i

i

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WARGA NEGARA ASING

DALAM PUTUSAN Nomor:1632//Pid.Sus.2018/PN.PLG TENTANG

PEMBERIAN DATA TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH

DOKUMEN PERJALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DITINJAU

DARI HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

IRMA OKTAVIANI

NIM:1651600154

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2020

ii

iii

iv

v

vi

vii

MOTTO

نسان لفي خسر﴿١والعصر﴿ ﴾إل الذين آمنوا وعملوا الصالات وت واصوا بلق ٢﴾إن ال

﴾٣وت واصوا بلصب﴿

1. Demi Masa

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian

3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta

saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk

kesabaran.

(Surah Al-Ashr : 1-3)

PERSEMBAHAN

- Ayahku dan Ibuku

- Saudaraku, Aak dan Adikku

- Seluruh Keluarga Besarku

- Sahabat-sahabatku

- Seluruh guru dan dosen-dosenku

- Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang

viii

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penerapan Sanksi Pidana Bagi Warga Negara Asing Dalam Putusan Nomor:1632/Pid.Sus.2018/PN.PLG Tentang Pemberian Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Ada dua hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu, pertama Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pidana Pada Perkara Nomor:1632/Pid.Sus.2018/PN.PLG Tentang Pemberian Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi dalam perkara Nomor: 1632// Pid.Sus.2018/PN.PLG tentang pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (studi kepustakaan). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur‟an dan Hadist, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan hasil karya para ahli, seperti skripsi, jurnal dan buku-buku. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, enksiklopedia, website, artikel.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Positif terhadap sanksi pidana dalam Perkara Tindak Pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam Putusan Nomor:1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG Menjatuhkan kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan pidana 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam Putusan Nomor:1632/ Pid.Sus/ 2018/ PN.PLG adalah dijatuhkan sanksi hukuman Ta‟zir yang hukumanya berupa

hukuman jilid dan hukuman pengasingan.

Kata Kunci : Pemalsuan Data, Pemalsuan Dokumen Keimigrasian, Ta’zir.

ix

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-

Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan

No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Nama Penulisan

„ Alif ا

Ba B ب

Ta T خ

Tsa S ث

Jim J ج

Ha H ح

Kha Kh خ

Dal D د

Zal Z ذ

Ra R ز

Zai Z ش

Sin S ض

Syin Sy ش

Sad Sh ص

Dlod Dl ض

Tho Th ط

Zho Zh ظ

‟ Ain„ ع

Gain Gh غ

Fa F ف

Qaf Q ق

x

Kaf K ك

Lam L ه

Mim M

Nun N ن

Waw W و

Ha H هـ

„ Hamzah ء

Ya Y ي

Ta (Marbutoh) T ج

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas

vocal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

------------------ Fathah

------------------ Kasroh

------------------ Dlommah

Contoh :

Kataba = متة

Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya = ذمس

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara

harakat dan huruf, dengan transli terasi berupa gabungan huruf.

TandaHuruf Tanda Baca Huruf

Fathahdanya ai a dani ي

Fathahdanwaw au a danu و

Contoh :

kaifa : مف

alā„ : عيى

xi

haula : حىه

amana : أمه

ai atau ay : أي

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan trans

literasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat danHuruf Tanda

Baca

Keterangan

Fathahdanalifatauya ā a dangaris di atas ءأ

Kasrohdanya ī Idangaris di atas اي

Dlommahdanwaw ū Udangaris di atas أو

Contoh :

qāla subhānaka : قاه ظثحاول

shāma ramadlāna : صا زمضان

ramā : زم

fīha manāfi‟u : فها مىافع

yaktubūna mā yamkurūna : نتثىن ما منسون

izqāla yūsufa liabīhi : إذ قاه ىظف لأته

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan

dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka

transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata

yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu

ditransliterikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap dua macam.

xii

Contoh :

Raudlatulathfāl زوضح الأطفاه

Al-Madīnah al-munawwarah اىمدىح اىمىىزج

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Nazzala = وصه Robbanā = زتىا.

