Upload
doanquynh
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SALINAN
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air pada Pasal 18 ayat (3), maka perlu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pengujian Laboratorium Lingkungan ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419) ;
SALINAN
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
SALINAN
- 3 -
12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389) ;
13.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3838) ;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) ;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
20.Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 1997 tentang Baku
Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak ;
21.Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penunjukan Laboratorium Lingkungan ;
22.Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 tentang Baku
Mutu Air Limbah ;
SALINAN
- 4 -
23.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1988 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Mojokerto ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
LABORATORIUM LINGKUNGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Mojokerto.
6. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
SALINAN
- 5 -
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan
usaha lainnya.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan adalah laboratorium kegiatan
yang meliputi pengambilan contoh termasuk uji di lapangan,
penanganan, transportasi, penyimpanan, preparasi dan uji contoh.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan
tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang
oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaranatau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak yang seharusnya
terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/ atau denda.
SALINAN
- 6 -
20. Surat Pembetulan adalah surat yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan daerah yang terdapat
dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi
Daerah.
21. Surat Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap Surat Ketetapan
Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan retribusi Daerah Nihil
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang dapat berdiri sendiri
sebagai laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan
melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan (fisika, kimia dan
biologi).
24. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain.
25. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup,
zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia
sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
26. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan/ atau berasal dari
sumber-sumber air baik yang terdapat diatas maupun dibawah
permukaan tanah tidak termasuk dalam perairan air yang terdapat di
laut.
27. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah
permukaan tanah, termasuk daam pengertian ini akuifer, mata air,
sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
SALINAN
- 7 -
28. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu
dan/ atau kegiatan yang dibuang kelingkungan dan diduga dapat
menurunkan kualitas lingkungan.
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pengujian Laboratorium Lingkungan dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pengujian Laboratorium Lingkungan.
Pasal 3
Obyek Retribusi adalah Pengujian Laboratorium Lingkungan.
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan
Pengujian Laboratorium Lingkungan.
Pasal 5
Tata cara memperoleh Pengujian Laboratorium Lingkungan diatur lebih
lanjut oleh Bupati.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi Pengujian Laboratorium Lingkungan digolongkan sebagai
retribusi jasa usaha.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis industri dan
parameter yang diuji.
SALINAN
- 8 -
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARAN TARIF
Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sebagian untuk menutup biaya
pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Struktur dan besaran tarif retribusi Pengujian Laboratorium Lingkungan
adalah sebagai berikut :
1.) Pelayanan pengujian contoh uji air per parameter
No. ParameterBesar Tarif
Retribusi (Rp.)
1 2 3
I. FISIKA
1 Bau 3.000,-
2 Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) 10.000,-
3 Total Dissolbed Solid (TSS) 10.000,-
4 Kekeruhan 7.000,-
5 Rasa 3.000,-
6 Suhu 5.000,-
7 Warna 10.000,-
8 Daya hantar listrik 7.000,-
9 pH 7.000,-
II. KIMIA ANORGANIK
1 Air Raksa 36.000,-
2 Aluminium 27.000,-
3 Arsen 30.000,-
4 Amonia 18.000,-
5 Barium 30.000,-
6 Besi 27.000,-
7 Boron 27.000,-
SALINAN
- 9 -
No. ParameterBesar Tarif
Retribusi (Rp.)
1 2 3
8 Oksigen Terlarut (DO) 10.000,-
9 Flourida 18.000,-
10 Kadmium 27.000,-
11 Kobalt 27.000,-
12 Kesadahan 18.000,-
13 Khlorida 16.000,-
14 Kromium 27.000,-
15 Krom valensi 6 21.000,-
16 Mangan 27.000,-
17 Natrium 27.000,-
18 Nitrat 17.000,-
19 Nitrit 19.000,-
20 Nikel 27.000,-
21 Perak 27.000,-
22 Phenol 33.000,-
23 Phospat 18.000,-
24 Selenium 36.000,-
25 Seng 27.000,-
26 Sianida 45.000,-
27 Sulfat 18.000,-
28 Sulfida 39.000,-
29 Tembaga 27.000,-
30 Timbal 27.000,-
31 Sisa Khlor 14.000,-
32 BOD 20.000,-
33 COD 27.000,-
III. KIMIA ORGANIK
1 Zat Organik 16.000,-
2 Detergent 20.000,-
SALINAN
- 10 -
2.) Pelayanan pengujian contoh uji air limbah industri, rumah sakit dan
hotel
No Jenis Industri Parameter
Besar Tarif
Retribusi
(Rp.)
