Pemberlakuan Peraturan Asing bagi ... - Universitas Indonesia

Pemberlakuan Peraturan Asing bagi Subsidiary Company pada Perusahaan Multinasional di Indonesia

Nandira Nurul Zafira dan Wenny Setiawati

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Depok 16424, Indonesia

E-mail: [email protected]

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai hubungan holding company dengan subsidiary company pada perusahaan multinasional dalam hal pemberlakukan peraturan asing di negara dimana holding company berada pada subsidiary company di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melihat praktik yang dilakukan pada perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk melihat apakah terdapat perbedaan dalam pemberlakuan peraturan-peraturan asing. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis keberlakuan peraturan asing pada subsidiary, khususnya terhadap peraturan-peraturan yang ketentuannya saling berbenturan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa subsidiary company wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada negara di mana holding company berada berdasarkan pengendalian holding company atas subsidiary yang pemberlakuannya dilakukan secara menyeluruh tanpa dibatasi oleh kepemilikan saham holding company pada subsidiary.

Applicability of Foreign Regulations for Subsidiary Companies at Multinational Companies in Indonesia

Abstract

This research uses juridical-normative analysis method with literatures studies. This research studies about the relationship between a holding company and its subsidiaries at multinational compaies in terms of applicablity of foreign regulations for subsidiary companies in Indonesia. This research examines the practice done at American, English, and French multinational companies to find whether there is a difference in terms of the application of the foreign regulations. This research tries to analyze the applicability of foreign regulations particularly towards conflicting regulations. This research concludes that subsidiaries in Indonesia are obliged to obey the foreign regulations of the holding company based on holding’s control over subsidiaries without being limited by shares owned by holding company in subsidiaries. Keywords: Company Law, Holding Company, Subsidiary Company, Multinational Company, Compliance Program

Pemberlakuan peraturan asing bagi ..., Nandira Nurul Zafira, FH UI, 2015

Pendahuluan Dalam dunia yang modern ini, Perusahaan telah berevolusi menjadi suatu organisasi

yang berpengaruh besar bagi suatu negara. Pengaruh tersebut tidak hanya terjadi pada sektor

ekonomi saja, namun juga terhadap masyarakat dari segi sosial dan juga berpengaruh pada

politik suatu negara. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (“UUPT”) mendefinisikan suatu perusahaan atau perseroan terbatas atau perseroan

sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan

pelaksanaannya.

Seiring dengan meningkatnya volume kegiatan usaha dan semakin besarnya

pertumbuhan modal perusahaan, perusahaan akan berusaha untuk melakukan ekspansi ke

wilayah lain ataupun ke berbagai sektor kegiatan usaha, yang dapat dilakukan dengan cara

mendirikan perusahaan baru, dengan perusahaan pendiri menjadi salah satu pemegang

sahamnya. Penyertaan saham perusahaan yang dimaksud pada perusahaan baru tersebut

selanjutnya disebut dengan anak perusahaan atau disebut juga dengan Subsidiary Company.

Sedangkan perusahaan yang melakukan penyertaan saham pada Subsidiary Company

kemudian menjadi pemegang saham dan merupakan Perusahaan Induk (Holding Company).

Terbentuknya Subsidiary serta Holding Company kemudian membentuk suatu grup

perusahaan atau perusahaan grup. Terbentuknya Holding Company dan perusahaan grup

membawa perubahan-perubahan yang antara lain adalah masalah kemandirian perusahaan

serta hubungan antara Holding Company dengan Subsidiary yang kemudian dapat diperumit

apabila perusahaan grup tersebut juga merupakan Perusahaan Multinasional, yaitu perusahaan

yang melakukan kegiatan utamanya di lebih dari lima negara. Perusahaan Multinasional

tentunya tidak berbentuk kecil. Perusahaan Multinasional merupakan suatu perusahaan besar

dimana puluhan bahkan ratusan subsidiary tersebar di berbagai negara.

Sangat disayangkan, UUPT tidak menjelaskan maupun mengatur ketentuan mengenai

perusahaan grup atau holding. UUPT maupun Undang-undang Perseroan Terbatas

sebelumnya, yaitu UU No. 1 tahun 1995, tidak memberikan pengakuan yuridis terhadap

perusahaan grup sebagai badan hukum tersendiri. Kerangka pengaturan peraturan perundang-

undangan di Indonesia terhadap perusahaan grup masih menggunakan pendekatan perseroan


tunggal, dimana peraturan perundang-undangan hanya mengatur keterkaitan antara induk dan

anak perusahaan sehingga tidak mengatur mengenai perusahaan grup.1 Hal ini berbeda dengan

