PDRB Kabupaten Lumajang 2010

i

Katalog BPS : 92.02.3508

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2009

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LUMAJANG

ii

KATA PENGANTAR

Kondisi perekonomian Lumajang dapat dilihat berdasarkan struktur lapangan usaha

yang menyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lumajang. Angka yang

dihasilkan memberikan gambaran tentang perkembangan kegiatan ekonomi riil dari waktu

ke waktu di setiap lapangan usaha, sehingga diharapkan bisa bermanfaat dalam

perencanaan serta pengambilan kebijakan ekonomi makro daerah.

Sebagaimana penerbitan tahun sebelumnya, penghitungan PDRB tahun 2009

dilakukan berdasarkan tahun dasar baru, yaitu tahun 2000. Sebagai konsekwensinya

menyebabkan perubahan nilai nominal PDRB dan nilai fungsi turunan agregat PDRB. Hal

ini tidak bisa dihindari karena dalam penyusunannya terjadi beberapa perubahan

mendasar, yaitu perubahan bobot/penimbang, metodologi penghitungan, dan perubahan

cakupan data. Namun demikian pola kondisi ekonomi yang telah tergambar melalui

angka PDRB 2000-2008 yang lalu tetap terjaga dan tidak ada perbedaan yang signifikan.

Angka-angka dalam tabel yang disajikan dalam publikasi ini adalah merupakan

kelanjutan dan sekaligus revisi dari angka-angka PDRB yang tercantum dalam publikasi-

publikasi sebelumnya, karena didalamnya telah dilakukan upaya penyempurnaan dan

perubahan metodologi penghitungan.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan publikasi PDRB Tahun 2009

masih banyak kekurangan. Oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran guna perbaikan

pada penerbitan tahun berikutnya sangat diharapkan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini mulai

pengumpulan data dasar sampai dengan hasil akhir kami ucapkan terima kasih. Semoga

publikasi ini bermanfaat dan memenuhi harapan semua pihak.

Lumajang, Agustus 2010 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA,

H. S A P U A N, S P. NIP. 340 006 450

iii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................ iii

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1

1.2 Tujuan................................................................................................... 2

1.3 Ruang Lingkup ..................................................................................... 3

BAB II KONSEP DAN DEFINISI .......................................................................... 4

2.1 Umum ................................................................................................... 4

2.2 Agregat Produk Domestik Regional Bruto........................................... 5

2.3 Pendekatan Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto .............. 12

2.4 Struktur dan Regional Income.............................................................. 15

2.5 Penyajian Atas Dasar Harga Konstan................................................... 24

2.6 Cara Penyajian dan Teori Angka Indeks .............................................. 28

BAB III URAIAN SEKTORAL ............................................................................... 31

3.1 Sektor Pertanian.................................................................................... 31

3.2 Sektor Pertambangan dan penggalian................................................... 34

3.3 Sektor Industri pengolahan................................................................... 35

3.4 Sektor Listrik, gas dan air bersih .......................................................... 36

3.5 Sektor Bangunan/Konstruksi................................................................ 37

3.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran ............................................. 38

3.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi................................................. 39

3.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan .............................. 43

3.9 Sektor Jasa-Jasa .................................................................................... 45

iv

Halaman

BAB IV KONDISI PEREKONOMIAN KABUPATEN LUMAJANG 2003-2008 50

4.1 Perubahan Tahun Dasar....................................................................... 51

4.2 Gambaran umum perekonomian kabupaten Lumajang....................... 52

4.3 Perubahan Tahun Dasar....................................................................... 51

4.4 Gambaran umum perekonomian kabupaten Lumajang....................... 52

BAB V TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN LUMAJANG ........................... 53

5.1 Nilai Nominal PDRB Tahun Dasar Baru ............................................ 53

5.2 Peranan Sektor Ekonomi .................................................................... 56

5.3 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral ......................................................... 61

5.4 Tingkat Perkembangan Harga ............................................................. 64

5.5 Pendapatan Regional Per Kapita ......................................................... 66

LAMPIRAN TABEL ............................................................................................... 69

v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1: PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2009 (Juta Rupiah)..................... 75

Tabel 2: PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Konstan 2000

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2009 (juta rupiah) ...................... 76

Tabel 3: Peranan Sektoral PDRB Kabupaten Lumajang

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003 - 2008

Atas Dasar Harga Berlaku (dalam %) ........................................................ 77

Tabel 4: Peranan Sektoral PDRB Kabupaten Lumajang


Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam %) ............................................... 78

Tabel 5: Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Lumajang

Menurut Usaha Tahun 2003 - 2008

Atas Dasar Harga Berlaku (dalam %) ........................................................ 79

Tabel 6: Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Lumajang

Menurut Usaha Tahun 2003 - 2008

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam % ).............................................. 80

Tabel 7: Indeks Berantai PDRB Kabupaten Lumajang


Atas Dasar Harga Berlaku (dalam %) ......................................................... 81

vi

Halaman

Tabel 8: Indeks Berantai PDRB Kabupaten Lumajang


Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam %)................................................ 82

Tabel 9 : Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Lumajang

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003 - 2008 (dalam %) ........................ 83

Tabel 10: Laju Inflasi PDRB Kabupaten Lumajang

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003 – 2008 (dalam %)........................ 84

Tabel 11: Angka Agregat dan Pendapatan Perkapita

Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000

Tahun 2003 – 2008 (dalam juta rupiah).................................................... 85

1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Lumajang Tahun 2009

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi seringkali didefinisikan sebagai serangkaian usaha dan

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan riil dan taraf hidup masyarakat,

memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan

hubungan ekonomi regional dan mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi

dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain hakekat

pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tingkat

pemerataan yang semaksimal mungkin.

Di era desentralisasi kebijakan dan Otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah

daerah memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di

beberapa bidang tertentu. Salah satu diantaranya pemerintah daerah memiliki keleluasaan

untuk mengembangkan segenap potensi daerah dan mengelola sumber kekayaan alamnya

serta menentukan prioritas dan arah program pembangunan ekonomi daerah.

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah sangat memerlukan berbagai

macam data statistik sebagai dasar penentuan strategi dan kebijaksanaan agar sasaran

pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada

masa-masa yang lalu perlu juga dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Data statistik yang

merupakan indikator ekonomi makro antara lain; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

2



struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi)

mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran keadaan perekonomian pada masa lalu dan

masa kini serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Mengingat tingkat

kebutuhan terhadap data PDRB dan agregatnya, maka penghitungan dan penerbitannya

dilakukan secara berkala setiap tahun. Sehingga dengan demikian para perumus kebijakan

ekonomi di Kabupaten Lumajang mampu menentukan sasaran dan evaluasi yang tepat

terhadap hasil-hasil pembangunan yang dicapai pada kurun waktu tertentu.

1.2. Tujuan

Tujuan penghitungan dan penyusunan publikasi PDRB Kabupaten Lumajang tahun

2009 ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang :

1. Besaran nilai nominal PDRB, yaitu besarnya nilai tambah yang mampu diciptakan

akibat timbulnya berbagai aktifitas ekonomi di suatu wilayah. Data ini menggambarkan

potensi ekonomi dan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan

sumber daya manusia yang dimiliki.

2. Peranan/kontribusi sektor ekonomi, yaitu menunjukkan struktur perekonomian yang

terbentuk disuatu wilayah atau besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam

menciptakan nilai tambah. Pergeseran struktur ekonomi sering digunakan sebagai

indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan. Laju pertumbuhan

ekonomi, digunakan sebagai dasar analisis untuk mengukur kinerja perekonomian suatu

3



daerah (kenaikan produksi barang dan jasa) dan seberapa jauh keberhasilan

pembangunan ekonomi di suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

3. Tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi), yaitu menggambarkan terjadinya perubahan

hargadi tingkat produsen.

4. PDRB/Produk Domestik Regional Netto (PDRN)/Pendapatan perkapita, yaitu

menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah secara umum. PDRB

perkapita merupakan gambaran rata-rata nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-

masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Sedangkan PDRN perkapita

merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk

sebagai keikut-sertaanya dalam proses produksi.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis adalah penilaian produksi barang dan jasa yang dihasilkan di

wilayah Kabupaten Lumajang yang dinilai dengan uang dalam periode 1 tahun takwin,

yaitu Januari sampai dengan Desember. Penyusunan angka-angka PDRB dihitung menurut

sektor-sektor ekonomi yang mengikuti standar klasifikasi internasional, dalam hal ini ada 9

(sembilan) sektor ekonomi yang terbagi lagi ke dalam sub sektor ekonomi. Sektor-sektor

tersebut adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri

pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel

dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor lembaga keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

4



II KONSEP DAN DEFINISI

Secara umum definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah

nilai tanbah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu

dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.

2.1. Umum

Konsep dan definisi menjadi bagian sangat penting untuk pemahaman lebih lanjut

mengenai data/angka PDRB yang dihasilkan dalam publikasi ini. Berikut ini dijelaskan

tentang beberapa istilah yang berhubungan dengan penghitungan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), yaitu :

1. Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu

tertentu. Pada dasarnya nilai output = O diperoleh dari perkalian kuantum produksi

(Quantum = Q) dan harganya (Price = P). Dengan demikian besaran output dapat

diperoleh melalui rumus :

O = Q X P

2. Biaya antara terdiri dari barang dan jasa yang digunakan sebagai bahan untuk

memproduksi output dan terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan di

dalam proses produksi oleh unit-unit produksi dalam domestik tertentu pada rentang

waktu tertentu (biasanya satu tahun).

5



3. Nilai Tambah Bruto (NTB) merupakan pengurangan dari nilai output dengan biaya

antaranya, atau apabila dirumuskan menjadi : Nilai Tambah Bruto = Output – Biaya

Antara. Pengertian nilai tambah bruto sangat penting untuk memahami apa yang

dimaksud dengan PDRB, yang tidak lain adalah penjumlahan dari seluruh besaran nilai

tambah bruto dari seluruh unit produksi yang berada pada wilayah/region tertentu,

dalam rentang waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Dengan demikian harus dipahami bahwa besaran PDRB dalam suatu wilayah

merupakan penjumlahan dari seluruh NTB dari seluruh proses produksi. Mengapa

besaran PDRB bukan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai output? Hal ini

disebabkan karena adanya inter-relasi antara suatu proses produksi dengan proses produksi

lain. Contohnya, hasil produksi kedelai sebagian akan digunakan sebagai input antara

(bahan baku) pada produksi tempe. Oleh karena itu, apabila dijumlahkan seluruh output

dari semua proses produksi, maka akan terjadi penghitungan ganda (double counting).

Jelaslah bahwa yang dijumlahkan bukannya output, melainkan NTB. Secara lebih teknis,

PDRB merupakan penjumlahan seluruh Output Netto.

2.2. Agregat Produk Domestik Regional Bruto

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar

adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh

sektor perekonomian di suatu wilayah, nilai tambah bruto disini mencakup komponen

6



pendapatan faktor (upah dan gaji, sewa tanah dan keuntungan, penyusutan dan pajak tak

langsung neto).

2.2.2. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antara konsep Netto dan konsep bruto diatas, ialah karena pada konsep

bruto, penyusutan masih termasuk didalamnya, sedang pada konsep Netto komponen

penyusutan sudah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga

pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Netto atas dasar

harga pasar.

Penyusutan yang dimaksud disini ialah besaran rupiah nilai susutnya (ausnya)

barang-barang tersebut yang ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-

barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan

penyusutan yang dimaksud diatas.

2.2.3. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor dan konsep harga pasar diatas, ialah karena

adanya pajak tidak langsung yang dipungut Pemerintah dikurangi dengan subsidi yang

diberikan oleh Pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi

pajak penjualan, bea ekspor/impor, bea cukai dan pajak lain-lain, kecuali pajak pendapatan

dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung ini oleh unit-unit produksi dibebankan pada

biaya produksi atau pada pembeli, sehingga pajak tidak langsung berakibat menaikkan

harga barang.

7



Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh yang sama terhadap

harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lainnya

menurunkan, sehingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak

tidak langsung Netto. Jika Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar

dikurangi dengan pajak tidak langsung Netto ini, maka hasilnya akan berupa Produk

Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor.

2.2.4. Pendapatan Regional

Berdasarkan konsep-konsep yang diterangkan diatas dapat diketahui, bahwa

Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor itu sebenarnya merupakan jumlah

balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di daerah itu.

Dengan demikian Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor merupakan

jumlah dari pendapatan yang berupa upah/gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan yang

timbul (income originated), atau merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut.

Pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk

di wilayah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk yang tinggal di

wilayah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi

perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan

perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar yaitu milik orang yang mempunyai

modal tadi. Sebaliknya kalau ada penduduk daerah ini yang menanamkan modalnya di luar

8



daerah tersebut, maka sebagian keuntungan akan menjadi pendapatan dari pemilik modal

tadi.

Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan

pendapatan netto yang mengalir kedalam tadi, maka hasilnya akan merupakan Pendapatan

Regional, yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima (receive income)

oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah itu. Bila pendapatan regional ini dibagi

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka hasilnya

merupakan pendapatan perkapita.

2.2.5. Personal Income

Pendapatan perorangan (Personal Income) adalah merupakan pendapatan yang

diterima oleh rumah tangga. Kalau kita memperhatikan konsep Pendapatan Regional

maupun Pendapatan Perkapita Penduduk seperti tersebut diatas, maka sebenarnya tidak

semua Pendapatan Regional tersebut diterima oleh rumahtangga, karena harus dipotong

pajak pendapatan (corporate income taxes), keuntungan yang tidak dibagikan

(undistributed profits), dan iuran kesejahteraan sosial (social security contribution).

Sebaliknya pendapatan tersebut harus ditambah dengan transfer yang diterima

oleh rumahtangga dan bunga Netto atas hutang pemerintah. Jadi kalau Pendapatan

Regional dikurangi pajak pendapatan, keuntungan yang tidak dibagikan dan iuran

kesejahteraan sosial, kemudian ditambah dengan transfer yang diterima oleh Rumah tangga

dan bunga Netto atas hutang pemerintah, maka akan diperoleh Personal Income.

9



2.2.6. Disposable Income

Apabila pendapatan orang-seorang (personal income) tersebut dikurangi dengan

pajak rumahtangga dan transfer yang dibayar oleh rumahtangga, maka akan diperoleh

pendapatan yang benar-benar siap dibelanjakan (Disposable Income). Dari uraian-uraian

tersebut diatas, maka dapat disusun Agregat Pendapatan Regional sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar

Dikurangi ’’Penyusutan’’, sama dengan

2. Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar

Dikurangi ’’Pajak tak langsung’’, sama dengan

3. Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor

Ditambah ’’Pendapatan yang masuk dari luar daerah/luar negeri’’,

Dikurangi ’’Pendapatan yang mengalir keluar daerah/luar negeri’’,

sama dengan :

4. Pendapatan Regional

Dikurangi ’’Pajak Pendapatan’’, ’’ Keuntungan yang tidak dibagikan’’ dan

’’Iuran kesejahteraan sosial’’,

Ditambah ’’Transfer yang diterima oleh rumahtangga’’ dan ’’Bunga Netto

atas hutang pemerintah’’, sama dengan :

5. Pendapatan orang-seorang (Personal Income), Dikurangi ’’Pajak rumahtangga’’ dan

’’Transfer yang dibayar oleh Rumah tangga” menjadi :

6. Pendapatan Yang Siap Dibelanjakan (Disposable Income)

10



Pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang merupakan pendapatan yang benar-benar

dapat digunakan dan dinikmati oleh rumah tangga. Untuk jelasnya, maka susunan

agregat pendapatan regional tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada gambar

halaman berikut ini.

