WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU PERATURAN . PERDA NO. 05 TAHUN 2017...walikota bengkulu provinsi

WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor

42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4288);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5246);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana

Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 816);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.

4. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas

kependudukan yang sah di Kota Bengkulu yang

kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari

Lurah atau dokumen lain.

5. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok

orang miskin yang sedang menghadapi masalah

hukum.

6. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan

Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh

KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia.

7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum oleh Pemberi

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima

Bantuan Hukum.

8. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum

melalui proses peradilan.

9. Non Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah

hukum di luar proses peradilan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

a. keadilan;

b. persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. keterbukaan;

d. efisiensi;

e. efektivitas;

f. akuntabilitas; dan

g. musyawarah mufakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin bertujuan:

a. menjamin akses masyarakat miskin di Kota Bengkulu

untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya secara adil; dan

b. mewujudkan penggunaan Dana Bantuan Hukum

kepada masyarakat miskin secara tepat guna dan tepat sasaran.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB III

PELAKSANA BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1) Pelaksana Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan

Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia minimal dengan nilai C yang berkedudukan di Kota Bengkulu.

(2) Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), wajib mendaftarkan diri dan terinventarisasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

c. menyelenggarakan konsultasi hukum dan program

kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d. menerima anggaran dari Pemerintah Kota Bengkulu;

e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah

Kota ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 7

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum:

a. Melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum dan

penggunaan dana Bantuan Hukum secara berkala sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan kepada

Walikota melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan

Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;

c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau

keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan

Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima

Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan

perundang-undangan lainnya sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara

perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan

dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang

pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik

Advokat.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat

dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau pemutusan perjanjian kerjasama.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a. mendapatkan Bantuan Hukum, baik Litigasi maupun

Non Litigasi hingga masalah hukumnya selesai

dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang

bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam perat