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan

bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang lansung mengikutinya.Pola

yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

PolaPenulisan

Al-tawwābu At-tawwābu اىتىاب

Al-sy amsu Asy-syamsu اىشمط

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai

dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

Al-badī’u Al-badī’u اىثدع

Al-qomaru Al-qomaru اىقمس

Catatan :Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis

secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberitanda hubung (-).

xiii

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata,

hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

umirtu = أمسخ Ta’khuzūna = تأخرون

Fa’tībihā = فأت تها Asy-syuhadā’u = اىشهداء

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya. Penulisan dapa tmenggunakan salah satu dari dua pola

sebagai berikut :

Contoh PolaPenulisan

ا ىهى خس اىساشقهوإن ىه Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn

Faaufū al-kailawa al-mīzāna فأوفىا اىنو واىمصان

xiv

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil‟alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan

atas kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat-Nya dan nikmat rezeki-nya yang

telah memberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan waktu sehingga penulis

dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat beserta

salam tak henti hentinya tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad

SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga

akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang

terang benderang seperti saat ini. Semoga kita selalu mendapatkan syafa‟at dari-

nya kelak di yaumil kiamah, Aammiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum ,

Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Berkat pertolongan Allah Swt penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan

Judul, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Warga Negara Asing Dalam Putusan

Nomor:1632//Pid.Sus.2018.PN.PLG Tentang Pemberian Data Tidak Sah

Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Menurut Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Meskipun demikian penulis adalah manusia biasa oleh karena itu

semaksimal apapun usaha yang penyusun lakukan tentunya tidak lepas dari

kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu krtik dan saran yang membangun dari

berbagai pihak sangat diharapkan, dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari

bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari

semua pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan

penghargaan yang tak terhingga kepada :

xv

1. Ayahandaku tercinta Muhammad Idham yang selalu menjadi panutan

hidup serta kerja kerasnya yang selalu mendukung dan memotivasi

penulis agar kelak menjadi Sarjana Hukum yang bisa menegakan

keadilan yang seadil-adilnya. Dan Ibundaku tersayang Sumiati yang atas

dukungan dan pengorbanannya baik moral dan moril serta mencurahkan

segala perhatian dan kasih sayangnya yang tak pernah lelah

mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi ini. Orang tuaku

yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi

untuk menyelesaikan tugas akhir ini walaupun sampai saat ini penulis

belum bisa membalas kebaikannya.

2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph D, Selaku Rektor UIN Raden

Fatah Palembang.

3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, M.A

selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra Fauziah M.Hum selaku Wakil Dekan II

dan Bapak Drs. M. Rizal, M.H selaku Wakil Dekan III.

4. Bapak Fatah Hidayat S.Ag, M.Pd.I Selaku Ketua Program Prodi Studi

Hukum Pidana Islam dan Bapak Syaiful Aziz,M.HI Selaku Sekretaris

Program Studi Hukum Pidana Islam, serta seluruh Bapak Ibu Dosen

Fakultas Syariah dan Hukum , Staff Akademik dan Jajaran Akademik

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Palembang yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan,

dukungan, pengarahan serta kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum Selaku Penasehat Akademik

sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing,

mengajari, dan tak henti-hentinya memberikan pengarahan yang sangat

berguna dalam penulisan skripsi ini dan selalu memberikan nasehat

kepada penulis dari awal hingga akhir perkulihan dan Ibu Hijriyana

Safithri, S.H.M.H, Sebagai Pembimbing Kedua yang telah meluangkan

xvi

waktu, tenaga, fikiran dan ketulusan untuk memberikan pengarahan dan

bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan skrpisi ini, serta

berkenan memeriksa dan memperbaikinya.

6. Untuk saudara-saudara kandungku, Aak ku tercinta Alpino, S.I.Kom

yang telah menssuport baik moril maupun materiel dan Adikku Irvan

Samudra yang selalu membuat rasa lelaku berubah menjadi semangat.

Kakak Iparku Aprilia Putri S.Sos dan Keponakanku Anjanie Syakillah

Oktavianti yang selalu memberikan semangat serta selalu mendukung

apa yang aku kerjakan.

7. Sahabat seperjuanganku dalam penyusunan skripsi sampai ujian

Munaqosah Fegi Melati, Halimah Tusakdiah, Junika Priana, serta

sahabat-sahabat kampusku yang selalu menssuport dalam keadaan

apapun, Laraswati, Karina Anggraini, Keluarga Jinayah II, Keluarga

Pohon Mangga Muhammad Arib Rahman Hakim, Leo Mahendra Dewa,

Ichlasul Amal, Fauzan Ma‟ruf, Muhammad Ikhsan Saputra, Hamdan

Hidayat, serta Girls Jinayah II, Inggit dan Kurnia Ida Yani, yang selalu

senantiasa membantu dan saling memberi semangat , yang tak henti-

hentinya mencurahkan waktu tenanga serta fikiran agar tetap saling

menguatkan satu sama lain.

