Nomor

Shat

LampiranHal

B- 12.44 11 On 5102/20,5Biasa

2 (Dua) BerkasKick Off Meetihg Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya A1am IndonesiaSektor Kehutanan dan Perkebunan

Kepada Yth.

(Dafur Terlampir)diTempat

KO"ISIPE"BEM"TASA" KORUPSlREFUBUKl"Do"ESL

Sesuai dengan Pasa16 huruf e dan Pasa1,4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentsngKomisi Pemberantasan findak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mein punyaitugas untuk meIakukan monitor techadap penyelenggaraan pemerintahan negara, Sebagai bagian danpelaksanaan tugas monitor tersebut, KPK akan meIakukan kegiatan Gerakan Nasional PenyelamatanSumber Daya A1am Sektor Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi. Daiam rangka kegiatan tersebut,KPK mengundang Saudara untuk hadir dalam Kibk Off Meeting Gerakan Nasional PenyelamatanSumber Daya A1am Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan yang akan diselenggarakan pada:

Han, Tanggal Seiasa, 17 Februari 2015Puku1 14.00 s. d I 7.00 WIBWaktu

Ruang Rimbawan I Gd. Manggala Wariabhakti, Kernenterian Lingkungan Hidup danTempatKehutanan. JI Gatot Subroto, Jakarta

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya A1am Indonesai Sektor Kehutanandan Perkebunan of 24 Provinsi

Mengingat pentingnya acara tersebut, inohon kehadiran Bapak/Ibu tidak diwakilkan kepadapihak lain.

Apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan, dapatmenghubungi Saudara SUIistyanto, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dan dapatdihubungi meIalui HP, 0816-,, 0-6124 atau (021) 2557.8300 ex1.8220, Fax. (021) 5289-2448 dan email:SUIistvanto@kok_. go. id.

Atas perhatian dan keriasama Bapak/Ibu diucapkan tenma kasih.

*

Agenda

Februari 2015

Ternbusan:

Yth. Pimpinan KPK

Ialan H. R. Rasuna Said Kav. C-I, Jakarta Selatan 12920Telp. (62-21) 25578300, Fax. (62-21) 52892456, http://WWW. kpk. go. id

<^^.$ $^ ' Bidang Pencegahan8:5,a, -

* */~

,,,,.,, ,'. ,, ^^!^;n Budj S. p.

Lampiran 1

Nomor : B-1244/10-15/02/2015 Tanggal : 10 Februari 2015

DAFTAR UNDANGAN

I. Kementerian/Lembaga: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

b. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

c. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

d. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

e. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

f. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

g. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Kementerian Pertanian

a. Menteri Pertanian

b. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian

c. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

3. Kementerian Hukum dan HAM

a. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

4. Kementerian Dalam Negeri

a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum

b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah

c. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

d. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

a. Direktur Jenderal Tata Ruang

b. Direktur Jenderal Penataan Agraria

c. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

d. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah

6. Kementerian Keuangan:

a. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

b. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

c. Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan

7. Kementerian Perdagangan

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan

8. Kementerian Perindustrian

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian

9. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

10. Kementerian Perhubungan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

11. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Deputi V Bidang Pengembangan Daerah Khusus

12. Kementerian BUMN

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis

13. Badan Informasi Geospasial

a. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

b. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar

14. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal

15. Badan Pemeriksa Keuangan : Auditor IV

16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

a. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

b. Deputi Bidang Investigasi

17. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

18. Ketua Dewan Kehutanan Nasional

19. Ketua Ombudsman Republik Indonesia

20. Ketua Komisi Informasi Pusat

II. Pemerintah Daerah

1. Gubernur Provinsi Aceh dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

4. Gubernur Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

5. Gubernur Provinsi Bengkulu dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

6. Gubernur Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

7. Gubernur Provinsi Banten dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

8. Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

9. Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

10. Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

11. Gubernur Provinsi Gorontalo dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

12. Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

13. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

14. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

15. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

16. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

17. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

18. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

19. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

20. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

21. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

22. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas

Perkebunan

23. Gubernur Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

24. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

Lampiran 2

Nomor : B-1244/10-15/02/2015

Tanggal : 10 Februari 2015

AGENDA KEGIATAN

KICK OFF MEETING GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA

SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Jakarta, 17 Februari 2015

Hari/Tanggal Agenda Kegiatan Tempat

Selasa, 17 Februari 14.00 – 17.00 WIB

Pembukaan oleh Pimpinan KPK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruang Rimbawan 1, Gedung Manggala Wanabhakti Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Arahan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pertanian

