TAKAAN T_BANG ~erjaan umum

8 . 984 \J

PEMBANGUNAN NASIONAL (/

DITJNJAU DAR I

INDUSTRI KONSTRUKSI

DISIAPKAN OLEH :

lr. S. DANUNAGORO

STAF AKHLI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK

. ... •• . ..

•• • • • •

UNTUK

PENDIOI KAN NEGOTIATOR II

SBBPU - FBSI - AAFLI

PADA TANGGAL 2 SID 9 AGUSTUS 1976

0 1 Cl LOTO, PUNCAK

• ,. •

• • ... .. • • '4'\

• ( • '

• •

• ...

•

* •

(] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK

.'

PEMSANGUNAN NASIONAL DITINJAU D~RI INDUSTRI KONSTRUKSI

DISIAPKAN OLEH

Ir. S. DANUNAGORO

STAF AHLI MENTER! PEXERJ~P..N UMUM DAN TENAGA LISTRIK

UN'l'UK

PENDIDI~N NEGOTIATOR SBBPU - FBSI - ~~FI

PN>A TANGGAL 2 s/d 9 AGUSTUS 1976

DI CILOTO PUNCr-.I<

- -=_ ==--- D- ep-a-r t-c-:-:c-. (_n_I:'_c;: ~ e r j a an U m u=; "1 .. Ca n -:·. n•r·a L.i ~ trik

P E ;, · · .. ;, ~· \ .\ N

DEPARTEMEN PEI<E:RJAAN UMUM DP-.1'1 TENAGl>. LISTRIK

DEPA.RTE;MEN PEKE RJAAN UMUM

PUSLi T !3A N G f· E Fl P U S T /J.. K A. ,D. N

/

N.l. : 41.2/ 7t.

N.K • . : "'-eX>@ : !3B ff . '4- ..

· IJ P"~I rter:· ~ ..

' I .

I. I ' •

· ~~· --

\ i i }1 1 ~. . '1b . \

PFMBMfGUNAN NASIONAL DITINJJl.U DARI INDUSTRI KONSTROKSI '

PENDAHULl»'N :

Judul prasaran/pelajaran yang dimintakan oleh Panitya Pendidikan Neqo-

tiator .II SBI!PU - F: .J I - ; : :· .".-.:. •Pembangunan Nasional ditinjau dari Indus-

tri Bangunan " disarankan untuk selanjutnya dil-a.ca menjadi • Pembangunan Na­

sional ditinjau dari Industri Konstruksi "•

Istilah Industri ~onstruksi merupakan terjemahan dari Construction In­

dustry, dan istilah ini mulai banyak dlperqunakan sejak dilancarkan Pemhang~

nan Lima Tahun yanq Pertama dalam tahun 1968•

Industri KOnstruksi adalah seluruh rangkaian kegiatan untuk men~hasil­

kan konstruksi yang dapat berbentuk : qedung-gedunq 1 jalan-jalan, dan jemba­

tan, hendung-an, pengairan, pelabuhan, lapangan terbanq dan lain-lainnya yanq

sejenis dengan yan~ telah disebutkan.

Pada kesempatan ini akan dicoba memberikan gambaran secara sinq~at, I~

dustri Konstruksi itu meliputi kegiatan apa, ciri-cirinya baqaimana dan per­

kembangannya beserta peranannya dalam konteks pembanqunan nasional bagaimana

pula.

Oleh karena pendidikan ini diada~an oleh dan untuk dunia perburuhan,

~aka hal-hal yanq menyangkut masalah tenaga kerja merupakan aspek-aspek yang

relevant untuk memperoleh perhatian.

Industri KOnstruksi merupakan ridanq kegiatan yang esensiil dalam ti­

ap c;istim ekonomi dan memegang peranan pentinq dalam pel'lbanqunan ekonani,

Untuk mengE!!Ibanakan ekonomi selalu diperlukan penanarnan modal. ~enurut pe~

a"'llatan International P.-ank for Reconstruction and DeveloJ!Dent antara 45\ -

65% dari gross fixed capital investment diperuntuY.kan untuk memhiayai ke­

giatan konstruksi.

Negara-negara •••••••·

Reqara•neqara berJraba119 dal• ~Jta ~ugunan nuioJII.l -.rlukan

invest:ui-inVMtMi, ba1kpaa 41 public aector uupa 41 private aector. Oleh

karena itu t!ap-tiap n89ara ya-. aec!anq berJuDb&DJ perlu a.n'UIIIlbuhkan danae­

mupu)f in4uatrJ. Jr.on8trubt nuional yang dapat melaJtukan keqiatan. secara effes,

tive 4an efficient.