11



Biaya Antara

Penyusutan

Pajak tidak langsung

Pajak pendapatan perusahaan, keuntungan yang tidak dibagikan, iuran kesejahteraan sosial

Pajak rumah tangga, transfer oleh rumah tangga

Upah Gaji

sewa tanah, royalti

Bunga modal

Keuntungan(deviden dan laba ditahan)

Pendapatan netto dari luar daerah/luar negeri

Transfer yang diterima rumah tangga

Bunga netto atas hutang pemerintah

Keterangan :

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PDRN = Produk Domestik Regional Netto

PRN = Produk Regional Netto

Gambar 01SUSUNAN AGREGAT PENDAPATAN REGIONAL

Bibit, pupuk, obat-obatan, bahan baku, bahan penolong, listrik, jasa

perbaikan alat-alat, sewa bangunan dan mesin, jasa lainnya dan sebagainya, tidak termasuk

pembelian barang modal

Tota

l Out

put

PD

RB

Har

ga P

asar

PD

RN

Har

ga P

asar

PD

RN

Bia

ya F

akto

r

PR

N B

iaya

Fak

tor

(P

enda

pata

n R

egio

nal)

Pen

dapa

tan

Ora

ng S

eora

ng

(Per

sona

l Inc

ome)

Pen

dapa

tan

siap

dib

elan

jaka

n (D

ispo

sabl

e In

com

e)

12



2.3. Pendekatan Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto

Untuk melakukan penghitungan PDRB dapat diperoleh melalui empat metode

yang dipakai, yaitu :

1. Pendekatan dari segi produksi (productions approach)

2. Pendekatan dari segi pendapatan (income approach)

3. Pendekatan dari segi pengeluaran (expenditure approach)

4. Metode alokasi (allocation method)

2.3.1. Pendekatan Produksi

Pendekatan dengan cara ini dilakukan untuk mendapatkan Nilai Tambah Bruto

(Gross Value Added), dimana dapat diperoleh dengan menghitung nilai output dikurangi

dengan biaya antara (Intermediate Consumption). Yang dimaksud dengan output adalah

nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di daerah tersebut dalam satu

periode tertentu (biasanya satu tahun). Dan yang dimaksud dengan biaya-biaya antara

(Intermediate consumption) adalah barang-barang tidak tahan lama (umur pemakaiannya

kurang dari satu tahun atau habis dalam satu kali pemakaian) dan jasa-jasa pihak lain yang

digunakan dalam proses produksi. Jadi, apabila nilai output dikurangi dengan biaya-biaya

antara, maka akan diperoleh nilai Tambah Bruto yang terdiri dari biaya faktor produksi

(upah/gaji, bunga Netto, sewa tanah, keuntungan), penyusutan barang modal dan pajak tak

langsung Netto.

13



Nilai output biasanya menggunakan data sekunder dari Instansi yang bersangkutan.

Sedangkan struktur biaya antara diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional

(SKPR). Penghitungan dengan pendekatan produksi ini biasanya digunakan untuk sektor

pertanian, industri, gas, air minum, pertambangan dan sebagainya.

2.3.2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan dengan cara ini dapat dilakukan dengan secara langsung menjumlahkan

pendapatan, yaitu jumlah balas jasa faktor produksi berupa upah/gaji, bunga Netto, sewa

tanah dan keuntungan, sehingga diperoleh Produk Domestik Regional Netto atas dasar

biaya faktor. Untuk memperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar,

harus ditambah dengan penyusutan dan pajak tak langsung Netto.

Penghitungan dengan pendekatan pendapatan (income approach) ini biasanya

digunakan untuk kegiatan yang sulit dihitung dengan pendekatan produksi, seperti sektor

Pemerintah dan jasa yang usahanya tidak mencari untung (non profit)

2.3.3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dengan cara ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang

digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Barang dan jasa yang diproduksi

oleh unit-unit produksi akan digunakan untuk keperluan konsumsi, pembentukan modal

(investasi) dan ekspor.

Barang-barang yang digunakan ini ada yang berasal dari produksi dalam daerah

(domestik) dan yang berasal dari luar daerah/impor. Karena yang dihitung hanya nilai

14



barang dan jasa yang berasal dari produksi domestik saja, maka dari komponen biaya

diatas perlu dikurangi dengan nilai impor sehingga komponen nilai ekspor diatas akan

menjadi nilai ekspor Netto. Apabila nilai konsumsi (konsumsi rumahtangga, pemerintah

dan yayasan sosial), nilai pembentukan modal dan ekspor Netto dijumlahkan, maka akan

diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

2.3.4. Metode Alokasi

Data yang tersedia kadang-kadang tidak memungkinkan menggunakan ketiga

metode diatas, sehingga dapat menggunakan metode ini. Hal ini dapat terjadi misalnya

suatu unit produksi yang mempunyai kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat berada

di wilayah lain, sedang kantor cabang berada di daerah tersebut. Seringkali kantor cabang

ini tidak bisa membuat neraca untung rugi, sebab neracanya dibuat di kantor pusat, hingga

tidak dapat diketahui berapa keuntungan yang diperoleh dari kantor cabang ini. Padahal

keuntungan adalah salah satu komponen dari nilai tambah sehingga karena keuntungan

tidak diketahui, maka nilai tambahnya tidak dapat dihitung. Untuk bisa menghitung hal-

hal yang demikian maka digunakan alokasi, yaitu dengan jalan mengalokasikan angka-

angka secara terpusat dengan memakai indikator-indikator yang sekiranya dapat

menunjukkan peranan cabang yang berada di daerah itu terhadap kantor pusatnya.

Indikator itu dapat berupa volume kerja, jumlah karyawan, jumlah penduduk dan lain-lain.

Metode alokasi ini merupakan metode pendekatan tidak langsung, sedang yang

lain, merupakan metode langsung. Dengan menggunakan metode langsung akan dapat

15



dihasilkan angka-angka yang bisa menggambarkan karakteristik yang lebih mendekati

kenyataan bila dibandingkan dengan angka-angka yang diperoleh dari metode yang tidak

langsung. Oleh karena itu sejauh mungkin digunakan metode langsung, dan bila hal ini

tidak mungkin, baru ditempuh penghitungan dengan metode tidak langsung ini.

2.4. Struktur dan Regional Income

Untuk dapat memberi gambaran sampai seberapa jauh peranan masing-masing

sektor ekonomi memberikan andil dalam berproduksi, atau sampai seberapa jauh peranan

faktor-faktor produksi berpartisipasi dalam proses produksi, atau bagaimana komposisi

penggunaan produk-produk yang dihasilkan tadi, maka biasanya Pendapatan Regional

disajikan dalam 3 bentuk :

1. Pendapatan Regional menurut lapangan usaha (by industriil origins)

2. Pendapatan Regional menurut andilnya faktor-faktor produksi

3. Pendapatan Regional menurut jenis penggunaan (by type of expenditure)

2.4.1. Pendapatan Regional Menurut Lapangan Usaha

Penyajian dalam bentuk ini dapat memberikan gambaran tentang peranan masing-

masing sektor dalam memberikan andilnya pada Pendapatan Regional. Karena itu unit-unit

produksi dikelompokkan kedalam sektor-sektor sebagai berikut :

1. Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

2. Pertambangan dan Penggalian

16



3. Industri Pengolahan

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

5. Bangunan

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa

2.4.2. Pendapatan Regional menurut Andilnya Faktor-Faktor Produksi

Penyajian dalam bentuk ini dapat memberikan gambaran tentang peranan masing-

masing faktor produksi dalam memberikan andil pada Pendapatan Regional. Karena itu

disajikan balas jasa yang diterima oleh masing-masing faktor produksi yaitu dalam bentuk

upah/gaji, sewa tanah, bunga dan keuntungan.

Adanya unit-unit produksi yang faktor-faktor produksinya sekaligus dimiliki

sendiri oleh produsen seperti : petani, pelukis dan pekerja profesional lainnya, maka terlalu

sukar untuk memisahkan nilai tambahnya dalam komponen faktor-faktor pendapatan,

hingga perlu ditambahkan satu perincian lagi untuk menampung hal seperti ini, yaitu usaha

perorangan (non corporated enterprices). Dengan demikian maka item-item yang keluar

pada tabel yang disajikan menjadi :

1. Upah/Gaji (Compensation of employees)

2. Pendapatan dari usaha perorangan (Income from non corporated enterprices)

17



3. Sewa Tanah (Rental Income)

4. Keuntungan (Corporated Profit)

5. Bunga Netto (Net Interest)

Untuk dapat sekedar memberi gambaran tentang apa yang tercakup dalam masing-masing

item diatas, dibawah ini akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

2.4.2.1. Upah/Gaji

Upah/gaji ialah balas jasa faktor produksi buruh/pegawai yang meliputi :

1. Upah dan gaji baik berupa uang maupun berupa barang, sebelum dipotong pajak upah,

dana pensiun, asuransi kesehatan.

2. Pembayaran yang berbentuk hadiah, premi, bonus dan segala macam tunjangan lainnya.

3. Social security contribution, meliputi pembayaran kontribusi yang dilakukan oleh

pengusaha untuk keperluan pegawai-pegawainya, misalnya untuk dana asuransi,

dana kesehatan dan pensiun, dan sebagainya.

2.4.2.2. Pendapatan Usaha Perorangan

Pendapatan usaha perorangan ialah pendapatan yang ditimbulkan oleh unit-unit

produksi yang tidak berbentuk perusahaan, misalnya petani-petani, dokter, pedagang kecil,

tukang cukur dan sebagainya. Disini biasanya faktor produksinya tidak dibeli dari luar

tetapi dimiliki oleh unit-unit produksi itu sendiri, maka pendapatan yang ditimbulkan sukar

dipisahkan menjadi komponen-komponen balas jasa faktor produksinya, hingga nilai

tambahnya dikeluarkan dalam bentuk gabungan dalam item ini.

18



2.4.2.3. Sewa Tanah

Sewa tanah ialah pendapatan yang ditimbulkan oleh :

1. Ikut sertanya faktor produksi tanah dalam proses produksi. Dengan tidak

memperhatikan/ melihat untuk apa tanah itu digunakan (apakah untuk pertanian,

perikanan atau untuk bangunan), maka sewa yang akan timbul dimasukkan

dalam item ini.

2. Kepemilikan atas hak paten, hak cipta (copyright), merk dagang dan sebangsanya

dimasukkan juga dalam item ini.

2.4.2.4. Keuntungan

Keuntungan ialah keuntungan perusahaan sebelum dipotong pajak perusahaan dan

pajak langsung lainnya, dan sebelum dibagikan sebagai deviden.

2.4.2.5. Bunga Netto

Bunga Netto mencakup bunga atas piutang maupun surat-surat berharga lainnya

yang diterima oleh penduduk maupun pemerintah, dikurangi bunga atas hutang pemerintah

kepada penduduk jika hutang tersebut dipakai untuk konsumsi pemerintah, misalnya untuk

membiayai perang. Karena dipakai untuk konsumsi, berarti uang ini tidak ikut serta dalam

proses produksi, hingga bunganya bukan balas jasa faktor produksi. Seperti disebutkan

diatas, bahwa Pendapatan Regional merupakan balas jasa faktor produksi, maka bunga

yang demikian bukan bagian dari Pendapatan Regional dan harus dikeluarkan dari

Pendapatan Regional, untuk selanjutnya dianggap sebagai transfer. Selain itu perlu

19



diadakan imputasi atas bunga dari uang-uang penduduk yang disimpan sebagai tanggungan

di perusahaan-perusahaan, sebagai asuransi jiwa, dana pensiun, dan sebagainya dan

imputasi ini dimasukkan dalam item diatas.

2.4.3. Pendapatan Regional Menurut Jenis Penggunaan Penyajian dalam bentuk ini dapat memberi gambaran, bagaimana barang dan jasa

yang terprodusir itu digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Untuk keperluan

ini maka barang dan jasa itu dikelompokkan menurut penggunaannya dalam masyarakat,

yaitu digunakan untuk keperluan konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak

mencari untung (private consumption expenditures), ditanam sebagai barang modal (Fixed

Capital Formation), yang tidak digunakan pada tahun laporan akan disimpan sebagai stock

(increase in stock) dan digunakan untuk barang ekspor Netto. Jadi penyajiannya akan

berbentuk :

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

3. Pembentukan Modal Tetap

4. Perubahan Stok

5. Ekspor Netto

Untuk sekedar mendapat gambaran tentang apa yang tercakup dalam item-item di

atas, dibawah ini masing-masing item akan diuraikan secara ringkas.

20



2.4.3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh

rumahtangga untuk membeli barang-barang jadi baru dan jasa tanpa melihat durability dari

barang dan jasa itu, dikurangi penjualan dari barang bekas Netto (penjualan-pembelian

barang bekas Netto), dengan mengecualikan pengeluaran yang bersifat transfer, pembelian

tanah dan rumah. Pengecualian ini dilakukan sebab transfer akan dihitung sebagai

pengeluaran pada konsumen yang menerima transfer tadi sedang pengeluaran untuk tanah

dan rumah dimasukkan dalam item Pembentukan Modal (Capital Formation).

Kecuali Pengeluaran yang dilakukan oleh rumahtangga yang tercakup dalam item

ini ialah pengeluaran rutin yang dilakukan oleh lembaga swasta (Lembaga Swasta yang

tidak mencari untung). Pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga ini untuk pembelian

barang-barang modal akan dimasukkan dalam item pembentukan modal tetap.

Pengeluaran konsumsi rumahtangga lembaga swasta yang tidak mencari untung ini disebut

Private Consumption Expenditure.

2.4.3.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah ini mencakup pengeluaran rutin untuk pembelian

barang dan jasa dari pihak lain yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah, dikurangi hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh

Pemerintah. Pengeluaran rutin disini meliputi pembayaran upah dan gaji kepada pegawai-

21



pegawai pemerintah, belanja barang, biaya-biaya pemeliharaan dan biaya-biaya rutin lain.

Termasuk juga pengeluaran belanja modal untuk keperluan militer.

Belanja modal untuk keperluan sipil misalnya pembelian mobil, mesin, pembuatan

gedung, jalan, jembatan dan sebagainya akan dimasukkan dalam pembentukan modal tetap,

sedang pembelian seperti di atas, tetapi untuk keperluan militer dimasukkan dalam

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ini. Pengeluaran Rutin tersebut harus dikurangi dengan

hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, misalnya penjualan buku-

buku penerbitan oleh Departemen-Departemen, penjualan bibit padi dan telur dari pusat

pembibitan milik Pemerintah dan sebagainya.

2.4.3.3. Pembentukan Modal Tetap

Pembentukan modal tetap (Gross Fixed Capital Formation) ditambah perubahan

stok (Increase in stock) biasanya disebut Gross Capital Formation, sebab memang

keduanya merupakan jumlah perubahan stock barang, baik barang-barang yang sudah

ditanam maupun yang masih disimpan. Hanya untuk memudahkan penghitungan, kedua

item ini perlu dipisahkan.

Apa yang tercakup dalam perubahan stok akan dibicarakan kemudian sedang yang

masuk dalam pembentukan modal tetap mencakup besarnya modal yang ditanam selama

satu tahun, baik oleh Pemerintah, swasta, lembaga swasta yang tidak mencari untung

maupun rumahtangga (terbatas pada tanah dan rumah), dikurangi dengan jumlah penjualan

barang-barang modal bekas selama tahun sama. Yang tercakup dalam barang modal tetap

22



(durable procedure goods) dan umurnya lebih dari satu tahun, misalnya tanah, rumah,

gedung, jalan, jembatan, mesin, alat transportasi, dan sebagainya.

Selain itu termasuk juga dalam pembentukan modal tetap pembelian/penambahan

ternak yang dipelihara untuk diambil susunya, tenaganya, bulunya, dan sebagainya. Sedang

pembelian/penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil dagingnya (dipotong) akan

dimasukkan dalam pembentukan modal stok. termasuk juga pengeluaran untuk penanaman

hutan baru, perkebunan tanaman keras yang baru bisa dipetik hasilnya setelah berumur

lebih dari satu tahun.