Pembahasan Kegiatan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan oleh Tim SDA KPK

Diskusi

Penyerahan Renaksi GN-SDA Sektor Kehutanan dan Perkebunan kepada Gubernur dan Penandatanganan Komitmen GN-SDA Sektor Kehutanan dan Perkebunan oleh 24 Gubernur disaksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan KPK

Acara Selesai

Kerangka ACUan KeriaGERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)

INDONESIA

SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

I. LANDASAN BERFIKIR

Hutan sebagai kekayaan Indonesia merupakan kesatuan utuh dalam sistem kehidupanbermasyarakat dan berbangsa, Di dalam hutan Yang berfungsi sebagai ruang publik dan penyanggakehidupan tersebut, budaya dan peradaban Iahir menjadi cara pandang bangsa tentang bagaimanarahmat sumber daya alam tersebut dimanfaatkan secara adjl. Adjl bagi sesama, in aupun untuk masaYang akan datang. Visi bangsa inilah yang dituangkan dalam konstitusi Pasa133 UUD 1945. Dalamcita Yang demikian, hutan seharusnya dipandang sebagai kekayaan negara terbesar.

Kondisi Yang ada saat ini, menjelaskan bahwa praktik penguasaan hutan yang ada justru meIupakanbagaimana hutan seharusnya sebagai bagian dan me in bentuk sistem hidup bangsa Indonesia.Ketimpangan pengelolaan dan watak kebijakan sumber daya alam yang otoriter, kelemahan dalamtata kelola, dan ketidak pastian hukum berkelindan dengan salah satu musuh bangsa terbesar abadini, yaitu korupsi. Berbagai permasalahan yang tenadi dan ternapar saat ini seolah memberikanhipotesis bahwa Pasa133 UUD 1945 initelah dikorupsi.

Penguasaan ratusan juta hektar Iuas kawasan hutan, belum sepenuhnya inarifaat hutan dapatmenjadi jalan kernakmuran bangsa dengan cara Yang adjl dan bermartabat, Dan total 41,69 jutahektar Iahan hutan Yang dikelola, hanya I persen yang diberikan kepada skala kedl dan masyarakatadat. Sementara itu kerusakan hutan, deforestasi terus tenadi dari dari tahun ketahun. Tidak hanyaberdampak pada kerugian ekonomi, tetapijuga menjadi be ban langsung yang harus ditanggung o1eh80juta masyarakat Yang hidup dan menggantungkan hidupnya dart hutan,

Buruknya pengawasan menyebabkan negara did era kerugian negara hingga 35 trilyun rupiah pertohun akibat pembalakan liar. Dengan penilikan yang Iebih mendalam kajian KPK tahun 201.0mengenai perencanaan kehutanan, mengkonfirmasi persoalan daiam tata Iaksana pengawasanpelaksanaan penggunaan kawasan hutan. Hasil kajian menemukan bahwa kelemahan pengawasandalam izin pinjam pakai menyebabkan tenadi potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajakakibat pertainbangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp 15,9 trilyun per tahun. Ini karena (hanya diKalimantan, Sumatera, dan Papua saia) diremukan 1,052 usaha pertainbangan dalam kawasan hutanYang tidak me Ialui prosedur pinjam pakai.

Resiprokal dengan buruknya tata kelola tersebut, korupsi menjadi penyakit Yang turnbuh subur didalamnya. Dalam kajian perizinan sumberdaya alam KPK tahun 201.3 meinbuktikan bahwa kebijakanpengelolaan sumberdaya alam sangat rentan dengan korupsi. MeIalui metoda kajian CorruptionImpoct Assessment (CIA), ternuan kajian mencatat bahwa dari 27 regulasi yang mengaturpemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan, ". 3 regulasi diantaranya mudahdisalahgunakan dan menjadi peluang bagi korupsi. Akibatnya, setiap bisnis proses perizinan tersebutpenuh dengan suap, konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, pemerasan, bahkan store capture.

