Upload
petra-silitonga
View
45
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pembinaan Industri Badan Usaha Penunjang Migas
Citation preview
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
PEMBINAANPEMBINAANINDUSTRI BADAN USAHA INDUSTRI BADAN USAHA
PENUNJANG MIGASPENUNJANG MIGAS((AmanatAmanat PasalPasal 39 39 ayatayat (1) (1) hurufhuruf a a UndangUndang--UndangUndang No. 22 No. 22 TahunTahun 2001)2001)
Jakarta, 29 Jakarta, 29 AgustusAgustus 20062006
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMIDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
www.migas.esdm.go.id
DRAFT
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
PEMBINAAN INDUSTRI/BADAN USAHA PENUNJANG MIGAS
IndustriPenunjang*
JasaKonstruksi *
Jasa Non Konstruksi*
MENINGKATNYA KAPASITAS NASIONAL
* Dalam / Luar Negeri
AMANAT PASAL 39 ayat 1
UU No. 22 / 2001 TENTANG MIGAS
BARANG
JASA
TEKNOLOGI &
RANCANG
BANGUN
TENAGA KERJA
PEMBINAAN
ALUR PIKIR
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
PEMBINAAN PEMBINAAN KEGIATAN USAHA MIGASKEGIATAN USAHA MIGAS
Pemerintah Cq. Menteri ESDM melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Migas(Pasal 38).Dasar Pembinaan:Penguasaan negara atas sumberdaya alam dan cabang-cabang produksi yangmenguasai hajat hidup orang banyak Lingkup Pembinaan oleh Pemerintahcq. Departemen ESDM (Penjelasan Pasal 38)
2. Rutin :Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Migas (Pasal 39 ayat (1)huruf a) (Lampiran 2)Lingkup : Pengaturan Kepemilikan dan penguasaan negara atas Sumberdaya Migas (Lampiran 3)
Regulasi Usaha Hulu (Lampiran 4) Regulasi Usaha Hilir (Lampiran 5) Regulasi Keteknikan (Lampiran 6) Pembinaan Industri/ Badan Usaha Penunjang (Lampiran 7)
1. Dinamis:Penetapan Kebijakan mengenai kegiatan usaha migas (Pasal 39 ayat (1) huruf b) (Lamp 1) Proses penetapan kebijakan dilakukan secara cermat, transparan dan adil (Pasal 39
ayat 2) Melibatkan publik (masyarakat migas) dalam proses pengambilan keputusan
(Lampiran 8)
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
PENGAWASAN PEKERJAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MIGASPELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MIGAS
((PasalPasal 441 jis Pasal 42, 46, dan Pasal 11 jis Pasal 42, 46, dan Pasal 1))
Departemen ESDM*) :9 Pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan
gas bumi.9 Pengawasan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang migas.Lingkup : (Lampiran 2)
Badan Pelaksana :Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan Kontrak KerjaSama.
Badan Pengatur :Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir (BBM dan Gas Bumi melalui Pipa) berdasarkan Izin Usaha.
*) Dan Departemen terkait sesuai lingkup dan tugas kewenangan masing-masing
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
KERANGKA REGULASIKERANGKA REGULASIUSAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMIUSAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI
Domain
UU 22 /2001
tentang
Migas
UU
PP
PP No 35 Tahun 2004
ttg Kegiatan Usaha Hulu Migas
UU No. 18/1999Tentang Jasa Konstruksi
PP No . 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat JasaKonstruksi
Dep. ESDM
JASA-KONSTRUKSI(Dep. Pekerjaan Umum)
PERMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI No. 147 Tahun 1972 TENTANG Perijinan usaha Perusahaan Asing yang bekerja dibidang jasa-jasa usaha pertambangan minyak dan gas bumi
RANCANGAN PERMEN ESDMTENTANG
USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI*PP No 36 Tahun 2004
ttg Kegiatan Usaha Hilir Migas
RPPPembinaan dan
PengawasanKegiatan Usaha Migas
JASA- NON KONSTRUKSI
PP No 29 Tahun 2000ttg Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
PP No 30 Tahun 2000ttg Penyelengaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi
Belum ada UU
Belum ada PP
*) Terdiri dari : Usaha Jasa Konstruksi Migas Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas Industri Penunjang Migas
(Lingkup Kewenangan)
INDUSTRI PENUNJANG(Dep. Perin.)
