PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Imam Bonjol No. Telp (0914) 21101. Fax. (0914) 22350 - 21365

M A S O H I

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2019

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MALUKU TENGAH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR : 020 BKBP/2019

T e n t a n g

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2017-2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran peningkatan kinerja, serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indicator kinerja utama pada Badan

Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di

atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Maluku Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor

Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Imam Bonjol - Masohi - Telp. 0914 – 21365

M A S O H I

13.

14

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Maluku Tengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah untuk menetapkan rencana

kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.

KETIGA Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Maluku Tengah dan disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah

sesuai ketentuan perudang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Review dan evaluasi atas pencapaian kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama dilakukan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi

pada tanggal : 31 Januari 2019

Kepala Badan,

Drs. H. M. PATTIMURA, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620513 199703 1 003

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah, di - Masohi;

2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah, di - Masohi; 3. Kepala Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah, di - Masohi; 4. Kepala BKAD Kabupaten Maluku Tengah, di - Masohi

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah

Nomor : 020 /BKBP/2019

Tanggal : 31 Januari 2019

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Maluku Tengah 2017 - 2022

1. Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsadan Politik

2. Tugas : Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di

bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan yang

diberikan oleh pemerintah

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Pelayanan penunjang penyelenggara pemerintah daerah

dibidang kesatuan bangsa dan politik

c. Pembinaan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik

d. Pelaksanaan urusan sekretriat badan

e. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

:

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN PENJELASAN/ FORMULASI

SUMBER

DATA

PENANGGUNG-

JAWAB

1. Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

dan Bersih

1. Nilai SAKIP % Unsur yang dimilai : 1. Perencanaan kinerja 30%

2. Pengukuran Kinerja 25%

3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 10%

5. Capaian Kinerja 20%

Kategori nilai capaian : 1. 0-30 Poin = D (sangat kurang)

2. > 30-50 Poin = C (kurang)

3. > 50-60 Poin = CC (Cukup) 4. >60-70 Poin = B (Baik)

5. > 70-80 Poin = BB (sangat baik)

6. > 80-90 Poin= A (memuaskan) 7. > 90-100 Poin = AA (Sangat

memuaskan)

Bakesbangpol

Kepala

Bakesbangpol

2, Terwujudnya rasa aman,

nyaman, tentram dan

tertib di masyarakat

2. Angka kriminalitas % Jumlah kasus yang ditangani bagi

jumlah penduduk x100 %

Bakesbangpol

Kepala

Bakesbangpol

3. Meningkatnya

pemahaman masyarakat

terhadap politik

3. Tingkat Partisipasi

politik dalam

penyelengaraan

pemilu

% Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih bagi jumlah

yang ditargetkan x 100%

Bakesbangpol

Kepala

Bakesbangpol

Kepala Badan

Drs. H. M. PATTIMURA, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620513 199703 003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 ini dapat

diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah untuk menetapkan

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Indikator Kinerja Utama ini,

untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 ini

dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku

Tengah.

Masohi, 01 Pebruari 2019

Kepala Badan

Drs. H. M. PATTIMRA, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 196205131997031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar --------------------------------------------------- i

Daftar Isi --------------------------------------------------------- ii

BAB I Pendahuluan --------------------------------------------- 1

1.1 . Latar Belakang ---------------------------------------- 1

1.2. Tujuan ---------------------------------- 1

1.3. Landasan Hukum --------------------------------------- 2

1.4. Sistematika Penulisan ------------------------------- 2

BAB II Indikator Kinerja Utama ---------------------------- 4

2.1. Aspek-Aspek Terkait Dalam Penerapan IKU ----- 4

2.2. Indikator Kinerja Kunci ---------------------------- 4

BAB III Penutup ---------------------------------------------- 8

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kinerja (performance) menjadi isu global saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai

konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau

pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja

diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan

kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik

secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator

yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan

dan sasaran strategis yang telah tetapkan oleh organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Maluku Tengah dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan

pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Maluku Tengah sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus

sebagai komitmen bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku

Tengah untuk melaksanakannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

a. Perencanaan jangka menengah OPD;

b. Perencanaan tahunan;

c. Dokumen Perjanjian Kinerja;

d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;

e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan

1.2. TUJUAN

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 ditujukan untuk memperoleh informasi

kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, serta untuk

memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Maluku Tengah dengan mengacu pada prinsip-prinsip

keseimbangan biaya, manfaat, efisiensi dan efektivitas.

1.3. LANDASAN HUKUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Maluku Tengah Tahun 2018, disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor

Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

di Lingkungan Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Maluku Tengah;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Maluku TengahTahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Indikator Kinerja Utama

(IKU), tujuan penyusunan IKU, landasan hukum dan sistematika

penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan

informasi sejauh mana pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan sasaran strategis

yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan rangkuman dari penyusunan indikator kinerja kunci

meliputi, aspek-aspek terkait penerapan iku, permasalahan, isu-isu strategi,

factor-faktor penghambat dan pendorong serta tujuan dan sasaran dalam

pencapaian rencana strategi.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Aspek-Aspek terkait dalam Penerapan Indikator Kinerja Utama

Menurut PermenPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud

dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam

rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Maluku Tengah, Rencana Strategis dan kebijakan umum;

2. Bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol;

3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah melibatkan kepentingan

(stakeholders) dari instansi yang bersangkutan. Selain itu indikator kinerja utama

yang telah ditetapkan, diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang

baik dan cukup memadai yaitu:

1. Spesifik

2. Dapat dicapai

3. Relevan;

4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;

5. Dapat dikualifikasi dan diukur.

2.2. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pengukuran kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator

kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk

menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok

indikator : (1) Masukan (input), (2) keluaran (output), (3) Hasil (outcome),

gunanya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan untuk mencapai

sasaran yang sesuai dengan rencana strategis.

Indikator kinerja sasaran merupakan target sasaran yang ingin dicapai yang

disesuaikan dengan indikator/target program dan kegiatannya sehingga terdapat

hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target

program/ kegiatan, dengan kata lain apabila indikator kinerja program/ kegiatan

telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah dicapai.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah , Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022 telah

menetapkan beberapa tujuan beserta sasaran dalam melaksanakan program dan

kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis. Adapun tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Meningkatkan Stabilitas Politik di Masyarakat

Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat

2. Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola & Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Terwujudnya rasa aman, nyaman, tentram dan tertib di masyarakat.

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik.

Adapun Indikator Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola & Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Utama : Nilai SAKIP.

2. Terwujudnya rasa aman, nyaman, tentram dan tertib di masyarakat.

Indikator Kinerja Utama : Angka Kriminalitas

3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik.

Indikator Kinerja Utama : Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Pemilu

BAB III

PENUTUP

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu

pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Indikator Kinerja Utama yang disusun ini

merupakan upaya dari Badan Kesataun Bangsa dan Poltik Kabupaten Maluku Tengah

untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Maluku Tengah, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah dituntut untuk memiliki peran dalam setiap

kebijakan program dan kegiatan pada instansi pemerintah Kabupaten Maluku

Akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat menjadikan acuan dalam

penyelenggaraan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku

Tengah.

Kepala Badan

Drs. H. M. PATTIMURA, M.AP Pembina Utama Muda

NIP. 19620513 199703 003