KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI

DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERTANIAN

DISAMPAIKAN OLEH :KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2

KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS

PENSIUN PNSUU. 11 TAHUN 1969PEMBERHENTIAN PP. 32 TAHUN 1979

PENSIUN PNSUU. 11 TAHUN 1969PEMBERHENTIAN PP. 32 TAHUN 1979

PENDELEGASIANWEWENANGPP. 9 TAHUN 2003

PENDELEGASIANWEWENANGPP. 9 TAHUN 2003

PEMBERHENTIAN SEMENTARAPP. 4 TAHUN 1966

LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARPOLPP 37/2004

RUMPUN JAFUNGKEPPRES 87/99

DISIPLIN PNSPP. 53 TAHUN 2010DISIPLIN PNSPP. 53 TAHUN 2010

PENGHARGAANPP. 25 TAHUN 1994

IZIN PERKAWINAN DANPERCERAIAN PNS PP. 10/1983, PP. 45/1990

PERAWATANTUNJANGAN CACATPP. 12 TAHUN 1981

PENGANGKATAN

DLM JAB. PP 16/ 1994 PP. 100/2000, PP. 13/2002

FORMASI PNSPP.97/2000, PP. 54/2003

PENGADAAN PNSPP.98/2000, PP. 11/2002, PP. 48/2005

GAJI PNSPP. 7/1977 jo. PP. 22/2013

PRAJABATANKEPPRES. 30/1981

TES KESEHATANPP. 26 TAHUN 1977

DP-3PP. 10 TAHUN 1979

SUMPAH PNSPP. 21 TAHUN 1975

CUTIPP. 24 TAHUN 1976

KENAIKAN PANGKAT PNSPP. 99/2000, PP. 12/2002 KEP. KA. BKN 12/2002

KENAIKAN PANGKAT PNSPP. 99/2000, PP. 12/2002 KEP. KA. BKN 12/2002

DIKLATPP. 101 TAHUN 2000

DIKLATPP. 101 TAHUN 2000

DUKPP. 15 TAHUN 1979

DUKPP. 15 TAHUN 1979

UNDANG–UNDANGNO. 5 TAHUN 2014

1.Perencanaan Pegawai 2.Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) 3.Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural,

umum)4.Penyusunan Pola Karier Pegawai5.Pengelolaan kinerja pegawai6.Pengembangan kualitas pegawai7.Penegakan Disiplin Pegawai8.Remunerasi9.Pemberhentian dan/pemensiunan

1.Perencanaan Pegawai 2.Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) 3.Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural,

umum)4.Penyusunan Pola Karier Pegawai5.Pengelolaan kinerja pegawai6.Pengembangan kualitas pegawai7.Penegakan Disiplin Pegawai8.Remunerasi9.Pemberhentian dan/pemensiunan

MANAJEMEN SDM DAN PERMASALAHANNYA

Program Percepatan Reformasi Birokrasi

(Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )Penataan Struktur Birokrasi.

Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka

Penyederhanaan Perizinan Usaha.

Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur

Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasaranan Kerja PNS.

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Penataan Jumlah dan distribusi PNS.

Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government).

(Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )

4

Profesionalisasi PNS.Profesionalisasi PNS.

04/19/23

JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PIMPINAN TINGGI

• Jabatan Administratormemimpin pelaksanaan

seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi

• Jabatan Pengawasmengendalikan pelaksanaan

kegiatan

• Jabatan Pelaksanamelaksanakan kegiatan

pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pembangunan

• Jabatan fungsional keahlian, terdiri atas:

a. ahli utama; b.ahli madya; c. ahli muda; dan d.ahli pertama.

• Jabatan fungsional keterampilan, terdiri atas:

a. penyelia;b.mahir;c. terampil; dand.pemula.

• JPT utama;• JPT madya; dan• JPT pratama.

Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN melalui:

• kepeloporan• pengembangan kerja sama;

dan• keteladanan.

JABATAN ASN

1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri

Batas usia pensiun PNS yaitu:– 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat

Administrasi; – 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat

Pimpinan Tinggi; dan– sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

BATAS USIA PENSIUN

BATAS USIA PENSIUN PEJABAT FUNGSIONAL(PP 21 TAHUN 2014, Pasal 2 ayat (2))

a. BUP 58 th • Pejabat Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama serta Pejabat Fungsional

Keterampilan

b. BUP 60 th• Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya• Apoteker, dokter dan dokter gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit

pelayanan kesehatan negeri, Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama, Medik Veteriner, Penilik, Pengawas Sekolah, Widyaiswara Madya dan Muda; atau

• Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh presiden

c. BUP 65 th• Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh dibidang

penelitian, Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya, Widyaiswara Utama, Pengawas Radiasi Utama, Perekayasa Utama, Pustakawan Utama, Pranata Nuklir Utama; atau

• Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh presiden.

