Embed Size (px)
Citation preview
PEMBERDAYAAN PEGAWAI PADA KANTOR KELURAHAN MELAYU
KOTA PIRING KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh:
RIRIN MARIANA
NIM : 090563201052
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017
1
PEMBERDAYAAN PEGAWAI PADA KANTOR KELURAHAN MELAYU
KOTA PIRING KOTA TANJUNGPINANG
RIRIN MARIANA
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
A B S T R A K
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam paradigma baru mengenai
orientasi pelayanan para aparatur/ birokrat adalah pemberdayaan. Pemberdayaan
dalam hal ini dimaksudkan sebagai proses transformasi dari berbagai pihak yang
mengarah pada saling menumbuhkembangkan, saling memperkuat, dan menambah
nilai daya saing global yang saling menguntungkan. Tujuan penelitian ini, yaitu
untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan pegawai pada Kantor Kelurahan
Melayu Kota Piring Kota Tanjungpinang. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif
kualitatif, dengan jumlah informan adalah 4 orang yaitu Sekretaris Lurah, Kepala
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat serta Kepala Seksi Tata Pemerintahan Dan Ketentraman
Umum. Pada akhir penelitian ini dari Pemberdayaan Pegawai Pada Kantor Kelurahan
Melayu Kota Piring Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik. Para pegawai
belum diberdayakan dengan baik. Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah
penulis lakukan pada bagian maka saran yang dapat disampaikan adalah Perlunya
pemberian pelatihan dan pendidikan secara merata kepada seluruh pegawai agar
dapat meningkatkan pengetahuan pegawai sehingga pegawai tersebut dapat
diberdayakan dalam pelaksanaan tugas.Dalam pelaksanaan tugas pegawai hendaknya
diberikan pemahaman tentang pelaksanaan prosedur kerja yang ada sehingga
nantinya dapat diterapkan dan memberikan dampak terhadap Pemberdayaan Pegawai
pada Kantor Kelurahan Melayu Kota Piring. Pada Kantor Kelurahan Melayu Kota
Piring hendaknya pimpinan lebih memperhatikan kemampuan pegawai untuk dapat
diberikan bimbingan teknis sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang nantinya
akan dapat meningkatkan kemampuan pegawai tersebut dalam melaksanakan
pekerjaannya.
Kata Kunci : Pemberdayaan Pegawai
2
A B S T R A C T
One approach that can be used in the new paradigm of service orientation on
the apparatus / bureaucrats is empowerment. Empowerment in this case is intended
as a transformation process from various parties that lead to mutually develop,
reinforce each other, and add value to the global competitiveness of mutual benefit.
The purpose of this research is to know how employee empowerment at the
Kelurahan Melayu Kota Piring. This type of research is descriptive qualitative
research, the number of informants is that the Secretary of Ward 4, Section Head of
Public Service and Social Welfare. Section Head of Development and Community
Empowerment and section head of governance and public tranquility. At the end of
the study from the Employee Empowerment Kelurahan Melayu Kota Piring not going
well. The employees have not been properly empowered. Based on the data and the
results of research that has been done on the part of the suggestions can be
submitted is the Need for the provision of training and education equally to all
employees in order to increase the knowledge of employees so that the employees
can be empowered in the implementation of task execution tugas.Dalam employee
should be given an understanding of the implementation existing work procedures so
that they can be applied and give effect to the Employee Empowerment at the
Kelurahan Melayu Kota Piring. Kelurahan Melayu Kota Piring leaders should pay
more attention to the ability of employees to be given technical assistance in
connection with the implementation of the tasks that will be able to improve the
employee's ability to do the job.
Keywords : Employee Empowerment
3
PENDAHULUAN
Latar belakang. Keberadaan pegawai dalam
suatu organisasi, khususnya pada
organisasi pemerintah, seharusnya
diposisikan dan dipandang sebagai
modal utama organisasi yang harus
dipelihara, dikembangkan,
diberdayakan dan dimotivasi
keberadaannya dalam pencapaian
tujuan organisasi. Fakta tersebut
bermakna bahwa, keberadaan
pegawai atau sumber daya manusia
dalam organisasi bukanlah hanya
sebagai pelengkap dalam proses
kegiatan dalam pencapaian tujuan
saja, tetapi harus menjadi faktor
penentu keberhasilan suatu kegiatan
yang dilaksanakan organisasi.
Begitu juga peluang dan
tantangan yang dihadapi oleh suatu
organisasi, baik yang berasal dari
dalam maupun dari luar lingkungan
organisasi begitu kompleks. Hal ini
mendorong perlunya organisasi
tersebut, untuk selalu dapat
meningkatkan kualitas dan
kemampuan pegawai dalam
menghadapi berbagai perubahan
tersebut. Seperti dengan membekali
para pegawai dengan berbagai
pengetahuan dan keterampilan kerja
yang ada, hal ini hanya akan dapat
dicapai dengan pelaksanaan program
pemberdayaan kepada para pegawai,
secara berkesinambungan. Sehingga
dapat menunjang dalam pencapaian
tujuan organisasi dan dapat
meningkatkan upaya pemberian
pelayanan kepada masyarakat.
Pemberdayaan itu perlu dilakukan
oleh organisasi dalam pencapaian
tujuan-tujuannya. Sebab tanpa
pemberdayaan yang terencana dan
berkelanjutan, maka organisasi
tersebut akan tertinggal jauh. Baik
itu dari segi kemampuan kerja
sumber daya manusianya, peralatan
kerjanya maupun dalam penguasaan
teknologi kerja yang digunakan.
Dengan adanya upaya
pemberdayaan pada pegawai ini,
diharapkan produktivitas kerja
pegawai meningkat, terwujudnya
hubungan yang serasi antara atasan
dan bawahan, terjadinya proses
pengambilan keputusan yang lebih
cepat dan tepat karena melibatkan
para pegawai, semangat kerja
pegawai meningkat, komunikasi
kerja menjadi lebih efektif, pegawai
memiliki tingkat keahlian (skill)
yang tinggi, mempunyai kemampuan
kerja (ability) yang baik, memiliki
pengetahuan (knowledge) kerja yang
baik serta memiliki sikap dan tingkah
laku yang baik dan positif dalam
pelaksanaan tugas yang dilakukan.
Setiap aparat pemerintah
harus bersikap profesional dalam
memberikan pelayanan. Oleh sebab
itu seluruh aparat pada tiap-tiap
organisasi pemerintah haruslah
saling bekerjasama satu sama lain
agar dapat memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat.
Upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik selama ini haruslah
terus menerus dilakukan oleh
pemerintah melalui berbagai
kebijakan dalam pelayanan, maka
pemberdayaan aparatur pemerintah
yang memberikan pelayananan
publik harus terus menerus
dilakukan.