8. Sahabat-Sahabat Masa Kecilku, WAPIO dan Grub Wa Anti Netizen,

Wina Agustin, Rizky Tri Amelia, Putri Sekar Ayu, Oka Krismora, Siti

Sabillah dan Suci Indah Sari yang selalu ada bersamaku kapan pun dan

dalam keadaan suka maupun duka.

9. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu

persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini,

kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung secara moril

maupun materiel, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT

membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat dan menjadikannya

sebagai amal yang tidak pernah surut mengalir pahalanya.

xvii

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai

manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan,

mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua

pihak yang membacanya.

Palembang, April 2020

IRMA OKTAVIANI NIM :1651600154

xviii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................... i PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................ ii PENGESAHAN DEKAN ................................................................... iii PENGESAHAN PEMBIMBING ...................................................... iv PERSETUJUAN SKRIPSI ................................................................ v LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI ........................................ vi MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................... vii ABSTRAK ........................................................................................... viii PEDOMAN LITERASI ..................................................................... ix KATA PENGANTAR ........................................................................ xiv DAFTAR ISI ....................................................................................... xviii BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................... 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................. 4

D. Penelitian Terdahulu ................................................................ 5

E. Metode Penelitian .................................................................... 6

F. Sistermatika Penulisan ............................................................ 8

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana, Jenis Pidana, dan UnsurTindak Pidana .......... 11

1. Pengertian tindak pidana ............................................. 11

2. Jenis Pidana ................................................................. 13

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana ........................................ 15

B. Tinjauan Umum Tentang Data Tidak Sah ............................... 17

1. Pengertian Pemalsuan Surat ........................................ 17

2. Memberikan keterangan yang tidak benar .................. 20

3. Warga Negara Asing ................................................... 22

C. Tindak Pidana Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian ................................................ 25

xix

2. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian ....................... 26

3. Macam-Macam Tindak Pidana Keimigrasian ............... 27

4. Sanksi Tindak Pidana Keimigrasian ............................. 28

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian ................... 31

D. Ketentuan Umum Tentang Sanksi Pidana dalam Islam ........... 32

1. Pengertian Hukum Pidana Islam ................................. 32

2. Penjatuhan sanksi pidana dalam islam ........................ 33

3. Tujuan penerapan sanksi pidana dalam islam ............. 34

4. Macam-macam sanksi pidana dalam islam ................ 37

5. Mekanisme proses peradilan pada zaman Rasullulah dan

Sahabat ........................................................................ 42

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pada

perkara Nomor:1632//Pid.Sus.2018/PN.PLG tentang pemberian

data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan ......... 46

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi dalam perkara

Nomor: 1632// Pid.Sus.2018/PN.PLG tentang pemberian data

tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan .................. 63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .............................................................................. 70

B. Saran ........................................................................................ 71

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................... 72 DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18

ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 “ Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-

undang. Sebagaimana negara hukum, setiap penyelengaraan urusan pemerintahan

haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van bestuur)1.

Semenjak diproklamasikan Republik Indonesia soal kewarganegaraan

merupakan suatu masalah yang tetap aktual. Perhatian terhadap persoalan ini tak

kunjung padam. Terutama dari pihak yang dipandang sebagai “ warga negara

baru” masalah ini merupakan buah tuturan yang tak habis-habisnya dalam

percakapan sehari-hari. Sekarang ini status seseorang di negara kita lebih-lebih

dari dahulu dirasa sebagai suatu hal yang penting. Kini persoalannya tak lebih

lama berkumandang dalam suasana teoritis. Kini sangat penting dalam kehidupan

setiap orang di negeri kita apakah ia termasuk warganegara atau dapat dikatakan

bahwa sejak dilahirkan hingga ke lubang kubur status warganegara atau bukan di

waktu sekarang ini merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang. 2

Banyak orang asing yang datang ke Indonesia setiap tahun jumlahnya

cenderung meningkat. Wisatawan mancanegara yang datang tercatat untuk tahun

2009 sebanyak 547,2 ribu orang dan tahun 2010 bertambah sebanyak 594,7 ribu

orang. Dari jumlah tersebut cukup dapat membuktikan bahwa Indonesia

mempunyai daya tarik yang tergolong cukup tinggi terhadap orang asing.

