PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS … 2017.pdf · administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. Jenderal Hariyono Nomor 25 Telp. (0334) 881467

LUMAJANG - 67316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR :188.45/46 /427.60/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur Kinerja di Lingkungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, diperlukan alat ukur berupa

Indikator Kinerja Individu

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lumajang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7

tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun Anggaran 2017 sebagaimanaa telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati

Lumajang Nomor 27 tahun 2017;

10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 tahun 2017 tentang Review RPJMD.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

KESATU : Indikator Kinerja Individu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dan Indikator

Kinerja Individu masing masing pegawai di Lingkungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud di dalam Diktum kesatu bertujuan untuk :

a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;

b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan

sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

KETIGA

: Indikator Kinerja Individu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dimanfaatkan

untuk :

a. Perencanaan Strategi Perangkat Daerah; b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;

c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;

d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat

Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 27 September 2017

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUMAJANG

PATRIA DWI HASTIADI, AP,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19740910 199412 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

I JABATAN : SEKRETARIS

II TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program,

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional

kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pedoman dan

kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

III FUNGSI : a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;

d. pengelolaan urusan rumah tangga;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;

f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan & peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;

i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah

k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA

INDIVIDU RUMUS FORMULA

SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

1. Meningkatnya Kualitas

Administrasi, Sapras

Perkantoran serta Pelaporan

Capaian dan Keuangan

Persentase pemenuhan

pelayanan administrasi

perkantoran

Jumlah permintaan pelayanan

administrasi perkantoran,dibanding

jumlah pelayanan administrasi yang

telah dipenuhi x 100 %

Pelaksanaan

Program

Sekretaris

Persentase pemenuhan

sarana dan prasarana

aparatur

Jumlah sarana dan prasarana

aparatur yang telah digunakan

dibanding jumlah sarana dan

prasarana aparatur yang tersedia x

100 %

Pelaksanaan

Program

Sekretaris

Persentase dokumen

laporan capaian kinerja

dan keuangan yang

disusun sesuai

ketentuan

Jumlah dokumen laporan capaian

kinerja dan keuangan yang telah

disusun sesuai ketentuan dibanding

jumlah kegiatan selama 1 tahun

anggaran x 100 %

Pelaksanaan

Program

Sekretaris


I JABATAN : KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

II TUGAS : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan desa.

III FUNGSI : a. perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Bina Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan penataan desa;

c. pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan;

d. pemfasilitasian penyelenggaraan pemerintahan desa;

e. pemfasilitasian pengelolaan keuangan dan aset desa;

f. pembinaan tenaga pendamping desa;

g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

1. Meningkatnya kapasitas

manajemen dan pelayanan

penyelenggara Pemerintah

Desa

Persentase aparatur

pemerintah desa yang telah

mengikuti bimbingan teknis /

pembinaan / sosialisasi

Jumlah aparatur pemerintah desa

yang telah mengikuti

Bimtek/Pembinaan/Sosialisasi

dibanding Jumlah Aparatur

Pemerintah Desa x 100

Laporan

Data

Kabid Bina

Pemdes

Persentase Desa yang tata

kelola administrasinya sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku

Jumlah Desa yang tata kelola

administrasinya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dibanding

Jumlah desa x 100

Laporan

Data

Kabid Bina

Pemdes

Persentase desa yang

pengelolaan aset/kekayaan

desa sesuai ketentuan

Jumlah desa yang pengelolaan

aset/kekayaan desa sesuai

ketentuan dibanding Jumlah desa

x 100

Laporan

Data

Kabid Bina

Pemdes

Persentase desa yang telah

menyusun laporan

pelaksanaan APBDes tepat

waktu

Jumlah desa yang telah menyusun

laporan pelaksanaan APBDes

tepat waktu dibanding jumlah

desa x 100

Laporan

Data

Kabid Bina

Pemdes


I JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

II TUGAS : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat;

III FUNGSI : a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan

dibidang pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;

d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan desa serta peningkatan kerjasama antar

lembaga kemasyarakatan;

e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat;

f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Kapasitas

Lembaga Kemasyarakat

Desa dan Partisipasi

Masyarakat

Persentase Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang

aktif.

Jumlah lembaga kemasyarakatan

desa yang aktif dibanding lembaga

kemasayarakatan yang ada x 100

Laporan Data Kabid

Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase Kader PKK yang

aktif

Jumlah Kader PKK yang aktif

dibanding Kader PKK yang ada x 100

Laporan Data Kabid

Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase jumlah swadaya

masyarakat terhadap

program pemberdayaan

masyarakat

Jumlah swadaya masyarakat

dibanding jumlah program

pemberdayaan masyarakat x 100

Laporan Data Kabid

Pemberdayaan

Masyarakat


I JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

II TUGAS : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pemberdayaan usaha ekonomi

masyarakat.