Ternuan dalam analisis porensi korupsi terhadap tatakelola sumber daya alam tersebut seolahmenjadi mengklarifikasi up aya penindakan yang KPK Iakukan. Termasuk ketika praktik korupsitersebut be chadapan dengan proses-proses politik of daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi meIalui kewenangan yang diatur o1eh Undang-Undang Nomor 30Tahun 2002 menginisiasi Nota Kesepakatan Bersama 1.2 Kernenterian dan Lembaga tentang

Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia. Di dalamnya, berbagai e!emen kernenterian danIembaga bersepakat pada tanggal It Maret 201.3 untuk dengan prinsip berkeadilan dan anti korupsi,me in benahi regulasi dan kebijakan terkait sumberdaya alam, menyelaraskan proses perencanaanhutan, dan me mastikan penyelesaian konflik dilaksanakan.

Maksud utamanya sangat jelas, KPK menilai bahwa me Iindungi hutan sebagai ruang hidup seluruhbangsa of dunia, memberantas korupsi, dan mengembalikan hak dan martabat masyarakat harusdilakukan daiam satu he Iaan nafas.

01eh karenanya perlu keterlibatan semua elemen bangsa inulai dan K/L, CSO, dunia swasta, danapgakum untuk mewujudkan cita-cita inulia berbangsa dan be megara sebagaimana termaktubdalam pembukaan UUD 1945.

11. DASAR KEGIATAN

I. Pasa1 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi me in punyaitugas antara lain:a. Huruf b: 'supervisi terhodop instonsi yong berwenong melokukon pemberontoson tindok

pidono korupsi. 'b. Huruf e: 'melokukon monitor techodop penyelenggoroon pemerintohon negoro. '

2. Pasa! 8 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002: 0010m meloksonokon tugos supervisisebogoimono dimoksud dojom POS01 6 huruf b, KPK herwenorig melokukon pengowoson,penelition, otou peneloohon techodop instonsi yong menjolonkon tugos don we wenongnyo yongberkoiton dengon pemberontoson tindok pidono korupsi, don instons^ yong dojom meloksonokonpeloyonon publik. '

3. Pasa1 1.4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002: 'Dojom meloksonokon tugos monitorsebogoimonodimoksud dojom POS016 huruje, KPKberwenong:a. Me Iakukan penskajian terhadap sistem pengelo!aan administrasi di semua Iembaga negara

dan pemerintah;b. Memberikan saran kepada pimpinan Iembaga negara dan pemerintah untuk me Iakukan

perubahan jika beadasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebutberpotensi korupsi;

c. Me laporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK, jika saran KPK mengenaiUSUIan perubahan tersebut tidak diindahkan. '

4. Undang-Undang No. 1.7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:a. Pasal I angka ,. menyebutkan "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara

Yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang in aupun berupabarang yang dapat dijadikan inilik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibantersebut".

b. Pasa1 2 menyebutkan: "Keuangan Negara sebagaimana pasal I. angka I me liputi pasa1 2huruf (i): Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas Yang diberikanpemerintah".

5. Daiam UNCAC pasa1 1.2 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentangPengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Antikorupsi PerserikatanBangsa-Bangsa) menyebutkan: "Setiap Negara Peserta warib mengambil tindakan-tindakan,sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum riasionalnya, untuk mencegah korupsi yangme libatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta, dandimana diperlukan, memberikan sanksi perdata, administratif dan pidana yang efektif sebandinguntuk kelalaian memenuhi tindakan-tindakan tersebut'.

6. Rencana Strategis KPK tahun 201.1-201.5 menetapkan sektor Sumberdaya A1am (KetahananEnergi, Ketahanan Pangan, dan Lingkungan Hidup), Infrastruktur, dan penerimaan negarasebagai be be rapa fokus area pemberantasan korupsi.