• dilakukan berdasarkan:- kualifikasi;- Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural);- penilaian kinerja, dan - kebutuhan Instansi Pemerintah.• Dilakukan dengan mempertimbangkan

integritas dan moralitas.

Pengembangan Karier

9

PERUBAHAN KULTUR PNS

PeningkatanKompetensi

PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL

Identifikasi output jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi Pengelolaan kinerja jabatan fungsional

Core Bussiness Organisasi

Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu

Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu

PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

12

Jabatan Fungsional Tertentu

KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

KONDISI PEJABAT FUNGSIONAL SAAT INI & YANG DIHARAPKAN

PENINGKATANPENINGKATANKOMPETENSIKOMPETENSIJABATAN JABATAN FUNGSIONALFUNGSIONALTERTENTUTERTENTU

1. PENYULUH PERTANIAN;

2. PENGENDALI OPT;

3. PENGAWAS BENIH TANAMAN;

4. PENGAWAS BIBIT TERNAK;

5. MEDIK VETERINER; DAN

6. PARAMEDIK VETERINER;

7. PENGAWAS MUTU PAKAN ;

8. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN;

9. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN;

10. PEMERIKSA PVT.

RUMPUN ILMU HAYAT1. PENELITI;2. TEKNISI LITKAYASA;3. PEREKAYASA;4. PENGAWAS SEKOLAH;5. G U R U; 6. DOSEN;7. WIDYAISWARA;8. AUDITOR;9. INSTRUKTUR; 10. PUSTAKAWAN;11. PRANATA KOMPUTER;12. STATISTISI; 13. ARSIPARIS;14. ANALIS KEPEGAWAIAN;15. PERENCANA;16. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN;17. PRANATA HUMAS;18. DOKTER;19. DOKTER GIGI;20. PERAWAT.21. PERAWAT GIGI;22. PRANATA LAB KES;23. PRANATA LAB PENDIDIKAN;24. PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA;25. ASSESSOR SDM APARATUR;26. AUDITOR KEPEGAWAIAN.

NON RUMPUN ILMU HAYAT

JENIS JABATAN FUNGSIONALJENIS JABATAN FUNGSIONALLINGKUP KEMENTERIAN PERTANIANLINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

TIM PENILAI DAN

SEKRETARIAT TIM PENILAI

PEJABAT FUNGSIONAL

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

17

Dilakukan berdasarkan:• perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau

organisasi;Memperhatikan • target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.Metode• objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.• Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang

kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

• Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.

PENILAIAN KINERJA PNS

18

PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)+

Perilaku Kerja

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)+

Perilaku Kerja

PP NOMOR 46 TAHUN 2011

PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS

19

PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013

• PASAL 3 ANGKA 12 (KEWAJIBAN PNS) : – mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan

• PASAL 9 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN SEDANG) :– apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya

mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)

• PASAL 10 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN BERAT) : – apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang

dari 25% (dua puluh lima persen)

PP NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS

PEJABATFUNGSIONAL

• DISIPLIN SEDANG (SKP 25% s/d 50%)• DISIPLIN BERAT(SKP < 25%)

BEBAS SEMENTARA TUNJ.KINERJA DI BAYAR 50%

PP 46 TAHUN 2011 PP 53 TAHUN 2010

PERMENTAN 45 TAHUN 2014

• Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai tersebut bekerja.

• Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian.

• Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

• Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sesuai jabatannya yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam bentuk Keputusan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan rekonsiliasi perubahan data pemangku jabatan lingkup Kementerian Pertanian.

a. pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu;b. pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan;c. pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;d. pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang

tunggu;e. pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar

lingkungan Kementerian Pertanian;f. pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;g. pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;h. pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

i. pegawai pada Badan Layanan Umum yang mendapat remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

HUKUMAN DISIPLIN(PERMENTAN 45 TAHUN 2014)

Hukuman Disiplin Potongan Tukin

Ringan

teguran lisan 20% selama 1 bulan

teguran tertulis 20% selama 2 bulan

pernyataan tidak puas secara tertulis 20% selama 3 bulan

Sedang

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 40% selama 3 bulan

penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun 40% selama 6 bulan

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

40% selama 9 bulan

Berat

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun

80% selama 6 bulan

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

80% selama 9 bulan

pembebasan dari jabatan 80% selama 12 bulan

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif

100%

• PENGIRIMAN DUPAK WAJIB SETAHUN SEKALI

• DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAHWA SETIAP PNS DIWAJIBKAN MENYUSUN SKP SETIAP TAHUN, MAKA SETIAP PEJABAT FUNGSIONAL WAJIB MENGIRIMKAN DUPAK SETIAP TAHUN SEBAGAI BAHAN PENILAIAN PRESTASI KERJA

• PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DILAKUKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

MEKANISME TERTIB ADMINISTRASIJABATAN FUNGSIONAL

(SURAT EDARAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN NO.1069/A2/KP.460/5/2013)

TERIMA KASIH