1 2 3 4
1 Accumulator TSS,COD,Pb,Cu,Sb,Zn,Fe,
dan ML
175.000,-
2 Agar-agar BOD,COD,TSS,NH3N,TDS
dan Cl2 bebas
100.000,-
3 Asam Sitrat BOD,COD dan TSS 85.000,-
4 Baterai Kering COD,TSS,NH3N,ML,Zn,Hg,
Cr,Mn dan Ni
175.000,-
5 Bir BOD,COD dan TSS 85.000,-
6 Bleaching earth COD, TSS dan TDS 70.000,-
7 Cat COD,TSS,Hg,Zn,Pb,Cu,
Cr6+,Ti,Cd,Phenol dan ML
175.000,-
8 Cold Storage BOD,COD,TSS dan ML 125.000,-
9 Coustic Soda TSS,Cl2 tersisa,Cu,Pb,Zn,Cr
total dan Ni
170.000,-
10 Elektroplating TSS,CN,Cr6+,Cr total,Cu,Zn,
Ni,Cd dan Pb
175.000,-
11 Ethanol BOD,COD,TSS dan H2S 100.000,-
12 Farmasi BOD,COD,TSS,N total dan
Phenol
125.000,-
13 Galvanis Fe,Mn,Zn,Cr total,Ni,Pb,Cu,
Co,Cd dan TSS
265.000,-
14 Gula BOD,COD,TSS,ML dan H2S 125.000,-
15 Karet BOD,COD,TSS dan NH3N 85.000,-
16 Karton Box BOD,COD,TSS,Pb dan Cr
total
100.000,-
17 Kayu lapis BOD,COD,TSS,NH3N,ML,
dan Phenol
100.000,-
18 Kembang Gula BOD,COD,TSS dan ML 90.000,-
19 Keramik/marmer TSS,Cr total, Co,Ni,Zn,Mn,
Cd dan Pb
150.000,-
20 Kertas BOD,COD dan TSS 85.000,-
21 Kertas dan pulp BOD,COD,TSS dan Pb 90.000,-
SALINAN
- 11 -
No Jenis Industri Parameter
Besar Tarif
Retribusi
(Rp.)
1 2 3 4
22 Korek Api BOD,COD,TSS,NO3N,Fe,
Mn,Zn,Cr6+ dan Cr total
150.000,-
23 Kulit BOD,COD,TSS,Cr total,ML,
NH3N dan H2S
110.000,-
24 Mie/kerupuk BOD,COD,TSS dan ML 85.000,-
25 Minyak Kelapa
sawit
BOD,COD,TSS, NH3N dan
ML
100.000,-
26 Minuman ringan BOD,COD,TSS dan ML 100.000,-
27 MSG/IMP BOD,COD,TSS dan NH3N 85.000,-
28 Peleburan
Tembaga
TDS,TSS,Fe,Cu,Zn,Cd,Pb,
Ni,F,Hg dan As
150.000,-
29 Pencucian
Kendaraan
BOD,COD,TSS,ML,Detergen
dan Phospat-P2O4
100.000,-
30 Pengalengan
Ikan
BOD,COD,TSS dan ML 8.000,-
31 Pengilangan
minyak bumi
BOD,COD,ML,H2S,NH3N,
dan Phenol
100.000,-
32 Pengolahan
Daging
BOD,COD,TSS dan ML 85.000,-
33 Pengolahan
Buah/Sayur
BOD dan TSS 50.000,-
34 Pengupasan biji
kopi/coklat
BOD,COD,TSS dan ML 85.000,-
35 Penyulingan
pelumas bekas
BOD,COD,TSS,H2S,NH3N,
ML dan Phenol
110.000,-
36 Rumah Potong
Hewan
BOD,COD,TSS, NH3N dan
ML
90.000,-
37 Saos BOD,COD dan TSS 80.000,-
38 Sabun/detergen/
minyak nabati
BOD,COD,TSS,ML,Phospat-
P2O4 dan detergen
100.000,-
39 Sorbitol BOD,COD,TSS, NH3N dan
Ni
100.000,-
40 Susu BOD,COD dan TSS 80.000,-
41 Tahu/Kecap BOD,COD dan TSS 80.000,-
SALINAN
- 12 -
No Jenis Industri Parameter
Besar Tarif
Retribusi
(Rp.)
1 2 3 4
42 Tapioka BOD,COD,TSS dan CN 80.000,-
43 Tekstil BOD,COD,TSS,Phenol,Cr
total,ML,NH3N dan H2S
120.000,-
45 Tepung ikan BOD,COD,TSS,NH4 dan H2S 100.000,-
46 Tepung silika TSS dan TDS 15.000,-
47 Ternak sapi
perah/ babi
BOD,COD,TSS, NH3N dan
H2S
100.000,-
48 Rumah Sakit BOD,COD,TSS, PO4,Phenol,
Cl2,NH3N dan detergen
anionik
80.000,-
49 Hotel BOD,COD, TSS ML, dan
detergen anionik
80.000,-
3.) Pelayanan Pengujian contoh uji limbah padat
No Jenis Industri Parameter
Besar Tarif
Retribusi
(Rp.)
