Pemilu 2014 Dan Upaya Meningkatkan Derajat Keterwakilan

PESAN PIMPINAN

� | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | � � | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | �

Pemilu 2014 Dan UpayaMeningkatkan Derajat Keterwakilan

Kedua Pemilu tersebut merupa-kan amanat Konstitusi UUD 1945 sebagai wujud pelaksa-

naan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara yang melaksanakan sistem de-mokrasi. Khusus UU Pemilu untuk me-milih anggota legislatif, diatur dalam UU No. 12 tahun 2003 yang telah di-ubah dengan UU No. 10 tahun 2008.

Diakui bahwa, secara prosedural, Indonesia telah melaksanakan de-mokrasi secara tertib, baik dan ber-kesinambungan, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi universal. Salah satu prinsip atau nilai demokrasi adalah adanya Pemilu secara berkala untuk memilih para pemimpin, baik di lem-baga perwakilan maupun di eksekutif.

Kemudian muncul pertanyaan yang cukup mendasar, apakah indonesia selama ini, khsusnya sejak era refor-masi, telah melaksanakan demokrasi sebagaimana yang kita kenal selama ini atau secara substantif? Pertanyaan tersebut harus dijawab, baik berkai-tan dengan sistem pemilu yang diatur oleh peraturan perundang-undnagan maupun berkaitan dengan praktek, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Sistem yang dimaksud adalah bagaimana menciptakan sebuah sistem Pemilu yang, pertama, akunta-bel dan memiliki derajat keterwakilan

Sesuai dengan agenda politik nasional, tahun 2014 adalah tahun diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif), dan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung.

yang tinggi, sehingga memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Kedua, sistem Pemilu juga merupakan sebuah rekayasa politik untuk menghasilkan lembaga perwakilan yang represen-tatif atau menghasilkan pemimpin yang responsibel dan cakap. Ketiga, sistem yang kompatibel, diharapkan dapat menghasilkan sebuah proses demokrasi yang substantif. Selanjut-nya ketika sebuah sistem pemilu di-pilih, maka harus terimplementasikan dalam praktek.

Sebagaimana diketahui, bahwa In-donesia memilih sistem proporsional. Dalam dua UU Pemilu terakhir yaitu UU No. 12 tahun 2003 dan UU No. 10 Tahun 2008, sepakat dipilih sistem proporsional terbuka. Maknanya adalah bahwa pemilih diberikan pili-han yang langsung kepada calon wakil mereka untuk duduk di DPR atau DPRD. Khusus terhadap sistem pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD yaitu proporsional terbuka, maka upaya meningkatkan derajat keterwakilan semakin menemukan bentuknya. Para wakil rakyat semakin memiliki hubungan yang erat dengan konstituennya, sehingga akuntabilitas para wakil semakin nyata. Akibat yang muncul, para rakyat yang diwakili dapat menuntut kepada para wakilnya untuk melakukan yang terbaik untuk

rakyat. Jika hal itu tidak terpenuhi, para wakil akan memperoleh huku-man pada Pemilu berikutnya untuk tidak dipilih kembali.

Upaya menciptakan sistem pemilu yang menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel dan memiliki derajat ke-terwakilan yang tinggi adalah sebuah keniscayaan bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebagai sebuah negara demokratis.

Usul Inisiatif DPR tentang Perubahan UU No. 10 tahun 2008

Salah satu upaya yang dilaku-kan dalam menata kembali sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pe-milu legislatif tahun 2009 lalu adalah dengan mengajukan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Meskipun tidak se-cara eksplisit terfokus kepada materi yang berkaitan dengan perubahan dengan sistem Pemilu, namun Pansus akan memberikan ruang bagi pemba-hasan tentang Sistem Pemilu ini, khu-susnya yang terkait dengan bagaima-na metode penghitungan perolehan kursi yang pada pemilu 2009 lalu me-nimbulkan banyak persoalan.

Dalam Rapat Kerja Pansus DPR RI bersama Mendagri dan Menkum-

� | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | � � | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | �

ham tanggal 26 Oktober 2011 lalu, Pemerintah telah menyampaikan pandangan terhadap RUU ini dengan beberapa poin yang menjadi sorotan utama seperti: sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka, pemberlakuan parliamen-tary threshold, Daerah Pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, serta metode penghitungan perole-han kursi. Hal tersebut sejalan dengan keterangan atau penjelasan DPR-RI terkait dengan RUU inisiatif ini dalam Rapat Kerja sebelumnya. Oleh karena itu, menjadi tanggungjawab bersama antara DPR dan Pemerintah untuk menghasilkan sebuah UU tentang Pe-milu yang lebih demokratis dan mam-pu menghasilkan wakil rakyat yang lebih akuntabel dan memiliki derajat keterwakilan yang tinggi.

Kewajiban konstitusional DPR se-bagai lembaga pembentuk undang-undang sebagaimana diamanatkan UUD 1945 memberikan l a n d a s a n bagi Pansus untuk melakukan tugas dan fungsi legislasi sebaik mungkin. Disadari bahwa pembahasan RUU tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD ini, akan berbenturan de-ngan kepentingan para anggota DPR sebagai individu dan Partai Politik yang menempatkan para kadernya menjadi wakil rakyat. Oleh karena itu, mekanisme pembahasan senantiasa melibatkan publik, baik melalui fo-rum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa pihak se-perti akademisi, penyelenggara Pe-milu, dan lembaga akuntan publik, lembaga non-pemerintah yang me-miliki kepedulian terhadap pemilu, serta pihak lainnya. Selain itu, diberi-kan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan melalui email atau media lainnya dalam sebuah forum public hearing. Upaya lainnya adalah dengan melakukan kunjungan ke beberapa daerah dan perguruan tinggi di daerah guna menjaring as-pirasi sebanyak mungkin. Muaranya adalah semua masukan dan aspirasi akan menjadi bahan bagi Pansus serta pemerintah untuk membahas RUU ini

guna menghasilkan Pemilu yang lebih demokratis, serta menghasilkan wakil rakyat yang memiliki derajat keter-wakilan tinggi.

Salah satu aspek meningkatkan derajat keterwakilan wakil rakyat ha-sil Pemilu adalah melalui rekayasa

sistem Pemilu yang dituangkan dalam sebuah regulasi. Sistem Pemilu akan memberikan penekanan kepada bagaimana cara memilih wakil rakyat yang disesuaikan dengan kondisi so-sial politik serta budaya politik ma-syarakat di suatu negara. Sistem pro-porsional memiliki kelebihan utama yaitu meminimalkan suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi serta memberikan peluang bagi lebih besar partai politik kelas menengah untuk memperoleh kursi di DPR. Sebaliknya, sistem mayoritas-pluralitas yang dike-nal dengan sistem distrik mempunyai kelebihan, karena wakil rakyat terpilih memiliki keterikatan yang lebih kuat dengan konstituen.

Sistem Proporsional yang Dapat Meningkatkan Derajat Keterwakilan

Sistem proporsional bisa meng-hasilkan wakil rakyat yang lebih tinggi derajat keterwakilannya. Salah sa-tunya adalah dengan membuat Dae-rah Pemilihan (districting) yang lebih kecil, sehingga para wakil rakyat di daerah pemilihan tersebut bisa lebih mudah menjangkau konstituennya. Sebaliknya, rakyat di daerah pemili-

han tersebut bisa lebih jelas kepada siapa mereka meminta dan menyal-urkan aspirasinya baik untuk tingkat DPR maupun DPRD.

Upaya lain adalah dengan cara tersedianya calon anggota legislatif terbaik melalui rekrutmen dan kaderi-

sasi yang dilakukan oleh partai poli-tik, sehingga rakyat sudah diberikan pilihan terbaik diantara yang baik. Hal tersebut akan memberikan dampak positif baik bagi partai politik, rakyat, serta lembaga perwakilan itu sendiri. Artinya proses pendidikan politik, so-sialisasi politik, rekrutmen politik yang menjadi fungsi partai politik, menjadi bermakna serta dirasakan langsung oleh rakyat. Dampaknya, lembaga perwakilan akan bekerja lebih opti-mal karena diisi oleh anggota yang berkualitas.

Sebagai kesimpulan, Pemilu 2014 harus menjadi tahap konsolidasi de-mokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis dan menggunakan sistem yang lebih mampu menghasilkan wakil rakyat yang memiliki derajat keterwakilan yang tinggi. Kehadiran UU adalah se-bagai sebuah rekayasa Pemilu guna menghasilkan sistem demokrasi yang lebih baik bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Jika hal itu bisa terwujud, maka bangsa ini akan kembali men-jadi bangsa yang besar dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia se-bagai negara demokrasi. Semoga.

***

Suasana Pemilihan Umum 2009

Inte

rnet

/whi

tem

onke

ynew

sbur

eau.

wor

dpre

ss.c

om

� | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87TH. XLII, 2011 | �

DAFTAR ISI

� | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87TH. XLII, 2011 | �

Anggaran yang minim menjadi penyebab ti-dak adanya program pemutaakhiran alutsis-ta TNI. Anggaran yang diberikan pemerintah kepada Kemhan yang kemudian dibagikan kepada empat unit or-

ganisasi, yakni Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Kemhan sendiri sejak tahun 2006 terus mengal-ami peningkatan hingga saat ini. Namun prosentase terbesar anggaran TNI habis hanya untuk belanja pegawai.

> Pemilu 2014 dan Upaya Meningkatkan Derajat Keterwakilan

> Rumah Aspirasi

> Menjelang Sea Games XXVI> Senyum Dikitlah..

> Kenaikan Anggaran TNI

> RUU SPPA> DPR Sahkan RUU Intelijen Negara

> Abdul Kadir Karding (F-PKB)

> Kunjungan Kerja Komisi VII DPR Ke Provinsi Jawa Timur, Sumsel, Kaltim dan Sultra

> Perlu Verifikasi Perbatasan dan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan

> Sidang APA Hasilkan Deklarasi Solo

> Susi Susanti

> MC Harus Terlibat Langsung Dalam Proses Suatu Acara

> Oh.......Bengawan Solo

PESAN PIMPINAN

LAPORAN UTAMA

PENGAWASAN

ANGGARAN

LEGISLASI

PROFIL

KUNJUNGAN KERJA DPR

SOROTAN

LIPUTAN KHUSUS

SELEBRITIS

PERNIK

POJOK PARLE

33 | DPR Sahkan RUU Intelijen Negara

DAFTAR ISI

umah Aspirasi ini apa perlu pembangunan gedung baru? Saya lebih cendrung mengatakan ini bukan rumah aspirasi, bukan kantor gitu, kalau kantor selalu harus mahal, kalau saya bilang kios as-pirasi gimana, saya punya disana meja sepetak, toh ada fungsi-fungsi kantor sederhana disitu, dengan begini saya ingin katakan bukan bangunan fisik yang penting tetapi fungsi-fungsinya. Kalau fungsi ini bisa mobile, tidak terpaku. Jadi kalau kita bangun rumah itu saja, selamanya hanya disitu. Jadi coba sewa sajalah, kalau perlu kita sewa kios, yang pen-ting fungsinya bukan bangunannya. Nah satu hal lagi, selain menjalankan fungsi penyerapan aspirasi kantor atau kios ini juga berfungsi sebagai kantor penghubung DPR yang ada di daerah pemilihan.

11 | Rumah Aspirasi (wawancara Tim Parle dengan Pius Lustrilanang)

Laporan Utama

Legislasi

Parlementaria Edisi 87 Tahun XLII 2011

�

06

�0��

�8

�0

��

�7

��

��

��

60

6�

66

33 | Perlu Verifikasi PerbatasanSorotan

Sering kali hubungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Malaysia diuji, dengan timbulnya permasalahan perbatasan antara kedua negara tersebut.Permasalahan perbatasan yang baru-baru ini terjadi adalah adanya pergeseran patokperbatasan yang terdapat di wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan,Provinsi Kalimantan Barat.

� | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87TH. XLII, 2011 | � � | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87TH. XLII, 2011 | �

SUSUNAN REDAKSIPARLEMENTARIA EDISI 87 TH.XLII 2011

Pengawas Umum Pimpinan DPR RI

Penanggung Jawab/Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si

Wakil Ketua Pengarah Achmad Djuned SH, M.Hum

Pimpinan Pelaksana Jaka Dwi Winarko

Pimpinan Redaksi Djustiawan Widjaya

Wakil Pimpinan Redaksi Liber S. Silitonga,Mediantoro SE

Anggota Redaksi Dra. TrihastutiNita Juwita, S.Sos, Sugeng Irianto, S.SosM. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Suciati, S.SosFaizah Farah Diba, Agung Sulistiono, SH

Fotografer Rizka Arinindya

Sirkulasi Supriyanto

Alamat Redaksi/Tata UsahaBagian Pemberitaan DPR RILt. II Gedung Nusantara II DPR RI,Jl. Jend. Gatot Soebroto Senayan, JakartaTelp. (021) 5715348, 5715350,Fax (021) 5715341Email : [email protected]/berita

!

LAPORAN UTAMA

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 7 6 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 7

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini untuk kesekian kali-nya melirik jam tangannya, ke-

mudian kembali mencoba tersenyum kepada tamu yang sibuk menjelaskan satu program yang perlu dukungan-nya selaku anggota dewan. Mantan aktifis mahasiswa ini sedikit gelisah rapat kerja komisi yang harus diikuti-nya sudah dimulai sejak 15 menit lalu, tapi ia masih belum bisa beranjak dari ruang kerjanya karena di hadapannya masih ada tamu.

LAPORAN UTAMA

“Saya tidak enak, tamu itukan kon-stituen yang banyak mendukung pada saat pemilu lalu. Kasihan kalau dito-lak karena sudah jauh-jauh datang,” imbuhnya. Baginya menerima tamu di ruang kerja, Gedung Nusantara I sudah biasa dilakukannya, karena ia menganggap sudah menjadi bagian dari tugasnya sebagai wakil rakyat. Jumlahnya tidak tentu, kadang bisa lebih dari lima tamu dalam satu hari. Kepada Parle ia berujar seharusnya disiapkan satu mekanisme sehingga

aspirasi rakyat yang diwakilinya bisa diterima tanpa harus menguras wak-tunya.

Pengalaman lain disampaikan anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Pius Lustrilanang yang mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I. Ia mengaku perlu waktu untuk menjelas-kan kepada konstituennya bahwa aspirasi diluar bidangnya akan sulit diperjuangkannya secara langsung. Sebagai anggota komisi VII ia le-bih banyak bergelut dengan bidang


energi, pertambangan, kelistrikan dan sebagainya. Sementara setiap berkunjung ke dapil aspirasi publik tidak hanya seputar masalah energi, rakyat NTT juga berkutat menghadapi keterbatasan layanan kesehatan dan pendidikan.

“Sulit bagi saya memperjuangkan masalah diluar bidang komisi karena sejauh ini belum ada mekanisme yang mengaturnya di DPR. Langkah yang bisa dilakukan saya titipkan aspirasi itu kepada teman di komisi terkait, tapi itu berat karena perjuangan-nya pasti lebih terarah pada aspirasi konstituennya sendiri,” paparnya. Ia bersyukur para pemilihnya dapat memahami posisinya sehingga se-tiap pertemuan menjaring aspirasi di daerah pemilihannya keluhan lebih banyak dikondisikan pada tantangan masalah energi yang dihadapi ma-syarakat setempat. “Perjuangan saya di dapil bisa terukur, ada kontribusi penambahan sekian kilowat listrik di beberapa wilayah di NTT. Itu karena aspirasi kekurangan listrik yang diteri-ma dari masyarakat saya perjuangkan optimal dalam rapat-rapat komisi. Ketersediaan listrik di dapil yang baru sekitar 30-an persen bisa meningkat,” lanjutnya.

Pius sering mendapat masukan dari koleganya sesama anggota de-wan yang ternyata tidak berhasil membangun pemahaman itu di dapil-nya. Semua aspirasi ditampung, pada akhirnya tentu banyak juga yang ga-gal terealisasi. “Kalau terus berlan-jut anggotakan jadi takut datang ke dapil, setiap datang ditagih,” imbuh-nya. Sebagai wakil ketua BURT DPR RI, Pius Lustrilanang menyadari kondisi ini tentu jauh dari ideal. Perlu diba-ngun satu mekanisme pengumpulan aspirasi oleh wakil rakyat di daerah pemilihannya, memilahnya, kemudian menyiapkan mekanisme rapat khusus untuk memperjuangkannya baik di daerah maupun di pusat.

Ketua DPR RI Marzuki Ali meng-ingatkan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di daerah pemili-han merupakan tugas konstitusional

yang bahkan merupakan bagian dari sumpah yang diucapkan pada saat dilantik secara resmi menjadi anggota parlemen. “Jadi perlu dibuatkan sa-rananya agar anggota DPR itu mampu menampung aspirasi dari konstituen-nya, kemudian disiapkan ruang untuk memperjuangkan aspirasi itu,”. Hal ini juga sudah diatur secara tegas dalam Tata Tertib pasal 203 yang menye-but anggota DPR dalam satu daerah pemilihan dapat membentuk rumah aspirasi dengan fungsi menerima dan menghimpun aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut menurut Marzuki ke-hadiran rumah aspirasi akan men-dorong anggota DPR lintas fraksi bekerja bersama untuk kemajuan daerah pemilihannya. Ia mengam-barkan selama ini anggota menyerap dan memperjuangkan aspirasi kon-stituennya cendrung sendiri-sendiri. Tidak jarang dalam pembahasan sa-ling bersaing untuk disetujui. “Sa-ling berusaha bagaimana aspirasi dia yang digolkan, bagaimana aspirasi orang tidak masuk padahal satu dapil. Ini tidak sehat, akibatnya semua kita tahu akhirnya tidak ada satupun yang masuk,” katanya sambil tertawa kecil. Daripada berebut dan sama-sama

apes lebih baik dibuat kesepakatan di Rumah Aspirasi, bicarakan bersama, buat kesepahaman mana masalah publik yang menjadi skala prioritas, kemudian perjuangkan bersama.

Kehadiran rumah aspirasi di dapil juga akan membantu pejabat se-

Wakil Ketua BURT, Pius Lustrilanang

Ketua DPR RI Maruki Alie saat menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka di DPR

LAPORAN UTAMA

8 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | � 8 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | �

tempat untuk meminta anggota DPR memperjuangkan anggaran mereka. Ini dapat mencegah munculnya isu praktek mafia anggaran, yang bagi sebagian pihak disebut sebagai akti-fitas yang terasa tapi sulit dibuktikan. “Misalnya walikota menginginkan se-suatu sebagai pengejawantahan atau pun mewakili masyarakat ingin mem-perjuangkan sesuatu tidak mungkin-lah dia datang perorangan, akhirnya muncul sekarang ini isu opini ataupun pemahaman yang menurut saya ti-dak tepat 100 persen. Adanya orang memperjuangkan anggaran, dengan mendapatkan fee dan sebagainya. Jadi tidak perlu lagi pejabat daerah rame-rame check in di hotel-hotel mewah Jakarta untuk mengawal anggaran. Bicarakan saja di rumah aspirasi,” lan-jut politisi Partai Demokrat ini.

Apabila banyak persoalan dapat dibicarakan dan dicari solusinya di rumah aspirasi maka gedung DPR di Senayan tidak akan menjadi lautan massa. Ia menyebut contoh ketika ri-buan petani tembakau yang beberapa kali mendatangi DPR dengan 50 -100 bus. Pada akhirnya perjuangan mere-ka menurutnya tidak terlalu produktif, apalagi ditakutkan aksi itu tidak murni lagi karena ditumpangi kepenti-ngan tertentu. Marzuki berpandangan pada saatnya apabila rumah aspirasi berjalan dengan efektif anggota DPR akan lebih banyak berkantor di dapil-nya. “Ya kalau parlemen di beberapa negara ini sudah berjalan, 4 hari kerja di gedung parlemen, 3 hari lain di dapil.”

Anggota Komisi I dari FPAN Mo-hammad Najib menilai positif ide rumah aspirasi yang diambil dari parlemen yang demokrasinya sudah maju. Namun pelaksanaan di Indone-sia harus dengan penyesuaian-penye-suaian. Ia mengambil contoh rencana rumah aspirasi yang akan diisi ang-gota DPR lintas fraksi. “Menurut saya tidak realistis karena disitu nanti pen-gelolaannya menjadi sangat sulit pasti ada persaingan disitu. Kalau ada as-pirasi yang datang akan jadi royo-kan. Kemudian gimana memperjuangkan

aspirasi itu dan untuk dikompromikan karena partai politik punya interest di dalamnya. Lihat saja sekretariat bersa-ma partai koalisi, rasanya sulit bisa se-jalan,” paparnya. Menurut hematnya kalau rumah aspirasi mau diadakan lebih baik diserahkan kepada masing-masing anggota.

Bagi Pius Lustrilanang pada prin-sipnya seorang anggota DPR dipilih bukan hanya mewakili orang-orang yang memilihnya, tetapi mewakili se-genap kelompok masyarakat yang di dapilnya. Kehadiran rumah aspirasi menurutnya akan ‘memaksa’ anggota DPR bekerja sama, memajukan dapil-nya tanpa sekat ideologi partai, tanpa membatasi konsentrasi pada daerah-daerah tertentu di dapil dimana ang-gota yang bersangkutan mendapat suara terbesar. “Seorang dipilih men-jadi anggota DPR itu bukan hanya mewakili orang yang memilih dia, tetapi mewakili semua pemilih yang ada di Dapil. Dia harus mewakili kader Golkar, Gerindra, kader partai lain se-lain kader partainya sendiri, termasuk orang-orang yang tidak berpartai, as-pirasi rakyat tidak punya sekat,” tan-dasnya.

Pada bagian lain ia juga menye-but aspirasi rakyat tidak harus sesuatu

yang menjadi sorotan media, muncul di lembaran atau laman berita. “Kalau patokannya itu memang tidak perlu rumah aspirasi, cukup kita baca ko-ran dan internet saja,” tekannya. Pe-ngaduan masyarakat kadang masalah sepele yang bagi sebagian orang mungkin tidak penting, misalnya per-lu jembatan, perlu penambahan guru, penambahan puskesmas atau perbai-kan jalan. Isu seperti itu tidak selalu disorot media tetapi bisa jadi menjadi bagian dari persoalan masyarakat se-tiap hari. “Ini harus menjadi pemaha-man seorang anggota parlemen.”

Catatan menarik tentang rumah aspirasi disampaikan mantan wakil ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi P3 Chozim Chumaidi. Ketika melakukan studi banding ke parlemen Jerman, rombongan diajak mengunjungi kan-tor sekretariat sebuah Partai Politik di distrik setingkat kebupaten/kota. Di gedung tersebut ternyata disediakan satu ruangan khusus untuk menerima aspirasi dari masyarakat dan pada waktu tertentu diterima oleh anggota parlemen dari partai tersebut. Pada salah satu pojok terdapat papan daf-tar nama empat anggota parlemen dan jadwal mereka menerima penga-duan publik di ‘rumah aspirasi’ terse-

Anggota Komisi I DPR RI, Mohammad Najib

8 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | � 8 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | �

tai yang harus biayai.Politisi Partai Gerindra ini me-

ngaku pada saat melakukan kunju-ngan perorangan selaku anggota DPR ia menghindari betul menggunakan atribut-atribut partai. “Saya tidak pernah bicara program partai karena tidak ketemu kader partai kok. Pada saat melakukan kunjungan kerja perorangan saya melaksanakan tugas negara,” tandasnya. Ia juga memapar-kan selama ini dalam melakukan kunjungan kerja perorangan seorang anggota DPR yang nota bene pe-jabat negara melakukannya sendiri. “Nah kunjungan perorangan tidak ada sistem pendukung, zero. Tiket cari sendiri, kontak konstituen sendiri, mencari pejabat yang bisa dihubungi sendiri. Ini pejabat negara atau peja-bat partai, itu persoalannya. DPR la-lai dalam menempatkan kunjungan

but. “Jadi seperti daftar dokter jaga di rumah sakit,” katanya tergelak.