2.4.3.4. Perubahan Stok

Perubahan stok ialah barang-barang yang diproduksi maupun yang diimpor pada

tahun itu, tapi belum sempat dipakai sampai akhir tahun, hingga masih disimpan sebagai

stok.

Stok yang disimpan ini meliputi barang-barang mentah yang belum sempat diproses

menjadi barang jadi, barang yang masih dalam proses (work in process) dan barang-barang

jadi yang belum sempat dijual. Seperti yang disebutkan diatas termasuk juga dalam

perubahan stok adalah penambahan ternak yang dipelihara untuk dipotong.

2.4.3.5. Ekspor Netto

Ekspor Netto disini berarti selisih antara ekspor dan impor dari barang dan jasa.

Ekspor barang dan jasa meliputi ekspor barang-barang yang dijual keluar negeri, dimana

23



termasuk didalamnya barang-barang dagangan (merchandise), jasa transport, asuransi dan

jasa-jasa lain.

Begitu pula untuk impor termasuk barang-barang dagangan, jasa-jasa lain yang

dibeli dari luar negeri. Juga termasuk dalam ekspor dan impor disini ialah

pengeluaran/pemasukan barang yang bersifat pemberian/hadiah ke atau dari negara-negara

lain dan barang-barang yang diekspor/impor dengan dibiayai oleh uang yang diperoleh dari

transfer antar negara. Tetapi kalau pengeluaran/pemasukan barang yang bersifat

hadiah/pemberian ini dimaksud untuk keperluan militer tidak termasuk dalam item

Ekspor/Impor ini.

2.5. Penyajian Atas Dasar Harga Konstan

Salah satu kegunaan dari Pendapatan Regional ialah untuk melihat perkembangan

pendapatan/produk dari tahun ke tahun. Karena adanya pengaruh inflasi, maka daya beli

uang akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berhubung dengan itu apakah

kenaikan pendapatan seseorang benar-benar naik atau tidak maka faktor inflasi ini terlebih

dahulu harus dieliminir dari pendapatan ini. Setelah faktor inflasi dieliminir, maka

pendapatan yang dihasilkan akan merupakan pendapatan yang riil (real income), hingga

naik turunnya pendapatan riil ini akan mencerminkan naik turunnya daya beli.

Pendapatan Regional dengan masih adanya faktor inflasi didalamnya akan

merupakan Pendapatan Regional atas dasar harga yang berlaku (at current prices), sedang

bila faktor inflasi sudah dieliminir akan merupakan Pendapatan Regional atas dasar harga

24



konstan (at constant prices). Untuk merubah angka atas dasar harga berlaku menjadi

angka atas dasar konstan, ada tiga metode dasar yang dapat dipakai yaitu : revaluasi,

ekstrapolasi dan deflasi.

2.5.1. Revaluasi

Cara ini dilakukan dengan menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun

dengan harga pada tahun dasar (2000). Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga

konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara atas dasar harga konstan 2000.

Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang

digunakan, karena mencakup komponen biaya antara yang sangat beragam, disamping data

harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu,

biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas

dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio biaya antara terhadap output pada

tahun dasar atau dengan rasio biaya antara terhadap output pada tahun berjalan.

2.5.2. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan

cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks kuantum produksi.

Indeks ini sebagai ekstrapolator yang dapat merupakan indeks dari masing-masing

kuantum produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator kuantum

produksi lainnya seperti : tenaga kerja, jumlah perusahaan yang dianggap cocok dengan

jenis kegiatan yang sedang dihitung.

25



Ekstrapolator dapat juga dilakukan terhadap output atas dasar harga konstan,

kemudian dengan menggunakan rasio nilai tambah terhadap output akan diperoleh

perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

2.5.3. Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dapat diperoleh dengan cara membagi

nilai tambah atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun dengan indeks

harganya. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga

konsumen, indeks harga perdagangan besar dan sebagainya. Indeks harga tersebut dapat

pula dipakai sebagai inflator, yang berarti nilai tambah atas dasar harga yang berlaku

diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga

tersebut.

Selain daripada tiga metode dasar tersebut diatas, ada empat pendekatan untuk

menghitung nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan, tiga diantaranya didasarkan

pada pendekatan produksi yang dipakai untuk penghitungan nilai tambah dan yang satunya

didasarkan pada pendekatan pendapatan. Empat pendekatan tersebut adalah sebagai berikut

2.5.3.1. Deflasi Ganda

Dengan prinsip deflasi yang telah diberikan, seseorang tidak akan merasa sulit

untuk memahami istilah deflasi ganda. Dalam deflasi ganda, yang dideflasikan adalah

output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output

dan biaya antara hasil pendeflasian tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator

26



biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai

dengan cakupan komoditinya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks

harga dari komponen input terbesar.

Dalam kenyataannya, sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara,

disamping karena komponennya terlalu banyak, juga karena sulit dicari indeks harga yang

cukup mewakili sebagai deflator. Oleh karena itu dalam penghitungan nilai tambah atas

dasar harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai, termasuk dalam publikasi

ini.

Penghitungan komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar

harga konstan juga dilakukan dengan menggunakan cara-cara di atas, tetapi mengingat

terbatasnya data yang tersedia maka cara deflasi dan ekstrapolasi lebih banyak dipakai.

2.5.3.2. Ekstrapolasi Langsung Terhadap Nilai Tambah

Ekstrapolasi dari nilai tambah sektoral dapat dilakukan dengan menggunakan

perkiraan-perkiraan dari penghitungan output atas dasar harga konstan (yang didasarkan

pada metode revaluasi, ekstrapolasi atau deflasi) atau dapat secara langsung menggunakan

indeks produksi yang sesuai, atau tingkat pertumbuhan riil yang lalu dari output, input

antara atau nilai tambah kemudian dikalikan dengan nilai tambah sektoral tahun dasar.

Secara implisit pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa output atas dasar harga

konstan berubah sejalan dengan input atas dasar harga konstan atau rasio input antara riil

boleh dikatakan tetap. Asumsi itu akan cocok bila perubahan teknologi dari sektor yang

27



bersangkutan relatif kecil. Dalam beberapa hal pendekatan ini akan lebih mudah bila

digunakan dalam jangka pendek atau bila rasio input antara adalah kecil.

2.5.3.3. Deflasi Langsung Terhadap Nilai Tambah

Deflasi dari nilai tambah sektoral dilakukan dengan menggunakan indeks harga

implisit dari output atau secara langsung menggunakan indeks harga produksi yang sesuai,

kemudian dijadikan angka pembagi terhadap nilai tambah sektoral atas dasar harga

berlaku. Secara implisit pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa inflasi yang terjadi

pada output dianggap sama dengan inflasi pada input antara. Asumsi ini akan lebih mudah

bila digunakan dalam jangka pendek atau bila rasio input antara adalah kecil.

2.5.3.4. Deflasi Komponen Pendapatan

Komponen-komponen pendapatan dari nilai tambah pada dasarnya erat kaitannya

dengan tenaga kerja, modal dan manajemen. Karena khususnya keuntungan berkaitan

dengan manajemen maka perubahan kualitas tenaga kerja dan modal akan menyebabkan

kesulitan-kesulitan, pendekatan ini hanya digunakan untuk sektor-sektor dimana tiga

pendekatan diatas tidak mungkin digunakan karena tidak tersedianya data dasar atau indeks

output yang sesuai. Pendekatan ini akan lebih cocok bila nilai tambah terutama terdiri dari

kompensasi tenaga kerja dan penyusutan.

28



2.6. Cara Penyajian dan Angka Indeks

Secara berkala Produk Domestik Regional Bruto dapat disajikan dalam dua bentuk,

yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar, yang

dapat dijelaskan berikut ini.

1. Pada penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar

harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan

biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran

produk domestik regional bruto.

2. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan

dinilai atas harga yang terjadi pada tahun dasar (dalam publikasi ini harga konstan

didasarkan kepada harga pada tahun 2000). Karena menggunakan harga tetap, maka

perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan

riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

PDRB juga disajikan dalam bentuk peranan sektoral dan angka-angka indeks, yaitu

indeks perkembangan; indeks berantai; dan indeks harga implisit yang masing-masing dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Peranan sektoral diperoleh dengan cara membagi nilai masing-masing sektor dengan

nilai total seluruh sektor PDRB dikalikan 100 pada tahun yang bersangkutan (baik atas

dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan suatu tahun tertentu).

29



Penghitungan peranan sektoral dapat dirumuskan berikut ini :

PDRB i Pi = x 100 %

Σ PDRB i dimana : P = peranan sektoral ; i = sektor 1 s/d 9

Dalam tabulasi penyajiannya, peranan sektor diberi judul tabel : Distribusi Persentase

Produk Domestik Regional Bruto.

2. Indeks Perkembangan diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun

dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat

perkembangan agregat dari tahun ke tahun terhadap tahun dasarnya.

Indeks perkembangan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

PDRB i t IP = x 100 %

PDRB i o dimana : P = peranan sektoral ; i = sektor 1 s/d 9 ; t = tahun t ; o = tahun dasar.

3. Indeks Berantai, diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan

nilai pada tahun sebelumnya. Apabila angka ini dikalikan dengan 100 dan hasilnya

dikurangi 100, maka angka ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat produksi

untuk masing-masing tahun. Metode penghitungan ini dapat pula digunakan untuk

menghitung tingkat pertum-buhan sektoral.

30



Apabila penghitungan ini dirumuskan, maka penghitungannya adalah :

PDRB i t IB = x 100 %

PDRB it - 1 dimana : IB = indeks berantai ;

i = sektor 1 s/d 9 ;

t = tahun t ;

3. Indeks Harga Implisit diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku

dengan nilai PDRB atas dasar harga kosntan untuk masing-masing tahun dikalikan 100.

Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap

harga pada tahun dasar.

Selanjutnya bila dari indeks harga implisit ini dibuatkan indeks berantainya (dengan rumus

indeks berantai), akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun

sebelumnya. Indeks ini secara berkala juga dapat menunjukkan besaran inflasi yang

mencakup seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah penghitungan PDRB.

Indeks implisit dapat menggunakan rumus berikut ini :

PDRB ithb IHI = x 100 %

PDRB ithk Dimana :

IHI = Indeks Harga Implisit hb = Harga Berlaku hk = Harga Konstan

31



III URAIAN SEKTORAL

Uraian sektoral yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi

dari masing-masing sektor dan subsektor, tata cara penghitungan nilai tambah, baik atas

dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, serta sumber datanya.

3.1. Sektor Pertanian

3.1.1. Tanaman Bahan Makanan

Subsektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung,

ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele, sayur-sayuran, buah-buahan,

kentang, kacang hijau, tanaman pangan lainnya, dan hasil-hasil produk ikutannya.

Termasuk dalam cakupan ini adalah hasil-hsail dari pengolahan yang dilakukan secara

sederhana seperti beras tumbuk dan gaplek. Data produksi diperoleh dari BPS Kabupaten

Lumajang dan Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, sedang data harga seluruhnya

bersumber dari data harga yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten Lumajang secara rutin.

Nilai tambah bruto atas dasar harga yang berlaku diperoleh melalui pendekatan

produksi, yaitu dengan mengalikan terlebih dahulu setiap jenis kuantum produksi dengan

masing-masing harganya, kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya antara atas dasar

harga yang berlaku. Biaya antara tersebut diperoleh dengan menggunakan rasio biaya antara

terhadap output yang diperoleh dari hasil survei khusus. Nilai tambah atas dasar harga

32



konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum produksi masing-

masing tahun dengan harga pada tahun 2000, kemudian dikurangi biaya antara atas dasar

harga konstan 2000.

3.1.2 Tanaman Perkebunan

3.1.2.1. Tanaman Perkebunan Rakyat

Subsektor yang dicakup adalah hasil tanaman pekebunan yang diusahakan oleh

rakyat seperti jambu mete, kelapa, kopi, kapok, kapas, tebu, tembakau, cengkeh dan

tanaman perkebunan lainnya. Cakupan tersebut termasuk produk ikutannya dan hasil-hasil

pengolahan sederhana seperti minyak kelapa rakyat, tembakau olahan, kopi olahan, dan teh

olahan. Data produksi diperoleh dari Kantor Perkebunan Kabupaten Lumajang sedangkan

data harga diperoleh dari BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan

produksi. Rasio biaya antara diperoleh dari survei khusus. Nilai tambah atas dasar harga

konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi, sama seperti yang dilakukan pada tanaman

bahan makanan.

3.1.2.2. Tanaman Perkebunan Besar

Kegiatan yang dicakup dalam subsektor ini adalah kegiatan yang memproduksi

komoditi perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar seperti karet, teh,

kopi, coklat, minyak sawit, tebu, rami dan tanaman lainnya. Cara penghitungan nilai

33



tambah bruto atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 sama seperti

yang dilakukan pada tanaman perkebunan rakyat.

3.1.3. Peternakan dan hasil-hasilnya

Subsektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-

hasil ternak, seperti sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba, susu segar, serta hasil

pemotongan ternak. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah yang dipotong,

ditambah perubahan stok populasi ternak dan ekspor ternak netto. Data mengenai jumlah

ternak yang dipotong, populasi ternak, produksi susu dan telur serta banyaknya ternak yang

keluar masuk wilayah Kabupaten Lumajang diperoleh dari Kantor Peternakan Kabupaten

Lumajang. Sedangkan data harga ternak diperoleh dari laporan harga produsen BPS

Kabupaten Lumajang.

Cara penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku maupun atas dasar

harga konstan 2000 sama seperti yang dilakukan pada tanaman perkebunan rakyat.

3.1.4. Kehutanan

Subsektor kehutanan mencakup penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lainnya

dan perburuan. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu glondongan, kayu bakar,

arang dan bambu; sedangkan hasil kegiatan pengambilan hasil hutan lainnya berupa rotan,

damar, kulit kayu, nipah, akar-akaran dan sebagainya. Hasil perburuan binatang–binatang

liar seperti babi rusa, penyu, buaya, ular, madu dan sebagainya termasuk hasil kegiatan di

subsektor ini.

34



Sebagaimana dengan subsektor lainnya, dalam sektor pertanian, output subsektor

kehutanan dihitung dengan cara mengalikan kuantum produksi dengan harga masing-

masing tahun yang menghasilkan output atas dasar harga berlaku, dan penggunaan harga

pada tahun dasar menghasilkan output atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya nilai

tambah bruto dihitung dengan menggunakan rasionya terhadap output. Rasio tersebut

diperoleh dari hasil survei khusus.

3.1.5. Perikanan

Komoditi yang dicakup adalah semua hasil dari kegiatan perikanan laut, perairan

umum, tambak, kolam, sawah dan keramba, serta pengolahan sederhana (pengeringan dan

penggaraman ikan). Data mengenai produksi, dan nilai produksi diperoleh dari laporan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lumajang. Penghitungan nilai tambah bruto

dilakukan dengan mengalikan rasio nilai tambah bruto terhadap output. Rasio nilai tambah

itu diperoleh dari survei khusus.

3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Komoditi yang dicakup dalam sektor ini adalah minyak mentah dan gas bumi,

yodium, biji mangan, belerang, serta segala jenis hasil penggalian. Sektor ini di Kabupaten

Lumajang hanyalah subsektor penggalian. Data produksi subsektor penggalian diperoleh

dari Bagian Ekonomi, dan Survei Khusus Pendapatan Regional. Nilai output merupakan

perkalian antara produksi dengan harganya masing-masing.

