Upload
vuongnga
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Analisa media, 11 Desember 2014
Eksekutif Analisa:
o Media yang meliput tentang Isu BPJS :Hari ini terdapat 11 media yang memberitakan terkait BPJS. Media tersebut diantaranya Harian pelita, indo pos, rakyat merdeka, tempo online, medanbisnisdaily online, pos kota, harian terbit, sindonews online, jawa pos, kompas dan bisnis indonesia.
o Persentase isu : Pemberitaan isu terbesar BPJS hari ini adalah iklan sosialisasi program JKN dan pengelolaan dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan dua artikel.
Catatan Penting :
1. Harian pelita telah menjadi leading media yang memberitakan isu terkait BPJS hari ini.
Media tersebut memuat tiga isu pemberitaan, diantaranya Aktivasi Kartu BPJS Kesehatan ,
BPJS Ketenagakerjaan Award, dan Tingkatkan Layanan BPJS Kesehatan.
2. BPJS Kesehatan, PT Taspen, BPJS Watch dan BPJS Ketenagakerjaan telah menjadi leading
dalam pemberitaan terkait isu BPJS hari ini dengan dua artikel. Lembaga lainnya antara
lainnya DPRD Medan, calo BPJS, DPRD Kalsel, Kemenkumham, Asosiasi Pengusaha
Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Universitas Indonesia dan DPR RI.
1
Analisa media, 11 Desember 2014
A. Media Share
Harian Pelita20%
Indo Pos13%
Rakyat Merdeka13%Tempo Online
6%
Medanbisnisdaily Online6%
Pos Kota7%
Harian Terbit7%
Sindonews Online7%
Jawa Pos7%
Kompas7%
Bisnis Indonesia7%
Paparan:
Chart diatas menunjukan bahwa hari ini terdapat 11 media yang memberitakan isu terkait
BPJS. Harian pelita telah menjadi leading dalam pemberitaan isu tersebut dengan tiga artikel.
Sedangkan untuk indo pos dan rakyat merdeka memuat dua artikel.
2
Analisa media, 11 Desember 2014
B. Issue Share
Iklan Sosialisasi Program JKN13%
Pengelolaan Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)
13%
Pengembalian Sistem BPJS6%
Praktik Percaloan BPJS6%
Skema Koordinasi BPJS6%Pendaftaran BPJS Kesehatan
7%
Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
7%
Dana Kontingensi BPJS Kesehatan
7%
Minimnya Kepesertaan JKN7%
Aktivasi Kartu BPJS Kesehatan
7%
Penagihan Jaminan Pensiun7%
BPJS Ketenagakerjaan Award7%
Tingkatkan Layanan BPJS Kesehatan
7%
Paparan:
Dari chart diatas menunjukkan 13 isu yang memberitakan tentang BPJS hari ini. Isu terbesar
terkait BPJS adalah iklan sosialisasi program JKN dan pengelolaan dana pension aparatur sipil Negara
(ASN) dengan dua artikel.
3
Analisa media, 11 Desember 2014
C. Lembaga
0 1 2
DPR RI
Universitas Indonesia
Asosiasi Pengusaha Indonesia
DPRD Kalsel
Kemenkumham
DPRD Medan
Calo BPJS
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Kesehatan
BPJS Watch
PT Taspen
Skema Koordinasi BPJS Praktik Percaloan BPJS
Iklan Sosialisasi Program JKN Dana Kontingensi BPJS Kesehatan
Aktivasi Kartu BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Award
Tingkatkan Layanan BPJS Kesehatan Pendaftaran BPJS Kesehatan
Pengelolaan Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Minimnya Kepesertaan JKN Pengembalian Sistem BPJS
Penagihan Jaminan Pensiun
Paparan:
Dari pemaparan chart di atas terdapat 12 lembaga yang memuat pemberitaan terkait BPJS
hari ini. Lembaga terbesar dalam pemberitaan tersebut adalah BPJS Kesehatan, PT Taspen, BPJS
Watch dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing dua artikel.
4
Analisa media, 11 Desember 2014
D. Narasumber
Iqbal Latanro13%
Timboel Siregar13%
Endang Diarty7%
Yazidie Fauzi7%
Dono Rahardjo6%Sri Endang Tidarwati
Wahyuningsih6%
Arumi (bukan nama sebenarnya)
6%
Ascobat Gani6%
Panji Wibisana6%
Wicipto Setiadi6%
H Muhammad Yusuf6%
Okky Asokawati6%
Hariyadi B Sukamdani6%
Rudi Yunarto6%
Paparan :
Iqbal Latanro (Direktur Utama PT Taspen) : Membahas isu tentang pengelolaan dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN).
Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) : Membahas isu tentang iklan sosialisasi program JKN
5
Analisa media, 11 Desember 2014
Ringkasan Berita BPJS:
Ringkasan Isu ToneKoordinasi Manfaat Belum JelasKompas, Hal 13 ADH/CAS
Skema koordinasi manfaat antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Asuransi komersial dalam program jaminan kesehatan pekerjanya masih belum jelas. Kejelasan skema menentukan sukses tidaknya penerapan BPJS Kesehatan bagi badan usaha, 1 Januari 2015.
Ascobat GaniGuru Besar Analisa Kebijakan Kesehatan dan Administrasi Pelayanan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
“Segera saja koordinasi manfaat didesain dengan jelas, lalu disosialisasikan. Perusahaan juga mensosialisasikan kepada pekerjanya,”
Hariyadi B SukamdaniKetua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Menyatakan, pihaknya tetap meminta batas penahapan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi badan usaha diundur dari 1 Januari 2015 menjadi 1 Januari 2019. Alasannya, koordinasi manfaat bagi perusahaan selama ini bekerja sama dengan asuransi komersial dan perusahaan yang mengelola sendiri jaminan kesehatan pekerjanya belum jelas.
Skema Koordinasi BPJS
Keuntungan Dibagi Dua dengan Orang DalamJawa Pos, Hal 27 co2/ilo
Praktik Percaloan di BPJS tidak ubahnya seperti jasa perantara pengurusan surat izin mengemudi (SIM). Yakn sama-sama memakai orang dalam. Biasanya para calo bekerja sama dengan oknum pegawai BPJS di setiap kantor cabang. Tetapi, hati-hati tidak semua calo kredibel. Banyak orang yang tertipu. Uangnya dibawa kabur sedangkan, kartunya tidak kunjung didapat.
Arumi (bukan nama sebenarnya)Calo BPJS
“Dulu banyak yang hanya mengambil uangnya, terus kabur. Tetapi saya enggak,”
Praktik Percaloan BPJS
Iklan Sosialisasi BPJS Kesehatan MenyesatkanHarian Terbit, Hal 13 Arbi
BPJS Pintar Beriklan, Tidak Pintar MelayaniRakyat Merdeka, Hal 11 Jon
Iklan Sosialisasi Program JKN
6
Analisa media, 11 Desember 2014
Iklan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di jalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai menyesatkan. Dalam berbagai iklan dan sarana sosialisasi itu, mengajak masyarakat mendaftarkan diri sebelum sakit. Namun faktanya hal ini tidak bisa diterapkan pada bayi baru lahir yang bermasalah kesehatan.
Timboel SiregarKoordinator Advokasi BPJS Watch
“Bagaimana iklan ini bisa diterapkan kepada bayi baru lahir dan langsung sakit? Sang bayi belum merasakan indahnya sehat, tetapi sudah dipersulit oleh peraturan BPJS Kesehatan,”
BPJS Kesehatan Butuh Dana KontingensiBisnis Indonesia, Hal 23 Yodie Hardiyan
Pemerintah tengah mengkaji mengenai kebutuhan dana kontingensi yang dalam program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Wicipto Setiadi Direktur Jendral Peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
“Diskusi tentang kontingensi itu akan panjang sekali nanti dengan kementerian keuangan,”
Dana Kontingensi BPJS Kesehatan
DPR Sorot Lamanya Aktivasi Kartu BPJS KesehatanHarian Pelita, Hal 5 cr-14
Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dikota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata baru aktif digunakan setelah pendaftaran. Adapun, pengurusan BPJS secara mandiri aktivasinya hingga tiga hari. Aktivasi ini menjadi sorotan penting bagi Komisi IX DPR RI dalam kunjungannya ke Wali Kota Balikpapan, selasa (9/12).
Okky AsokawatiAnggota Komisi IX DPR RI
“Sakit kan, enggak bisa nunggu. Ketika orang sudah mendapat kartu seharusnya dapat kartu dan langsung bisa dipakai sambil nunggu kartunya jadi,”
Aktivasi Kartu BPJS Kesehatan
Tim Penilai BPJS Ketenagakerjaan Award 2014 Kunjungi Pemkab BogorHarian Pelita, Hal 9 adi
Plt Bupati Bogor Nurhayanti menerima kunjungan tim seleksi penilai BPJS
BPJS Ketenagakerjaan Award
7
Analisa media, 11 Desember 2014
Ketenagakerjaan Award tahun 2014 dari Pemprov Jawa Barat, di ruang rapat Bupati Bogor, kemarin. Dalam penilaiannya sendiri, ada dua objek penilaian dalam BPJS Award yaitu tim koordianasi Kabupaten/Kota serta perusahaan BPJS Ketenagakerjaan.