Dalam melayani publik anggota parlemen Jerman ini memiliki spesia-lisasi masing-masing, seperti pertana-han, transportasi, keuangan. Namun pada saat rombongan anggota DPR berkunjung kesana tidak terlihat ada warga masyarakat sedang menyam-paikan aspirasi. Menurut petugas disana sebagian masyarkat memilih menyampaikan keluhan mereka me-lalui alat bantu komunikasi yang dise-diakan antara lain, telepon atau inter-net. “Apabila DPR ingin membangun rumah aspirasi mungkin contoh dari parlemen Jerman ini bisa jadi masu-kan, karena semua partai sudah me-miliki sekretariat sampai ke tingkat kabupaten/kota bahkan kecamatan,” jelasnya.

Pandangan senada juga disam-paikan peneliti dari PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik) Ronald. “Sebenarnya kalau kita bicara rumah aspirasi, dia berfungsi sebagai jem-batan sekaligus memfasilitasi aspirasi agar terjangkau wakil rakyat anggota DPR. Jadi memang perlu, hanya saja harus difahami ada hal berbeda ke-tika kita ingin mempraktekkan rumah aspirasi untuk konteks indonesia tan-pa mengurangi urgensi,” paparnya. Di negara demokrasi maju seperti Amerika dan Australia praktek ang-gota parlemen saling berinteraksi sudah biasa berlangsung di rumah aspirasi. “Semua dibiayai negara dan dipertanggungjawabkan dengan transparan,” lanjut aktifis yang juga pernah meninjau langsung rumah aspirasi anggota parlemen di Afrika Selatan ini.

Untuk konteks Indonesia dan ke-kinian apabila DPR ingin membangun rumah aspirasi perlu dilakukan penye-suaian. Pilihan menggunakan kantor partai politik, saluran komunikasi sep-erti internet patut dijadikan prioritas. Disamping itu wakil rakyat dari dapil Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang relatif lebih maju pendidikan dan ekonominya tentu dapat mem-proses setiap aspirasi yang disam-

paikan tanpa harus bertatap muka. “Ada internet, media sosial sekarang ini terkadang lebih menjanjikan, lebih cepat dan tanpa biaya tinggi. Kalau harus dipaksakan dipukul rata harus ada rumah aspirasi bisa jadi mubazir,” tekannya. Apalagi transparansi dan pertanggungjawaban anggaran ma-sih jadi masalah bagi anggota DPR, ditambah kemunculan ide dalam situ-asi yang tidak tepat hasilnya rawan resistensi, itulah yang terjadi bebe-rapa waktu lalu sehingga akhirnya ide rumah aspirasi tahun lalu tidak kesampaian.

Menjawab hal ini Pius Lustrilanang berpandangan tidak mungkin rumah aspirasi anggota DPR ditempatkan di kantor sekretariat partai politik. “Ke-tika anggota DPR turun ke Dapil ia sebagai pejabat negara atau sebagai pejabat partai?. Pejabat negara-kan. Jadi harus menggunakan fasilitas negara. Kalau itu tugas itu dianggap tugas partai cabut dong ang-garan-anggaran negara. Partai yang harus mem-biayai,” jelasnya. Kalau ada anggota yang tidak setuju dan berpendapat cukup melalui perangkat partai di daerah, mereka konsekuensinya harus menolak semua angga-ran aspirasi yang dibiayai oleh negara. Mereka tidak menjalankan tugas negara tapi tugas partai, jadi par-

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik, Ronald Rofiandri

Mantan anggota DPR RI, Chozim Chumaidi

LAPORAN UTAMA


perorangan itu sebagai kunjungan pejabat negara ke daerah. Ini resmi melakukan tugas negara. Oleh karena itu wajib diberikan fasilitas dan sup-porting system. Nah jadi rumah as-pirasi ini nantinya bagian dari support system itu,” ujar mantan aktifis ini.

Lebih jauh Pius menekankan apa yang dipersiapkan BURT cendrung bukan sekedar rumah aspirasi. “Bukan

kantor gitu, kalau kantor selalu harus mahal, kalau saya bilang kios aspira-si gimana, saya punya disana meja sepetak, toh ada fungsi-fungsi kantor sederhana disitu. Saya ingin katakan bukan bangunan fisik yang penting tetapi fungsi-fungsinya. Kalau fungsi ini bisa mobile, tidak terpaku,” kata-nya. Ia memperkirakan dinamika poli-tik setiap periode pemilu bisa dinamis

dengan penyesuaian dan perubahan. Bukan tidak mungkin anggota DPR periode selanjutnya memandang lebih efektif menempatkan rumah as-pirasi pada lokasi yang berbeda. Ka-lau mekanismenya sudah jelas, kantor bisa dimana saja, yang penting mem-bangun mekanisme dan sarananya.

Publik tidak perlu berprasangka kegiatan ini akan menjadi pembo-rosan anggaran yang tidak bisa diper-tanggungjawabkan. “Kalau perlu kita sewa kios, yang penting fungsinya bukan bangunannya.”. Ia mengakui dalam beberapa kali rapat berkem-bang beragam ide yang menurutnya pasti untuk langkah maju kedepan. “Sekarang ini saya sendiri memilih untuk menjalankan program aspirasi yang telah diatur Tatib ketimbang merubahnya dari sekarang. Coba dulu Rumah Aspirasi kolektif, kemu-dian kita lihat, kalau dipandang perlu membelahnya menjadi rumah aspirasi perorangan seperti parlemen negara lain, itu tergantung gimana kita meni-lai rumah aspirasi yang ada,” demiki-an Pius (iky)

***

FOTO Susana demo ripka ciptan-

CPT: Salah satu bentuk penyal-uran aspirasi masyarakat ke dpr.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima perwakilan perangkat desa seluruh Indonesia

Ripka Tjiptaning saat menemui organisasi keprofesionalan yang ingin menyalurkan aspirasinya


Sewa Sajalah,Yang PentingFungsinya Bukan BangunannyaBicara dari A sampai Z tentangRumah Aspirasi bagi anggota DPR RImemang dengan Pius Lustrilanangorang yang paling tepat.Sebagai wakil ketua BURT(Badan Urusan Rumah Tangga)ia paham latar belakang lahirnyaide rumah aspirasi, pembahasanplus perdebatannya.Tim Parle berkesempatanmewawancarainya mantan aktifis inidi ruang kerjanya yang apiksore hari setelah serangkaianrapat di Gedung DPR RI,Senayan, Jakarta.

Wawancara Pius Lustrilanang,Wakil Ketua BURT DPR RI :

LAPORAN UTAMA

1� | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 1� 1� | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 1�

Dengan ramah dan masih de-ngan gaya aktifis (baca : tidak protokoler) ia menyambut

sambil minta maaf. “Wah rokok gua masih setengahnya neh, boleh dilan-jutin dulu sebentar,” ujarnya. Setelah basa basi pembuka, ditemani suguhan teh panas dari sekretarisnya, wawan-cara seputar Rumah Aspirasi dimulai.

Bagaimana latar belakang mun-culnya ide rumah aspirasi? Rumah aspirasi inikan hasil dari studi ban-ding yang dilakukan anggota DPR ke banyak parlemen di dunia. Mereka menemukan dengan sistem pemili-han langsung dimana rakyat memilih langsung anggotanya bukan melalui partai itu rata-rata punya hubungan yang dekat dengan konstituen dan dilengkapi pula dengan kantor yang dapat menerima aspirasi di dapilnya. Saya fikir itu yang kemudian mem-buat mereka memasukkan rumah as-pirasi di Tata Tertib (Tatib) kita.

Sudah ada dalam Tata Tertib DPR ya? Iya, bunyi pasal di Tatib yang mengatur rumah aspirasi adalah kan-tor bersama anggota DPR dalam satu dapil yang digunakan menyerap as-pirasi. Kalau kantor bersama itu kan kantor kolektif semua anggota DPR dalam satu dapil, tidak peduli par-tainya apa, dipaksa bekerja sama un-tuk memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya melalui kantor itu. Oleh karena itu BURT melihat ini juga se-bagai sebuah langkah strategis dan kemudian mencantumkan sebagai sebuah prioritas yang perlu dicapai dalam Renstra. Karena itu memang harus dilaksanakan apalagi pemilu 2009 adalah pemilu langsung jadi ikatan dapil lebih besar ketimbang pemilu sebelumnya. Masalahnya ke-mudian adalah kantor saja tidak cu-kup perlu dibuat mekanisme untuk mengatur aspirasi yang dikumpulkan di daerah bisa ditindaklanjuti bukan hanya ditampung. Di DPR tidak ada mekanisme itu sekarang, oleh karena itu kalau ingin membangun rumah as-pirasi harus disiapkan juga mekanis-menya untuk menjamin aspirasi yang ditampung bisa ditindaklanjuti.

Bagaimana menindaklanjutin-ya? Melalui rapat-rapat di komisi jadi harus ada slot waktu disetiap komisi untuk membahas aspirasi yang sudah dikumpulkan melalui kantor aspirasi. Komisi biasanya sibuk lewat 3 fungsi aja, pengawasan, anggaran dan legis-lasi. Itu kan bersifat umum tidak teri-kat dapil. Berarti harus ada waktu khu-sus dimana semua apirasi yang sudah dikompilasi, disinkronisasi kemudian dibuat perkiraan formulasi kebijakan-nya, lalu yang bersifat anggaran kita omongin pada saat pembahasan Ren-cana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKAKL), kemudian yang bersifat kebijakan kita ngomong pada saat pengawasan, yang bersifat legislasi kita ngomong pada saat legislasi.

BURT berarti sudah menyepa-kati kebijakan ini dilaksanakan? Ini adalah bagian dari Renstra prioritas harus kita kerjakan, masalahnya bukan sekedar memenuhi prioritas program saja, bukan sekedar bikin kantor, bu-kan itu tujuannya tapi harus menyiap-kan juga mekanismenya. Oleh karena itu kita nggak setuju program ini dise-but sebagai rumah aspirasi tapi lebih dari itu program aspirasi. Program aspirasi adalah penyediaan kantor

bersama untuk menyerap aspirasi dan menyiapkan mekanisme lanjutan un-tuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Apa mungkin gabungan ang-gota DPR lintas partai bergabung dalam satu rumah aspirasi? Baik in-dividual maupun kolektif yang lebih penting adalah bagaimana menjamin aspirasi itu ditindaklanjuti. Sekarang kita ngomong plus minus kolektif dan perorangan. Kalau kolektif itu ang-gota DPR dalam satu dapil dipaksa bekerja sama, memajukan dapilnya tanpa sekat ideologi partai, tanpa membatasi konsentrasi pada daerah-daerah tertentu di dapil dimana ang-gota DPR bersangkutan mendapat suara terbesar. Jadi yang diperjuang-kan bukan hanya basis konstituen tapi konstituen secara keseluruhan. Prinsipnya seseorang dipilih menjadi anggota DPR itu bukan hanya me-wakili orang yang memilih dia, tetapi mewakili semua pemilih yang ada di dapil. Dia harus mewakili kader Gol-kar, Gerindra, kader partai lain selain kader partainya sendiri, termasuk orang-orang yang tidak berpartai. As-pirasi itu tidak punya sekat, aspirasi bersifat umum apa yang diinginkan rakyat itulah aspirasi.

Kecendrungan politisi-kan mem-

Wakil Ketua BURT, Pius Lustrilanang


beri perhatian pada isu publik, lipu-tan media massa? Aspirasi ini kan ti-dak harus sesuatu yang sudah muncul di media, surat kabar, iyakan. Yang sudah menjadi soroton publik, kalau itu kita tinggal baca koran aja. Kalo begitu memang tidak perlu rumah as-pirasi, cukup baca koran dan internet saja. Tapi tidak semata itu, ketika kita turun rakyat minta macam-macam dan tidak juga harus suatu persoalan yang pelik membutuhkan perhatian kadang hanya sepele aja, kita perlu jembatan, kita perlu tambahan guru, kita perlu perbaikan sekolah, kita perlu tambahan puskesmas, kita perlu perbaikan jalan. Jalan rusak-kan tidak selalu disorot di koran tiap hari. Disa-na persoalan muncul tiap hari, bukan hanya pada saat anggota DPR turun ke Dapil. Pada saat anggota DPR di Jakarta persoalan aspirasi itu harus muncul.

Jadi yakin bisa anggota DPR lin-tas partai bekerja sama di Dapil? Ya harus bisa karena prinsipnya mere-ka mewakili dapilnya bukan mewakili partainya, ada argumentasi menga-takan rumah aspirasi nggak perlu, cu-kup saja menggunakan kantor partai di daerah. Nggak bisa. Ketika anggota DPR turun ke Dapil ia sebagai pejabat negara atau sebagai pejabat partai?. Pejabat negara-kan. Jadi harus meng-

gunakan fasilitas negara. Kalau tugas itu dianggap tugas partai cabut dong anggaran-anggaran negara. Partai yang harus membiayai. Kalau ada anggota yang tidak setuju dan ber-pendapat cukup melalui perangkat partai di daerah, mereka konsekuen-sinya harus menolak semua anggaran aspirasi yang dibiayai oleh negara. Mereka tidak menjalankan tugas ne-gara tapi tugas partai, jadi partai yang harus biayai.

Rumah Aspirasi ini apa perlu pembangunan gedung baru? Saya lebih cendrung mengatakan ini bukan rumah aspirasi, bukan kantor gitu, ka-lau kantor selalu harus mahal, kalau saya bilang kios aspirasi gimana, saya punya disana meja sepetak, toh ada fungsi-fungsi kantor sederhana disitu, dengan begini saya ingin katakan bu-kan bangunan fisik yang penting teta-pi fungsi-fungsinya. Kalau fungsi ini bisa mobile, tidak terpaku. Jadi kalau kita bangun rumah itu saja, selamanya hanya disitu. Jadi coba sewa sajalah, kalau perlu kita sewa kios, yang pen-ting fungsinya bukan bangunannya. Nah satu hal lagi, selain menjalankan fungsi penyerapan aspirasi kantor atau kios ini juga berfungsi sebagai kantor penghubung DPR yang ada di daerah pemilihan.

Praktek selama ini pada saat

kunjungan ke Dapil bagaimana? Selama ini ketika anggota DPR tu-run ke Dapil siapa yang menyiapkan, nggak ada. Pribadi semua, tidak ada sistem pendukung. Berbeda dengan kunjungan di Komisi. Kunjungan kerja komisi anggota DPR tinggal berang-kat aja, agenda sudah ada, jadwal sudah jelas, siapa yang akan dikun-jungi sudah jelas. Dukungan sekre-tariat jelas, dan dia karena semuanya resmi pejabat daerah menganggap itu kunjungan resmi. Nah kunjungan perorangan tidak ada sistem pendu-kung, zero. Tiket cari sendiri, kontak konstituen sendiri, mencari pejabat yang bisa dihubungi sendiri. Ini pe-jabat negara atau pejabat partai, itu persoalannya. DPR lalai dalam me-nempatkan kunjungan perorangan itu sebagai kunjungan pejabat negara ke daerah. Resmi melakukan tugas ne-gara. Oleh karena itu wajib diberikan fasilitas dan supporting system. Nah jadi rumah aspirasi ini nantinya ba-gian dari support system itu. Bersurat pada pemerintah daerah, mengatur jadwal kunjungan, mendampingi ang-gota DPR ketika ada di tempat, me-nyusun laporan, kompilasi pekerjaan mereka, dan otomatis pertanggung-jawaban juga jelas karena ada apartat sekretariat. Dana penyerapan aspirasi sudah disiapkan, kalau dana menga-

“ Saya lebih cendrung mengatakan ini bukanrumah aspirasi, bukan kantor gitu,kalau kantor selalu harus mahal, kalau sayabilang kios aspirasi gimana, saya punya disanameja sepetak, toh ada fungsi-fungsi kantorsederhana disitu, dengan begini saya ingin katakan bukan bangunan fisik yang pentingtetapi fungsi-fungsinya.”

Internet/internetuntuksemua.blogspot.com

LAPORAN UTAMA


dakan kegiatan tinggal minta ke ang-gota DPR-nya. Tugas mereka cuma tu-gas menyiapkan menghubungi, bikin acara, ngatur undangan, jamuan. Da-nanya dari mana? Ya dari penyerapan aspirasi yang dibawa oleh anggota.

Rumah Aspirasi itu sebaiknya ti-dak tetap disatu lokasi ya? Di dapil saya ada 10 kabupaten, ada enam anggota DPR yang masing-masing punya basis di kabupaten masing-masing. Kebetulan periode sekarang bersepakat di satu titik tertentu, se-lanjutnya lima tahun lagi belum tentu bersepakat. Dan nanti kalau program aspirasi jalan bukan tidak mungkin setiap anggota akan mendapat satu rumah aspirasi. Kalau mekanisme-nya sudah jelas, kantor bisa dimana saja, yang penting membangun me-kanisme dan sarananya.

Ada ide yang menyebut menye-rap aspirasi kenapa tidak numpang di kantor Balai Desa saja? Kalau di kantor desa artinya ia mengontak ca-bang pemerintahan yang paling ren-dah, nah Kepala Desa nanti kontak Camat, kemudian mengontak juga Bupati, asisten dan lain sebagainya. Kalau ke kantor desa itu resmi lho, pasti resmi, pasti ia menghubungi

pemda untuk bisa melaksanakan aca-ra tersebut, kalau tidak bisa dianggap acara partai. Saya menghindari betul ketika melakukan kunjungan peroran-gan menggunakan atribut-atribut partai, saya tidak pernah bicara pro-

gram partai, karena tidak ketemu kader partai kok, saya melaksanakan tugas negara.

Jadi pada saatnya setiap anggota bisa mendapat satu Rumah Aspirasi? Bisa saja tergantung nanti bagaimana anggota DPR memandang efektifitas dari program yang pertama ini. Tapi saya sendiri memilih untuk men-jalankan program aspirasi yang telah diatur tatib ketimbang merubah-nya dari sekarang. Coba dulu secara kolektif, kita lihat, kalau dipandang perlu membelahnya menjadi rumah aspirasi perorangan, itu tergantung gimana kita menilai dari rumah as-pirasi yang ada.

Bagaimana dengan rencana anggaran, sudah disepakati? Belum ada, kita belum sampai ngomong soal anggaran.

Bagaimana dengan staf pendu-kung? Kita sekarang punya dua tena-ga ahli, ada rencana penambahan satu tenaga ahli mungkin satu kita tempat-

kan di Dapil khusus mendampingi dia, mengurus agenda. Tapi tetap harus ada perangkat sekretariat, official gitu, yang bertugas mengatur semua. Ka-lau TA (Tenaga Ahli) hanya mengatur kalau bosnya datang. Kalau perangkat sekretariat itu mengatur semua, surat masuk, surat keluar.

Ini akan melibatkan Sekjen DPR? Saya pikir akan begitu nanti, mungkin akan ada pejabat setingkat eselon ter-tentu untuk memimpin kantor aspirasi ini, bisa juga dari daerah direkrut. Tapi pada dasarnya ini adalah Sekretariat Jenderal DPR. Rumah Aspirasi adalah sistem pendukung bagi DPR untuk menjalankan tugas penyerapan as-pirasi. Bicara sistem pendukung, kita bicara soal kantor, soal staf, kita bicara soal fungsi. Tergantung pilihan sistem yang akan kita buat, anggaran yang tersedia dan kesepakatan DPR sen-diri. Yang sudah disepakati dan ditulis dalam Tatib adalah kantor bersama, sebelum itu dirubah ya kita jalankan ini dulu, kecuali kita rubah.

Bentuk rapat untuk memper-juangkan aspirasi bagaimana? Itulah yang saya bilang kita harus bangun mekanismenya, yang terbayang di ke-pala saya adalah, pertama mekanisme pengumpulan aspirasi dari seluruh titik rumah aspirasi yang ada di dae-rah ke dalam satu kantong. Disini, ke-sekjenan. Seluruh aspirasi itukan nanti akan dipilah, di tahun pertama rakyat akan datang dengan seluruh keingi-nannya, beragam proposal, macam-macamlah. Nah tugas staf rumah as-pirasi memilah, jadi mana tugas dari DPRD tingkat dua, mana yang tingkat satu dan mana yang kewenangan di pusat. Yang ditindaklanjuti berkaitan penganggaran di pusat, kita ting-gal salurkan saja. Berkaitan dengan pemerintah pusat kita salurkan di Ja-karta. Nanti di kompilasi, dan kita sa-lurkan ke Komisi untuk dibahas.

Praktek yang ada sejauh ini? Selama ini anggota DPR sudah turun secara perorangan, saya di Komisi 7 mengatur sendiri, saya beruntung mendapat satu asisten di daerah yang saya gaji sendiri. Dia yang mengatur


semua kegiatan, atur tiket, sewa bis, atur agenda, itu yang nanti dilakukan oleh fungsi kantor aspirasi. Soalnya ketika saya datang, saya kan meneri-ma aspirasi, pada awalnya saya tam-pung, nah yang saya bisa perjuangkan apa yang berkaitan dengan komisi saya. Padahal banyak betul aspirasi yang saya terima, masalah kesehatan, pendidikan. Misalnya perbaikan seko-lah emang bisa saya titipkan ke ang-gota Komisi 10 tapi mereka juga pu-nya Dapil, dan jangan salah praktek di DPR komisi hanya mau menyediakan program untuk anggota DPR dari komisi tersebut yang dibagi berdasar-kan dapil. Jadi program pemerintah yang berkaitan dengan dapil dibagi habis dengan anggota DPR yang ada di komisi itu. Boro-boro menerima titipan aspirasi 500 anggota lainnya yang tidak termasuk komisi tersebut. Sebaliknya juga dia tidak bisa ber-juang di komisinya.

Jadi gimana aspirasi yang di-sampaikan tapi tidak sesuai komisi anggota itu? Ya nggak bunyilah. Misalnya dapil saya NTT ada 13 ang-gota DPR, komisi ada 11, kalau terjadi penumpukan di satu komisi misalnya. Masalahnya penempatan anggota di komisi-kan kebijakan partai, tidak ada kebijakan partai untuk bagi-bagi penempatan anggotanya diseluruh komisi. Jadi aspirasi bisa kita titipkan pada teman separtai di komisi lain tapi tidak ada jaminan diperjuang-kan. Sampai saat ini belum ada mekanisme aspirasi yang dikum-pulkan ditindaklanjuti dengan baik, belum ada juga mekanisme yang mengatur agar pengaduan masyara-kat yang sampai di DPR dan telah dikom-pilasi akan ditindaklan-juti, tidak ada. Emang ada waktu? ada jadwal di komisi? tidak ada. Yang dibahas komisi adalah temuan pada saat kunjungan kerja

di lapangan, karena dukungan dari sistem pendukung, mengagendakan, kompilasi dan menindaklanjuti. Jadi aspirasi tanpa sistem pendukung ti-dak bisa jalan, anggota DPR tidak bisa jalan sendiri. Isu aspirasi akhirnya tenggelam ditengah isu pengawasan, anggaran dan legislasi. Seperti saya misalnya anggota Komisi VII, soal lis-trik NTT masih 30-an persen, saya bisa berjuang secara efektif dan berhasil, anggota DPR juga bangga apabila ia berguna untuk dapilnya, mampu memperjuangkan dapilnya. Saya ber-hasil menambah sekian persen listrik di NTT, saya bangga. Tapi saya kan tidak bisa mengunjungi seluruh dae-rah, dapil jadi prioritas dan selalu di-perhatikan karena anggota DPR yang minta. Daerah lain yang nggak punya wakil, ya wassalam.

