI YANG TEPAT. HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN MELALUI TAHAPANM KETERLIBATAN KONSULTAN, MEMBANGUN KESAN ORGANISASI, PELAKSANAAN, DAN MENGHILANGKAN KETERGANTUNGAN

TEORI ORGANISASI PENGEMBANGANMCGILL

• MCGILL (1993: 3-4) MENEJELASKAN PENGEMBANGAN ORGANISASI ADALAH PROSES SADAR DAN TERENCANA UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN SUATU ORGANISASI SEHINGGA MENCAPAI DAN MEMPERTAHANKAN SUATU TINGKAT OPTIMUM PRESTASI YANG DIUKUR BERDASARKAN EFESINSI DAN KESEHATAN OGRANISASI.

• DI SAMPING ITU, PENGEMBANGAN ORGANISASI MERUPAKAN SUATU YANG MENYELURUH DENGAN MELIBATKAN BERBAGAI ASPEK BAIK APARA, TATALAKSANA, INSTITUSI, ATAU KELEMBAGAAN YANG DIJADIKAN FORMAT LEBIH LANJUT. PANDANGAN INI MEMILIKI KETERKAITAN TEORI BECHARD DALAM SUTARTO, (2000:425) PENGEMBANGAN ORGANISASI ADALAH SUATU USAHA BERENCANA, MELIPUTI ORGANISASI SECARA KESELURUHAN, DIURUS DARI ATAS UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN KESEHATAN ORGANISASI MELALUI PENDEKATAN BERENCANA DALAM PROSES ORGANISAS DENGAN MENGGUNAKAN ILMU PENGETAHUAN DAN PERILAKU.


SECARA STRUKTUR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk “Badan”.

Salah satunya meliputi Badan yang melaksanakan fungsi penelitian dan

pengembangan.

Badan Litbang Daerah

( BALITBANGDA Tipologi A/B/C)



Daerah diberi

kewenangan

merumuskan,

menetapkan dan

melaks. kebijakan

secara mandiri

Kebijakan Daerah harus

disusun secara arif dan

berkualitas:• Dorong pembangunan daerah

dan tingkatkan kesejahteraan

masyarakat.

• Minimalisir ekses negatif.

• Tidak bertentangan dengan

per-UU-an yang lebih tinggi.

Perda/Perkada/Kep.KDH

Daerah mempunyai hak, wewenang, dan

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakatnya.

Otonomi Daerah dilaksanakan menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masy.

Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip NKRI.



UU NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH:

• PASAL 219: BALITBANGDA SEBAGAI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG

MENJADI KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG LITBANG AGAR PELAKSANAAN

KELITBANGAN LEBIH TERKONSENTRASI DAN BERDAYAGUNA. DITINDAKLANJUTI

MELALUI PP NO.18 TAHUN 2016.

• BAB XXI (PASAL 386 – 390): BALITBANGDA SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS YANG

MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN INOVASI

GUNA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

• BALITBANGDA BERPERAN MENYEDIAKAN NASKAH AKADEMIS BERBASIS ILMIAH SEBAGAI

BAHAN BAKU PERDA DAN PERKADA GUNA EFEKTIFITAS DAN MEMINIMALISIR KEBIJAKAN

DAERAH YANG BERMASALAH.

PERATURAN PEMERINTAH NO 12 TAHUN 2017 TENTANG BINWAS PEMERINTAHAN DAERAH

• PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DILAKUKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

• HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIJADIKAN DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN PEMCRINTAHAN DAERAH.



SECARA STRUKTURAL

1. MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI/KAB/KOTA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUUAN.

2. MELAKUKAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI BALITBANG DAERAH SELURUH

INDONESIA

3. MELAKUKAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;

4. PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN LITBANG;

5. PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;

6. PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;

7. FASILITASI DAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH;

8. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ATAS PELAKSANAAN LITBANG;

9. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN LITBANG;

10. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; DAN

11. PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH.



SECARA PROSEDUR

• SEBAGAI “THINK TANK” YANG KRITIS UNTUK MENYIKAPI DINAMIKA DAN PERMASALAHAN YANG

BERKEMBANG DI DAERAH;

• LEMBAGA PROFESIONAL BERSIFAT AKADEMIS DALAM ORGANISASI PEMDA;

• KEDUDUKAN BALITBANGDA SANGAT FLEKSIBEL DAN UNIVERSAL DAPAT MEMASUKI RUANG

KERJA LINTAS SEKTOR/URUSAN.

• IDENTIFIKASI PERMASALAHAN YANG BERSIFAT AKTUAL DAN PREDIKTIF (JANGKA

MENENGAH/PANJANG);

• MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TEKNIS BAGI PIMPINAN DAERAH UTK PENGAMBILAN LANGKAH

DAN KEBIJAKAN STRATEGIS JANGKA PENDEK/SEGERA. BALITBANGDA

• BERPERAN MENYEDIAKAN NASKAH AKADEMIS BERBASIS ILMIAH SEBAGAI BAHAN BAKU PERDA

DAN PERKADA GUNA EFEKTIFITAS DAN MEMINIMALISIR KEBIJAKAN DAERAH YANG

BERMASALAH.

• BINWAS PEMERINTAHAN DAERAH

• PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DILAKUKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

• HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIJADIKAN DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN PEMCRINTAHAN DAERAH.



INVENSI + DIFUSI

I N O V A S I

INVENSI: Ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta

dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan dan teknologi yang

telah ada.