III FUNGSI : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

b. pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

c. penyiapan pedoman pelaksanaan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;

d. pemfasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dunia usaha dan pengembangan

sektor informal;

e. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan program peningkatan usaha ekonomi

masyarakat, teknologi tepat guna (TTG), dan kerjasama desa dengan program lain dalam upaya meningkatkan

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;

g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya

keberdayaan usaha

ekonomi masyarakat

Persentase Desa yang

memiliki BUMDes yang aktif

Jumlah Desa yang memiliki BUMDes

dibanding jumlah desa x 100

Laporan

Data

Kabid

Pemberdayaan

Usaha Ekonomi

Masyarakat


I JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

II TUGAS : a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;

c. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional

kegiatan, dan revisi anggaran;

d. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;

e. melakukan urusan perbendahaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

f. melakukan urusan gaji pegawai;

g. melakukan administrasi keuangan;

h. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

i. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain;

j. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan

perbendaharaan dan gatirugi;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya

Penatausahaan

Keuangan dan

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Jumlah LKj SKPD Jumlah LKj SKPD disusun sesuai

ketentuan

Laporan

Data

Kasubag.

Keuangan

Jumlah laporan keuangan

sementara dan prognosis

Jumlah laporan keuangan sementara

dan prognosis yang telah disusun

sesuai realisasi

Laporan

Data

Kasubag.

Keuangan

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir

tahun yang telah disusun tepat

waktu

Laporan

Data

Kasubag.

Keuangan


I JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

II TUGAS : a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana progran dan kegiatan Dinas;

c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM

dan lain-lain);

d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

f. melakukan administrasi kepegawaian;

g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit

(RPBU);

h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;

i. melakukan surat menyurat dan pengarsipan;

j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya

Pengadministrasian dan

Sapras Aparatur

Tingkat Pelayanan

Administrasi Perkantoran

yang Terlaksana

Jumlah Pelayanan Administrasi

Perkantoran dibanding Pelayanan

Administrasi Perkantoran yang

terlaksana

Pelaksanaan

Program

Kasubag. Umum

dan

Kepegawaian

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang tersedia

Jumlah Sarana dan Prasarana yang

dibutuhkan yang tersedia

Laporan

Data

Kasubag. Umum

dan

Kepegawaian

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang terpelihara

Jumlah Sarana dan Prasarana yang

terpelihara

Laporan

Data

Kasubag. Umum

dan

Kepegawaian


I JABATAN : KEPALA SEKSI PENATAAN DESA

II TUGAS : a. menyusun rencana program kerja Seksi Penataan Desa;

b. menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penataan desa;

c. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan dan tata ruang desa;

d. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa,

pengelolaan keuangan dan aset desa;

e. menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa;

f. membina tenaga pendamping desa;

g. melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa

(ADD) dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah (BHPR) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)

Desa;

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala

Bidang;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.



SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya

Pengelolaan Keuangan

Desa

Jumlah Korkab yang

terfasilitasi dan aktif

Jumlah Korkab yang terfasilitasi

dan aktif

Laporan data Kepala Seksi

Penataan Desa

Jumlah Desa yang

penggunaan ADD dan DD

sesuai ketentuan

Jumlah Desa yang penggunaan ADD

dan DD sesuai ketentuan


Penataan Desa

Jumlah Desa yang

menyusun APBDes Tepat

waktu

Jumlah Desa yang menyusun

APBDes Tepat waktu


Penataan Desa

Jumlah Perangkat Desa yang

dibimtek Keuangan Desa


dibimtek Keuangan Desa


Penataan Desa

Jumlah Stakeholder Jumlah Stakeholder Laporan data

Kepala Seksi

Penataan Desa


I JABATAN : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA

II TUGAS : a. menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa;

b. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dan

Pengisian Perangkat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

c. menyiapkan kebijakan teknis dibidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa;

d. memfasilitasi penyelesaian masalah internal penyelenggaraan pemerintahan desa;

e. memfasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan desa;

f. menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan produk hukum desa;

g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala

Bidang;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.



SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Pengelolaan

Keuangan Desa

Jumlah Peraturan

Perundangan yang tersusun

Jumlah Peraturan

Perundangan yang tersusun

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Kelembagaan

Pemerintahan Desa

Jumlah Desa Pelaksana

TTMD

Jumlah Desa Pelaksana

TTMD

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Kelembagaan

Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang

Melaksanakan Tilik Desa

Jumlah Desa yang

Melaksanakan Tilik Desa

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Kelembagaan

Pemerintahan Desa

Jumlah Perangkat Desa

yang Melaksanakan Adm.