Masa tidak ada solusi? Jalan ke-luar ada dua menambahkan jadwal, menyisipkan jadwal khusus bahas as-pirasi dari seluruh rumah aspirasi di daerah kepada komisi atau membuat panitia – badan adhoc yang tugasnya khusus untuk mengkompilasi asprisi daerah untuk dibicarakan dengan pemerintah.

Bagaimana dengan program Musrenbang punya pemerintah? Kita harus bicara secara jujur bera-pa persen sih yang mampu dibiayai APBD dan APBN dari sekian aspirasi yang dikumpulkan mulai dari tingkat desa. Kalau di daerah paling banyak

10 persen, kemampuan daerah untuk membiayai aspirasi itu. 10 persen itu atas persepsi siapa? Eksekutifkan. Itu ada bias dapil juga, bias asal daerah juga, bias kepentingan politik juga. Kalau kemampuan hanya 10 persen berarti ada 90 persen aspirasi yang tidak ada anggarannya. 10 persen itu juga diperebutkan anggota DPRD ketika bicara dengan pemerintah ke-tika bicara APBD. Jadi sekali lagi yang penting mekanisme, kita sadar tidak semua aspirasi bisa ditindaklanjuti, tapi minimal kalau prosedurnya itu benar dan alur jelas, kita tahu kapan bakal dapat. Soalnya kalau anggota DPR melakukan kunjungan kerja per-orangan tapi tidak dibekali mekanisme memperjuangkan bagaimana aspriasi yang telah dikumpulkan ditindaklan-juti di Jakarta, lama-lama dia akan frustasi, lama-lama dia tidak berani melakukan kunjugan kerja ke daerah. Dia dianggap hanya bisa ngomong doang.

Berat juga ya? Makanya saya di dapil bicara terus terang, saya di Komisi 7 bidang tugas saya ini. Komisi lain saya usahakan tapi saya tidak janji karena mereka juga punya dapil. Pada saat awal kita sudah mengikat pembi-caraan pada persoalan terkait komisi saya.

Padahal masalah pendidikan di NTT juga tidak kalah penting ya? Sama pentingnya. Tapi akhirnya aspirasi itu cendrung didengar saja. (iky)

Dialog Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang dengan tim parle

LAPORAN UTAMA


bekerja sebagai anggota parlemen ia menjaga kedekatan itu di rumah aspirasi yang difaslitasi negara.” kata mantan Wakil Ketua BKSAP Mo-hammad Najib kepada Parle, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, bebe-rapa waktu lalu.

Politisi PAN ini mem-beri contoh anggota parlemen di Amerika yang terlihat sangat serius mengelola rumah aspirasi di daerah pe-milihannya. Namun ia mengingatkan serius bukan berarti rumah aspirasi tersebut harus besar dan mewah. “Me-reka tidak membangun gedung baru karena anggota DPR di Amerika tidak permanen, malah

tahunan ya. Jadi memang realistis itu menyewa, tidak membeli apalagi membangun gedung baru menjadi tidak realistis karena anggota dewan disana berganti-ganti dan partai pe-menang pemilu juga bisa berubah,” imbuh. Dalam satu kesempatan studi banding ke negara paman Sam ini, ia berkesempatan berkunjung ke salah satu rumah aspirasi yang terletak di-kawasan cukup padat. Dari penjelasan yang diperolehnya masing-masing anggota kongres mengelola rumah aspirasi didukung oleh 13 orang staf, yang memiliki tugas masing-masing.

Rumah aspirasi anggota parlemen AS bisa berada di rumah toko (ruko)

Rumah AspirasiAnggota Parlemen Negara LainPribahasa yang menyebut ; Lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain belalang, mungkin bisa berlaku pada bagaimana anggota parlemen dari beberapa negara menetapkan kebijakan mereka terhadap program Rumah Aspirasi.

Namun secara umum dapat di-katakan parlemen di negara demokrasi memiliki Rumah

Aspirasi di setiap daerah pemilihan-nya, dimana seluruh rakyat baik pe-milih maupun bukan pemilihnya, bah-kan rakyat yang tidak berpartai dapat menyampaikan aspirasi kepada ang-gota parlemen dapil tersebut.

“Iya selaku anggota Badan Kerjasa-ma Antar Parlemen – BKSAP saya ber-kesempatan berkunjung, mengamati dan mempelajari parlemen negara lain. Jadi dapat dikatakan anggota parlemen apalagi yang dipilih secara langsung mempunyai kedekatan de-ngan konstituen. Setelah terpilih dan

atau rumah yang disewa setelah lo-kasi tersebut dinilai cocok untuk ber-bagai aktifitas. Jadi tiap anggota de-wan punya karakter tersendiri, punya penekanan program sendiri termasuk juga memilih konstituen mana yang akan dirangkul. Didaerah yang padat penduduk rumah jadi sangat mahal sehingga mereka memilih sewa ruko, tapi yang pasti itu semua dibiayai negara. Proses sewa ditetapkan untuk jangka waktu tertentu dan setelah di-evaluasi dapat saja berpindah tempat. Memang anggaran untuk anggota parlemen di negara demokrasi seperti AS sangat besar, tidak hanya untuk bi-aya oprerasional kantor termasuk gaji pegawai.

M. Najib yang saat ini bertugas di Komisi I melihat keseriusan yang sama dilakukan anggota parlemen di Aus-tralia dalam mengelola rumah aspirasi. Staf ahli yang berjumlah 9 orang juga membantu menyiapkan kebijakan-kebijakan politik yang akan disam-paikan oleh anggota parlemen.”Tapi yang ingin saya katakan anggaran dialokasikan bagi proses penyerapan aspirasi publik ini sangat besar baik yang sifatnya hardware dan software. Setiap penggunaan bisa dipertang-gungjawabkan,” tandasnya.

Catatan menarik tentang rumah aspirasi anggota parlemen di Jerman disampaikan oleh mantan anggota Komisi II DPR RI Chozin Chumaidy. Saat melakukan studi banding ke negara yang terkenal dengan industri mobilnya ini, ia bersama rombongan diajak berkunjung ke kantor sekreta-riat partai politik di daerah setingkat kabupaten/kota. Ternyata sebagian

Mantan Wakil Ketua BKSAP, Mohammad Najib


ruangan di kantor partai itu difung-sikan sebagai rumah aspirasi bagi empat orang anggota parlemen dari partai tersebut.

“Di kantor itu di pasang papan nama masing-masing anggota par-lemen dengan disertakan pemberi-tahuan hari apa dia berada di kantor tersebut untuk menerima konstituen-nya. Jadi semacam daftar dokter jaga di rumah sakit,” paparnya sambil se-dikit tergelak. Anggota parlemen di rumah aspirasi tersebut juga bekerja menerima pengaduan masyarakat sesuai bidang masing-masing, seperti bidang transportasi, keuangan, perta-nahan dan lain-lain. Sayangnya selama berkunjung kesana menurut Chozin, tidak terlihat ada warga masyarakat yang menyampaikan pengaduan. Menurut staf yang bertugas, sebagian aspirasi masyarakat disampaikan me-lalui jaringan komunikasi yang tertata dengan baik di kantor tersebut, se-perti telepon, faksimili dan internet. Jadi aspirasi disampaikan tanpa harus melewati pertemuan tatap muka.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri berkesempatan meninjau rumah aspirasi anggota parlemen di Afrika Selatan. Ia menemukan proses penyerapan aspirasi publik yang di-lakukan anggota parlemen merupa-kan kegiatan resmi yang anggarannya disediakan negara. Dari penjelasan yang diperolehnya dapat disimpulkan anggaran tersebut diberikan dengan mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas dan terukur. Tidak ada ke-bijakan pembangunan gedung baru dan rumah aspirasi mereka bisa ber-pindah dari satu titik ke titik yang lain, sesuai keperluan.

Selama lebih dari tiga jam ia be-rada di rumah aspirasi berupa kantor sederhana yang ternyata berada di-samping rumah pribadi anggota par-lemen Afsel tersebut. Dalam rentang waktu tersebut ada beberapa warga masyarakat yang terlihat menyampai-kan aspirasi, berbicara dengan ang-gota dewan di ruang tamu terbuka. Karena dialog berlangsung dengan

bahasa setempat Ronald tidak me-ngetahui dengan pasti apa yang di-sampaikan dalam pertemuan tersebut. “Staf mereka tidak banyak ya, bahkan ada anggota parlemen yang bekerja dibantu anak-anaknya,” jelasnya.

Namun secara umum ia menilai rumah aspirasi sederhana anggota parlemen afrika selatan tersebut cukut berhasil membangun interaksi antara rakyat dengan wakil rakyatnya. Kebi-jakannyapun jelas setiap minggunya setiap anggota bekerja lebih banyak

di dapil dari pada di kantor parlemen, perimbangannya 4 hari di rumah as-pirasi, 3 hari di kantor parlemen. Staf pendukung juga berhasil mengelola kegiatan kantor dengan baik, serta mempu mengkomunikasikan pesan-pesan kepada publik lewat spanduk yang disebar dan ditata rapi di dae-rah pemilihan anggota parlemen ber-sangkutan. “Pesan yang disampaikan jelas dan pengaturan pemasangan spanduknya rapih tidak berantakan seperti disini,” demikian Ronald. (iky)

Mantan anggota DPR RI, Chozim Chumaidi

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik, Ronald Rofiandri

Inte

rnet

/sat

unew

s.co

m

LAPORAN UTAMA

18 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 1� 18 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 1�

Rumah Aspirasi ItuMemang Diperlukan...Kesadaran perlunya membangun Rumah Aspirasi di daerah pemilihan untuk menjaring masukan dari konstituen sudah dimiliki oleh sebagian anggota DPR RI.

Anggota FPAN dari dapil Jatim IX Muhammad Najib misalnya, segera setelah terpilih pada

periode pertama, tahun 1994 lalu ber-sama tim suksesnya berhasil merea-lisasikan konsep rumah aspirasi.

“Saya merasa Rumah aspirasi itu memang diperlukan ya, maka saya

dirikan di dapil saya dengan anggaran pribadi. Setelah dibuka apresiasi pub-lik saya rasa tinggi terbukti beragam pengaduan masuk,” jelas M. Najib saat dihubungi disela-sela kesibukan-nya mengikuti rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Tingginya apresiasi publik mem-

buat ia kewalahan, karena tidak jarang konstituen yang datang sekaligus membawa proposal.

“Masalahnya proposal itu ter-kadang berisikan permohonan ban-tuan hajatan pribadi seperti pernika-han, anak mau masuk sekolah, sampai istri sedang dirawat di rumah sakit,” tambahnya. Apabila permintaan me-reka tidak diluluskan, ungkapan keke-cewaan disampaikan konstituen yang mengaku telah mendukungnya pada pemilu lalu. Ini menurutnya menjadi beban tersendiri yang lama kelamaan tentu semakin berat. “Rumah aspirasi itu akhirnya terpaksa saya tutup.”

Sebagai gantinya menurut Najib, ia menunjuk seorang staf yang ber-tugas sebagai wakilnya menjaring aspirasi dari konstituen setiap saat. Seluruh masukan ini bisa dihimpun dari mana saja, dari pasar, dari tem-pat mereka beraktifitas di sawah atau ladang. Staf yang digaji dengan uang pribadi ini juga bertugas mewakilinya menghadiri undangan dari para kon-stituen baik hajatan pribadi maupun pertemuan masyarakat di balai desa. Laporan yang berhasil dihimpun sangat berguna dalam memahami permasalahan konstituen yang terus berkembang dinamis setiap saat. Berdasarkan masukan tersebut pada saat melakukan kunjungan kerja per-orangan di dapil ia sudah mulai pa-ham permasalahan yang tengah diha-dapi konstituen. Dalam beberapa kali pertemuan di dapil terkadang solusi dapat ditemukan, apabila tidak maka

Anggota DPR RI dari F-PDIP, Budiman Sudjatmiko

18 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 1� 18 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 1�

dukungan anggaran para simpatisan, seperti pengusaha dan akademisi. Manajemen juga mendapat beban tu-gas yang terbagi dalam tiga program yaitu pertama program advokasi petani yang terlibat dalam konflik-konflik pertanahan. Kedua, program penguatan kapasitas desa, kebudaya-an dan ketiga, kemerdekaan politik masyarakat. Mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik ini menga-ku terus memantau kinerja rumah aspirasi secara berkala dari Jakarta. Ia juga secara rutin berkunjung tidak hanya pada jadwal kunjungan kerja

perseorangan. “Saya minimal sebulan sekali ke rumah ini. Pada waktu ter-tentu pernah 3 kali dalam sebulan,” kata Budiman.

Rumah Aspirasi Budiman ini bebe-rapa kali dikunjungi oleh anggota DPR baik dari Fraksi PDIP maupun dari fraksi lainnya. “Saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya buat, itu yang terbaik, yang lainnya silakan saja mengem-bangkan dengan caranya sendiri. Yang pasti banyak teman-teman dari partai dan daerah lain, datang ingin mem-pelajari apa yang kita sudah lakukan disini,” imbuhnya. (iky)

masalah dibawa ke Jakarta untuk di-sampaikan dalam rapat-rapat komisi dengan mitra kerja terkait.

Anggota Fraksi PDIP Budiman Sud-jatmiko yang juga membuka rumah aspirasi di dapilnya Banyumas, Jawa Tengah punya pengalaman berbeda. “Tidak pernah ada konstituen yang datang untuk meminta uang lewat proposal yang disodorkan. Saya juga heran kenapa sampai begitu. Mung-kin konstituen saya dari dulu sudah ngerti saya caleg kere,” katanya sam-bil tertawa. Menurut mantan aktifis ini pembentukan rumah aspirasi adalah salah satu wujud dari kesunggu-han untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Setelah terpilih menjadi ang-gota DPR dari dapil Jawa Tengah VIII dengan perolehan suara tertinggi ia melanjutkan langkah dengan mendiri-kan rumah aspirasi bersama tim suk-ses dan relawan pendukungnya yang tersebar di desa-desa.

Rumah Aspirasi Budiman demikian sebutan populernya berada di pe-rumahan Bumi Arcawinangun Estate, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Rumah tipe 45 ini dikontraknya seni-lai 8 juta rupiah pertahun. Kegiatan di kantor ini dikelola manajemen yang ditata dengan profesional. Pemimpin tertinggi seorang direktur didampingi asisten direktur yaitu bidang pember-dayaan petani dan penguatan pemer-intah desa, bidang pemberdayaan sosial dan advokasi kebijakan publik, serta manajer kesekretariatan. Selain itu terdapat koordinator bantuan hukum, manajer wilayah Banyumas, manajer wilayah Cilacap Barat dan manajer wilayah Cilacap Timur. Pe-ngaduan masyarakat diterima resmi-nya dari Senin sampai Sabtu, dari pukul 09.00 sampai 16.00 WIB namun tidak jarang melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Untuk penggajian dan pembia-yaan kegiatan kantor lainnya diper-lukan anggaran 30 juta rupiah setiap bulannya. Budiman merogoh 20 juta rupiah yang diambil dari dana komu-nikasi, dana penyerapan aspirasi dan uang reses, sisanya diperoleh dari

Anggota DPR RI dari F-PAN, Mohammad Najib

Inte

rnet

/rri.

co.id

PENGAWASAN

�0 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |

Pelaksanaan kegiatan olahraganegara-negara sekawasan Asia Tenggara ke-26 dijadwalkan berlangsung di Indonesia,digelar di dua kota sekaligus, Palembang dan Jakarta,pada tanggal 11 hingga 22 November 2011mendatang.SEA Games ini akan memperebutkan542 medali emas dari 44 cabang olahraga yangdipertandingkan seluruhnya.

| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | �1

Data Kementerian Pemuda dan Olahraga menyebutkan, Indo-nesia ditetapkan menjadi tuan

rumah SEA Games 2011 pada saat Rapat Dewan Federasi SEA Games di Bangkok, Thailand 6 September 2006.

Tahun ini adalah keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga negara - negara Asia Tengg-ara setelah SEA Games X Tahun 1979, SEA Games XV Tahun 1987, dan SEA Games XIX Tahun 1997.

Sebagai kota penyelenggara uta-ma, Palembang akan memusatkan pertandingan di Kompleks Olahraga Jaka Baring yang mencakup area se-luas 45 ribu meter persegi dan juga di pusat olahraga Gelora Sriwijaya Palembang, Provinsi Sumatera Se-latan.

Kalangan pakar memuji peran strategis pemerintah yang memilih Palembang sebagai salah satu kota penyelenggara SEA Games. Menurut pakar, masyarakat bersama pemerin-tah provinsi Sumatera Selatan akan bangkit secara ekonomi dan meneri-ma cukup banyak manfaat selama pe-laksanaan SEA Games, salah satunya dari sektor kepariwisataan daerah.

Pemerintah ingin memperkenal-kan kepada Negara lain berbagai daerah menarik yang ada di Indonesia yang merupakan negara yang plural dan kaya akan budaya. Banyak daerah menarik yang ada di Indonesia selain Jakarta, Bali dan Yogyakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Pri-janto saat memimpin kunjungan ke Sekretariat SEA Games, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur menga-takan, khusus kesiapan DKI Jakarta yang berdampingan dengan Palem-bang sebagai kota pelaksanaan SEA Games November nanti, tidak ada masalah. Dari 24 cabang olah raga yang dijadwalkan dipertandingkan di Jakarta, seluruh sarana dan arena pertandingan di DKI dinyatakan telah rampung.

“Seluruh sarana SEA Games di Jakarta rampung seratus persen dan mendapat sertifikat, semua tim teknik negara dan peserta sudah menyatakan

layak”, demikian ungkap Wagub Pri-janto.

Saat itu, Prijanto didampingi jaja-ran Pemprov DKI meninjau sejumlah sarana prasarama SEA Games dian-taranya, arena paragliding di Gunung Mas Puncak, Bogor, arena Mountain Bike di Gunung Pancar Sentul, serta Velodrome Balap Sepeda di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur.

Salah seorang petugas pengelola arena cabang olah raga Judo di ka-wasan Kelapa Gading, Dedi Miswar mengatakan, secara fisik gedung berikut arena pertandingan siap digu-nakan.

Kekhawatiran Komisi X

Berbeda dengan di Jakarta, Palem-bang yang menjadi tujuan ke dua pelaksanaan Sea Games XXVI banyak yang menyangsikan apakah venue-venue yang yang akan dipakai un-tuk pertandingan dapat selesai tepat pada waktunya.

Kekhawatiran ini bukan hanya di-rasakan masyarakat, Komisi X DPR yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga pun merasakan hal yang sama.

Sebulan sebelum pembukaan Sea Games berlangsung, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dedi Suwandi Gumelar mengatakan, masyarakat, banyak yang mengkha-watirkan kesiapan Sea Games yang akan dilaksanakan di Palembang khu-susnya. Banyak cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Palembang, namun arena pertandingan banyak yang belum siap.

Menurut Dedi, kekhawatiran yang dirasakan masyarakat itu sebetulnya kekhawatiran yang dia sampaikan pada enam bulan yang lalu kepada Pemerintah. Enam bulan yang lalu dia sudah memberikan warning, dan empat bulan yang lalu warning itu kembali dia sampaikan. Saat itu dia mendesak kepada Pemerintah agar

Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Suwandi Gumelar

PENGAWASAN

�� | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |

semua sarana dan prasarana di Palem-bang dapat diselesaikan tepat waktu.

Jika Menteri Pemuda dan Olah-raga (Menpora) Andi Mallarangeng memberikan batas waktu penyelesa-ian sampai 15 Oktober 2011, sebaik-nya janji Menpora itu kita pegang.

Seharusnya, kata Dedi, yang lazim dan sesuai standart menjelang 30 hari “H” semua sarana dan prasarana sudah siap, bukan lagi bicara selesai venue. Menurut Dedi, sebulan sebe-

lum acara mulai, seharusnya kita su-dah bicara soal prestasi yang dapat diraih para atlet kita.

Dalam hal ini, kunci utama dari permasalahan ini adalah tidak adanya tata kelola yang baik dari awalnya. Karena di sini persoalannya bukan pekerjaan yang crass program, tapi sudah direncanakan 4 (empat) tahun yang lalu.

Pemerintah sudah tahu empat ta-hun yang lalu kalau Indonesia akan

menjadi tuan rumah pelaksanaan Sea Games, seharusnya sudah diper-hitungkan dengan segala aspek dan variablenya. Tata kelola dalam kon-teks manajemen, leadershipnya betul-betul dipegang sesuai dengan profe-sionalitas, karena pelaksana terutama leading sektornya berada di tangan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Jadi, kata Dedi, bukan hanya me-nyampaikan keresahan itu pada me-dia tapi pada forum resmi rapat kerja Komisi X DPR dengan Jajaran Kemen-terian Pemuda dan Olah Raga. Jika Menpora menyampaikan pekerjaan beres, mungkin konstruksinya me-mang beres, tapi pekerjaan-peker-jaan lain yang kecil-kecil seperti lis-trik, kasur, maupun air, apakah sudah mengalir dengan lancar.

Beberapa media memberitakan banyak air yang belum mengalir, lis-trik yang belum masuk dan kasur yang belum tersedia. “Hal-hal kecil ini tentunya tidak bisa dianggap sepele, karena saat pelaksanaan tiba akan menjadi kendala besar,” kata Dedi.

Dedi juga menyampaikan, hal penting yang harus diperhatikan di dalam event internasional itu adalah apa yang disebut dengan internasi-onal standart service itu yang tidak boleh ditawar. Misalnya, akomodasi, penginapan, transportasi, konsumsi, komunikasi (IT) harus sesuai de-ngan standart service internasional. “Bagaimana wartawan internasional mau mengakses berita kalau inter-netnya belum terpasang dengan baik, sudah pasti ini akan merugikan para peserta lain dan patinya mereka akan complain,” katanya.

PON 2012 Jauh Lebih Siap

Dedi menambahkan, jika diban-dingkan dengan persiapan PON ke XVIII di Riau jauh lebih siap. Pelak-sanaan PON akan berlangsung tahun 2012, namun Dedi melihat persiapan-nya jauh lebih matang.

Tahun 2011 ini, persiapan PON sudah selesai 80-90%. “Semua venue sudah selesai tinggal pemeliharaan, chek utilitisnya seperti listrik sudah

Menteri Pemuda dan Olah Andi Mallarangeng saat rapat dengan Komisi X DPR RI bahaspersiapan Sea Games XXVI di Indonesia

Komisi X DPR RI, Saat kunjungan kerja ke Palembang meninjau persiapan venue Sea Games XXVI

| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | ��

menyala belum, bagaimana air pa-nasnya, air dinginnya, AC, sarana toi-let dan lain-lain,” tambahnya.

Semua ini merupakan rangkaian kerja manajemen, dimana Pemerin-tah sebagai pemberi pekerjaan harus juga membentuk Direksi yang sifatnya mengawasi proyek-proyek itu.

Jika pekerjaan itu dapat disele-saikan satu tahun sebelum pelak-sanaan, akan lebih terukur dan kekurangan sarana prasarana dapat lebih diperhatikan.

Berbeda dengan di Palembang, dia melihat tiga minggu sebelum pelak-sanaan masih tahapan menyelesaikan prasarana-prasarana. “Padahal se-harusnya gema yang terdengar oleh kita sekarang semangat mendukung para atlet, bukan sound yang berbu-nyi problem,” kata politisi F-PDI Per-juangan ini.