pendekatan ekonomi, dimana secara ekonomi, perusahaan grup dilihat sebagai suatu kesatuan

ekonomi yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan bisnis. Sedangkan dalam pandangan hukum,

lebih melihat secara teoritis konvensional.2

Besarnya pengaruh holding company terhadap Subsidiary-nya disebabkan karena

holding company merupakan pemegang saham mayoritas pada subsidiary. Permasalahan

muncul ketika perusahaan induk atau holding memberlakukan peraturan perundang-undangan

di negara asal perusahaan multinasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di

negara dimana holding company berada yang wajib dijalankan oleh subsidiary di berbagai

negara. Peraturan tersebut diberlakukan secara sentral oleh Holding Company. Beberapa

peraturan yang dikenal adalah Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) serta UK Bribery Act

2010 (UKBA). Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan tersebut pun memberlakukan

peraturan perundang-undangan mengenai persaingan usaha sehat serta anti boikot yang

berasal dari hukum negara di mana holding company berada. Pemberlakuan dari peraturan-

peraturan yang berlaku secara sentral tersebut tentu membuka kemungkinan terjadinya

konflik, dimana di Indonesia pun sudah mengatur mengenai hal-hal tersebut melalui beberapa

peraturan perundang-undangan.

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terdapat tiga, yaitu mengenai

bentuk hubungan holding company dengan subsidiary dalam suatu perusahaan grup

multinasional, prinsip-prinsip hubungan holding company dengan subsidiary company dalam

suatu perusahaan grup multinasional dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di

Indonesia, serta peraturan-peraturan apa sajakah yang diberlakukan oleh holding

company serta batasan-batasan bagi subsidiary untuk mematuhi peraturan yang diperlakukan

oleh holding company. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, tujuan diadakannya

penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan juga pengertian kepada khalayak luas

mengenai bagaimanakah pemberlakuan dari peraturan-peraturan asing yang diberlakukan oleh

holding company terhadap subsidiary serta batasan-batasan dari kewajiban subsidiary dalam

1 Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, (Jakarta: Erlangga,

2010), hlm. 10. 2 Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 2002), hlm 135.


mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh holding company dengan melihat dari ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga ditinjau

dari adanya peraturan-peraturan yang diterapkan dalam suatu perusahaan induk yang berlaku

bagi setiap perusahaan anak.

Tinjauan Teoritis

Dalam penulisan ini, Penulis memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang

digunakan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas atau perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam UU No. 40 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.3

2. Perusahaan Multinasional adalah perusahaan dagang yang melakukan kegiatan

utamanya di berbagai negara, dimana perusahaan tersebut menjalankan usaha mereka

tidak saja di dalam negeri, melainkan juga melintasi perbatasan negara.4

3. Perusahaan atau Perusahaan Grup atau Group Company adalah dua atau lebih badan

usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau oleh badan hukum yang sama

baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat

pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat

langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan

usaha.5

4. Perusahaan Induk atau Holding Company adalah perseroan yang khusus disiapkan

memegang saham perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan

kontrol yang nyata.6

5. Anak Perusahaan atau Subsidiary Company adalah perseroan yang mempunyai

hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang dapat terjadi karena lebih dari 50%

3 Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 1 butir 1. 4 Peter Kuin, Perusahaan Trans Nasional, (Jakarta: Yayasan Obor Idonesia dan Penerbit PT. Gramedia,

1987), hlm.5 5 Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Izin Lokasi, Permenag/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999, Ps. 1 butir 3.

6 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 51


sahamnya dimiliki Perusahaan Induk (Holding Company), lebih dari 50% suara dalam

RUPS dikuasai oleh Induk Perusahaannya, atau kontrol atas jalannya perseroan,

pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh

induk perusahaan.7

6. Saham adalah komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha yang

berbentuk Perseroan Terbatas.8

7. Pemegang Saham adalah perorangan atau institusi yang menyumbang dana untuk

membiayai perusahaan dan imbalannya adalah saham dari perusahaan itu.9

8. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum

diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melakukan kegiatan

di wilayah NKRI dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Republik Indonesia.10

9. Program Ketaatan (Compliance Program) adalah suatu prosedur sistematis internal

suatu perusahaan yang diberlakukan oleh suatu badan atau organisasi untuk

memastikan bahwa ketentuan peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah

terpenuhi.11

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan

multinasional yang memiliki kantor pusat yang berbeda negara, yaitu Chevron Indonesia yang

berpusat di Amerika Serikat, Total Indonesie yang berpusat di Perancis, dan British Petroleum

(BP) Indonesia yang berpusat di Inggris. Hal ini ditujukan untuk melihat apakah adalah

perbedaan pola penerapan peraturan asing pada masing-masing perusahaan tersebut. Bentuk