Desa sesuai ketentuan


Melaksanakan Adm. Desa

sesuai ketentuan

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Kelembagaan

Pemerintahan Desa

Jumlah Peserta Rapat

Koordinasi Pemkab dengan

Desa

Jumlah Peserta Rapat

Koordinasi Pemkab dengan

Desa

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Kelembagaan

Pemerintahan Desa

Jumlah Pengaduan yang

Tertangani

Jumlah Pengaduan yang

Tertangani

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Kelembagaan

Pemerintahan Desa

Jumlah Aparat Desa yang

Memahami Manajemen

Aparat Desa

Jumlah Aparat Desa yang

Memahami Manajemen Aparat

Desa

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Kelembagaan

Pemerintahan Desa

Jumlah Kepala Desa yang

Memahami Penyelenggaraan

Pemerintah Desa

Jumlah Kepala Desa yang

Memahami Penyelenggaraan

Pemerintah Desa

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Kelembagaan

Pemerintahan Desa

Jumlah Sekdes yang dibina Jumlah Sekdes yang dibina Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Kelembagaan

Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang

melaksanakan Pilkades

Jumlah Desa yang

melaksanakan Pilkades

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Kelembagaan

Pemerintahan Desa


I JABATAN : KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI DESA

II TUGAS : a. menyusun rencana program kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa;

b. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan,

pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa;

c. menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

d. memfasilitasi dan membina pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

e. memfasilitasi sistem informasi pengembangan kawasan pedesaan;

f. mengumpulkan, menyiapkan bahan kebijakan, penyusunan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

pelaksanaan produk hukum desa;

g. melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi pengembangan potensi desa;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi desa;

i. memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa;

j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala

Bidang;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.

No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA INDIVIDU RUMUS FORMULA SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Pengelolaan

Keuangan Desa

Terbangunnya Sistem Informasi Desa Jumlah Desa yang

menjalankan system

informasi desa

Laporan

Data

Kepala Seksi

Perencanaan

dan Evaluasi

Desa

JumlahDesa yang terupdating Data

Profil Desa

Jumlah Desa yang

terupdating Data Profil

Desa

Laporan

data

Kepala Seksi

Perencanaan

dan Evaluasi

Desa

Jumlah Desa yang mengelolaan

aset/kekayaan desa sesuai ketentuan

Jumlah Desa yang

mengelolaan

aset/kekayaan desa

sesuai ketentuan

Laporan

data

Kepala Seksi

Perencanaan

dan Evaluasi

Desa


I JABATAN : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN MASYARAKAT

II TUGAS : a. menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat;

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait lembaga kemasyarakatan desa;

c. merencanakan pembinaan terkait Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan

lainnya;

d. melaksanakan bimbingan teknis lembaga kemasyarakatan;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja seksi kelembagaan masyarakat;

f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.


DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya kapasitas dan

peran lembaga

Jumlah Pengurus dan Kader PKK yang

aktif

Jumlah Pengurus dan

Kader PKK yang aktif

Laporan

Data

Kepala Seksi

Kelembagaan

Masyarakat

kemasyarakatan Desa Jumlah Kader Pokja I yang dibina

Jumlah Kader Pokja I

yang dibina

Laporan

Data

Kepala Seksi

Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah Kader Pokja II yang dibina

Jumlah Kader Pokja II

yang dibina

Laporan

Data

Kepala Seksi

Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah Kader Pokja III yang dibina

Jumlah Kader Pokja III

yang dibina

Laporan

Data

Kepala Seksi

Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah Kader Pokja IV yang dibina

Jumlah Kader Pokja IV

yang dibina

Laporan

Data

Kepala Seksi

Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah Pengurus LKMD yang dibina

Jumlah Pengurus LKMD

yang dibina

Laporan

Data

Kepala Seksi

Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah Pengurus RT/RW yang dibina

Jumlah Pengurus

RT/RW yang dibina

Laporan

Data

Kepala Seksi

Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah Pengurus LKMD dan RT/RW

yang mempunyai seragam

Jumlah Pengurus LKMD

dan RT/RW yang

mempunyai seragam

Laporan

Data

Kepala Seksi

Kelembagaan

Masyarakat


I JABATAN : KEPALA SEKSI BINA KADER PEMBERDAYAAN

II TUGAS : a. menyusun rencana program kerja Seksi Bina Kader Pemberdayaan;

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait bina kader pemberdayaan;

c. merencanakan pembinaan dan motivasi kepada kader pemberdayaan masyarakat;

d. melaksanakan bimbingan teknis kepada kader pemberdayaan masyarakat;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Bina Kader Pemberdayaan;

f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.


