Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS KESEHATAN Jl.Letjen Basuki Rahmat Nomor Telp (0736) 21072 Kode Pos 34223
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BENGKULU
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN,
Menimbang : a. bahwa indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota
Bengkulu disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bengkulu serta berpedoman kepada Indikator Utama Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bengkulu;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil,
Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan
Publik;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 232);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang system Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek mandiri dokter dan Tempat Praktek mandiri
dokter Gigi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2015 tentang Penilaian fasilitas kesehatan tingkat pertama berprestasi,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 828/Menkes/SK/
IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tetang
Perangkat Daerah (Lembar Negara Repubil Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Bengkulu;
23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu ( lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2016);
24. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);
25. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-20123 Pemerintah Kota Bengkulu;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG INDIKATOR KENERJA UTAMA DINAS
KESEHATAN KOTA BENGKULU
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BENGKULU
SUSILAWATI, S.Sos,SKM,M.Kes
NIP.19671002198703 2 006
Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Walikota Bengkulu, sebagai laporan;
2. Wakil Walikota, sebagai laporan;
3. Inspektorat Kota Bengkulu.
1 2 3 4 5 6 7
Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Dinkes Kepala Dinas
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
Dinkes Kepala Dinas
Indeks Status Gizi masyarakatDinkes Kepala Dinas
Cakupan Angka KesakitanDinkes Kepala Dinas
Persentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Dinkes Kepala Dinas
Persentase Pelayanan Kesehatan di Fasyankes
Dinkes Kepala Dinas
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna Dinkes Kepala Dinas
Bengkulu, 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BENGKULU
SUSILAWATY, S,Sos, SKM, M.Kes
NIP. 19671002198703 2 006
1
Lampiran : Surat Keputusan
Tentang IKU
Nomor : Tahun 2019
Tanggal :
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kepala Dinas Kesehatan
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN /INDIKATOR SASARAN FORMULA/ RUMUSSUMBER
DATA
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan rujukan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya
Keselamatan Ibu,
Bayi, Anak dan
Reproduksi
Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
π½π’πππβ πΎππππ‘πππ πΌππ’ ππππβπππππ κ 100.000π½π’πππβ πΎπππβπππππ»πππ’π
π½π’πππβ πΎππππ‘πππ π΅ππ¦π π₯ 1000π½π’πππβ πΎπππβππππ π»πππ’π
π½π’πππβ π΅ππππ‘π πΊππ§π π΅π’ππ’π ππππππππ‘ πππππ€ππ‘ππ κ 100πππ‘ππ πΊππ§π π΅π’ππ’π
π½π’πππβ π΄ππππ πΎππ ππππ‘ππ π₯ 100π½π’πππβ πππππ’ππ’π
π½π’πππβ π π’ππβ ππππππ πππππ»π΅π κ 100πππ‘ππ π π’ππβ ππππππ
π½π’πππβ pasien yang di rujuk κ 100Angka Kesakitan
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna κ 100π½π’πππβ Fasilitas kesehatan