PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi

desa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945;

b. bahwa pemilihan Kepala Desa perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas

dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pemilihan, pengesahan, dan

pemberhentian Kepala Desa;

d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, masih

diperlukan adanya penyempurnaan untuk meminimalisir permasalahan-

permasalahan dalam pelaksanaan dan penerapannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 145, Tambahan Negara Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

1

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

11. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah Lembaga

bersifat independen dan sementara (ad hoc), untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa.

12. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga

Negara Indonesia yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

2

13. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah penduduk desa Warga Negara

Indonesia yang telah lulus seleksi penjaringan dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan

Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa.

14. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan

Calon Kepala Desa.

15. Pemilih adalah Penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak

pilihnya.

16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan sikap pilihannya.

17. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

untuk menentukan bakal calon.

18. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades untuk

menentukan calon kepala desa.

19. Tim Pendukung adalah Tim yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa yang akan berperan untuk

mensosialisasikan visi, misi, dan program Calon Kepala Desa.

20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan

suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

21. Koordinator Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah tim independen

bersifat ad hoc yang bertugas untuk melakukan proses seleksi penerimaan calon anggota Panitia

Pilkades.

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

(1) Masa persiapan pemilihan Kepala Desa meliputi :

a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa secara tertulis mengenai

berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau mengenai rencana pelaksanaan Pilkades;

b. Pemberitahuan BPD kepada Bupati melalui Camat mengenai berakhirnya masa jabatan

Kepala Desa dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau mengenai rencana

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

c. Pembentukan Koordinator Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;

d. Pemberitahuan BPD kepada Koordinator Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala

Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau mengenai rencana pelaksanaan

Pilkades;

e. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadual tahapan pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa.

(2) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum

berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

3

(3) BPD membentuk Koordinator Seleksi Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala

Desa selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB III

PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pembentukan Koordinator Seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

(1) BPD mengkoordinir seleksi Calon Panitia Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 4 (empat)

bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

(2) Mengkoordinir Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa melibatkan unsur-unsur :

a. Anggota BPD 1 (satu) orang;

b. Anggota LPM 1 (satu) orang;

c. Pemerintah Desa 1 (satu) orang.

(3) Koordinator seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi :

a. mengkoordinir penyelenggaraan seleksi Calon Anggota Panitia Pilkades;

b. menetapkan tanggal dan jadual penerimaan seleksi Calon Anggota Panitia Pilkades;

c. meneliti persyaratan kelengkapan administrasi Calon Anggota Panitia Pilkades;

d. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota Panitia Pilkades yang terpilih.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

(1) Panitia Pilkades bersifat sementara (ad hoc) dan mandiri (independen).

(2) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Surat Keputusan BPD

berdasarkan atas hasil seleksi Koordinator Seleksi Anggota Panitia Pilkades.

Pasal 5

(1) Dengan terbentuknya Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa

bersangkutan mengundurkan diri dan digantikan dengan Penjabat Kepala Desa dari Kantor

Kecamatan setempat dan/atau Penjabat yang ditetapkan Bupati.

(2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Camat.

Pasal 6

(1) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Panitia Pilkades adalah :

a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia;

c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

4

d. berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;

e. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

f. mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pilkades, tegaknya demokrasi, dan

keadilan;

g. berdomisili di desa bersangkutan;

h. memiliki pengetahuan menyangkut peraturan daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

i. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;

j. tidak menjadi pendukung/tim sosialisasi visi dan misi salah satu calon Kepala Desa;

k. bersedia bekerja sepenuh waktu.

(2) Pada saat pendaftaran Calon Anggota Panitia Pilkades harus menyerahkan berkas kelengkapan

persyaratan sebagai berikut :

a. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang

ditandatangani sendiri oleh Calon Anggota Panitia Pilkades di atas kertas segel atau materai

Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. foto copy ijazah serendah-rendahnya SMP atau sederajat;

d. surat pernyataan komitmen dan dedikasi untuk mensukseskan Pilkades, tegaknya demokrasi,

dan keadilan yang ditandatangani oleh Calon Anggota Panitia Pilkades;

e. surat pernyataan tidak menjadi pendukung salah satu calon Kepala Desa;

f. surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu;

g. pas foto ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm;

h. surat penunjukan dari organisasi/lembaga masing-masing.

Pasal 7

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah 5 (lima) orang yang merupakan perwakilan atau

utusan dari organisasi/lembaga desa, yakni unsur BPD 1 (satu) orang, LPM 1 (satu) orang,

Pemerintah Desa 1 (satu) orang, Karang Taruna 1 (satu) orang, dan Tokoh Masyarakat 1 (satu)

orang.

(2) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipilih oleh pengurus dan anggota

masing-masing lembaga secara demokratis melalui musyawarah mufakat atau rapat organisasi.

(3) Tata cara dan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada

mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga/organisasi.

(4) Ketua atau pengurus organisasi menyerahkan Berita Acara Hasil Musyawarah atau Surat

Keputusan Penetapan utusan Calon Anggota Panitia Pilkades kepada Koordinator Seleksi Calon

Anggota Panitia Pilkades.

(5) Panitia Pilkades yang berasal dari Tokoh Masyarakat diusulkan oleh lembaga-lembaga BPD,

LPM, Pemerintah Desa, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya dan ditentukan

atas dasar usulan terbanyak.

5

(6) Koordinator Seleksi Calon Anggota Panitia Pilkades menerima, meneliti dan menyampaikan

hasil laporan penelitian kepada Ketua atau pengurus masing-masing lembaga/organisasi.

(7) Apabila berdasarkan hasil penelitian belum memenuhi persyaratan maka pengurus organisasi

atau bakal calon anggota Panitia Pilkades harus melengkapi persyaratan atau mengajukan calon

baru berdasarkan hasil musyawarah.

(8) BPD menetapkan Calon Anggota Panitia Pilkades dengan Surat Keputusan BPD dan

mengumumkan Anggota Panitia terpilih kepada masyarakat.

(9) Pembentukan Panitia Pilkades selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Susunan dan Kedudukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas seorang Ketua merangkap

anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.

(2) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai hak suara yang sama.

(3) Keputusan tertinggi Panitia Pilkades terletak pada Rapat Pleno.

(4) Pimpinan Panitia Pilkades bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang

dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pilkades untuk masa jabatan 3 (tiga) bulan.

(5) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pilkades terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

rapat-rapat Panitia Pilkades dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dengan didampingi oleh

anggota yang termuda usianya.

Pasal 9

(1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pilkades dilaksanakan dalam Rapat Pleno Panitia

Pilkades berdasarkan suara terbanyak.

(2) Anggota Panitia Pilkades yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai Ketua

dan terbanyak kedua ditetapkan sebagai Wakil Ketua melalui Surat Keputusan Panitia Pilkades

berdasarkan hasil Rapat Pleno Pemilihan.

(3) Berita Acara dan Surat Keputusan Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh

Anggota Panitia Pilkades yang usianya tertua dan termuda kepada BPD untuk ditetapkan dengan

Surat Keputusan BPD selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak ditetapkanya Keputusan Pleno

Panitia Pilkades.

(4) Surat Keputusan Penetapan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada

Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak keputusan penetapan dikeluarkan.

6

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang Panitia Pilkades

Pasal 10

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan

wewenang :

a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa mulai dari menyusun jadual setiap

tahapan pemilihan Kepala Desa dari Pendataan Pemilih, penyusunan Daftar Pemilih

Sementara sampai dengan Pelaksanaan Pilkades.

b. melaksanakan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam

Peraturan Daerah;

c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa;

d. melaksanakan tata cara pelaksanaan sosialisasi visi dan misi calon Kades, serta pemungutan

suara pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Daerah;

e. meneliti persyaratan calon Kepala Desa;

f. menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;

g. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim sosialisasi visi dan misi/tim pendukung

apabila ada;

h. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(2) Panitia Pilkades sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban :

a. memperlakukan calon secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai peraturan daerah;

c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Pilkades kepada BPD dan Bupati

melalui Camat untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi

kegiatannya kepada masyarakat;

d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik Desa

berdasarkan Peraturan Daerah;

e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari APBDes dan swadaya

masyarakat kepada BPD dan kepada Bupati melalui Camat terhadap anggaran yang berasal

dari APBD dan sumbangan pihak ketiga;

f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Bagian Kelima

Pelantikan dan Kode Etik Anggota Panitia Pilkades

Pasal 11

(1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Anggota Panitia Pilkades mengucapkan sumpah/janji menurut

agamanya, yang berbunyi sebagai berikut :

7

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepentingan Kabupaten Sumbawa Barat dan kepentingan Desa daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

(2) Pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dihadapan BPD dengan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk oleh Camat

untuk memandu pengucapan sumpah.

(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang Anggota Panitia Pilkades harus berpedoman pada

kode etik sebagai penyelenggara :

a. tidak memihak atau menguntungkan salah satu Calon Kepala Desa;

b. bekerja berlandaskan pada peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya

yang berlaku;

c. bertanggung jawab;

d. jujur dan adil;

e. bersifat terbuka;

f. amanah;

g. profesional;

h. obyektif;

i. mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.

BAB IV

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 12

(1) Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala

Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah mempunyai hak

memilih.

(2) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan kepala desa Penduduk Desa harus

terdaftar sebagai pemilih.

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili atau Kartu Keluarga dari

pejabat berwenang yang menunjukkan identitas pemilih beralamat di desa tersebut;

8

b. berdomisili di desa pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus-menerus

sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;

c. bagi pemilih yang bukan penduduk asli atau penduduk pendatang harus menunjukkan Surat

Keterangan Pindah dari Pemerintah Desa Asal kepada Panitia Pilkades dan Pemerintah Desa

sebagai bukti keterangan kepindahan domisili;

d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

(4) Penduduk Desa Asli atau Penduduk Desa yang berdomisili di desa namun meninggalkan desa

lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus-menerus dan kurang dari 6 (enam) bulan tinggal secara

terus menerus sebelum disahkannya daftar pemilih sementara tidak dapat menggunakan hak

pilihnya dalam pemilihan kepala desa.

(5) Penduduk Desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

BAB V

PENDATAAN PEMILIH

Pasal 13

(1) Panitia Pilkades dapat menggunakan Daftar Pemilih terakhir dalam Pemilu legislatif, atau

Pilkada Kabupaten/Provinsi yang disusun Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang disimpan di

Desa sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus melakukan pemutakhiran dan validasi data untuk

menyusun Daftar Pemilih Sementara maupun menyusun Daftar Pemilih Tetap.

(3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui :

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara

pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;

c. telah meninggal dunia;

d. pindah domisili ke desa lain atau daerah lain; atau

e. bukan penduduk desa yang bersangkutan.

(4) Apabila daftar pemilih tetap terakhir yang disusun PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tersedia, maka Panitia Pilkades dapat melakukan kerjasama dengan KPU Kabupaten,

Badan Pusat Statistik Kabupaten, Pemerintah Daerah atau perangkat daerah terkait lainnya yang

mengurusi tugas kependudukan dan pencatatan sipil.

9

BAB VI

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pasal 14

(1) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh Panitia Pilkades dilaksanakan selama 3

(tiga) hari.

(2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua),

dengan ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan

b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

(3) Tiap rangkap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani

oleh Ketua dan Anggota Panitia Pilkades dan dibubuhi cap.

Pasal 15

(1) Panitia Pilkades harus mengumumkan Daftar Pemilih Sementara pada tempat-tempat strategis

yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan Perangkat Desa, Kepala Dusun, Rukun

Warga atau Rukun Tetangga untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah selama 3 (tiga) hari dan selama masa tersebut pemilih dapat mengajukan usul perbaikan

mengenai penulisan nama atau memberikan informasi kepada Panitia Pilkades yang meliputi

antara lain:

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

c. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;

d. Pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin;

e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan

f. Pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Panitia

Pilkades melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 16

(1) Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara harus

pro-aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada Panitia Pilkades.

(2) Apabila pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melapor dan tidak terdaftar dalam

Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tambahan, maka pemilih tersebut tidak dapat

menggunakan hak pilihnya.

10

BAB VII

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 17

(1) Panitia Pilkades mencatat data/nama pemilih baru ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.

(2) Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Nama pemilih;

b. Tempat tanggal lahir/usia;

c. Status perkawinan;

d. Nomor urut;

e. Nomor pemilih;

f. Jenis kelamin;

g. Alamat tempat tinggal;

h. Keterangan.

Pasal 18

(1) Pencatatan data pemilih dalam daftar pemilih tambahan dilaksanakan selama masa waktu

pengumuman Daftar Pemilih Sementara atau selama 3 (tiga) hari.

(2) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap

dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pilkades serta dibubuhi cap.

Pasal 19

(1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan oleh Panitia

Pilkades pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa,

pengurus rukun tetangga/rukun warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

(3) Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan oleh Panitia Pilkades

sebagai Daftar Pemilih Tetap setelah pengumuman Daftar Pemilih Tambahan selesai.