Pemberdayaan aparatur
merupakan salah satu strategi yang
tepat untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, dan memberikan
penghargaan yang dipandang mampu
dalam memberikan pelayanan yang
berkualitas disegala bidang. Suatu
4
organisasi akan dapat menjalankan
tugas fungsinya dengan efektif dan
efisien apabila didukung oleh
aparatur yang memiliki kompetensi
sesuai dengan bidang tugasnya. Hal
ini diharapkan menjadi kunci
keberhasilan dalam penyediaan
pelayanan. Berbagai bentuk
pelayanan, baik berupa barang, jasa,
dan administratif sangat ditentukan
oleh bagaimana pegawai dalam
organisasi tersebut melakukan
pekerjaannya. Oleh sebab itu
menjadi tantangan setiap organisasi
pemerintah baik ipusat dan didaerah
bagaimana mengelola pegawainya
dengan sebaik-baiknya. Strategi yang
biasa dilakukan dalam pengelolaan
pegawai untuk mewujud kan
pelayanan yang optimal adalah
pemberdayaan pegawai. Hal ini
merupakan suatu proses untuk
mengikut sertakan para pegawai
disemua level dalam pengambilan
keputusan dan pemecahan masalah.
Pegawai Negeri Sipil
mempunyai peran yang menentukan,
yaitu sebagai pemikir, pelaksana,
perencana, dan pengendali
pembangunan. Dengan demikian,
PNS mempunyai peran yang sangat
penting dalam memperlancar
jalannya roda pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan
nasional.Mengingat pentingnya
peranan tersebut, perlu adanya
pemberdayaan pegawai agar
diperoleh PNS yang setia dan taat
sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Negara
dan Pemerintah, serta yang bersatu
padu, bermental baik, berwibawa,
kuat, berdaya guna, berhasil guna,
bersih, berkualitas tinggi, dan sadar
akan tanggung jawabnya sebagai
unsur aparatur Negara.
Salah satu pendekatan yang
dapat digunakan dalam paradigma
baru mengenai orientasi pelayanan
para aparatur/ birokrat adalah
pemberdayaan (empowerment).
Pemberdayaan dalam hal ini
dimaksudkan sebagai proses
transformasi dari berbagai pihak
yang mengarah pada saling
menumbuhkembangkan, saling
memperkuat, dan menambah nilai
daya saing global yang saling
menguntungkan.
Berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
dijelaskan bahwa untuk mewujudkan
aparatur sipil negara sebagai bagian
dari reformasi birokrasi, perlu
ditetapkan aparatur sipil negara
sebagai profesi yang memiliki
kewajiban mengelola dan
mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan
kinerjanya dan menerapkan prinsip
merit dalam pelaksanaan manajemen
aparatur sipil negara
Untuk itu dibutuhkan
pemberdayaan. Tujuan
pemberdayaan itu sendiri adalah
untuk meningkatkan mutu,
keterampilan, serta memupuk
kegairahan dalam bekerja sehingga
dapat menjamin terwujudnya
kesempatan berpartisipasi dan
melaksanakan pembangunan secara
menyeluruh, Usaha pemberdayaan
aparatur pemerintah harus
ditingkatkan demi tercapainya tujuan
organisasi/ pemerintahan.
Pemberdayaan yang dilakukan
terhadap aparatur pada akhirnya akan
meningkatkan prestasi kerja yang
lebih baik. Untuk meningkatkan
prestasi kerja maka perlu diadakan
peningkatan sumber daya manusia
5
selaku tenaga kerja melalui usaha-
usaha pemberdayaan. Berkaitan
dengan hal itu maka seorang aparatur
perlu mendapatkan pemberdayaan.
Didasarkan pada adanya
pemberdayaan aparatur pemerintah
maka kemungkinan prestasi kerja
meningkat atau sebaliknya adanya
pemberdayaan tetap prestasi kerja
tetap atau bahkan menurun.
Salah satu bentuk
pemberdyaan pegawai adalah
pemberian diklat. Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Diklat adalah
proses penyelenggaraan belajar
mengajar dalam rangka
meningkatkan kemampuan Pegawai
Negeri Sipil. Untuk mencapai daya
guna dan hasil guna yang sebesar-
besarnya diadakan pengaturan dan
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan jabatan Pegawai Negeri
Sipil yang bertujuan untuk
meningkatkan pengabdian, mutu,
keahlian, kemampuan, dan
keterampilan.
Jenis Diklat Teknis terdiri
atas Diklat Teknis Substantif adalah
Diklat teknis umum yang
diselenggarakan untuk memberikan
pengetahuan dan ketrampilan yang
bersifat substantif dalam rangka
pencapaian kompetensi PNS yang
terkait dengan pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan,
sehingga mampu melaksanakan
tugas dan tanggungjawabnya secara
professional. Diklat Teknis
Umum/Administrasi dan Manajemen
adalah Diklat yang diselenggarakan
untuk memberikan pengetahuan dan
ketrampilan yang bersifat umum/
administrasi dan manajemen dalam
rangka pencapaian kompetensi PNS
yang terkait dengan pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan, sehingga mampu
melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya secara
profesional.
Salah satu diklat yang
diadakan oleh pemerintah untuk para
aparaturnya adalah diklat teknis.
Diklat teknis adalah diklat yang
dilaksanakan untuk memberikan
pengetahuan dan/atau penguasaan
ketrampilan di bidang tugas yang
terkait dengan pekerjaan, sehingga
mampu melaksanakan tugas dan
tanggung jawab secara profesional.
Diklat teknis dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi
teknis yang diperlukan untuk
pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi
Teknis adalah kemampuan PNS
dalam bidang-bidang teknis tertentu
untuk pelaksanaan tugas masing-
masing.
Diklat Teknis
diselenggarakan dengan tujuan untuk
meningkatkan pengetahuan,
keahlian, ketrampilan, sikap dan
perilaku untuk dapat melaksanakan
tugas teknis secara profesional
dengan dilandasi kepribadian dan
etika PNS sesuai dengan kompetensi
teknis jabatan, Memantapkan sikap,
perilaku dan semangat pengabdian
yang berorientasi pelayanan,
pengayoman, dan pemberdayaan
masyarakat.
Kelurahan Melayu Kota
Piring Kota Tanjungpinang
merupakan salah satu kelurahan yang
ada pada Kecamatan Tanjungpinang
Timur. Tugas dan fungsi dari
kelurahan akan dapat terlaksana dan
tercapai dengan baik, bila adanya
para pegawai atau para aparatur
pegawai negeri sipil yang
6
mempunyai tingkat kemampuan
kerja baik, sehingga pada akhirnya
diharapkan akan lahir atau tercipta
tingkat kinerja pegawai yang
optimal, dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi kantor kelurahan tersebut.
Namun demikian dalam
kegiatan sehari-hari pada Kantor
Kelurahan Melayu Kota Piring Kota
Tanjungpinang untuk menyelesaikan
tugas –tugasnya, masih terdapat
beberapa gejala yang berdampak
pada Pemberdayaan pegawai , Hal
ini dapat dilihat dari :
1. Pegawai pada Kantor
Kelurahan Melayu Kota
Piring Kota Tanjungpinang,
belum seluruhnya
mendapatkan program
pendidikan dan latihan yang
berhubungan dengan
pelaksanaan tugas.
Seharusnya seluruh Pegawai
Negeri Sipil mengikuti Diklat
Teknis, diklat teknis
dilaksanakan untuk mencapai
persyaratan kompetensi
teknis yang diperlukan untuk
pelaksanakan tugas PNS.