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana

Penulis mengacu pada UUPT dan peraturan pelaksananya. Penulis juga akan akan meninjau

7 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, Ps. 29. 8 Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Tatanusa, 2006), hlm. 91. 9 Riyanto Prabowo, “Prinsip Kemandirian Perseroan Terbatas dikatikan dengan Peranan dan Keduduan

Holding Company,” (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hlm. 17. 10 Indonesia, Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 22 Tahun 2001, Psl. 1 butir 18. 11 Phillip A. Wellner, “Effective Compliance Programs and Corporate Criminal Prosecutions,”

Cardozo Law Review Vol. 27:1 (2006), hlm. 497.


peraturan perundang-undangan lain yang membahas mengenai hubungan antara holding

company dengan subsidiary, seperti UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 5

tahun 1999 tentang Larangan Praktek Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

serta UU Pajak Penghasilan, UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.

7 tahun 1991, UU No. 10 tahun 1994, dan UU No. 17 tahun 2000, terakhir merupakan

perubahan keempat dengan UU No. 36 tahun 2008. Penelitian ini didukung dengan teknik

pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen yang didukung oleh wawancara

kepada informan dan narasumber, yaitu karyawan pada perusahaan-perusahaan multinasional

di Indonesia, yaitu Chevron Indonesia, Total Indonesie, dan British Petroleum Indonesia. Tipe

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan

secara tepat sifat, gejala suatu individu atau kelompok tertentu atau untuk menentukan

frekuensi suatu gejala.12 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan studi dokumen

atau penelusuran kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Studi kepustakaan ini

dilakukan untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukum serta pendapat ahli mengenai

hubungan antara subsidiary company dengan holding company serta keterkaitannya dengan

kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh holding company.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana

pendekatan kualitatif memusatkan kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan

satuan-satuan gejala yang ada dalam kehudupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis

gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala

sosial budaya dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum positif yang bersangkutan untuk

memperoleh gambarang mengenai pola-pola yang berlaku.13 Bentuk hasil penelitian ini adalah

berupa penelitian deskriptif-analitis. Penelitian hukum itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah

yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Dilihat

dari tujuannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang

gejala hukum serta memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai suatu gejala hukum.

12 Sri Mamudji et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4. 13 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Rineka Cipta: Jakarta, 2004), hlm. 20.


Hasil Penelitian

Perusahaan berbadan hukum di Indonesia adalah dengan bentuk perseroan terbatas.

Indonesia sendiri menganut teori klasik, dimana sebuah perusahaan didirikan berdasarkan

perjanjian, sehingga UUPT tidak mengenal kepemilikan tunggal suatu perusahaan. Tidak

semua negara di dunia menganut teori perjanjian ini. Terdapat negara yang hukumnya

memperkenankan adanya perseroan terbatas dengan satu pemegang saham. Teori yang dianut

negara-negara tersebut adalah teori institusional yang menyatakan bahwa perseroan terbatas

bukanlah perjanjian, melainkan suatu institusi, sehingga pemegang sahamnya dapat hanya

terdiri dari satu. Negara yang menganut teori ini antara lain adalah Belanda.14

Pada prakteknya di Indonesia, tidak semua perusahaan berbadan hukum Indonesia,

yaitu dengan bentuk Perseroan Terbatas. Terdapat perusahaan-perusahaan yang berbentuk

badan hukum asing yang beroperasi, yaitu disebut dengan istilah Bentuk Usaha Tetap (BUT)

atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan Permanent Establishment. Pengertian BUT

dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (5) UU Pajak Penghasilan yang telah mengalami berbagai

perubahan, perubahan terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,

yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 180 hari dalam jangka

waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang antara lain dapat

berbentuk tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, wilayah kerja pertambangan

minyak dan gas bumi, dan lain sebagainya.

Seiring berkembangnya usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan, banyak

perusahaan yang akan mencoba untuk melakukan ekspansi ke berbagai negara untuk

memperbesar skala perusahaan atau disebut juga dengan perusahaan multinasional.