Terkait penyelesaian prasarana-prasarana ini, Komisi X DPR meng-apresiasi Pangdam Sriwijaya yang menurunkan pasukannya menanam rumput untuk penghijauan. Walau-pun dia ragu apakah mungkin baru beberapa minggu yang lalu ditanami rumput sebulan kemudian akan hijau menjadi hamparan permadani di la-pangan luas. “Tentunya ini akan sulit, sehingga lapangan yang diharapkan hijau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” katanya.

Kekhawatiran itu bahkan sampai urusan akomodasi, dimana hotel-hotel dan wisma atlet di Palembang masih belum mencukupi jumlah atlet yang akan bertanding di sana. Seba-nyak 8.000 atlet akan bertanding di Palembang. Sementara wisma atlet di Jakabaring hanya dapat menampung 2.000 atlet dan hotel-hotel di Palem-bang hanya dapat menampung 4/000 orang.

Untuk menambah kekurangan ini, armada angkatan laut akan menyiap-kan kapal sebanyak 7 (tujuh) kapal. Dari tujuh kapal tersebut, dua kapal dari Pelni dan satu kapal dari Angka-tan Laut.

Dedi mengamati, kekurangsiapan Sea Games di Palembang juga dise-

babkan beberapa faktor. Yang dijan-jikan oleh Pemda Sumatera Selatan bahwa akan didukung penuh oleh pihak ke tiga pembangunan seba-gian besar venue banyak yang gagal. Jadi dari pola rencana yang akan di-sumbangkan oleh perusahaan-peru-sahaan multi nasional yang berada di Sumsel atau di wilayah Indonesia pada umumnya, tidak semuanya ter-penuhi sesuai dengan rencana, dan itu pengaruhnya sangat besar.

Dia juga melihat di dalam manaje-men ini tidak dicadangkan yang na-manya krisis manajemen apabila terjadi darurat plant, apa yang harus dilakukan. Krisis manajemen ini tidak ditangani secara serius. Sebagai con-toh kolam renang, bilyar yang belum siap dan itu tidak mungkin dipindah-kan ke luar kota, karena aturannya ti-dak boleh memindahkan ke kota lain.

Tidak Bisa Diremehkan

Menurut Dedi, mengurus olahraga sama halnya dengan mengurus nega-ra, dan olah raga bagian dari negara sehingga tidak bisa diremehkan be-gitu saja. Kalau masih diremehkan se-perti ini, tidak punya visi kepemimpi-nan sebagai bangsa.

Padahal olahraga mempunyai ber-bagai fungsi, sebagai fungsi ekonomi, industri, dan pariwisata, Saat penye-

lenggaraan Olimpiade 2002 di Los Angeles, keuntungan yang didapat dari pesta olah raga dunia ini begitu besarnya. “Kenapa kita tidak bela-jar dari negara lain memanfaatkan momentum penting ini untuk me-narik keuntungan dari negara-negara peserta,” kata Dedi.

Menurutnya, banyak hal dari fungsi olahraga yang belum dipahami benar oleh bangsa kita. Ajang olah raga bukan hanya sekedar berkumpulnya para atlet dan bertanding. Olahraga tidak bisa hanya dijadikan seperti ton-tonan, tapi lebih luas lagi fungsi olah raga salah satunya dari sisi prestasi, menyehatkan jiwa dan raga, mem-bentuk karakter bangsa, dan tak kalah pentingnya bagaimana melahirkan in-dustri dan ekonomi serta memberikan efek sosial yang baik.

Ketika sepak bola nasional mulai bangkit, kita dapat melihat sendiri Tim Nasional saat bertanding dengan Ma-laysia, meskipun tidak menang gegap gempita mengiringi pertandingan itu. Di sini ada rasa kebanggaan, rasa mar-tabatnya terangkat, dan kepercayaan diri sebagai bangsa.

Karena itu Dedi menghimbau ke-pada seluruh masyarakat, walaupun dengan kesiapan yang terbatas, kita harus tetap optimis. Masyarakat ha-rus tetap mendukung, bagaimanapun

Komisi X DPR RI, Saat sidang persiapan Sea Games XXVI di Indonesia

PENGAWASAN


juga ini hajat bangsa. “Tetap optimis, tetap mendukung, tidak saatnya un-tuk berdebat, tetapi bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoa-lan,” kata Dedi dengan optimis.

Tentunya optimisme ini ada ala-sannya, saat Komisi X Rapat Koor-dinasi dengan Menpora tanggal 19 Oktober 2011, Menpora Andi Mal-larangeng menjamin penyelesaian arena pertandingan untuk Sea Games XXVI Jakarta dan Palembang akan diselesaikan tepat waktu.

Saat itu Andi menegaskan kendala pembangunan arena pertandingan utama di Palembang bisa dibereskan. Menurut Andi, dia juga telah meminta seluruh PB (Pengurus Cabang Olah

Raga) memeriksa kesiapan masing-masing venue (tempat pertandingan).

Ketua Umum panitia pelaksana Sea Games XXVI di Indonesia, Rita Subo-wo mengatakan terus berkoordinasi untuk mengatasi masalah pembangu-nan di kawasan olah raga Jakabaring Palembang, terutama untuk stadion menembak. Dia yakin dengan bantu-an dari PB Perbakin, pembangunan di sana akan selesai pada waktunya.

Anggota Komisi X DPR RI dari Frak-si PAN Eko Hendro Purnomo sempat mempertanyakan kepastian pelak-sanaan pertandingan cabang olah raga menembak. Karena pemberitaan diberbagai media menyebutkan me-nembak akan pindah ke Jakarta. Un-tuk itu dia ingin mendapatkan kepas-tian benar tidaknya berita tersebut.

Dalam hal ini, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menegaskan, arena pertandingan tidak mungkin dipindahkan ke Jakarta. Kalau pun sta-dion menembak di Jakabaring belum siap, pihaknya sudah mempersiapkan lapangan menembak lainnya yang juga berada di Palembang.

Sekarang, kata Dedi, kita tinggal menunggu apa yang dikatakan Men-pora apakah sesuai dengan pelaksa-naan di lapangan dan selesai sesuai jadwal. Kesuksesan pesta olah raga ini tentunya terkait erat dengan semua itu. (tt)

Komisi X DPR RI, Saat kunjungan kerja ke Palembang meninjau persiapan venue Sea Games XXVI

Komisi X DPR RI rapat dengan Menteri Pemuda dan Olah Andi Mallarangeng bahaspersiapan Sea Games XXVI


Senyum Dikitlah,Supaya yang Tegang Jadi Rileks

“Ibu percaya tidak hakim MA korup?”Yang ditanya diam saja sepertinya berfikir keras.

“Jawab saja bu, iya atau tidak,” tegas yang bertanya.Sedikit gugup yang ditanyapun menjawab. ”Tidak Pak.”

Yang bertanya kemudian menegaskan.“Jadi menurut Ibu tidak ada mafia dan markus di MA.

Yang ada hanya suara-suara saja.”

Itu adalah petikan tanya jawab dalam uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung yang berlang-

sung di Gedung DPR RI, Senayan, Ja-karta, beberapa waktu lalu. Yang ber-tanya Benny K. Harman Ketua Komisi III sedangkan yang menjawab adalah Rahmi Mulyati hakim karir, kandidat hakim agung. Pertanyaan selanjut-nya datang dari anggota komisi III dari FPG, Nudirman Munir yang lebih cendrung berkomentar. “Ibu agak kaku, tapi senyum dikitlah agar sua-sana tegang jadi lebih rileks,” ujarnya disambut derai tawa hadirin yang me-menuhi balkon menyimak proses fit and proper test.

Beragam cara dan pendekatan digunakan anggota Komisi III untuk mencari tahu lebih jauh kompetensi 18 calon hakim agung yang diki-rimkan Komisi Yudisial. Tanya jawab dalam fit and proper test merupakan uji lanjutan setelah sebelumnya para kandidat diminta menulis makalah yang judulnya telah ditentukan. “Kita ingin melihat para calon hakim agung ini dari segi kemampuan menyusun makalah dengan sebuah contoh ka-sus hukum dan solusinya. Ini untuk mengetahui bagaimana kemampuan mereka dalam melihat sudut pandang kasus itu sendiri dan pendekatan pe-nyelesaiannya,” ujar Ketua Komisi III DPR Benny K Harman saat meman-tau pelaksanaan tes tertulis terhadap calon hakim agung ini.

Politisi Partai Demokrat ini melan-jutkan Komisi III juga membuka masu-kan dari masyarakat untuk mengung-kap rekam jejak para calon hakim agung yang terdiri dari 10 hakim karir dan 8 non karir. Beberapa input publik yang dianggab signifikan akan dida-lami dalam RDPU dengan masyarakat, tujuannya adalah agar tercapai pema- Wakil Ketua Komisi III Fahri Hamzah

PENGAWASAN


haman yang semakin baik terhadap sosok calon hakim tersebut. Kemudi-an pada sesi fit and proper test semua kandidat diminta menkonfirmasi selu-ruh input yang telah diperoleh ang-gota Komisi III. “Masing-masing diuji

selama 180 menit atau tiga jam. Cu-kup untuk mengeksplorasi kemam-puan mereka yang sebenarnya,” lanjutnya.

Adapun 18 calon hakim agung yang mengikuti proses uji kepatutan

di Komisi III adalah sebagai berikut. Hakim dengan latar belakang non karir ; Prof Syafrinaldi, Hary Djatmiko, Dewi Kania Sugiharti, Nurul Elmiyah, T Gayus Lumbuun, H Dudu Duswara Machmudin, H Taqwaddin, Dr Iing R Sodikin. Sedangkan hakim karir ; Dra Hj Husnaini, H.Andi Samsan Nganro, Made Rawa Aryawan, H Sunarto, Rah-mi Mulyati, Mayjen TNI Burhan Dah-lan, Muh Daming Sunusi, Heru Mu-lyono Ilwan, Suhadi, H Mohammad Yamin Awie.

6 Hakim Agung Terpilih Proses Rapat Paripurna DPR RI

akhirnya secara resmi mengesahkan 6 orang Hakim Agung yang telah dipilih Komisi III dalam proses uji kepatutan dan kelayakan. Mereka terdiri dari 2 orang hakim karir dan 4 orang ha-kim non karir. “Uji kepatutan dan ke-layakan di Komisi III mengutamakan kualitas calon hakim agung, yang meliputi integritas, visi dan misi, serta kompetensi,” kata Wakil Ketua Komisi

Komisi III saat akan melakukan proses fit and proper test 6 Hakim Agung terpilih

Ketua DPR RI Marzuki Alie berfoto bersama 6 Hakim Agung terpilih saat proses fit and proper test


III Fahri Hamzah, saat menyampaikan laporan pada rapat paripurna di Ge-dung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/11). Komisi III memilih enam orang calon berdasarkan perolehan suara terbanyak pertama sampai de-ngan keenam yang diperoleh masing-masing calon.

Fahri menekankan calon Hakim Agung terpilih diharapkan dapat menjadi Hakim Agung yang mam-pu meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi sekaligus benteng terakhir bagi pencari keadilan. Berikut enam Hakim Agung yang ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan ranking perolehan suara, Suhadi de-ngan latar belakang hakim karir, Gayus Lumbuun – non karir, Nurul Elmiyah – non karir, Andi Samsan Nganro – ha-kim karir, Dudu Duswara Machmudin – non karir dan Hary Djatmiko – non karir.

Suasana rapat paripurna berubah

meriah ketika Ketua DPR Marzuki Alie yang bertindak selaku pimpinan si-dang memperkenalkan enam Hakim Agung terpilih kepada seluruh peser-ta rapat, terutama ketika memanggil nama Gayus Lumbuun yang pernah menjabat sebagai ketua Badan Kehor-matan DPR RI. “Kita semua sedih di-tinggalkan Pak Gayus,” katanya. Tepuk tangan hadirin dibalas Gayus dengan berdiri dan melambaikan tangan.

Kepada wartawan usai rapat man-tan anggota Komisi III ini menjelas-kan pilihannya menjadi Hakim Agung karena terpanggil untuk membangun kembali hukum yang sekarang ini diin-dikasikan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. “Hukum tidak bisa lagi menyele-saikan masalah-masalah, sementara penilaian masalah itu ada di penga-dilan, oleh para hakim,” paparnya.

Gayus Lumbuun menjelaskan akan menyesuaikan diri dengan tugas ba-runya sebagai Hakim. “Sebagai politisi saya dituntut banyak bicara tapi se-

bagai Hakim Agung saya harus me-matuhi kode etik tidak boleh banyak bicara,” lanjutnya. Namun ia menam-bahkan tidak akan membiarkan lem-baga hukum MA menjadi beku. “Yang tidak boleh bicara berkenaan kasus atau perkara tapi untuk memberikan informasi tentang hukum yang harus ditaati, hukum yang harus dibangun, itu tugas hakim juga untuk bicara.”

Rapat Paripurna tersebut men-jadi momen terakhir bagi Gayus yang selama proses fit and proper test berlangsung telah menyatakan non aktif. Beberapa anggota DPR meman-faatkan kesempatan itu untuk secara khusus mengucapkan selamat kepada mantan kolega sesama wakil rakyat itu. Jadilah momen pasca paripurna menjadi antrian ucapan selamat, ber-pelukan, ‘cipika-cipiki’ , dilanjutkan foto bersama. “Buat kenangan,” kata Ahmad Yani dan Sarifudin Sudding, dua anggota komisi III usai foto ber-sama dengan Gayus Lumbuun. (iky)

Wakil Ketua Komisi III Fahri Hamzah saat menyampaikan laporan pada rapat paripurna mengenai saat proses fit and proper test 6 Hakim Agung terpilih

ANGGARAN


Kenaikan Anggaran TNISolusi Pembenahan Alutsista Dalam APBN 2011, anggaran untuk Kementerian Pertahanannaik 50% dari Rp 30 triliun menjadi Rp 45,2 triliun.Anggaran itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit,pembenahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista)dan pemenuhan standar.

Seperti kita ketahui, tantangan TNI untuk menjaga keutuhan NKRI semakin tinggi karena per-

senjataan yang dimiliki rata-rata sudah tua, dengan umur 25 hingga 40 tahun. Menurut Kemenhan, rincian kesiapan dari tiga matra, yakni TNI AD, AU dan AL pun berbeda-beda. Kesiapan TNI AD 35 persen, TNI AU 30 persen dan TNI AL 30 persen.

Anggaran yang minim menjadi penyebab tidak adanya program pe-mutaakhiran alutsista TNI. Anggaran yang diberikan pemerintah kepada Kemhan yang kemudian dibagikan kepada empat unit organisasi, yakni Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Kemhan sendiri sejak tahun 2006 terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Namun prosentase terbesar

anggaran TNI habis hanya untuk be-lanja pegawai.

Seperti diketahui, pada tahun 2006 anggaran yang didapat oleh Kemhan sebesar Rp28 triliun, 2007 sebesar Rp32,6 triliun, 2008 sebesar Rp32,8 triliun, 2009 sebesar Rp33,6 triliun dan pada tahun 2010 mengalami pening-katan yang signifikan hingga menca-pai Rp42,8 triliun. Sementara tahun 2011 ini mencapai Rp47,4 triliun. Bila kebutuhan anggaran pertahanan di-proyeksikan minimal 2 persen dari PDB dalam 15-20 tahun, maka kesia-pan alutsista yang dimiliki oleh TNI bisa mencapai 70 hingga 90 persen.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi San-toso mengatakan, dirinya mendorong peningkatan persenjataan dengan melibatkan produksi BUMN dalam

negeri seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. “Produk-produk persenjataan mereka sudah digunakan negara tetangga, militer kita malah menengok saja nggak, ini harus diluruskan,”terangnya.

Dia menambahkan, sudah ada ke-sepahaman di DPR untuk menambah anggaran TNI. Bahkan dalam pembi-caraan terakhir sudah semua anggota DPR sepakat bahwa alat-alat perang yang saat ini dimiliki oleh TNI sudah ketinggalan zaman. “Untuk ukuran negara yang sebesar dan sedigdaya Indonesia persenjataan perlu diting-katkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.”lanjutnya

Hal senada disampaikan oleh Enggartiasto Lukito (F-PG), dia me-ngatakan, guna memenuhi Minimum


Menurutnya, DPR akan mengu-payakan beberapa macam skema seperti multi year, karena itu kita memperkirakan pada tahun 2014 su-dah mencapai MEF. “Pemerintah SBY

terlihat ingin memberikan warisan ke-pada penerus bangsa bahwa MEF kita sudah tersedia tinggal ditingkatkan kapasitas MEF kedepannya. (si)

demikian hal ini akan berimbas pada penyerapan tenaga kerja dalam ne-geri untuk pengerjaan produksi alut-sista yang menjadi kebutuhan TNI saat ini,”tegasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita (F-PG) men-gatakan, Keperluan dan belanja MEF diprioritaskan bagi Industri dalam negeri yaitu BUMD namun diperbo-lehkan membeli bila tidak dapat di-produksi dalam negeri. “Berbicara Industri dalam negeri tentu akan me-nyerap tenaga kerja, berkaitan dengan MEF penting membelanjakan APBN untuk industri dalam negeri yang uta-ma memperhitungkan alutsista yang memiliki efek deterant bagi potensial musuh kita,”jelasnya.

Kedua faktor efek deterant dan Industri dalam negeri, harus menjadi faktor utama dalam membelanjakan anggaran. “Kita melihat anggaran APBN 2012 memang tidak hanya di-peruntukkan bagi Alutsista tetapi

ULP,”jelasnya. Dia juga menambah-kan, Alutsista Indonesia masih jauh sekali dari MEF artinya masih dibawah 50 persen

Esential Force (MEF) pemerintah harus mengedepankan faktor kemampuan mencegah kekuatan musuh, itu yang utama dalam peremajaan Alutsista. Kemudian, lanjut Enggar, Pemerintah harus memprioritaskan belanja Dalam Negeri. sementara untuk Pembelian Luar Negeri (PLN) dengan cara me-manfaatkan bank Indonesia yang be-rada di Indonesia dalam bentuk sin-dikasi.

Dia mendesak pemerintah men-dorong industri dalam negeri den-gan memprioritaskan lokal konten. “Lokal konten harus diperhatikan dalam pembelian Alutsista dan kita mengharapkan dapat tercapai dalam RAPBN 2012,”jelasnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, hingga 2014, Kementerian Pertahanan (Kem-han) membutuhkan anggaran men-capai Rp 150 triliun. Namun, hingga tahun 2011 ini, dari total kebutuhan anggaran untuk terpenuhinya Mini-mum Essential Force (MEF), be-lum mencapai 30 persennya.

“Sehingga alokasi untuk Dephan pada RAPBN 2012 sebe-sar Rp 64,4 triliun itu sesung-guhnya sebagai bagian skenario untuk tercapainya MEF hingga 2014,” ujar Mahfudz Siddiq.

Mahfudz menjelaskan, guna tercapainya renstra hingga 2014, perlu kebijakan politik anggaran untuk bisa menambah angga-ran di Kemhan, khususnya untuk keperluan alutsista tersebut.

Mahfudz mengatakan, Komi-si I telah mempunyai kebijakan politik bahwa modernisasi alut-sista TNI itu juga harus dido-rong dengan melibatkan industri strategis dalam negeri. Diharap-kan, hal itu akan memberikan dampak secara ekonomi dan ke-sejahteraan karena akan banyak menyerap tenaga kerja dalam negeri sendiri.

“Makanya kemarinkan telah kita dorong sekitar Rp 1,3 triliun, itu be-lanja alutsista di dalam negeri yaitu di PT DI, PT PAL, PT Pindad. Dengan

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kanan) bersama dengan Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq (kiri)

LEGISLASI


Anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang sangat strategis untukpembangunan manusia Indonesia seutuhnya.Sebagai pewaris masa depan dan aset peradaban, anak harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh menjadi penyambungtongkat estafet perwujudan cita-cita bernegara.

LEGISLASI


Perlindungan ini dijamin dalam pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta ber-hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dengan demikian, anak mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (rights to life and survival), hak tumbuh dan berkembang (rights to development), dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Komisi III DPR Achmad Basarah (F-PDIP), Semangat perlin-dungan ini harus kita pandang se-bagai suatu keharusan melihat kon-disi anak, yang secara jasmani dan rohani belum mampu untuk melind-ungi dirinya sendiri dari lingkung-an yang kadang membawa dampak negatif. Karena rentannya posisi anak tersebut, lanjutnya, maka diperlukan jaminan perawatan dan perlindu-ngan khusus termasuk perlindungan hukum melalui RUU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

“Selama ini perlindungan hukum untuk anak, khususnya anak yang memiliki kasus hukum, posisi negara justru mengabaikan dalam memenuhi tanggung jawabnya melindungi anak,”papar anggota dari Dapil Jatim III ini.

Data Kementerian Pemberda-yaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) menyebutkan, antara tahun 2009 hingga Juli 2010 terdapat 6.273 anak yang mengalami masalah hukum. Angka yang tentunya tidak bisa kita pandang sebelah mata.

Dia mengatakan, cara pandang negara terhadap pemenuhan hak-hak anak cenderung berada dalam pers-pektif dikotomi antara “cost” dan “as-set”. Perspektif anak sebagai “cost” cenderung mengabaikan hak anak karena dianggap orang yang butuh biaya besar yang harus dikeluarkan oleh negara. Berbeda halnya dengan perspektif “asset” yang meletakkan anak sebagai modal potensial yang jika dilindungi maka akan menjadi investasi di masa depan bagi sebuah

bangsa. Pengabaian negara terhadap

perlindungan anak, lanjutnya, terlihat dalam kasus-kasus hukum banyaknya tahanan anak yang digabung de-ngan orang dewasa, kekerasan selama proses pidana, minimnya lapas khusus anak, minimnya penegak hukum yang punya kapasitas perlindungan hak anak dan lemahnya peraturan perun-dang-undangan yang pro terhadap kepentingan terbaik anak.

Komisi Perlindungan Anak In-donesia (KPAI) menyebutkan, ta-hun 2010 terdapat 7.300 anak yang bermasalah dengan hukum. Jumlah tersebut dinilai memprihatinkan. Se-banyak 5.685 dari 7.300 anak itu kini ditahan 16 lembaga pemasyarakatan anak. Sementara sisanya ada di lapas dewasa dan tempat tahanan lainnya. Semua kondisi tersebut menggam-barkan tidak adanya suatu komit-men yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan perlindungan anak yang manusiawi.

Kondisi buramnya potret per-lindungan anak kini coba diatasi de-ngan revisi terhadap Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Per-lindungan Anak dengan nama RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Revisi ini dilatarbelakangi belum terakomo-dasinya dan belum komprehensifnya perlindungan kepada anak yang ber-hadapan dengan hukum, khususnya

hukum pidana. “Dalam RUU yang sedang diba-

has bersama antara Komisi III DPR dan pemerintah terdapat beberapa konsep penting yang bisa menjadi terobosan seperti restorative justice, diversi, aparat penegak hukum khu-sus anak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),”jelasnya.

Ada beberapa hal yang seyog-yanya menjadi perhatian kita bersama agar semangat perlindungan demi ke-pentingan terbaik anak bisa terwujud. Pertama, sistem peradilan pidana anak harus kita letakkan sebagai keseluru-han proses penyelesaian perkara mu-lai pencegahan, penyelidikan, sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

Anggota Komisi III saat rapat pembahasan RUU Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Anggota Komisi III DPR Achmad Basarah

LEGISLASI


“Hal ini agar semangat keter-paduan penanganan ada dalam satu tarikan nafas dalam RUU ini. Percuma membuat aturan penegakan hukum, jika pencegahan diabaikan. Juga tidak ada gunanya menempatkan anak di Lapas khusus anak, ketika keluar dari Lapas, diberi stigma (pelabelan nega-tif) oleh masyarakat,”paparnya.