7. Deklarasi penyelamatan sumberdaya alam Yang ditandatangani o1eh Panglima TNI RepublikIndonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan KetuaKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang ditandatangani di Ternate pada tanggal9 Juni 20.4. Deklarasi tersebut sebagai tekad dan ke-empat pimpinan Iembaga tersebut untuk(1) mendukung tata kelola sumberdaya alam Indonesia yang bebas dari Korupsi, KOIusi, danNepotisme; (2) mendukung penyelamatan kekayaan sumberdaya alam Indonesia; (3)me Iaksanakan penegakan hukum of sektor sumberdaya alam sesuai densan kewenanganmasing-masing.

111. SIFAT KEGIATAN

Penyelamatan sumberdaya Kehutanan dan perkebunan merupakan tugas bersama semua elemenbangsa, Dalam hal ini, KPK menial an kan fungsi sebagai trigger mechonism dengan menggunakanperan koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi sesuai dengan am anat UU No. 30 tahun2002. Karenanya, KPK mendorong pelibatan banyak pihak da!am kegiatan serta mengakselerasiberbagai bentuk up aya yang dapat mein bantu penyelematan sumberdaya Kehutanan danperkebunan Indonesia. KPK daiam hal ini juga menggunakan pendekatan pencegahan Yang Iebihofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi, Kegiatanini juga merupakan gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK selamaini Yakni kegiatan pemantauan terhadap tindak Ianjut at as hasil kajian serta kegiatan koordinasi dansupervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam,

IV. TUJUAN KEGIATAN

I. Mendorong perbaikan tata kelola sektor Kehutanan dan Perkebunan untuk sebesar-besarnyakernakmuran rakyat, dengan me in perhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan,kepastian hukum, kerniteraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan,desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.

2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya Kehutanan dan Perkebunan untuk mencegahkorupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.

V. LOKUS DAN FOKUS AREA KEGIATAN

A. Pusat

I) Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administratif21 Penataan pengelolaan hutan dan perlzinan kehutanan dan perkebunan3) Perluasan wilayah kelola rakyat4) Penyelesaian konflik kawasan hutan5) Meinbangun sistem pengendalian anti korupsi

B. Provinsi

I) Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi21 Penataan Perizinan3) Pelaksanaan kewajiban para pihak4) Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat51 Meinbangun sistem pengendalian anti korupsi

,

C. Kabupaten/KotaI) Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi2) Penataan Perizinan3) Pelaksanaan kewajiban para pihak41 Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat5) Meinbangun sistem pengendalian anti korupsi

Vl.

Sasaran kegiatan gerakan riasional penyelamatan Sumber Daya A1am Indonesia Sektor Kehutanandan Perkebunan:

SASARAN KEGIATAN

I. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara2. Penguatan hak masyarakat3. Pembenahan regulasi4. Penguatan kelembagaan aparatus negara5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi

Vll.

Untuk me Iaksanakan up aya perbaikan sesuai dengan fokus area kegiatan, disusun rencana aksikegiatan untuk setiap 10kus kegiatan. Bagi para pihak Yang terlibat, disusun format pelaksanaankegiatan sebagai bagian untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi pada fokus dan 10kus yangtelah diretapkan.

INSTRUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat.Rencana aksi dalam hal jin berupa uraian terhadap setiap fokus area perbaikan di tingkatpemerintah pusat Yang terdiri dari rincian rekomendasi, penanggung jawab, rencana aksi,ukuran keberhasilan, iangka waktu pelaksanaan, status capaian progres, dan keteranganpelaksanaan kegiatan.

B. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Provinsi.Rencana aksi dalam hal jin berupa uraian terhadap setiap fokus area perbaikan di tingkatpemerintah provinsi yang terdiri dari rincian rekomendasi, penanggung jawab, rencana aksi,ukuran keberhasilan, langka waktu pelaksanaan, status capaian progres, dan keteranganpelaksanaan kegiatan.

C. Rencana Aksi Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota.Rencana aksi dalam hal ini berupa uraian terhadap setiap fokus area perbaikan di tingkatpemerintah kabupaten/kota Yang terdiri dari rindan rekomendasi, penanggun'g jawab, rencanaaksi, ukuran keberhasilan, iangka waktu pelaksanaan, status capaian progres, dan keteranganpelaksanaan kegiatan.

D. Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Us aha.Fokus area kegiatan pelaku us aha berupa pelaksanaan kewajiban sesuai dengan am anatperaturan perundang-undangan. Pelaku us aha diminta untuk meIakukan seff-o55essmentterhadap pelaksanaan kewajibannya selama ini, dan kernudian disampaikan kepada pemerintahsebagai pemberi izin untuk dievaluasi.