Perusahaan multinasional lazim disebut dengan istilah multinational company atau

multinational enterprise, merupakan sebuah perusahaan yang aktif melakukan investasi asing

langsung dan memiliki atau menguasai aktivitas-aktivitas value-adding dalam lebih dari satu

14 Ibid., hlm. 3-12.


negara.15 Umumnya, perusahaan sebagai anggota dari perusahaan multinasional beroperasi

dalam satu kesamaan atau ciri khusus, seperti satu merek dagang atau satu nama perusahaan

yang mana memproduksi atau mendistribusikan produk dan jasa yang berkaitan. Namun hal

ini bukan merupakan syarat baku daripada suatu perusahaan multinasional. Sebuah

perusahaan multinasional dapat, namun tidak harus melihatkan keterkaitan atau keterikan

pada satu negara dimana parent company atau holding company berada kepada publik. Secara

umum, perusahaan multinasional dapat berbentuk vertically integrated companies atau

berbentuk horizontally integrated companies.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan multinasional dapat menggunakan bentuk-

bentuk perusahaan yang berbeda. Dibandingkan berkembang sebagai satu unit saja,

perusahaan-perusahaan lebih memilih untuk berkembang menjadi suatu grup perusahaan,

yaitu dimana didirikannya subsidiary baru dibandingkan mendirikan suatu divisi baru.

Penambahan subsidiary baru ini dapat dilakukan dengan cara akuisisi atau dengan mendirikan

subsidiary baru. Perusahaan-perusahaan dalam satu grup dapat terikat melalui kontrak,

kepemilikan saham, dan satu pengendalian. Perspektif dari segi hukum mengenai perusahaan

grup adalah melihat dari segi konsep holding, subsidiary dan associated atau affiliated

company dan perbedaan antara wholly-owned subsidiary company dan partly-owned

subsidiary company. Adapun pengertian perusahaan grup tidak diatur secara tegas dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun sebagai perbandingan, pengertian grup

dijelaskan dalam KUHPerdata Belanda, yaitu pada Pasal 2:24, dimana suatu grup adalah

kesatuan ekonomi di mana badan-badan hukum atau persekutuan-persekutuan terkait secara

organisatoris. Perusahaan grup adalah badan-badan hukum dan persekutuan-persekutuan yang

saling terikat di dalam sebuah grup.

Holding company dalam suatu perusahaan grup kemungkinan besar tidak aktif

melakukan kegiatan bisnis atau perdagangan. Sahamnya ditanamkan dalam berbagai

subsidiary, dimana merekalah yang melakukan dan melaksanakan kegiatan usaha.

Selanjutnya subsidiary mendirikan subsidiary lagi, sehingga holding company memiliki

beberapa anak, yang membentuk perusahaan grup. Keadaan seperti ini dalam kepustakaan

15 John H. Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy, (Inggris: Addison-Wesley

Publishing Company. Inc, 1993), hlm. 3.


Belanda, disebut sebagai hubungan “concern”.16 Bentuk concern atau grup ini dapat dibentuk

melalui dua acara, yaitu melalui pendirian perusahaan baru atau dengan jalan mengambil alih

saham dari perusahaan yang sudah didirikan dan sudah berjalan, yaitu dikenal juga dengan

akuisisi, yang akan dijelaskan dalam sub-bab selanjutnya. Dalam perusahaan grup, dapat

terjadi tatanan sejumlah perusahaan yang secara yuridis merupakan entitas yang terpisah,

dimana tidak memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Namun, dalam

pandangan ekonomi, sebenarnya merupakan suatu kesatuan eknomis.

Hubungan antara Holding Company dalam suatu perusahaan grup disebut dengan

afiliasi. Pengertian afiliasi tidak diartikan secara jelas dalam UUPT, namun terdapat dalam

beberapa pasal yang menggunakan istilah “terafiliasi”. Hal ini ditemukan dalam Pasal 34 ayat

(2) UUPT. Dalam penjelasan pasal tersebut, istilah “ahli yang tidak terafiliasi” diartikan

sebagai ahli yang tidak mempunyai (a) hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan

sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Pegawai, anggota

Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham dari Perseroan; (b) hubungan dengan

Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris; (c) hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau (d)

saham dalam Perseroan sebesar 20% atau lebih. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka

dapat kita simpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan terafiliasi dengan Perseroan lainnya

apabila memiliki hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak

langsung, dan juga apabila saham yang dimiliki dalam Perseroan adalah sebesar 20% atau

lebih.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hubungan antara holding

company dengan subsidiary company dapat dilihat antara lain pada:

a. UUPT

UUPT melihat hubungan di antaranya dari segi pengendalian oleh holding company

terhadap subsidiary, yaitu pada Pasal 1 butir 11 jo. Pasal 125 UUPT yang mengatur

mengenai pengambilalihan yang bertujuan untuk mengambilalih saham perseroan

sehinggal beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pengambilalihan dilakukan

terhadap saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan

melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham. Selain itu UUPT juga melihat

16 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 64.


dari segi hak suara yang dimiliki oleh suatu saham dimana terdapat pengecualian-

pengecualian terhadap hak tersebut, yang tertera pada Pasal 84 ayat (2) UUPT, dmana

hak suara tidak berlaku untuk saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan, saham

induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak

langsung atau saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya

secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

b. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang ini mengartikan mengenai pengertian afiliasi, yaitu pada Pasal 1 butir