Kedua, perlu digarisbawahi, se-mangat RUU ini harus sebisa mung-kin menjauhkan atau menghindarkan anak dari hukuman kurungan (tahan-an anak). Untuk itu diperlukan upaya diversi atau penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan murni berdasar mo-tif si anak sendiri, melainkan karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang turut dikonstruksi oleh orang dewasa. Oleh karena itu penting un-tuk menempatkan anak bukan seba-gai subjek kejahatan melainkan kor-ban, yang juga harus dilindungi.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui peradilan lebih ba-nyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya adalah dampak stigmatisasi terhadap anak

atas tindakan yang dilakukannya se-perti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Di-versi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan ke-pada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non-formal dengan melibatkan sum-ber daya masyarakat. Namun, adanya proses di luar peradilan ini bisa di-manfaatkan aparat untuk melakukan jual beli kasus. Oleh karena itu, perlu juga diatur bagaimana mencegah be-serta sanksinya.

Ketiga, jika upaya diversi ti-dak berhasil dilakukan, maka dalam RUU ini, anak tetap harus terjamin hak-haknya selama menjalani proses peradilan. Tentunya agar bisa ber-jalan baik, harus didukung melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum khusus anak. Dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum secara terpadu. Hal ini untuk mencegah penyelewengan ataupun tindakan tidak profesional aparat dalam menangani kasus anak.

Keempat, lanjutnya, komitmen pemerintah untuk membangun LPKA dan LPAS yang nyaman untuk tum-

buh kembang anak. Jangan sampai alasan anggaran menjadi lagu lama yang terus diputar ulang. Selain itu, LPKA sebagai tempat anak menjalani masa pidananya dan LPAS sebagai tempat sementara anak menunggu selama proses peradilan berlangsung harus wajib mengutamakan kepenti-ngan terbaik untuk anak.

Kelima, perlunya melibatkan pe-ran serta masyarakat untuk mengawa-si pelaksaaan perlindungan anak. Se-lama ini, penyimpangan dalam proses hukum sering diketahui dari informasi dari media massa. Oleh karena itu, perlu dibuat mekanisme pengawasan agar dalam pelaksanaanya bisa ter-pantau bagaimana praktik perlindun-gan anak dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

“Bagaimanapun anak adalah aset peradaban. Benih-benih tu-nas penerus cita-cita bangsa jangan sampai tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah kejahatan. Tugas dan tanggung jawab kita untuk mem-berikan ‘tanah, pupuk dan lingkungan’ yang baik agar bangsa kita punya ge-nerasi dengan akar kepribadian kokoh yang menghasilkan buah karya terbaik dalam mewujudkan cita berbangsa dan bernegara,”tandasnya. (as)

Menteri dan jajaran Kepmenkumham dalam pembahasan RUU Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA)


Meski dalam pembahasannya dipenuhi berbagai pro dan kontra bahkan tidak sedikit menuaikontroversi, lewat Sidang Paripurna padatanggal 11 oktober 2011 di Gedung DPR/MPR,DPR mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara sebagai Undang-Undang.

LEGISLASI


telijen bisa bereaksi cepat dan akurat dalam mendapatkan informasi terkait kepentingan dan keamanan nasional,” katanya.

Soal munculnya kontroversi di kalangan masyarakat tentang disah-kannya undang undang ini, Wawan Purwanto menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Menurut dia kondisi itu merupakan sifat hakiki dari sebuah undang undang, dimana tidak bisa menyenangkan semua pihak. “Jus-tru dengan adanya undang undang tersebut maka kerja intelijen yang selama ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan sen-dirinya bisa dikoridor dengan adanya undang undang itu,” ujarnya.

Dukungan atas disahkannya Un-dang Undang Intelijen Negara juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Se-jahtera (FPKS), Anggota Komisi I DPR dari FPKS Mohammad Syahfan Badri Sampurno mengapresiasi atas disah-kannya undang undang tersebut. Bagi Syahfan, undang undang ini sebagai payung hukum dalam menjamin ter-ciptanya keseimbangan antara ke-amanan nasional dan kebebasan ma-syarakat sipil.

“Saya sangat mengapresiasi telah disahkan RUU Intelijen Negara men-jadi undang undang. Ke depan un-dang undang ini akan menjadi pa-yung hukum bagi pemerintah untuk menjamin keamanan nasional dan ke-bebesan masyarakat sipil.” ujar Syah-fan dalam rapat paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/10).

Anggota DPR dari daerah pemili-han (dapil) Provinsi Bengkulu ini, juga menegaskan bahwa Penyusunan RUU Intelijen Negara hingga menjadi un-dang undang merupakan salah satu tahap penting dalam proses refor-masi intelijen yang diharapkan mem-berikan landasan yuridis formal dalam mewujudkan akuntabilitas dan profe-sionalitas intelijen di Indonesia.

Karena itu, menurut dia semua pi-hak harus mengawal undang undang ini agar tercipta negara yang kuat, ter-tib dan tentram. “Kalaupun ada pihak-pihak yang merasa masih ada bagian

Sejumlah kalangan menilai ke-beradaan Undang Undang Inteli-jen Negara sangat dibutuhkan

di tengah mulai munculnya anca-man keamanan terhadap masyarakat dan negara yang marak belakangan ini seperti halnya aksi terorisme dan aksi bom bunuh diri. Undang Undang yang baru saja disahkan itu juga di-anggap sebagai pilihan terbaik dari yang terburuk dari sebuah sebuah Undang Undang Intelejen.

“Dimana pun negara di dunia, un-dang-undang intelijen dan intelijen negara pasti ada sebagai antisipasi atas ancaman keamanan terhadap masyarakat dan negara itu sendiri. Ini adalah pilihan terbaik agar inteli-jen mempunyai payung hukum dalam bekerja dan rambu-rambu yang wajib diindahkan oleh pelaksana fungsi-fungsi intelijen di negeri ini,” kata pengamat intelijen Wawan Purwanto, dalam sebuah diskusi di Gedung DPR,

jakarta beberapa waktu yang lalu.Meski begitu, menurut Wakil Ke-

tua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Agus Gumiwang Kar-tasasmita mengakui undang undang ini masih memiliki beberapa kontro-versi. ”Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara ini memuat substansi yang banyak mendapatkan perde-batan publik,” ujar Agus saat mem-bacakan laporan Komisi dalam rapat paripurna di Gedung DPR, pada tang-gal 11-10-2011.

Agus Gumiwang mengatakan ma-teri krusial yang mendapatkan resis-tensi tinggi dari masyarakat adalah soal penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi se-cara mendalam. Soalnya, kewenangan itu terkait dengan nilai-nilai demokra-si, supremasi hukum, serta pengakuan dan penghormatan terhadap hak asa-si manusia.

“Kewenangan ini perlu agar in-

Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita


dari undang undang ini yang belum sempurna dan sesuai harapan, silah-kan di uji melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi,” ka-tanya.

Terkait adanya resistensi tinggi dari masyarakat adalah soal pen-yadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi secara mendalam dalam undang undang, dalam sejarah pembahasannya, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa pemerintah pada awalnya me-minta agar intelijen diberi wewenang agar bisa memeriksa secara intensif terhadap orang yang diduga terkait dengan terorisme, separatisme, spio-nase, dan sabotase, yang mengancam keselamatan dan keamanan nasional.

Tapi setelah perdebatan panjang, Komisi I DPR kata Agus Gumiwang tidak setuju dengan kewenangan ini. Dengan penolakan itu, Badan Intelijen

Negara (BIN) tidak diberi wewenang untuk menahan dan menangkap orang yang merupakan ranah pe-negakan hukum.

Walhasil, kewenangan itu diganti-kan dengan kewenangan penggalian informasi. Penggalian informasi ini, menurut Agus Gumiwang dilakukan untuk fungsi intelijen dan bukan pe-negakan hukum. ”Antara lain pengin-taian, penjejakan, pengawasan, pe-nyusupan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan,” jelasnya.

Dalam undang undang itu, Komisi I DPR juga memberikan pembatasan kewenangan terhadap intelijen. Mi-salnya, kewenangan penyadapan ha-rus memperhatikan Undang Undang HAM, Undang Undang Informatika dan Transaksi Elektronik, Undang Un-dang Telekomunikasi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. “Penyadapan dilakukan dengan perintah Kepala

BIN untuk jangka waktu paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur soal kategori rahasia inteli-jen, diantaranya yaitu soal informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi soal harta kekayaan alam Indonesia yang masuk kategori dilindungi keraha-siaannya, informasi yang merugikan ketahanan ekonomi nasional, infor-masi yang merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, informasi yang membaha-yakan sistem intelijen negara, infor-masi soal agen, akses dan sumber intelijen, dan informasi yang memba-hayakan keselamatan agen intelijen, sekaligus informasi soal rencana atau pelaksanaan fungsi intelijen.

Namun begitu, rahasia intelijen ini juga diatur masa kedaluwarsanya. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa masa retensi atau kedaluwarsa rahasia negara itu selama 25 tahun. Namun dapat diperpanjang dengan persetujuan DPR.

Hal krusial lainnya soal pemida-naan. Dalam undang-undang ini, se-tiap orang yang membocorkan, men-curi, atau membuka rahasia intelijen, dapat dikenakan pidana. Kepada anggota intelijen yang membocorkan rahasia intelijen, akan mendapatkan tambahan pidana sebesar sepertiga

Pengamat Intelijen Wawan Purwanto

Anggota Komisi I DPR RI, Mohammad Syahfan Badri Sampurno

“Saya sangat mengapresiasitelah disahkan RUU

Intelijen Negaramenjadi

undang undang.

LEGISLASI


dari ancaman pidana maksimal.Sementara itu, dalam sebuah dis-

kusi di gedung DPR RI, Direktur Stra-tegic of Intelligence Study, Tjipta Les-mana mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dirisaukan dari Undang Undang Intelijen Negara yang baru saja disahkan itu, yang perlu diperha-tikan adalah mentalitas para intelijen itu sendiri. “Kita harus tahu Intelijen bukanlah alat pemerintah tapi alat negara. Ingat, beda ya antara alat negara dengan alat pemerintah,” ka-tanya.

Ia setuju kalau intelijen terse-

but harus kuat, tapi tidak boleh sewenang-wenang. Sebab, dia me-mandang selama ini intelijen dipakai

untuk kepen¬tingan pemerintahan, bukan untuk kepentingan negara. “In-telijen dipakai kalau negara goyang, bukan untuk menginteli orang vokal dan media vokal. Inilah yang penting yang harus kita perangi,” tegas Tjipta Lesmana. (nt)

Pengamat Intelijen Tjipta Lesmana Anggota Komisi I DPR RI, Mohammad Syahfan Badri Sampurno

Tragedi bom Bali I


Abdul Kadir Karding PROFIL

Gradasi moral yang dialami bangsa Indonesia akibat arus globalisasi menurut Karding harus dijaga termasuk

akhlak anak-anak bangsa.“Ini penting supaya tidak tumbuh banyak radikalisme

di negeri ini, radikalisme agama yang salah paham, fanatik berlebihan sehingga munculah terorisme, perkelahian antar

agama atau mengatasnamakan agama,”

PROFIL

�8 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | �� 8 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | ��

Abdul Kadir Karding Ketua Komi-si VIII DPR RI mengaku awalnya tidak begitu tertarik dengan

politik praktis. Karena sudah jalannya saja dia sampai menjadi Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi Par-tai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). “Bah-kan dulu saya aktif di KIPP, sebagai pemantau pemilu yang cenderung anti terhadap partai pada masa orde baru,” kenangnya.

Namun waktu jualah yang merubah semuanya, ketika dipenghu-jung akhir kuliahnya salah satu politisi PKB mengajaknya bergabung partai tersebut. Kalau tidak karena partai-nya paling tidak karena pertemanan, demikian menurutnya. Suami dari Desiani Puspitaningtyas ini langsung dipercaya menjadi Sekretaris Wilayah Jawa Tengah.

Kelahiran Donggala 38 tahun lalu

ini, sejak SMP sudah aktif di organisa-si sekolah sebagai Ketua OSIS bahkan di perguruan tinggi sampai menjabat Ketua Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro.

Selain aktif di berbagai kegiatan intra kampus, aktif pula diberbagai kegiatan lain seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Pendampingan bagi anak-anak jalanan di salah satu lembaga swadaya masyarakat.

Pada pemilu 1999, Karding sa-paan akrabnyna tidak berniat men-calonkan diri menjadi anggota legisla-tif namun atas desakan beberapa kyai beliau diminta untuk mencalonkan. “Alhamdulillah saya terpilih menjadi Anggota DPRD propinsi Jawa Tengah, padahal tanpa modal apapun,” im-buhnya.

Karding terpilih menjadi Ang-gota DPRD termuda di seluruh Indo-nesia saat itu. Sebagai Anggota DPRD Jawa Tengah Karding menjabat sam-pai dua periode. Di DPRD pada awal masa jabatannya, Karding dipercaya sebagai Ketua Komisi E, kemudian se-bagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan terakhir menjadi Pimpi-nan DPRD Jawa Tengah.

Peningkatan Pelayanan Haji dan Penyempurnaan UU Haji

Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan per-lindungan anak, serta penanggulan-gan bencana, Karding menyatakan ada beberapa hal yang ingin dicapai-nya.

Menurutnya di Kementerian Agama ada dua hal pokok yang perlu diperbaiki, yaitu pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji yang lebih baik dan penyempurnaan UU Haji.

“Pada kesempatan ini DPR su-dah berhasil melakukan peningkatan pelayanan, paling tidak dari sisi jum-lah Ongkos Naik Haji (ONH) pada dua tahun periode kepemimpinan saya di Komisi VIII sudah dapat diturunkan dari awalnya 37 juta menjadi 31 juta


dan tahun ini menjadi 30 juta,” papar Karding.

Penyempurnaan terhadap UU Haji, saat ini Komisi VIII DPR RI se-dang melakukan Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dengan seluruh instansi terkait dan lapisan masyarakat untuk menca-ri masukan bagi penyempurnaan dan perubahan UU Haji tersebut.

Komisi VIII DPR RI juga akan mendorong pemerintah untuk mem-bentuk lembaga keuangan non bank yang mengelola uang haji masyarakat agar dapat dikelola dengan baik. “Hal ini dimaksudkan agar ada nilai tam-bah dan agar dana jamaah ini dapat dikelola atau diinvestasikan dengan baik seperti tabungan haji Malaysia,” tegasnya.

Selain itu, Karding akan meminta pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan yang dike-lola oleh Kementerian Agama terma-suk pendidikan-pendidikan swasta.

Hal ini dimaksudkan karena ada-nya perbedaan yang agak jauh dan timpang antara pendidikan umum dan pendidikan swasta yang dike-lola Kementerian Pendidikan dengan pendidikan yang dikelola Kemen-terian Agama. “Hal ini penting kita lakukan agar tidak ada diskriminasi, dan tingkat pendidikan di tengah masyarakat harus memiliki ilmu dan karakter yang lebih baik,” kata ayah dua anak ini.

Gradasi moral yang dialami bangsa Indonesia akibat arus global-isasi menurut Karding harus dijaga termasuk akhlak anak-anak bangsa. Diperlukan peran penting kita di-dalam upaya bagaimana agar ma-syarakat ini memiliki pemahaman ke-agamaan yang moderat.

“Ini penting supaya tidak tumbuh banyak radikalisme di negeri ini, radi-kalisme agama yang salah paham, fa-natik berlebihan sehingga munculah terorisme, perkelahian antar agama atau mengatasnamakan agama,” pa-par Anggota Executive Committee of Young Liberal Democrats in Asia.

Di Kementerian sosial yang meru-pakan nyawa pelayanan sosial, ada banyak hal yang ingin Karding per-baiki, antara lain bagaimana meng-upayakan masyarakat mendapatkan haknya, mendapatkan pelayanan se-cara baik dan bergerak dari zona ke-miskinan menjadi tidak miskin.

“Ada program sosial yang kita se-but Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjaga ibu dan keluarga agar mencapai paling tidak dalam target MDGs untuk kesehatan ibu dan anak termasuk didalam pendidikannya. Lalu kita sedang coba kembangkan pro-gram Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang memberdayakan masyarakat,” terang Karding.

“Dan Alhamdulillah DPR telah membuat satu UU bagi penanga-nan fakir miskin yang sudah disahkan pada Juli tahun ini,” tambahnya.

Kalau di Badan Nasiopnal Pe-nanggulangan Bencana (BNPB), menurutnya banyak yang harus di-perbaiki. Sebagai negara yang rawan bencana, harus diintegrasikan suatu sistem penanggulangan bencana. DPR telah mensahkan UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggula-ngan Bencana, dimana melalui UU ini kita dapat melakukan perencanaan yang terpadu, terarah dan terkoordi-nasi dengan baik dalam menghadapi suatu bencana.

“Kita sudah tahu banyak ben-

PROFIL

�0 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | �1 �0 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | �1

cana di negeri ini. Namun jangan mengobati bencana ini, tetapi kita harus melakukan antisipasi membuat

masyarakat akrab dengan bencana, sensitive terhadap bencana, memiliki kesiapan dalam mendeteksi bencana

secara dini, kekuatan sistem juga kita butuhkan termasuk pada kelem-bagaan BNPB,” jelas Kadir.

Kecanggihan dan keterampilan di dalam mengelola pasca bencana yaitu dalam merekontruksi dan mere-covery juga harus kita prioritaskan dan harus kita perbaiki betul. Jadi ada tiga tahapan yaitu pra bencana, pada saat terjadinya bencana dan pasca bencana.

Namun sayang, Karding me-ngatakan masih ada yang menjadi problem BNPB saat ini, yaitu BNPB bukan merupakan lembaga yang memiliki garis intruksi dia hanya koordinasi. Karena otonomi daerah, BNPB bukan lembaga vertical. “Jika dia batuk di bawah juga ikut batuk, kalau dia bilang A dibawah juga ikut A”, terangnya mengistilahkan.

Jadi yang harus didorong adalah sosialisasi dan penyadaran terhadap pemangku-pemangku kebijakan ter-masuk kepada masyarakat pentingnya antisipasi terhadap bencana. Kemu-dian daerah harus disiapkan apa yang disebut rencana konfidensi terhadap bencana jadi jika terjadi sesuatu su-dah bisa mengantisipasinya.

STOR FOTO MASIH KURANG


Peran Humas Ditingkatkan Demi Meningkatkan Citra DPR

Mensikapi penilaian buruk ma-syarakat terhadap DPR RI, Kard-ing menyatakan bahwa mau tidak mau DPR harus bekerja keras un-

tuk berkelakuan yang baik dan ha-rus membangun hubungan yang baik dengan semua media.

“Kita harus mendorong peran Public Relation (PR)/Humas DPR lebih ditingkatkan termasuk didalamnya komunikasi dengan pemilik media

massa itu sendiri,” kata Karding. Menurutnya kadang-kadang apa

yang terjadi di DPR ini sebenarnya lebih buruk terjadi ditempat lain, teta-pi beritanya jauh lebih dahsyat kalau terjadinya di DPR. Dia mencontohkan di DPD RI juga ada anggaran untuk ke luar negeri, sama-sama ke luar negeri tetapi DPR yang kena sasaran-nya. Padahal dari sisi kewenangan dan kerja sangat jauh, itu salah satunya.

“Ini hanya soal management komunikasi kita. Sebagus apapun hubungan dengan media massa, ditambah dengan kemampuan kita membangun dengan PR, tetapi kalau kelakuan kita memang tidak baik, ti-dak bisa ditutupi,” jelas Karding.

Harus ada kesadaran dari kita pribadi, dari partai politik untuk men-disiplinkan anggotanya menjadi DPR yang baik. Baik dalam konteks positif, maupun dalam konteks harapan-harapan masyarakat.

Harapannya DPR secara kelem-bagaan harus bermanfaat. Bukan DPR yang menjadi lembaga sumber masalah, tetapi sebagai lembaga yang menyelesaikan masalah sesuai wewenang yang dimilikinya. (sc/jp)

KUNJUNGAN LAPANGAN

�� | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | �� | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | ��

Komisi VII Inginkan PemaksimalanPercepatan Program 10.000 MW Tahap IDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengingnkanpemaksimalan percepatan program 10.000 MW tahap I. Panitia Kerja (Panja) Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR RI KunjungiPembangkit PLTU Paiton di Probolinggo dan PLTG Gratidi Pasuruan, Kamis-Jum’at (13-14) Provinsi Jawa Timur.

Ketua Tim Kunjungan Lapangan Panja Sektor Hulu Listris Totok Daryanto mengatakan hal ini

dilakukan sebagai upaya dan komit-ment bersama untuk mengawal se-cara nasional mengenai sasaran bau-ran energi primer khususnya dalam memaksimalkan peran percepatan program 10.000 MW Tahap I.

Totok Daryanto menjelaskan PLN sedang membangun PLTU Percepa-tan Tahap I, dengan total Kapasitas terpasang 9.953 MW. Total kebutu-han batubara untuk PLTU Percepatan Tahap I mencapati 31.9 Juta ton per-tahun, yang terdiri dari 21,58 juta ton pertahun untuk pembangkit di Pulau Jawa dan 10,32 juta ton pertahun un-tuk pembangkit diluar Pulau Jawa.Diantara PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara ini adalah PLTU

Paiton. Komisi VII mendorong ket-ersediaan dan kecukupan pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan

dan Proses Pengadaan batubarauntuk PLTU Paiton.

“Perlu upaya dan komitment bersama untuk mengawal secara na-sional mengenai sasaran bauran en-ergi primer khususnya ketersediaan dan kecukupan pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan dan Proses Pengadaan batubara untuk pembangkit PLTU Paiton, dalam me-maksimalkan peran percepatan pro-gram 10.000 MW Tahap I,” Kata Totok Daryanto.

Saat melakukan Kunjungan Lapangan di PLTG Grati, Komisi VII mendesak PT.Indonesia Power melakukan penanganan kendala pen-goperasian dan pemeliharaan pem-bangkit akibat tidak terpenuhinya kebutuhan gas dan langkah langkah strategis untuk melakukan penghe-matan biaya bahan baker.

Selain itu, menginginkan langkah

Komisi VII saat meninjau PLTG Grati di Pasuruan

Komisi VII melihat maket pembangunan percepatan program 10.000 MW Tahap I di Paiton Probolinggo


langkah strategis PT.Indonesia Power ke depan dalam rangka mempercepat ketersediaan pasokan gas untuk pem-bangkit.

Menurut Totok Daryanto, PLN memiliki pembangkit jenis PLTU, PLTG dan PLTGU yang dioperasikan melalui bahan bakar dengan total kapasitas terpasang 9.924MW. Dari sekian PLTU, PLTG dan PLTGU tersebut. Diantaran-ya ada 8 unit pembangkit yang ber-basis dual firing ternyata tidak dapat terpenuhi kebutuhan gasnya, salah satunya adalah PLTG Grati-Pasuruan.

hal itu mengharuskan PLTG Grati dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar minyak atau High Speed Diesel (HSD) yang harganya lebih ma-hal dibandingkan dengan Gas, Kejadi-an ini diperkirakan telah mengakibat-kan peningkatan biaya operasional di tahun 2009 dan tahun 2010. (as)

Komisi VII DPR Mendesak KepadaPT Tambang Bukit Asam Dan �6 Perusahaan Tambang Dilakukan Status Quo.

