Upload
vankhanh
View
283
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI
LIMBAH B3 DAN SISTEM TANGGAP DARURAT
Haneda Sri Mulyanto
Sub Direktorat Manufaktur, Agroindustri dan Jasa
Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Potensi Bahaya dan Dampak Negatif Lahan
Terkontaminasi Limbah B3 Terhadap
Lingkungan Hidup dan Kesehatan Manusia
Contoh Tipikal Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dari Sektor Pertambangan, Energi dan Migas
Halaman Sekolah Terkontaminasi
Crude Oil dan Diduga Oil Sludge
Lahan terkontaminasi oil
sludge dari tank cleaning
Lahan Terkontaminasi Crude Oil dan
Diduga Oil Sludge di dekat perumahan
warga
Lahan Terkontaminasi Fly Ash dan
Bottom Ash di bantaran sungai dan
pantai
Lahan Terkontaminasi Acid Sludge (kombinasi limbah
pabrik lilin dengan limbah kilang migas) yang mengganggu
fasilitas produksi kilang
Lahan terkontaminasi di sektor Manufaktur
Kontaminasi pasir foundry
pabrik pengecoran logam campur
dengan lumpur
Kontaminasi carbon black pabrik
peleburan alumunium campur
dengan lempung
Kontaminasi sludge IPAL
pabrik kertas campur dengan
tanah urug
Timbal dan IQ
Kebijakan Pemulihan Kontaminasi
dan Tanggap Darurat Limbah B3
Tingkat Pencemaran
dan/atau kerusakan
Lingkungan
Waktu
Saat ini Yang Akan Datang
Implementasinya
Kebijakan PPLH: UU 32/2009
PP No. 27/2012 PP No 101/2014
Tingkat pencemaran
dan/atau kerusakan
yang dapat dikurangi
Tanpa Inovasi
Kebijakan
Dengan Inovasi
Kebijakan
Intervensi & Inovasi Kebijakan dan Status/Kondisi Lingkungan Hidup
Melalui Inovasi kebijakan, usaha dan/atau kegiatan ramah lingkungan (investasi hijau) diharapkan dapat terus
tumbuh dan berkembang, sehingga tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat dikurangi dan
kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diwujudkan
1980
Peraturan dan Kebijakan
• Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 • Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2014 • Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun
2009 (saat ini sedang revisi sehubungan dengan adanya PP nomor 101 tahun 2014)
UU 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP
PP 101/2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3
PERMENLH 33/2009 TENTANG TATA CARA PEMULIHAN LAHAN
TERKONTAMINASI LIMBAH B3
Kerangka Kerja Regulasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 • Pasal 46 (kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk
mengalokasikan anggaran pemulihan lahan tercemar dan/atau kerusakan lingkungan
• Pasal 54 (ketentuan umum tentang kewajiban setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup)
• Pasal 198 dan Pasal 199
• Tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3;
• Perencanaan – Pelaksanaan Pemulihan – Evaluasi – Pemantauan Pasca Pemulihan
Pemulihan fungsi LH oleh Pemerintah, Pemda Prov dan Kab/Kota (PP 101/2014, ps 215)
Pengawasan pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi LB3 dilakukan Menteri, gubernur,
bupati/walikota (PermenLH 33/2009, ps 12)
PermenLH 33/2009)
Tanggap Darurat Lahan
terkontaminasi LB3
Diketahui
Penanggung
Jawabnya
Tidak Diketahui
Penanggung
Jawabnya
• Penghentian sumber
kontaminasi
• Isolasi penyebaran
lahan terkontaminasi
• Identifikasi awal
terjadinya
kontaminasi
• dsb
Perencanaan
Pemulihan
Pelaksanaan
Pemulihan Evaluasi SSPLT/SKPLT
Pemantauan Pasca
Pemulihan
KETERKAITAN PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN KONTAMINASI LB3
SISTEM TANGGAP DARURAT Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang
meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta
pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan
Limbah B3
Pasal 220 (PP 101/2014)
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut
Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun
Limbah B3 wajib menyusun program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya
Sistem Tanggap Darurat
Penyusunan Program
Kedaruratan
Infrastruktur
Fungsi Penanggulangan
Pelatihan dan Geladi Kedaruratan
Penanggulangan Kedaruratan
Identifikasi keadaan darurat
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
Sistem Tanggap Darurat (PP 101/2009)
Koordinasi Penyusunan Program Kedaruratan
Nasional Provinsi Kabupaten/Kota
BNPB Nasional berkoordinasi dengan: BPBD Provinsi berkoordinasi dengan:
BPBD Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:
a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 220;
b. Menteri; dan c. kementerian dan/atau lembaga
pemerintah nonkementerian terkait.
a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220;
b. Menteri; c. instansi lingkungan hidup
provinsi; dan d. instansi terkait lainnya di
provinsi.
a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220;
b. Menteri; c. gubernur; d. instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota; dan e. instansi terkait lainnya di
kabupaten/kota.