Kedatangan orang asing ke Indonesia diduga di pengaruhi oleh faktor alam dan

1 Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Jakarta ; Rajawali pers, 2009, hlm 17

2 Sudargo Gautama, Warga Negara dan Orang Asing, Bandung ; Alumni,1997, hlm 1-2

2

kebudayaan serta biaya hidup lebih murah. Indonesia sebagai negara kepulauan

memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sumatera sampai Irian. Dari pulau-

pulau tersebut memiliki pesisir dan pantai yang indah serta taman laut yang

mengagumkan. Selain itu sejumlah pegunungan dengan hawa yang sejuk serta air

terjun tersebut dimana-mana yang enak dan nyaman untuk dinikmati. Juga

banyak peninggalan kejayaan zaman dulu seperti candi Borobudur dan

Prambanan.

Istana, Istana Sultan Siak, Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian

kebudayaan Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri. Karena Indonesia terdiri

atas berbagai suku bangsa terdapat bermancam-macam kebudayaan seperti

bentuk bangunan rumah adat, batik, ukiran Jepara, tarian-tarian, upacara adat

perkawinan, dan sikap masyarakat Indonesia terkenal ramah.

Di samping itu yang tidak kalah lebih menarik lainnya adalah biaya hidup

di Indonesia dipandang lebih murah dibanding biaya hidup di negaranya.

Dikatakan lebih murah karena dipengaruhi nilai kurs mata uang rupiah terhadap

mata uang asing. Rupiah nilainya lebih rendah dari pada mata uang asing. 3 Arus

globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang,

barang dan jasa antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah

ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri,

pariwisata serta lain sebagainya.

Namun tidak selamanya globalisasi membawa dampak positif, salah satu

dampak negatif globalisasi adalah timbulnya masalah akibat perpindahan orang

dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain, bersifat legal (resmi)

maupun ilegal, disertai tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang

bersangkutan, seperti pelanggaran dan kejahatan, yang seringkali disebut dengan

masalah keimigrasian. Masalah keimigrasian merupakan salah satu masalah

global yang dapat membawa dampak negatif, baik dalam lingkup nasional

3Gatot Supramono, Hukum orang asing di indonesia, Jakarta ; Sinar Grafika, 2014, hlm 1-2

3

maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan

jalan keluar dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan negara yang

didatangi akan menimbulkan suatu masalah, karena menyangkut tempat

penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya.

Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia dilakukan

pengawasan oleh Pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementrian Hukum dan

HAM. Secara garis besarnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia

meliputi dua hal yaitu :

1. Masuk dan Keluarnya orang Asing ke dan dari wilayah Indonesia.

2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. 4

Masalah keimigrasian yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran,

serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum, lebih dikenal

dengan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu

bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang

asing di wilayah negara RI maupun keluarnya warga negara Indonesia ke

wilayah negara lain dengan menggunakan atau tidak memiliki dokumen

perjalanan keimigrasian. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan

teknologi yang semakin kompleks, pemerintah mengatur unsur tindak pidana

imigrasi yang berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga diharapkan mampu

menghadapi tantangan global yang memiliki dampak sangat besar terhadap

pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Pengaturan mengenai tindak pidana

imigrasi diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang

Keimigrasian).5

Ada beberapa penelitian tentang tindak pidana keimigrasian salah satunya

yaitu pada perkara Nomor:1632://Pid.Sus.2018/PN.PLG yang telah diputus

4 Gatot Supramono, Hukum orang asing di indonesia, hlm 13

5 Putri Puspita Sari, Kajian yuridis unsur memberikan keterangan tidak benar pada pasal 123 juncto pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2019, hlm 2-3

4

dengan Nomor perkara :1632://Pid.Sus.2018. Bermula dari laporan LSM yang

curiga dengan terdakwa kemudian saksi Basri Toni melaporkan ke petugas

kantor imigrasi kelas I Palembang setelah itu petugas kantor imigrasi kelas I

Palembang menindak lanjuti laporan dari saksi Basri Toni dan setelah diperiksa

lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa ia bukan Warga Negara Indonesia