1 dimana salah satu hubungan yang dianggap sebagai afiliasi adalah hubungan antara

dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris

yang sama, hubungan antara perusahaan dari pihak, baik langsung maupun tidak

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut, hubungan antara

dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak

yang sama, serta hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

c. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang ini melihat hubungan antara holding company dengan subsidiary

sebagai hubungan istimewa, yaitu hubungan kepemilikan antara satu perusahaan

dengan perusahaan lain dimana hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan,

pertalian atau ketergantungan satu pihak dengan pihak yang lain yang tidak terdapat

pada hubungan biasa, faktor kepemilikan atau penyertaan, adanya penguasaan melalui

manajemen atau penggunaan teknologi, adanya hubungan darah atau karena

perkawinan merupakan faktor penyebab utama timbulnya hubungan istimewa. 17

Hubungan istimewa ini diatur pada Pasal 18 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2004.

d. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat

Undang-undang ini melihat hubungan antara holding company dengan subsidiary dari

segi kepemilikan mayoritas saham dan juga integrasi vertikal, sesuai dengan Pasal 27

dan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999. Kepemilikan mayoritas saham pada beberapa

perusahaan sejenis dilarang apabila hal ini mengakibatkan persaingan usaha yang

tidak sehat dimana dilihat dari situasi apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok

usaha menjadi menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa

17 Yenni Mangoting, “Aspek Perpajakan dalam Praktek Transfer Pricing, (Jurnal Akuntansi dan

Keuangan Vol. 2 No. 1, Mei 2000), hlm. 76


tertentu dan apabila dua atau tiga pelaku usaha kelompok pelaku usaha menguasai

lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Kedua situasi tersebut

dinilai dapat mematikan persaingan. Maka dari itu, apabila kepemilikan saham

mayoritas tidak menyebabkan kedua situasi tersebut, maka diperbolehkan. Selanjutnya

mengenai integrasi vertikal, hal ini dilarang apabila menyebabkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.18

Dalam menjalankan operasi perusahaan secara keseluruhan, Chevron, Total dan BP

memberlakukan apa yang disebut dengan Program Ketaatan (Compliance

Program/Compliance) yang merupakan pedoman beroperasi secara sentral bagi seluruh

anggota perusahaan grup ketiga perusahaan tersebut dimanapun perusahaan tersebut

beroperasi. Compliance berisi mengenai cara-cara yang benar dalam beroperasi dimana

terdapat kewajiban-kewajiban untuk tunduk pada hukum-hukum yang berlaku yang diuraikan

lebih lanjut ke dalam sebelas segmen atau bagian. Compliance menguraikan peraturan-

peraturan apa sajakah yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota grup perusahaan, yaitu

kewajiban untuk mematuhi peraturan pada negara holding berada dan juga kewajiban bagi

setiap anggota grup untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di negara dimana

perusahaan beroperasi. Maka dalam hal ini, Chevron Indonesia, Total Indonesia, dan BP

Indonesia wajib untuk mematuhi peraturan di negara holding dan juga peraturan yang berlaku

di Indonesia. Peraturan-peraturan asing yang wajib dipatuhi oleh Chevron Indonesia, Total

Indonesia, dan BP Indonesia dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Table 1. Peraturan Asing yang Berlaku bagi Subsidiary Company Perusahaan Multinasional

Chevron Indonesia Total Indonesia British Petroleum

Peraturan asing yang

berlaku

Foreign Corrupt Practices Act

Sarbanes Oaxley Act

Financial Security Law of France

Anti-Corruption Law of France

UK Bribery Act 2010 EU Competition Law

Sherman Act Competition Law of France Competition Law of the UK U.S. Trade Sanctions European Trade Sanctions U.S. Export Control

18 Indonesia, Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.

5 Tahun 1999, Psl. 14.


U.S. Import Control Antiboycott Laws Antiboycott Laws of France Antiboycott Laws of the UK

Peraturan yang

berbenturan

Ketentuan dalam FCPA berbenturan dengan

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana

Telah dirubah dengan Undang-undang No. 21

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi dan

UKBA

Ketentuan dalam FCPA berbenturan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah dirubah

dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi dan

UKBA

Ketentuan dalam FCPA berbenturan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah dirubah dengan Undang-undang No.