E. Format pelaksanaan kegiatan untuk CSO.Peran CSO dititikberatkan sebagai kekuatan penyeimbang dari informasi yang disampaikan o1ehpelaksana rencana aksi. Dalam hal ini, CSO akan diposisikan sebagai salah satu sumber informasirealisasi pelaksanaan rencana aksi sekaligus sebagai initra penyampaian informasi kepada publicterkait dengan rencana aksi Yang harus diselesaikan o1eh pemerintah. Peran CSO sangatdibutuhkan daiam me inaritau proses pelaksanaan renacana aksi dan kondisi riil Yang tenadi dilapangan.

F. Format pelaksanaan kegiatan untuk Aparat Penegak Hukum.POSisi aparat penegak hukum hadir untuk me mastikan bahwa setiap pihak me Iaksanakanrencana aksi/rencana kegiatan berjalan sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan yangberlaku. Dengan demikian, aparat penegak hukum akan meIaksanakan kegiatan Yang berkaitandengan tindak Ianjut atas hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi/rencanakegiatan Yang memerlukan penegakan hukum.

Vlll.

I.

PERANAN PARA PIHAK DAN PIHAK YANG TERLIBAT

Pemerintah Pusat:

I. Menyiapkan data dan informasi Yang mendukung terlaksananya kegiatan2. Me Iaksanakan rencana aksi pemerintah pusat3. Me Iakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi4. MeIakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota5. Me Iaksanakan tindak Ianjut at as hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat,

dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenanganpemerintah pusat.

6. Me Iakukan monitoring, evaluasi, dan tindak Ianjut atas hasil kewajiban pelaku us aha sesuaidengan kewenangan pemberian izin

Pihak yang terlibat sekurang-kurangnya:

I. Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanana. Meriteri Lingkungan Hidup dan Kehutananb. Irispekturienderal Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutananc. Direktur lenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktur Jenderal Konservasi

Sumberdaya A1am dan Ekosistemd. Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktur lenderal Perhutanan

SOSia! dan Kernitraan Lingkungane. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Kernenterian Pertanian

a. Mentori Pertanian

b. Irispektur Jenderal Kernenterian Pertanianc. Direkturlenderal Perkebunan Kernenterian Pertanian

3. Kernenterian Hukum dan HAM

a. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undanganb. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

4. Kernenterian Dalam Negeria. Direktur Jenderal Pemerintahan Urnum

b. Direkturienderal Otonomi Daerah

c. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerahd. Direkturlenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5. Kernenterian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPNa. Direktur Jenderal Tata Ruangb. Direktur Jenderal Penataan Agrariac. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanahd. Direktur lender al Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah

6. Kernenterian Keuangan :a. Direktur Jenderal Anggaran Kernenterian Keuanganb. Direkturienderal Pajak Kernenterian Keuanganc. Direkturienderal Be a Cukai Kernenterian Keuangan

7. Kernenterian PerdaganganDirektur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kernenterian Perdagangan

8. Kernenterian Perlndustrian

Direkturlenderal Industri Agro Kernenterian Perindustrian9. Kernenterian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Deputi Bidang Sumberdaya A1am dan Lingkungan Hidup1.0. Kernenterian Perhubungan: Direktur Jenderal Perhubungan Laut1.1. Kernenterian BUMN: Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis1.2. Badan Informasi Geospasial

a. Deputi Bidang Informasi Geospasial Ternatikb. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar

1.3. Badan Koordinasi Penanaman Modal: Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal

,. 4. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

1.5. Ketua Dewan Kehutanan Nasional

11, Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi:

I) MeIaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi2) Me Iakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi3) MeIakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota4) MeIakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota,5) Me Iakukan monitoring, evaluasi, dan tindak Ianjut atas hasil kewajiban pelaku us aha sesuai

dengan kewenangan pemberian izin

Pemerintah Kabupaten/KotaI) MeIaksanakan rencana aksi pemerintah kabupaten/kota2) MeIakukan pelaporan rencana aksi pemerintah kabupaten/kota3) Me Iakukan monitoring, evaluasi, dan tindak Ianjut at as hasil kewajiban pelaku us aha sesuai

dengan kewenangan pemberian izin.