DIFUSI: Kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau

pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.

KELITBANGAN



SECARA KULTURAL

• MENTAL ABDI DALEM

• MENTAL PRIYAYI

• MENTAL PANGREH PRAJA

• MENTAL2 TERSEBUT BERGESER KEPADA MENTAL-MENTAL ASN

(DISIPLIN, DEDIKASI, LOYALITAS, MORALITAS, CEPAT, TEPAT,

KOMPETENSI, KOMPETISI, SEHAT LAHIR DAN BATHIN

DEWAN RISET

DEWAN RISET

DEWAN RISET NASIONAL DEWAN RISET DAERAH

NORMATIF:

UU NO. 18 TAHUN 2002

PASAL 19 AYAT (2) DAN 20

AYAT 4)

TEORITIS:

JOSE FONSECA

RESEARCH AND

DEVELOPMENT

AKTIVITAS DAN KEGIATAN DEWAN RISET

MENGKAJI SECARA MENDALAM UNTUK MELAKUKAN REKAYASA DALAM

PERUMUSAN ARAH, PRIORITAS, KERANGKA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM

PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK BAIK NASIONAL

MAUPUN DAERAH

RESEARCH AND DEVELOPMENT

• INOVASI MEMBERIKAN DAMPAK KREATIVITAS TERHADAP PENINGKATAN ILMU PENGETAHUAN

TERMASUK DI DALAMNYA TEKNOLOGI INSTITUSI SEBAGAI TEKNIS. KREATIVITAS TERSEBUT

MEMERLUKAN INSTRUMENTAL SEPERTI RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D). R&D MEMAINKAN

PERAN DALAM MENJEMBATANI AKTIVITAS ANTARA INDIVIDU DENGAN LINGKUNGANNYA.

PERAN TERSEBUT MERUPAKAN BENTUK UPAYA PENCARIAN SUMBER DAYA BARU SEPERTI;

MENTERJEMAHKAN SUMBER DAYA BARU KE DALAM PRODUK, DAN MENUNJUKAN POSISI

PRODUK ATAU PELAYANAN PADA WILAYAH YANG LUAS. BERDASARKAN HAL TERSEBUT

INSTRUMEN R&D MENJADI MEDIASI ANTARA ORGANISASI DENGAN PERUBAHAN ILMU

PENGETAHUAN DALAM WILAYAH YANG LUAS DAN KONKRET, SEHINGGA ORGANISASI TIDAK

TERHENTI DALAM SEBUAH SITUASI TERTINGGAL (KUNO), MAMPU MELAKUKAN KONTROL

MANAJEMEN IDE, RELASI MAUPUN KEPEMIMPINAN LEMBAGA. HAL TERSEBUT SEJALAN JUGA

DENGAN FITUR KONSEP INOVASI YANG DIAKLAMASIKAN SEBAGAI PENINGKATAN TEKNOLOGI

TERKEMUKA DAN KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN MENCANGKUP INFORMASI DAN

KOMUNIKASI YANG MENINGKATKAN DAMPAK PADA SETIAP ASPEK DARI KEHIDUPAN MANUSIA.

SINERGITAS BALITBANG DENGAN DRN DAN DRD DALAM MEMBANGUN SITEM INOVASI

SINERGITAS BALITBANG, DRN, DAN DRD

SECARA STRATEGIS

MENYATUKAN PANDANGAN DAN SIKAP SERTA PERSPEKTIF YANG SAMA MENGENAI RANCANG BANGUN INOVASI DAERAH

DAN NASIONAL ARTINYA KONSEP-KONSEP STRATEGIS TENTANG INOVASI UNTUK KEMANDIRIAN BANGSA DILAHIRKAN

DARI DEWAN RISET NASIONAL YANG IMPLEMENTATIF ADA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN LPNK

KENDALA

1. KULTUR ORGANISASI

2. INKONSISTENSI PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM

SECARA OPERASIONAL

1. MELAKUKAN PENGEMBNAGAN SDM BERSAMA

2. MELAKUKAN RISET BERSAMA

3. MELAKUKAN PEREKAYASAAN TIPOLOGI INOVASI NASIONAL DAN DAERAH

PELUANG

INOVASI NASIONAL DAN DAERAH YANG TERUKUR KEBERHASILANNYA, TAHUN BERAPA PERIODE

APA INDONESIA PUNYA APA, DAN DAERAH MANA PUNYA APA DAN PUNYA UNGGULAN APA.

DAFTAR PUSTAKA

• Albrecht, Karl, 1985, Pengembangan Organisasi-Pendekatan Sistem yang Menyeluruh

untuk Mencapai Perubahan Positif dalam Setiap Organisasi Usaha, Terjemah, Bandung:

Penerbit Angkasa.

• Effendy, Khasan, 2009, Pengembangan Organisasi, Bandung: Indra Prahasta.

• Haynes, Robert J., 1980, Organization Theory and Local Government, London: George

Allen & Unwin.

• Josè Fonseca, 2002, Complexity and Innovation in Organizations, New York: Routledge.

• McGill, 1993, Organization Development, McCrew Hill: New York.

• UU no 18 Tahun 2002 tentang Sinas Iptek

• UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Documents

Penataan LITBANG DAERAH Dalam Kerangka Sistem Inovasi … Nasional Dalam Rangka... · TATALAKSANA, INSTITUSI, ATAU KELEMBAGAAN YANG DIJADIKAN FORMAT LEBIH LANJUT. PANDANGAN INI MEMILIKI