21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan

Upaya Pemberantasan Korupsi dan UKBA

Ketentuan Boikot Amerika Serikat dan Uni Eropa



Pembahasan Secara umum, ketiga perusahaan, yaitu Chevron, Total dan BP memberlakukan

peraturan-peraturan dan juga kebijakan secara sentral atau terpusat dimana hal ini terdapat

dalam compliance pada masing-masing perusahaan. Compliance mengatur secara umum

mengenai hal-hal apa saja yang harus dipatuhi bagi perusahaan secara keseluruhan

berdasarkan hukum yang berlaku di negara dimana Holding Company berada dan juga

dimana Subsidiary Company beroperasi, yang maka dari itu berlaku pula bagi Subsidiary

Company dan afiliasi yang berada di Indonesia. Namun, terdapat beberapa perbedaan di

antara peraturan-peraturan tersebut, yaitu:

a. Ketentuan dalam FCPA berbenturan dengan Ketentuan dalam UKBA dan Undang-

undang No. 31 tahun 1999 Sebagaimana Telah dirubah dengan Undang-undang No.

21 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi

FCPA memperbolehkan apa yang disebut dengan “facilitation money” atau “grease

money” atau disebut juga dengan istilah uang pelicin. Adapun yang dimaksud dengan

istilah tersebut adalah pemberian kepada birokrat untuk membuatnya bekerja

sebagaimana mestinya atau membuatnya lebih berkompeten sesuai dengan keinginan

dari pihak pemberi. Dalam FCPA, hal itu diperbolehkan guna memperlancar bisnis

perusahaan namun dengan ketentuan bahwa uang pelicin tersebut diberikan kepada

pejabat publik untuk mempercepat pelayanan yang memang sudah menjadi hak dari

pihak pemberi. FCPA membedakan pengertian ini dengan pengertian suap yang

didefinisikan sebagai pemberian untuk sesuatu yang sebenarnya pihak pemberi tidak

berhak untuk mendapatkannya. Selanjutnya terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai

facilitation payment dalam FCPA, yaitu pemberian uang pelicin harus diberikan


secara reguler untuk mendapatkan pelayanan rutin dan berbentuk pemberian kecil

yang ditujukan bagi pegawai rendahan pemerintah. Selain itu pembayaran tersebut

guna mendapatkan atau memelihara kegiatan bisnis dan tidak memengaruhi aksi rutin

yang memang seharusnya dilakukan oleh penerimanya.

Ketentuan mengenai facilitation money berbenturan dengan ketentuan dalam

UKBA dan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi atau

umum disebut sebagai UU Anti-Korupsi. Menurut UU Anti-Korupsi, uang pelicin

termasuk dalam kategori suap, dimana hal tersebut jelas dilarang. Hal serupa pun

dilarang dalam UKBA, dimana menurut UKBA segala pemberian yang dilandasi

keinginan untuk memengaruhi dan menimbulkan aksi yang tidak seharusnya pada

pemegang kekuasaan termasuk dalam kategori facilitation payment yang dilarang

dalam undang-undang tersebut.

Terhadap benturan ketentuan tersebut, dalam hal ini Chevron, Total, dan BP

memiliki prinsip yang sama dalam menghadapinya, yaitu untuk mengikuti peraturan

yang paling ketat. Maka dalam hal anti-korupsi, ketiga perusahaan tersebut dilarang

untuk melakukan facilitation payment dalam bentuk apapun kepada pejabat publik

dalam melakukan operasi di Indonesia, dikarenakan dilarang oleh Undang-undang

Anti-Korupsi, walaupun dalam FCPA memperbolehkan.

b. Keberlakuan peraturan anti-boikot Amerika Serikat dan Uni Eropa

Pemberlakuan boikot dan pengaturan mengenai hal tersebut sudah banyak

dipraktekkan oleh negara-negara di dunia. Dalam hal ini Amerika Serikat dan Uni

Eropa memiliki peraturan khusus yang mengatur secara terperinci mengenai

pemboikotan. Undang-undang Anti-boikot Amerika Serikat pada dasarnya melarang

tindakan pemboikotan yang tidak disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini

merupakan respon terhadap tindakan pemboikotan yang dilakukan negara-negara Arab

dan Muslim yang memboikot Israel. Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan

diplomatik resmi dengan Israel sebagai respon kecaman Indonesia terhadap tindakan

Israel pada rakyat Palestina. Selain itu terkait peraturan pemboikotan, Indonesia pun

tidak memiliki peraturan yang secara khusus mengaturnya.


