PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULONppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/07/BAB-II-1.pdf · Nilai Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka Kecamatan

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN BANDUNG KULON

LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta

merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan

terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang

bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Rencana

Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka

waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan

dengan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2013

tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola

pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana

Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya,

dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi

akuntabel.

Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tersebut ditujukan untuk

mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah melalui

tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung

Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD,

sehingga Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung merupakan hasil

kesepakatan bersama antara Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan

stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tersebut akan

dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam

Renja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas

yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang

oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Visi

tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman




dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung

sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera,

“Bandung Juara”.

Visi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :

“MEWUJUDKAN KECAMATAN BANDUNG KULON

SEBAGAI KECAMATAN YANG UNGGUL”

Definisi operasional dari visi tersebut adalah diharapkan Kecamatan

Bandung Kulon dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon

melalui peningkatan SDM aparatur, peningkatan prasarana dan sarana umum,

peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan pengendalian/pengawasan serta

keamanan dan ketentraman yang terjamin, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dalam menggerakkan seluruh potensi dalam pembangunan dapat

dilaksanakan secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif dan efisien, dan

diharapkan dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen yang ada di

Kecamatan Bandung Kulon mampu menuju pemerintahan yang baik, serta menjadi

akselerator dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Bandung Kulon Kota

Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan Pelayanan Prima, makna yang terkandung adalah untuk

mewujudkan visi masih perlu ditingkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Kecamatan, makna yang

terkandung adalah meningkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan agar lebih

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa

strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota

Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.




Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan

tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Kecamatan

Bandung Kulon Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1.A.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Bandung Kulon

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Bandung Kulon

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

72.5 73 73.5 74 74.5

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan

54.5 56.6 59.3 61.5 64.6

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

Nilai AKIP Kecamatan

62.5 65 67 69 71

Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

Tertib administrasi barang/asset daerah

100% 100% 100% 100% 100%

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja

Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/Kep…..-Bag.Orpad/2014

Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator

Kinerja Utama SKPD Tahun 2013-2018.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN

PENJELASAN

ALASAN FORMULASI /

RUMUS PERITUNGAN

SUMBER DATA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka

Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang

Hasil survey




NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN

PENJELASAN

ALASAN FORMULASI /

RUMUS PERITUNGAN

SUMBER DATA

Pelayanan Publik (IKM) Kecamatan sebagai lembaga pelayanan public berorientasi pada Kepuasan masyarakat melaui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan

survey kepuasan masyarakat

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Dapaian Kinerja Umum Pemerintahan

Nilai Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg Pelayanan Publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan

Rata-rata capaian kinerja 5 (lima) Bidang/Seksi di Kecamatan /Kelurahan

Kecamatan

3 Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kecamatan

Nilai evaluasi AKIP Kecamatan

Nilai Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 20 tahun 2013 ttg juklak Evaluasi AKIP

Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP

Hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat

Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti

% Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka Kecamatan harus melakukan tertib administrasi keuangan

Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan yang ditindaklajuti dari seluruh jumlah Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan pada tahun berjalan

Berita acara penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/ inspektorat

Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

% Sesuai amanat pemendagri 17/2007 ttg pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah maka diperlukan tertib adminsitrasi/ pengelolaan barang/ asset kecamatan

Kesesuaian / kecocokan barang / asset kecamatan dengan asset di Simda Barang tingkat Kota Bandung (DPKAD)

Hasil rekonsiliasi

barang dengan Simda

Barang di DPKAD

C. Perjanjian Kinerja 2014

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan

dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan

tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen

Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun




2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Kecamatan Bandung

Kulon Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan uraian

sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

Tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

72.5

2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan

68

3 Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Nilai AKIP Kecamatan 62.5

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100%

Tertib administrasi barang/Aset Daerah 100%

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan

reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat

Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian

kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu

organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu

terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya

menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indicator

kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi

penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan

tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada

Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2013-2018.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu

Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung

Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus

masing-masing;

Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi




Penggabungan beberapa indikator menjadi indicator yang dapat

menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum

Pemerintahan Kecamatan;

Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan;

Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria

yang lainnya;

Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja;

Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala

seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian

kinerja.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis

Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu

Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Bandung Kulon

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


Nilai 72.5 73 73.5 74 74.5

Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Nilai 848 850 852 854 856

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

% 68 70 73 75 79

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

% 68 70 73 75 79

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

% 73 75 77 79 81

Persentase RW Juara % 50 55 60 65 70

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

% 68 70 73 75 79

Rasio Anggota Linmas Rasio 0.4:1 0.5:1 0.6:1 0.7:1 0.8:1

2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan

Nilai AKIP Kecamatan Kriteria 52.5 65 67 69 71

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan

reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan

tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar

berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil reviu berikut

penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :




Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja

Hasil Reviu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN IKU/BUKAN IKU FORMULASI PENGUKURAN KRITERIA INDIKATOR/ KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


Nilai IKU

Karena merupakan Tupoksi Kecamatan

Hasil survey Kepuasan Masyarakat

(Permenpan 16 / 2014 dan SK Menpan No. 25/2004)

Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

% IKU

Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan

Keluhan/ Pengaduan adalah ketidaksesuaian kualitas pelayanan yang dialami oleh pelanggan/masyarakat sebagaimana maklumat dan standar pelayanan yang dijanjikan oleh penyelenggara layanan (Media sosial, tertulis, elektronik dll)

*) Bila tidak ada pengaduan /zero complain capaian kinerja 100%

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Nilai

Bukan IKU

Karena standar pelayanan merupakan penunjang

Nilai berdasarkan hasil penilaian ombudsman 10 penilaian kriteria ombudsman

1. Sistem Pelayanan terpadu

2. Standar Pelayanan

3. Maklumat Pelayanan

4. Sistem Pelayanan informasi public

5. Pelayanan Khusus

6. Pengelolaan Pengaduan

7. Penilaian Kinerja

8. Visi Misi dan Moto

9. ISO 9001 : 2008

10. Atribut





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

% IKU

Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota

∑

2 Jenis administrasi kependudukan:

KTP

KK

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

% IKU

Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota

∑

6 Jenis pelayanan

1. Legalisasi

2. Keterangan Tidak Mampu

3. SK Miskin

4. SKCK

5. Domisili Perusahan

6. Domisili Kelembagaan





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

% IKU


Kelurahan dengan kriteria baik :

1. Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu

2. Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif

3. Rasio Sumur Resapan min 1 : 1 baik

4. Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik

5. Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun

6. Terpelihara/ tidak ada rumput liar/ gulma yang mencolok setiap triwulan

Persentase RW Juara

% IKU

Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta Road Map / Rencana Aksi Walikota Bandung

∑

Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :

1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga

2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah

3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R

4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester

5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS

Syarat Administratif, RW Menyampaikan :

1. Menyampaikan Laporan Rutin kependudukan rutin minimal per triwulan

2. Menyampaikan Laporan Penduduk sementara rutin minimal per triwulan

3. Menyampaikan minimal 70% data yang diminta Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan al.:





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

a. Data Warga Miskin,

b. Data PMKS

c. Data linmas

d. Data Kejadian

e. Data Swadaya murni

Kriteria RW Juara, terdapat minimal / melaksanakan/ terdapat 5 dari 21 jenis kondisi dibawah ini : (pakai pembobotan untuk penghitungan

1. Forum Jaga Lembur;

2. Satu Kampung Satu Taman Bermain;

3. Balai RW/Markas Karang Taruna;

4. Alat2 Band dan Alat2 kesenian Sunda;

5. Paguron Silat;

6. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling.dll)

7. Mading Manual/Touch Screen gabung dengan bangku ala Asia Society;

8. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;

9. Gapura Kujang;

10. Les Bahasa Inggris;

11. Satu Kampung Satu Produk;

12. Kampung Berkebun;

13. Lampu Caang Baranang;

14. Septic Tank Komunal;

15. MCK komunal;

16. Reservoar Komunal;

17. Gerakan satu rumah Satu Pohon; Gerakan Pagar Hijau;

18. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng

19. Media Kampanye Kampung JUARA

20. Satu rumah satu tempat sampah





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

% IKU


Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan kelurahan yaitu :

1. LPM Kecamatan dan Kelurahan

2. TP PKK Kecamatan dan Kelurahan

3. Forum Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kelurahan

Kriteria Aktif :

1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan)

2. Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan

3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan

4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan/lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan

Rasio Anggota Linmas Rasio Bukan IKU

anggota linmas yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Pemerintah Kecamatan

2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan

Nilai AKIP Kecamatan Kriteria

Bukan IKU Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP atau perwal Bandung ttg Juklak Evaluasi AKIP SKPD


% Bukan IKU

Bila tidak ada temuan capaian kinerja 100%




C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan hasil reviu

dan sebagai bahan tahun 2014 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014

NO SASARAN

STRATEGIS IKU / INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 72.5

Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

% 100

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI

Nilai 848

2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Rata-rata Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

% 68

Rata-rata prosentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu

% 68

Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

% 73

Prosentase RW Juara % 50

Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 68

Rasio Anggota Linmas Rasio 0.4:1

3 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan

Nilai AKIP Kecamatan Kriteria 52.5


% 100

Documents

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULONppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/07/BAB-II-1.pdf · Nilai Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka Kecamatan