Pasal 20

(1) Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, Panitia Pilkades melakukan pengisian Kartu

Panggilan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.

(2) Panitia Pilkades dengan dibantu oleh Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT mendatangi

tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Panggilan.

(3) Apabila pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap namun belum memperoleh kartu

panggilan, maka pemilih tersebut harus pro aktif untuk meminta Kartu Panggilan kepada Panitia

Pilkades.

(4) Kartu Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan pemilih untuk memberikan

suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

11

(5) Penyerahan Kartu Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah selesai selambat-

lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 21

(1) Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan

oleh Panitia Pilkades dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara

dinyatakan final dan Panitia Pilkades tidak dapat melakukan perubahan (tambahan atau

pengurangan) pemilih, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.

(2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia

Pilkades membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap keterangan “meninggal dunia”.

Pasal 22

(1) Pengadaan Formulir Pendaftaran Pemilih dan blanko kartu panggilan pemilih tambahan atau

perbaikan dilaksanakan oleh Panitia Pilkades.

(2) Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu panggilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBD Kabupaten dan atau APB Desa.

BAB VIII

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON

Bagian Pertama

Syarat-Syarat Calon Kepala Desa

Pasal 23

(1) Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa WNI yang memenuhi persyaratan :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima tahun) pada saat pendaftaran;

e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari

dokter;

f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling

singkat lima tahun;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap;

h. bertempat tinggal atau berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara berturut-turut

sebelum pengumuman daftar pemilih sementara;

i. penduduk setempat dan mengenal daerahnya dibuktikan dengan KK dan KTP;

12

j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

k. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan

pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan pada tempat

yang sama;

m. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;

n. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.

(2) Pada saat Pendaftaran Calon Kepala Desa harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi :

a. surat pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ditandatangani oleh calon

sendiri diatas kertas segel atau materai 6000 (enam ribu) sebagai bukti pemenuhan syarat

calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a;

b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara

Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang ditandatangani oleh calon sendiri diatas

kertas segel atau materai 6000,- (enam ribu) sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b;

c. foto copy ijazah dari SD atau Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, SMP atau sederajat, yang

telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c;

d. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir sebagai bukti pemenuhan syarat

calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d;

e. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari dokter yang

membuktikan bahwa calon mampu secara jasmani maupun rohani untuk melaksanakan tugas

dan kewajiban, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (1) huruf e;

f. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana, sebagai bukti pemenuhan

syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f;

g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa calon tidak sedang dicabut hak pilihnya sebagai

bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g;

h. foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari pemerintah desa sebagai

bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h;

i. naskah visi, misi, dan program dari calon secara tertulis sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i;

j. surat pernyataan daftar kekayaan pribadi yang ditulis dan ditanda tangani oleh calon sendiri di

atas kertas segel atau materai 6000,- (enam ribu);

13

k. Daftar Riwayat Hidup yang memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung,

suami dan isteri dibuat dengan sejujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

l. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 (dua) kali ditempat

yang sama ;

m. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf n;

n. surat kesediaan dicalonkan sebagai Kepala Desa;

o. surat pernyataan kesanggupan untuk bekerja sepenuh waktu (full time);

p. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon;

q. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm (empat kali enam) berwarna dan hitam putih masing-

masing 4 (empat) lembar.

Bagian Kedua

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 24

(1) Setiap Warga Desa untuk dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala

Desa harus memperoleh dukungan awal dari pemilih sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen)

dari jumlah pemilih di desa bersangkutan.

(2) Dukungan pemilih 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan

dengan identitas pemilih, berupa; nama, alamat, umur, tanda tangan dukungan serta foto copy

Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang ditentukan oleh Panitia Pilkades.

(3) Setiap pemilih hanya dibolehkan memberikan dukungan suara kepada salah satu Bakal Calon,

dan dinyatakan tidak sah atau abstain jika pemilih memberikan lebih dari satu suara dukungan.

(4) Setiap Bakal Calon atau Tim Pendukung dilarang untuk melakukan pemalsuan identitas pemilih.

(5) Setiap Bakal Calon Kepala Desa atau Tim Pendukung harus menyerahkan laporan hasil

perolehan dukungan suara kepada Panitia Pilkades sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) sekurang-kurangnya memuat :

a. Jumlah dukungan suara;

b. Identitas Pemilih;

c. Bukti-bukti lain sebagai pendukung;

d. Panitia Pilkades dapat meminta klarifikasi dan informasi kepada Bakal Calon, Tim

Pendukung atau masyarakat untuk memperoleh informasi kebenaran dan data yang telah

disampaikan Bakal Calon atau Tim Pendukung.

(7) Setiap Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mencapai dukungan suara 10 % (sepuluh persen)

dari jumlah pemilih, maka tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan

dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades.

(8) Apabila dalam proses penggalangan dukungan awal, hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon

Kepala Desa yang memperoleh dukungan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih, maka

14

Panitia Pilkades membuka kesempatan bagi Bakal Calon sebelumnya yang belum memenuhi

syarat hingga sekurang-kurangnya terjaring 2 (dua) Bakal Calon Kepala Desa.

(9) Jadual pelaksanaan proses penyaringan awal ditetapkan oleh Panitia Pilkades.

Pasal 25

(1) Setiap Bakal Calon Kepala Desa yang telah memperoleh dukungan awal paling sedikit 10 %

(sepuluh persen) dari jumlah pemilih dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

(2) Pendaftaran Calon Kepala Desa dapat diajukan oleh Tim Pendukung atau Bakal Calon kepada

Panitia Pilkades selama masa waktu pendaftaran Bakal Calon.

(3) Masa pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari

sejak diumumkannya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades.

Pasal 26

(1) Bakal Calon pada saat pendaftaran harus menyerahkan kelengkapan persyaratan dan surat

dukungan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

(2) Pada saat Pendaftaran, Bakal Calon dapat menyerahkan Daftar Susunan Pengurus Tim

Pendukung/Tim Sosialisasi Visi dan Misi Bakal Calon.

(3) Panitia Pilkades memberikan tanda terima kepada Tim Sosialisasi atau Bakal Calon yang telah

mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penelitian Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 27

(1) Panitia Pilkades melakukan penelitian kelengkapan syarat-syarat Calon Kepala Desa.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan

administrasi pencalonan dan klarifikasi pada instansi yang berwenang.

(3) Panitia Pilkades menyampaikan hasil penelitian kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya 3

(tiga) hari setelah penutupan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 28

(1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bakal Calon

Kepala Desa belum memenuhi persyaratan atau ditolak maka Panitia Pilkades memberikan

kesempatan terakhir pada Bakal Calon Kepala Desa untuk melengkapi persyaratan.

(2) Perbaikan kelengkapan Bakal Calon Kepala Desa yang belum memenuhi syarat dapat diajukan

oleh Tim Pendukung/Tim Sosialisasi atau Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pilkades

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penyampaian hasil penelitian.

15

(3) Apabila hingga masa waktu pendaftaran ditutup Tim Pendukung/Tim Sosialisasi atau Bakal

Calon belum mengajukan/menyerahkan kelengkapan persyaratan maka Bakal Calon Kepala

Desa dianggap mengundurkan diri dari proses pencalonan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pilkades menetapkan nama-nama calon Kepala Desa yang

memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) calon Kepala Desa yang

dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.

(2) Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) calon sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pilkades membuka

pendaftaran kembali hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon Kepala Desa.

(3) Apabila setelah ditempuh mekanisme-mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tetapi Calon tetap hanya 1 (satu) orang, Panitia Pilkades dapat menetapkan Calon dimaksud menjadi

Kepala Desa setelah memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Bagian Kelima

Penetapan Nomor Urut

Pasal 30

(1) Panitia Pilkades mengumumkan Calon Kepala Desa yang lulus seleksi kelengkapan persyaratan

melalui papan pengumuman atau sarana informasi lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

(3) Panitia Pilkades harus melakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui undian

secara terbuka di Kantor Desa atau tempat lainnya yang layak atau biasa digunakan sebagai

sarana musyawarah/pertemuan desa.

(4) Panitia Pilkades berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon mengumumkan dan

menetapkan nomor urut masing-masing calon dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon.

BAB IX

SOSIALISASI VISI DAN MISI

Bagian Pertama

Pelaksanaan Sosialiasi

Pasal 31

(1) Untuk menjamin kualitas, program maupun komitmen Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades

dapat mengagendakan kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi.

(2) Sosialisasi dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan dalam

pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta nilai-nilai kearifan lokal yang

berlaku di desa.

16

(3) Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada calon

kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program yang

akan dilakukan apabila terpilih menjadi Kepala Desa dengan cara yang sopan, tertib, mendidik,

damai serta bertanggung jawab.

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim

Pendukung yang dibentuk oleh calon Kepala Desa.

(5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di ruang tertutup.

(6) Jadual, tatacara, mekanisme Sosialisasi ditentukan oleh Panitia Pilkades.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan Sosialisasi hari pertama dilakukan pada Rapat Paripurna BPD dengan acara

penyampaian visi, misi, dan program secara tertulis dari Calon Kepala Desa secara berurutan

dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

(2) Bentuk dan format visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

memperhatikan dan mengintegrasikan pada sistem perencanaan pembangunan yang termuat

dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat ataupun

dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

(3) Apabila calon terpilih menjadi Kepala Desa, visi, misi dan program sebagaimana dimaksud ayat

(1) menjadi dokumen resmi Desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Materi dan Bentuk Sosialisasi

Pasal 33

(1) Materi sosialisasi berisi visi, misi, dan program calon meliputi agenda kebijakan yang

diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan

mendidik dan tidak bersifat provokasi.

(2) Visi, misi, dan program calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

c. Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan warga desa, dan cita-cita

yang hendak diwujudkan.

d. Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai atau

mewujudkan visi.

e. Program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi baik taktis dan

operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik. Program dimaksud dapat

dalam bentuk program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 34

(1) Bentuk-bentuk sosialisasi yang dapat dilaksanakan :

17

a. Tatap Muka dan Dialog

Sosialisasi dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau

gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat

duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Dalam

sosialisasi ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau

menggunakan foto calon atau atribut, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul

dari calon yang mengadakan sosialisasi di tempat pertemuan tatap muka dan dialog.

Sosialisasi dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis.

b. Iklan/Adventorial media cetak dan media elektronik.

Sosialisasi dalam bentuk iklan/adventorial dilaksanakan melalui media cetak dan media

elektronik yang materi dan substansi menjelaskan visi, misi, dan program calon.

c. Penyebaran bahan sosialisasi kepada umum.

Sosialisasi dalam bentuk penyebaran bahan sosialisasi dapat berupa selebaran, stiker, kaos,

topi, barang-barang cinderamata (korek api, gantungan kunci, pin, acsesoris atau barang-

barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar calon.

d. Pemasangan alat peraga di tempat umum.

Sosialisasi dalam bentuk pemasangan alat peraga di larang dipasang di tempat ibadah, rumah

sakit/Puskesmas/Pustu/Posyandu atau tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya, gedung

milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolahan), serta tempat milik perseorangan

atau badan swasta (kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan, serta harus

mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan desa atau kawasan setempat

sesuai dengan peraturan daerah). Pemasangan alat peraga sosialisasi calon berjarak

sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dari alat peraga peserta pemilihan lainnya.

e. Debat publik/Debat.

Sosialisasi dalam bentuk debat publik dapat diselenggarakan oleh Panitia Pilkades dengan

materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon. Peserta debat publik,

Calon Kepala Desa, Tim Pendukung maupun Warga Desa yang menghadiri Debat Publik

hanya dibolehkan bertanya terkait pada Visi, Misi dan Program.

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan,

yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan

keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada

satu tempat tertentu.

(2) Calon wajib menyampaikan materi sosialisasi yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program

secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

(3) Penyampaian materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan cara

yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

18

(4) Dalam mendukung kegiatan sosialisasi, calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data

dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(5) Bentuk-bentuk sosialisasi diluar dari ketentuan diatas tidak dibolehkan

(6) Apabila Calon atau Tim Pendukung melaksanakan sosialisasi diluar dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pilkades dapat memberikan sanksi berupa teguran secara

lisan maupun tertulis.

(7) Setelah Panitia Pilkades memberikan teguran lisan dan tertulis, namun Tim Sosialisai atau Calon

tetap melanggar, maka Panitia Pilkades dapat memberikan sanksi berupa pembatalan calon yang

terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Pasal 35

(1) Tim Pendukung atau Calon yang melakukan sosialisasi pada masa tenang berdasarkan bukti-

bukti permulaan yang ada dapat diberikan peringatan atau sanksi oleh Panitia Pilkades.

(2) Peringatan atau sanksi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan

secara tertulis yang diumumkan kepada masyarakat.