Kekosongan pengaturan mengenai boikot di Indonesia membuat perusahaan

multinasional mengacu pada pengaturan yang berlaku pada negara dimana holding

company berada. Maka dari itu bagi Chevron mengacu pada Undang-undang Anti-

Boikot Amerika Serikat, dan bagi Total dan BP mengacu pada Undang-undang Anti-

Boikot di Inggris dan Perancis, berdasarkan prinsip “mengikuti hukum yang paling

ketat”. Ini menjadi permasalahan. Tentunya setiap orang di dalam wilayah Indonesia

harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Kekosongan pengaturan

mengenai pemboikotan membuat perusahaan multinasional untuk mengikuti

pengaturan di negara induknya, bukan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini

perlu diwaspadai dikarenakan perusahaan multinasional akan memilih untuk menaati

peraturan perundang-undangan asing dibandingkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia.

Pada akhirnya, pemberlakuan peraturan asing berlaku secara keseluruhan dan utuh

bagi setiap subsidiary company, walaupun untuk beberapa kondisi dapat disesuaikan dengan

keadaan di negara masing-masing dimana subsidiary company berada. Keberlakuan tersebut

tidak dibatasi oleh kepemilikan saham yang dimiliki oleh holding company pada subsidiary

company sehingga tidak ada pembatasan, kecuali pada ketentuan internal controls pada

Chevron, dimana bagi afiliasi dan subsidiary company yang lebih dari 50% (sebagai

pengendali) sahamnya dimiliki dan dikuasai oleh Chevron, wajib untuk mematuhi kebijakan

tersebut. Sedangkan untuk afiliasi dan subsidiary company yang kurang dari 50% sahamnya

dimiliki oleh Chevron atau bukan sebagai operator dalam joint venture, Chevron diwajibkan

untuk mengusahakan diciptakannya suatu sistem pengendalian pembukuan keuangan yang

baik dan benar di perusahaan atau joint venture tersebut.

Terhadap pemberlakuan peraturan-peraturan asing negara di mana holding company

berada terhadap subsidiary company di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian khusus

Pemerintah Indonesia. Sangat dimungkinkan terjadinya konflik di antara peraturan-peraturan

tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan

dapat timbul apabila peraturan asing lebih mengatur secara ketat apabila dibandingkan dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia dikarenakan selama perusahaan memiliki kebijakan

untuk “mengikuti peraturan yang paling ketat”, maka perusahaan-perusahaan tersebut akan

mengikuti ketentuan yang terdapat pada negara holding company apabila di negara tersebut

mengatur secara lebih ketat. Selanjutnya dalam hal boikot, subsidiary company akan


mengikuti peraturan boikot yang berlaku pada tingkat holding company dikarenakan

Indonesia tidak memiliki ketentuan dalam hal boikot. Subsidiary company tidak dapat

mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, dikarenakan suatu

kebijakan bukanlah merupakan peraturan, sehingga subsidiary company akan mengikuti

ketentuan yang terdapat pada peraturan boikot pada negara di mana holding company berada.

Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik tiga kesimpulan. Adapun

kesimpulan yang pertama adalah bahwa hubungan antara holding Company dengan

subsidiary company dalam suatu perusahaan grup adalah dalam bentuk afiliasi. Pada

perusahaan multinasional, hubungan antara holding company dengan subsidiary company

lebih rumit dibandingkan pada perusahaan grup nasional. Kompleksnya struktur perusahaan

multinasional mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada perusahaan tersebut yang

mulanya berbentuk sentralisasi berubah menuju desentralisasi.

Kedua, aturan-aturan hukum terkait hubungan antara holding company dengan

subsidiary company dalam suatu perusahaan grup tersebar ke dalam beberapa peraturan

perundang-undangan, antara lain, UUPT, UU No. 8 Tahun 1995, UU No. 36 Tahun 2008, dan

UU No. 5 Tahun 1999, dikarenakan Indonesia tidak memiliki satu perangkat hukum yang

khusus membahas mengenai hal ini. Ketiga peraturan perundang-undang tersebut tidak ada

yang membahas dalam konteks perusahaan multinasional. Adapun hubungan antara holding

company dengan subsidiary company dalam UUPT dibahas secara tersirat dalam hal

pengambilalihan dan hak suara saham yang dikeluarkan. Sedangkan UU No. 8 Tahun 1995

melihat hubungan di antara keduanya sebagai hubungan afiliasi. Selanjutnya menurut UU No.

