WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU PERATURAN . PERDA NO. 05 TAHUN 2017...walikota bengkulu provinsi

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU PERATURAN . PERDA NO. 05 TAHUN 2017...walikota bengkulu provinsi

  • WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

    PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

    NOMOR 05 TAHUN 2017

    TENTANG

    BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    WALIKOTA BENGKULU,

    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)

    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor

    42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

    Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang

    Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

    Republik Indonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang

    Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

    Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

    Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 1091);

    3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

    Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);

    4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

    Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 3209);

    5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 3886);

    6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

    Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4288);

    7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

    Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

  • 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

    Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5246);

    9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

    Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

    Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

    tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

    Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

    11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

    Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

    42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

    Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana

    Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia

    Tahun 2015 Nomor 816);

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan

    WALIKOTA BENGKULU

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

    1. Kota adalah Kota Bengkulu.

    2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur

    penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

    pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

    kewenangan Daerah otonom.

    3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.

    4. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas

    kependudukan yang sah di Kota Bengkulu yang

    kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari

    Lurah atau dokumen lain.

  • 5. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok

    orang miskin yang sedang menghadapi masalah

    hukum.

    6. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan

    Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh

    KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik

    Indonesia.

    7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum oleh Pemberi

    bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima

    Bantuan Hukum.

    8. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum

    melalui proses peradilan.

    9. Non Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah

    hukum di luar proses peradilan.

    BAB II

    ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP

    Bagian Kesatu

    Asas

    Pasal 2

    Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

    a. keadilan;

    b. persamaan kedudukan di dalam hukum;

    c. keterbukaan;

    d. efisiensi;

    e. efektivitas;

    f. akuntabilitas; dan

    g. musyawarah mufakat.

    Bagian Kedua

    Tujuan

    Pasal 3

    Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin bertujuan:

    a. menjamin akses masyarakat miskin di Kota Bengkulu

    untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya secara adil; dan

    b. mewujudkan penggunaan Dana Bantuan Hukum

    kepada masyarakat miskin secara tepat guna dan tepat sasaran.

    Bagian Ketiga

    Ruang Lingkup

    Pasal 4

    (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

    (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.

  • (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

    meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

    BAB III

    PELAKSANA BANTUAN HUKUM

    Pasal 5

    (1) Pelaksana Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan

    Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

    Indonesia minimal dengan nilai C yang berkedudukan di Kota Bengkulu.

    (2) Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud

    pada ayat (1), wajib mendaftarkan diri dan terinventarisasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

    BAB IV

    HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

    Pasal 6

    Pemberi Bantuan Hukum berhak:

    a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

    b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

    c. menyelenggarakan konsultasi hukum dan program

    kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

    d. menerima anggaran dari Pemerintah Kota Bengkulu;

    e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah

    Kota ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

    f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

    Pasal 7

    Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum:

    a. Melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum dan

    penggunaan dana Bantuan Hukum secara berkala sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan kepada

    Walikota melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

    b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan

    Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;

    c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau

    keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan

    Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

  • d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima

    Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan

    perundang-undangan lainnya sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

    Pasal 8

    Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara

    perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan

    dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang

    pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik

    Advokat.

    Pasal 9

    Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat

    dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau pemutusan perjanjian kerjasama.

    BAB V

    HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

    Pasal 10

    Penerima Bantuan Hukum berhak:

    a. mendapatkan Bantuan Hukum, baik Litigasi maupun

    Non Litigasi hingga masalah hukumnya selesai

    dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang

    bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

    b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam perat