(3) Pelaksanaan sosialisasi hanya dibolehkan dalam wilayah desa dengan memperhatikan aspek

keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Bagian Ketiga

Dana Sosialisasi

Pasal 36

(1) Dana sosialisasi dapat bersumber dari :

a. calon;

b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan

dan/atau badan hukum swasta.

(2) Sumbangan dana sosialisasi dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

yang lebih dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam

bentuk uang yang jika dinilai sama dengan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) wajib dilaporkan

kepada Panitia Pilkades.

(3) Tim Pendukung atau Calon melaporkan dana sosialisasi kepada Panitia Pilkades dalam waktu 1

(satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa sosialisasi berakhir.

(4) Laporan dana sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat identitas pemberi

sumbangan, jumlah sumbangan, bentuk sumbangan dan waktu pemberian sumbangan.

(5) Panitia Pilkades mengumumkan melalui papan informasi desa dan atau sarana informasi lainnya

di desa tentang laporan sumbangan dana sosialisasi dari setiap calon.

Pasal 37

(1) Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk sosialisasi yang berasal dari :

19

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara

asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c. pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

(2) Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan

menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada Panitia Pilkades untuk kemudian

diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai dana penerimaan desa.

(3) Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi

pembatalan sebagai calon oleh Panitia Pilkades.

Bagian Keempat

Larangan Kegiatan Sosialisasi

Pasal 38

(1) Setiap warga desa dilarang melakukan kegiatan sosialisasi, pada masa :

a. sebelum tanggal dimulai masa sosialisasi;

b. sosialisasi diluar jadual yang telah ditentukan;

c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara;

d. pada hari pemungutan suara.

(2) Setiap Calon atau Tim Pendukung pada masa tenang harus melakukan pembersihan alat-alat

peraga sosialisasi, kecuali alat peraga yang dipasang Panitia Pilkades.

(3) Dalam pelaksanaan sosialisasi, Calon atau Tim Pendukung dilarang :

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lain dan/Tim

Pendukung;

c. menghasut atau mengadu antar personal maupun antar pendukung/kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan

kepada perseorangan atau kelompok masyarakat;

e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;

g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;

h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan

kendaraan di jalan raya.

Pasal 39

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c,huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan

dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20

(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 ayat (3) huruf g, huruf h, dan huruf i, merupakan pelanggaran tata cara sosialisasi dikenakan

sanksi:

a. peringatan tertulis apabila penyelenggara sosialisasi melanggar larangan walaupun belum

terjadi gangguan;

b. penghentian kegiatan sosialisasi di tempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan

terhadap keamanan.

(3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pilkades

Pasal 40

(1) Calon dan/atau tim Pendukung dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi

lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

(2) Calon dan/atau Tim Pendukung yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh Panitia Pilkades.

BAB X

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 41

(1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa jabatan

Kepala Desa berakhir atau sesuai jadual yang ditetapkan Panitia Pilkades terhadap bekas Desa

Persiapan.

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara

melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.

(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang

dapat diliburkan.

(4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.

(5) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu Tanda Gambar Calon

dalam surat suara.

Pasal 42

(1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan Kotak Suara sebagai tempat surat

suara yang digunakan oleh pemilih.

(2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditentukan oleh Panitia Pilkades disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

21

(3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan

dibantu oleh Pemerintah Desa.

(4) Kotak Suara dan Surat Suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah tersedia

paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

(5) Jumlah surat suara pemilihan Calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling

banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tersebut.

(6) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai cadangan untuk

mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

(7) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuatkan Berita Acara.

Pasal 43

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan

suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas Panitia Pilkades atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua

Panitia Pilkades menugaskan anggota Panitia Pilkades atau orang lain untuk memberikan bantuan

bagi :

a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau

b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.

(3) Anggota Panitia Pilkades atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau

yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan

pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

(1) Penentuan lokasi tempat pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pilkades dengan

memperhatikan keterjangkauan serta jaminan bagi setiap pemilih untuk dapat memberikan

suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

(2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pilkades.

Pasal 45

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pilkades melakukan :

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari

calon dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang

ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia

Pilkades serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

22

Pasal 46

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Panitia Pilkades

memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Pemungutan suara hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah

ditetapkan dan tidak diperkenankan membawa kartu dan kotak suara keluar dar TPS.

(3) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan

memberikan suara oleh Panitia Pilkades berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti

kepada Panitia Pilkades, kemudian Panitia Pilkades memberikan surat suara pengganti hanya

satu kali.

(5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara

pengganti kepada Panitia Pilkades, kemudian Panitia Pilkades memberikan surat suara pengganti

hanya satu kali.

Pasal 47

(1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pilkades.

(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa tinta dan atau cat pada salah

satu jari tangan ataupun tanda lainnya.

(3) Kualitas tinta atau cat atau tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh

Panitia Pilkades.

Pasal 48

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama

calon yang telah ditentukan; atau

c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat

nomor, foto dan nama calon; atau

d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan

nama calon.

Pasal 49

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pilkades setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul

13.30 waktu setempat sampai selesai.

(3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pilkades

menghitung :

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;

b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

23

(4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh

Panitia Pilkades dan dapat dihadiri oleh saksi calon dan warga desa.

(5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades dan sekurang-

kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pilkades.

(6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa

surat mandat dari Tim Pendukung atau calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada

Ketua Panitia Pilkades.

(7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang

memungkinkan saksi calon dan warga desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses

penghitungan suara.

(8) Calon dan warga masyarakat melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat

(7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pilkades

apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

(9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau warga desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) dapat diterima, Panitia Pilkades seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia

Pilkades membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pilkades serta dapat ditandatangani oleh saksi

calon.

(11) Panitia Pilkades memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.

(12) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam

sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar

ditempel label atau segel.

(13) Panitia Pilkades setelah membuat Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selambat-

lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno Panitia Pilkades untuk menetapkan calon terpilih

dengan Surat Keputusan.

Pasal 50

(1) Panitia Pilkades harus menyampaikan hasil pemilihan kepada BPD, Pemerintah Desa, Camat dan

Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan.

(2) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon Kades lainnya kepada

Pengadilan Negeri, Panitia Pilkades menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat

adanya keberatan tersebut.

(3) Setelah adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap terhadap pengajuan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Panitia Pilkades menyampaikan penetapan calon terpilih dan putusan

tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.

Bagian Kedua

24

Penghitungan Suara Ulang

Pasal 51

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan

Panitia Pilkades bersama Saksi dari semua calon terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :

a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;

c. saksi calon dan warga desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat yang telah ditentukan; atau

e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak

sah.

(2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Panitia Pilkades

setelah melaksanakan rapat pleno.

Bagian Ketiga

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 52

Pemungutan Suara Pilkades dapat diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pilkades,

BPD bersama saksi dari semua calon terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan

menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

b. petugas Panitia Pilkades meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis

nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;

d. petugas Panitia Pilkades merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih

sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan

memberikan suara pada TPS.

Pasal 53

(1) Penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh Panitia

Pilkades selambat-lambatnya 1 (satu) hari sesudah hari pemungutan suara.

(2) Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan oleh Panitia

Pilkades selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah hari pemungutan suara.

Pasal 54

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Panitia Pilkades atau

Kantor Desa.

BAB XI

25

PENETAPAN CALON TERPILIH,

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Pertama

Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih

Pasal 55

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara

terbanyak.

(2) Apabila terdapat dua atau lebih Calon yang memperolehan suara terbanyak sama, maka

dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh Calon yang memperoleh suara sama.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Surat

Keputusan BPD berdasarkan laporan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pilkades.

(5) Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat

(6) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih

paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil dari BPD.

(7) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau yang mewakili paling lama 15 (lima belas) hari

terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

(8) Dengan pelantikan Kepala Desa terpilih BPD menerbitkan Surat Keputusan tentang pembubaran

Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 56

(1) Apabila calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama, maka Panitia Pilkades

melakukan pemilihan Putaran Kedua.

(2) Pemilihan Putaran Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh calon yang

memperoleh suara terbanyak yang perolehan suaranya sama.

(3) Apabila dalam pemilihan pada putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada

calon yang memperoleh suara terbanyak maka penentuan calon terpilih dilakukan oleh Panitia

Pilkades berdasarkan wilayah sebaran perolehan suara yang lebih luas.

(4) Pemilihan putaran kedua dilaksanakan oleh Panitia Pilkades paling lama 15 (lima belas) hari

setelah Penetapan Perolehan Suara Putaran Pertama.

Bagian Kedua

Pelantikan Calon Terpilih

Pasal 57

(1) Kepala Desa sebelum memangku jabatan dilantik oleh Bupati dan dapat diwakilkan.

(2) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang

dipandu oleh pejabat yang melantik.

(3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

26

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 6 (enam) tahun

terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama

hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 58

(1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) dilaksanakan di Kantor

Desa atau tempat lain yang dipandang layak untuk melaksanakan pelantikan.

(2) Pada acara Pelantikan Kepala Desa, dapat dilaksanakan serah terima jabatan dari Kepala Desa

lama kepada Kepala Desa terpilih dihadapan Pejabat yang melantik.

(3) Apabila terjadi keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan Pelantikan Kepala Desa

dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, jadual pelantikan berikutnya

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan pertama.

BAB XII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 59

(1) Kepala Desa berhenti karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-

turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa;

e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; atau

f. Kepala Desa melanggar larangan bagi Kepala Desa.

(3) Kepala Desa dilarang :

a. menjadi pengurus partai politik;

b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di

desa bersangkutan;

c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;

d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala

Daerah;

27

e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskrimina-

sikan warga atau golongan masyarakat lain;

f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak

lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menyalahgunakan wewenang; dan

h. melanggar sumpah/janji jabatan.

(4) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c

dan ayat (2) huruf a diusulkan Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan

keputusan musyawarah BPD.

(5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e

dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan

musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

(6) Tata cara Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e dan

huruf f, dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh 50 % + 1 (lima puluh persen plus satu) dari

jumlah pemilih di desa kepada BPD dan harus dibuktikan dengan tanda tangan pengusul yang

dilampiri dengan foto copy KTP, laporan secara tertulis dugaan pelanggaran beserta bukti-

bukti dugaan pelanggaran;

b. Berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemilih tersebut, BPD melakukan

penelitian atas laporan dugaan pelanggaran;

c. BPD mengumumkan hasil laporan penelitian kepada pemilih;

d. Apabila berdasarkan laporan penelitian BPD, Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran

maka BPD menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Istimewa untuk meminta keterangan

laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;

e. Rapat Istimewa BPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan sekurang-kurang 2/3 (dua pertiga)

anggota BPD menyetujui/menolak laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa;

f. Apabila 2/3 (dua pertiga) anggota BPD yang hadir menyetujui untuk mengusulkan

pemberhentian Kepala Desa maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa

kepada Bupati melalui Camat dengan menyerahkan laporan hasil penelitian;

g. Bupati mengkaji usul pemberhentian Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya surat usulan pemberhentian dari BPD;

h. Apabila berdasarkan kajian dan analisa, Bupati memutuskan menolak usulan BPD maka

Kepala Desa tetap melanjutkan masa jabatannya;

i. Apabila Bupati menerima usulan BPD maka Kepala Desa dapat diberhentikan sementara atau

diberhentikan seterusnya.

28

Pasal 60

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila dinyatakan

melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima)

tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum

tetap.

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila terbukti melakukan

tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

(1) Kepala Desa diberhentikan Sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus

sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau

tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Proses pemberhentian Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

apabila berkas perkara dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak

pidana terhadap keamanan negara telah dilimpahkan ke pengadilan dan dalam proses penuntutan

dengan dibuktikan register perkara.

(3) Berdasarkan bukti register perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati

memberhentikan Sementara Kepala Desa.

Pasal 62

Kepala Desa diberhentikan Tetap oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, karena terbukti melakukan

tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang

dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 63

(1) Dalam hal Kepala Desa menghadapi krisis kepercayaan masyarakat yang meluas karena dugaan

melakukan tindak pidana yang melibatkan tanggungjawabnya, BPD dapat melakukan investigasi

untuk memperoleh keterangan atau informasi kepada Kepala Desa serta pihak terkait lainnya.

(2) Pelaksanaan investigasi dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna

BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan

putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota

BPD yang hadir untuk melakukan investigasi terhadap Kepala Desa.

(3) Dalam melakukan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat membentuk Tim

Investigasi.

(4) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD

menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

29

(5) Apabila Kepala Desa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman

pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang

belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD

mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati melalui Camat.

(6) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat menolak/menerima

usulan pemberhentian sementara Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan

pemberhentian.

(7) Apabila Kepala Desa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa

dengan Keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat.