35



3.3. Sektor Industri Pengolahan

Sektor ini mencakup kegiatan untuk mengubah atau mengolah suatu barang organik

dan anorganik menjadi barang baru yang mempunyai nilai lebih tinggi, sedang

pengolahannya dapat dilakukan dengan tangan atau mesin. Kegiatan industri amat beragam

dilihat dari komoditi yang dihasilkan dan cara pengolahannya, sampai pengelompokan

kegiatan industri. Pengelompokan yang dilakukan BPS didasarkan pada proses pembuatan

dan banyaknya tenaga kerja yang terlibat. Pengelompokan dibedakan menjadi empat

katagori, yaitu :

1. Kelompok Industri Besar dengan tenaga kerja lebih atau sama dengan 100 orang.

2. Kelompok Industri Sedang dengan tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

3. Kelompok Industri Kecil dengan tenaga kerja 5 sampai 19 orang.

4. Kelompok Industri Kerajinan rumah tangga dengan tenaga kerja sampai 4 orang.

Pengelompokan lain dari kegiatan industri dibuat berdasarkan jenis komoditi utama

yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan, yang secara garis besarnya kegiatan

industri dikelompokkan menjadi 9 sub sektor, yaitu :

1. Industri makanan, minuman, dan tembakau.

2. Industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki.

3. Industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya.

4. Industri kertas dan bahan cetakan.

5. Industri pupuk, barang kimia, dan barang dari karet.

36



6. Industri semen dan barang galian bukan logam,.

7. Industri logam dasar besi dan baja.

8. Industri alat angkutan, mesin dan peralatannya.

9. Industri barang lainnya.

Data output, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000,

diperoleh dari Survei Industri BPS Kabupaten Lumajang, dan data Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Lumajang.

Untuk kelompok industri yang besar dan sedang, ruang lingkup dan metode

perhitungan nilai tambah bruto industri pengolahan atas dasar harga berlaku berdasarkan

hasil survei tahunan.

3.4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Data produksi diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan

Daerah Air Minum. Output masing-masing subsektor mencakup semua produksi yang

dihasilkan dari berbagai kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dan definisinya.

3.4.1. Listrik

Subsektor ini mencakup semua kegiatan kelistrikan, baik yang diusahakan PLN

maupun non PLN. Data produksi, harga, dan biaya antara subsektor ini diperoleh dari PLN

Distribusi Jawa Timur Cabang Jember UPJ Lumajang, Klakah, dan Tempeh. Output atas

dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian produksi dengan harga yang berlaku masing-

37



masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan 2000, diperoleh dengan cara

revaluasi.

3.4.2. Air Bersih

Subsektor ini mencakup air minum yang diusahakan oleh Perusahaan Air Minum.

Data produksi, harga dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan air minum

diperoleh dari laporan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang. Perhitungan

nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara yang sama seperti pada

subsektor listrik.

3.5. Sektor Bangunan

Sektor bangunan mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik

berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dam, irigasi, eksplorasi minyak bumi

maupun jaringan listrik, gas, air minum, telepon dan sebagainya. Nilai tambah bruto

dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi. Output diperoleh dari penjumlahan

nilai pembangunan prasarana fisik yang dari segi pendanaan dapat dirinci menjadi : nilai

pembangunan pemerintah pusat yang dibiayai dari APBN dan nilai pembangunan daerah

yang dibiayai APBD serta perbaikannya, dan pembangunan-pembangunan yang dilakukan

oleh developer, Perumnas serta yang dilakukan oleh swadaya masyarakat murni.

Sedangkan presentase nilai tambah bruto diperoleh dari survei khusus. Output atas dasar

harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi, deflatornya adalah Indeks Harga

Perdagangan Besar (IHPB) Bahan Bangunan dan Konstruksi.

38



3.6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

3.6.1 Perdagangan Besar dan Eceran

Perhitungan nilai tambah subsektor perdagangan dilakukan dengan pendekatan arus

barang (commodity flow), yaitu dengan menghitung besarnya nilai komoditi pertanian,

pertambangan dan penggalian, industri, serta komoiditi impor yang diperdagangkan. Dari

nilai komoditi yang diperdagangkan, diturunkan nilai margin perdagangan yang merupakan

output perdagangan yang selanjutnya dipakai untuk menghitung nilai tambahnya. Rasio

besarnya barang–barang yang diperdagangkan, margin perdagangan dan presentase nilai

tambah didasarkan pada data hasil penyusunan tabel input – output Indonesia serta survai

khusus. Nilai produksi bruto atas dasar harga konstan 2000, dihitung dengan mengalikan

rasio diatas dengan output atas dasar harga konstan 2000 dari sektor–sektor pertanian,

pertambangan dan penggalian, industri serta impor.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan konstan 2000 dihitung berdasarkan

perkalian antara rasio nilai tambah dengan outputnya.

3.6.2. Hotel

Kegiatan sub sektor ini mencakup semua hotel, baik berbintang maupun tidak

berbintang serta berbagai jenis penginapan lainnya. Output dihitung dengan cara

mengalikan jumlah malam tamu dan tarifnya. Dalam hal ini malam tamu dianggap sebagai

kuantum dari output. Untuk keperluan ini, data diperoleh dari BPS Kabupaten Lumajang,

39



sedangkan presentase nilai tambah diperoleh dari hasil survei khusus yang dilakukan oleh

BPS Kabupaten Lumajang.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 dihitung

berdasarkan perkalian antara persentase nilai tambah dengan outputnya.

3.6.3. Restoran

Karena belum tersedia data restoran secara lengkap, maka output dari sub sektor ini

diperoleh dari perkalian jumlah tenaga kerja yang bekerja di restoran dari hasil Sensus

Penduduk tahun 2000 beserta pertumbuhannya dengan output per tenaga kerja dari hasil

survai khusus pendapatan regional. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan

2000 dihitung dengan cara deflasi, menggunakan indeks harga konsumen makanan jadi dan

minuman sebagai deflator.

3.7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum penumpang dan barang, baik

melalui darat, laut, sungai/danau, dan udara. Sektor ini mencakup pula jasa penunjang

angkutan dan komunikasi.

3.7.1. Angkutan

3.7.1.1. Angkutan Kereta Api

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data dari Laporan

Tahunan Perusahaan Umum Kereta Api. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000

40



dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks produksi gabungan

tertimbang penumpang dan ton – km barang yang diangkut.

3.7.1.2. Angkutan Jalan Raya

Subsektor ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dilakukan

oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor maupun tidak. Perkiraan nilai tambah

bruto atas dasar harga berlaku dilakukan dengan menggunakan pendekatan produksi yang

didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum penumpang dan barang wajib uji.

Data tersebut diperoleh dari laporan tahunan Dinas Perhubungan, DLLAJR, dan

hasil survai khusus pendapatan regional angkutan dilakukan setiap tahun, sedangkan untuk

data kendaraan tidak bermotor diperoleh dari monografi desa dan survai. Nilai tambah

bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi.

3.7.1.3. Angkutan Laut/Air

Sub Sektor Angkutan Laut/Air meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan

barang dengan menggunakan kapal yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran milik

nasional, baik yang melakukan trayek dalam negeri maupun luar negeri. Di kabupaten

Lumajang tidak ada kegiatan angkutan laut.

3.7.1.4. Angkutan Udara

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kegiatan lain

yang berkaitan dengan penerbangan yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan milik

41



nasional, baik penerbangan dalam negeri maupun luar negeri. Di kabupaten Lumajang

tidak ada kegiatan angkutan Udara.

3.7.1.5. Jasa Penunjang Angkutan

Meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang

dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal dan parkir, keagenan

penumpang dan barang, ekspedisi, bongkar/muat, penyimpangan dan pergudangan serta

jasa penunjang angkutan lainnya.

1. Terminal dan Perparkiran

Mencakup kegiatan pemberian pelayanan dan pengaturan lalu lintas

kendaraan/armada yang membongkar atau mengisi muatan, baik penumpang maupun

barang, seperti kegiatan terminal dan parkir. Data jasa kegiatan perparkiran masih

menggunakan persentase dari angkutan darat yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten

Lumajang.

2. Bongkar/Muat

Kegiatan bongkar/muat mencakup pemberian pelayanan bongkar/muat angkutan

barang melalui laut dan darat. Kegiatan ini di Kabupaten Lumajang tidak ada

3. Ekspedisi dan Keagenan

Kegiatan keagenan ini mencakup pelayanan keagenan penumpang dan barang yang

diberikan kepada usaha angkutan, baik angkutan darat, maupun laut. Data jumlah

42



perusahaan diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, sedangkan data rata-

rata outputnya diperoleh dari survai khusus.

3.7.2. Komunikasi

Kegiatan yang dicakup adalah jasa Pos dan Giro serta Telekomunikasi.

1. Pos dan Giro

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemberian jasa pos dan giro seperti pengiriman

surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan dan sebagainya.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan kepada data

produksi dan struktur biaya yang diperoleh dari laporan keuangan Perusahaan Umum Pos

dan Giro. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan

cara ekstrapolasi, menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim dan

jumlah uang yang digirokan.

2. Telekomunikasi

Kegiatan ini mencakup pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan telepon,

Telegram dan teleks. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan

data yang bersumber dari laporan keuangan Kantor Cabang PT Telekomunikasi Kabupaten

Lumajang.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan

indeks produksi gabungan tertimbang yang meliputi jumlah menit lokal/interlokal dan

43



banyaknya pemegang telepon yang bersumber dari Kantor Cabang PT Telekomunikasi

Kabupaten Lumajang.

3. Jasa Penunjang Komunikasi

Kegiatan subsektor ini mencakup pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang

sifatnya menunjang kegiatan komunikasi, seperti wartel, warpostel, radio pager, telepon

seluler (ponsel).

3.8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

3.8.1. Bank

Angka nilai tambah bruto subsektor bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari

Bank Indonesia. Dalam PDRB seri terbaru ini, nilai tambah bruto yang ditimbulkan dari

kegiatan Bank Indonesia tidak mencakup pembayaran bunga Sertifikat Bank Indonesia (

SBI ) dan pinjaman dari luar negeri, karena hal itu merupakan kebijaksanaan moneter yang

bukan merupakan kegiatan komersial perbankan. Nilai tambah bruto atas dasar harga

konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan indeks kredit yang diberikan bank

pada tiap tahun. Data jumlah kredit diperoleh dari Kantor Bank Indonesia Malang. Untuk

memperoleh nilai tambah bruto ditempuh cara deflasi dengan menggunakan Indeks Harga

Konsumen (umum ).

3.8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kegiatan lembaga keuangan bukan bank meliputi kegiatan asuransi, koperasi,

yayasan dana pensiun, dan pegadaian.

44



Perhitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh

melalui dengan cara pendekatan produksi. Output diperoleh dari perkalian indikator

produksi dengan indikator harga, sedangkan nilai tambah bruto diperoleh dengan cara

mengurangkan nilai biaya antara dari nilai output. Nilai tambah bruto atas dasar harga

konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi dan pada kegiatan yayasan dana pensiun

dengan cara deflasi.

3.8.3. Jasa Penunjang Keuangan

Kegiatan jasa penunjang keuangan meliputi berbagai kegiatan ekonomi antara lain

perdagangan valuta asing; perusahaan anjak piutang ; dan modal ventura. Di Kabupaten

Lumajang tidak ada kegiatan sektor ini.

3.8.4. Sewa Bangunan

Subsektor ini mencakup semua kegiatan jasa atas penggunaan rumah bangunan

sebagai tempat tinggal rumah tangga dan bukan sebagai tempat tinggal, tanpa

memperhatikan apakah bangunan itu milik sendiri atau disewa. Perkiraan nilai tambah

bruto didasarkan pada data jumlah bangunan tempat tinggal serta berdasarkan pengeluaran

konsumsi rumahtangga, khususnya pengeluaran untuk sewa rumah. Perkiraan semcam

untuk bangunan bukan tempat tinggal didasarkan pada hasil survei khusus.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan

antara jumlah bangunan dengan rata-rata tarip sewa untuk bangunan di pedesaan dan

perkotaan, sedangkan konstan 2000 diperkirakan dengan cara ekstrapolasi menggunakan

45



jumlah bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal sebagai ekstrapolatornya,

sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperkirakan dengan cara

menginflate nilai bangunan dan tempat tinggal.

3.8.5. Jasa Perusahaan

Subsektor ini meliputi jasa pengacara, jasa akuntan, biro arsitektur, jasa pengolahan

data, jasa periklanan dan sebagainya.

Perkiraan output dan nilai tambah bruto didasarkan kepada data jumlah tenaga kerja

yang bersumber dari hasil Sensus Ekonomi dan Sensus Penduduk 2000, dan rata-rata

output per tenaga kerja serta rasio biaya antaranya dari Survei Khusus Pendapatan

Regional dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dengan cara revaluasi.

3.9. Sektor Jasa-Jasa

3.9.1. Jasa Pemerintahan Umum

Nilai tambah bruto sub sektor jasa pemerintahan umum terdiri dari upah dan gaji

rutin pegawai pusat dan daerah. Upah dan gaji yang dihitung mencakup upah dan gaji di

belanja rutin dan sebagian dari belanja pembangunan. Perkiraan penyusutan adalah sebesar

5 persen dari total upah dan gaji yang telah dihitung. Data yang dipakai adalah realisasi

pengeluaran pemerintah pusat dan daerah serta Hankam yang diperoleh dari BPS dan

Pemda Kabupaten Lumajang.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara

ekstrapolasi menggunakan indeks jumlah pegawai negeri sipil dan militer.

46



3.9.2. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan

Sub sektor ini mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta jasa kemasyarakatan

lainnya seperti jasa penelitian, jasa palang merah, panti asuhan, panti wredha, yayasan

pemeliharaan anak cacat, dan rumah ibadat. Untuk kegiatan jasa pendidikan dan kesehatan

adalah yang hanya dikelola oleh swasta saja, karena yang dikelola oleh pemerintah nilai

tambahnya sudah tergabung dengan sub sektor pemerintahan, sedangkan untuk jasa sosial

lainnya yang dicakup adalah seluruh kegiatan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun

swasta.

3.9.2.1. Jasa Pendidikan

Data yang digunakan untuk memperkirakan nilai tambah bruto subsektor jasa

pendidikan adalah jumlah murid sekolah swasta menurut jenjang pendidikan, yang

diperoleh dari Dinas Pendidikan Nasional dan untuk pendidikan formal di luar Dinas

Pendidikan Nasional datanya diperoleh dari Kantor Departemen Agama Kabupaten

Lumajang. Data output per murid dan persentase nilai tambah diperoleh dari kegiatan

survei khusus.

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan

cara revaluasi.

3.9.2.2. Jasa Kesehatan

Subsektor ini mencakup jasa rumah sakit, dokter praktek, dan jasa kesehatan

lainnya yang dikelola swasta. Perkiraan output untuk masing-masing kegiatan didasarkan

47



kepada hasil perkalian antara rata-rata output per indikator produksi dan kuantum

produksinya seperti rata-rata tempat tidur rumah sakit dan jumlah tempat tidur; rata-rata

output per dokter dan jumlah dokter praktek; rata-rata output per bidan dan jumlah bidan

praktek; dan rata-rata output per dukun bayi dan jumlah dukun bayi praktek.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan kepada persentase terhadap

output. Data yang digunakan bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang serta

hasil survei khusus pendapatan regional. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga

konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi masing-masing kegiatan.

3.9.2.3. Jasa Sosial Kemasyarakatan Lainnya.

Dari survei khusus mengenai panti asuhan dan panti wreda, diperoleh rata-rata

output per anak yang diasuh dan rata-rata output per orang tua yang dilayani sekaligus

struktur inputnya. Kemudian dengan mengalikan jumlah anak yang diasuh dan orang tua

yang dilayani dengan rata-rata outputnya, diperoleh perkiraan output kegiatan jasa sosial

dan kemasyarakatan lainnya. Data jumlah anak dan orang tua yang diasuh/dilayani

diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar

harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi.

Susenas ( Survei Sosial Ekonomi Nasional ) memberikan data mengenai

pengeluaran per kapita untuk biaya kursus. Dengan mengalikan jumlah penduduk

pertengahan tahun dengan indikator tersebut akan diperoleh nilai output yang selanjutnya

dengan rasio nilai tambah bruto dapat diperoleh nilai tambah bruto. Untuk menghitung

48



nilai tambah atas dasar harga konstan adalah dengan cara deflasi, dan sebagai deflatornya

adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok aneka barang dan jasa.