Indoneaia c!eDCJaD Pelita Pertaa, Jte4ua dan selanjutnya nanti inqin ·me­

ningkatkan pro4ukai nuioaal nyata dencJu laju pertlnbuhan rata-rata aebesar

7,5, - Pertumbuhan ekooaai ini tidak 4en;an sendirinya aenjaBin tercapainya

sasaran nasional YAD1 lain aeperti perluaaan ke-patal'l kerja I peaerataan PE!!.

bac;,ian basil pellba~, Jtuei.llbanqan pertlabuhan daerah dan tujuan•tujuan

lainnya. R..un d•ikian, la:Ju pe~an ekonani Y&n!!J rendah akan memperke­

cil keaempatan dan k--PIU kita untuk aencapai tujuan pel'lift!Jkatan kesejahte . -

raan rakyat aeoara aenyelurllh,

Untuk llellOapai 7, s• -•ran laj u pertalbuhan ekOftCI!'i teraebut diatas ,m!.

ka investui riil perlu titinqlratkan c!enqan lebih dari 13• •etiap tahun. Jura -· lah investui dal• tah1m 1973./1974 cUperkirakan aekitar 1,100,0 milyar rupi ·

. -ah dan diperkirakan atu aeninqkat secara rill menjadi 1ebih dari paaa 2. ooo, o mi1yar rupiah dal .. tahun 1978/1979,

Ru!f!! lil§kSP tstate 4• ~iri-c:u& !Pf!!tn Jroutft!"•l

Ruanq lift!JkUp ke~JiataD IndaBtri Xonatntai aeliputi e survey, investi«;r!,

tion, DesiCJn, conat:ruoticm,Operation dan Maintanance (s.t.o.c.o.M.) ~aqai ciri•ciri lnduatrl lcnstruk•i cSapat disebutltan •

- untuk •ebaqia~~ panting c!atanqnya peDtintaan dari PQblic sector.

- j\ftlah ~otal pexairltaan ada kalanya lftenqalami diakofttinuitaa dan

tluktuaai.

- ~anyak variui teJcftologi dan Mtode 4apat ti tterapku UJttulr lftenqhas~,­

kan output yang beruelta raq••

- haail pi'Odut•l •elalu "taylor aade• Y8D1J 4iaeauailran dent}an JtOftdisi

dan aituai Mtatpat, tiap produk dilferjaku ditelllpat itu,

- keqiatan operationil yanq geoqrapis teraebar meniabulkan problema di­

bidanq loc;,i•tik dan pe~awasan.

- dal• pelaktlanaan proyek-proyeJt jangka panjanq seriDIJ kali dihadapi

keadaan al• 4u c:reofiaik tak terduqa.

_JC ... ea-..d_aa_.!l •••••••••••••••••

- 3 -

Yeadaan Industri Konstruksi sebe1um Repe1ita Pertama

Sebe1um tahun 1965 Indonesia menqa1ami ketidak stabi1an po1itik keadaan

perekonomian menga1ami masa suram, inf1asi meraja1e1a sehinqqa mencapai tingkat

kenaikan yang luar biasa, yaitu s~$itar 600% setahun.

~ktivitas pembangunan hersifat kurang produktip; kecuali pada beherapa

proyek "mercu suar" yang salin<J merebutkan semua sumber yang ada pada ,.,aktu itu.

Seka1ipun demikian, proyek~proyek yang diperioritaskan inipun ~asih menga1ami

masalah-masalah yang gawat dalarn pernbiayaan dan logistiknya.

Perusahaan-perusahaan swasta banyak menghadapi kesulitan, baik akibat ke­

bijaksanaan-kebijaksanaan pernerintah yang mengekang maupun akihat ik1il'!l ekoncmi

dan sosial yang tidak cocok untu~ berusaha. Dalam lapangan konstruksi peranan

perusahaan milik neqara yang berqeraY- dibidan~ konstruksi sangat dominan, sesuai

dengan posisi mereka yang lebih menguntungkan untuk mendapatkan penugasan peker­

jaan, karena praktis semua proyek konstruksi ada da1am pUblic sector (milik pem~

rintah).