(8) Berdasarkan Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati

menetapkan menerima/menolak pemberhentian Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 64

(1) Kepala Desa yang diberhentikan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1),

Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 63 ayat (5), setelah melalui proses Peradilan ternyata terbukti tidak

bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling

lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati merehabilitasi nama dan mengaktifkan kembali Kepala Desa

yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama Kepala Desa yang bersangkutan dan tidak

mengaktifkannya kembali.

Pasal 65

(1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1),

Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 63 ayat (5), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban

Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.

(2) Apabila Kepala Desa dan Sekretaris Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 63 ayat (5), Bupati menetapkan Penjabat

Kepala Desa atas usul BPD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

Pasal 66

Apabila Kepala Desa diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Pasal 62 , dan Pasal 63 ayat

(7), jabatan Kepala Desa diganti oleh Sekretaris Desa sampai berakhir masa jabatan Kepala Desa

yang diberhentikan dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat BPD dan

disahkan oleh Bupati.

30

BAB XIII

TINDAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 67

(1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya

persetujuan tertulis dari Bupati atas permintaan penyidik.

(2) Persetujuan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka ketertiban dan

kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan oleh Bupati

dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses

penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

(4) Penyampaian permohonan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disertai uraian yang jelas tentang tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Kepala Desa.

(5) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, diperlukan persetujuan tertulis sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(6) Penyampaian permohonan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai uraian yang

jelas tentang tindak pidana yang diduga dan alasan penahanan Kepala Desa.

(7) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau

c. telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(8) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah dilakukan, wajib dilaporkan

kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 68

(1) Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Pemerintah Kabupaten melalui APBD dan

Pemerintah Desa melalui APB Desa.

(2) Disamping APBD dan APB Desa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat bekerjasama

dengan Pihak Ketiga dan Badan Usaha atau perseorangan lainnya yang tidak mengikat untuk

memperoleh bantuan/sumbangan pendanaan Pilkades.

(3) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengadaan,

pendistribusian, pengamanan dan belanja Panitia Pilkades dilaksanakan secara cepat, tepat dan

akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran,

transparansi dan akuntabel.

31

BAB XV

BIMBINGAN DAN KEAMANAN

Pasal 69

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah wajib melakukan

supervisi dan Bimbingan Teknis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(2) Bentuk Supervisi Pemerintah Daerah dapat berupa Pelatihan dan Pendidikan, Sosialisasi

Peraturan, Konsultasi, Pengawasan dan kegiatan lainnya yang mendorong peningkatan

kemampuan dan keahlian penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dan masyarakat.

(3) Untuk kelancaran tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Desa wajib memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya sesuai kemampuan

APBD dan APB Desa.

(4) Kepolisian Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Hansip Desa wajib menjaga

keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES

Pasal 70

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon yang perolehan

suaranya signifikan (berpengaruh) terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Pengadilan

Negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan

suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

(3) Pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan langsung oleh calon yang bersangkutan.

(4) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon lainnya yang perolehan

suaranya tidak signifikan kepada Pengadilan Negeri, Panitia Pilkades menyampaikan

pemberitahuan kepada BPD tentang adanya keberatan tersebut.

(5) Pengadilan Negeri memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh

Calon.

(6) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

(7) Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Panitia Pilkades menyampaikan penetapan calon terpilih dan putusan tersebut

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

(1) Kepala Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai

berakhir masa jabatannya.

32

(2) Terhadap Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2006 atau setelah

ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menyesuaikan

dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Dalam hal disuatu desa pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau

gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan tidak dapat

dilaksanakan sesuai dengan jadual, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut

ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari

BPD dan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

(1) Bentuk dan spesifikasi formulir yang digunakan untuk kegiatan pemilihan sebagaimana contoh

dalam Lampiran I, II, III, IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Peraturan Daerah ini.

(2) Petunjuk teknis yang diperlukan untuk penyusunan tahapan, program dan jadual, pendaftaran

pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, penetapan calon

terpilih diatur lebih rinci oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud akan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam kerangka

tugas supervisi Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5

Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Nomor 328) dinyatakan tidak berlaku lagi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang pada tanggal 16 Desember 2006

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

33

Diundangkan di Taliwang pada tanggal 16 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, AMRULLAH ALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 25

34

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Dengan terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Daerah Otonom baru

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Sumbawa Barat, Tanggal 18 Desember 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 145, maka pengaturan desa mutlak menjadi kewenangan Kabupaten Sumbawa

Barat, termasuk kewenangan pengaturan tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian

Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Tata

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang selama ini

menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumbawa

Barat sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi Kabupaten Sumbawa Barat, terlebih

lagi landasan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2001 mengacu pada

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimana Undang-Undang tersebut telah diganti

dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999. Oleh karenanya, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun

2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan pula dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004.

Pemilihan Kepala Desa dimasa berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa

Nomor 5 Tahun 2001 banyak memunculkan masalah. Berdasarkan analisis Metode

Pemecahan Masalah dengan menggunakan analisis kategori ROCCIPI (rule, opportunity,

capacity, communication, interest, process, ideology) ditemukan gejala sosial, perilaku

bermasalah dan dampak yang muncul, yakni : (1) aspek peraturan (rule) tidak lengkap

mengatur tentang pemilihan kepala desa, diantaranya; tata cara, kriteria dan prosedur

pembentukan Panitia Sembilan, tata cara dan kriteria penjaringan dan penyaringan bakal

calon yang multi interprestasi, pendataan dan penetapan pemilih yang masih rancu, tata cara

kampanye yang tidak diatur, pemungutan dan penghitungan suara yang kurang lengkap, serta

ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades telah menyebabkan lahirnya

persoalan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumbawa Barat. (2) aspek kesempatan

(opportuntiy), bahwa berbagai persolan diatas muncul disebabkan peraturan itu sendiri

membuka peluang atau kesempatan pelaksana peraturan (implementing agency) maupun

35

masyarakat (actor rule) untuk melahirkan perilaku bermasalah, seperti kewenangan BPD

yang terlalu besar dan dominan, ketiadaan mekanisme partisipasi dan pengawasan

masyarakat, ketidakjelasan kalimat peraturan daerah dan sebagainya. (3), aspek kemampuan

(capacity), bahwa lemahnya kapasitas penyelenggara pemilihan kepala desa dan masyarakat,

terbatasnya anggaran dan fasilitas, kurangnya pembinaan dan penguatan personil maupun

kelembagaan penyelenggara pemilihan kepala desa menyebabkan pelaku peran (actor rule)

dan pelaksana peraturan (implementing agency) tidak mampu bekerja secara maksimal untuk

mendorong lahirnya proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang lebih berkualitas.

(4), aspek komunikasi (communication) yakni pemahaman atas peraturan daerah, baik

penyelenggara pilkades, pemerintah desa, BPD maupun masyarakat selama ini kurang

mampu memahami aturan main dalam pilkades, disebabkan kurangnya sosialisasi peraturan

daerah. Sehingga, pemahaman terhadap aturan perda menjadi parsial. (5), aspek kepentingan

(interest) bahwa berbagai masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pilkades, tidak

terlepas pula dari adanya berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya dimana

penyelenggara pemilihan kepala desa, kurang mengedepankan aspek kemandirian

(indepedensi), pertanggungjawaban publik (akuntabilitas public), profesionalitas,

keterbukaan (transparansi) maupun partisipasi (participation) masyarakat sebagai landasan

pijakan penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan kepala desa. Disisi lain, tidak adanya

sanksi dan kode etik bagi penyelenggara maupun masyarakat atas pelanggaran tahapan

penyelenggaraan pemilihan kepala desa menyebabkan peluang dan kesempatan para pelaku

peran (actor rule/masyarakat) maupun pelaksana peraturan (Implementing Agency) bertindak

sendiri-sendiri, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku. (6) aspek proses (process),

bahwa pengambilan keputusan atau kebijakan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa

yang dominan ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa dan BPD, khususnya pimpinan

lembaga tersebut telah mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan semakin jauh, hal ini juga menjauhkan peran-peran masyarakat dalam proses

pembangunan dan pemerintahan. (7) aspek ideology, bahwa cara pandang, nilai-nilai sosial

atau norma-norma yang berlaku dalam proses pemilihan kepala desa yang cenderung kurang

mengakomodasikan pluralisme melahirkan proses hambatan dalam mendorong lahirnya

proses demokratisasi di desa.

Bahwa menngacu pada semangat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa, maka tercermin bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa;

(1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan

asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola

penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati

36

sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem

nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat

agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap

perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, memiliki

makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat

setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada

masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif adiminstrasi

pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi,

memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di

Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui

BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan

masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

2005 Tentang Desa, Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga

Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun

dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan

Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang

masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.

2. Tujuan dan Azas

Berdasarkan pijakan landasan pemikiran di atas, maka Pemerintah Kabupaten

Sumbawa Barat memandang perlu untuk melakukan inisiasi untuk menyusun Peraturan

Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi

dinamika perkembangan desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Karena itu, tujuan Pemilihan

Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat adalah dimaksudkan sebagai sarana penguatan

demokratisasi desa untuk melahirkan Kepala Desa terpilih yang memiliki integritas,

kapabilitas, demokratis, dan memperoleh dukungan warga desa sebagai instrumen untuk

mendorong proses percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan

kesejahteraan warga desa sesuai dengan tujuan daerah dan pembangunan desa secara

berkelanjutan yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat.

37

Karena itu, prinsip dasar dalam pengaturan pemilihan kepala desa didasarkan atas azas : (1)

Langsung, yang memiliki makna bahwa Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang

berdomisili di Kabupaten Sumbawa Barat dan memenuhi syarat sebagai pemilih, memiliki hak

dan perlindungan hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa secara langsung sesuai

dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. (2) Umum, bahwa pada dasarnya semua

Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan

Daerah ini berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan yang bersifat umum

mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua Penduduk

Desa Warga Negara Indonesia, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis

kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. (3). Bebas, Setiap warga desa yang berhak

memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam

melaksanakan haknya, setiap warga desa dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai

dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. (4). Rahasia, bahwa dalam memberikan

suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan

dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat

diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. (5). Jujur, bahwa dalam

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, setiap penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, aparat

Pemerintah, peserta Pemilihan Kepala Desa, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan

bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6). Adil, bahwa dalam

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, setiap pemilih dan peserta Pemilihan Kepala Desa

mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

3. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa atau disingkat

Panitia Pilkades yang bersifat sementara (adhoc) dan mandiri (independent).

a. Sifat “sementara (adhoc)” dimaksudkan bahwa Anggota dan Kelembagaan Komisi

Pemilihan Kepala Desa hanya terbatas untuk menyelenggarakan persiapan, pelaksanaan

hingga penetapan Kepala Desa terpilih, setelah Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia

Pilkades dibubarkan oleh BPD dan Anggota Pilkades berakhir masa jabatannya.

b. Sifat “mandiri (independen)” dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan

melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersikap mandiri dan

bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban

yang jelas sesuai dengan peraturan daerah. Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan daerah ini, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab

kepada Masyarakat, BPD dan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

38

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

BPD menyampaikan Surat Tertulis kepada Koordinator Seleksi Panitia Pemilihan

Kepala Desa setelah BPD membentuk Koordinator Pemilihan Kepala Desa. Atas

dasar Surat Pemberitahuan BPD kepada Koordinator Seleksi Pilkades, maka

Koordinator Seleksi Pilkades menyusun jadwal waktu dan tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Desa.

Ayat (2)

Setelah Surat Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa diterima oleh Kepala Desa, maka

dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya surat tersebut Kepala Desa

menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Kepada

Bupati, dan memberikan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD dan menyampaikan

informasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Ayat (3)

BPD membentuk koordinator Seleksi Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala

Desa, dan koordinator Seleksi Penerimaan Calon Anggota Komisi Pemilihan Kepala Desa

harus telah melaporan kepada BPD paling lambat 4 bulan sebelum diselenggarakan

pemilihan kepala desa untuk kemudian BPD menetapkan Calon Anggota Komisi Pemilihan

Kepala Desa terpilih dalam Surat Keputusan BPD.

Pasal 3

Koordinator Seleksi Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai

Koordinator yang berfungsi memfasilitasi terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud bersifat “sementara (adhoc)” dimaksudkan bahwa Anggota dan

Kelembagaan Komisi Pemilihan Kepala Desa hanya terbatas untuk menyelenggarakan

persiapan, pelaksanaan hingga penetapan Kepala Desa terpilih, setelah Pemilihan Kepala

Desa, maka Panitia Pilkades dibubarkan oleh BPD dan Anggota Pilkades berakhir masa

jabatannya.

Yang dimaksud bersifat “mandiri (independen)” adalah bahwa dalam menyelenggarakan

dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Komisi Pemilihan Kepala Desa bersikap

39

mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan

pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh

wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Apabila unsur-unsur

sebagaimana dimaksud tidak ada di desa, maka BPD melakukan musyawarah untuk

menentukan lembaga/organisasi lain untuk menggantikan unsur yang tidak ada tersebut.