UU No. 5/1984
Ttg Perindustrian
PP No. 17/1986
TentangKewenanganPengaturan,
Pembinaan danPengembangan
Industri
UUPP
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
Industri Migas
Usaha Inti Migas Usaha Penunjang Migas
Usaha JasaPenunjang Migas
Industri PenunjangMigas
Industri Material dan PeralatanMigas
Jasa Survei Jasa G&G Jasa Pemboran Jasa Konsultansi (antara lain:
Rancang Bangun dan Rekayasa) Jasa Inspeksi Jasa Pengujian Jasa Operasi dan Pemeliharaan Jasa Litbang Jasa Diklat Jasa Penyimpanan dan
Pengangkutan selain Kegiatanusaha Hilir (contoh FPSO)
Jasa Lainnya
KegiatanUsaha Hulu(pasal 1 angka 7 UU Migas)
KegiatanUsaha Hilir(pasal 1 angka 10 UU Migas)
Usaha Jasa KonstruksiMigas (UU No. 18
tahun 1999)
Konstruksi Instalasi
Usaha Jasa Non KonstruksiMigas
Industri PipaPemboran
Industri Wellhead Industri Pipa alir Industri Kimia
Pemboran Industri Lainnya
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
Ruang Lingkup Pengaturan Usaha Penunjang Migas A. Klasifikasi Jenis Usaha JasaB. Kewajiban Pendaftaran Perusahaan Jasa Penunjang MigasC. Pengadaan barang dan jasa wajib:
- mengutamakan produksi barang dan jasa dalam negeri- memenuhi minimum komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)- untuk produksi barang dan jasa luar negeri dapat digunakan apabila produksi barang dan jasa
dalam negeri tidak memenuhi Quality, Cost, & Delivery- penunjukan langsung dapat dimungkinkan apabila dalam keadaan darurat- memberikan preferensi harga sesuai ketentuan yang berlaku- memberikan waktu yang cukup antara proses pengadaan barang dan jasa dan delivery- mengutamakan aspek K3PL- Integrated Sub Surface Services dan EPCI
D. Pemanfaatan teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun- penggunaan rancang bangun dalam negeri- alih teknologi
E. Penggunaan tenaga kerja- mengutamakan penggunaan tenaga kerja nasional- peningkatan kompetensi- pembinaan tenaga kerja Indonesia- alih pengetahuan tenaga kerja- pelaksanaan sertifikasi profesi
F. Peranan Asosiasi Penunjang Migas- sebagai mitra pemerintah
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
PEMBINAAN USAHA JASA PENUNJANG
YANG BERLAKU SAAT INI USULAN PERUBAHAN KETERANGAN
1. SK Menteri PertambanganNo. 147/Kpts/M/Pertamb/1972 tentangPerijinan usaha perusahaan asing yang bekerja di bidang jasa-jasa usahapertambangan migasa. Fabricationb. Constructionc. Manufacturingd. Consultante. Commodities supply and cateringf. Material and equipment supply
termasuk after sales serviceg. Highly specialized serviceh. Usaha-usaha lain yang
berhubungan serta menunjangusaha pertambangan migas
Surat Keputusan Menteri ESDMNo.Tanggal.2006tentang Pedoman Tatacara dan PengaturanUsaha Jasa Penunjang di Bidang Minyak danGas BumiKlasifikasi Bidang Usaha :1. Jasa Konstruksi
- Perencanaan, pelaksanaan & pengawasan2. Jasa Non Konstruksi
- Survey umum, Jasa (a.l. pemboran,Konsultansi,Geologi & Geopfisikal, Instalasi,
Inspeksi & pengujian, pengoperasian & pemeliharaan, Litbang, Diklat, penyimpanann & pengangkutan, Suplierbarang & tenaga kerja)
3. Industri Penunjang- Fabrikasi peralatan (al. platform, pressure
vessel/tank, pompa, tanki, wellhead)- Fabrikasi pemanfaatan (al. kimia khusus,
pelumas, drilling mud)
PenerbitanSurat KeteranganTerdaftar(SKT Migas)
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
PEMBINAAN USAHA JASA PENUNJANG
YANG BERLAKU SAAT INI USULAN PERUBAHAN KETERANGAN
2. Surat Edaran Dirjen MigasNo. 7523/29.06/DJM.B/2003tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT)a. Jasa Fabrikaksi
(a.l. platform, pressure tank/vessel, pompa, tanki, wellhead)