Diklat teknis dapat
dilaksanakan secara
berjenjang. Jenis dan jenjang
diklat Teknis untuk masing-
masing jabatan ditetapkan
oleh instansi teknis yang
bersangkutan. Dalam hal ini
pegawai pada Kantor
Kelurahan Melayu Kota
Piring belum semuanya
mendapatkan atau mengikuti
diklat-diklat diatas, seperti
diklat kepemimpinan, diklat
teknis maupun diklat
fungsional. Berdasarkan data
yang didapatkan, di
Kelurahan Melayu Kota
Piring yang baru mengikuti
diklat teknis berjumlah 5
orang, 3 orang dari kepala
seksi 2 orang lagi staff, hal
ini tentu tidak sesuai dengan
jumlah pegawai yang ada.
2. Ketersediaan sarana dan
prasarana kerja seperti
komputer dan yang lainya
yang masih belum sesuai
kebutuhan, sehingga kondisi
dapat berdampak kepada
hasil kerja serta waktu kerja
yang dicapai pegawai
sehubungan dengan tugas
yang dilaksanakan.
Berdasarkan data yang
didapatkan di Kelurahan ini
masih kurangnya komputer
hanya ada 2 komputer
sehingga penggunaannya
secara bergantian hal ini
membuat pelayanan menjadi
lama dan memakan waktu.
Dari uraian tersebut serta
berdasarkan gejala-gejala yang
ditemui, maka penelitian ini disusun
dalam sebuah penelitian dengan
judul: “PEMBERDAYAAN
PEGAWAI PADA KANTOR
KELURAHAN MELAYU KOTA
PIRING KOTA
TANJUNGPINANG”
Perumusan masalah
Pemberdayaan pegawai
merupakan salah satu upaya yang
perlu dilakukan oleh organisasi
pemerintah. Untuk menciptakan serta
mendapatkan pegawai berkualitas,
memiliki kemampuan kerja baik,
dapat memanfaatkan dan
mengembangkan kreativitas, inovasi
serta menguasai ilmu pengetahuan
dan tehnologi.
7
Untuk kondisi saat ini pada
Kantor Kelurahan Melayu Kota
Piring Kota Tanjungpinang, masih
terdapat persoalan seperti adanya
pegawai yang belum mendapatkan
pemberdayaan dalam bentuk
pendidikan dan pelatihan
sehubungan dengan pelaksanaan
kerja yang dilakukannya,
ketersediaan sarana dan prasarana
kerja yang kurang sehingga dari
uraian tersebut dirumuskan
permasalahan penelitian, yaitu :
“Bagaimana Pemberdayaan
Pegawai Pada Kantor Kelurahan
Melayu Kota Piring Kota
Tanjungpinang” ?
Tujuan dan kegunaan penelitian.
1 Tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ini, yaitu :
Untuk mengetahui bagaimana
pemberdayaan pegawai pada Kantor
Kelurahan Melayu Kota Piring Kota
Tanjungpinang.
2. Kegunaan penelitian.
Diantaranya, yaitu:
a. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan
informasi sebagai bahan
masukan bagi Kelurahan
Melayu Kota Piring Kota
Tanjungpinang.
b. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat
memberikan informasi bagi
peneliti yang sama dalam hal
pemberdayaan pegawai dan
khususnya bagi ilmu
Adaministrasi Negara
Konsep Operasional
1. Meningkatkan pendidikan
pegawai.
Yaitu meningkatkan
pendidikan pegawai Kelurahan
Melayu Kota Piring, baik pendidikan
formal maupun pendidikan non
formal yang dapat menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas yang
dikerjakan, dalam upaya peningkatan
pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Indikator dari pada
meningkatkan pendidikan pegawai
ini, dilihat dengan :
a. Peningkatan pendidikan
formal pegawai, misalnya
dengan memberikan izin
belajar kepada para pegawai
untuk meningkatkan
pendidikan formalnya
kejenjang lebih tinggi.
b. Peningkatan pengetahuan
pegawai terhadap tugas,
misalnya memberikan
kesempatan pegawai
mengikuti seminar-seminar,
memberikan sosialisasi
peraturan perundangan
terhadap pekerjaan atau tugas
yang dilakukan dan lainnya.
2. Memberikan pelatihan bagi
pegawai.
Adalah meningkatkan
keterampilan kerja pegawai,
sehingga pegawai dalam pelaksanaan
tugas dapat melakukannya secara
baik dan cepat. keterampilan itu
berkenaan dengan peningkatan
keterampilan peralatan kerja, seperti
komputer, maupun keterampilan
dalam metode kerja, dapat dilihat
dengan :
a. Memberikan kesempatan
kepada pegawai untuk
mengikuti diklat sesuai
8
dengan kebutuhan dalam
pelaksanaan pekerjaannya
b. Pengetahuan dalam
penguasaan aturan dan
prosedur kerja.
3. Memperlengkapi dengan
sarana dan prasarana kerja yang
memadai.
Yaitu tersedianya sarana dan
prasarana pada Kelurahan Melayu
Kota Piring, untuk mendukung
pelaksanaan tugas pekerjaan yang
dilaksanakan. Indikator
memperlengkapi dengan sarana dan
prasarana kerja yang memadai ini,
dapat dilihat dengan, yaitu :
a. Tersedianya peralatan kerja,
misalnya adanya komputer,
mesin tik, telepon, faximile dan
lainnya.
b. Tersedianya pra sarana kerja,
misalnya adanya meja dan kursi,
ruangan kerja yang memadai,
penerangan yang baik dan
lainnya.
4. Memberikan wewenang.
Yaitu pelimpahan
kewenangan tugas dari seseorang
pimpinan kepada pegawai dalam
pelaksanaan kegiatan kerja yang
dilakukan. Biasanya wewenang ini
berhubungan dengan kewenangan
untuk melakukan sesuatu yang
semestinya haris dilakukan kepada
pimpinan, namun untuk efektivitas
kerja maka diberikan kepada
pegawai yang dipercaya untuk
melakukannya. Indikator
wewenang ini dapat dilihat dengan:
a. Pengambilan Keputusan
ketika pemimpin tidak berada
ditempat
Metode Penelitian.
1 Jenis Penelitian.
Jenis penelitian yang
akan peneliti laksanakan ini
adalah penelitian deskriptif
kualitatif, yang mana peneliti
dalam penelitian deskriptif
kualitatif ini, hanya akan
memberikan gambaran secara
sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta yang
sesuai dengan ruang lingkup
judul penelitian yaitu tentang
Pemberdayaan Pegawai pada
Kantor Kelurahan Melayu
Kota Piring Kota
Tanjungpinang. Sugiyono
(2005:11) menjelaskan
bahwa “penelitian deskriptif
adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui
nilai variabel mandiri, baik
satu variabel atau lebih tanpa
membuat perbandingan, atau
menghubungkan antara
variabel satu dengan variabel
lain”. Penelitian diskriptif
dimaksudkan untuk
pengukuran yang cermat
terhadap fenomena sosial
tertentu. Peneliti
mengembangkan konsep dan
menghimpun fakta, tetapi
tidak melakukan pengujian
hipotesa.
2. Lokasi penelitian.
Penelitian ini dilakukan
di Kelurahan Melayu Kota
Piring Kota Tanjungpinang,
adapun alasan mengambil
obyek penelitian disini,
adalah pegawai pada Kantor
Kelurahan Melayu Kota
Piring Kota Tanjungpinang,
belum seluruhnya
mendapatkan program
9
pendidikan dan latihan yang
berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta
ketersediaan sarana dan
prasarana kerja seperti
komputer dan yang lainya
yang masih belum sesuai
kebutuhan.