DATA

PENANGGUNG

JAWAB


peran kader pemberdayaan masyarakat

Jumlah KPMD yang dilatih Jumlah KPMD yang

dilatih

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Bina Kader

Pemberdayaan

Jumlah Pengurus Posyandu GMS yang

dibina

Jumlah Pengurus

Posyandu GMS yang

dibina

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Bina Kader

Pemberdayaan


I JABATAN : KEPALA SEKSI PARTISIPASI MASYARAKAT

II TUGAS : a. menyusun rencana program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat;

b. menyusun kebijakan teknis kegiatan pembinaan Partisipasi Masyarakat;

c. menyusun rencana pelaksanaan Desa/Kelurahan berhasil;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan berhasil serta Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM);

e. menyusun rencana kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat desa;

f. melaksanakan rekapitulasi, analisa dan evaluasi data partisipasi masyarakat desa;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat;

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.


DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Jumlah Desa yang Melaksanakan

BBGRM

Jumlah Desa yang

Melaksanakan BBGRM

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Partisipasi

Masyarakat

Jumlah Desa yang Mengikuti

Pembinaan dan Evaluasi

Jumlah Desa yang

Melaksanakan BBGRM

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Partisipasi

Masyarakat


I JABATAN : KEPALA SEKSI LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT

II TUGAS : a. menyusun rencana program kerja Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat;

b. menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat;

c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap lembaga ekonomi masyarakat desa dan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDesa);

d. menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan dan pengembangan, serta penyelesaian masalah Badan Usaha Milik

Desa (BUMDesa);

e. merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

f. menyiapkan bahan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan;

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan program pembinaan lembaga ekonomi masyarakat;

h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala

Bidang;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.


DATA

PENANGGUNG

JAWAB


peran lembaga ekonomi masyarakat

Jumlah KRTP yang mendapat

sosialisasi dan pembinaan usaha

Jumlah KRTP yang

mendapat sosialisasi

dan pembinaan usaha

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Lembaga

Ekonomi

Masyarakat

Jumlah LKM yang dibina

Jumlah LKM yang

dibina

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Lembaga

Ekonomi

Masyarakat

Jumlah BUMDes yang dibina

Jumlah BUMDes yang

dibina

Laporan

pelaksanaan

kegiatan

Kepala Seksi

Lembaga

Ekonomi

Masyarakat


I JABATAN : KEPALA SEKSI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN SUMBER DAYA ALAM

II TUGAS : a. menyusun rencana program kerja Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber daya alam;

b. menyusun Petunjuk teknis kegiatan pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA);

c. merencanakan Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA);

d. merencanakan pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan Teknologi Tepat Guna Desa

(TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan;

e. memfasilitasi pemanfaatan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kelompok penerima bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan

Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan;

g. menyusun kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan;

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA);

i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala

Bidang;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.


DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Penerapan dan

Pemanfaatan TTG dan SDA

Jumlah Pokmas yang dibina Jumlah Pokmas yang dibina Laporan

Data

Kepala Seksi

Teknologi Tepat

Guna dan

Sumber Daya

Alam

Jumlah Lomba TTG yang diikuti Jumlah Lomba TTG yang

diikuti

Laporan

Data

Kepala Seksi

Teknologi Tepat

Guna dan

Sumber Daya

Alam


I JABATAN : KEPALA SEKSI KERJASAMA DESA

II TUGAS : a. menyusun rencana program kerja Seksi Kerjasama Desa;

b. menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan kerja sama desa;

c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ex. Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Pasar Desa;

d. memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi antar Desa;

e. memfasilitasi bahan kerja sama desa dengan pihak lain dan membantu proses penyelesaian perselisihan kerja

sama desa dengan pihak lainnya;

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan program Kerja sama Desa;

g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala

Bidang;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Masyarakat.


DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Peran Kerja

Sama Desa

Jumlah Kelembagaan UPK Pasca

Program PNPM-MPd

Jumlah Kelembagaan

UPK Pasca Program

PNPM-MPd

Laporan

Data

Kepala Seksi

Kerjasama Desa

Jumlah Pasar Desa yang dibina Jumlah Pasar Desa yang

dibina

Laporan

Data

Kepala Seksi

Kerjasama Desa

Lumajang, 27 September 2017

KEPALA MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUMAJANG

PATRIA DWI HASTIADI, AP,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19740910 199412 1 001

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS … 2017.pdf · administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di