b. Jasa Konstruksi(a.l. Fasilitas produksi lapangan, Pemurnian/pengolahan)
c. Jasa Produksi Bahan dan Barang Jadi(a.l. Drilling mud, Drilling bit, Drill pipe, Kimia khusus, Pelumas)
d. Jasa Konsultan(a.l. Dalam bidang eksplorasi, produksi, pemurnian/ pengolahan)
g. Jasa Teknologi Khusus(a.l. Geological survey, Seismic, pemboran, produksi, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi, niaga BBM dan gas, penyimpanann dan pengangkutanpelumas)
Ruang Lingkup Pengaturan Usaha PenunjangMigas
A. Kewajiban Pendaftaran Perusahaan JasaPenunjang Migas
B. Pengadaan Barang dan Jasa Wajib- Mengutamakan produksi barang dan jasa
dalam negeri- Memenuhi minimum komitmen Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN)- Untuk produksi barang dan jasa luar
negeri dapat digunakan apabila produksibarang dan jasa dalam negeri tidakmemenuhi Quality, Cost, & Delivery (QCD)
- Penunjukan langsung dapat dimungkinkanapabila dalam keadaan darurat
- Memberikan preferensi harga sesuaidengan ketentuan yang berlaku
- Memberikan waktu yang cukup antaraproses pengadaan barang dan jasa dandelivery
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
PEMBINAAN USAHA JASA PENUNJANG
YANG BERLAKU SAAT INI USULAN PERUBAHAN KETERANGAN
C. Pemanfaatan Teknologi dan kemampuanrekayasa serta rancang bangun- Penggunaan rancang bangun dalam negeri- Alih Teknologi
D. Penggunaan Tenaga Kerja- Mengutamakan penggunaan tenaga kerja
nasional- Peningkatan kompetensi- Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia- Alih pengetahuan tenaga kerja- Pelaksanaan sertifikasi profesi
E. Peranan Asosiasi Penunjang Migas- Sebagai mitra pemerintah
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
LAMPIRANLAMPIRAN
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
LAMPIRAN 1LAMPIRAN 1PENETAPAN KEBIJAKAN MIGASPENETAPAN KEBIJAKAN MIGAS
Merupakan Kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralDesk : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
cq. Direktorat Pembinaan Program Migas
Tujuan : Memberikan arahan/ garis besar haluan Migas kepada stakeholders.Perangkat Legislasi : Undang-undang Nomor 22/2001 tentang MigasPerangkat Regulasi : RPP Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas (amanat
Pasal 43)Dokumen Kebijakan : Rancangan Permen ESDM tentang Rencana Umum Perminyakan
dan Pergasbumian Nasional (amanat Pasal 39 ayat (1) huruf b)
Materi Muatan a.l. : Potensi dan Cadangan Sumber Daya Migas Kemampuan Produksi Migas Prakiraan Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas Dalam Negeri Penguasaan Teknologi Migas Aspek Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Optimalisasi Kemampuan Migas Nasional Kebijakan Pembangunan Migas ( Pro-Poor, Pro-Job, Pro- Growth) Program Utama Migas
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
LAMPIRAN 2LAMPIRAN 2PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG MIGASPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG MIGAS
((PenjelasanPenjelasan PasalPasal 39 39 ayatayat (1) (1) hurufhuruf a a dandan PasalPasal 42)42)
Penyebarluasan Informasi Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peningkatan Nilai Tambah Produk Penerapan Standardisasi Pemberian Akreditasi Pembinaan Industri/ Badan Usaha Penunjang Pembinaan Usaha Kecil/Menengah Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri Pemeliharaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelestarian Lingkungan Hidup Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Pengawasan Konservasi Sumber Daya danCadangan Minyak dan Gas Bumi
Pengawasan pengelolaan data minyak dan gas bum.