... PERUBJIHJIN 1-WNJELANG REPELITJI PEPTJIHP.

Setelah kudeta G.30 s. gagal pada tahun 1965, pemerintah baru memulai se­

suatu program stabilisasi dan rehahilitasi ekonomi serta prasarana fisik 1 yanq

mencap~i puncaknya, dengan perancan~an pembangunan lima tahun yang pertama pada

tahun 1968.

Suksesnya pemerintah dalarn menekan inflasi dan menciptakan ketertiban

setelah kekacauan i tu sudah umum diJ~etahui.

Pemerintah telah pula rnengurnumkan peruhahan-perubahan dalam kebijaksana­

an terhadap perusahaan swasta. Untuk selanjutnya peranan Pemerintah ditujukan

untuk menciptakan dan meme1ihara iklim yang cocok hagi perusahaan swasta dan

hanya menangani sendiri pekerjaan yang tidak da:9at ataupun tidak boleh dikuasai

sektor s~·~l'lsta.

Sesuai dengan kehijaksanaan pemerintah yanq lebih bersifat lih~ral sifatnya,be­

berapa undang-undang telah dikeluarkan untuk merangsang investasi swasta,baik

dalam ne0eri maupun asing (L~J. PMDN No.6/tahun 1968, jo. no.l2/tahun 1970 dan

uu. P.r.~ • .n. No.l/tahun 1967 jo. No.ll/1970).

Dalam menyelengg-arakan proyek-proyek pembangunan fisH· sf>..hagai salah

satu tugas pokoknya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaqa Listrik mulai rnenqambil

langkah ••••••• , ••••

- 4 -

langkah dalam ranqka pengaturan dan pembinaan Industri KOnstruksi.

Dalam menanggapi Repelita Pertama oleh Menteri P.U.T.L. dinyatakan bahwa

hampir separo dari pada pembangunan selalu terdiri dari building dan civil e~L

neering works, maka perlu dipikirkan pula kemungkinan untuk memperk~banakan

Industri konstruksi di Indonesia. Paik perusahaan hangunan negara maupun peru­

sahaan-perusahaan bangunan swasta perlu dibina dalam arti yang sehat. Karena

tiap tahun volume pekerjaan akan meningkat terus secara teratur, maka harus

difikirkan usaha peningYatan daya arsorpsi kita.

Dalarn rangka penqaturan dan pembinaan tersebut diatas pada pertengahan

tahun 1968 diprakarsai oleh Departemen P.u.T.L. rerlangsungnya/Seminar ~ertib

Pcrnbangunan, yang menyirnpulkan pola hubungan kerja antara ketiga un!'lur pemha­

ngunan seperti dapat terlihat pada diagram 1.

Adapun unsur-unsur dan peserta-peserta pembangunan adalah seba~ai be-

rikut

(i) unsur pemberi tu~as dengan peserta-peserta

- pemilik obyek pembangunan

- dan/atau pemakai objek pembangunan.

(ii) unsur Perencana dengan peserta-peserta

- perancang dan perencana (planner & desi~ner)

- penasehat ahli (consultant)

- pengawas (supervisor).

(iii) unsur Pelaksana dengan peserta-peserta

- pelaksana (contractor)

- sub-pelaksana (sub-contrac-tor)

- instalatur

- leveransir (supplier) bahan-bahan.

Selanjutnya Seminar tadi menyimpulkan bahwa s

1. Dalam realisasi suatu proyek pembanr;runan harus di.capai mutu dan kernanfaatan,

serta waktu dan cara pelaksanaannya yanq ekonomis - ~emuanya adalah k~rena

adanya kerja sama yang erat, dalam arti yang baik antara ketiga unsur pem­

bangunan, ?emberi tuqas, perencana dan pelaksana, denganpenqertian ,bahwa

setiap peserta pembangunan mengetahui benar-benar tugas kewajiban,tanqcrung

jawab dan haknya masing-masing dalam mencapai prestasi yang optimal.

2. Pemerintah • • ••••••••••••

- 5 -

2. Pernerintah perlu segera ~enunjuk suatu Yewenanqan (building authority) yang

bertanggung jawab atas dilaksanakannya tata cara penyelenggaraan pembangun­

an yang tertih di Indonesia.

3. t-1ajib daftar dan izin kerja perencana dan pelaksana.