Rudi YunartoKepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bogor II Kabupaten Bogor
“Jadi kami melihat sejauh mana peningkatan kepesertaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan kami berharap Kabupaten Bogor menjadi juara pertama dan intinya adalah bagaimana pemerintah daerah yang peling berperan dari pada daerah lainnya baik kabupaten maupun kota,”
Dewan Minta Tingkatkan Layanan BPJS di Rumah SakitHarian Pelita, Hal 13 ck-231
Layanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di rumah sakit milik pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu ditingkatkan, baik fasilitas maupun ketersediaan tenaga medis.
Yazidie FauziWakil ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel
“Keluhan pasien BPJS, mereka terlalu lama menunggu antrian karena loket terbatas, ruang tunggu pasien terlalu kecil dan digabung dengan pasien umum, kemudian tenaga dokter spesialis masih terbatas,”
Tingkatkan Layanan BPJS Kesehatan
Januari 2015, Semua Perusahaan Harus Mendaftar BPJS KesehatanPos Kota, Hal 10 inung/rf
Pemerintah memberikan waktu selambatnya 1 Januari 2015 bagi perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jika sampai tanggal tersebut tidak melakukan pendaftaran maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi.
Sri Endang Tidarwati WahyuningsihDirektur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan
“Bisa saja izin operasional atau izin domisili perusahaan dicabut. Atau pada saat perusahaan berurusan dengan pemerintah daerah akan di persulit urusannya,”
Pendaftaran BPJS Kesehatan
PT Taspen Targetkan Dana Hingga Rp 150 TriliunRakyat Merdeka, Hal 15 Asi
Beda, Taspen dan BPJS KetenagakerjaanIndo Pos, Hal 5 dni
PT Taspen (Persero) masih tetap beroperasi sebagai badan usaha mandiri.
Pengelolaan Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)
8
Analisa media, 11 Desember 2014
Lembaga negara pengelola dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) ini tidak tergabung dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang telah dibentuk pemerintah.
Iqbal LatanroDirektur Utama PT Taspen
“Kami masih akan menambah kepesertaan dan mengelola dana ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),”
Peserta BPJS TK Diajak Tertib AdministrasiIndo Pos, Hal 10 dni
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Kantor Cabang Rawamangun, Jakarta Timur dalam sebulan terakhir mengumpulkan pimpinan perusahaan peserta kelas platinum dan gold. Mereka bertemu dalam acara Customer Relationship Management (CRM) seperti yang diselenggarakan di Club Kelapa Gading (10/12). Tujuan Utama Kegiatan tersebut untuk meningkatkan loyalitas peserta BPJS TK agar tertib administrasi.
Panji WibisanaKakacab BPJS TK Rawamangun
Mengatakan tujuan lain dari CRM adalah meningkatkan kepesertaan dan iuran BPJS TK. Sebab banyak peserta yang berstatus perusahaan daftar sebagian tenaga kerja (PDS TK) maupun PDS upah.
Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Kesehatan Gandeng Mahasiswa dan WartawanSindonews Online, Awaludin jalil
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal merangkul sejumlah komunitas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masih minimnya kepesertaan JKN, membuat BPJS Kesehatan mengambil langkah ini
dr Endang DiartyKepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda
“Kita akan rangkul berbagai komunitas dan kita beri training of trainer. Komunitas ini diantaranya berasal dari mahasiswa, remaja masjid hingga wartawan,”
Minimnya Kepesertaan JKN
Dewan Minta Sistem BPJS Dikembalikan Seperti SemulaMedanbisnisdaily Online, irvan sugito
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan,
Pengembalian Sistem BPJS
9
Analisa media, 11 Desember 2014
Medan Deli dan Medan Marelan, Drs H Muhammad Yusuf AG SPdI mengaku kecewa terhadap pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Drs H Muhammad Yusuf AG SPdIAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan
“Jujur saja saya sangat kecewa terhadap pihak BPJS yang tidak hadir dalam reses saya ini, padahal kehadiran mereka cukup penting dalam memberikan jawaban solusi atas keluhan masyarakat terhadap proses dan mekanisme kepesertaan BJPS saat ini,"
Buruh Jawa Tengah Tagih Jaminan Pensiun Tempo Online, rofiudin
Aksi buruh di Jawa Tengah menagih komitmen pemerintah untuk segera merealisasikan jaminan pensiun bagi buruh dan pekerja.
Dono RahardjoKetua Dewan Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah
“Jaminan itu harus segera diberlakukan. Selama ini buruh yang sudah bekerja bertahun-tahun tak mendapatkan dana pensiun,”
Penagihan Jaminan Pensiun
10