Dari survei khusus diperoleh data rata-rata input rumah ibadat, dengan mengalikan

jumlah tempat ibadat yang diperoleh dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Lumajang

maka diperoleh nilai tambah. Sedangkan untuk penghitungan atas dasar harga konstan

2000 dilakukan dengan cara revaluasi.

3.9.2.4. Jasa Hiburan dan Kebudayaan

Sub sektor ini mencakup jasa bioskop, panggung kesenian, studio radio swasta,

taman hiburan, dan klub malam, serta produksi dan distribusi film.

Data pajak tempat hiburan dan keramaian dan struktur biayanya, serta persentase

pemungutan pajak terhadap tempat-tempat hiburan dipakai untuk memperkirakan output

dan nilai tambah jasa hiburan dan kebudayaan. Penghitungan atas dasar harga konstan

2000 adalah dengan menggunakan IHK kelompok aneka barang dan jasa.

Untuk kegiatan studio radio swasta perkiraan nilai tambahnya didasarkan kepada

rata-rata output per radio swasta dengan data jumlah radio swasta diperoleh dari Bagian

Kesra Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dilengkapi dengan indikator yang

diperoleh dari kegiatan survei khusus. Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 adalah

dengan cara revaluasi.

49



3.9.2.5. Jasa Perorangan dan Rumahtangga

Sub sektor ini mencakup jasa perbengkelan, tukang binatu, salon, tukang jahit,

reparasi, dan pembantu rumahtangga. Survei khusus yang dilakukan oleh BPS Kabupaten

Lumajang memberikan data tentang rata-rata output per tenaga kerja dan struktur inputnya.

Nilai output diperkirakan dengan cara mengalikan jumlah tenaga kerja yang

didasarkan kepada hasil Sensus, Sakernas dan survai khusus dengan rata-rata output per

tenaga kerja yang juga diperoleh dari survai khusus. Sedangkan untuk memperoleh nilai

tambah bruto adalah dengan cara mengalikan persentase nilai tambah bruto. Nilai tambah

bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi

50



IV KONDISI PEREKONOMIAN

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2003-2008 4.1. Gambaran umum perekonomian Kabupaten Lumajang

Uraian ini menyajikan ringkasan hasil penyusunan Produk Domestik Regional

Bruto tahun 2004 sampai dengan 2009. Berbagai hal yang dibahas adalah peranan sektor

ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tingkat perkembangan harga dan pendapatan regional

perkapita.

Kegiatan ekonomi Kabupaten Lumajang dilihat dari sisi besaran nilai nominal PDRB

atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) selama tahun

2004-2009 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 PDRB ADHB kabupaten

Lumajang tercatat sebesar 6.117.602,59 juta rupiah, meningkat pada tahun 2005 menjadi

7.326.996,41 juta rupiah dan pada akhirnya pada tahun 2009 meningkat menjadi

12.170.614,19 juta rupiah. Sehingga dari tahun 2004 hingga 2009 mengalami peningkatan

hampir dua kali lipat. Sedangkan apabila dihitung dengan menggunakan harga konstan

tahun 2000, nilai nominal PDRB ADHK pada tahun 2004 mencapai 4.570.180,20 juta

rupiah meningkat pada tahun 2005 menjadi 4.793.733,63 juta rupiah dan pada akhirnya di

tahun 2009 tercatat sebesar 5.917.165,21 juta rupiah. Perbedaan percepatan kenaikan nilai

nominal PDRB ADHB dan ADHK yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa

meningkatnya nilai PDRB ADHB sebagai cerminan besaran aktifitas ekonomi di suatu

51



tahun lebih banyak didorong oleh kenaikan harga-harga. Sedangkan perkembangan nilai

PDRB ADHK lebih mencerminkan kondisi riil peningkatan ekonomi karena dinilai dari

sisi peningkatan kuantum produksi. Selama kurun waktu tersebut terjadi beberapa kali

perlambatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lumajang, yaitu tahun 2005 dan 2008.

Kondisi tersebut merupakan dampak dari efek multiplier kenaikan harga BBM yang cukup

drastis pada bulan Oktober 2005 dan bulan Mei 2008 yang efek terakhirnya menurunkan

daya beli masyarakat. Akan tetapi kondisi tahun 2009 meskipun ada terpaan krisis global

namun perekonomian tetap tumbuh meskipun sangat kecil.

Tabel 4.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan beserta Pertumbuhannya

Kabupaten Lumajang Tahun 2004 - 2009

Berlaku Konstan Berlaku Konstan

(1) (2) (3) (4) (5)

2004 6,117,602.59 4,570,180.20 13.89 4.99

2005 7,326,996.42 4,793,733.63 19.77 4.89

2006 8,457,897.19 5,044,176.39 15.43 5.22

2007 9,542,818.85 5,321,481.75 12.83 5.50

2008*) 10,954,313.91 5,610,679.26 14.79 5.43

2009**) 12,170,614.19 5,917,165.21 11.10 5.46

*) Angka Diperbaiki**) Angka Sementara

PDRB (Juta Rupiah) Pertumbuhan (%)Tahun

52



4.2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian di suatu wilayah dapat menggambarkan sektor-sektor yang

menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (engine growth). Dengan mengelompokkan

sembilan sektor ekonomi menjadi 3 kelompok sektor besar yaitu; sektor Primer, Sekunder,

dan Tersier, maka dapat dilihat besaran dari nilai tambah yang tercipta dari ketiga

kelompok sektor tersebut.

1. Sektor Primer : terdiri dari sektor pertanian; dan pertambangan dan penggalian.

2. Sektor Sekunder : terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih

dan konstruksi.

3. Sektor Tersier : terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran;

pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan

jasa-jasa.

Dari Pengelompokan tersebut, kelompok sektor Tersier selalu mendominasi dalam

penciptaan nilai tambah di kabupaten Lumajang. Total nilai tambah bruto atas dasar harga

berlaku dari kelompok sektor Tersier di tahun 2009 mencapai Rp. 5.241 milyar, atau

meningkat 12,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi tertinggi dalam

peningkatan kelompok sektor ini disumbangkan oleh sektor Perdagangan, hotel dan

restoran yang tumbuh mencapai 13,13 persen.

Kelompok sektor yang mempunyai andil terkecil dari tahun ke tahun adalah

kelompok sektor Sekunder. Walaupun nilainya dalam periode tahun 2004-2009 terus

meningkat namun besarannya pada tahun 2009 ini hanya mencapai Rp. 2.433 milyar dan

53



tumbuh 10,46 persen dibanding tahun 2008. Hal ini dapat dimaklumi sebab kelompok

sektor ini yang didukung oleh sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih serta

sektor konstruksi bukan merupakan ”core business” di kabupaten Lumajang. Adapun

kelompok sektor Primer yang didukung oleh sektor Pertanian dan sektor Pertambangan &

Penggalian memberikan kontribusi yang besar juga terhadap pembentukan perekonomian

di kabupaten Lumajang, dimana nilai tambahnya pada tahun 2009 mencapai Rp. 4.495

milyar dan meningkat sebesar 10,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4.2 Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan beserta Pertumbuhannya Kabupaten Lumajang Tahun 2008 - 2009

2008*) 2009**) % 2008*) 2009**) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PRIMER 4,072,394.20 4,495,329.10 10.39 2,130,410.93 2,257,535.09 5.97

01. Pertanian 3,749,329.27 4,134,289.97 10.27 1,947,588.26 2,065,132.51 6.04

02. Pertambangan dan Penggalian 323,064.93 361,039.13 11.75 182,822.67 192,402.58 5.24

SEKUNDER 2,203,303.22 2,433,518.59 10.45 1,053,773.81 1,097,175.99 4.12

03. Industri Pengolahan 1,449,725.08 1,611,752.98 11.18 764,707.16 795,247.40 3.99

04. Listrik, Gas, dan Air Minum 84,765.56 94,547.99 11.54 40,784.25 42,771.42 4.87

05. Bangunan/Konstruksi 668,812.58 727,217.62 8.73 248,282.40 259,157.17 4.38

TERSIER 4,678,616.49 5,241,766.49 12.04 2,426,494.52 2,562,454.13 5.60

06. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 2,637,061.68 2,983,401.22 13.13 1,345,333.55 1,430,256.42 6.31

07. Pengangkutan & Komunikasi 592,894.27 631,689.42 6.54 284,569.30 292,840.34 2.91

08. Keuangan, P'sewaan, & Jasa Pershn 481,830.64 532,537.37 10.52 263,573.48 276,167.46 4.78

09. Jasa-Jasa 966,829.90 1,094,138.48 13.17 533,018.19 563,189.91 5.66

Total PDRB 10,954,313.91 12,170,614.18 11.10 5,610,679.26 5,917,165.21 5.46

*) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

LAPANGAN USAHAHARGA BERLAKU HARGA KONSTAN

54



Komposisi yang sama ditunjukkan juga oleh besaran PDRB ADHK yang

mencerminkan peningkatan nilai tambah secara riil dari kelompok sektor karena telah

menghilangkan faktor peningkatan harga. Kelompok Tersier tetap mempunyai nilai

tambah terbesar, diikuti oleh kelompok Primer dan kemudian yang mempunyai andil

terendah, yaitu kelompok Sekunder. Kelompok sektor Tersier di tahun 2009 ini meskipun

mempunyai nilai tambah terbesar dengan Rp. 2.562 milyar, tetapi laju pertumbuhannya

yang sebesar 5,60 persen masih dibawah laju pertumbuhan kelompok sektor Primer yang

mencapai 5,97 persen. Adapun kelompok sektor Primer dan Sekunder di tahun 2009 nilai

tambah brutonya sebesar Rp. 2.257 milyar dan Rp. 1.097 milyar dan masing-masing

tumbuh sebesar 5,97 persen dan 4,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 4.1. Peranan Kelompok Sektor PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 - 2009 (Persen)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

PRIMER SEKUNDER TERSIER

2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

55



Beragamnya kegiatan perekonomian dapat memberikan warna pada struktur

perekonomian suatu wilayah. Hal ini karena dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam

(SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering

digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi

persentase nilai tambah yang tercipta di masing-masing sektor.

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing

sektor dalam sumbangannya terhadap penciptaan PDRB secara keseluruhan. Semakin

besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam

perkembangan ekonomi suatu daerah. Disamping itu, distribusi persentase dapat

memperlihatkan kontribusi nilai tambah bruto setiap sektor dalam pembentukan PDRB,

sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di

wilayah yang bersangkutan.

Struktur ekonomi Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari peranan masing-masing

sektor dalam sumbangannya terhadap nilai total PDRB ADHB. Tabel 4.3. secara umum

menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Lumajang selama tahun 2004-2009.

Berdasarkan tabel 4.3. tercermin bahwa kondisi perekonomian Kabupaten

Lumajang pada tahun 2004-2009 tidak mengalami pergeseran struktur ekonomi yang

cukup signifikan. Peranan masing-masing sektor ekonomi selama periode tersebut sebagian

besar mengalami fluktuasi dengan gradasi yang cukup halus. Selama periode tersebut

peranan terbesar didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok tersier,

56



yaitu berkisar 41-42 persen, kemudian kelompok primer berkisar antara 36-37 persen, dan

kelompok sekunder berkisar antara 20-21 persen.

Setiap kelompok sektor memiliki sektor andalan, yaitu sektor pertanian untuk

kelompok primer, sektor industri untuk kelompok sekunder, dan sektor perdagangan, hotel

dan restoran untuk kelompok tersier. Sektor-sektor tersebut merupakan pendorong utama

kegiatan perekonomian di kabupaten Lumajang karena lebih dari 70 persen kegiatan

ekonomi berasal dari sektor-sektor tersebut sehingga perlu mendapat perhatian dalam

rangka pengembangan ekonomi regional.

Jika dilihat peranan masing-masing sektor ekonomi selama tahun 2009 pada tabel

4.3., tiga sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian sebesar 33,97

persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 24,51 persen, dan sektor industri

pengolahan sebesar 13,24 persen. Sedangkan tiga sektor yang memberikan kontribusi

terkecil adalah listrik, gas dan air bersih sebesar 0,78 persen, pertambangan dan penggalian

sebesar 2,97 persen, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 4,38

persen.

Adapun 2 sektor yang peranannya mengalami peningkatan paling besar masih

pada sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Pada tahun 2008 peranan

sektor-sektor tersebut adalah sebesar 34,23 persen dan 24,07 persen, kemudian untuk

sektor pertanian turun menjadi 33,97 persen dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran

tetap meningkat menjadi 24,51 persen pada tahun 2009. Fakta ini menunjukkan bahwa

meskipun terjadi peningkatan produktifitas padi yang mengantarkan kabupaten Lumajang

57



meraih penghargaan dalam program Ketahanan Pangan Nasional dan tetap stabil di tahun

2009, namun masih kalah cepat dibandingkan perkembangan sektor-sektor lainnya.

Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel & restoran disebabkan masih maraknya aktifitas

ekonomi pada subsektor perdagangan besar dan eceran serta restoran yang ditandai dengan

masih eksisnya ritel-ritel waralaba seperti; Indomart dan Alfamart, dan banyaknya

bermunculan aneka pedagang kaki lima, jajanan, dan warung lesehan karena adanya

lokalisasi pedagang kecil di sejumlah wilayah kabupaten Lumajang. Selain itu selama

tahun 2009 untuk subsektor Hotel dan Restoran kegiatannya relatif semarak dengan

bermunculannya beberapa hotel baru dan restoran-restoran cepat saji.

Tabel 4.3. Struktur Ekonomi Dalam PDRB Kabupaten Lumajang

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004-2009 (Persen)

2004 2005 2006 2007 2008 2009(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PRIMER 36.84 37.22 37.14 36.87 37.18 36.941. PERTANIAN 33.88 34.22 34.21 33.86 34.23 33.972. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 2.96 3.00 2.93 3.01 2.95 2.97

SEKUNDER 21.11 20.90 20.65 20.48 20.11 20.00

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 14.33 14.08 13.67 13.49 13.23 13.244. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 0.76 0.77 0.80 0.81 0.77 0.785. BANGUNAN 6.02 6.05 6.18 6.18 6.11 5.98

TERSIER 42.05 41.87 42.21 42.66 42.71 43.076. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 22.64 22.72 23.25 23.88 24.07 24.517. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 5.85 5.88 5.66 5.49 5.41 5.198. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN 4.71 4.57 4.47 4.40 4.40 4.389. JASA-JASA 8.85 8.70 8.83 8.89 8.83 8.99

SEKTORTAHUN

58



Grafik 9.1 Peranan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2009

Pertanian, 33.97

Pertambangan Penggalian, 2.97Industri Pengolahan,

13.24Konstruksi, 5.98

Perdagangan, Hotel dan Restoran, 24.51

Jasa - Jasa, 8.99

Pengangkutan & Komunikasi, 5.19

Keuangan, Persew aan & Jasa Perusahaan, 4.38

Listrik Gas & Air Bersih, 0.78

Pertanian Pertambangan PenggalianIndustri Pengolahan Listrik Gas & Air BersihKonstruksi Perdagangan, Hotel dan RestoranPengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa - Jasa

4.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat

perkembangan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Sehingga pertumbuhan ekonomi

merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi

kebijakan bidang ekonomi. Demikian halnya di kabupaten Lumajang, dalam Rencana

Strategisnya (Renstra), laju pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu indikator

yang sangat penting untuk selalu dievaluasi. Agar lebih valid perubahan ini diukur dengan

acuan satu ukuran/satu periode yang disebut kondisi ekonomi pada tahun dasar dan

menggunakan ukuran atas dasar harga tetap (konstan).