Ayat (2)

Masing-masing lembaga melakukan musyawarah untuk menentukan salah seorang wakil

dari organisasinya untuk duduk sebagai anggota Panitia seleksi Pilkades. Dalam proses

penentuan wakil tersebut pengurus organisasi/lembaga harus mendorong adanya upaya

pengambilan keputusan atas dasar musyawarah mufakat. Apabila dalam proses

pengambilan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka

pengambilan keputusan dapat melalui voting atau cara-cara lain yang sesuai dengan nilai

dan etika organisasi yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Tata Tertib dan Mekanisme Pemilihan pada ayat (3) adalah Tata

Cara atau Tata Tertib yang ada dalam suatu Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah

Tangga Organisasi atau suatu kebiasaan yang lazim yang digunakan dalam

lembaga/organisasi desa dalam mengambil sutau keputusan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud meneliti kelengkapan adalah meneliti syarat-syarat dan kelengkapan

administrasi yang diajukan oleh Calon Kepada Panitia Pilkades. Proses penelitian

tersebut terkait dengan terpenuhinya/lengkap atau tidak lengkap persyaratan yang telah

diajukan oleh Calon Anggota Panitia Pilkades.

Ayat (6)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Panitia Pilkades menyampaikan kepada

Ketua Lembaga/Organisasi Desa atau Calon Anggota Panitia Pilkades tentang lengkap

dan tidaknya persyaratan Calon Anggota Panitia Pilkades yang diajukan oleh

40

Lembaga/Organisasi Desa. Apabila, tidak lengkap maka Calon Anggota Panitia Pilkades

harus melengkapinya, Calon Panitia Pilkades tersebut harus berkoordinasi dengan

Pengurus lembaga/organisasinya.

Apabila pengurus organisasi/lembaga desa karena didasarkan fakta bahwa calon yang

bersangkutan tidak akan mungkin dapat memenuhi persyaratan, dan menarik Calon

Anggota Panitia Pilkades, maka Ketua atau Pengurus tersebut harus melakukan rapat

kembali untuk menarik calon atau mengajukan calon baru., dan Keputusan tersebut

harus melalui musyawarah mufakat atau voting.

Ayat (7)

Setelah melakukan penelitian terhadap seluruh berkas Calon Anggota Panitia Pilkades,

Koordinator Seleksi Panitia Pilkades melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota

Panitia Pilkades terpilih untuk kemudian disampaikan kepada BPD untuk

ditetapkan/dikukuhkan melalui Surat Keputusan BPD. BPD tidak dapat menolak hasil

Koordinator Seleksi Anggota Panitia Pilkades.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

a. Yang dimaksud dengan tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa adalah

bahwa calon tidak secara langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan atau

kebijaksanaan yang menguntungkan salah satu calon kepala desa ;

b. Yang dimaksud bekerja berlandaskan peraturan perundang-undangan bahwa dalam

penyelenggaraan pemilihan kepala desa Komisi Pemilihan Kepala Desa harus

mengacu atau berpijak pada peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan

lainnya sebagai landsan acuan dalam memutuskan kebijaksanaan.

41

c. Yang dimaksud bertanggung jawab bahwa setiap Anggota Komisi Pemilihan Kepala

Desa bertanggung jawab atas segala tugas dan fungsinya, serta mampu memper-

tanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat.

d. Yang dimaksud dengan Jujur dan Adil bahwa Anggota Komisi Pemilihan Kepala

Desa harus bersikap dan bertindak jujur dan memperlakukan calon secara adil, tidak

diskriminatif.

e. Yang dimaksud bersikap terbuka bahwa Anggota Panitia Pilkades harus mampu

menjelaskan segala kebijaksanaan yang diambil, menjelaskan kepada masyarakat

secara rasional atas pilihan-pilihan kebijakan.

f. Yang dimaksud amanah bahwa Anggota Panitia Pilkades yang telah dipercaya oleh

lembaga/organsisasi atau masyarakat harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat

dengan sebaik-baiknya dengan cara tidak melakukan kecurangan atau tindakan yang

menyimpang dari aturan perundang-undangan.

g. Yang dimaksud dengan profesional bahwa Anggota Panitia Pilkades dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengkedepankan aspek kualitas.

h. Yang dimaksud obyektif bahwa Anggota Panitia Pilkades dalam pengambilan

keputusan atau melaksanakan tugas dan kewenangannya harus didasarkan pada fakta-

fakta obyektif, bukan atas dasar asumsi-asumsi atau prasangka.

i. Bahwa anggota Panitia Pilkades dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus

meletakkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila Penduduk Desa Sejak Lahir berdomisili di desa tersebut, namun lebih dari 3

tahun penduduk desa bersangkutan meninggalkan desa, kemudian pada saat menjelang

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kembali ke Desa, dan baru tinggal 1 s/d 5 bulan,

maka Penduduk Desa tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai pemilih di desa yang

bersangkutan. Namun, apabila Penduduk Desa yang bersangkutan meninggalkan Desa

kurang dari 3 tahun, misalnya 2 (dua) tahun atau 1 (satu) tahun, maka Penduduk Desa

tersebut jika memenuhi persyaratan, maka dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih.

Kendati, sejak kembalinya yang bersangkutan dari daerah sebelumnya ke desa tersebut

(kampung halaman) belum mencapai 6 (enam) bulan tinggal secara terus-menerus di

desa.

42

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bisa baca Al

Quran serta menjalankan sholat dengan baik dan benar bagi Calon Kepala Desa yang

beragama Islam serta taat dan patuh menjalankan perintah agama bagi masing-

masing pemeluknya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

43

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak terpenuhi oleh

Calon, maka Calon Kepala Desa dapat dibatalkan/digugurkan oleh Panitia Pilkades

karena tidak terpenuhinya persyaratan.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dukungan pemilih adalah pemilih yang tercatat dalam daftar

pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan

Kepala Desa. Dan prosentase dukungan 10% dihitung dari jumlah pemilih.

Ayat (2)

Apabila disuatu desa (terisolir) kesulitan untuk memperoleh akses foto copy, maka dapat

dilakukan dengan hanya surat dukungan saja atau bukti lain yang dianggap mudah dan

dapat dipertanggungjawabkan, penentuan alat bukti lain ini harus berdasarkan hasil

musyawarah mufakat antara Panitia Pilkades, BPD, Lembaga-lembaga desa dan Bakal

Calon Kepala Desa.

Ayat (3)

Pemilih hanya dibolehkan untuk memberikan suaranya kepada salah satu Bakal Calon

Kepala Desa. Apabila, Pemilih yang bersangkutan memberikan dukungan tanda tangan

dan foto copy KTP lebih dari Satu Bakal Calon Kepala Desa, maka suara dukungan yang

diberikan menjadi abstain (tidak memilih), dan dukungan tersebut harus dinyatakan tidak

sah oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa.

44

Ayat (4)

Panitia Pilkades dapat membatalkan Bakal Calon yang melakukan pemalsuan

tandatangan atau pemalsuan lainnya dan masyarakat yang tandatangannya dipalsukan

oleh Bakal Calon atau Tim Pendukung dapat melaporkan kasus tersebut kepada aparat

kepolisian untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (5)

Penelitian sebagaimana dimaksud adalah meneliti atas tanda tangan dukungan yang

diberikan oleh warga desa termasuk meneliti foto copy KTP, apakah terdapat dukungan

ganda ataukah pemalsuan tandatangan. Apabila terdapat pemalsuan tanda tangan maka

Panitia Pilkades atau masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan kasus

pemalsuan tandatangan tersebut kepada pihak yang berwajib. Panitia Pilkades juga dapat

melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada masyarakat yang diduga

dukungan tersebut keabsahannya diragukan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Apabila belum terdapat dua Bakal Calon, maka Panitia Pilkades membuka waktu

pendaftaran selama 7 (tujuh) hari. Dan Panitia Pilkades memberikan kesempatan kepada

Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mencukupi suaranya untuk mencari dukungan

hingga 10%, disamping itu Panitia Pilkades juga membuka kesempatan kepada Bakal

Calon baru yang ingin mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon. Terhadap Bakal Calon

Kepala Desa yang telah memperoleh dukungan suara lebih dari 10% tidak perlu lagi

mencari dukungan tandatangan dan foto copy KTP. Dan apabila dalam putaran kedua,

ternyata Bakal Calon Baru atau Bakal Calon yang sebelumnya tidak mencukupi 10%

memperoleh dukungan tandatangan dan foto copy KTP dari pemilih yang berasal dari

Bakal Calon yang telah memperoleh suara 10%, maka dukungan tandatangan dan foto

copy tersebut dinyatakan tidak sah untuk Bakal Calon Baru, suara tersebut dinyatakan

tetap sah sebagai dukungan suara Bakal Calon Pertama yang sebelumnya telah

memperoleh dukungan dari pemilih yang bersangkutan.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

45

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rapat Paripurna dalam ketentuan ini adalah Rapat Paripurna

BPD atau sebutan lain yang tidak memerlukan quorum, yang dihadiri oleh wakil

masyarakat dan terbuka untuk umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sanksi dapat berupa pengurangan perolehan suara apabila berdasarkan bukti-bukti awal

yang ada calon melakukan kampanye, misalnya membagi-bagikan uang (money politik),

46

hadiah-hadiah, seperti beras, pakaian dan sebagainya. Panitia Pilkades berdasarkan hasil

Rapat Pleno dapat memberikan sanksi berupa pengurangan perolehan suara sah kepada

calon bersangkutan sebanyak 50 sampai dengan 100 suara sah. Dan apabila kampanye

yang dilakukan oleh calon bersangkutan menyebabkan terjadinya perkelahian (konflik),

maka Panitia Pilkades berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang dimiliki dapat

membatalkan calon bersangkutan.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

47

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perolehan suara sama, adalah perolehan hasil pemungutan suara

terdapat dua atau lebih Calon yang memperoleh suaranya sama sehingga tidak ada

pemenang (suara terbanyak), maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang hanya

diikuti oleh Calon yang perolehan suara terbanyak yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemberhentian atas permintaan sendiri tidak menghapuskan tanggungjawab yang

bersangkutan selama memangku jabatannya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun

48

mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan krisis kepercayaan masyarakat yang meluas dalam ketentuan ini

adalah suatu situasi kehidupan di masyarakat desa yang sudah tidak kondusif lagi.

Indikatornya, seperti terjadi kerusuhan atau bentrokan secara terus-menerus, tidak

berjalannya/bekerja perangkat desa RT, RW, Dusun dan Pemerintah Desa, dimana

pemerintah desa tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan desa, pelayanan

masyarakat, pembangunan, maupun pemerintahan karena mayoritas masyarakat tidak lagi

peduli terhadap program kerja kepala desa dikarenakan Kepala Desa melakukan

pelanggaran terhadap norma sosial, norma agama atau norma hukum yang berkembang

dimasyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

49

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud bersifat final adalah bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut bersifat

inkracht atau tidak ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Sedangkan yang dimaksud bersifat mengikat bahwa putusan tersebut mengikat para pihak

50

yang bersengketa. Pembatasan waktu 3 (tiga) hari dimaksudkan untuk mempercepat proses

penyampaian berkas permohonan keberatan oleh calon karena pembatasan waktu tersebut.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 40

51

MODEL A.1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2006

TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2006 BENTUK SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP PILKADES

SALINAN

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA

RT/RW : DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : SUMBAWA BARAT PROVINSI : NTB

JENIS KELAMINNO.

URUT NOMOR PEMILIH

NAMA PEMILIH

TEMPAT DAN TANGGAL

LAHIR

UMUR/USIA

STATUS PERKA- WINAN (B/S/P) Lk Pr

ALAMAT / TEMPAT TINGGAL

KETERANGAN2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2

3

4

5

6

7

8

Dst..

Ditetapkan di…………………….

Pada tanggal …………………….

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA : ………………………...

cap Ketua : ………………………... Anggota : ………………………... Anggota : ………………………... Anggota : ………………………... Anggota : ………………………...

BUPATI SUMBAWA BARAT, ZULKIFLI MUHADLI

52

Model. B.1 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2006 BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN CALON KEPALA DESA, TERDIRI DARI :

SURAT PENCALONAN DAN DUKUNGAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal ……. Peraturan Daerah Nomor …….Tahun 2006 tentang

…………………………………………….…… bersama ini :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Menikah/Belum menikah :

Sebagai calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia mengajukan

diri/*diajukan sebagai calon Kepala Desa ……………. Periode ………..

Dengan bukti Surat Pernyataan Dukungan Pemilih sebanyak _________________ sebagaimana terlampir

dalam surat ini).

Dibuat di ………………………….. pada tanggal ...……………………..

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa Materai

(___________________________)

BUPATI SUMBAWA BARAT, ZULKIFLI MUHADLI

53

LAMPIRAN MODEL. B.1

SURAT DUKUNGAN

UNTUK BAKAL CALON KEPALA DESA …………………….