Salah satu cara yang effective untuk menjamin kepentingan masyarakat dan

negara terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh basil karya peren­

cana-perencana dan pelaksana-pelaksana yang tidak bonafide dan tidak meme­

nuhi syarat-syarat ialah dengan jalan mengadakan Undang-undanq/Peraturan

Pemerintah tetang wajib daftar dan izin kerja bagi perencana dan pelaksana.

Gl\MBJ-:PJ'IN UMUM INDUSTFI KONSTRUKSI INDONESIA ..

Dalam ranoka bantuan teknik u.s.;.r.o. oleh Lembaga .Pfiliasi dan Pene­

litian Industri/Institut Teknologi Bandung telah dilakukan penelitian industri

Yonstruksi di Indonesia. Dalam laporan van~ telah selesai disusun pada bulan

~pril 1974 dapat disajikan gamharan umum industri konstruksi Indonesia pada

diagram 2.

Dari penelitian itu selanjutnya antara lain distmpulkan, bahwa setelah

tahun 1968 terdapat peningkatan terus menerus dalarn permintaan akan konstruksi.

Distribusi permintaan dalam ruanq memperlihatkan suatu konsentrasi yang

tidak proporsionil di Jakarta (sekitar 25 - 35 % dari seluruh perrnintaan), baik

dari sektor Pemerintah maupun dari sektor s'·rasta.

Kemungkinan akan terdapat nemencaran permintaan akan konstruksi dalarn

sektor swasta didaerah-daerah diluar Jnkarta, dan dipulau-pulau lainnya,da­

lam rangka penanaman modal bidang perminyakan, pertambangan, kehutanan dan

pariwisata dalam hubungannya dengan industri-industri lainnya, serta kegiatan

kegiatan penunjangnya.

Dibawah peningkatan permintaan yan~ cepat akan konstruksi setelah tahun

1968, industri konstruksi telah mengalami perubahan-perubahan yang besar dan

fondamentil. Penanaman modal Pemerintah dengan pinjaman luar negeri, ppnanam­

an modal asing penanaman modal dalam negeri dengan ukuran besar dan kompleks

telah memperkenalkan suatu segmen moderen hersifat internasional pada indus­

tri konstruksi.

Dalam pengamatan dapat dilihat pula, bahwa perusahaan-perusahaan kons­

truksi, perusahaan penyalur (supply) dan perusahaan produksi (manufacturer)

sebagai suatu kelompok memperlihatkan sifat dualistis, yang merupakan ciri

khas industri dineqara berkemhang.

Dualisme ••r••••••••••

- 6 -

Dualisme tidak hanya ada diantara kelom~k asing domestic, tetapi juga

didalam kelompok dalam negeri sendiri, dimana perusahaan-perusahaan yang ku­

rang maju tidak dapat masuk untuk berkompetisi.

Penin~katan permintaan untuk kebutuhan performance tinggi telah rnenye-

babkan polarisasi juranq antara kapasitas dan kecakapan diantara sub-sistim

industri konstruksi menjadi lebar, terutama antara sektor moderen dan tradi­

sionil.

Pada kondisi ini terdapat persaingan yang belum sehat diantara dan di­

dalam s\ll"l-sistim yang dapat menimhulkan akibat-akihat sosial dan ekonorni yanq

luas. Aspek ini pantas mendapat perhatian yang sunqguh-sungguh.

KEBIJAKSA'NAAN UMUM DA~J.~ AA.NG~. PD!BIN}l.J\.N INDUSTFI KONSTRUKSI.

Dalam ranqka bantuan teknis dari In~gris dalam tahun 1971 telah disusun

oleh Mr.F.H.Piley "Report of a visit to rndonesia" dan kemudian juga dalam

tahun 1971 oleh Dr. Y.Tahara dar! Japan "Report on General P-'anagement for Irn­

pro•ing Enviromnent of Construction Industry in Indonesia".

Untuk dapat memanfaatkan hantuan teknik tersebut Departenen P.u.T.L.

telah menugaskan kepada Ko~isi yang telah dibentuk sehagai Counterpart, yang

dikenal dengan singkatan Ko~binikon (Komisi Persiapan Pembinaan Industri Kons­

truksi di Indonesia).

Kepada Kd.misi ini ditu1askan untuk mengadakan evaluasi terhadap kedua

laporan tadi. Sebagai hasil evaluasj dirumuskan "General Policy on the Deve­

lopnent of the Construction Industry", yang oleh Departeii'\Pn PUTL diperauna­

kan untuk mencrhadapi Business International Round Table.