3. Informan
Adapun informan
yang diambil dalam
penelitian ini yaitu kepala
seksi yang ada di kantor
Kelurahan Melayu Kota
Piring yang berjumlah 4
orang, yaitu Sekretaris
Lurah. Kasi Pelayanan
Umum & Kesos, Kasi
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat, Kasi tata
Pemerintahan dan
Ketentraman Umum dan
1 orang Lurah sebagai
Key Informan.
4. Jenis dan Sumber Data.
Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini, yaitu:
a. Data Primer.
Yaitu data yang
diperoleh melalui
wawancara langsung
dengan informan, yaitu
pegawai pada Kantor
Kelurahan Melayu Kota
Piring Kota
Tanjungpinang
b. Data Sekunder.
Data sekunder adalah
data yang peneliti
dapatkan dalam bentuk
sudah jadi atau sudah
dikumpulkan oleh
pegawai pada Kantor
Kelurahan Melayu Kota
Piring. Adapun data
skunder yaitu meliputi :
data uraian tugas dan
fungsi, data struktur
organisasi, data jumlah
pegawai, uraian tugas unit
kerja yang ada, serta data
sarana dan prasarana
kerja.
5. Teknik dan Alat
Pengumpulan Data.
Untuk mengumpulkan data
penelitian maka digunakan teknik,
yaitu:
a. Wawancara
Wawancara
dilakukan dengan
informan yaitu pegawai
pada Kantor Kelurahan
Melayu Kota Piring serta
dengan informan kunci
yaitu Lurah Melayu Kota
Piring. Soehartono
(2002:67-68),
menyatakan bahwa
“wawancara merupakan
pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan-
pertanyaan oleh
pewancara kepada
informan dan jawaban-
jawaban dari para
informan tersebut dicatat
atau direkam”.
Wawancara yang
dilaksanakan ini
berpedoman kepada
daftar pertanyaan yang
telah di susun, mengenai
Pemberdayaan Pegawai
pada Kantor Kelurahan
Melayu Kota Piring Kota
Tanjungpinang.
b. Observasi.
Teknik pengumpulan
data secara observasi
mempunyai ciri-ciri yang
10
spesifik bila
dibandingkan dengan
teknik lain. Hal ini sejalan
dengan pendapat
Sugiyono (2005:166)
yang mengemukakan
bahwa “ tehnik observasi
merupakan suatu proses
yang komplek dan sulit,
yang tersusun dari
berbagai proses biologis
dan proses psikologis
diantaranya yang
terpenting adalah
pengamatan dan ingatan”.
Dalam penelitian yang
dilakukan ini, observasi
yang peneliti gunakan
yaitu observasi terstruktur
yang telah dirancang
secara sistematis, tentang
apa yang diamati, kapan
dan dimana tempatnya,
dengan alat pengumpul
data yaitu Check list.
Teknik Analisis Data.
Dalam rangka memberikan
gambaran yang jelas, logis dan
akurat mengenai hasil pengumpulan
data, Data yang diperoleh dihimpun
menurut jenis dan kelompoknya,
maka selanjutnya dilaksanakan
pengelolaan dan analisis data yang
dilakukan dengan cara deskriptif
kualitatif, yaitu mengemukakan
masalah menurut apa adanya.
Moleong (2004:35) menyatakan
analisa dan kualitatif adalah proses
pengorganisasian, dan penguratan
data kedalam pola dan kategori serta
satu uraian dasar, sehingga dapat
dikemukakan tema yang seperti
disarankan oleh data. Adapun
langkah – langkah analisa data yang
dilakukan adalah : (1) menelaah dari
semua data yang tersedia dari
berbagai sumber, (2) reduksi data
yang dilakukan dengan membuat
abstraksi, (3) menyusun data
kedalam satuan-satuan, (4)
pengkategorian data sambil membuat
koding, (5) mengadakan
pemeriksaaan keabsahan data, dan
(6) penafsiran data secara deskripsif.
Alasan kenapa mengunakan atau
memilih analisis data deskriptif
kualitatif, yaitu karena penulis hanya
ingin untuk mendeskripsikan atau
mengambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana apa adanya,
tanpa bermaksud untuk membuat
kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generealisasi.
LANDASAN TEORITIS
Pemberdayaan
Pemberdayaan berasal dari
kata benda (noun) Bahasa Inggris
yaitu empowerment. Kata dasarnya
power, artinya daya atau kekuatan.
Kemudian menurut kamus besar
bahasa Indonesia, pemberdayaan
berasal dari kata berdaya yaitu
berkekuatan; berkemampuan;
bertenaga. Sedangkan diberdaya
adalah diberi kekuatan untuk
membuat pilihan yang relevan
dengan situasi seseorang. Bertindak
dengan keyakinan.
Secara konseptual,
pemberdayaan atau pemberkuasaan
(empowerment), berasal dari kata
power yang berarti kekuasaan atau
keberdayaan. Oleh karena itu, ide
utama pemberdayaan bersentuhan
dengan konsep mengenai kekuasaan.
Kekuasaan seringkali dikaitkan dan
dihubungkan dengan kemampuan
individu untuk membuat individu
melakukan apa yang diinginkan,
terlepas dari keinginan dan minat
mereka. Pemberdayaan menunjuk
11
pada kemampuan seseorang atau
kelompok.
Secara harfiah, kata
pemberdayaan dapat diartikan
sebagai upaya memajukan dan
mengembangkan sesuatu.
Pemberdayaan aparatur pemerintah
daerah merupakan bagian dari
pembangunan aparatur pemerintah
daerah yang meliputi lembaga, tata
kerja dan aparatur pemerintah daerah
yang semata-mata diarahkan pada
penyelenggaraan pemerintahan yang
bersifat efektif, efisien, serta tanggap
terhadap kondisi wilayah dan
perubahan-perubahan yang terjadi
pada daerah tersebut. Demikian pula
aparatur pemerintah daerah harus
mampu memahami aspirasi yang
berkembang di dalam masyarakat
dan mampu melakukan
pembangunan diberbagai bidang.
Sulistiyani (2004:7)
menjelaskan bahwa “Secara
etimologis pemberdayaan berasal
dari kata dasar ”adaya‟ yang berarti
kekuatan atau kemampuan”.
Bertolak dari pengertian tersebut,
maka pemberdayaan dimaknai
sebagai proses untuk memperoleh
daya, kekuatan atau kemampuan, dan
atau pemberian daya, kekuatan atau
kemampuan dari pihak yang
memiliki daya kepada pihak yang
kurang atau belum berdaya
Ginanjar dalam Sedarmayanti
(1999:96) menyatakan bahwa:
“ Pemberdayaan sumber daya
manusia Indonesia dilakukan
dengan, yaitu :
1. Menciptakan suasana atau
iklim yang memungkinkan
potensi manusia
berkembang, disini titik
tolaknya adalah pengenalan
setiap manusia memiliki
potensi yang dapat
dikembangkan artinya tidak
ada sumber daya manusia
yang tanpa daya, karena itu
perlu dilakukan
pemberdayaan agar dapat
lebih berdaya, melalui
mendorong,
membangkitkan kesadaran
akan potensi yang
dimilikinya kemudian
dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau
daya yang dimiliki oleh
manusia sehingga
diperlukan langkah yang
positif seperti penciptaan
iklim dan suasana
organisasi yang mendukung
kerja. Langkah ini dicapai
melalui penyediaan
berbagai masukan serta
pembukaan akses pada
berbagai peluang, dalam
kaitan ini perlu adanya
peningkatan pendidikan,
derajat kesehatan dan akses
pada sumber kemajuan.
