PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Provinsi Bengkulu Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 3 IKHTISAR EKSEKUTIF

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Provinsi Bengkulu Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 3 IKHTISAR...

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LAKIP )

TAHUN 2013

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Bengkulu 2014

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 2

GUBERNUR BENGKULU

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT.

atas berkah, rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Bengkulu tahun 2013 dapat di selesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu disusun mempedomani Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penatapan Kinerja dan LAKIP yang menyebutkan bahwa LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini menyajikan capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu

tahun 2013 yang merupakan implementasi dari visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diharapkan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu dimasa mendatang.

Bengkulu, Maret 2014 GUBERNUR BENGKULU

H. JUNAIDI HAMSYAH

Jln. Pembangunan No.01 Padang Harapan Bengkulu

Web Site www. bengkuluprov.go.id Telp. (0736) 21450 Fax. (0736) 2109

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan penyelenggaraan kepemerintahan ke arah yang lebih transparan,

partisipasif dan akuntabel merupakan isu aktual yang perlu mendapat respon dini dari

Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Oleh karena

itu dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan telah dirumuskan perencanaan kinerja mulai dari perumusan visi, misi,

tujuan, sasaran dan program yang terlebih dahulu dituangkan dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015,

Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja (TAPKIN). Pada setiap akhir tahun anggaran,

realisasi penetapan kinerja diukur dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran yang ingin

dicapai menggunakan 337 program tersebar ke seluruh SKPD berdasarkan tanggungjawab

teknisnya masing-masing. Untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut dialokasikan dengan

belanja langsung dan tidak langsung melalui APBD Provinsi Bengkulu tahun 2013 dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 1.922 Triliun.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja sasaran maka secara umum rata-rata

capaian kinerja dari 17 sasaran tercapai dengan perincian sebagai berikut :

1. Sasaran 1 Meningkatnya laju pertumbuhan Ekonomi capaian kinerja 139 %

2. Sasaran 2 Pendapatan Perkapita Masyarakat capaian kinerja 98 %

3. Sasaran 3 Penurunan Angka Kemiskinan capaian kinerja 86 %

4. Sasaran 4 Penurunan angka Pengangguran capaian kinerja 62 %

5. Sasaran 5 Peningkatan Pendapatan Daerah capaian kinerja 207 %

6. Sasaran 6 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama capaian kinerja 96,5 %

7. Sasaran 7 Indek Pembangunan Manusia capaian kinerja 98,8 %

8. Sasaran 8 Perlindungan dan Pelayanan Sosial bagi masyarakat capaian kinerja 100 %

9. Sasaran 9 Partisipasi Pemuda dan olahraga dalam Pembangunan capaian kinerja 163 %

10. Sasaran 10 Peningkatan Kualitas Kehidupan Perempuan serta kesejahteraan dan

perlindungan anak capaian kinerja 104 %

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 4

11. Sasaran 11 Peningkatan Konstribusi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan bencana

terhadap pendapatan daerah serta kesejahteraan berkelanjutan capaian kinerja 281 %

12. Sasaran 12 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai SPM capaian kinerja

100 %

13. Sasaran 13 Angka Persepsi Korupsi capaian kinerja 83 %

14. Sasaran 14 Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun

capaian kinerja 100 %.

15. Sasaran 15 Optimalnya pemanfaatan Iptek dan Infokom dalam pembangunan daerah

capaian kinerja 107 %.

16. Sasaran 16 Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerja

sama antar pemerintah daerah capaian kinerja 126 %.

17. Sasaran 17 Semakin membaiknya penegakkan hukum dan keamanan dari tahun ke

tahun capaian kinerja 18 %.

Namun demikian untuk mendapatkan capaian kinerja tersebut dihadapkan pada kendala

dan keterbatasan antara lain adalah, Lemahnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai dari proses Perencanaan Kinerja yang belum

terbangun keselarasan antara Pemerintah Provinsi dengan SKPD. Ketidakselarasan dimaksud

disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparatur dalam menyusun perencanaan kinerja,

sehingga perencanaan kinerja tidak berbasis pada indikator kinerja utama berdasarkan tugas

pokok dan fungsi SKPD. Kondisi ini mengakibatkan keluarnya jalur pencapaian sasaran yang

tidak sinkron dengan program maupun kegiatannya.

Namun demikian pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Bengkulu telah meprogramkan

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan review dokumen perencanaan serta melakukan

workshop penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja bagi pengelola perencanaan kinerja di

SKPD. Disamping itu sebagai alat pengendalian dan memonitor capaian kinerja Pemprov

dilakukan pengumpulan data secara periodik setiap semester.

Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, LAKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu

Tahun 2013 ini merupakan upaya maksimal untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

Penetapan Kinerjanya, dengan harapan semoga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi

dalam peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang. *

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 5

BAB I

P E N D A H U L U A N

A . Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Provinsi

Bengkulu merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur Bengkulu, yang

memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah,

strategi dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif.

Disamping untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP juga merupakan bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang

menggambarkan baik tentang keberhasilan atau kegagalan dalam usaha mencapai visi

dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan

daerah (RPJMD).

B. Dasar hukum

Dasar hukum terkait dengan penyusunan LAKIP yaitu;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Lakip Provinsi Bengkulu Tahun 2013 6

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;