Tim Panja Mineral dan Batubara Komisi VII DPR melakukan Ku-nungan Lapangan ke Kabupaten

Lahan Propinsi Sumatera Selatan se-lama 3 hari, jumlah 12 orang anggota antara lain H. Teuku Riefky Harsya (Ketua Tim) Partai Demokrat, Achmad Riyaldi, SE (Sekretaris) PKS, Ir. Asfihani (Anggota) Partai Demokrat, H. Tri Yu-lianto, SH (anggota) Partai Demokrat, Zainuddin Amali, SE (anggota) Partai Golkar, H.Dito Ganinduto, MBA (ang-gota) Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, SE (anggota) Partai Golkar, Ir. Bambang Wuryanto (anggota) PDI Perjuangan, Ir. Alimin Abdulah (ang-gota) PAN, H. Achmad Farial (ang-gota) PPP, H. Bambang Heri Purnama (anggota) PKB, Drs. M. Ali Kastela (anggota) Hanura.

Komisi VII DPR melalui Panja Minerba (Panitia Kerja Mineral dan Batu Bara) dalam kunjungannya ke

Kabupaten Lahat yang terkait dengan masalah tumpang tindih izin lahan antara PT Bukit Asan dan 36 perusa-haan tambang swasta, agar dilaku-kan status quo atas lahan tersebut.

Demikian yang dikatakan Wakil Ketua Panja Zainuddin Amali, pernyataan ini disampaikan pada saat seusai perte-muan dengan Bupati Lahat, Jumat (7/10) siang.

Anggota Komisi VII, Asfihani

KUNJUNGAN LAPANGAN


Wakil Ketua Panja Zainuddin Amali menambahkan, seperti yang telah kawan-kawan tadi dengarkan. Panja ini dibuat dalam rangka un-tuk menertibkan semua usaha-usaha penambangan yang harus sesuai dengan UU No. 4 tahun 2009. Dan semalam kita sudah mendengarkan penjelasan dari PT. Tambang Batu Bara Bukit Aasam dan hari ini kita telah mendengarkan dari pihak Bupati Lahat.

Zainuddin Amali juga menge-mukakan, bahwa PT Tambang Batu Bara BBukit Asam mengaku bahwa ini adalah lahannya, sementara pihak Pemda mengatakan ia berhak mem-berikan kepada pihak lain. Dan dalam posisi ini Tim Panja mau menyele-saikan masalah supaya pihak Pemda juga dan pihak pengusaha tenang, ujar Asfihani.

Dia menambahkan, Oleh karena itu, point pertama yang diminta oleh tim yaitu meminta untuk diberhenti-kan sementara segala kegiatan kedua belah pihak, sampai ada keputusan hukum tetap untuk menghindari per-masalahan status hukum diantara keduanya.

Wakil Ketua Panja Zainuddin Amali menjelaskan, apabila tidak diberhentikan sementara, perma-salahan ini akan terus terjadi yang dikhawatirkan akan terjadi diberbagai tempat, serta akan terjadi tumpang tindih terhadap izin yang ada terse-but. Seperti yang telah disampaikan dirjen Minerba, telah dikeluarkan 14 ribu izin, sehingga perlunya panja ini adalah untuk menertibkan semua izin-izin atas kuasa penambangan yang telah dikeluarkan dan tidak ses-uai dengan aturan perujukan UU No. 4 tahun 2009.

Sementara Anggota Panja yan-glain Bobby Rizaldi, mengatakan, untuk kawasan yang menjadi seng-keta, Panja meminta kepada Bupati Lahat dan Perusahaan yang sekarang melakukan penambangan segera menghentikan penambangannya, dan kawasan tersebut menjadi area status quo sampai ada keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah pusat, kata Bobby.

Bobby juga mengatakan bah-wa Panja Minerba DPR akan mem-bamasukan dari Kabupaten Lahat dan dari PT Bukit Asam untuk memformu-

lasikan penyelesaian yan terbaik bagi tata kelola tambang disana. Seperti di Morowali atas rekomendasi Panja, Bupati Morowali menutup produksi lahan Inco I Area sengketa dengan diberi pita kuning atau police line, se-lanjtnya lahan tersebut dikembalikan penguasannya kepada negara.

Anggota Komisi VII DPR Ir. As-fihani juga menegaskan bahwa kita minta untuk dilakukan status quo. Ini dilakukan kepada kedua belah pihak, PT Bukit Asam dan perusahaan tam-bang swasta, perusahaan yang terjadi pada saat ini lebih dikarenakan mas-ing-masing pihak merasa bahwa ta-nah itu milik mereka, ungkap Zainud-din.

Asfihani juga mengemukakan, bahwa Komisi VII DPR ingin menyele-saikan masalah ini menjadi semacam fasilitator, maka dari itu kita minta ke-pada keduanya untuk tetap tenang. Status quo ini diberlakukan sehingga ada keputusan tetap, jadi jangan sam-pai ada kegiatan karena permasalah-an ini adalah permasalahan sengketa lahan pertambangan merupakan ma-salah klasik dan telah terjadi di ham-pir seluruh wilayah di Indonesia, kata


Zainudding. Sementara itu, Dirut PT Bukit

Asam Sukrisno juga meminta kepada pemerintah Sumatera Selatan dan pemerintah Kabupaten Lahat un-tuk menghentikan semua kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sedikitnya lima perusahaan swasta antara lain, PT Mustika Indah Per-mai (MIP), PT Bukit Bara Alam (BBA), PT Muara Alam Sejahtera (MAS), PT Bara Alam Utama (BAU) dan PT Bumi Merapi Energi (BME).

Sukrisno juga mengatakan, Ber-dasarkan fakta-fakta yang ada, PT BA juga meminta agar pemerintah Ka-bupaten Lahat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta semua peru-

sahaan swasta yang diberikan izin KP oleh Bupati Lahat untuk menghenti-kan penambangan atau untuk mem-peroleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah sengketa sehingga ada keterangan hukum. PT BA juga mengajukan gugatan yang didaftar-kan ke Pengadilan Negeri Lahat (Reg Nomor 04/Pdt.P/2008) pada 31 Janu-ari 2008 lalu, ungkap Sukrisno.

Dirut PT Bukit Asam Sukrisno juga menegaskan, bahwa pengajuan gugatan berdasarkan atas perbua-tan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Bupati Lahat terkait izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi (KW.97PP0350) seluas 26.760 Ha. Dan KP eksplorasi (KW.DP.16.03.04.01.03)

seluas 24.751 Ha. (wilayah sengketa) di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan kepada kelia perusahaan penamban-gan, tegas Sukrisno.

Sukrisno juga menegaskan, bah-wa gugatan tersebut diajukan ter-hadap Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, serta Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Sumatera Selatan, setelah melalui proses per-sidangan dan permintaan banding, gugatan tersebut kina sudah masuk ke tahan kasasi dengan permintaan peninjauan kembali (PK) dari semua pihak yang bersengketa, tandas Sutrisno.(Spy)

Panja Lingkungan Hidup Kawasan DanauTinjau 1� Danau Prioritas di IndonesiaPanja Lingkungan Hidup Komisi VII DPR akan memprioritaskan kunjungan pada 15danau prioritas di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Komisi VII DPR melakukan kunlap ke Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kaltim, diantaranya melihat langsungkondisi Danau Semayang, Melintang dan Jempang.

“Kondisi ekosistem perairan danau kita saat ini cenderung mengala-mi degradasi karena masih belum

maksimalnya upaya pengelolaan eko-sistem danau serta masih kuatnya ego sektoral yang kesemuanya itu berim-plikasi pada koordinasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata ketua tim rombongan Sutan Sukar-notomo (F-PD), saat Kunlap ke Kaltim baru-baru ini.

Akibatnya, lanjut Sutan, fungsi dari danau sebagai supply air bersih bagi masyarakat disamping fungsi-fungsi lainnya tidak bisa termanfaat-kan dengan baik.

Ia menambahkan, keberadaan danau sebagai sumber daya air telah banyak mengalami kerusakan akibat pencemaran, perubahan fungsi tata guna lahan atau dikarenakan pengelo-laan yang kurang tepat. “Padahal, ter-

kait upaya penyelamatan danau kita telah memiliki UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pendaya-

gunaan Sumber Daya Air, dan Pen-gendalian Daya Rusak Air,” tegasnya.

Menurutnya, konservasi Sum-

Tim Panja Lingkungan Hidup Komisi VII DPR meninjau Danau Semayang, Melintang dan Jempang di Provinsi Kaltim

KUNJUNGAN LAPANGAN


ber Daya Air, Pendayagunaan Sum-ber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air sangat diperlukan sebagai upaya yang menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas air untuk me-menuhi keperluan seluruh makhluk hidup secara berkesinambungan, serta upaya pengendalian bencana alam, bencana sosial, bahkan bencana ekonomi yang mungkin terjadi akibat sumber daya air.

“Mudah-mudahan dengan me-lihat langsung danau tersebut dan adanya informasi yang komprehen-sif terhadap berbagai permasalahan akan menjadi dasar bagi Komisi VII dalam merumuskan rekomendasi ke-

pada pemerintah terkait upaya pen-gelolaan ekosistem kawasan danau di Indonesia sesuai kewenangan yang dimiliki,” harapnya.

Sementara dari Badan Lingkun-gan Hidup Kalimantan Timur, Krista-yana mengatakan, kalau ditinjau dari aspek hidrologi, danau-danau terse-but berfungsi sebagai pengendali dan peredam banjir yang berasal dari hulu sungai Mahakam. Keberadaan danau tersebut merupakan pengatur aliran air sehingga luapan air banjir yang berasal dari hulu sungai Mahakam ti-dak langsung membanjiri kota-kota di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam bagian hilir.

Selain itu juga merupakan tem-pat kehidupan satwa air langka, yaitu Pesut Mahakam yang merupakan satu-satunya di dunia dan hidup di da-nau-danau sekitar sungai Mahakam. “Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi pengelolaan lingkungan perairan danau di daerah Mahakam Tengah,” jelasnya.

Dia menambahkan, manfaat ka-wasan sungai Mahakam merupakan jalur utama transportasi air dan be-berapa danau dan rawa pada Daerah Mahakam Tengah (DMT) merupakan kawasan penting untuk perkemban-gan ikan dan berbagai jenis burung bangau-bangauan, sebagai daerah tangkapan air, sebagai tempat pemu-kiman penduduk di bagian hilir. “Dan-au-danau tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar danau untuk lahan pertanian secara tradisional apabila danau-danau ini pada musim kemarau mengalamai penurunan drastis dan beberapa tempat men-galami kekeringan,” tuturnya.

Tim Kunlap Komisi VII ke Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 7 orang anggota, rombongan tim dipimpin Sutan Sukarnotomo (F-PD) dan se-jumlah anggota lintas fraksi, Albert Yaputra (F-PD), Heriyanto (F-PD), Su-tan Bhatoegana (F-PD), Azwir Dainy Tara (F-PG), Nazaruddin Kiemas (F-PDIP), dan Muhammad Idris Luthfi (F-PKS). (iw)/foto:iw/parle.

Tim Panja Lingkungan Hidup Komisi VII DPR saat menaiki perahu untuk meninjau Danau Semayang, Melintang dan Jempang di Provinsi Kaltim


Komisi VII Tidak Kunjungi� Perusahaan Tambang DPR mengaku tidak mengunjungi empat perusahaan pertambangan yang beradadi Provinsi Sultra seperti PT. Ifisdeco, PT. Dwi Mitra Guna Sejahtera, PT. Sriwijaya, danPT. Bumi Inti Sulawesi. Pasalnya, perusahaan tersebut tidak mau dikunjungi timkunjungan spesifik Komisi VII DPR guna melihat perkembangan.

“Hanya PT. DRI yang mau dikun-jungi, dan kita juga tidak bisa memaksa kalau PT yang lainnya

itu tidak mau ditinjau,” jelas ketua tim rombongan Komisi VII DPR dari Partai Golkar Azwir Dainytara kepada Parle.

Menurut Azwir, perusahaan DRI masih perlu pembinaan agar peru-sahaan tersebut dapat berkembang lebih baik. “PT. DRI masih dalam taraf persiapan, nanti kita lihat 2-3 bu-lan kemudian, dan kita tidak perlu menjelek-jelekan perusahaan nasi-onal kita, justru kita harus memberi support dan memberi pembinaan,” paparnya.

Azwir meminta para pengusaha tambang meningkatkan kegiatan CSR dan investasinya serta melakukan pen-gendalian lingungan sebagai bentuk kepedulian dalam mensejahterakan masyarakat sekitar. “Segala bentuk

konflik dan kesalahfahaman dalam pengelolaan usaha tambang agar dapat diselesaikan secara arif dan bi-jaksana dengan tetap mengedepank-an regulasi terkait dalam mengelola bidang usahanya,” tambahnya.

Sementara anggota tim Komisi VII, Wa Ode Nurhayati dari F-PAN mengatakan, sebagai wakil rakyat ha-rus dapat memadukan dua kepentin-gan besar, yaitu kepentingan rakyat dan kepentingan eksekutif serta ke-pentingan jalannya pembangunan di daerah.

Wa Ode menambahkan, jika bicara idealisme pribadi dirinya mengharap-kan tidak ada kegiatan pertamban-gan, sebelum revisi Undang-Undang tentang Pertambangan. “Karena peru-sahaan pertambangan saat ini belum berpihak kepada agenda rakyat, kalau mau bicara perspektif pribadi, itu ‘kan

idealisme benar. Kalau bicara realitas ternyata sebagian besar eksekutif kita atau Pemda menganggap perusahaan tambang membantu perekonomian daerah,” jelasnya.

Menurutnya, kita harus mem-bangun semangat yang sama, seperti eksekutif, legislatif dan rakyat harus membangun pemikiran yang sama un-tuk membangun regulasi yang baik hingga tidak ada yang dikorbankan. “Sebenarnya kalau dari sisi eksekutif, legislatif ‘kan beban moral saja. Kita punya tugas besar dibawah dan ada agenda rakyat yang harus kita kede-pankan daripada agenda pribadi, poli-tik dan agenda kelompok sehingga ketika agenda rakyat terakomodir den-gan baik jangan lagi ada kepentingan-kepentingan politik yang bermain yang akhirnya membuat semuanya menjadi kisruh,” paparnya.(iw)/foto:iw/parle.

Tim Kunker Spesifik Komisi VII saat meninjau tambang di PT. Dharma Rosadi Internasional di kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

KUNJUNGAN LAPANGAN


Komisi VII DPR Kritisi Aturan Pertambangandan Grand DesainnyaKetua Tim Rombongan Azwir Dainy Tara (F-PG) mengatakan, tujuan Komisi VII DPR melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yaitu untukmengetahui sejauhmana grand desain dan roadmap kawasan ekonomi khususpertambangan di provinsi tersebut.

“Untuk mengetahui secara lang-sung pengaturan dan perun-dangan tambang mineral dan

batubara beserta empat peraturan pemerintah yang menjadi turunan-nya,” kata Azwir baru-baru ini.

Menurutnya, DPR juga ingin mengetahui pengaturan pertamban-gan dengan pengaturan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta keterkaitannya dengan pengaturan kehutanan dan ketataruangan.

Sementara, lanjutnya, yang menjadi obyek pengawasan dilaku-kan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perusahaan kon-trak karya (KK), perusahaan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan perusahaan kuasa pertambangan (KP) yang se-dang dalam proses konversi menjadi

perusahaan izin usaha pertambangan (IUP).

Namun demikian, papar Azwir, penerapan pengaturan tambang min-eral dan batubara ini memiliki keter-kaitan dalam dua klasifikasi perma-salahan. Permasalahan pertama, yaitu permasalahan penguasaan IUP yang terkait langsung dengan pengaturan tambang mineral dan batubara den-gan lingkungan hidup dalam bentuk perijinan dan kepatuhanannya.

Kedua, yaitu permasalahan pen-gusahaan IUP yang terkait dengan pengaturan kehutanan dan penataan ruang serta harmonisasi dan sinkro-nisasi perijinan dan kepatuhannya. “Bagaimana dengan wilayah pert-ambangan dan keselarasannya den-gan penataan ruang wilayah, dan bagaimana konversi KP menjadi IUP

yang dikeluarkan oleh bupati kepada perusahaan,” tanya Azwir.

Dia menambahkan, perlu disu-sun prespektif perkembangan wilayah yang berbasis pertambangan dalam konteks pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah dan jang-ka panjang, khususnya bagi Provinsi Sulawesi Tenggara yang jumlah pe-rusahaan pertambangannya cukup signifikan.

Tim kunjungan spesifik Komisi VII ke Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 5 orang anggota, rombongan tim dipimpin Azwir Dainy Tara (F-PG), dan sejumlah anggota lintas fraksi, Milton Pakpahan (F-PD), Muhammad Idris Luthfi (F-PKS), Wa Ode Nurhayati (F-PAN), dan Nur Yasin (F-PKB). (iw)/foto:iw/parle.

Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR saat meninjau tambang Minerba di SultraKetua Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR, Azwir Dainy Tara


juga harus dievaluasi, pendapatannya berapa sih setelah ada perusahaan tambang, menurun atau bertambah. Itu yang harus diperhatikan oleh kita semua,” tuturnya.

Dia menambahkan, harus diban-gun semangat yang sama baik pada level eksekutif, legislatif maupun rakyat yang bertujuan membangun regulasi yang baik hingga tidak ada yang dikor-bankan. Selain itu jangan sampai adan-ya provokasi-provokasi yang dilakukan perusahaan tambang.(iw)/foto:iw/parle.

Wa Ode NurhayatiSoroti Kasus Pertambangan Sultra

Wa Ode Nurhayati (F-PAN) menyoroti persoalan kasus pertambangandi Provinsi Sultra, pasalnya, banyak terjadi pengaduan penyerobotan lahan tanah di

Konawe Selatan dan aduan masyarakat terhadap lahan tersebut.

“Selain itu masyarakat juga mel-aporkan adanya praktek-praktek perusahaan tambang yang meru-

gikan rakyat, misalnya CSR itu yang seharusnya ditujukan langsung ke-pada masyarakat tapi ini pada prak-teknya diserahkan kepada pemerin-tah, nanti pemerintah yang kelola,” ungkapnya saat kunjungan spesifik ke Provinsi Sultra baru-baru ini.

Menurutnya, meskipun secara hukum perusahaan tambang tidak melanggar namun hendaknya men-dengarkan aspirasi masyarakat sekitar sesuai dengan konsep pertambangan dalam program CSR tersebut.

Di Sultra, lanjut Wa Ode, banyak terjadi persoalan politis, ia mencon-tohkan, ketika ada laporan tentang tambang di Kolaka yang hampir seba-gian besar itu masuk kawasan hutan ternyata tidak ada. “Ketika saya per-tanyakan kepada Dinas Pertamban-gan ternyata tidak ada itu,” jelasnya.

Ia menghimbau kepada pemer-intah daerah (Pemda) untuk menyiap-kan regulasi yang baik agar aktivitas pertambangan di Sultra itu berguna bagi masyarakat sekitar dan Pemda. “Kita juga harus bisa memberikan pemahaman yang baik kepada ma-syarakat ketika ada eksplorasi. Tentu-nya pemahaman yang baik ini dengan tidak mengorbankan agenda-agenda kerakyatan yang ada disekitarnya,” tuturnya.

Terkait dengan persoalan CSR, Wa Ode Nurhayati mengatakan, per-soalan masyarakat sekitar harus di generalisir dengan cara perusahaan tambang terjun langsung kelapangan jadi tidak memakai perantara lagi.

“Humas dari perusahaan tambanglah yang langsung menginventarisir, ke-mudian perusahaan tambang dalam rangka menjawab seluruh agenda daerah disitu mereka membentuk tim pengawas sendiri, yaitu tim pengawas bersama jajaran Pemda,” jelasnya.

Menurutnya, sudah seharusnya dipikirkan pos pembangunan dan pos rakyat dari program CSR perusahaan tambang. Khusus Pemda, paparnya, sudah ada bagian dari dana bagi hasil

(DBH) yang dikirim langsung dari pu-sat. “Makanya penting disiapkan pos langsung dan pos pengawasan, pos pengawasan dilakukan oleh siapa, ya.. dilakukan oleh Pemda dan perusa-haan tambang,” jelasnya.

Ia mengusulkan perusahaan tam-bang membenahi dan menampung aspirasi masyarakat lokal dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung terhadap pendapatan asli masyarakat sekitar. “Persoalan pendapatan masyarakat

Anggota Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR Wa Ode Nurhayati saat meninjau lahan masyarakat di Sultra

KUNJUNGAN LAPANGAN


Politik Uang Dikalangan PemudaDorong Kehancuran Bangsa aKecendrungan maraknya politik uang dalam kegiatan organisasi kepemudaan menjadi perhatian Ketua DPR RI Marzuki Alie. Ia menyatakan prihatin karena pemuda sebagai penggerak bangsa apabila terjebak orientasi uang, hanya akan mendorong bangsakearah kehancuran.

“Saya prihatin pemuda dalam se-tiap perhelatan uang, uang, uang, jadi hancur negara ini. Saya bicara

dengan Pak Habibie (mantan pres-iden), kita sama-sama prihatin, anak muda baru berkuasa sedikit korupsin-ya melebihi orang tua,” kata Marzuki saat menyampaikan Kuliah Umum di Gedung Serbaguna Kampus IAIN Imam Bonjol, Padang, Sumbar, Senin (24/10/11).

Kepada sekitar 1500 mahasiswa IAIN dan anggota Korp Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Perguruan Tinggi Se-Indonesia yang mengikuti kuliah, ia meminta agar pemuda mengedepankan idealisme. “Adik-adik sekalian janganlah selalu berorientasi uang. Kongres KNPI yang saat ini diikuti perwakilan pemuda di

Jakarta kesempatan untuk menunjuk-kan pemuda punya idealisme. Jangan tergoda 10 juta, 50 juta sekedar untuk mendapatkan jabatan,” tegasnya.

Ketua DPR berbagi pengalaman perjalanan karirnya yang terus beru-paya bertahan dengan keterbatasan uang. Ia tidak dapat kuliah di UI kare-na waktu itu hanya punya biaya untuk bayar uang pangkal. Pilihan bekerja sambil kuliah akhirnya dilakoninya. Demikian pula karir politiknya yang menanjak menjadi Ketua DPR meru-pakan hasil perjuangan bukan politik uang.

“Mulailah dengan mimpi yang terukur dan realistis, lanjutkan den-gan semangat juang, kejujuran, kon-sistensi dan komitmen. Saya punya banyak contoh keberhasilan hanya

dengan modal itu, misalnya anak ang-kat saya sukses menjadi anggota DPR dengan kampanye sambil mengajar kaligrafi ke kampung-kampung, tak perlu politik uang,” lanjutnya.

Pada bagian lain ia meminta ma-hasiswa IAIN tidak melupakan prinsip manajemen mutu terpadu yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. “ Kalau hidup kita sama saja dengan kemaren maka kita tertipu, lebih jelek berarti rugi, ini bagian dari quality control system, teori dasar manaje-men mutu terpadu yang malah sudah diterapkan oleh bangsa Jepang, ke-napa kita tidak. Padahal panduan itu ada dalam Islam,” paparnya.

Beranjak dari itu ia meminta ma-hasiswa untuk melangkah dengan keyakinan, menjauhi keraguan. Keya-

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberikan Kuliah Umum di Gedung Serbaguna Kampus IAIN Imam Bonjol, Padang, Sumbar.


kinan itu ibarat pedang yang sangat tajam, diletakkan dimanapun akan mampu mengoyak. Fakta menunjuk-kan orang yang berkeyakinan be-sarlah yang sukses dalam perjalanan hidupnya. “Jangan sampai setelah wisuda bingung mau jadi apa, akh-irnya menjadi pengangguran intelek-tual.”