3. Memberdayakan juga
mengandung arti
melindungi, dalam proses
pemberdayaan harus
dicegah yang lemah
menjadi lemah untuk itu
perlu adanya program
pemberdayaan pegawai.
Uraian tersebut menunjukkan
pemberdayaan pegawai
ditujukan untuk menambah
tingkat keahlian (skill)
pegawai, meningkatkan
kemampuan kerja pegawai
(ability) dan meningkatkan
tingkat pengetahuan pegawai
(knowledge) serta terjadinya
12
perubahan sikap dan tingkah
laku dari para pegawai yang
sasaran akhirnya adalah
peningkatan kemampuan
pegawai dalam pelaksanaan
pemberian pelayanan kepada
masyarakat.
Wirawan (2002:102),
menyatakan bahwa:
“ Pemberdayaan pegawai dapat
dilakukan melalui :
1. Menyatakan kepercayaan
kepada kemampuan
karyawan dan mempunyai
ekspektasi atau
pengharapan kepada
mereka, upaya ini di kenal
dengan istilah pymalion
effec.
2. Mengikutsertakan pegawai
dalam pengambilan
keputusan, perencanaan,
pelaksanaan kegiatan dan
kooptasi.
3. Memberikan otonomi
mengenai bagaimana
mereka melaksanakan
pekerjaannya. Maknanya
adalah para pegawai
diberikan kewenangan
dalam melaksanakan
pekerjaannya.
4. Memakai wewenang
dengan cara yang hati-hati
dan positif dan membatasi
kekuasaan paksa.
5. Merancang dan
melaksanakan program
mentorisasi, artinya
diberikan upaya mentor
untuk pelaksanaan diklat
bagi para pegawai tersebut
dalam pelaksanaan
tugasnya.
6. Melakukan program
pengembangan sumber
daya manusia, secara
berkelanjutan dan
terprogram.
7. Mengembangkan kreatifitas
dan inovasi.
8. Mengembangkan proaktif
pegawai.
9. Mengembangkan disiplin
kerja.
10. Job enlargement dan job
einrichment”.
Dari pendapat tersebut,
diketahui bahwa organisasi harus
melaksanakan program
pemberdayaan terhadap pegawainya,
yang dilaksanakan secara terencana,
tersistematis dan berkelanjutan. Hal
ini disebabkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan
dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat sesuai tuntutan
dan kebutuhan masyarakat sekarang
ini.
GAMBARAN UMUM LOKASI
PENELITIAN
Secara umum wilayah
Kelurahan Melayu Kota Piring
masih berada di wilayah Kota
Tanjungpinang yang dibentuk
berdasarkan UU No. 5 tahun 2001
tentang penetapan Desa menjadi
Kelurahan. Secara fisik kondisi tanah
berbukit serta rawa bakau yang mana
wilayah Kelurahan Melayu Kota
Piring memiliki luas ± 11 km2
dengan batas-batas sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan
dengan Kelurahan Kampung
Bugis, Kecamatan
Tanjungpinang Kota.
2. Sebelah Selatan berbatasan
dengan Kelurahan Sei-Jang,
Kecamatan Bukit Bestari.
13
3. Sebelah Barat berbatasan
dengan Kelurahan Kampung
Bulang, Kecamatan
Tanjungpinang Timur.
4. Sebelah Timur berbatasan
dengan Kelurahan Air Raja
dan Kelurahan Batu IX,
Kecamatan Tanjungpinang
Timur.
Wilayah Kelurahan Melayu
Kota Piring dapat dikelompokkan ke
dalam dua zona fisiografis utama,
yakni zona daratan interior dan zona
daratan pantai. Wilayah yang masuk
daratan pantai yaitu RT 001/RW 003
dan RW 003/RW 003. Sedangkan
wilayah RT/RW lainnya termasuk
zona daratan interior. Pemerintah
Kota Tanjungpinang pada umumnya
dan Kelurahan Melayu Kota Piring
pada khususnya secara umum
beriklim Tropis kering yang di
pengaruhi oleh sifat-sifat Iklim
Darat, musim hujan berlangsung
pada bulan Oktober sampai bulan
Juli, dimana matahari berada di
belahan Bumi Selatan dan angin
bertiup dari Barat Laut. Musim
kemarau berlangsung pada bulan
Juni sampai Oktober setiap
tahunnya, dan matahari berada pada
belahan bumi Utara dan angin
bertiup dari arah Tenggara.
Kelurahan Melayu Kota Piring
sebagian masyarakatnya tinggal
dipesisir pantai dan bermata
pencarian sebagai nelayan
tradisional. Para nelayan ini dapat
terbantu dengan pelatihan yang
berguna untuk melatih penduduk
setempat karena dalam hal budidaya
perikanan dan kerambah yang dapat
membantu nelayan dalam
meningkatkan kesejahteraaan hidup.
Kelurahan Melayu Kota Piring juga
memiliki lahan perkebunan dan
peternakan rakyat, sama seperti para
kelompok Nelayan tradisional para
petani dan peternak juga
mendapatkan pelatihan dan bantuan
melalui Dinas Sumber Daya Alam
dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Kota Tanjungpinang.
B. Visi dan Misi
Visi
Menumbuhkembangkan
partisipasi dan keikutsertaan
masyarakat dalam rangka
peningkatan kesejahteraan
dan kemajuan daerah
khususnya Kelurahan Melayu
Kota Piring.
Misi
Meningkatkan peran
kelembagaan masyarakat
Kelurahan serta
meningkatkan partisipasi
peran serta masyarakat dalam
bidang pembangunan dan
usaha unggulan yang dimiliki
Kelurahan Melayu Kota
Piring.
ANALISA DAN PEMBAHASAN
1. Meningkatkan pendidikan
pegawai.
Yaitu meningkatkan
pendidikan pegawai Kelurahan
Melayu Kota Piring baik pendidikan
formal maupun pendidikan non
formal yang dapat menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas yang
dikerjakan, dalam upaya peningkatan
pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Indikator dari pada
meningkatkan pendidikan pegawai
ini, dilihat dengan :
a. Peningkatan pendidikan formal
pegawai. Dari hasil penelitian maka
dapat dianalisa bahwa pegawai
14
diberikan kesempatan meningkatkan
pendidikan formalnya pada Kantor
Kelurahan Melayu Kota Piring maka
dapat dianalisis bahwa iya telah ada
diberikan kesempatan kepada para
pegawai untuk meningkatkan
pendidikan formalnya kejenjang
Sarjana. Hanya saja kesempatan
untuk meningkatkan pendidikan
formal pegawai itu hanya masih
sebatas izin saja (tanpa disertai
bantuan biaya kuliah atu belajar bagi
pegawai yang bersangkutan), itupun
dengan catatan izin belajar yang
diberikan itu tidak menganggu tugas
pekerjaan yang diberikan kepada
pegawai yang bersangkutan.