36 Tahun 2008, melihat dari segi hubungan istimewa antara holding company dengan

subsidiary company dalam hal perpajakan. Selanjutnya UU No. 5 Tahun 1999 membahas dari

segi kepemilikan saham mayoritas yang dilarang apabila mengakibatkan persaingan usaha

tidak sehat dan juga membahas mengenai integrasi vertikal yang juga dilarang apabila

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Ketiga, dalam beroperasi, Chevron, Total, dan BP memberlakukan compliance yang

merupakan pedoman beroperasi secara sentral bagi seluruh anggota perusahaan grup

dimanapun perusahaan tersebut beroperasi. Compliance mengatur secara umum mengenai

hal-hal apa saja yang harus dipatuhi bagi perusahaan secara keseluruhan berdasarkan hukum


yang berlaku di negara dimana holding company berada dan juga dimana subsidiary company

beroperasi, yang maka dari itu berlaku pula bagi subsidiary company dan afiliasi yang berada

di Indonesia. Peraturan asing yang berlaku bagi subsidiary company adalah terkait anti-

korupsi dengan adanya FCPA dan UKBA. Dalam hal pengawasan sistem internal keuangan

perusahaan terdapat SOX dan dalam hal persaingan usaha terdapat Sherman Act, EU

Competition Law, Competition Law of France dan Competition Law of the UK. Untuk

perdagangan terdapat U.S. Trade Sanctions, U.S. Export Control, U.S. Import Control, EU

Trade Sanctions dan Undang-undang mengenai Anti-boikot. Pada prakteknya apabila terdapat

ketentuan yang berbenturan, maka ketiga perusahaan sepakat untuk mengikuti peraturan yang

paling ketat. Perlu diperhatikan apabila peraturan asing yang berlaku pada subsidiary tidak

diatur di Indonesia, sehingga perusahaan akan mengikuti peraturan yang diatur pada holding

company. Pada ketiga perusahaan, compliance berlaku secara utuh bagi setiap subsidiary

company dan tidak dipengaruhi oleh kepemilikan saham yang dimiliki holding company pada

subsidiary company. Sehingga batasan bagi subsidiary company dalam mematuhi peraturan-

peraturan tersebut adalah apabila terjadi konflik dalam ketentuannya.

Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini akan

memberikan saran-saran yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang ada

dikemudian hari. Pertama, perlu adanya peraturan yang mengatur secara keseluruhan

mengenai perusahaan grup dikarenakan keberadaannya yang sudah sangat banyak di

Indonesia. UUPT tidak membahas secara keseluruhan mengenai perusahaan grup dan hanya

melihat dari segi pengambilalihan dan hak suara dalam saham. Kedua, perlu adanya perhatian

khusus oleh Pemerintah dalam hal keberadaan Perusahaan Multinasional di Indonesia yang

memberlakukan peraturan asing di negara di mana Holding Company berada pada Subsidiary

Company di Indonesia, dikarenakan prinsip “mengikuti peraturan yang paling ketat” tidak

selalu benar apabila tidak adanya pengaturan mengenai hal terkait di Indonesia, sehingga

perusahaan akan mengikuti peraturan asing yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia.

Daftar Referensi Laws and Regulations: Indonesia. Undang-undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.


_______. Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817. _______. Undang-undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756 ________. Undang-undang Pajak Penghasilan, UU No. 7 Tahun 1983 Sebagaimana telah Dirubah dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, dan UU No. 17 Tahun 2000, terakhir Merupakan Perubahan Keempat dengan UU No. 36 Tahun 2008, LN No. 133 Tahun 2008, TLN No. 4893.

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Amerika Serikat. Foreign Corrupt Practices Act (15 U.S. Code §§ 78dd-1, et seq). ______. Sarbanes Oxley Act (Pub.L. 107-204, 116 Stat. 745, 2002). ______. Export Administration Act (P.L. 96-72). Inggris. United Kingdom Bribery Act 2010. _____. Competition Act 1998. Perancis. Financial Security Law. _____. Penal Code. _____. Anti-Corruption, Loi No. 2007-1598. _____. Competition Law, European Union. Trade Sanctions. ______. Competition Law. Books: Ashshofa, Burhan (2004). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Balfas, Hamud D. (2006). Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Tatanusa. Dunning, John H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Inggris: Addison-Wesley Publishing Company Inc. Fuady, Munir. (2002). Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Harahap, Yahya. (2011). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. Kuin, Peter. (1987). Perusahaan Trans Nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Penerbit PT. Gramedia. Mamudji, Sri et al. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Prasetya, Rudhi. (1995). Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Sulistiowati. (2010). Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia. Jakarta: Erlangga. Journal Article:


Mangonting, Yenni. (2000) .Aspek Perpajakan dalam Praktek Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 1, Mei. 69-82. Wellner, Phillip A. (2006). Effective Compliance Programs and Corporate Criminal Prosecutions. Cardozo Law Review Vol. 27:1 Thesis, Dissertation: Prabowo, Riyanto. (2005). Prinsip Kemandirian Perseroan Terbatas dikaitkan dengan Peranan dan Kedudukan Holding Company. Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.


Documents

Pemberlakuan Peraturan Asing bagi ... - Universitas Indonesia