Kampus Masih Rusak Akibat Gempa

Dalam kesempatan tersebut Rek-tor IAIN Imam Bonjol Prof. DR. Mak-mur Syarif menyampaikan kegiatan kuliah umum diselenggarakan rangka dies natalis kampus yang memasuki usia 45 tahun pada bulan November yang akan datang.

Namun peringatan milad kali ini masih diwarnai keprihatinan karena pasca gempa tahun 2009 lalu, ge-dung Rektorat, perpustakaan, dan ge-dung Fakultas Usuludin yang terpaksa dirubuhkan karena rusak berat masih belum dapat dibangun kembali.

Rektor meminta dukungan dari Ketua DPR agar upaya renovasi akibat gempa dengan cara unik, menyampai-kan pantun. “Empek-empek makanan khas Palembang. Dapat dibeli di Pasar Raya buat disuguhkan kepada para

tetangga. Gempa dasyat melanda Padang. Gedung IAIN jadi porak po-randa. Uluran tangan Bapak Ketua DPR sangat kami nantikan,” katanya disambut tepuk tangan hadirin.

Menjawab hal ini Marzuki Alie menyatakan akan meneruskan aspira-si tersebut kepada Menteri Agama. “Biasanya kalau ada surat pengantar dari Ketua DPR akan dapat perhatian, insyaAllah akan saya bantu,” imbuh-nya.

Usai menyampaikan kuliah umum Ketua DPR Marzuki Alie membuka se-cara resmi kegiatan Gladian Relawan IV KSR PMI Perguruan Tinggi se-Indo-nesia. Mahasiswa anggota KSR yang datang dari beberapa kampus ini akan menggelar bakti sosial di beberapa lokasi di Sumbar. Setelah sebelumnya berlangsung di Sulawesi dan Jawa, maka IAIN Iman Bonjol menjadi tuan rumah kegiatan yang pertama kali berlangsung di pulau Sumatera. (iky)

SOROTAN


Sering kali hubunganNegara Kesatuan Republik Indonesia dan Malaysia diuji, dengan timbulnya permasalahan perbatasan antara kedua negara tersebut.Permasalahan perbatasan yang baru-baru ini terjadi adalah adanya pergeseran patok perbatasan yang terdapat di wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan, Provinsi Kalimantan Barat.

SOROTAN

Perlu VerifikasiPerbatasan Dan Undang-UndangPengelolaan Perbatasan


Komisi I Dewan Perwakilan Rak-yat Republik Indonesia me-ngadakan Rapat Kerja dengan

Pemerintah, khusus membahas me-ngenai permasalahan atas penge-lolaan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan pengelolaan wilayah perbatasan lainnya serta solusi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut ditinjau dari aspek diplomasi luar negeri, aspek hukum, serta aspek pengelolaan daerah perbatasan.

Pada Raker tersebut, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk di-lakukan kajian dan verifikasi secara lebih mendalam dan komprehensif terhadap temuan yang mengindika-sikan perbedaan garis batas wilayah di Tanjung Datu dan Camar Bulan de-ngan peta hasil Memorandum of Un-derstanding (MoU) tahun 1978 antara Pemerintah RI dan Malaysia.

“DPR RI dan Pemerintah berkomit-men dan konsisten untuk memper-

tahankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Ketua komisi I Mahfud Siddiq setelah mengadakan Rapat Kerja Tertutup dengan Menteri Luar Negeri Marty

Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Selasa (18/10) di Senayan, Jakarta.

Menteri Luar negeri Marty Natalegawa (kiri), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah), dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (kanan)

SOROTAN


tasan, namun lebih dari itu perlu ada pengelolaan yang berkesenambungan dan komprehensip sesuai dengan ke-inginan dan ke-khasan wilayah, khu-susnya yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah.

Selain itu, pendekatan pengelolaan wilayah perbatasan saat ini lebih pada sekedar pendekatan keamanan (se-curity approach), belum focus, masih parsial, yang nampak pada instansi dan lembaga yang memiliki keterkai-tan belum berjalan bersama dan ter-koordinasi secara integral.

Sebenarnya kita sudah memiliki perangkat perundang-undangan yang mengatur pengelolaan wilayah perba-tasan, yakni No. 43 Tahun 2008 ten-tang Wilayah Negara, namun undang-undang ini masih sangat normatif dan substansinya belum bersifat aplikatif dan dapat menjawab tantangan-tantangan perbatasan masa kini.

Untuk itu ke depan, sudah saatnya kita membuat UU yang secara khusus mengatur pengelolaan wilayah per-batasan. Suatu UU yang esensinya menggabungkan pendekatan ke-amanan (security approach) dengan pendekatan kesejahteraan (prosper-ity approach). “UU yang seharus-nya dapat menjadi landasan bagi terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan so-sial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban serta keama-nan wilayah perbatasan,” tegas Paula Sinjal. (as)

Komisi I juga akan membentuk tim yang akan melakukan survey langsung ke lokasi wilayah di perba-tasan. Tim ini akan berjalan sepanjang ada proses pengkajian dan verifikasi pemerintah berjalan. “Dalam waktu dekat akan kita jadwalkan dan agen-dakan karena itu adalah bagian dari proses verifikasi,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, Pemerintah berpegang pada MoU antara Indone-sia dan Malaysia yang dibuat Agustus 1976 dan November 1978. Berdasar-kan MoU itu, kata dia, memang tidak ada pergeseran patok dan Malaysia legal melakukan aktivitas di Camar Bulan dan Tanjung Datu yang masuk wilayah mereka.

Namun, lanjut Mahfudz, pemerin-tah harus melihat kembali peta yang dibuat pemerintah Inggris dan Be-landa. Berdasarkan peta itu, wilayah Indonesia di Camar Bulan dan Tan-jung Datu lebih luas dari kondisi saat ini. “Ini yang nanti pemerintah akan melakukan kajian dan verifikasi ter-masuk melihat kembali bagaimana proses MoU. Hasil kajian itu akan me-mungkinkan langkah-langkah baru,” kata Mahfudz Siddiq.

Menteri Pertahanan Purnomo Yus-giantoro menegaskan bahwa mem-

pertahankan kedaulatan negara Indo-nesia adalah harga mati dan tidak ada kompromi lagi.

Perlu UU PengelolaanPerbatasan

Menghadapi persoalan perba-tasan, Anggota Komisi II DPR RI Paula Sinjal dari Fraksi Partai Demokrat me-mandang serius permasalahan ini. Dia mengatakan perlu adanya Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan.

Saat diwawancarai Parlementaria, Paula mengatakan Belum lama ini kita dikejutkan dengan berita pencaplokan wilayah NKRI yakni Camar Bulan dan Tanjung Datu di wilayah Provinsi Kali-mantan Barat. Persoalan seperti ini ti-dak hanya muncul sekali dua kali saja, namun kita sempat pernah terhenyak dengan terlepasnya Pulai Sipadan dan Ligitan akibat putusan Mahkamah In-ternasional yang menyerahkan dua pulau tersebut ke dalam wilayah ne-gara tetangga, Malaysia.

Menurut Paula Sinjal persoalan perbatasan ini harus kita sikapi de-ngan serius karena menyangkut luas-nya wilayah perbatasan dan territorial yang harus kita pertahankan. Persoa-lan tidak selesai dengan sekedar me-ngirim pasukan TNI ke daerah perba-

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfud Siddiq (kiri)

Anggota Komisi II DPR RI, Paula Sinjal


LIPUTAN KHUSUS

Parlemen Indonesia beberapa kali mendapatkepercayaan menjadi tuan rumah pelaksanaanSidang Asian Parliamentary Assembly (APA).Baru-baru ini pun Parlemen Indonesia dipercaya kembali menjadi tuan rumah Asian Parliamentary Assembly International Conference on Principles of Friendship and Cooperation in Asia and Ad Hoc Committee Meeting on the Protectionof the Right of Migrant Workers in Asia yangdiselenggarakan di Solo.

LIPUTAN KHUSUS


Sidang tersebut berlangsung se-lama dua hari (28-29 September 2011) dan dihadiri kurang lebih

17 negara Parlemen Asia yakni Ne-gara Iran, Irak, Bangladesh, Maldives, Pakistan, Filipina, Afganistan, Suriah, Bahrain, Laos, Yordania, Kuwait, Pales-tina, Turki dan tuan rumah Indonesia. Sementara dua negara menjadi tamu kehormatan yaitu Hongkong dan Bru-neidarussalam.

Banyak kalangan menyangsikan apakah Sidang APA akan tetap dise-lenggarakan di Solo, mengingat dua hari sebelum pembukaan sidang, Kota solo diguncang bom bunuh diri. Na-mun kekhawatiran ini tidak beralasan sama sekali, karena terbukti Anggota Parlemen Asia yang telah mendaftar-kan diri untuk hadir, tidak satu negara pun yang membatalkan keberangka-tannya ke Indonesia.

Parlemen Indonesia sangat meng-apresiasi kehadiran delegasi Parlemen Asia, bahkan beberapa negara seperti Pakistan, Iran, Irak mengirimkan de-legasinya enam sampai tujuh orang. Ini tentu saja surprise buat kita se-bagai tuan rumah pelaksanaan sidang setelah kejadian bom yang baru saja

terjadi. Ketua Badan Kerja Sama Antar

Parlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wa-hid mengatakan, acara digelar di Solo mengingat DPR RI memiliki keinginan untuk mengenalkan berbagai dae-rah di Indonesia. Ini juga sejalan de-ngan rekomendasi Komisi I DPR untuk mendiversifikasikan daerah yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional.

Dalam hal ini, DPR RI ingin men-genalkan kepada para delegasi bahwa Indonesia merupakan negara yang plural dan kaya akan budaya. Nilai-ni-lai fundamental budaya Jawa yang ada di Solo seperti kebersamaan yang di-barengi dengan tingkah laku yang so-pan dan santun, tetapi mampu meng-hadirkan demokrasi yang berkualitas juga sejalan dengan semangat dari substansi agenda yang akan diseleng-garakan.

Yang terpenting, kata Hidayat, kita juga ingin memperkenalkan bahwa Indonesia itu tidak hanya Bali, Yogya-karta dan Jakarta, tapi masih banyak kota-kota lain yang tak kalah indah-nya di nusantara ini.

Sidang APA dibuka Ketua DPR RI

Marzuki Alie dan juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, serta sejumlah pejabat penting dae-rah diantaranya Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Walikota Surakarta Djoko Widodo dan jajaran Muspida, Pimpinan DPRD dan Pimpi-nan Fraksi DPRD Surakarta. Sebagai Keynote Speaker hadir mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Dalam sambutan pembukaan Marzuki Alie berharap melalui sidang Ad Hoc Asian Parliamentary Assembly (APA) dapat menemukan solusi bagi perlindungan terhadap hak-hak asasi para tenaga kerja migran.

Marzuki mengatakan, salah satu tantangan terbesar yang kini diha-dapi negara-negara di dunia adalah masalah migrasi internasional dan perlindungan hak-hak para migran. Pada bulan Agustus 2009, Organisasi Buruh Internasioanl (ILO) memperki-rakan terdapat 100 juta tenaga kerja migran di seluruh dunia. “Tentu saja tenaga kerja migran dari Asia terma-suk didalamnya,” kata Marzuki.

Jumlah ini, katanya, tentunya akan terus berkembang seiring dengan semakin terbukanya hubungan antar negara yang menandai babak baru era globalisasi. Salah satu masalah serius yang dihadapi para tenaga kerja mi-gran ini adalah pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan fundamental mereka.

Ketidakadilan yang dialami buruh migran sangat beragam mencakup pengupahan dibawah standar gaji pada umumnya dan bahkan tidak dibayar gajinya, jam kerja yang ber-lebihan, keselamatan yang terabai-kan, perlakuan yang tidak manusiawi seperti penyiksaan fisik dan pelece-han seksual sampai dengan menjadi korban trafficking.

Memang diakui, banyak kemajuan kemajuan perekonomian negara-negara di kawasan Asia yang terjadi karena adanya bantuan dari tenaga kerja migran. Bagi negara pengirim, migrasi merupakan peluang untuk menawarkan pekerjaan bagi warga-nya di luar negeri sekaligus sebagai

Ketua BKSAP, Hidayat Nur Wahid

“Acara digelar di Solomengingat DPR RI

memiliki keinginan untukmengenalkan

berbagai daerahdi Indonesia. “


sumber devisa melalui remitan.Sedangkan bagi negara penerima,

migrasi tenaga kerja merupakan pelu-ang untuk dapat ikut memberikan latihan dalam pembangunan ekono-mi dengan tersedianya tenaga kerja murah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun sayangnya, meskipun ter-lihat saling membutuhkan dan saling menguntungkan, para tenaga kerja migran tersebut seringkali mendapat-kan perlakuan yang tidak adil. Mereka praktis tidak mendapatkan kesempa-tan untuk beristirahat, kebebasan un-tuk berkeluh kesah dan selalu berada dalam ancaman di deportasi jika ke-hadiran mereka dianggap illegal.

Marzuki menambahkan, jika dilihat dari permasalahan dan perkembangan tenaga kerja migran tersebut, jalan terbaik yang dapat dilakukan adalah mengupayakan kerjasama yang lebih baik antara negara pengirim dengan negara penerima untuk memaksimal-kan keuntungan yang didapat serta mengurangi dampak negatif dari mi-grasi tenaga kerja.

Menurut Marzuki, komitmen dan kesungguhan dari negara pengirim dan penerima menjadi sangat pen-ting dalam upaya melindungi hak-hak asasi para tenaga kerja migran.

Namun yang tidak kalah pen-tingnya, mengembangkan kerjasama diantara negara-negara di Asia teru-tama untuk mendapatkan kesamaan pandangan dalam perlindungan hak-hak asasi para tenaga kerja migran.

Marzuki menambahkan, Parlemen Indonesia saat ini, melalui Komisi IX DPR sedang melakukan revisi ter-hadap UU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia agar dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Revisi atas UU tersebut diharapkan tahun ini dapat disahkan dan pemba-hasan revisi ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan parlemen Indonesia serta seluruh bangsa Indonesia agar penempatan pekerja migran Indonesia dapat di-

lakukan tepat sehingga akan memu-dahkan dalam melakukan monitoring dan perlindungan.

Di samping itu, tahun 2011 Par-lemen Indonesia telah membentuk TIM Khusus DPR RI terhadap pena-nganan TKI di Arab Saudi. Tim khusus ini sengaja dibentuk sebagai respons DPR RI untuk terlibat secara langsung dalam upaya penanganan dan per-lindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berharap HasilkanRekomendasi Konkrit

Sementara Wakil Ketua DPR RI Pri-yo Budi Santoso dalam sambutannya berharap Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung selama dua hari di Solo dapat meng-hasilkan rekomendasi kongkrit yang bersifat implementatif dan dapat di-transliterasi menjadi kebijakan riil yang memberikan manfaat bagi selu-ruh masyarakat di Asia.

Menurut Priyo, anggota Parlemen Asia memiliki tanggung jawab besar untuk mentransliterasi resolusi terse-but menjadi kebijakan kongkrit dima-sing-masing Negara anggota APA. Dia juga berharap, secara riil mendorong penciptaan kesejahteraan masyarakat Asia.

Parlemen, kata Priyo, tentunya memiliki kewenangan untuk melaku-kan pengawasan, pembuatan legislasi dan penentuan anggaran sehingga dapat memperkuat kemitraan dengan pemerintah dalam mengimplementa-sikan resolusi-resolusi yang dihasilkan APA.

Di tahun 2008, APA telah memu-lai dengan mendeklarasikan Prinsip Persahabatan dan Kerjasama di Asia. Komitmen tersebut menurut Priyo ha-rus diwujudkan secara terstruktur dan efektif melalui mekanisme kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial bu-daya dan keamanan yang ditumbuh-kan berdasarkan prinsip keselarasan, saling menguntungkan, saling meng-hormati kedaulatan nasional dan per-hargaan terhadap HAM.

Menurut Priyo, “Abad Asia” atau yang lazim dikenal dengan “The Asian Century” tidak akan memiliki dampak apapun bagi kesejahteraan masyara-kat Asia jika kita gagal memetakan tantangan yang dihadapi Asia saat ini.

Terlebih lagi jika kita tidak mampu memaksimalkan potensi kerjasama untuk menyelesaikan tantangan-tan-tangan tersebut. Karenanya tantan-gan-tantangan itu akan bisa dihadapi dan disingkirkan hanya melalui ker-

Ketua DPR RI, Marzuki Alie sat memberikan sambutan pembukaan Ad Hoc Asian Parliamentary Assembly (APA)

LIPUTAN KHUSUS


jasama yang kokoh. “Tanpa kuatnya kerjasama seluruh Negara di Asia, membangun Asia yang lebih kuat akan sia-sia,” katanya.

Priyo menambahkan, banyak tan-tangan yang dihadapi Negara Asia seperti kemiskinan, kelaparan, krisis pangan, perlindungan tenaga kerja migran, korupsi, tata pemerintahan yang baik, kejahatan lintas batas, kon-flik teritorial hingga masalah keru-sakan lingkungan yang merupakan sebagian dari permasalahan yang ha-rus diselesaikan di kawasan ini.

Untuk itu dia mengingatkan selu-ruh anggota APA agar tidak terjebak dengan aktifitas monoton hanya mem-produksi resolusi dan kesepakatan yang nyaris tanpa implementasi.”Kita tidak ingin mendapati resolusi-resolusi yang telah dibuat sejak tahun 2006 hanya menjadi macan kertas yang hanya garang di atas meja, tapi ompong dalam implementasi,” kata Priyo.

Dengan tekad dan kesungguhan dari seluruh anggotanya, Priyo opti-mis APA tumbuh menjadi organisasi yang kuat dan mampu menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia.

Pasca konferensi ini, dia berharap komitmen APA sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Prinsip Persahabatan dan Kerjasama di Asia

akan terwujud dalam berbagai ker-jasama konstruktif antarnegara dan masyarakat Asia atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.

Kerjasama PenentuKeberhasilan Asia

Mantan Presiden RI Jusuf Kalla se-bagai pembicara kunci pada Sidang tersebut menekankan pentingnya melihat ke kawasan sendiri, karena kondisi global saat ini sudah berubah. Pada masa lalu ketika ada negara di Asia yang menghadapi krisis, kesuli-tan ekonomi dan sebagainya, ada ke-cenderungan berpaling ke Amerika dan Eropa untuk mendapat bantuan.

“Kita tidak bisa lagi mengharapkan bantuan Eropa dan Amerika, karena mereka membantu diri sendiri seka-rang ini belum tentu bisa. Kita yakin ekonomi di Asia akan sangat berkem-bang itu akan jadi modal pokok untuk kerja sama,” tandas JK.

Ia kemudian mengajak anggota parlemen peserta konferensi untuk melihat potensi pangsa pasar 4 miliar penduduk benua Asia yang mencapai 60 persen penduduk dunia. Masing-masing negara memiliki kelebihan sendiri seperti sumber daya energi, sumber daya alam, teknologi, investa-si dan lain-lain. Kelebihan itu apabila dipadukan akan menjadi kekuatan ekonomi yang akan mampu bertahan

menghadapi imbas badai krisis yang terjadi di Eropa dan Amerika.

“Kita tahu krisis eurozone akan berlanjut, kita harus punya alterna-tif ekonomi yang kuat, yaitu Asia itu sendiri. Apabila kita tidak punya eko-nomi yang kuat, ekonomi Asia akan terseret lagi krisis Amerika dan Eropa yang sedang berlangsung,” katanya. Ia mengingatkan krisis global tahun 2008, waktu itu Asia terkena imbasnya kecuali beberapa negara seperti Cina dan Indonesia. “Itu karena dua negara ini dapat bergantung pada kekuatan pasar sendiri.”

Kerjasama untuk memanfaatkan potensi pasar 4 miliar penduduk itu

Peserta Delegasi Negara anggota APA foto bersama di acara Sidang APA di solo Jawa Tengah

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla


menurutnya harus segera dimulai dengan mengedepankan kerja sama ekonomi bukan politik. Pertimba-ngannya menurut JK karena ekonomi mengedepankan kepercayaan dan tidak dibutuhkan satu sistem yang sama. Sedangkan kerja sama politik tidak mudah karena masing-masing negara punya sistem berbeda. Apabila dimulai dari situ akan diper-lukan kerja sama sosial, menyangkut teknologi, masalah keamanan dan lain sebagainya.

Perlu dikembangkan pula kesada-ran akan ‘the Asian Value’ yang be-ranjak dari pemahaman tidak mung-kin bangsa-bangsa di kawasan Asia bekerja sama dengan pendekatan Eropa. Sebagai contoh demokrasi barat yang menganut paham ‘the winner take all’ tidak selalu cocok un-tuk orang Asia. Banyak negara di Asia berhasil dengan demokrasi yang di-gali dari budaya masing-masing yang juga dipengaruhi agama yang dianut. “Jadi pengembangan Asian Value ini perlu lebih diintensifkan,” imbuhnya.

Ia menyadari beberapa wilayah di Asia masih menyimpan potensi kon-flik yang tidak kecil seperti di dua Korea, Filipina, Thailand, Afganistan. Pengalaman menunjukkan konflik di negara tertentu selalu mempengaruhi negara tetangganya. JK yang pernah membantu upaya perdamaian di Fili-pina ini menyebut contoh, konflik di Indonesia yang sangat berpengaruh pada Filipina. Begitu ada operasi pe-nangkapan separatisme mereka lari ke Filipina sebaliknya yang di Filipina juga lari ke Indonesia.

“Namun saya meyakini masalah konflik di kawasan ini hanya dapat diselesaikan dengan spirit Asia,” ka-tanya diiringi tepuk tepuk tangan membahana di ruang sidang APA ke-tika JK mengakhiri pidatonya.

Deklarasi Solo

Sampai berakhirnya Sidang APA acara berlangsung lancar dan aman. Pembahasan terhadap dua agenda penting dilakukan secara maraton se-lama dua hari.

Dalam jumpa Pers Hidayat me-nyampaikan Konferensi Internasional Asian Parliamentary Assembly (APA) telah menyepakati “Deklarasi Solo” sebagai bagian dari kesepakatan para delegasi 17 negara yang hadir.

“Para delegasi telah menyepa-kati sebuah deklarasi yang bernama ‘Deklarasi Solo’ tentang persahabatan dan kerjasama di Asia,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hidayat Nurwahid seusai menutup konferensi APA.

Sejumlah pesan yang terkandung dalam “Deklarasi Solo” itu adalah APA memandang penting upaya mempro-mosikan dan memperkuat hubungan persahabatan serta kerjasama an-tarnegara di Asia berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kemerdekaan, integritas dan ke-daulatan wilayah dan juga non-inter-ferensi urusan domestik negara lain.

Pesan lainnya adalah APA meman-dang perdamaian dan keamanan aba-di di kawasan Asia merupakan bagian dari tujuan utama persahabatan dan kerjasama di Asia.

“Dengan demikian parlemen di Asia diharapkan dapat mendorong penggunaan penyelesaian konflik secara damai dengan memajukan dialog. Sekaligus pula menegaskan pentingnya parlemen Asia untuk me-lindungi HAM termasuk aspirasi atas demokrasi hingga perlindungan hak para pekerja migran,” ujar Hidayat.

Deklarasi Solo itu juga menegas-kan bahwa parlemen memegang peranan penting dalam mendukung berbagai prinsip itu dengan meng-konsolidasikan semangat yang ada, sekaligus memperkuat solidaritas ber-dasarkan aspirasi rakyatnya.

Selain Deklarasi Solo, konferensi APA juga menghasilkan draft “Reso-lution on The Protection and Promo-tion on The Right of Migrant Worker in Asia”.