Hal ini sesuai dengan
pendapat Young (dalam
Ravianto,1998:79), dalam
pemberdayaan salah satu wujudnya
adalah dengan meningkatkan
pendidikan pegawai, yaitu
menambah atau meningkatkan
pendidikan yang telah dimiliki
pegawai, baik itu melalui
peningkatan jenjang pendidikan
maupun melalui upaya lainnya,
seperti peningkatan pendidikan non
formal pegawai. Hal ini juga sesuai
dengan yang dijelaskan dalam
undang-undang bahwa hak untuk
memperoleh pendidikan adalah
merupakan hak asasi setiap warga
negara Indonesia. Hak WNI untuk
memperoleh pendidikan ini
dilindungi oleh konstitusi yaitu
dalam Pasal 28C ayat (1)
Amandemen II jo Pasal 31
Amandemen IV UUD 1945. Namun,
dalam hal seorang Pegawai Negeri
Sipil (PNS) ingin melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi, sebagaimana kami kutip dari
laman resmi Badan Kepegawaian
Negara, harus memperoleh izin dari
pimpinan instansi yang
bersangkutan. Dan izin belajar harus
diajukan secara hirarkhis kepada
pejabat pembina kepegawaian atau
pejabat yang diberikan berwenang
mengeluarkan izin belajar.
b. Peningkatan pengetahuan
pegawai terhadap
Berdasarkan pengamatan
serta jawaban yang diberikan
informan tentang peningkatan
pengetahuan pegawai dalam upaya
penberdayaan pegawai pada kantor
Kelurahan Melayu Kota Piring.
Dapat dianalisis bahwa masih
sebagian kecil atau belum
keseluruhan pegawai yang diberikan
kesempatan untuk untuk
meningkatkan pengetahuannya
terhadap tugas-tugas, baik itu melalui
seminar, simposium dan sosialisasi
aturan kerja dalam tugas nya sehari-
hari. Sebab fakta yang terlihat
selama ini pada Kantor Kelurahan
Melayu Kota Piring, pegawai yang
diberikan kesempatan untuk
mengikuti seminar-seminar,
simposium ataupun sosialisasi itu
paling banyak jumlahnya 2 orang
atau 3 orang pegawai. Dan
pegawainya pun yang itu-itu saja
orangnya yaitu staf yang dekat
dengan pimpinan dan tidak diberi
kesempatan kepada pegawai lain,
pada hal seharusnya pemberian
program peningkatan pengetahuan
pegawai itu harus merata kepada
seluruh staf yang ada, serta
berdasarkan kepada kemampuan
teknis yang dimiliki staf dan
berdasarkan bagian atau unit kerja
yang ada.
2. Memberikan pelatihan bagi
pegawai.
Adalah meningkatkan
keterampilan kerja pegawai,
15
sehingga pegawai dalam pelaksanaan
tugas dapat melakukannya secara
baik dan cepat. keterampilan itu
berkenaan dengan peningkatan
keterampilan peralatan kerja, seperti
komputer, maupun keterampilan
dalam metode kerja, dapat dilihat
dengan :
a. Keterampilan penguasaan
peralatan kerja.
Berdasarkan pengamatan dan
jawaban yang diberikan informan
tentang keterampilan pegawai dalam
penguasaan peralatan kerja dalam
upaya pemberdayaan pegawai
Kelurahan Melayu Kota Piring.
Dapat dianalisis bahwa telah ada
diberikan pelatihan dalam
penguasaan peralatan kerja kepada
para pegawai.
b. Pengetahuan dalam penguasaan
aturan dan prosedur kerja.
Dengan peraturan yang berlaku
kita bisa mengantisipasi berbagai
situasi yang mungkin terjadi dalam
menjalankan pekerjaan. Prosedur
kerja akan memberi arah bagi
pegawai dalan menjalankan
pekerjaannya. Dengan adanya
prosedur kerja maka pegawai
mengetahui lingkup pekerjaannya.
Dengan kejelasan ruang lingkup ini,
maka job description akan jelas
sehingga tidak tumpang tindih.
Dengan demikian maka kinerja
personil akan terjaga dengan baik.
Dari seluruh wawancara yang
dilakukan dengan informan diatas
maka dapat dianalisa bahwa sudah
ada pedoman standar kerja yang
mengatur para pegawai saat
melaksanakan pekerjaannya. Dan
sebagian pegawai sudah mampu
memahami peraturan dan prosedur
kerja yang ada. Peningkatan
oengetahuan tersebut didapat dari
diklat serta pelatihan kerja.
Hal ini senada dengan yang
diungkapkan oleh Young (dalam
Ravianto,1998:79), menyatakan
bahwa salah satu bentuk
pemberdayaan adalah memberikan
pelatihan pegawai, yaitu memberikan
keterampilan-keterampilan kerja
yang baru kepada pegawai dalam
pelaksanaan kerja yang dilakukan,
baik itu yang berhubungan dengan
pelatihan peralatan kerja, maupun
yang berhubungan dengan pelatihan
uraian tugas. Latihan dan
pengembangan dapat didefinisikan
sebagai usaha yang terencana dari
organisasi untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan pegawai, pelatihan dan
pengembangan merupakan dua
konsep yang sama, yaitu untuk
meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan.
3. Memperlengkapi dengan
sarana dan prasarana kerja yang
memadai.
Yaitu tersedianya sarana dan
prasarana pada Kantor Kelurahan
Melayu Kota Piring, untuk
mendukung pelaksanaan tugas
pekerjaan yang dilaksanakan.
Indikator memperlengkapi dengan
sarana dan prasarana kerja yang
memadai ini, dapat dilihat dengan,
yaitu :
a. Tersedianya peralatan kerja,
misalnya adanya komputer,
mesin tik, telepon, faximile dan
lainnya.
Dari hasil pengamatan serta
dari jawaban informan tentang
ketersediaan peralatan kerja bagi
pegawai, dapat dianalisis yaitu belum
tersedianya peralatan kerja yang
dibutuhkan pegawai dalam
16
pelaksanaan tugas administrasi
umum dan kepegawaian,
administrasi keuangan, perencanaan
dan evaluasi pada Kelurahan Melayu
Kota Piring, terutama peralatan kerja
komputer, kendaraan kantor dan
lainnya.
Kondisi tentu dapat
berakibat kepada kurang efektifnya
kerja Kelurahan Melayu Kota Piring
dalam pelaksanaan tugas
administrasi umum dan
kepegawaian, administrasi keuangan,
perencanaan dan evaluasi, terutama
dari waktu kerja dan kualitas hasil
kerja yang dicapai. Misalnya diberi
waktu 1 (satu) minggu untuk
membuat laporan keuangan kegiatan
ternyata pegawai butuh waktu 10
(sepuluh) hari baru bisa menyiapkan
laporan keuangan tersebut.
b. Tersedianya pra sarana kerja,
misalnya adanya meja dan kursi,
ruangan kerja yang memadai,
penerangan yang baik dan lainnya.