melaikan Warga Negara Malaysia yang datang ke Indonesia untuk keperluan

mengurus istrinya yang sedang sakit, karna keadaan ekonomi yang sulit terdakwa

yang diwakali mertuanya mengurus Kartu keluarga sementara ke Kepala Desa

Serigeni, Ogan Komering Ilir untuk keperluan pengajuan JAMSOSKES,

selanjutnya setelah istri terdakwa meninggal, terdakwa berkeinginan untuk

kembali ke Malaysia, karena pasport terdakwa disimpan mertuanya di Desa

Srigeni dan terdakwa sudah melewati batas bebas visa selama 30 hari (overstay),

terdakwa berkinginan untuk keluar dari Indonesia menuju Malaysia dengan

menggunkan pasport Indonesia, lalu terdakwa mendatangi kantor Imigrasi kelas I

Palembang dan melakukan pendaftaran antrian passort online dengan

memasukan data pemohon antrian online berupa nama, Nomor Induk

Kependudukan (NIK) yang terdapat di Kartu Keluarga dan KTP Elektronik dan

alamat email terdakwa, selanjutnya berdasarkan data pemohonan antrian tersebut,

terdakwa mendapatkan jadwal antrian paspor dan data yang telah terdakwa input

sudah tercatat di server Kantor Imigrasi Kelas I Palembang sebagai permohonan

pengajuan dokumen perjalanan Republik Indonesia, perbuatan terdakwa tersebut

sebagiamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 Huruf C Undang-

Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimgrasian, dalam putusan tersebut telah

ditetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana keimigrasian yang berkaitan

dengan pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalan, dalam

penelitian ini penulis ingin melihat bagaiamana penerapan sanksi pidana tersebut

ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Maka dari uraian latar belakang di

atas penulis menyimpulkan untuk lebih lanjut meneliti lebih dalam dengan judul

skripsi “ PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WARGA NEGARA

5

ASING DALAM PUTUSAN NOMOR:1632//Pid.Sus.2018/PN.PLG

TENTANG PEMBERIAN DATA TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH

DOKUMEN PERJALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6

TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DITINJAU DARI HUKUM

PIDANA ISLAM “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan untuk membuat

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana dalam

perkara Nomor:1632//Pid.Sus.2018/PN.PLG tentang pemberian data tidak

sah untuk memperoleh dokumen perjalanan?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi dalam perkara

Nomor: 1632//Pid.Sus.2018/PN.PLG tentang pemberian data tidak sah

untuk memperoleh dokumen perjalanan?

C. Tujuan Penelitian / Kegunaan Penelitian

1. Adapun penlitian yang penulis kaji, adalah :

a. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis pertimbangan hakim

dalam memutuskan sanksi pidana pada

perkaraNomor:1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG.

b. Untuk mengetahui, memahami, tinjauan Hukum Pidana Islam tentang

pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pada perkara

Nomor: 1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini yang penulis kaji, berkaitan dengan

judul di atas,maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, adalah :

a. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan

sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu Hukum Pidana Islam yang

diharapkan berguna bagi kampus UIN Raden Fatah Palembang,

Mahasiswa Jurusan Jinayah, dan Masyarakat pada umumnya untuk

mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam

6

memutuskan sanksi pidana pada perkara

Nomor:1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG dan Untuk mengetahui,

memahami, tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pertimbangan hakim

dalam memutuskan sanksi pidana pada perkara tentang pemberian data

tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalan.

b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para

praktisi hukum/aparat penegak hukum untuk mengetahui, memahami,

dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi

pidana pada perkara Nomor:1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG dan Untuk

mengetahui, memahami, tinjauan Hukum Pidana Islam tentang

pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pada perkara

tentang pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang tindak pidana memberikan data tidak sah untuk

memperoleh dokumen perjalan cukup banyak ditulis, beberapa judul peneliti /

Skripsi yang sudah ada/ mirip dengan apa yang penulis kaji, diantarnya :

Ahmad Ari Fatullah6, “ Penjantuhan Sanksi Pidana bagi pelaku tindak

Pidana pemalsuan surat (Studi Kasus Putusan MK 112/PAN.MK./2009)” Skripsi,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini

memfokuskan pada pandangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat dari segi

hukum Pidana Islam termasuk suatu tindak kejahatan atau jarimah. Menurut

Hukum positif perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum yang

berdasarkan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat sesuai

dengan pasal 263 ayat 1 KUHP.

6 Ahmad Ari Fatullah, Skripsi : Penjantuhan Sanksi Pidana bagi pelaku tindak Pidana pemalsuan surat (Studi Kasus Putusan MK 112/PAN.MK./2009) , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

7

Galih Prayogi7, “ Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 Ayat (1)

KUHP) Perspektif Hukum Islam” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini memfokuskan pada pemalsuan surat

yang pada (pasal 263 ayat (1) KUHP) dalam hukum islam dapat dikategorikan

sebagai jarimah. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa tindakan ini merupakan

tindakan yang dilarang oleh syara dan dapat merusak atau merugikan kehidupan

baik individu, masyarakat maupun negara.