PEMILIHAN KEPALA DESA ………………….

TAHUN ………….

NO NAMA LENGKAP TEMPAT

TANGGAL LAHIR ALAMAT

TANDA

TANGAN

..................., ........20......

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala

Materai

..................................

54

MODEL B.2

SURAT PERNYATAAN

TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN/ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : ...........................................................................................................………..

b. Jenis Kelamin : …………………………………………………………………………………

c. Jabatan : …………………………………………………………………………………

d. Tempat dan tanggal lahir : …………………………………………………………………..

Lahir/umur : ……………………………………./…………………..tahun

e. Alamat tinggal : ………………………………………………………………………………

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan/

Anggota Badan Permusyawaratan Desa ………………………….

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan

syarat pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……… Peraturan Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Nomor ………Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian

Kepala Desa.

Dibuat di ……….……………… pada tanggal ……………………

Yang membuat pernyataan Calon Kepala Desa

Materai

(…………………………..)

55

Model B.3

SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, UMUR DAN PENDIDIKAN SEKOLAH LANJUTAN ATAS ATAU SEDERAJAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. N a m a : ...........................................................................................................………..

b. Jenis kelamin : ...........................................................................................................………..

c. Pekerjaan : …………………………………………………………………………....…..

d. Tempat dan tanggal : ...........................................................................................................………..

lahir/umur / ………….tahun;

e. Alamat tempat tinggal : ...........................................................................................................………..

...........................................................................................................……….

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. berumur ……… tahun;

3. berpendidikan .................................................................................................................................

dengan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy ijazah yang telah dilegalisir dari

pejabat yang berwenang sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal …….. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor …… Tahun

2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dibuat di …………………….. pada tanggal ..................…….

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa

M

6

56

………………………………

aterai

000

Model B.4

SURAT KETERANGAN

PENDUDUK DESA WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Desa ………………………………………………., menerangkan bahwa :

a. N a m a : ....................................................................................................

b. Jenis kelamin : ....................................................................................................

c. Tempat dan tanggal : ....................................................................................................

lahir/umur /..................tahun;

d. Pekerjaan : …………………………………………………………………

e. Alamat tempat tinggal : ....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Kependudukan terhadap calon Kepala Desa atas nama :

............................................................................

adalah Penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang selama 6 bulan berturut-turut telah tinggal di

desa …………..

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti

pemenuhan syarat calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor ...... Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa.

…….., ………….… 20..

Kepala Desa ……………..

Cap

.……………………………

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

57

Model B.5

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH MENGKHIANATI NEGARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. N a m a : …………………………………………………………….……………………

b. Jenis kelamin : .............................................................................................................. .……….

c. Pekerjaan : …………………………………………………….………………………..…..

d. Tempat dan tanggal : ..............................................................................................................………..

lahir/umur / ………….tahun;

e. Alamat tempat tinggal : ..............................................................................................................………..

..............................................................................................................……….

..............................................................................................................……….

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa tidak pernah mengkhianati Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti

pemenuhan syarat calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……….. huruf ……. dan huruf

………… Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor ….. Tahun 2006 tentang Pemilihan,

Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dibuat di ………………………. pada tanggal ……………………

Yang membuat pernyataan Calon Kepala Desa

…………………………

Materai

58

Model B.6

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. N a m a : ………………………………………………………………………………..….

b. Jenis kelamin : ..............................................................................................................………...

c. Pekerjaan : ……………………………………………………………………………….…..

d. Tempat dan tanggal : ..............................................................................................................………..

lahir/umur / ………….tahun;

f. Alamat tempat tinggal : ..............................................................................................................………...

..............................................................................................................………...

..............................................................................................................………...

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa tidak pernah melakukan perbuatan

tercela (perampokan/pencurian/korupsi, pemerkosaan/zina, mabuk-mabukan dan berjudi).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti

pemenuhan syarat calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… huruf …… dan huruf

……….. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor …. Tahun 2006 tentang Pengesahan dan

Pemberhentian Kepala Desa.

Dibuat di ………………………. pada tanggal ……………………

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa

……………………………..

Materai

Mengetahui :

Pengurus Mesjid ...................................................

Pimpinan BPD …………………………………

59

Model B.7 Model B.7

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

CALON KEPALA DESA

Kepala Desa.............................................................................

Kecamatan .... ......................................... Kabupaten.………………………..... Provinsi………………………

Menerangkan bahwa :

Nama : ................................................................................................................................

Tempat dan tanggal : .................................................................................................................................

lahir/umur : ................................................ .....……................./.................. tahun ;

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)

Pekerjaan : .... ........................................................................................................ …….………

Alamat tempat tinggal : ….. ...................................................................................................... ……………

. ........................................................................................................... …………...;

adalah benar bertempat tinggal di Desa …….….…………….…… Kecamatan ……………………

………………......Kabupaten….………………………….... Provinsi ………………………………….,

dengan Nomor KTP ….....……………………….….

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat

calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……… huruf ………. Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor ……… Tahun 2006 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa.

.................................................

KEPALA DESA

………………………………………

………………………………………..

Cap

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

60

Model B.8

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA

KARENA TINDAK PIDANA MAKAR DAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA

Ketua Pengadilan Negeri ..................................... menerangkan bahwa :

a. N a m a : ...........................................................................................................................

b. Jenis kelamin : ...........................................................................................................................

c. Tempat dan tanggal : ...........................................................................................................................

lahir/umur /…………..tahun;

d. Pekerjaan : …………………………………………………………………………….…..

e. Alamat tempat tinggal : ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Kepala

Desa tersebut tidak :

1. sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;

2. pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar, berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tertap;

3. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat

calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal …….. huruf ………., Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor …… Tahun 2006 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dibuat di ………………………. pada tanggal ……………………

Ketua Pengadilan Negeri

………………………………

………………………………

Cap

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

61

Model B.9

SURAT KETERANGAN

TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH

Nomor : ………………………

Panitia Pemilihan Kepala Desa ..................................................................................................... ………

Kecamatan..............................................................Kabupaten .............................................................................

propinsi…................................................. ……………………………………………….;

Menerangkan bahwa :

1. Nama : ................................................................................................... ..................... .

2. Tempat dan tanggal : ............................................................................................ ............................. .

lahir/umur .. ……………/..................... ..........tahun;

3. Jenis Kelamin :. Laki-laki/Perempuan *)

4. Pekerjaan : ............................................................................................ ............................ .

5. Alamat tempat tinggal : ............................................................................................ ............................ ..

................................................................................................................

....................................................................................................……… telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara/Tambahan/Tetap di Desa

......................Kecamatan..................................Kabupaten …………...................................................

Propinsi ……………………………………..........., dengan Nomor Pemilih : .....................

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal …….. huruf…….. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor …… Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa.

...............................................................

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Desa …………………….

…………………………...........………..

Cap

Keterangan :

1. Coret yang tidak diperlukan.

62

Model B.10

SURAT PERNYATAAN

BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. N a m a : ………………………………………………………. ......................................

b. Jenis kelamin : ...........................................................................................................................

c. Pekerjaan : ……………………………………………………….. .....................................

d. Tempat dan tanggal : ...........................................................................................................................

lahir/umur ……………………………./ ……….tahun;

e. Alamat tempat tinggal : ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa belum pernah menjabat sebagai

Kepala Desa selama dua kali masa jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti

pemenuhan syarat calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ………. huruf ………Peraturan

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor …… Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan

Pemberhentian Kepala Desa.

Dibuat di ………………………. pada tanggal ……………………

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa

………………………………

Materai

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

63

Model B.11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

1. Nama : ………………………………………………………………………………

2. Tempat & Tanggal Lahir : ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Alamat tempat tinggal : ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan *)

5. A g a m a : ………………………………………………………………………………

6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin *)

b. nama istri/suami : ………………………………….……………………

c. jumlah anak ................................... …………………….. orang.

7. Pekerjaan : ………………………………………………………………………………

8. Riwayat Pendidikan : a. ……………………………………………………………………………

b. ……………………………………………………………………………

c. ……………………………………………………………………………

d. ……………………………………………………………………………

9. Pengalaman Organisasi : ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

10. Pengalamam Pekerjaan : ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

11. Lain-lain : ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ……… huruf…………. Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor …… Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa.

………………………………… Calon Kepala Desa Yang membuat pernyataan, ……………………………….

Materai

64

Model B.12

DAFTAR CALON

KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA…………..

TAHUN………..

NO PAS FOTO NAMA CALON KEPALA DESA 1

2

3

4

4 x 6 Cm

4 x 6 Cm

4 x 6 Cm

4 x 6 Cm

Ditetapkan di……………………. Pada tanggal……………………. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ………. Ketua : ………………………... Anggota : ………………………... Anggota : ………………………... Anggota : ………………………... Anggota : ………………………...

BUPATI SUMBAWA BARAT, ZULKIFLI MUHADLI

65

Model C.1 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2006 BENTUK FORMULIR SOSIALISASI, TERDIRI DARI :

NAMA TIM SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHUN ………… Nama Calon Kepala Desa : …………………………………………………………………………………. Nomor Urut : …………………………………………………………………………………. Jumlah Dana Sosialisasi : …………………………………………………………………………………. Bersama ini mengajukan nama tim Sosialisasi calon tersebut, yaitu : 1. Nama lengkap : ………………………………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………………………………….

Pekerjaan ………………………………………………………………………………….

2. Nama lengkap : ………………………………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………………………………….

Pekerjaan ………………………………………………………………………………….

3. Nama lengkap : ………………………………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………………………………….

Pekerjaan ………………………………………………………………………………….

Demikian untuk menjadi maklum

……………………… , ……………. 20 ….. Yang bertanggung jawab/mengajukan …………………………. Catatan : 1. Jumlah nama tim sosialisasi dapat disesuaikan 2. Nama-nama tim sosialisasi wajib dilaporkan ke Komisi Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 hari

sebelum pelaksanaan sosialisasi.

66

Model C.2

PERINGATAN TERTULIS PENGHENTIAN KEGIATAN SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DESA………………

Panitia Pemilihan Kepala Desa……………………..untuk pemilihan Kepala Desa 1. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor ……Tahun 2006 tentang Pemilihan,

Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa;

c. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kepala Desa…………..tanggal……..

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa kepada :

Nomor dan nama Calon : .……………………………………………………………………..

Nama Anggota Tim Sosialisasi : 1. .…………………………………………………………………..

2. .…………………………………………………………………..

3. .…………………………………………………………………..

4. dst

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal……… Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor ……

Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa.

3. Demikian untuk dilaksanakan.

……………………… , ……………. 20 ….. Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua,

…………………………. BUPATI SUMBAWA BARAT,

67

ZULKIFLI MUHADLI LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2006 BENTUK FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, TERDIRI DARI : CONTOH MODEL KERTAS SUARA

KERTAS SUARA PEMILIHAN

KEPALA DESA………………… TAHUN………………..

NO1 NO 2 NO 3 NO 4

FOTO CALON

4 X 6 CM

FOTO CALON

4 X 6 CM

FOTO CALON

4 X 6 CM

FOTO CALON

4 X 6 CM

NAMA CALON

NAMA CALON

NAMA CALON

NAMA CALON

BUPATI SUMBAWA BARAT, ZULKIFLI MUHADLI

68

Model D.1

CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ....................................... TAHUN .................. Komisi Pemilihan Kepala Desa : ………………………………………………………………….………….

Kecamatan : ………………………………………………………………….………….

Kabupaten : ………………………………………………………………….………….

Provinsi : ………………………………………………………………….………….

I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS

No. URAIAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH 1 2 3

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1. Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap

2. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap

3. Jumlah Pemilih Terdaftar

II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam wilayah PPS

No. URAIAN JUMLAH SURAT SUARA

1 2 3 1. Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos

2. Jumlah surat suara yang tidak terpakai

3. Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah 4. Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah

5. Jumlah surat suara (Jumlah 1 + 2 + 3 + 4).

……………, ………………………….20…….

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA,

(……………………………………..)

69

Model D.2

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA Pada hari ini ………………. tanggal …………… bulan ………………….………… tahun ……. Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dalam rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa, dihadiri oleh saksi calon Kepala Desa, dan anggota masyarakat bertempat di : Desa : ………………………………………….