Pihak Yang terlibat: 24 Provinsi dan 2 Kabupaten sampling di setiap provinsi.

I. Gubernur Provinsi Aceh dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas

Perkebunan Perkebunan

3, Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala DinasPerkebunan

4. Gubernur Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan5. Gubernur Provinsi Bengkulu dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan6. Gubernur Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan

7. Gubernur Provinsi Banten dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan8. Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan9. Gubernur Provinsiiawa Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan10. Gubernur Provinsiiawa Timur dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepa!a Dinas Perkebunan11. Gubernur Provinsi Gorontalo dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan1.2. Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan,. 3. Gubernur Provinsi SUIawesi Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas

Perkebunan

14. Gubernur Provinsi SUIawesi Tenggara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala DinasPerkebunan

15. Gubernur Provinsi SUIawesi Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala DinasPerkebunan

16. Gubernur Provinsi SUIawesi Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan17. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas

Perkebunan

1.8. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala DinasPerkebunan

1.9. Gubernur Provinsi Kalimantan Seiatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas20. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas

Perkebunan

21. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala DinasPerkebunan

22. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala DinasPerkebunan

23, Gubernur Provinsilambi dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan24. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas

Perkebunan

1/1 . Pelaku Us aha

L) MeIakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi itin

IV. Civil Society Organization (CSO)I) Me Iakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak2) MeIakukan pendampingan pelaksanaan Tencana aksi3) Me laporkan kepada aparat penegak hukum Iika tenadi pelanggaran hukum dalam

pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak

,

v. Aparat Penegak HukumI) Me Iakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak

terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan Yang melanggar hukum.2) Me Iakukan up aya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan

penggunaan ruang Iaut dan pengelolaan sumberdaya di daiamnya

Vl. KPK

I) Me Iakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencanakegiatan o1eh para pihak terkait.

2) Me Iakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi.3) Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada tombaga

terkait.

4) Kampanye, SOSialisasi, dan edukasi untuk hal-hal yang mendukung kegiatan.

5) Deteksi dan proming terhadap actor dan faktor Yang menghambat proses pelaksanaankegiatan.

6) KOIaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan.7) Pengembangan SIStem pelaporan progress kegiatan be toasis teknologi informasi.

IX. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN RENCANA KEGIATAN

I) Meinbangun kesepahaman dengan para pihak termasuk penyepakatan rencana aksi2) Penguinpulan/pelengkapan data dan informasi3) Pengembangan/penyempumaan instrumen dan rencana kegiatan41 Kick of Meeting kegiatan5) Implementssi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan6) Pelaporan implement asi rencana aksi setiap semester o1eh K/L Pusat dan Pemerintah

Daerah

7) Monitoring implementasi rencana aksi8) Evaluasi implementasi rencana aksi9) Tindak Lanjut at as hasil monitoring dan evaluasi

,ADWAL KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN

ladwal KegiatanGerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia

Sektor Kehutanan dan Perkebunan

MEDAN

JAKARTA

SEMARANG

I

I.

L

I

I

L

GoRoiVrALO

ACEH

SUMUT

SUMBAR

RIAU

BENGKUt

LAMPUN

GN SoA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

24 Prov @2 Kab of 7 koto4 Prov

26-Mar/Kamis9:00 13:00

3 Prov

23-Apr/Itamis9:00-13:00

3 Prov

2, .-May/Kamis9:00-13:00

3 Prov

,. I. ,un/Kamis9:0013:00

3 Prov

26-Aug/Rabu9:00-13:00

I

L

L

MAKASAR

BANTEN

IATENG

JABAR

I

PONTIANAK

I

L

L

PANGKAL PINANG, BABEL

IATIM

GoRONTA

MALUT

SULBAR

L

I

I

SU usEL

SIILTRA

SULTENG

I

I

I

I

L

inLBAR

KALTE"G

KALSEL

KALTIM

ICALTAR

L

I.

I

BABEL

JAMBl

SUMSEL

5 Prov

9-Sep/Rabu9:00-13:00

3 Prov

16-Sep/Rabu9:00-13:00