Infrastuktur
Paling sedikit meliputi:
a. organisasi;
b. koordinasi;
c. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
d. prosedur penanggulangan; dan
e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
Fungsi Penanggulangan
Paling sedikit meliputi:
a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
b. tindakan mitigasi;
c. tindakan perlindungan segera;
d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan
e. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat.
PROGRAM KEDARURATAN (PP 101/2014 Pasal 223)
PELATIHAN DAN GELADI KEDARURATAN NO KABUPATEN/KOTA
(Pasal 227) PROVINSI
(Pasal 229) NASIONAL (Pasal 231)
PENANGGUNG JAWAB USAHA
(Pasal 225)
1. Koordinator: Kepala BPBD kabupaten/kota
Koordinator: Kepala BPBD Provinsi
Koordinator: Kepala BNPB
Setiap Orang yang menghasilkan LB3, Pengumpul LB3, Pengangkut LB3, Pemanfaat LB3, Pengolah LB3, dan/atau Penimbun LB3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
2. Wajib diikuti oleh: a. Setiap Orang yang
menghasilkan LB3, Pengumpul LB3, Pengangkut LB3, Pemanfaat LB3, Pengolah LB3, dan/atau Penimbun LB3
b. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
c. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
Wajib diikuti oleh: a. Setiap Orang yang
menghasilkan LB3, Pengumpul LB3, Pengangkut LB3, Pemanfaat LB3, Pengolah LB3, dan/atau Penimbun LB3
b. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
c. instansi terkait lainnya di provinsi.
Wajib diikuti oleh: a. Setiap Orang yang
menghasilkan LB3, Pengumpul LB3, Pengangkut LB3, Pemanfaat LB3, Pengolah LB3, dan/atau Penimbun LB3
b. Menteri; dan c. kementerian dan/atau
lembaga pemerintah non kementerian
3. diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
Pemulihan Lahan
Terkontaminasi Limbah B3
3
SEBARAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3 DI INDONESIA
Kegiatan Pemulihan (Permen 33/2009)
PERENCANAAN
Pelaksanaan Pemulihan
Pengolahan Tanah Terkontaminasi
1. Pemetaan lahan 2. Isolasi area 3. Papan pengumuman 4. Ambil Sampel 5. Angkat Tanah 6. Pemulihan 7. Pemantauan Lahan 8. Urug
PELAKSANAAN
Kegiatan Pemulihan
Survei Lahan Terkontaminasi
Penetapan Titik Sampling
EVALUASI
PEMANTAUAN
Peta wilayah
Hasil Akhir : Data Hasil Uji Laboratorium
Kronologi
Metodelogi
Tahapan Kegiatan
Pemantauan Pasca
Wajib Lapor
Wajib Awas
RANGKAIAN KEGIATAN PEMULIHAN
S
S
P
L
T
A
T
A
U
S
K
P
L
T
PROSES PENGANGKATAN LIMBAH B3
AREAL SETELAH
DILAKUKAN DIPULIHKAN
AREAL TERKONTAMINASI
SEBELUM DIPULIHKAN
TAHAPAN PROSES
PEMULIHAN LAHAN
TERKONTAMINASI LIMBAH B3
SEBELUM SESUDAH
26
Dokumentasi Lahan Terkontaminasi di Cinangka
Proses Panjang dalam Pemulihan Lahan Terkontaminasi Pb
Okt 2013- Maret 2014
Pemulihan dilakukan
9 Juni 2015
Penutupan LTLB3 tahap 1
PENGERJAAN ENCAPSULASI
• Kadar timbel dalam darah (BLL) anak-anak di Desa Cinangka relatif tinggi yaitu:
– Rata-rata 36.62 µg/dL,
– Minimum 16.2 µg/dl yang ditemukan pada anak laki-laki usia 6 tahun
– Maksimum (di atas angka 60 µg/dL) ditemukan pada anak perempuan usia 7 tahun.
• Anak-anak di kedua area tersebut (Cinangka) 100% memiliki BLL di atas batas normal/toleransi yang ditetapkan WHO (10 µg/dl).
• Anak-anak di kawasan Peleburan Aki Bekas ditemukan menderita penurunan IQ, kerusakan sel-sel dan organ otak, anemia, gangguan pertumbuhan tulang, gangguan fungsi ginjal, kerusakan fungsi syaraf, cacat mental dan cacat fisik.
KONDISI KESEHATAN
Courtesy Blacksmith, 2014
Penutup
4
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah B3 Gedung A lantai 4, Telp/Fax: 021-85904930
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Terima kasih