Menurut Hidayat yang juga man-tan Ketua MPR itu, delegasi Indonesia telah memperjuangkan kepentingan tenaga kerja Indonesia dengan me-masukkan isu-isu yang penting ke-dalam draft resolusi tersebut.

Sejumlah isu itu diantaranya perlu adanya komitmen seimbang dan ber-tanggungjawab antara negara pen-girim dan penerima pekerja migran, hingga seruan untuk meningkatkan kualitas pekerja migran dari negara pengirim demi meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran HAM para pe-kerja migran di negara penerima.

“Draft resolusi juga mencer-minkan pentingnya peran parlemen sekaligus dorongan untuk mereview legislasi terkait pekerja migran dan mendukung proses budgeting untuk program-program terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan yang utuh dan kom-prehensif bagi para pekerja migran,” ujarnya. (tt,iky)

Delegasi Indonesia pada Sidang APA di solo Jawa Tengah

SELEBRITIS

60 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |

Atlet Berbakat Harus JadiAnak Negara Sejak Dini“Disini tidak seperti di China yang begitu serius mengejar prestasi olah raga, sejakkecil para atlet berbakatsudah diambil alih negara untuk dibina dan itukeluarga sudah lepas tangan karena sudah pasti jadianak negara,”

| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 61

Atlet yang berhasil membuat berkumandangnya lagu Indo-nesia Raya dan berkibarnya

bendera merah putih di ajang olah raga terbesar dunia, Olympiade ini ternyata masih memberi perha-tian pada perkembangan olah raga di tanah air. Jawabannya tentang mandeknya prestasi atlet bulutangkis dan belum naik peringkatnya prestasi olah raga Indonesia diwarnai ekspresi kegusaran dan keprihatinan.

“Disini tidak seperti di China yang begitu serius mengejar prestasi olah raga, sejak kecil para atlet berbakat sudah diambil alih negara untuk di-bina dan itu keluarga sudah lepas tangan karena sudah pasti jadi anak negara,” demikian Susi Susanti, Ratu Badminton Indonesia menjawab per-tanyaan Parle ditengah kesibukannya siang itu di kawasan Jakarta Utara.

Menurutnya paradigma pem-binaan atlet baik ditingkat pusat maupun di daerah sejauh ini belum berubah banyak, kalau dulu atlet di-godok sebulan sebelum pertandi-ngan sekarang sedikit lebih panjang tapi belum cukup untuk melahirkan atlet kelas dunia yang akan menjuarai ajang Asian Games atau Olimpiade. “Kalau ada kompetisi baru ada per-hatian, gak mungkin dong. Juara itu cuman satu kan, ia diminta menga-lahkan sekian orang dari seluruh du-nia gimana mungkin membentuknya dalam satu atau beberapa bulan,” imbuh atlet yang berhasil menjuari kejuaraan dunia badminton yunior sebanyak lima kali.

Ia bersyukur pada saat mengawali karir sebagai atlet badminton orang tua dan keluarga besarnya sangat mendukung. Pamannya yang saat itu memiliki klub di Tasikmalaya, Jawa Barat berhasil meletakkan dasar-dasar badminton yang benar sejak dini. Se-cara finansial orang tuanya juga mam-pu mendukung seluruh pembiayaan pelatihan, mengikuti beragam jenjang pertandingan mulai dari kejuaraan antar kampung sampai antar klub, termasuk pemenuhan aspek gizi bagi seorang atlet yunior. “Karir saya se-

bagai atlet bukan dibangun dua bulan jadi, tapi bertahun-tahun semua dibi-ayai keluarga,” paparnya. Susi melihat sendiri banyak atlet muda berbakat ti-dak dapat meraih prestasi yang lebih tinggi karena kendala keterbatasan dana, keluarga tidak mampu mendu-kung. Para calon bintang ini akhirnya gagal bersinar ke tingkat yang lebih tinggi, karena negara tidak punya ke-bijakan yang memadai untuk mendu-kung mereka.

Cabang olah raga badminton di tanah air beruntung memiliki bebe-rapa klub yang didukung pengusaha yang punya komitmen tinggi dalam memajukan olah raga. PB. Djarum, Jaya Raya, Mutiara, termasuk klub besar yang menyediakan program bea siswa bagi anak-anak berbakat. Beberapa pemain yang berhasil men-juarai kompetisi antar klub akhirnya dijaring pemerintah menjadi pemain nasional. Dalam kacamata peraih Wall

Susi Susanti saat mendapatkan mendali emas pada ajang tournament bulutangkis internasional

Inte

rnet

/bad

min

tonc

lub.

web

ng.c

om

SELEBRITIS

6� | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |

of Fame dari International Badmin-ton Federation ini kontribusi negara dalam melahirkan pahlawan olah raga masih sangat minim..“Dari negara kurang banget ya. Jangankan untuk bibit di daerah untuk kita sendiri kay-aknya hanya pas ada moment, misal-nya Sea Games baru ada perhatian dari pemerintah,” lanjutnya.

Wujud konkrit peningkatan peran negara itu menurutnya bisa dalam bentuk perhatian pada sekolah-seko-lah olah raga yang saat ini sudah ada. Ia bahkan berharap setiap provinsi memiliki satu sekolah olah raga yang dibiayai penuh negara. Penegasan peran negara dalam merekrut dan membina atlet berbakat sejak dini, menurut Susi Susanti perlu diatur dalam satu regulasi agar kesinambu-ngannya terjaga. “Disinilah peran DPR secara politis menyiapkan aturan pe-rundang-undangan, regulasi perlu untuk menjaga kesinambungan olah raga, dananya, dan segala macam-nya ya. Yang menentukan bapak ibu

yang terhormat di DPR agar olah raga lebih mendapat perhatian, karena le-wat olah raga nama Indonesia bisa terangkat, untuk perdamaian dunia juga olah raga-kan, di negara maju ini benar-benar diperhatikan,” tandas

istri Alan Budikusumah yang pernah sama-sama meraih medali emas di Olimpiade Barcelona.

Regulasi dibidang olah raga itu hendaknya mengatur kebijakan ne-gara mulai dari pembinaan atlet ber-bakat sejak usia dini, pembangunan sekolah olah raga di setiap provinsi sampai penghargaan bagi para atlet diakhir karir mereka. Ia mengaku miris ketika bertemu teman lama sesama atlet yang perlakukan negara kepada mereka, seperti habis manis sepah dibuang. “Saya bersyukur masih bisa mandiri. Tapi banyak contoh senior saya ketika mereka tidak lagi dibutuh-kan negara akhirnya terlunta-lunta, Elias Pical juara dunia tinju misalnya sekarang nggak punya kerjaan. Saya juga pernah ketemu atlet pencak si-lat yang sering mengibarkan Merah Putih di ajang Sea Games, sekarang terpaksa jadi supir taksi. Nah gimana orang mau jadi atlet, sudah beri se-suatu pada negara tapi setelah itu di-lupakan,” tambahnya berapi-api.

Kepada Parle, Susi yang per-nah menjadi menejer tim Piala Uber 2008 ini mengaku masih terus me-ngamati perkembangan prestasi olah raga di tanah air, termasuk ‘keriuhan’ menjelang pelaksanaan Sea Games di Palembang. Ia berharap semua pihak dapat menahan diri tidak terjebak sa-

Inte

rnet

Inte

rnet

/kom

pas.

com

| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | 6�

ling menyalahkan ketika hajat besar bangsa menjadi tuan rumah kegiatan olah raga terbesar di Asia Tenggara ini. “Kita fokus dulu semua menyuk-seskan, setelah selesai baru lakukan evaluasi,” ujarnya dengan nada bijak. Walaupun tidak terlibat lagi secara langsung di Pelatnas bulu tangkis, ibu tiga anak ini mengaku masih sering jadi teman dialog beberapa atlet na-sional. “Saya tidak bantu PBSI resmi, tapi yang pasti saya bantu adik-adik dibelakang layar, Firda, Febi, dan yang lain. Mereka suka nelpon nanya bo-leh nggak kak kita ngobrol-ngobrol. Saya jawab boleh aja, kalo saya bisa bantu kenapa nggak,” katanya sambil tersenyum.

Bersama suaminya Alan, Susi Su-santi juga merintis sekolah badminton untuk membantu lahir bibit-bibit baru yang siapa tahu calon bintang masa depan. Pada waktu tertentu mereka turun tangan memberi pelatihan dan menjawab banyak pertanyaan. Tapi ada satu pertanyaan yang menurut Susi sampai sekarang ia tidak tahu jawabannya apa. “Pertanyaan ini pa-ling banyak ditanyakan orang tua dan saya tidak bisa jawab.. apa olah raga bisa menjamin masa depan anak saya?” tuturnya. Baginya pertanyaan ini harus bisa dijawab pemerintah dan DPR, apabila kepastian itu ada. berarti kejayaan dibidang olah raga sudah menjadi bagian dari bangsa ini.

Kesibukan yang paling banyak me-nyita waktunya saat ini adalah mem-besarkan Astec produsen peralatan olah raga badminton yang namanya diambil dari gabungan namanya dan suami, Alan Susi technology – Astec. Bisnis ini dimulai ketika ia melihat at-let badminton Indonesia cukup terke-nal di luar negeri bahkan sudah mela-tih di beberapa negara tetapi saat itu belum satupun brand olah raga tepok bulu ini berasal dari dalam negeri. “Saya banyak belajar, untuk membuat satu brand nggak gampang. Pertama kita harus mendapat kepercayaan dari konsumen, jatuh bangun dulu, kita bawa barang sendiri door to door istilahnya, udah gitu untuk mendapat

kepercayaan kita musti mengkomuni-kasikan dengan baik. Paling gak kita minta tolong toko jualin barang kita aja,” jelasnya.

Pasutri atlet ini rela keluar ma-suk GOR bukan sebagai pemain tapi memperkenalkan raket produksi me-reka. “Kita kasi coba raket kita. Kita kayak nawarin makanan boleh dites dulu, untuk meyakinkan bahwa raket kita enak,” katanya sambil tergelak. Susi mengingatkan, banyak orang membeli raket badminton karena merek dan harga, asal senang bayar tapi mengabaikan aspek lain yang ti-dak kalah penting. Tiap pemain menu-rutnya memiliki karakter berbeda, ada pemain single apa double, ada pemain serang ada pemain defence. “Saya dan Alan aja punya tipe raket berbeda.” Raket kalau dilihat dari tampilannya sama, tapi Astec memiliki spesifikasi berbeda-beda. Misalnya untuk pe-main tipe serang, bagian kepala raket dirancang lebih berat, semua menurut Susi dijelaskan dalam setiap spec ra-ket Astec yang dijual.

Pelan tapi pasti kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil, seka-rang produk astek mulai dari raket, kaos sampai sepatu sudah digunakan

banyak atlet muda dengan bangga. Sebarannya juga sudah merata dise-luruh pulau di tanah air. Susi mengaku selain raket, produk Astec sudah di-produksi di dalam negeri. Khusus ra-ket produksinya masih bekerja sama dengan pabrik di Cina, namun kuali-tas dan teknologi dikontrol sepenuh-nya oleh Alan dan Susi. “Pada saatnya saya juga bermimpi kita bisa punya teknologi dan pabrik sendiri di Indo-nesia.”

Susi Susanti terdiam sejenak ke-tika ditanya dari ketiga putra putrinya Laurencia Averina, Albertus Edward, dan Sebastianus Frederick siapa yang meneruskan tongkat estafet menjadi atlet badminton. Setelah menarik na-fas panjang akhirnya ia menjawab, “Kalau melihat bakat semuanya ber-bakat ya, tapi kalau anak saya jadi atlet sebagai profesi kayaknya nggak ya hehe.. kalau serius terus terang nggak, tapi kalau untuk keahlian bo-leh. Karena siapa tau dengan keahlian itu ia dapat bea siswa kuliah di luar negeri, disana lebih dihargai lho. Jadi bagi saya olah raga untuk poin lebih-nya aja. Saya harus realistis beginilah kondisinya sekarang,” demikian Susi. (iky)

Inte

rnet

PERNIK


Menjadi seorang Master of Ceremony (MC) atau pemandu suatu acara merupakansalah satu kecakapan yang perlu dimiliki oleh seorang protokol di suatu instansi.Dalam melaksanakan tugasnya seorang MC harus mengetahui acara dengan baik,tata upacara dan tata penghormatan.

Menjadi seorang MC tidak cukup hanya dengan modal suara bagus, namun harus

didukung dengan kepribadian dan intelektualitas. Artinya MC harus me-miliki pengetahuan yang cukup luas, memiliki kemampuan bahasa yang memadai dan kepribadian yang baik.

Any Dwi Sulistyowaty kelahiran Purworejo 51 tahun lalu, adalah MC senior di lingkungan Sekretariat Jen-deral DPR RI (Setjen DPR RI) baik un-tuk acara-acara Setjen DPR RI mau-pun acara kenegaraan di DPR RI saat ini.

Awal karirnya diawali sejak bisa

masuk sebagai PNS Setjen DPR RI tahun 1985 dan kebetulan kebetu-lan sejak masuk sebagai pegawai ta-hun 1985 ditempatkan di Sub Upa-cara Bagian Protokol Setjen DPR RI. Menurutnya mau tidak mau sebagai pegawai di sub upacara harus bisa menjadi MC di berbagai acara di lingkungan Setjen DPR RI. Pengala-mannya dimulai dari acara-acara kecil seperti upacara bendera, HUT DPR RI, dan acara-acara formal lainnya.

Diakuinya kepiawaiannya men-jadi seorang MC seperti sekarang ini hanya karena dirinya banyak pengalaman saja, Any tidak pernah mengikuti pelatihan MC secara khu-sus. Hanya satu hal yang dimilikinya sebagai modal utama sebagai MC, Any memiliki vocal dan intonasi yang cukup baik.

“Selain memang memiliki vocal yang baik sebagai modal utama, pe-kerjaan sehari-hari dan pengalaman-lah yang menjadikan saya sebagai MC DPR RI seperti sekarang ini,” kata Any.

Satu-satunya diklat yang pernah diikutinya adalah diklat kepribadian dimana didalamnya ada materi ten-tang bagaimana menjadi MC yang baik dan tehnik mengelola vocal yang diselenggarakan oleh Tuning Suko-bagyo (ibunda Gugun Gondrong).

Tapi menurutnya itu diklat terse-but sangat dasar sekali dan tidak se-cara khusus dan mendalam menga-jarkan bagaimana menjadi seorang MC. “Diklatnya sangat dasar, hanya dua bulan dan saya merasa kurang,” kenang Any.

Any Dwi Sulistyowaty

MC Harus Terlibat Langsung Dalam Proses Suatu Acara


Selain banyak pengalaman, Any menambah wawasan dengan mem-baca banyak buku-buku tentang MC, itupun awalnya dilakukan untuk mencari referensi tentang susunan acara suatu event.

Menurutnya menjadi MC yang baik, selain harus memiliki vocal yang baik juga harus menguasai kegiatan yang akan diselenggarakan dan ber-kerjasama dengan semua yang ter-libat dalam kegiatan tersebut. MC sebaiknya terlibat langsung dalam proses acara. “MC harus menguasai acara secara detail, setiap ada pe-rubahan selalu cek dan ricek sam-pai dengan dimulainya acara,” papar wanita yang dulunya bercita-cita jadi Polwan atau Kowad.

Any menceritakan dirinya men-jadi MC acara-acara kenegaraan di DPR RI, di tahun 1996 berawal dari tawaran Afif Ma’ruf Sekjen DPR RI saat itu, kemudian ditetapkan melalui Rapat Pimpinan DPR RI dimana wak-tu itu Wahono sebagai Ketua DPR RI.

Merasa sebagai batu ujian, ta-waran tersebut diiyakan dan tanpa disia-siakan. “Kapan lagi kesempa-tan emas itu akan datang,” pikirnya. Karena selama kurang lebih enam tahun dirinya menjadi MC cadangan untuk Pidato Kenegaraan Presiden mendampingi Suwardjo yang sudah menjadi MC selama 32 tahun.

Saat pertama kali akan bertugas menjadi MC acara kenegaraan DPR RI, ibu dua anak ini menceritakan, di malam sebelum hari H tersebut, di-rinya tidak bisa tidur, stress berat, be-gitu kenangnya. Any mengaku tidak grogi namun takut salah. Alhamdu-lillah acara tersebut berjalan lancar. “Ini merupakan kesempatan bagi saya, kalau gagal hancurlah saya,” papar wanita yang kurang lebih 22 tahun menjadi MC di DPR RI.

“Dan Alhamdulillah saya sudah dipercaya menjadi MC Pidato Pre-siden dan Sidang Umum MPR RI se-jak kepemimpinan Presiden Soeharto sampai dengan sekarang,” ungkap-nya dengan rendah hati.

Dari sekian acara dimana Any se-

bagai pemandu acaranya, ada satu pengalaman menarik, yaitu pada paripurna DPR RI dalam rangka HUT DPR RI ke 66 yang diselenggarakan 6 September 2011 lalu, saat acara me-nyanyikan Lagu Indonesia Raya, ka-set rekaman musik mati.

Dalam kondisi demikian, dirinya langsung mengambil inisiatif cepat memandu Anggota DPR RI untuk menyanyikan Lagu Kebangsaan In-donesia Raya. “Mohon maaf saya akan memandu lagu Indonesia Raya,” ucapnya saat itu. Namun baru satu bait dinyanyikan, tiba-tiba rekaman musik menyala, kejadian ini sempat membuat para Anggota DPR RI men-jadi bingung, namun pada akhirnya semua dapat berjalan dengan lancar.

Saat itu sempat ada kekhawati-ran apakah tindakan tersebut salah, namun dengan keyakinannya Any merasa itulah tindakan terbaik yang harus dilakukakn. Dan tindakannya tersebut mendapatkan apresiasi dari Sekretariat.

Menurutnya kunci utama seorang MC pada saat bertugas harus selalu

konsentrasi, tanggap dan mampu melihat serta membaca situasi dan kondisi. Dan diharapkan dengan cepat dan tepat mengambil keputu-san untuk tetap memegang kendali acara agar acara dapat berjalan de-ngan baik.

Namun bagaimanapun suksesnya suatu acara bukan monopoli MC semata, tetapi banyak faktor lain yang mendukung. MC harus selalu berkoordinasi dengan semua pihak terkait.

Hal senada diungkapkan Dian Arivani salah satu MC muda di Setjen DPR RI. Menurutnya seorang MC ha-rus mempunyai kualitas vocal yang baik dan jelas/lantang, tapi bukan berarti suara yang berat tapi harus memiliki karakter. Dan MC yang baik adalah MC yang menguasai se-luruh jalannya suatu acara dan tang-gap mengambil keputusan jika se-suatu hal terjadi pada acara tersebut. Karena dalam sebuah pelaksanaan acara, belum tentu berjalan sesuai rencana. (sc)

***

Menurutnya kunci utamaseorang MC pada saat bertugas

harus selalu konsentrasi, tanggap danmampu melihat serta

membaca situasi dan kondisi.

POJOK PARLE


Oh …….. Bengawan Solo

Acara berlangsung lancar, wa-laupun dua hari sebelum pem-bukaan sidang bom bunuh diri

terjadi di kota ini. Bahkan sebelum-nya banyak kalangan menyangsikan apakah sidang tersebut tetap akan berlangsung di kota Solo mengingat kejadian yang baru saja terjadi.

Namun kekhawatiran tersebut tidak beralasan, terbukti anggota Delegasi Parlemen Asia yang sudah mendaftarkan diri untuk hadir, tidak ada satu pun yang membatalkan ke-hadirannya. Dan memang tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kota Solo terbukti aman dan damai sampai berakhirnya sidang APA ini.

Selain sebagai kota Batik, Solo sangat dikenal lewat lagunya “Be-ngawan Solo”. Lagu keroncong ka-

rangan pencipta legendaris Gesang ini bahkan sangat terkenal di bebe-rapa Negara. Delegasi asal Cina Ma Wenpu mengatakan, lagu tersebut telah diterjemahkan dalam Bahasa Cina dan sering dinyanyikan oleh ar-tis-artis di negaranya. “Dalam acara di televisi, lagu Bengawan Solo sering dinyanyikan,” katanya. Dia pun me-ngaku bisa menyanyikan lagu terse-but serta mengetahui sejarah sungai yang bermuara di Laut Jawa tersebut.

Jika sebelumnya Delegasi Par-lemen Asia hanya mengenal kota Solo dari sebuah lagu, kesempatan inilah bagi anggota delegasi melihat lang-sung keindahan kota Solo.

Untuk mengobati rasa penasaran anggota Delegasi APA, usai penutu-pan sidang, Ketua Badan Kerjasama

Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid mengatakan, anggota Delegasi Parlemen Asia akan diajak untuk meli-hat Sungai Bengawan Solo.

Ajakan Hidayat ini memang di luar jadwal yang telah ditentukan. Tapi mungkin, karena anggota delegasi banyak yang penasaran ingin melihat langsung sungai yang terkenal itu, maka jadwal itu pun diselipkan se-belum acara makan malam di Mang-kunegaran.

Persiapan pun segera dilak-sanakan, dan sebelum Delegasi Par-lemen Asia menuju sungai Bengawan Solo, salah seorang anggota delegasi bertanya kepada Sekretariat BKSAP.

“Seperti apakah sungai Bengawan Solo itu, apakah bagus,” tanyanya dengan penasaran.

Staf BKSAP yang ditanya dengan mantap menjawab :” bagus, bagus, sungai Bengawan Solo itu bagus,” jawabnya meyakinkan.

Rombongan delegasi pun menuju

Baru-baru ini, Parlemen Indonesia dipercaya lagi menjadi tuan rumah Asia Parliamentary Assembly (APA) yang diselenggarakan di Solo.

Anggota Delegasi APA saat berkunjung ke sungai Bengawan Solo


sungai tersebut dan semua rombo-ngan segera turun menuju lokasi.

Namun apa yang dilihat di lapan-gan berbeda dengan indahnya syair lagu “Bengawan Solo” yang sangat terkenal itu. Air sungai Bengawan Solo sudah semakin surut dan hampir mendekati kekeringan, kondisi ling-kungan sekitar pun tidak ada yang menarik. Yang terlihat hanya bebera-pa penjual kelapa muda yang ada di lokasi tersebut.

Melihat kondisi tersebut, anggota delegasi yang bertanya tadi kemudian menghampiri staf BKSAP. Melihat dari jauh anggota delegasi itu mengham-pirinya, maka staf tersebut buru-buru langsung menjauh dari lokasi terse-but. Dia pun tidak menyangka bahwa Sungai Bengawan Solo kondisinya seperti itu. Padahal sebenarnya dia pun belum tahu sungai itu, bahkan dia belum pernah ke kota Solo.

Temannya pun berkata :” wah ……… bagus ya Bengawan Solo itu,” kata temannya sambil tersenyum-senyum.

Dia pun menjawab :” saya juga nggak tahu, saya pikir Sungai Benga-

wan Solo itu indah untuk dikunjungi sebagai obyek wisata, tapi ternya-ta……………

Makanya, kata temannya, kalau belum tahu tanya dulu kondisi yang sebenarnya, jangan-jangan anggota delegasi itu cari kamu terus,” kata

temannya sambil terus meledek. “Duh nasib…………… maksudnya sih

mau memberi informasi, tapi ternyata di luar dugaan, habis yang terbayang hanya indahnya lagu Bengawan Solo yang sekarang memang tinggal Riwayatmu Kini …………….. (tt)

Anggota Delegasi APA saat melepas dahaga dengan meminum air kelapa yang ada di bengawan solo.

POJOK PARLE

68 | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | | PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 | PB

Documents

Pemilu 2014 Dan Upaya Meningkatkan Derajat Keterwakilan