Pengawasan Penerapan Kaidah Keteknikan yang baik.
Pengawasan Jenis dan Mutu Hasil OlahanMinyak dan Gas Bumi
Pengawasan Alokasi dan Distribusi Bahan BakarMinyak dan Bahan Baku
Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengawasan PEngelolaan Lingkungan Hidup Pengawasan PEmanfaatan Barang, Jasa,
Teknologi dan Kemampuan Rekayasa danRancang Bangun Dalam Negeri
Pengawasan PEnggunaan Tenaga Kerja Asing Pengawasan Pengembangan Tenaga Kerja
Indonesia Pengawasan PEngembangan Lingkungan dan
Masyarakat setempat Pengawasan PEnguasaan, PEngembangan, dan
Penerapan teknologi minyak dan gas bumi Pengawasan KEgiatan-Kegiatan Lain di bidang
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumisepanjang menyangkut kepentingan umum
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
LAMPIRAN 2 (LAMPIRAN 2 (LanjutanLanjutan))PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG MIGASPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG MIGAS
((PenjelasanPenjelasan PasalPasal 39 39 ayatayat (1) (1) hurufhuruf a a dandan PasalPasal 42)42)
1. Penyelenggaraan urusan tersebut pada butir 1 dilaksanakan oleh Menteri ESDM cq. DirekturJenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan organisasi sebagai berikut:
Menteri ESDM
SekretarisDirektorat Jenderal
Direktur PembinaanUsaha Hulu Migas
Direktur PembinaanUsaha Hilir Migas
Direktur PembinaanProgram Migas
Direktur Teknik danLingkungan Migas
Direktur JenderalMinyak dan Gas Bumi
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
LAMPIRAN 3LAMPIRAN 3
PENGATURAN KEPEMILIKAN PENGATURAN KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN DAN PENGUASAAN NEGARANEGARA ATAS ATAS SUMBERDAYA MIGASSUMBERDAYA MIGAS
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
LAMPIRAN 4aLAMPIRAN 4aKERANGKAKERANGKA REGULASI KEGIATAN USAHA HULU MIGASREGULASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS
TAHAPAN USAHA HULU MIGAS :
PRA KKS KKS PASKA KKS
REGULASI KEGIATAN USAHA a.l. :
Ketentuan tentang Tata Cara dan Penetapan dan Penawaran WK
Ketentuan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei umum, E dan E Migas
Ketentuan tentang Plan of Development (POD) dan Penerimaan Negara
Ketentuan tentang Domestic Market Obligation (DMO)
Ketentuan tentang Cost RecoveryKetentuan tentang Relinghuisment WK
Ketentuan tentang Participating Interest, Pengalihan Interest dan Operatorship
Ketentuan tentang Kaidah Keteknikan dan Manajemen Reservoar (Pengaturan Produksi)
Ketentuan tentang Pedoman dan Tata Cara Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas
Ketentuan tentang Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu migas
PELAKU KEGIATAN a.l. :
DITJEN MIGAS
-PERUSAHAAN SURVEI-PERUSAHAAN JASA G & G-UNIVERSITAS ( MoU dg MIGAS)-BU/BUT (NON KONTRAKTOR)
KKSBU/BUT (KONTRAKTOR)
BP MIGAS
Catatan:: Peraturan yang sudah ada: Rancangan Peraturan
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
LAMPIRAN LAMPIRAN 4b4bKERANGKA REGULASIKERANGKA REGULASI KEGIATAN USAHA HULU MIGASKEGIATAN USAHA HULU MIGAS
TAHAPAN USAHA HULU MIGAS :
EVALUASIDATA
CEKUNGAN
EVALUASI DATA TEKNIS
DAN EKONOMI
CALONWK
(BLOCK)
Batas-batas WK (koordinat)
Potensi WK Term &
Condition KKS Konsep KKS Formalitas
Penawaran Konsultasi