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari PDRB ADHK Tahun 2000 sehingga

pertumbuhan ini sudah tidak dipengaruhi faktor harga atau dengan kata lain benar-benar

murni disebabkan oleh kenaikan produktifitas sektor ekonomi. Tingkat pertumbuhan

ekonomi secara keseluruhan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan

sektoralnya. Semakin besar peranan sektoral dalam struktur ekonomi maka semakin besar

59



pula kontribusinya terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika suatu sektor mempunyai

peranan yang dominan tetapi pertumbuhannya rendah, maka akan menghambat tingkat

pertumbuhan secara keseluruhan. Sebaliknya, jika sektor tersebut mempunyai tingkat

pertumbuhan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonomi regional.

Jika dilihat secara agregat, nilai nominal PDRB ADHB Kabupaten Lumajang di

tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 11,10 persen, yaitu dari Rp. 10.954 milyar

menjadi Rp. 12.170 milyar. Tetapi nilai tersebut masih mengandung faktor peningkatan

harga barang dan jasa. Sedangkan PDRB ADHK tahun 2009 mengalami peningkatan

sebesar 5,46 persen, yaitu dari Rp. 5.610 milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 5.917

milyar. Petumbuhan ekonomi regional secara riil yang terjadi harus dilihat dari tingkat

kenaikan PDRB ADHK karena sudah menghilangkan faktor kenaikan harga.

Tabel 4.4. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Lumajang

Tahun 2004-2009 (Persen)

2004 2005 2006 2007 2008 2009(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PRIMER

1. PERTANIAN 6.01 5.05 4.92 4.99 6.70 6.042. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 5.88 5.55 6.21 7.60 3.43 5.24

SEKUNDER3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4.03 3.11 3.69 3.78 3.61 3.994. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 4.32 4.63 5.07 5.14 5.59 4.875. BANGUNAN 3.28 3.18 3.73 3.89 0.94 4.38

TERSIER6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 5.17 6.75 7.63 7.82 6.46 6.317. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 3.62 2.52 2.72 2.81 2.33 2.918. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN 4.42 3.24 4.37 6.02 5.59 4.78

9. JASA-JASA 4.11 5.60 5.17 5.57 5.49 5.66

Pertumbuhan Ekonomi 4.99 4.89 5.22 5.50 5.43 5.46

SEKTORTAHUN

60



Berdasarkan tabel 4.4. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang pada tahun

2004-2009 cenderung semakin meningkat walaupun pada tahun 2005 dan 2008 sempat

sedikit terkoreksi yang diakibatkan efek multiplier dari kenaikan harga BBM yang cukup

signifikan. Pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut berturut-turut, yaitu : 4,99 %;

4,89 %; 5,22 %; 5,50 %; 5,43 %; dan 5,46 %.

Apabila laju pertumbuhan ekonomi (LPE) kabupaten Lumajang tahun 2009 dipakai

sebagai dasar (Base Line), maka kinerja sektoral dapat dikelompokkan menjadi tiga

kelompok. Kelompok Pertama : adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan di

atas LPE kabupaten Lumajang yang sebesar 5,43 persen. Kelompok Kedua : adalah

sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan positif walaupun masih di bawah LPE

kabupaten Lumajang. Kelompok Ketiga : adalah sektor yang mengalami pertumbuhan

negatif.

Pada tahun 2009 jika dilihat secara sektoral, hanya ada tiga sektor yang mengalami

pertumbuhan tertinggi atau melebihi angka pertumbuhan ekonomi regional dan masuk pada

Kelompok Pertama, yaitu : sektor Pertanian yang tumbuh sebesar 6,04 persen; sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 6,31 persen; dan sektor Jasa-jasa sebesar 5,66

persen. Dari ketiga sektor tersebut di atas, hanya sektor Pertanian dan sektor Perdagangan,

hotel, dan restoran yang memiliki peranan cukup besar dalam penciptaan nilai tambah

sehingga mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten

Lumajang selama tahun 2009. sedangkan sektor Jasa-jasa meski tumbuh sebesar 5,66

persen, tetapi karena peranannya yang hanya sebesar 8,99 persen maka tidak memiliki

61



pengaruh yang cukup signifikan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi regional.

Sedangkan sektor Pertanian dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran selain

menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yaitu sebesar 6,04 persen dan 6,31 persen juga

memiliki peranan yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB kabupaten, yaitu sebesar

33,97 persen dan 24,51 persen. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi

kabupaten Lumajang pada tahun 2009 lebih banyak ditopang oleh kenaikan produksi

komoditas pertanian dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebagai leading sectors.

Secara lengkap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 masing masing sektor dapat dilihat

pada tabel 4.4.

Mengingat potensi sumber pendapatan terbesar kabupaten Lumajang berasal dari

sektor pertanian (peranan terbesar), maka faktor sumber daya alam perlu dikelola dan

dipelihara dengan benar dan diharapkan pembangunan yang dilaksanakan berorientasi pada

pembangunan yang berkelanjutan atau ”sustainable development”, yaitu pembangunan

yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kepentingan generasi

yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu program intensifikasi

pertanian juga harus selalu ditingkatkan dan ketersediaan saprodi juga perlu diperhatikan.

Kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah baik regulasi maupun

kelembagaannya, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan sumber daya

manusia, tersedianya usahawan yang gigih dan kemampuan mengembangkan dan

menggunakan teknologi modern adalah beberapa faktor penting yang mempengaruhi

pertumbuhan kegiatan ekonomi.

62



Adapun pertumbuhan sektor yang termasuk pada Kelompok Kedua, yaitu sektor

Industri pengolahan yang tumbuh hanya sebesar 3,99 persen yang disebabkan oleh masih

lemahnya iklim investsi karena masih dirasakannya dampak krisis finansial, namun

demikian untuk tahun 2009 sektor Industri Pengolahan kinerjanya relatif baik karena LPE

nya relatif meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya sektor Pertambangan dan

penggalian yang tumbuh sebesar 5,24 persen atau jauh meningkat dibanding tahun

sebelumnya sebagai wujud semakin kondusifnya mekanisme pengelolaan kegiatan

penambangan pasir dan kondisi cuaca yang cukup mendukung. Kemudian sektor

Pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 2,91 persen atau sedikit meningkat

dibanding tahun sebelumnya sebagai akibat masih semaraknya kegiatan di sektor

perdagangan dan tidak adanya kenaikan harga BBM.

Adapun berikutnya adalah sektor Bangunan yang tumbuh sebesar 4,38 dan jauh

meningkat dibanding tahun 2008 yang hanya tumbuh sebesar 0,94 persen. Hal ini

menunjukkan kegiatan pembangunan properti dan prasarana jalan dan jembatan jauh

meningkat yang ditandai dengan masih berjalannya pembangunan beberapa komplek

perumahan dan pembangunan jalur lintas selatan yang giat dikerjakan.

Dan yang terakhir adalah sektor Listrik, gas, dan air bersih serta sektor keuangan,

persewaan & jasa perusahan yang masing-masing tumbuh sebesar 4,87 persen dan 4,76

persen. Kedua sektor ini sama-sama mengalami penurunan LPE dibanding tahun

sebelumnya yang sama-sama mencapai 5,59 persen.

63



Pada tahun 2009 di kabupaten Lumajang secara umum tidak terdapat sektor yang

masuk pada Kelompok Ketiga. Berdasarkan angka-angka yang tercermin dalam PDRB,

maka secara umum menunjukkan bahwa kinerja perekonomian di kabupaten Lumajang

selama tahun 2009 masih bisa dibilang cukup baik dan kondusif di tengah-tengah situasi

perekonomian dunia yang masih diliputi krisis finansial global.

4.5. Tingkat Perkembangan Harga

Tingkat perkembangan harga atau lebih dikenal dengan inflasi/deflasi merupakan

gambaran tentang terjadinya perubahan harga. Yang dimaksud perubahan harga adalah

perubahan harga ditingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi

tidak berperan. Jika nilainya positif disebut inflasi tetapi jika nilainya negatif disebut

deflasi. Ada dua macam inflasi/deflasi yang kita kenal yaitu inflasi/deflasi yang dihitung

dari Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Implisit yang diturunkan dari penghitungan

PDRB. Gambaran perkembangan harga yang berpijak pada besaran PDRB Kabupaten

Lumajang dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks

implisit menunjukan kanaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya.

Tingkat inflasi PDRB di Kabupaten Lumajang pada tahun 2009 adalah sebesar 5,35

persen, atau jauh menurun hingga mencapai 3,51 poin dibandingkan tahun sebelumnya

yang mencapai 8,86 persen. Menurunnya angka inflasi PDRB ini jelas-jelas sebagai akibat

tidak adanya kenaikan harga BBM yang merupakan pemicu utama kenaikan harga-harga

barang. Kondisi ini juga ditunjang dengan ketersediaan berbagai bahan baku produksi yang

64



cukup memadai dan distribusinya lancar. Ketersediaan Saprodi pertanian juga relatif baik

sehingga tidak memicu kenaikan harga gabah dan berbagai komoditas pertanian lainnya.

Nampaknya penurunan tingkat inflasi PDRB diiringi pula dengan meningkatnya angka

pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang tahun 2009 meskipun di tengah situasi

perekonomian dunia yang kurang menguntungkan, yaitu tumbuh sebesar 5,46 persen atau

naik hanya 0,03 poin dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 4.5. Inflasi PDRB Kabupaten Lumajang Tahun 2004–2009 (Persen)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. PERTANIAN 9.70 15.17 9.96 6.37 8.76 3,992. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3.12 15.02 6.05 7.81 8.61 6,193. INDUSTRI PENGOLAHAN 5.31 14.18 8.08 7.22 8.73 6,914. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 4.84 16.47 14.55 8.21 3.73 6,365. BANGUNAN 14.84 16.71 13.62 8.62 12.39 4,176. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 9.52 12.58 9.78 7.45 8.72 6,427. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 6.93 17.30 8.15 6.46 10.66 3,538. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN 8.64 12.58 8.18 4.90 8.58 5,489. JASA-JASA 5.95 11.55 11.35 7.56 8.06 7,10

Inflasi PDRB 8.48 14.18 9.70 6.95 8.87 5,35

LAPANGAN USAHATAHUN

Menurunnya LPE kabupaten Lumajang yang diiringi dengan meningkatnya laju

inflasi PDRB menunjukkan bahwa roda perekonomian sedikit melambat. Perlu dipahami

bahwa pada tingkat harga yang semakin meningkat, maka pasar barang dan jasa akan

65



merespon negatif dan cenderung terkoreksi yang terindikasi dari tingkat permintaan yang

semakin meningkat.

Untuk memperoleh gambaran pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kabupaten

Lumajang tahun 2003 – 2008 dapat dilihat pada grafik 4.3. di bawah ini :

Grafik 4.3.PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI PDRB

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2003 - 2008

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Inflasi Pertumbuhan Ekonomi

4.6. Pendapatan Regional Perkapita

Salah satu indikator ekonomi yang sangat penting untuk menggambarkan tingkat

kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita (Income per Capita).

Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat

kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan semakin baik.

Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (transfer

out) serta pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (transfer in) yang merupakan

66



komponen penghitungan pendapatan regional perkapita belum dapat dihitung, maka yang

dapat disajikan hanya Pendapatan Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar biaya faktor

dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun sebagai pendekatan untuk menggambarkan

besarnya pendapatan regional perkapita di kabupaten Lumajang.

Tabel 4.6. PDRN Per kapita Kabupaten Lumajang dan Pertumbuhannya

Tahun 2003 – 2008

(1) (2) (3) (4) (5)

2003 4,970,619.92 7.92 4,028,112.37 0.88

2004 5,638,946.56 13.45 4,212,598.24 4.58

2005 6,727,984.55 19.31 4,401,826.35 4.49

2006 7,735,797.94 14.98 4,613,526.09 4.81

2007*) 8,695,191.81 12.40 4,848,808.86 5.10

2008**) 9,946,913.67 14.40 5,094,699.92 5.07


Harga Konstan (Rp.) %Tahun Harga Berlaku

(Rp.) %

Tabel 4.6. memperlihatkan bahwa PDRN perkapita kabupaten Lumajang terus

mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2003-2008. Tahun 2003

PDRN Perkapita ADHB di kabupaten Lumajang mencapai Rp. 4.970.619,9, meningkat

pada tahun berikutnya sebesar 7,92 persen manjadi Rp. 5.638.946,56. Pada tahun 2005

67



terjadi kenaikan PDRN perkapita yang tertinggi selama periode 2003-2008, yaitu sebesar

19,31 persen. Hal ini semata-mata dikarenakan adanya kenaikan harga barang dan jasa

secara drastis. Sedangkan pada tahun 2008 PDRN perkapita mencapai Rp. 9.946.913,67

dan mengalami peningkatan sebesar 14,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendati demikian peningkatan PDRN perkapita di atas masih belum menggambarkan

secara riil kenaikan daya beli sebagai cermin kesejahteraan masyarakat di kabupaten

Lumajang secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRN perkapita yang dihitung

berdasarkan harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh

terhadap daya beli masyarakat. Selain itu diperlukan juga indikator tingkat pemerataan

distribusi pendapatan untuk meningkatkan keakuratan dalam evaluasi kesejahteraan

masyarakat.

Untuk menghilangkan faktor harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat,

maka digunakan PDRN perkapita yang dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2000.

Dari tabel 4.6. dapat dilihat bahwa PDRN perkapita atas dasar harga konstan pada tahun

2003 sebesar Rp. 4.028.112,37, tahun 2004 sebesar Rp. 4.212.598,24, tahun 2005 sebesar

Rp. 4.401.826,35, tahun 2006 sebesar Rp. 4.613.526,09, tahun 2007 sebesar Rp.

4.848.808,86, dan tahun 2008 sebesar Rp. 5.094.699,92. Pertumbuhan PDRN perkapita

ADHK selama 2003-2008 selalu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini

bisa dimaklumi karena angka PDRN perkapita juga dipengaruhi perkembangan jumlah

penduduk sebagai faktor pembaginya.

68



4.7. Keuangan Daerah dan PDRB

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemrintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peranan APBD sangatlah penting dalam

pembiayaan pembangunan daerah demi kelangsungan atau keberlanjutan (sustainable)

pembangunan di suatu wilayah.

Berdasarkan tabel 4.7. APBD kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun selama

periode 2003-2008 cenderung meningkat. Pada tahun 2004 APBD kabupaten Lumajang

naik sedikit sebesar 0,02 persen dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2005 naik sebesar

4,19 persen, kemudian tahun 2006 mengalami kenaikan drastis sebesar 78,65 persen.

Kenaikan drastis pada periode 2005-2006 kemungkinan karena adanya penyesuaian APBD

yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM. Sedangkan pada tahun 2007 APBD

mengalami penurunan sebesar 2,69 persen, akan tetapi pada tahun 2008 realisasi APBD

kembali mengalami peningkatan sebesar 15,43 persen.

Berdasarkan tabel 4.7 juga bisa dilihat bahwa rasio APBD kabupaten Lumajang

terhadap PDRB dari tahun ke tahun cenderung mengalami fluktuasi, akan tetapi naik

turunnya rasio tersebut tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan pada periode tersebut

terjadi kegiatan ekonomi yang relatif stabil. Pada periode 2003-2008 rasio APBD

besarannya berada pada kisaran 4,94-7,65 persen. Hal ini menunjukkan pada periode

tersebut terjadi kegiatan ekonomi di sektor riil yang relatif berjalan baik, karena dengan

APBD yang cenderung stabil tetap mampu meningkatkan besaran PDRB.

69



Tabel 4.7. APBD Kabupaten Lumajang dan Peranannya Terhadap PDRB

Tahun 2003 - 2008

(1) (2) (3) (4) (5)

2003 5,371,581.13 347,657.37 - 6.47

2004 6,117,602.59 347,726.84 0.02 5.68

2005 7,326,996.42 362,286.21 4.19 4.94

2006 8,457,897.19 647,237.45 78.65 7.65

2007*) 9,542,818.85 629,854.52 -2.69 6.60

2008**) 10,954,313.91 727,011.27 15.43 6.64


Pertumbuhan APBD (%)

Peranan APBD terhadap

PDRB ADHB (%)Tahun PDRB ADHB

(Juta Rp.)APBD Lumajang

(Juta Rp.)