1 2 3 4
1 Sedimen/limbah
padat
Fisika(kadar air,berat jenis) 70.000,-
2 Sedimen/limbah
padat
Fisika(kadar air,berat jenis &
distribusi butiran)
295.000,-
3 Sedimen/limbah
padat
Kimia(Cr,Cd,Cu,Ni,Pb,Co,Fe,
Mn dan Zn)
450.000,-
4.) Pelayanan pengujian contoh uji udara ambien dan kebisingan
No Jenis Industri ParameterBesar Tarif
Retribusi (Rp.)
1 Kimia SOx,NOx,COx,CO, Pb,
Hidrokarbon, dan NH3
300.000,-
2 Fisika Kebisingan, kecepatan
angin, GPS, Tekanan dan
suhu
60.000,-
SALINAN
- 13 -
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Pengujian
Laboratorium Lingkungan diberikan.
BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
Masa Retribusi adalah pada saat pengujian di laboratorium lingkungan.
Pasal 12
Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi
atau Kuasanya.
(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPdORD
diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
SALINAN
- 14 -
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru
dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka SKRDKBT
dikeluarkan.
(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
oleh Bupati.
BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16
(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan
SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh
Bupati.
(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan
menerbitkan STRD.
SALINAN
- 15 -
Pasal 17
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib
retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Bupati.
(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib
Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu
yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung-
jawabkan.
Pasal 18
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran
retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 19
(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/
penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/
peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang.
SALINAN
- 16 -
(3) Surat Teguran/ penyetoran atau surat lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
Pasal 20
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) oleh
Bupati.
Pasal 21
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran
retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 22
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai
alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.
SALINAN
- 17 -
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 23
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas
keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan.
SALINAN
- 18 -
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi dimaksud.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 25
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan:
a. nama dan alamat wajib retribusi ;
b. masa retribusi ;
c. besarnya kelebihan pembayaran ;
d. alasan yang singkat dan jelas ;
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3) Bukti penerimaaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 26
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan
hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
SALINAN
- 19 -
BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 27
(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
oleh Bupati.
BAB XVII
KADALUWARSA
Pasal 28
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana di bidang retribusi daerah.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan surat teguran atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.
BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua
Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.
SALINAN
- 20 -
BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 30
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas ;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
Daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimakud pada huruf c ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi Daerah ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;
SALINAN
- 21 -
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar
retribusi sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat diancam dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
(3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah
pelanggaran.
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
SALINAN
- 22 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Pebruari 2007
BUPATI MOJOKERTO,
ttd
A C H M A D Y
Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
ttd
R. SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 3
SALINAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
I. UMUM
Air memiliki arti yang penting bagi kehidupan makhluk hidup dan benda-
benda lainnya, sehingga air merupakan sumber daya alam yang harus
dilindungi, untuk hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Untuk mendapatkan air sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka
pengendalian pencemaran air sangat penting untuk dilakukan.
Pencemaran air diartikan adalah masukkannya atau dimasukannya
makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam air, oleh kegiatan
manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang
mengakibatkan air tidak dapt berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Dalam pencemaran air selalu terkait dengan sumber yang
menghasilkan pencemaran yaitu sumber yang umumnya berasal dari kegiatan
usaha manusia atau kegiatan industri dan/ atau untuk mengetahui apakah
suatu lingkungan sudah tercemar atau belum adalah dengan menggunakan
baku mutu lingkungan, baku mutu lingkungan untuk air dikenal sebagai baku
mutu air yaitu batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain
yang ada dalam air sesuai dengan peruntukannya.
Pencemaran lingkungan hidup dan/ atau pencemaran air akan
merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat atau pemerintah
harus menanggung kerugian. Kondisi ini akan mendorong adanya upaya
pengendalian pencemaran air sehingga resiko yang terjadi dapt ditekan
sekecil-kecilnya. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan
dan tindakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undang yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa
izin pembuangan limbah cair dengan mencantumkan secara tegas tentang
kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh penanggung jawab
usaha atau kegiatan.
Mengacu pada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup
ditetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan bahwa
SALINAN
- 2 -
sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya hidup keselarasan,
keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan
mempertimbangkan generasi masa kini yang akan datang serta terkendalinya
pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
Untuk mencegah adanya dampak pencemaran pada sumber-sumber air
yang disebabkan oleh kegiatan usaha manusia/industri, maka perlu adanya
bimbingan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” antara lain
berupa surat tanda terima telah membayar retribusi.
Pasal 13
Cukup jelas.
SALINAN
- 3 -
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud “tidak dapat diborongkan” adalah, bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan
kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak berarti
bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak
ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi,
Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama Badan tertentu
yang karena profesionalismenya layak dipercaya ikut
melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara
lebih efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan adalah
kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang,
pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.