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : I. Mencatat hal-hal sebagai berikut : a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap; b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap; c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih; d. jumlah surat suara yang dicetak (termasuk cadangan); e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; f. jumlah surat suara tidak terpakai; g. jumlah surat suara terpakai yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah. 2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing

calon Kepala Desa. 3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir .... Demikian Berita Acara dibuat dalam …… ( …………………..) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan anggota Komisi Pemilihan Kepala Desa serta saksi calon Kepala Desa yang hadir. Berita Acara ini dilampiri : 1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa. 2. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada : 1. 1 (satu) rangkap untuk Bupati untuk Pengesahan Pengangkatan calon; 2. 1 (satu) rangkap untuk Camat; 3. 1 (satu) rangkap untuk Saksi calon.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO N a m a Tanda Tangan

1. Ketua ……………………………. ( …………………………)

2. Anggota ……………………………. ( …………………………)

3. Anggota ……………………………. ( …………………………)

4. Anggota ……………………………. ( …………………………)

5. Anggota ……………………………. ( …………………………)

70

Saksi-saksi dari calon Kepala Desa NO

N a m a

Saksi dari nomor urut calon Kepala Desa

Tanda tangan

1. ………………... …………………………. ……………………

2. ………………... …………………………. ……………………

3. ………………... …………………………. ……………………

4. ………………... …………………………. ……………………

5. ………………... …………………………. ……………………

71

Model D.3

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA Pada hari ini ………… tanggal …………… bulan …………... tahun dua ribu ………., Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panitia Pilkades) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh saksi calon, dan warga masyarakat bertempat di : Desa : …………………………………………. Kecamatan : …………………………………………. Kabupaten : …………………………………………. Provinsi : …………………………………………. Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00) 1. pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Kepala Desa, meletakkan bilik suara dan kotak

suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan; 2. pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan;dan 3. penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00): 1. Ketua Panitia Pilkades membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00; 2. pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pilkades, dipandu oleh Ketua Panitia Pilkades; 3. pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen

dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; 4. Ketua Panitia Pilkades mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar

pemilih tetap untuk TPS; dan 5. Ketua Panitia Pilkades memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian

suara kepada pemilih yang hadir. C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran. D. Pada pukul 13.00 Ketua Panitia Pilkades mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan

dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara. II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d ………)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara Panitia Pilkades melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak

memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap; 2. mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang

dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan;dan

3. memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara .

B. Pelaksanaan penghitungan suara. Panitia Pilkades melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan

oleh pemilih; 2. mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing calon Kepala

Desa;dan 3. mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Desa; 2. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Calon Kepala Desa;

72

3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;

4. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara;

5. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara;

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran : A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat 3 (tiga)

rangkap : 1. 1 (satu) rangkap untuk Bupati; 2. 1 (satu) rangkap untuk Camat 3. 1 (satu) rangkap untuk BPD;dan 4. …. ( ……………) rangkap untuk masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir.

B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa selain hal tersebut pada huruf A, dibuat

2 (dua) rangkap untuk : 1. Pengumuman di Desa; 2. Komisi Pemilihan Kepala Desa untuk diarsipkan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO NAMA TANDA TANGAN

1. Ketua ……………………………. ( …………………………)

2. Anggota ……………………………. ( …………………………)

3. Anggota ……………………………. ( …………………………)

4. Anggota ……………………………. ( …………………………)

5. Anggota ……………………………. ( …………………………)

6. Anggota ……………………………. ( …………………………)

7. Anggota ……………………………. ( …………………………)

SAKSI-SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

N a m a

Saksi dari Nomor Urut calon Kepala Desa

Tanda tangan

1. ………………... …………………………. ………………………...

2. ………………... …………………………. ………………………...

3. ………………... …………………………. ………………………...

4. ………………... …………………………. ………………………...

5. ………………... …………………………. ………………………...

73

Model D.4

CATATAN PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ………………...................................…………………………. Desa : ………………...................................…………………………. Kecamatan : ………………...................................…………………………. Kabupaten : ………………...................................…………………………. Provinsi : ………………...................................…………………………. A. Data Pemilih

KETERANGAN NO. URAIAN LAKI-

LAKI PEREMPUAN JUMLAH (3 + 4)

1 2 3 4 5

1. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap

150 150 300

2. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap

150 130 280

3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih

10 10 20

B. Pengadaan dan Penggunaan Surat Suara

NO URAIAN JUMLAH 1 2 3 1. Surat suara keseluruhan (termasuk cadangan) 307

2. Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. 10

3. Surat suara yang tidak terpakai. 13

4. Surat suara yang terpakai 284 C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah

NO URAIAN JUMLAH 1 2 3 1. Surat suara sah untuk seluruh calon Kepala Desa

2. Surat suara tidak sah.

Jumlah ( angka 1 + 2 )

……………………………………. 20……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA,

(……………………)

74

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA

UNTUK CALON KEPALA DESA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .................................................……………………………………….

Desa : .................................................……………………………………….

Kecamatan : .................................................……………………………………….

Kabupaten : .................................................……………………………………….

Provinsi : .................................................………………………………………. A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2-KWK)

No.

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH *)

PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA

2 3 Tulis dengan angka = …………………………………………

1. Tulis dengan huruf = ……………………………………………..

………………….. Tulis dengan angka = …………………………………………

2. Tulis dengan huruf = ……………………………………………..

……………………………… Tulis dengan angka = …………………………………………

3. Tulis dengan huruf = ……………………………………………..

……………………………… Tulis dengan angka = …………………………………………

4. Tulis dengan huruf = ……………………………………………..

Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Calon

Tulis dengan angka = …………………………… Tulis dengan huruf = …………………………….

B. SUARA TIDAK SAH

No.

URAIAN

JUMLAH SUARA TIDAK SAH

1 2 3 Tulis dengan angka = ………………………………………… SUARA TIDAK SAH Tulis dengan huruf = ……………………………………………… …………………………………………………………………….

Model D.5

75

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua Panitia Pilkades.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO Nama Tanda tangan

1. Ketua ……………………………. ( …………………………)

2. Anggota ……………………………. ( …………………………)

3. Anggota ……………………………. ( …………………………)

4. Anggota ……………………………. ( …………………………)

5. Anggota ……………………………. ( …………………………)

Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Desa

N a m a Saksi dari Nomor Urut calon Kepala

Desa

Tanda tangan

1. ………………... …………………………. ………………………...

2. ………………... …………………………. ………………………...

3. ………………... …………………………. ………………………...

4. ………………... …………………………. ………………………...

5. ………………... …………………………. ………………………...

76

Model D.6

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ………………………………………………………….…………..

Desa : ………………………………………………………….…………..

Kecamatan : ………………………………………………………….…………..

Kabupaten : ………………………………………………………….…………..

Provinsi : ………………………………………………………….…………..

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan

penghitungan suara

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

*) Catatan : Ada atau tidak ada keberatan agar dicatat

77

Model D.7

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,

PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN, DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO. URAIAN KETERANGAN

1. Surat suara Pemilihan Kepala Desa …………lembar

2. Formulir-formulir ………… set

3. Alat pencoblos dan alas pencoblosan ………… set

6. Lem/perekat ………….buah

7. Kantong Plastik ………….buah

8. Karet pengikat surat suara ………….buah

9. Spidol ………….buah

10. Tanda khusus/ tinta/cat ………….buah

11. Ballpoint ………….buah

…………………..20……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

(…….....................…)

78

Model D.8

PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN

DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini …………..…… tanggal ………..………… bulan …………………..…… Tahun …………….,

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ……………………….…………………………………….

Desa : ……………..…………….……………..………………….

Kecamatan : ……………………….….…..……………………………..

Kabupaten : ……………………………………………………………..

Provinsi : ……………………………………………………………..

Telah menggunakan surat suara pemilihan Kepala Desa cadangan sebanyak ........ ( …………………………)

lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

……………. , ……………….20….

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

(………………………………)

79

Model D.9

SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di TPS …………, Desa ……………………………., Kecamatan ……………………………… diberitahukan kepada : 1. Nama Pemilih .…………………………………………….., 2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap ………….., atau 3. Nomor Kartu Pemilih (NKP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) …..…………………… untuk memberikan suara pada : H a r i/Tanggal : …………………………… Pukul : 07.00 s/d 13.00 Tempat/Alamat TPS : …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….

……………., ………………… 2004

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA K E T U A

(………………………………..) Catatan : 1. Surat pemberitahuan, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas. 2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 sampai dengan selesai. 3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh

pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Kepala Desa.

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitKepala Desa kepada : Nama Pemilih : ……………… TPS/Desa/Kelurahan : ………………

Potong disini

ahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari Panitia Pemilihan

………………………………………………………

……………………………………………………..

…………………….., ………………………. 20…..

Yang menerima

( ……………………………………….. )

80

Model D.10

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ……………………………………………………………….

Alamat : ……………………………………………………………….

Atas permintaan pemilih :

N a m a : ……………………………………………………………….

Alamat : ……………………………………………………………….

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan calon

Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti

melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

………………….………., ………………… 20….

Yang membuat pernyataan

(………………………………..)

81

Model D.11

SURAT PENGANTAR

Kepada : Yth. ……………… di - …………………………

Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ………………………….................................................……………… Desa : ………………………….................................................……………… Kecamatan : ………………………….................................................……………… Kabupaten : ………………………….................................................……………… Provinsi : ………………………….................................................………………

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari : A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat

Pemungutan Suara beserta lampiran : a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara

(Model C 1 – KWK); b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan

Suara (Lampiran Model C 1 – KWK); c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara

(Model C 2 – KWK) ukuran besar; d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – KWK);

e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara ( Model C 4 – KWK);

f. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – KWK);

2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak) 3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara ( Model C 6 - KWK) 4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK)

YANG MENYERAHKAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

(………………………………………) NAMA JELAS

……………………….., ……………………. 20…… YANG MENERIMA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

(………………………………………) NAMA JELAS

Catatan : a. Lembar 1 untuk Bupati; b. Lembar 1 untuk Panitia Pilkades BUPATI SUMBAWA BARAT, ZULKIFLI MUHADLI

82

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2006

BENTUK DRAF KEPUTUSAN DAN PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, TERDIRI DARI :

DRAFT 1

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA……….

NOMOR ……… TAHUN .............

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHUN ...........

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ………..,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal …….

ayat …… Peraturan Daerah Nomor………Tahun ……… tentang Pemilihan,

Pengangkatan Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, berkenaan

dengan masa persiapan dan pelaksanaan, perlu menetapkan tahapan, program dan

jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun ………

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia

Pemilihan Kepala Desa ………… tentang tahapan, program dan jadwal waktu

penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun……..;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Daerah Nomor ......... Tahun ....... tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2005

Nomor ......., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ..........);

Memperhatikan

: 1. Surat Pimpinan BPD Desa ……… Nomor ………. Perihal ……… (pemberitahuan

berakhirnya masa jabatan Kepala Desa vide Pasal ....... ayat (.....) huruf

.......Peraturan Daerah Nomor Tahun ..............) ;

2. Keputusan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa ……… tanggal ……………;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ………… TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL WAKTU PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ……...

83

Pasal 1

Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

Masa Persiapan;

1. Tahap Pelaksanaan; dan

2. Penyelesaian.

Pasal 2

Kegiatan Masa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, meliputi:

1. Pemberitahuan BPD ………kepada Koordinator Pemilihan Kepala Desa………. mengenai berakhirnya

masa jabatan Kepala Desa;

2. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, meliputi :

a. pengaturan :

1) tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala desa;

2) struktur organisasi dan tata kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa;

3) petunjuk pelaksanaan pendaftaran pemilih;

4) tata cara pencalonan calon Kepala Desa;

5) pedoman, tata cara, dan jadwal pelaksanaan sosialisasi;

6) tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan

b. penetapan :

1) hari dan tanggal pemungutan suara calon kepala desa;

2) jumlah pemilih terdaftar dalam Pilkades;

3) nomor urut calon Kepala Desa;

4) bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan

penghitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa;

5) jumlah kartu panggilan, dan jenis formulir untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye,

pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih;

6) pengumuman calon Kepala Desa terpilih;

3. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;

4. Simulasi pengolahan data penghitungan suara;

5. Rapat Koordinasi Panitia Pemilihan Kepala Desa.

6. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian, meliputi :

a. surat suara;

b. formulir-formulir pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara,

dan penetapan calon terpilih; dan

c. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

7. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai dengan tahapan

pemilihan.

Pasal 3

Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, meliputi :

1. Penetapan Pemilih.

84

a. Pemuktahiran dan validasi daftar pemilih ;

b. Penyusunan daftar pemilih tambahan;

c. Penyusunan daftar pemilih sementara;

d. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara;

e. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap; dan

f. Penyampaian tanda bukti terdaftar

2. Pencalonan

a. Pengumuman pendaftaran calon Kepala Desa;

b. Pengambilan formulir pendaftaran calon Kepala Desa oleh Tim Kampanye atau Calon;

c. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan calon Kepala Desa ke Panitia Pemilihan Kepala Desa

beserta lampirannya, serta pendaftaran tim sosialisasi;

d. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan dan

keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan

keterangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

e. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada Tim Sosialisasi atau atau calon Kepala Desa

oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

f. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat kelengkapan beserta lampirannya;

g. Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya; dan

h. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman calon Kepala Desa.

3. Kampanye.

a. Pertemuan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan tim sosialisasi calon Kepala Desa mengenai jadwal

dan bentuk sosialisasi;

b. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan sosialisasi;

c. Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik;

d. Pengaturan pengamanan sosialisasi dan masa tenang; dan

e. Monitoring sosialisasi.