Peranan pemerintah kabupaten Lumajang sampai dengan saat ini masih cukup besar,

namun demikian besarnya peranan pemerintah bukan hanya dinilai dari besarnya anggaran

yang dibelanjakan. Bagi masyarakat secara umum peran pemerintah yang paling berarti

adalah dampak positif dari berbagai kebijakan publik yang diterapkan. Rasio APBD

terhadap PDRB ADHB pada tahun 2004 dan 2005 selalu mengalami penurunan hingga

mencapai masing-masing sebesar 5,68 persen dan 4,94 persen. Tetapi pada tahun

berikutnya naik menjadi 7,65 persen dan pada tahun 2007 kembali menurun menjadi 6,60

persen dan terakhir pada tahun 2008 mencapai 6,64 persen. Jika peran serta masyarakat

dalam perekonomian yang diakibatkan oleh efek positif kebijakan publik semakin besar,

70



maka persentase peranan APBD terhadap PDRB ADHB akan terjadi sebaliknya, yaitu

nilainya akan semakin menurun.

71



V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan data PDRB kabupaten Lumajang tahun 2005-2009 dapat diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. PDRB kabupaten Lumajang pada periode tahun 2003-2008 secara absolut terus

mengalami peningkatan. Berdasarkan harga berlaku (current market price) pada

tahun 2003 sebesar Rp. 5.371 milyar dan meningkat hingga dua kali lipat menjadi

Rp. 10.954 milyar pada tahun 2008. Demikian pula PDRB atas dasar harga

konstan (constant market price), dimana pada tahun 2003 sebesar Rp. 4.353 milyar

meningkat menjadi Rp. 5.610 milyar pada tahun 2008.

2. Sektor Pertanian dan sektor Perdagangan, hotel, dan restoran merupakan dua sektor

unggulan (leading sectors) yang selalu mendominasi dalam struktur perekonomian

di kabupaten Lumajang selama tahun 2003-2008. Peranan sektor Pertanian dalam

penciptaan PDRB selama periode tersebut berkisar antara 33-34 persen.

Sedangkan peranan sektor Perdagangan, hotel dan restoran berkisar antara 22-24

persen.

3. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) kabupaten Lumajang selama 2003-2008

cenderung mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2005 dan 2008 ini besaran

LPE sedikit mengalami perlambatan sebagai akibat dari efek multiplier kenaikan

72



BBM. Pada tahun 2008 semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang

positif, hal ini menunjukkan bahwa kinerja peekonomian kabupaten Lumajang

masih menunjukkan eksistensinya walaupun terjadi gejolak perekonomian secara

makro akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan adanya krisis

finansial global. Dengan adanya pertumbuhan positif dari semua sektor ekonomi,

hal ini bukan berarti seluruh masyarakat di kabupaten Lumajang sudah cukup

sejahtera menikmati efek pertumbuhan ekonomi tersebut. Oleh karena itu selalu

diperlukan berbagai upaya berkesinambungan dari pemerintah daerah untuk

menciptakan pemerataan pendapatan agar semua golongan masyarakat dapat

menikmati kesejahteraan secara memadai.

4. Pendapatan Domestik Regional Netto (PDRN) ADHB per kapita sebagai

pendekatan untuk estimasi besaran pendapatan perkapita selama tahun 2003-2008

selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 PDRN ADHB perkapita

kabupaten Lumajang sebesar Rp. 4.970.619,92 dan pada tahun 2008 sudah

meningkat menjadi Rp. 9.946.913,67. Sedangkan berdasarkan harga konstannya,

PDRN perkapita pada tahun 2003 sebesar Rp. 4.028.112,37 dan terus meningkat

hingga mencapai Rp. 5.094.699,92 pada tahun 2008. Peningkatan besaran PDRN

ADHK perkapita selama kurun waktu 2003-2008 murni disebabkan oleh kinerja

perekonomian yang terus meningkat.

73



5.2. Saran / Rekomendasi

1. Sektor Pertanian sebagai sektor yang dominan harus selalu direvitalisasi dengan

berbagai upaya intensifikasi pertanian dan penyediaan saprodi yang selalu memadai

bagi petani. Namun demikian untuk lebih mendongkrak pertumbuhan ekonomi juga

perlu adanya ekspansi dan diversifikasi produk-produk industri yang berbasis pada

bahan baku domestik dan berorientasi ekspor.

2. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana antara daerah yang berbasis industri

dan agraris harus selalu ditingkatkan.

3. Perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan ketrampilan terhadap sumber daya

manusia (SDM) yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi sektor-sektor tyang

dimiliki masing-masing daerah guna meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru

dan menjaga kesinambungan proses penetasan ke bawah dari golongan yang

berpenghasilan tinggi ke golongan yang berpenghasilan rendah (trickel down effect).

74



Tabel -Tabel Pokok

Produk Domestik Regional Bruto

( PDRB )

Kabupaten Lumajang

Tahun 2004 - 2009

75



2003 2004 2005 2006 2007 *) 2008**)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian 1,782,223.47 2,072,655.65 2,507,594.39 2,893,065.65 3,230,981.95 3,749,329.27a .Tanaman Bahan Makanan 1,186,208.53 1,397,867.02 1,708,134.84 1,989,703.23 2,217,195.46 2,590,543.74b. T anaman Perkebunan 346,795.76 393,635.75 464,793.97 524,191.96 591,437.05 675,446.56c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 170,093.81 191,621.78 227,264.29 258,399.28 288,087.64 341,211.34d. Kehutanan 40,038.58 42,226.27 50,811.25 56,147.13 61,952.98 61,838.21e. Perikanan 39,086.79 47,304.83 56,590.05 64,624.05 72,308.82 80,289.43

2. Pertambangan dan Penggalian 166,061.76 181,305.90 220,111.34 247,923.59 287,589.80 323,064.93a. Minyak dan gas Bumi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b. Pertambangan Tanpa Migas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c. Penggalian 166,061.76 181,305.90 220,111.34 247,923.59 287,589.80 323,064.93

3. Industri Pengolahan 800,200.35 876,621.95 1,031,990.51 1,156,605.23 1,286,952.41 1,449,725.08a. Industri Migas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Pengilangan Minyak Bumi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002. Gas Alam Cair 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b. Industri Tanpa Migas 800,200.35 876,621.95 1,031,990.51 1,156,605.23 1,286,952.41 1,449,725.081. Makanan, Minuman dan Tembakau 606,226.51 659,843.29 782,488.31 876,161.00 975,504.69 1,095,071.002. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki 5,829.17 6,618.71 7,670.27 8,688.93 9,507.84 10,977.843. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya 24,313.87 27,039.95 30,300.72 33,904.94 37,580.59 43,714.824. Kertas dan Barang Cetakan 60,068.41 67,269.61 77,494.13 87,130.75 97,881.57 112,097.935. Pupuk, Kimia & Brg. Dari Karet 25,994.60 29,736.36 35,351.24 39,930.45 44,637.65 49,759.176. Semen & Brg. Galian Bukan Logam 17,090.93 19,010.39 21,568.65 24,056.42 26,621.96 29,608.367. Logam Dasar Besi & Baja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008. Alat Angk., Mesin & Peralatannya 2,080.58 2,311.82 2,702.34 3,035.29 3,342.82 3,732.739. Barang Lainnya 58,596.28 64,791.82 74,414.84 83,697.44 91,875.29 104,763.24

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 42,402.00 46,374.95 56,512.46 68,019.88 77,393.84 84,765.56a. Listrik 38,821.36 42,450.18 52,230.77 63,268.25 72,259.61 79,077.67b. Gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c. Air Bersih 3,580.65 3,924.77 4,281.68 4,751.63 5,134.24 5,687.89

5. Bangunan 310,362.97 368,124.25 443,280.96 522,425.35 589,535.48 668,812.58 6. Perdagangan, Hotel, & Restoran 1,202,418.92 1,385,040.92 1,664,415.15 1,966,728.65 2,278,397.63 2,637,061.68

a. Perdagangan Besar & Eceran 1,106,333.36 1,277,318.06 1,540,747.79 1,829,263.34 2,125,962.60 2,463,197.41b. Hotel 30,298.58 33,721.85 38,949.89 43,797.26 48,445.62 53,891.00c. Restoran 65,786.98 74,001.01 84,717.47 93,668.05 103,989.41 119,973.27

7. Pengangkutan dan Komunikasi 323,191.97 358,081.36 430,630.96 478,363.67 523,583.19 592,894.27a. Pengangkutan 289,859.99 320,482.08 386,402.59 428,770.46 468,236.13 536,371.63

1. Angkutan Rel 372.43 408.08 434.46 469.13 491.63 530.692. Angkutan Jalan Raya 213,329.90 237,768.04 293,893.17 328,839.34 360,551.96 414,184.703. Angkutan Laut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004. Angk. Sungai, Danau & Penyeberangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005. Angkutan Udara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006. Jasa Penunjang angkutan 76,157.67 82,305.97 92,074.96 99,461.99 107,192.55 121,656.24

b. Komunikasi 33,331.98 37,599.28 44,228.37 49,593.21 55,347.06 56,522.641. Pos dan Telekomunikasi 23,866.59 26,982.57 32,418.78 36,723.22 41,385.29 41,291.412. Jasa Penunjang Komunikasi 9,465.39 10,616.71 11,809.59 12,869.99 13,961.76 15,231.23

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 253,813.00 287,932.98 334,662.83 377,866.73 420,266.64 481,830.64a. Bank 52,805.12 61,266.38 69,426.33 77,609.79 85,626.00 96,061.84b. Lembaga Keuangan tanpa Bank 47,308.74 54,059.85 66,748.49 76,454.88 84,861.76 95,354.80c. Jasa Penunjang Keuangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d. Sewa Bangunan 112,473.25 128,034.28 147,173.39 165,380.07 184,304.51 216,477.77e. Jasa Perusahaan 41,225.88 44,572.48 51,314.62 58,421.99 65,474.31 73,936.22

9. Jasa-jasa 490,906.70 541,464.64 637,797.81 746,898.44 848,117.91 966,829.90a. Pemerintahan Umum 245,496.75 265,188.42 320,084.87 379,757.27 432,705.29 495,904.59

1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 245,496.75 265,188.42 320,084.87 379,757.27 432,705.29 495,904.592. Jasa Pemerintah lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b. Swasta 245,409.95 276,276.22 317,712.94 367,141.18 415,412.62 470,925.301. Sosial Kemasyarakatan 45,837.01 49,924.79 56,235.74 62,075.14 69,556.47 78,094.672. Hiburan & Rekreasi 2,266.87 2,463.33 2,959.65 3,392.00 3,844.79 4,393.633. Perorangan & Rumahtangga 197,306.07 223,888.10 258,517.56 301,674.04 342,011.37 388,437.01

5,371,581.13 6,117,602.59 7,326,996.41 8,457,897.19 9,542,818.85 10,954,313.91

5,371,581.13 6,117,602.59 7,326,996.41 8,457,897.19 9,542,818.85 10,954,313.91

*) = Angka Diperbaiki**) = Angka Sementara

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku Tabel P.01

Sektor/Sub Sektor

(1)

PDRB DENGAN MIGAS

PDRB TANPA MIGAS

Tahun 2003 - 2008 (Juta Rupiah)

76



2003 2004 2005*) 2006 2007 *) 2008 **)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian 1,487,946.81 1,577,383.09 1,657,069.17 1,738,589.06 1,825,361.31 1,947,588.26a .Tanaman Bahan Makanan 1,001,103.49 1,070,072.93 1,122,426.05 1,177,512.24 1,234,268.33 1,331,281.82b. T anaman Perkebunan 286,555.65 296,634.93 312,231.48 327,593.27 346,121.20 364,569.46c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 136,169.86 142,119.26 148,810.64 156,489.27 164,485.88 172,496.34d. Kehutanan 29,455.99 29,371.53 31,107.63 31,860.42 32,454.46 29,591.98e. Perikanan 34,661.82 39,184.45 42,493.36 45,133.85 48,031.44 49,648.66

2. Pertambangan dan Penggalian 138,399.17 146,533.56 154,667.96 164,277.88 176,759.81 182,822.67a. Minyak dan gas Bumi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b. Pertambangan Tanpa Migas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c. Penggalian 138,399.17 146,533.56 154,667.96 164,277.88 176,759.81 182,822.67

3. Industri Pengolahan 639,442.58 665,212.60 685,869.75 711,206.30 738,077.65 764,707.16a. Industri Migas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


b. Industri Tanpa Migas 639,442.58 665,212.60 685,869.75 711,206.30 738,077.65 764,707.161. Makanan, Minuman dan Tembakau 478,098.78 497,455.75 511,936.29 530,572.21 550,309.50 568,909.962. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki 4,879.64 5,041.34 5,247.33 5,405.79 5,579.32 5,959.833. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya 19,927.01 20,536.61 20,903.08 21,932.84 23,038.25 23,987.434. Kertas dan Barang Cetakan 52,109.03 54,416.83 56,758.33 59,022.85 61,430.98 64,889.545. Pupuk, Kimia & Brg. Dari Karet 18,938.43 19,518.67 20,345.87 21,092.56 21,898.30 22,482.986. Semen & Brg. Galian Bukan Logam 14,100.88 14,573.77 14,909.84 15,242.33 15,588.33 15,992.077. Logam Dasar Besi & Baja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008. Alat Angk., Mesin & Peralatannya 1,450.58 1,500.82 1,570.67 1,638.22 1,709.64 1,773.249. Barang Lainnya 49,938.22 52,168.81 54,198.34 56,299.50 58,523.33 60,712.10

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 32,031.63 33,415.13 34,961.94 36,735.24 38,624.93 40,784.25a. Listrik 28,960.29 30,185.31 31,564.82 33,155.68 34,849.94 36,850.33b. Gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c. Air Bersih 3,071.34 3,229.82 3,397.13 3,579.55 3,774.99 3,933.92

5. Bangunan 214,197.88 221,223.84 228,249.78 236,760.31 245,970.28 248,282.40 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 969,941.68 1,020,120.64 1,088,929.81 1,172,064.63 1,263,710.89 1,345,333.55

a. Perdagangan Besar & Eceran 897,594.08 945,275.97 1,011,159.73 1,090,815.04 1,178,681.68 1,256,003.20b. Hotel 21,317.51 21,763.05 22,226.60 22,862.28 23,529.86 24,343.99c. Restoran 51,030.08 53,081.62 55,543.48 58,387.31 61,499.35 64,986.36

7. Pengangkutan dan Komunikasi 247,892.08 256,854.57 263,339.94 270,496.71 278,097.18 284,569.30a. Pengangkutan 222,512.65 230,246.79 235,790.32 241,879.62 248,315.70 252,669.82

1. Angkutan Rel 299.59 306.87 314.39 322.47 326.95 334.342. Angkutan jalan Raya 159,682.40 164,808.20 168,318.62 172,230.66 176,381.42 178,286.343. Angkutan Laut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005. Angkutan Udara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006. Jasa Penunjang angkutan 62,530.66 65,131.72 67,157.31 69,326.49 71,607.34 74,049.15

b. Komunikasi 25,379.43 26,607.78 27,549.62 28,617.09 29,781.48 31,899.481. Pos dan Telekomunikasi 17,264.94 18,167.90 18,901.09 19,749.75 20,672.06 22,499.482. Jasa Penunjang Komunikasi 8,114.49 8,439.88 8,648.53 8,867.34 9,109.42 9,400.01