Dari pengamatan serta
jawaban informan tentang
ketersediaan pra sarana kerja bagi
pegawai, dapat dianalisis yaitu
terbatasnya pra sarana kerja yang
dibutuhkan pegawai dalam
pelaksanaan tugas. Misalnya meja
dan kursi, lemari dan rak arsip,
ruangan yang pengap karena cahaya
dan pentilasi yang kurang masuk
ruangan, ruangan kerja yang sempit
karena terlalu banyak memuat meja
dan kursi sehingga menganggu gerak
kerja dari para pegawai, arsip dan
dokumen yang tidak tersusun rapi
dan hanya diletakkan dipojok-pojok
ruangan dan diatas meja kerja
pegawai.
Hal ini senada dengan yang
diungkapkan oleh Young (dalam
Ravianto,1998:79) dimana
pemberdayaan melalui
memperlengkapi dengan sarana dan
prasarana, yaitu menyediakan semua
peralatan kerja yang dibutuhkan para
pegawai dalam pelaksanaan kerja
yang dilakukan. Secara umum sarana
dan prasarana adalah alat penunjang
keberhasilan suatu proses upaya
yang dilakukan di dalam pelayanan
publik, karena apabila kedua hal ini
tidak tersedia maka semua kegiatan
yang dilakukan tidak akan dapat
mencapai hasil yang diharapkan
sesuai dengan rencana.
Moenir (2006 : 119)
mengemukakan bahwa sarana adalah
segala jenis peralatan, perlengkapan
kerja dan fasilitas yang berfungsi
sebagai alat utama/pembantu dalam
pelaksanaan pekerjaan, dan juga
dalam rangka kepentingan yang
sedang berhubungan dengan
organisasi kerja. Pengertian yang
dikemukakan oleh Moenir, jelas
memberi arah bahwa sarana dan
prasarana adalah merupakan
seperangkat alat yang digunakan
dalam suatu proses kegiatan baik alat
tersebut adalah merupakan peralatan
pembantu maupun peralatan utama,
yang keduanya berfungsi untuk
mewujudkan tujuan yang hendak
dicapai.
4. Memberikan wewenang.
Yaitu pelimpahan kewenangan
tugas dari seseorang pimpinan
kepada pegawai dalam pelaksanaan
kegiatan kerja yang dilakukan.
Biasanya wewenang ini berhubungan
dengan kewenangan untuk
melakukan sesuatu yang semestinya
harus dilakukan kepada pimpinan,
namun untuk efektivitas kerja maka
diberikan kepadapegawai yang
dipercaya untuk melakukannya.
17
Indikator wewenang ini dapat dilihat
dengan:
a. Pengambilan Keputusan ketika
pemimpin tidak berada ditempat
Untuk pengambilan
keputusan biasanya diperlukanlah
sebuah keberanian. Tapi kadang-
kadang para pegawai biasa masih
sangat takut untuk mengambil
keputusan sendiri, dari jawaban
diatas dapat dianalisa untuk bahwa
pegawai masih belum dapat
mengambil keputusan sendiri, masih
ada beberapa pegawai yang belum
mampu menyelesaikan setiap
masalah-masalah yang seharusnya
dapat diselesaikan sendiri. Ini dapat
menjadi perhatian karena untuk
mendapatkan kinerja pegawai yang
baik mereka tidak hanya ditutut
untuk dapat bekerja dengan baik
tetapi juga mampu untuk mengambil
keputusan, mengambil inisiatif
dalam situasi-situasi tertentu.
Kebanyakan pegawai dalam
wawancara dapat dianalisa
mengatakan bahwa untuk mengambil
inisiatif atau keputusan para pegawai
tidak semua berani karena tidak
semua pegawai mendapat
kepercayaan pimpinan. Karena
salah-salah keputusan pegawai malah
membuat masalah baru. Tetapi
biasanya di rapat para pegawai juga
diikut sertakan dalam memintai
pendapat, disini barulah para
pegawai berani memberikan ide-ide,
dan biasanya keputusan akan diambil
sesuai kesepakatan bersama. Dari
hasil observasi ditemukan kebenaran
dari pernyataan yang didapat dari
wawancara diatas bahwa semua
pegawai belum berani mengambil
keputusan sendiri harus atas
persetujuan pemimpin.
Dalam pengambilan
keputusan di kantor Kantor
Kelurahan Melayu Kota Piring masih
dilakukan secara musyawarah atau
bersama, ini dapat dilihat dari setiap
rapat yang dilangsungkan dalam
membahas masalah atau agenda yang
dibuat di Kantor Kelurahan Melayu
Kota Piring pemimpin menampung
ispirasi, pendapat, ide, masukan dari
pegawainya lalu kemudian
mengambil keputusan secara
bersama. Hal ini sudah sangat baik.
Hanya saja untuk suatu hal-hal
tertentu dalam kondisi-kondisi
tertentu para pegawai harus mampu
untuk mengambil keputusannya
sendiri. Karena saah satu ukuran dari
pemberdayaan pegawai adalah
memberikan kewenangan pegawai
untuk mengambil keputusan sendiri
dalam waktu-waktu tertentu.
Hal ini senada dengan yang
diungkapkan oleh Young (dalam
Ravianto,1998:79) bentuk
pemberdayaan lainnya yaitu dalam
Pemberian wewenang, yaitu
pelimpahan atau pendelegasian suatu
kewenangan dari pimpinan kepada
pegawai dalam pelaksanaan kerja,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pelibatan pegawai adalah proses
mengikutsertakan para karyawan
pada semua tingkatan organisasi
dalam pembuatan keputusan dan
pemecahan masalah. Ketika terjadi
penyimpangan, manajemen harus
memberdayakan karyawan yang
bekerja erat dengan proses untuk
mencari akar penyebab masalah dan
mencari solusi yang tepat.
Sedangkan pemberdayaan pegawai
mengacu pada tindakan
mendelegasikan wewenang dan
tanggung jawab bersama untuk
menyelesaikan tugas yang diberikan.
18
Sebelum mendelegasikan wewenang
dan tanggung jawab, seorang
manajer perlu memastikan bahwa
karyawan telah mendapatkan
pelatihan yang cukup dan menguasai
bidang yang menjadi
tanggungjawabnya.
PENUTUP
Kesimpulan.
Kesimpulan pada akhir penelitian
ini dari Pemberdayaan Pegawai Pada
Kantor Kelurahan Melayu Kota
Piring Kota Tanjungpinang belum
berjalan dengan baik. Para pegawai
belum diberdayakan dengan baik.
Selanjutnya peneliti setelah
melakukan analisis pembahasan pada
bab sebelumnya maka dapat
disimpulkan bahwa :
1. Lurah memberikan
kesempatan kepada para
pegawai untuk meningkatkan
pendidikan formalnya
kejenjang Sarjana. Hanya
saja kesempatan untuk
meningkatkan pendidikan
formal pegawai itu hanya
masih sebatas izin saja (tanpa
disertai bantuan biaya kuliah
atu belajar bagi pegawai yang
bersangkutan), itupun dengan
catatan izin belajar yang
diberikan itu tidak
menganggu tugas pekerjaan
yang diberikan kepada
pegawai yang bersangkutan.