Daerah dalamrangka rencanapenawaran
Penetapan WK Oleh MESDM
Peta Dasar(Base map)
Peta KerangkaGeologiRegional
Peta CitraSatelit
Peta GeologiPermukaan
DATA WILAYAH
POTENSIALSKALA BESAR
PerkiraanPotensi SumberDaya
Perkiraan KonsepEksplorasi(terpenuhinyaunsur-unsurpetroleum system)
Sejarah eksplorasi
Identifikasi prospek/ lead
Analisis ResikoGeologi
Analisis Petroleum System
Analisis Ekonomi
PRA KKS
PENAMBAHAN DAN
PENINGKATAN MUTU DATA
Survey Umum Pengolahan &
Peningkatan MutuData
INVENTORYDATA
Data Seismic Data Pemboran Data Geokimia Data Magnetik &
Gravity
PENAWARAN WK
PengumumanPenawaran
Evaluasi DokumenPartisipasi
Rekomendasi Tim ke DJM PeringkatHasil Penilaian
PersetujuanPemenang Lelangoleh MESDM
PenetapanPemenang Lelangoleh DJM
PengumumanPemenang Lelangoleh DJM
PENANDA-TANGANAN
KKS
Kontrak KerjaSama KegiatanUsaha HuluMigas
REGULASI KEGIATAN USAHA a.l. :
Ketentuan tentang Tata Cara dan Penetapan dan Penawaran WK
Ketentuan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei umum, E dan E MigasKetentuan tentang Pedoman dan Tata Cara Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas
Ketentuan tentang KKS Kegiatan Usaha Hulu Migas
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
TAHAPAN USAHA HULU MIGAS :
REGULASI KEGIATAN USAHA a.l. :
Ketentuan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei umum, E dan E Migas
Ketentuan tentang Plan of Development (POD) dan Penerimaan NegaraKetentuan tentang Domestic Market Obligation (DMO)
Ketentuan tentang Cost Recovery
Ketentuan tentang Relinghuisment WK
Ketentuan tentang Participating Interest, Pengalihan Interest dan Operatorship
Ketentuan tentang Kaidah Keteknikan dan Manajemen Reservoar
Ketentuan tentang Pedoman dan Tata Cara Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas
Ketentuan tentang Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu migas
EVALUASIG & G,
PENGOLAHAN DAN
PENINGKATANMUTU DATADAN SURVEI
Urutan Prospekberdasarkan tingkatResiko Geologi
InformasiTeknis UsulanPemboran Eksplorasi
Risk AssasmentRencana Pemboran
Persetujuan RencanaPemboran
Desain sumur (casing dll)
Penentuan Lokasisumur
Penggunaan Rig UKL/UPL Sertifikasi Tenaga
Kerja
Disain danRencana Survei(Geologi danGeofisika)
Usulan Work Program & Budget
Survei Seismik danatau Geologi
Inventarisasi data tambahan
KKS
Data Seismikdan atau Data Geologi UmumBaru
Interpretasi dankorelasi Data Sumur
Interpretasi Data Seismik
Analisis Geokimia Analisis Contoh
Batuan (Core,Cutting)
Prospecting danmapping
Evaluasi KonsepEksplorasi danResiko Geologi
PerhitunganSumber Daya
DATA BARU
Kontrak KerjaSama KegiatanUsaha HuluMigas
PENANDA-TANGANAN
KKS
EVALUASIG & G,
(INTERPRETASI DAN
INTEGRASI DATA)
PERINGKATPROSPEK
DAN MONTAGE
BOR
PEMBORANEKSPLORASI CADANGAN
CadanganPosible danProbable (CadanganPotensial)
Karakteristikreservoir (RF, jenis fluida, litologi)
PRA - POD
PemboranDeliniasi
PenambahanData Baru
SertifikasiCadangam(CadanganTerbukti)
POD
DRY / NON EKONOMIS RELINGUISHMENT
WK Dikembalikan KarenaTidak diketemukan Cadanganyang Ekonomis
Well logging Sampling (core,
cutting) Data Fluida Final Well Report Penggunaan Well
control ygtersertifikasi
Leak Off Test Pengaturan
Perforasi
Persetujuan POD Penerimaan Bag.