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 209,255.55 218,503.13 225,581.78 235,447.03 249,623.06 263,573.48a. Bank 43,407.42 46,615.22 48,638.32 51,065.43 54,393.91 56,411.93b. Lembaga Keuangan tanpa Bank 38,008.15 39,615.90 40,360.68 41,510.96 43,710.63 46,079.75c. Jasa Penunjang Keuangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d. Sewa Bangunan 89,483.19 92,637.94 95,216.70 99,754.78 106,552.98 113,926.45e. Jasa Perusahaan 38,356.79 39,634.07 41,366.08 43,115.86 44,965.53 47,155.35

9. Jasa-jasa 413,937.65 430,933.65 455,063.49 478,599.24 505,256.63 533,018.19a. Pemerintahan Umum 196,647.03 204,886.54 216,206.29 226,323.95 237,615.92 250,019.47

1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 196,647.03 204,886.54 216,206.29 226,323.95 237,615.92 250,019.472. Jasa Pemerintah lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b. Swasta 217,290.62 226,047.11 238,857.20 252,275.30 267,640.71 282,998.721. Sosial Kemasyarakatan 37,308.87 38,479.01 39,671.86 40,933.42 43,357.87 45,955.002. Hiburan & Rekreasi 1,939.82 2,030.61 2,144.52 2,281.56 2,428.03 2,587.563. Perorangan & Rumahtangga 178,041.93 185,537.50 197,040.82 209,060.32 221,854.81 234,456.16

4,353,045.04 4,570,180.20 4,793,733.63 5,044,176.39 5,321,481.75 5,610,679.26

4,353,045.04 4,570,180.20 4,793,733.63 5,044,176.39 5,321,481.75 5,610,679.26


Sektor/Sub Sektor

(1)

PDRB DENGAN MIGAS

PDRB TANPA MIGAS

Tabel P.02Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tahun 2003 - 2008 (Juta Rupiah)

77



2003 2004 2005 2006 2007 *) 2008 **)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian 33.18 33.88 34.22 34.21 33.86 34.23a .Tanaman Bahan Makanan 22.08 22.85 23.31 23.52 23.23 23.65b. T anaman Perkebunan 6.46 6.43 6.34 6.20 6.20 6.17c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 3.17 3.13 3.10 3.06 3.02 3.11d. Kehutanan 0.75 0.69 0.69 0.66 0.65 0.56e. Perikanan 0.73 0.77 0.77 0.76 0.76 0.73

2. Pertambangan dan Penggalian 3.09 2.96 3.00 2.93 3.01 2.95a. Minyak dan gas Bumi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b. Pertambangan Tanpa Migas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c. Penggalian 3.09 2.96 3.00 2.93 3.01 2.95

3. Industri Pengolahan 14.90 14.33 14.08 13.67 13.49 13.23a. Industri Migas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


b. Industri Tanpa Migas 14.90 14.33 14.08 13.67 13.49 13.231. Makanan, Minuman dan Tembakau 11.29 10.79 10.68 10.36 10.22 10.002. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.103. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya 0.45 0.44 0.41 0.40 0.39 0.404. Kertas dan Barang Cetakan 1.12 1.10 1.06 1.03 1.03 1.025. Pupuk, Kimia & Brg. Dari Karet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006. Semen & Brg. Galian Bukan Logam 0.32 0.31 0.29 0.28 0.28 0.277. Logam Dasar Besi & Baja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008. Alat Angk., Mesin & Peralatannya 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.039. Barang Lainnya 1.09 1.06 1.02 0.99 0.96 0.96

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0.79 0.76 0.77 0.80 0.81 0.77a. Listrik 0.72 0.69 0.71 0.75 0.76 0.72b. Gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c. Air Bersih 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05

5. Bangunan 5.78 6.02 6.05 6.18 6.18 6.116. Perdagangan, Hotel & Restoran 22.38 22.64 22.72 23.25 23.88 24.07

a. Perdagangan Besar & Eceran 20.60 20.88 21.03 21.63 22.28 22.49b. Hotel 0.56 0.55 0.53 0.52 0.51 0.49c. Restoran 1.22 1.21 1.16 1.11 1.09 1.10

7. Pengangkutan dan Komunikasi 6.02 5.85 5.88 5.66 5.49 5.41a. Pengangkutan 5.40 5.24 5.27 5.07 4.91 4.90

1. Angkutan Rel 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.002. Angkutan jalan Raya 3.97 3.89 4.01 3.89 3.78 3.783. Angkutan Laut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005. Angkutan Udara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006. Jasa Penunjang angkutan 1.42 1.35 1.26 1.18 1.12 1.11

b. Komunikasi 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.521. Pos dan Telekomunikasi 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.382. Jasa Penunjang Komunikasi 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4.73 4.71 4.57 4.47 4.40 4.40a. Bank 0.98 1.00 0.95 0.92 0.90 0.88b. Lembaga Keuangan tanpa Bank 0.88 0.88 0.91 0.90 0.89 0.87c. Jasa Penunjang Keuangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d. Sewa Bangunan 2.09 2.09 2.01 1.96 1.93 1.98e. Jasa Perusahaan 0.77 0.73 0.70 0.69 0.69 0.67

9. Jasa-jasa 9.14 8.85 8.70 8.83 8.89 8.83a. Pemerintahan Umum 4.57 4.33 4.37 4.49 4.53 4.53

1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 4.57 4.33 4.37 4.49 4.53 4.532. Jasa Pemerintah lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b. Swasta 4.57 4.52 4.34 4.34 4.35 4.301. Sosial Kemasyarakatan 0.85 0.82 0.77 0.73 0.73 0.712. Hiburan & Rekreasi 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.043. Perorangan & Rumahtangga 3.67 3.66 3.53 3.57 3.58 3.55

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100


Peranan Sektoral PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 - 2008 (Persen)

Tabel P.03

Sektor/Sub Sektor

(1)

PDRB DENGAN MIGAS

PDRB TANPA MIGAS

78



79



2003 2004 2005 2006 2007 *) 2008 **)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)


2. Pertambangan dan Penggalian 3.18 3.21 3.23 3.26 3.32 3.26a. Minyak dan gas Bumi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b. Pertambangan Tanpa Migas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c. Penggalian 3.18 3.21 3.23 3.26 3.32 3.26

3. Industri Pengolahan 14.69 14.56 14.31 14.10 13.87 13.63a. Industri Migas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


b. Industri Tanpa Migas 14.69 14.56 14.31 14.10 13.87 13.631. Makanan, Minuman dan Tembakau 10.98 10.88 10.68 10.52 10.34 10.142. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.113. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43 0.434. Kertas dan Barang Cetakan 1.20 1.19 1.18 1.17 1.15 1.165. Pupuk, Kimia & Brg. Dari Karet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006. Semen & Brg. Galian Bukan Logam 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.297. Logam Dasar Besi & Baja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008. Alat Angk., Mesin & Peralatannya 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.039. Barang Lainnya 1.15 1.14 1.13 1.12 1.10 1.08

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73a. Listrik 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.66b. Gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c. Air Bersih 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07




1. Angkutan Rel 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.012. Angkutan jalan Raya 3.67 3.61 3.51 3.41 3.31 3.183. Angkutan Laut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005. Angkutan Udara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006. Jasa Penunjang angkutan 1.44 1.43 1.40 1.37 1.35 1.32


8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4.81 4.78 4.71 4.67 4.69 4.70a. Bank 1.00 1.02 1.01 1.01 1.02 1.01b. Lembaga Keuangan tanpa Bank 0.87 0.87 0.84 0.82 0.82 0.82c. Jasa Penunjang Keuangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d. Sewa Bangunan 2.06 2.03 1.99 1.98 2.00 2.03e. Jasa Perusahaan 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84


1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 4.52 4.48 4.51 4.49 4.47 4.462. Jasa Pemerintah lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100


Peranan Sektoral PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2003 - 2008 (Persen)

PDRB DENGAN MIGASPDRB TANPA MIGAS

Tabel P.04

Sektor/Sub Sektor

(1)

80



2003 2004 2005 2006 2007 *) 2008 **)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)


2. Pertambangan dan Penggalian 141.77 154.78 187.91 211.65 245.52 240.23a. Minyak dan gas Bumi - - - - - -b. Pertambangan Tanpa Migas - - - - - -c. Penggalian 141.77 154.78 187.91 211.65 245.52 240.23

3. Industri Pengolahan 138.63 151.86 178.78 200.37 222.95 229.96a. Industri Migas - - - - - -

1. Pengilangan Minyak Bumi - - - - - -2. Gas Alam Cair - - - - - -

b. Industri Tanpa Migas 138.63 151.86 178.78 200.37 222.95 229.961. Makanan, Minuman dan Tembakau 140.68 153.12 181.58 203.32 226.38 231.612. Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki 131.24 149.01 172.68 195.62 214.05 228.913. Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya 139.37 155.00 173.69 194.35 215.42 233.424. Kertas dan Barang Cetakan 127.02 142.25 163.87 184.25 206.98 224.325. Pupuk, Kimia & Brg. Dari Karet 149.15 170.62 202.84 229.11 256.12 255.486. Semen & Brg. Galian Bukan Logam 132.41 147.28 167.10 186.37 206.25 212.827. Logam Dasar Besi & Baja - - - - - -8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya 156.31 173.68 203.02 228.03 251.13 233.999. Barang Lainnya 128.86 142.48 163.65 184.06 202.04 213.20

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 144.94 158.52 193.17 232.51 264.55 254.82a. Listrik 146.37 160.05 196.93 238.54 272.44 261.63b. Gas - - - - - -c. Air Bersih 131.06 143.66 156.72 173.92 187.92 187.10




1. Angkutan Rel 133.23 145.99 155.43 167.83 175.88 169.342. Angkutan jalan Raya 145.87 162.58 200.96 224.85 246.54 245.873. Angkutan Laut - - - - - -4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. - - - - - -5. Angkutan Udara - - - - - -6. Jasa Penunjang angkutan 132.97 143.71 160.76 173.66 187.16 187.89


8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 133.89 151.89 176.54 199.33 221.69 230.91a. Bank 137.14 159.12 180.31 201.56 222.38 234.65b. Lembaga Keuangan tanpa Bank 141.24 161.39 199.27 228.25 253.35 259.39c. Jasa Penunjang Keuangan - - - - - -d. Sewa Bangunan 135.51 154.26 177.32 199.26 222.06 230.99e. Jasa Perusahaan 119.24 128.92 148.42 168.98 189.38 198.49


1. Adm. Pemerintah & Pertahanan 138.65 149.77 180.77 214.47 244.37 238.532. Jasa Pemerintah lainnya - - - - - -


138.16 157.35 188.45 217.54 245.45 252.96138.16 157.35 188.45 217.54 245.45 252.96


Sektor/Sub Sektor

Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 - 2008 (Persen)

(1)

PDRB DENGAN MIGASPDRB TANPA MIGAS

Tabel P.05

81



2003 2004 2005 2006 2007 *) 2008 **)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)
















111.96 117.55 123.30 129.74 136.87 139.42

111.96 117.55 123.30 129.74 136.87 139.42


Sektor/Sub Sektor

(1)

Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2003 - 2008 (Persen)

PDRB TANPA MIGAS

PDRB DENGAN MIGAS

Tabel P.06

82



2003 2004 2005 2006 2007 *) 2008 **)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)
















111.61 113.89 119.77 115.43 112.83 114.79

111.61 113.89 119.77 115.43 112.83 114.79


Sektor/Sub Sektor

Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga BerlakuTahun 2003 - 2008 (Persen)

PDRB TANPA MIGAS

(1)

PDRB DENGAN MIGAS

Tabel P.07

83



2003 2004 2005 2006 2007 *) 2008 **)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)
















104.33 104.99 104.89 105.22 105.50 105.43

104.33 104.99 104.89 105.22 105.50 105.43


Tahun 2003 - 2008 (Persen)Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Konstan 2000

Sektor/Sub Sektor

(1)

PDRB DENGAN MIGAS

PDRB TANPA MIGAS

Tabel P.08

84



2003 2004 2005 2006 2007 *) 2008 **)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)
















123.40 133.86 152.85 167.68 179.33 195.24123.40 133.86 152.85 167.68 179.33 195.24


Sektor/Sub Sektor

Tahun 2003 - 2008 (Persen)

PDRB TANPA MIGAS

(1)

PDRB DENGAN MIGAS

Tabel P.09Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang

85



2003 2004 2005 2006 2007 *) 2008 **)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)











b. Komunikasi 9.03 7.59 13.61 7.95 7.24 -4.661. Pos dan Telekomunikasi 9.39 7.44 15.49 8.41 7.67 -8.332. Jasa Penunjang Komunikasi 7.97 7.84 8.55 6.29 5.60 5.72





6.98 8.48 14.18 9.70 6.95 8.87

6.98 8.48 14.18 9.70 6.95 8.87


(1)

PDRB DENGAN MIGAS

PDRB TANPA MIGAS

Laju Inflasi/Deflasi dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten LumajangTahun 2003 - 2008 (Persen)

Sektor/Sub Sektor

Tabel P.10

86



2003 2004 2005 2006 2007 *) 2008 **)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU :

1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,371,581.13 6,117,602.59 7,326,996.41 8,457,897.19 9,542,818.85 10,954,313.91(JUTA RUPIAH)

2. PENYUSUTAN (JUTA RUPIAH) 322,294.87 367,056.16 439,619.78 507,473.83 572,569.13 657,258.83

3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETOATAS DASAR HARGA PASAR 5,049,286.26 5,750,546.44 6,887,376.62 7,950,423.35 8,970,249.72 10,297,055.07(JUTA RUPIAH)

4. PAJAK TIDAK LANGSUNG (JUTA RUPIAH) 50,492.86 57,505.46 68,873.77 79,504.23 89,702.50 102,970.55

5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETOATAS DASAR FAKTOR PRODUKSI 4,998,793.40 5,693,040.97 6,818,502.86 7,870,919.12 8,880,547.22 10,194,084.52(JUTA RUPIAH)

6. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN 1,005,668 1,009,593 1,013,454 1,017,467 1,021,317 1,024,849(JIWA)

7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,341,306.60 6,059,474.06 7,229,727.65 8,312,699.27 9,343,640.46 10,688,710.15PER KAPITA (RUPIAH)

8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO 4,970,619.92 5,638,946.56 6,727,984.55 7,735,797.94 8,695,191.81 9,946,913.67PER KAPITA (RUPIAH)

II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 :

1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 4,353,045.04 4,570,180.20 4,793,733.63 5,044,176.39 5,321,481.75 5,610,679.26(JUTA RUPIAH)

2. PENYUSUTAN (JUTA RUPIAH) 261,182.70 274,210.81 287,624.02 302,650.58 319,288.91 336,640.76

3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETOATAS DASAR HARGA PASAR 4,091,862.33 4,295,969.39 4,506,109.61 4,741,525.81 5,002,192.85 5,274,038.51(JUTA RUPIAH)

4. PAJAK TIDAK LANGSUNG (JUTA RUPIAH) 40,918.62 42,959.69 45,061.10 47,415.26 50,021.93 52,740.39

5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETOATAS DASAR FAKTOR PRODUKSI 4,050,943.71 4,253,009.70 4,461,048.52 4,694,110.55 4,952,170.92 5,221,298.12(JUTA RUPIAH)

6. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN 1,005,668 1,009,593 1,013,454 1,017,467 1,021,317 1,024,849(JIWA)

7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 4,328,511.04 4,526,755.04 4,730,094.93 4,957,582.30 5,210,411.41 5,474,639.94PER KAPITA (RUPIAH)

8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO 4,028,112.37 4,212,598.24 4,401,826.35 4,613,526.09 4,848,808.86 5,094,699.92PER KAPITA (RUPIAH)

9 PERTUMBUHAN EKONOMI ( % ) 4.33 4.99 4.89 5.22 5.50 5.43

Keterangan : *) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

(1)

KABUPATEN UMAJANG TAHUN 2003 -2008 Tabel 11P. ANGKA AGREGAT DAN PENDAPATAN DASAR ATAS HARGA BERLAKU DAN KONSTAN 2000

Sektor/Sub Sektor

87



88



Documents

PDRB Kabupaten Lumajang 2010