2. Masih sebagian kecil atau
belum keseluruhan pegawai
yang diberikan kesempatan
untuk untuk meningkatkan
pengetahuannya terhadap
tugas-tugas, baik itu melalui
seminar, simposium dan
sosialisasi aturan kerja dalam
tugas nya sehari-hari. Sebab
fakta yang terlihat selama ini
pada Kantor Kelurahan
Melayu Kota Piring, pegawai
yang diberikan kesempatan
untuk mengikuti seminar-
seminar, simposium ataupun
sosialisasi itu paling banyak
jumlahnya 2 orang atau 3
orang pegawai. Dan
pegawainya pun yang itu-itu
saja orangnya yaitu staf yang
dekat dengan pimpinan dan
tidak diberi kesempatan
kepada pegawai lain, pada hal
seharusnya pemberian
program peningkatan
pengetahuan pegawai itu
harus merata kepada seluruh
staf yang ada, serta
berdasarkan kepada
kemampuan teknis yang
dimiliki staf dan berdasarkan
bagian atau unit kerja yang
ada.
3. Dalam pengetahuan dalam
penguasaan aturan dan
prosedur kerja dapat
diketahui bahwa sudah ada
pedoman standar kerja yang
mengatur para pegawai saat
melaksanakan pekerjaannya.
Dan sebagian pegawai sudah
mampu memahami peraturan
dan prosedur kerja yang ada.
Peningkatan pengetahuan
tersebut didapat dari diklat
serta pelatihan kerja.
4. Ketersediaan sarana dan
prasarana kerja bagi pegawai,
dapat dianalisis yaitu
terbatasnya pra sarana kerja
yang dibutuhkan pegawai
dalam pelaksanaan tugas.
Misalnya meja dan kursi,
lemari dan rak arsip, ruangan
yang pengap karena cahaya
19
dan pentilasi yang kurang
masuk ruangan, ruangan
kerja yang sempit karena
terlalu banyak memuat meja
dan kursi sehingga
menganggu gerak kerja dari
para pegawai, arsip dan
dokumen yang tidak tersusun
rapi dan hanya diletakkan
dipojok-pojok ruangan dan
diatas meja kerja pegawai.
5. Dalam kondisi-kondisi
tertentu para pegawai harus
mampu untuk mengambil
keputusannya sendiri. Karena
saah satu ukuran dari
pemberdayaan pegawai
adalah memberikan
kewenangan pegawai untuk
mengambil keputusan sendiri
dalam waktu-waktu tertentu.
Namun hal ini belum dapat
dilakukan dengan baik di
kelurahan Melayu Kota
piring.
Saran
Berdasarkan data dan hasil
penelitian yang telah penulis lakukan
pada bagian maka saran yang dapat
penulis sampaikan antara lain pada
halaman berikut:
1. Perlunya pemberian pelatihan
dan pendidikan secara merata
kepada seluruh pegawai agar
dapat meningkatkan
pengetahuan pegawai
sehingga pegawai tersebut
dapat diberdayakan dalam
pelaksanaan tugas.
2. Dalam pelaksanaan tugas
pegawai hendaknya diberikan
pemahaman tentang
pelaksanaan prosedur kerja
yang ada sehingga nantinya
dapat diterapkan dan
memberikan dampak
terhadap Pemberdayaan
Pegawai pada Kantor
Kelurahan Melayu Kota
Piring.
3. Perlu adanya penambahan
sarana prasarana pendukung
pelaksanaan kerja seperti
menambahkan komputer agar
pekerjaan tidak terkendala
dan lebih efisien.
4. Pada Kantor Kelurahan
Melayu Kota Piring
hendaknya pimpinan lebih
memperhatikan kemampuan
pegawai untuk dapat
diberikan bimbingan teknis
sehubungan dengan
pelaksanaan tugas yang
nantinya akan dapat
meningkatkan kemampuan
pegawai tersebut dalam
melaksanakan pekerjaannya.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Atmosoeprapto, Kisdarto, 2002.
Menuju SDM Berdaya –
Dengan Kepemimpinan
Efektif dan Manajemen
Efisien, PT. Elex Media
Komputindo, Jakarta.
Fathoni, Abdurrahmat. 2006.
Organisasi dan Manajemen
Sumber Daya Manusia.
Jakarta : Rineka Cipta.
Tjipto, Fandy, dkk. (2010), Total
Quality Management,
Jakarta : Andi Publisher.
Makmur, Syarif. 2008.
Pemberdayaan Sumber Daya
20
Manusia dan Efektivitas
Organisasi. Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada.
Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi
Penelitian Kualitatif.
Bandung. Remaja
Rosdakarya.
Ravianto. J. 1998. Manual
Peningkatan Produktivitas.
Jakarta : PT. Binaman
Tehnika Aksara.
Rukminto, Adi Isbandi. 2003.
Pemberdayaan, Pegembangan
Masyarakat, dan Intervensi
Komunitas ( Pengantar pada
Pemikiran dan Pendekatan
Praktis). Jakarta : LPFE UI
Sedarmayanti. 2001. Restrukturisasi
dan Pemberdayaan
OrganisasiUntuk
Menghadapi Dinamika
Perubahan Lingkungan.
Bandung : Mandar Maju.
---------------. 2004. Good
Governance :
Kepemerintahan Yang Baik.
Bandung : Mandar Maju.
Bagian Kedua.
Singarimbun, Masri dan Sofian
Effendi. 1995. Metode
Penelitian, Jakarta : Bina
Aksara.
Soehartono. Irawan. 2002, Metode
Penelitian Sosial, Cetakan ke
lima, Jakarta : Remaja
Rosdakarya
Stewart, Aileen Mitchel. 2008.
Empowering People:
Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia. Yogyakarta :
Kanisius.
Sugiyono. 2005, Metode Penelitian
Administratif, Bandung :
Alfabeta.
Triton, PB. 2005. Pradigma Baru
Manajemen Sumber Daya
Manusia. Yogyakarta : Tugu
Publisher.
Wibowo, 2005. Manajemen
perubahan. Jakarta : PT. Raja
Grafindo
Wirawan. 2002. Kapita Selekta Teori
Kepemimpinan, Pengantar
Untuk Praktek dan
Penelitian,Jakarta : Yayasan
Bangun Indonesia.
Yudoyono, Bambang, 2001.
Otonomi Daerah,
Desentralisasi dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia aparatur Pemerintah
Daerah dan Anggota DPRD,
Pustaka Sinar Harapan :
Jakarta
Jurnal :
Isrorina dan Widhy Setyowati. 2009.
Pengaruh Pemberdayaan
Pegawai Dan Karakteristik
Pekerjaan Terhadap Kinerja
Pegawai Dengan Mediasi
Iklim Organisasi Pada
Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan.
TEMA Vol 6 Edisi 1, Maret
2009 hal 19 -31
21
Sulaiman Zuhdi dan Mayarni. 2013.
Pemberdayaan Pegawai,
Motivasi Kerja, Dan Kualitas
Pelayanan. Vol 1 Nomor 3
Syarifah Irma Maulina. 2013.
Efektifitas Pelaksanaan
Pemberdayaan Pegawai
Negeri Sipil Pada Rumah
Sakit Bhayangkara Pontianak
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu
Administrasi Negara Volume
2 Nomor 1, April 2013
Dokumen / Skripsi :
Sunarta. 2014. Pentingnya
Memberdayakan Pegawai
Dalam Konteks Perubahan.
http://staff.uny.ac.id
Wulan Murni Sulianti 2014.
Pengaruh Komitmen
Manajemen, Pelatihan Dan
Pemberdayaan Terhadap
Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Dinas Perijinan Kota Malang.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wisnuwardhana