Negara (PNBP/ Pajak)
Indonesian Prticipant10 %
Konsultasi Daerah dalam rangka bagihasil
Pemasaran product
LAMPIRAN LAMPIRAN 4c4cKERANGKA REGULASIKERANGKA REGULASI KEGIATAN USAHA HULU MIGASKEGIATAN USAHA HULU MIGAS
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
TAHAPAN USAHA HULU MIGAS :
REGULASI KEGIATAN USAHA a.l. :
Ketentuan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei umum, E dan E Migas
Ketentuan tentang Plan of Development (POD) dan Penerimaan Negara
Ketentuan tentang Domestic Market Obligation (DMO)Ketentuan tentang Cost Recovery
Ketentuan tentang Relinghuisment WK
Ketentuan tentang Pedoman dan Tata Cara Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas
Ketentuan tentang Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu migas
BERAKHIRNYAJANGKA WAKTU
KKS / CADANGANTIDAK EKONOMIS
UNTUK DILANJUTKAN OPERASINYA
PASKA KKS
INVENTORY DATA
DAN POST MORTEM
HASIL EKSPLORASI
PENYIAPAN WK BARU UNTUK DITAWARKAN (MIGAS)
USULAN PENAWARANLANGSUNG OLEH BU/BUT
POD
RELINGUISHMENT
WK Dikembalikan KarenaTidak diketemukan Cadanganyang Ekonomis
Ketentuan tentang Tata Cara dan Penetapan dan Penawaran WK
FASILITAS PRODUKSI PRODUKSI
DATAPRODUKSI
KKS
perkembanganproduksi
sisa cadangan jumlah sumur Pelaporan ( gas,
minyak, kondensat, water cut)
Penjaminaninstalasi danperalatan
PenggunaanSSSV
Kriteria untukSSSV
AMDAL Pengolahan
Lapangan Well testing
PEMBORAN
PemboranPengembangan
Perawatan Sumur(StimulasiFracturing)
Work Over (pindahlapisan)
Pembangunan fasilitas produksi
Well Testing
Decommisioning Platform removal P & A
Cadangan termasuk sertifikasi(apabila diperlukan) : (Terbukti, Possible, Probable)
Rencana produksi- Jumlah Sumur- Fasilitas Produksi- Fasilitas Penunjang
Keekonomian Lapangan Rencana pemanfaatan migas Perkiraan biaya yang
diperlukan untukpengembangan lapangan danbiaya produksi
Proses eksploitasi Perkiraan Penerimaan Negara
dari migas K3 dan pengembangan
lingkungan masyarakat sekitar Penggunaan tenaga kerja,
barang dan jasa produksidalam negeri
Pra keteknikan(Commisioning)
Pembangunan fasilitas produksi
EKSPLOITASI
LAMPIRAN LAMPIRAN 4d4dKERANGKA REGULASIKERANGKA REGULASI KEGIATAN USAHA HULU MIGASKEGIATAN USAHA HULU MIGAS
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
LAMPIRAN 5aLAMPIRAN 5aREGULASI KEGIATAN USAHA HILIRREGULASI KEGIATAN USAHA HILIR
MINYAK BUMI, BBM DAN HASIL OLAHANMINYAK BUMI, BBM DAN HASIL OLAHAN
Data Supply&