4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

a. Persiapan.

1) Penyampaian surat suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara

di TPS;

2) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara ;

3) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi calon; dan

4) Pidato Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ……….. menjelang pemungutan suara.

b. Pelaksanaan :

1) Pemilihan calon Kepala Desa, dengan kegiatan :

a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;

b) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan

Kepala Desa;

c) Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan calon Kepala Desa terpilih;

d) Penyampaian berita acara penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan

Kepala Desa kepada Bupati, Camat dan BPD Desa;

85

e) Berita acara penetapan hasil pemilihan calon Kepala Desa terpilih diusulkan oleh Panitia

Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, untuk diproses pengesahan dan

pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f) Pelantikan dan sumpah/janji Kepala Desa.

Pasal 4

Apabila dilakukan pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. ayat (….) Peraturan

Daerah Nomor ….. Tahun ……., kegiatan tahapan pemilihan putaran kedua adalah sebagaimana terlampir

bersama Peraturan ini.

Pasal 5

Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, meliputi:

1. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa ke Bupati dan BPD..

2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun

……..

3. Pertanggungjawaban anggaran pemilihan Kepala Desa Tahun ……..

4. Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

Program dan Jadwal Waktu Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun …… sebagaimana

terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……………… pada tanggal ………………

KETUA,

……………………………………………

86

LAMPIRAN DRAF 1

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

JADWAL WAKTU NO PROGRAM/KEGIATAN

MULAI SELESAI KETERANGAN

I. PERSIAPAN 7 Hari

1. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa

2. Pembentukan Panitia Pilkades dan

pemberitahuan BPD kepada Panitia Pilkades mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa

Dilaksanakan oleh BPD Desa (3 bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir)

3. Penyusunan Juklak/Juknis 7 hari 7 Hari

a. Tata cara pendaftaran pemilih untuk pemilihan Kepala Desa

Peraturan Panitia Pilkades mengacu pada Perda

b. Tata cara pencalonan pemilihan Kepala Desa

Peraturan Panitia Pilkades mengacu pada Perda

c. Tata cara kampanye dalam pemilihan Kepala Desa

Peraturan Panitia Pilkades mengacu pada Perda

d. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS

Peraturan Panitia Pilkades mengacu pada Perda

e. Tata cara penghitungan suara

Peraturan Panitia Pilkades mengacu pada Perda

f. Tata cara penetapan hasil pemilihan Kepala Desa

Peraturan Panitia Pilkades mengacu pada Perda

4. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat.

7 7 Hari

5. Rapat Kerja Panitia Pilkades 1 hari

Dihadiri oleh Panitia Pilkades dan lembaga-lemabag desa

II. PELAKSANAAN 7 Hari 7 Hari

5. Pemutakhiran data pemilih/penetapan pemilih

a. Pengambilan Data

Dilaksanakan oleh Panitia Pilkades

b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara,

Pemilih Baru serta Pemilih Tambahan dan pengumuman.

Dilaksanakan oleh

Panitia Pilkades

c. Tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara.

Dilaksanakan oleh

Panitia Pilkades

d. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih

Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih Tambahan

Dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dibantu perangkat desa

e. Penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap

Dilaksanakan oleh

Panitia Pilkades

87

JADWAL WAKTU NO PROGRAM/KEGIATAN

MULAI SELESAI KETERANGAN

f. Penyampaian Kartu Panggilan

Dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dibantu Perangkat Desa

g. Penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap

Dilaksanakan oleh Panitia Pilkades

6. Pencalonan 7 hari 7 Hari

a. Pengumuman Calon Kepala Desa oleh Tim

Pendukung dan Pengambilan Formulir Calon

Dilaksanakan oleh

Panitia Pilkades

b. Pendaftaran Calon Kepala Desa oleh Tim Pendukung/calon

Dilaksanakan oleh Tim

pendukung/calon

c. Penelitian administratif syarat calon Kepala Desa

Dilaksanakan oleh

Panitia Pilkades

d. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian

Dilaksanakan oleh Panitia Pilkades

e. Perbaikan kelengkapan/syarat calon Kepala Desa

Dilaksanakan oleh

Panitia Pilkades

f. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon

Dilaksanakan oleh

Panitia Pilkades

g. Pengumuman calon

Dilaksanakan oleh Panitia Pilkades

h. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan

Pengumuman Calon Kepala Desa aerah dan Wakil Kepala Daerah

Keputusan Panitia

Pilkades

7. Pengadaan kelengkapan surat suara, formulir berita acara 7 Hari 7 Hari

8. Kampanye 7 Hari 7 Hari

a. Pertemuan antar peserta pemilihan tentang pelaksanaan kampanye

Dilaksanakan oleh

Panitia Pilkades

b. Pemberitahuan Tim Kampanye

Dilaksanakan oleh Panitia Pilkades

c. Kampanye

Dilaksanakan oleh Tim Kampanye

d. Masa Tenang

Tidak ada kegiatan kampanye

9. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 3 Hari 3 Hari

a. Persiapan

1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di lokasi

Dilaksanakan oleh

Panitia Pilkades

2) sosialisasi

Dilaksanakan oleh Panitia Pilkades

3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara

Dilaksanakan oleh Panitia Pilkades & perangkat desa

4) Penyiapan Tempat pemungutan suara

Dilaksanakan oleh Panitia Pilkades, perangkat desa dan masyarakat.

88

JADWAL WAKTU NO PROGRAM/KEGIATAN

MULAI SELESAI KETERANGAN

b. Pelaksanaan

2 Hari 2 Hari

1) Pemungutan suara dan penghitungan

suara serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara:

Hari – H

2) Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Kepala Desa

Bila ada jumlah suara terbanyak sama dilaksanakan Tahap II

III. PENYELESAIAN 7 Hari 7 hari

1. Laporan Panitia Pilkades ke BPD

Laporan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pilkades

2. Laporan Panitia Pilkades ke Camat dan Bupati

Laporan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pilkades

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Dilaksanakan oleh

Panitia Pilkades

4. Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan Kepala Desa

Dilaksanakan oleh

Panitia Pilkades

5. Pembubaran Panitia Pilkades

SK BPD

Ditetapkan di : pada tanggal :

KETUA,

……………………………..

BUPATI SUMBAWA BARAT, ZULKIFLI MUHADLI

89

DRAF 2

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA …..

NOMOR . . . TAHUN ………

TENTANG

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHUN ...........

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... ayat (.......) dan ayat (........) Peraturan

Daerah Nomor . . . Tahun ...... tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal . . . Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa . . .

Nomor . . . Tahun ........ tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan

pasangan calon Kepala Desa Tahun ..........dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala

Desa . . . ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa . . . Nomor . . . Tahun ..... tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . tanggal . . . . ;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KESATU : Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Tahun .........

KEDUA : Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan calon Kepala Desa Tahun .............

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan paling lambat 1 (satu)

bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir dan dilakukan pada hari libur atau hari

yang diliburkan.

90

KETIGA : Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan calon Kepala Desa Tahun ...............

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan pada hari . . . tanggal . . dan

diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . . . pada tanggal . . .

KETUA ............................................

91

DRAF 3 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA………………. NOMOR . . ./KEP/KOMDES/TAHUN………….

TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHUN ………. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA..... ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal …….Peraturan Daerah Nomor . . . Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal . . . Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . Nomor . . . Tahun.........., perlu menetapkan calon Kepala Desa menjadi peserta pemilihan Kepala Desa Tahun.........dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Peraturan Daerah Nomor........Tahun......tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah................);

3. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . Nomor . . . Tahun ..... tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

4. Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . Nomor . . . Tahun ...... tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa Tahun ......

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Pengajuan Calon dan Syarat Calon Penetapan Pasangan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun ........ oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ) . . . ;

2. Keputusan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . tanggal . . . . ;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menetapkan calon Kepala Desa menjadi peserta pemilihan Kepala Desa Tahun ......... KEDUA : calon Kepala Desa peserta pemilihan Kepala Desa Tahun ..... sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KETIGA : Nama calon Kepala Desa peserta pemilihan Kepala Desa Tahun.........sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.......... KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada calon Kepala Desa untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . . . pada tanggal . . .

KETUA

............................................

92

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa . . . . . Nomor : Tanggal :

PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DESA MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMILIHAN TAHUN .............

NAMA CALON KEPALA DESA KETERANGAN

1 2

Ditetapkan di . . . . . pada tanggal . . . . .

KETUA,

……………………………………….

93

DRAF 4

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA……………….

NOMOR . . ./KEP/KOMDES/TAHUN…………. TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA TAHUN ……….

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... ,

Menimbang : a. bahwa pasangan calon Kepala Desa sebagai peserta pemilihan Kepala Desa Tahun .......

telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa . . . Nomor . . ./KEP/KOMDES/ TAHUN ............;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...... Peraturan Daerah Nomor . . . Tahun ....... serta Pasal . . . Peraturan Komisi Pemilihan Kepala Desa . . . . Nomor . . . Tahun ......, nomor urut pasangan calon Kepala Desa sebagai peserta pemilihan Kepala Desa Tahun ........ dilakukan melalui undian oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa . . . . dan dihadiri oleh seluruh calon Kepala Desa peserta pemilihan Kepala Desa Tahun .........;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan nomor urut calon Kepala Desa menjadi peserta pemilihan Kepala Desa Tahun ......... dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa. . . Nomor . . . Tahun ....... tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

3. Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . Nomor . . . Tahun ..... Tentang ..........Tahun 2005;

4. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . Nomor . . . Tahun..... tentang Penetapan Calon Kepala Desa Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Desa Tahun ..........;

Memperhatikan : 1. Berita Acara penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa . . .; 2. Hasil undian nomor urut calon Kepala Desa peserta pemilihan Kepala Desa Tahun .......

tanggal . . . . .;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menetapkan nomor urut calon Kepala Desa menjadi peserta pemilihan Kepala Desa Tahun

…….. KEDUA : Nomor urut calon Kepala Desa peserta pemilihan Kepala Desa Tahun …… sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KETIGA : Nomor urut dan nama calon Kepala Desa peserta pemilihan Kepala Desa Tahun ……..

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk : a. bahan penyusunan daftar calon Kepala Desa; b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa . . . ; c. bahan penyusunan/pencetakan surat suara pemilihan Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

94

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Kepala Desa yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . . . pada tanggal . . .

KETUA

............................................

95

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa : Nomor : Tanggal :

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ..............

NOMOR URUT

NAMA CALON KEPALA DESA

KETERANGAN

1 2 3

1.

2.

3.

4.

H. Wiranto, SH Ir. H. Salahuddin Wahid Hj. Megawati Soekarno Putri KH. Ahmad Hasyim Muzadi Prof. DR. H.M. Amien Rais DR. Ir. H. Siswono Yudo Husodo H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla DR. H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M.Sc

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Ditetapkan di . . . . . . pada tanggal . . . . . .

KETUA,

…………………………………………………….

96

DRAFT 5 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……………….

NOMOR ………………..TAHUN TENTANG

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .........,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT dan KELIMA Keputusan Panitia

Pemilihan Umum Nomor ............................... menyatakan bahwa calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang;

b. bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh saksi calon Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal ....... Peraturan Daerah Nomor....Tahun.....tentang............., perlu menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Peraturan Daerah Nomor........Tahun......tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah................)

3. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . Nomor . . . Tahun ..... tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

4. Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa . . . Nomor . . . Tahun ...... tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa Tahun ......

Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan BPD Desa …….. Nomor ……… Perihal ………(pemberitahuan

berakhirnya masa jabatan Kepala Desa vide Pasal ….. ayat (….) Peraturan Daerah No Tahun……….) ;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kepala Desa ………………….. tanggal ……………….

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Desa. KEDUA : Penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada Berita Acara Nomor : …………………… tanggal …………………… tentang Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : …………………….., jumlah perolehan suara sah untuk seluruh calon Kepala Desa adalah …….. (……………………………………………………), dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing calon Kepala Desa, dengan nomor urut :

1. ………………………………., dengan perolehan suara sah (memperoleh suara terbanyak . . . . . . . . . . . . . . . . . . ); 2. ……………………………………, dengan perolehan suara (memperoleh suara terbanyak . . . . . . . . . . . . . . . . . . );

97

3. ………………………………….., dengan perolehan suara (memperoleh suara terbanyak . . . . . . . . . . . . . . . . . . ); 4. dst ;

KEEMPAT : Berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA, calon Kepala Desa yang memperoleh suara

terbanyak dan ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa, adalah …………….. ……………………

KELIMA : Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor…….. Tahun ……..

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Kabupaten Sumbawa Barat 2. Camat………. ; 3. Badan Perwakilan Desa ; 4. Pemerintah Desa 5. Kepala Desa terpilih

Ditetapkan di ………………… pada tanggal ……………….. KETUA, ……………………………..

BUPATI SUMBAWA BARAT, ZULKIFLI MUHADLI

98