Dwi Rizky Saputra8, “Analisis Yuridis Terhadap Tidak Pidana

Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara. Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk adalah

faktor ekonomi dan faktor makin canggihnya teknologi dalam meniru Kartu

tanda penduduk asli.

Bonar Simbolon9, “ Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana

Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP “ Skripsi, Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini memfokuskan pada

Hukum Postif dan Hukum Islam berpandangan terhadap tindak pidana

pemalsuan surat termasuk suatu tindak kejahatan atau jarimah. Karena, menurut

hukum postif perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum yang

berdasarkan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat sesuai

dengan pasal 263 ayat 1 KUHP.

7 Galih Prayogi, Skripsi : Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 Ayat (1) KUHP) Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 8 Dwi Rizky Saputra, Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tidak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017. 9 Bonar Simbolon, Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

8

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa belum ditemukan penelitian

yang membahas secara khusus tentang Penerapan Sanksi Pidana Bagi Warga

Negara Asing Dalam Putusan Nomor: 1632//Pid.Sus.2018 Tentang Pemberian

Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Ditinjau dari Hukum

Pidana Islam. Langkah-langkah yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data

adalah :

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok

permasalahan, maka penelitian ini bersifat penelitian pustaka (Library resarch).

Jenis penelitian ini library research yakni suatu cara memperoleh data dengan

mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu.

Menurut Soejono Soekamto, library research adalah adalah buku, jurnal, kamus,

peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dikumupulkan dan dikaji guna

menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.10

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu jenis data yang

berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah

yang berkaitan dengan Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi

Pidana pada Perkara Nomor: 1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG Tentang Pemberian

Data Tidak Sah Untuk Memperoleh Dokumen Perjalan Ditinjau Dari Hukum

Pidana Islam. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data

sekundar yang terdiri dari tiga bagian bahan data, yaitu11 :

a. Bahan Hukum Primer

1. Hukum Islam : Al-Qur‟an dan Hadist.

10 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers,

Jakarta, 2008, hlm 51 11 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat, Rajawali, Jakarta 2015, hlm 13

9

2. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar

1945.

3. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2011 Tentang keimgrasian, dan KUHP.

4. Pada putusan perkara pidana Nomor:1632//Pid.Sus.2018/PN.PLG Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum

Primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan ahli hukum dan

seterusnya, misalnya Buku-buku, Skripsi, Jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, Seperti Kamus,

Ensiklopedia, Website dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Studi Dokumen, yakni mengumpulkan data melalui Studi Kepustakaan, meneliti

dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang

berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai Sanksi pidana terhadap

pelaku yang memberikan data tidak sah untuk memperoleh data perjalanan

Republik Indonesia serta ditinjau dari Hukum Pidana Islam, Jurnal, Internet, dan

Sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan

metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan cara penulisan dengan

mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa

sekarang serta menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok masalah.

Kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik

10

simpulam dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian

dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk Memberikan rangkaian penulisan pada skripsi ini disusun dengan

menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat mempermudah proses

pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan pengkajian dan pemahaman

terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan ini terdiri dari 4

(Empat) Bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan

yang berbeda akan tetapi merupakan kesatuan yang saling berhubungan, Adapun

ke-4 (Empat) bab tersebut sebagai berikut :

Bab I Merupakan bagian pendahuluan, yang memuat tentang Latar Belakang ,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka,

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Merupakan Tinjauan umum yang memuat tentang, Pengertian

Pemalsuan, Macam–Macam tindak Pidana Pemalsuan, Pengertian Fiqh

Jinayah, Macam-Macam Jarimah, Pengertian pemidanaan, Teori –teori

pemidanaan.

Bab III Merupakan Pembahasan yang memuat tentang isi pokok permasalahan

untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim

dalam memutuskan sanksi pidana perkara

Nomor:1632/Pid.Sus/2018/PN.PLG dan untuk mengetahui, memahami,

tinjauan Hukum Pidana Islam tentang pertimbangan hakim dalam

memutuskan perkara tentang memberikan data tidak sah untuk

memperoleh dokumen perjalan.

Bab IV Merupakan penutup yaitu pembahasan akhir yang memuat kesimpulan

dari penelitian dan saran.