DemandPengolahan DataStock
Minyak Bumi (DN, LN) Konsumsi BBM Hasil Olahan Laju pertumbuhan ICP
Pengangkutan NiagaDataPenyaluranData
Produk
REGULASI KEGIATAN USAHA a.l. : Struktur Pasar
Penyimpanan
BBM Hasil
Olahan Pelumas LPG
Biaya Pokok Pengolahan MOPS ICP
Konsumen
Industri Transpor-
tasi R. Tangga Komersial Usaha
Kecil
Perlindungan konsumen
Mutu pelayanan, NPT
Fasilitasi hubungan komersial
Harga jual
Penugasan PSO
Standar & Mutu (Spesifikasi) Produk, Pelumas
Minyakbumi
BBM BBL Hasil
Olahan LPG Pelumas
Minyak bumi BBM BBL Hasil Olahan LPG
Biaya Penyimpanan/Pengangkutan
Jaminan pasokMinyak Bumi
Kaidah Keteknikan dan K3PL
Biaya Pengangkutan Biaya Penyimpanan Penetapan Harga
Impor DataImpor
Fasilitas/sarana
Lokasi
Minyak bumi BBM BBL Hasil Olahan LPG
Fasilitas/sarana
Lokasi Fasilitas/s
arana Lokasi Biaya
Distribusi Fasilitas/sarana Lokasi Kilang
BPP
Rekomendasi Ekspor/Impor, NPT
Izin Usaha
Pertimbangan Tertulis
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
Data Supply&
DemandPengolahan DataStockPengangkutan Niaga
DataPenyaluran
DataProduk
REGULASI KEGIATAN USAHA a.l. : Struktur Pasar
Penyimpanan
Biaya Pokok Pengolahan
Konsumen
Industri Transpor-
tasi R. Tangga Komersial Usaha
Kecil
Perlindungan konsumen Fasilitasi hubungan komersial
Harga jual
Penugasan PSO LPG
Standar & Mutu (Spesifikasi) Produk
Mutu pelayanan
Biaya Penyimpanan/Pengangkutan
Kaidah Keteknikan dan K3PL
Biaya Pengangkutan Biaya Penyimpanan Penetapan Harga
Impor DataImpor
Fasilitas/sarana Lokasi Kilang
Fasilitas/sarana
Lokasi
Fasilitas/sarana
Lokasi
Fasilitas/sarana
Lokasi
Biaya Pengolahan
Izin Usaha
Gas Bumi (DN & LN) Konsumsi Gas Bumi,
LNG, LPG, CNG, BBG
ICP Aramco
LNG LPG GTL Lean Gas Hasil Olahan
LNG LPG GTL Hasil Olahan
LNG LPG CNG GTL Gas Bumi Hasil Olahan
LNG LPG CNG GTL Gas Bumi Hasil
Olahan
Hak Khusus
LAMPIRAN 5bLAMPIRAN 5bREGULASI KEGIATAN USAHA HILIRREGULASI KEGIATAN USAHA HILIR
GAS BUMIGAS BUMI
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
LAMPIRAN 6 LAMPIRAN 6 REGULASI KETEKNIKANREGULASI KETEKNIKAN MIGASMIGAS
Merupakan Kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralDesk : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
c.q. Direktorat Teknik dan Lingkungan MigasMenteri Terkait : Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Lingkungan Hidup
Tujuan : Untuk mewujudkan instalasi migas yang andal, aman (terhadap pekerja danmasyarakat umum) dan akrab lingkungan.
Perangkat Regulasi : RPP Keselamatan Migas (Amanat Pasal 42 UU No. 22 Th. 2001)(Tentang kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatankerja dan Pengelolaan Lingkungan)
Materi Muatan a.l. : Kaidah Keteknikan yang baik, a.l. Persyaratan Umum Instalasi Migas. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan Umum Perlindungan Lingkungan Hidup Keselamatan Instalasi Migas Mutu dan Kualitas Produk Standardisasi Akreditasi Sertifikasi:
Kompetensi Personil/ Tenaga Teknik Migas Kelaikan Peralatan/ Instalasi Migas Kelaikan Badan Usaha Penunjang Migas
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
LAMPIRAN 7 LAMPIRAN 7 PEMBINAAN PEMBINAAN INDUSTRI / BADAN INDUSTRI / BADAN USAHA PENUNJANG MIGASUSAHA PENUNJANG MIGAS
Merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral *)
Desk : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
c.q. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
Tujuan : Mewujudkan Badan Usaha Migas yang laik usaha
Perangkat Regulasi:
RPP Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas (Amanat Pasal 38, 39, 41, 42 dan 43
UU No. 22 Tahun 2001)
Revisi Permen Pertambangan dan Energi No. 147 Tahun 1972
Materi Muatan a.l :
Klasifikasi Penggolongan Jenis Usaha Jasa Penunjang
Persyaratan Teknis Administratif
Sertifikasi Badan Usaha Penunjang
dll (Lihat Kerangka Regulasi)
*) dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang lain dan / atau kewenangan Menteri lain
Ditjen Migas 2006
Status : 29/08/06
LAMPIRAN 8LAMPIRAN 8JEJARING INDUSTRI MIGASJEJARING INDUSTRI MIGAS
Usaha Hilir Migas
PT Pertamina (Persero) PT PGN (Persero) Hiswana Migas dll
Usaha Hulu Migas
Pertamina EPPT MedcoPT CPIPT Total dll
Pemerintah (Public Sector) Non-Pemerintah (Private Sector)
Forum KomunikasiProdusen
Migas
Forum Komunikasi
Usaha Penunjang
Migas
Forum KomunikasiUsaha Hilir
Migas
Usaha PenunjangMigas Konsultan Perusahaan JasaKonstruksi
Perusahaan InspeksiTeknik
Usaha Kediklatan Usaha Kelitbangan dll
Forum Komunikasi
IndustriPenunjang
Migas
Forum Komunikasi
AsosiasiProfesi Migas
BadanPengatur
BadanPelaksana
(BP)
Otoritas Nasional :
KOMUNITAS MIGAS INDONESIA
( K M I )
Menteri ESDM
Cq. Ditjen Migas
Forum KomunikasiKonsumen
Migas
Industri PenunjangMigas Perusahaan/ Pabrikasiperaltan, perlengkapan danpemanfaat migas
dll
Asosiasi Profesi
IATMI PII IAGI HAGI dll
Organisasi KonsumenMigas Yayasan LembagaKonsumen Indonesia (YLKI)
dll
Gubernurcq. Dinas
Pertambangan
Otoritas Daerah :
PEMBINAANINDUSTRI BADAN USAHA PENUNJANG MIGAS(Amanat Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2001)Ruang Lingkup Pengaturan Usaha Penunjang Migas PEMBINAAN USAHA JASA PENUNJANGPEMBINAAN USAHA JASA PENUNJANGPEMBINAAN USAHA JASA PENUNJANGLAMPIRAN 4aKERANGKA REGULASI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS LAMPIRAN 4bKERANGKA REGULASI KEGIATAN USAHA HULU MIGASLAMPIRAN 5aREGULASI KEGIATAN USAHA HILIRMINYAK BUMI, BBM DAN HASIL OLAHANLAMPIRAN 5bREGULASI KEGIATAN USAHA HILIRGAS BUMILAMPIRAN 6 REGULASI KETEKNIKAN MIGASLAMPIRAN 7 PEMBINAAN INDUSTRI / BADAN USAHA PENUNJANG MIGAS