Perurnusan tadi dibagi dalarn empat ba~ian

- Introduction

- The Construction I~dustry and Economic Development

- Pole of the Government/Dept. P.U.T.L.

- Policy objectives and Implementation

Diagram 3 secara skematis memberikan qambaran tentang "General Policy

on the Develop:nent of the Constructions Industry"

SISTIM DAS.ll.R INDUSTFI dan PE~IN7\ANNYP DI INDONESI'-•

Dalam "General Policy" tersebut diatas oleh KQphinikon juga dirumuskan

sistim Dasar Industri Konstruksi dan Pembinaannya di Indonesia.

Pad a .............. •··•. • • • • • • • •

- 7 -

Pada diagram 4 sistim tadi dapat dilihat terdiri atas empat sub-sistiM

- sub-sistim Management Unit Usaha

- sub-sistim Pasaran

- sub-sistim Modal

- sub-sistim Te~~ologi.

Yang perlu dioptimasikan adalah Manag~ent Unit Usaha, Sub-sistim itu

berpengaruh timbal-balik terhadap lingkungannya, yang secara umum dapat dike­

nal sebagai tiga sub-sistim Pasaran, Modal dan Teknologi. Ketiga sur-sistim

linqkungan masing~asing luas, bergerak bebas dan mempunyai dinamika sendiri­

sendiri~

Sub-sistim ~anagement Unit Usaha dapat dikatakan hampir sepenuhnya bereaksi

terhadap keadaan-keadaan Pasaran, Modal dan Teknologi. Problema Pernbinaan

industri konstruksi dapat diarti~an : bagaimana membina keseimbangah keempat

sub-sistim itu dalam rangkaian sistim lain yang jauh lebih besar, yaitu kehi­

dupan dan pembangunan negara.

Riset dan pengembangan sebaqai tulang-punggung dalam pembinaan membu-

tuhkan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kegiatan-kegiatan yang kurang

menarik bagi sektor swasta. Walupun demikian dalam jangka panjang riset dan

pengembangan akan merupakan faktor yang menentukan, apakah industri konstruk­

si nasional dapat menguasai pasaran atau tidak. Lebih-lebih oleh karena kon­

disi pas~ran perlu tetap kompetatip tertib (conducive competative market)

dalam rangka pembangunan nasional.

Pemerintah diharapkan melakukan usaha untuk pemecahan prohlerna ini be£

sama-sama unit industri yang bersangkutan. Pemerintah diharapkan setiak-tida~

nya mempunyai lembaga, yang menampung dan mengarahkan lapangan usaha ini se­

cara komprehensip dengan mengikut sertakan dunia usaha industri konstruksi.

Diagram 5 memberikan gambaran tentang proses riset dan pengernbangan

yang dibutuhkan i tu.

Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa "Study C'enter" tercantum da­

lam diagram, sementara merupakan non-fixed Organisation". Dengan Keputusan

Menteri PUTL tanggal 2 Juni 1975 No.l45/KPTS/1975 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Departemen PUTL telah dibentuk Biro Bina Sarana Perusahaan se­

bagai staf Sekretaris Jenderal. Dengan demikian peranan dan kegiatan Study

Center telah dilembagakan.

Adanya industri konstruksi yang efficient akan dapat rnenunjang sukses­

nya implementasi pembangunan nasional. Untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan

management unit-unit usaha dan penggarapan faktor-faktor lingkungan.

Serang~.aian •••••• , •••••••••

- 8 -

Serangkaian riset dalam bentuk study-study secara bertahap perlu diselenggara­

kan. Hasil-hasil riset/study, itu akan merupakan input untuk perumusan kebij~

sanaan dan langkah-langkah yang perlu diambil.

Dalam rangka kerja sama antara Direktorat Tata Bangunan Direktorat Jende­

ral Cipta Karya Departemen PUTL dan Lembaga ~filiasi Penelitian dan Industri

Institut Teknoloqi Bandung sedang dilakukan suatu studi tentang Pengaturan Ja­

sa-jasa Industri Konstruksi. Dari laporan sementara dapat dikutip Kerangka Pe­

ngendalian Industri Konstruksi dalam konteks Pembangunan Nasional, sebagaimana

tergambar pada diagram s.a.

POOMOSI INDUSTRI KONSTRUKSI DI NEGJI,RA-NEGAPA YANG SEDANG BERKEMBANG.

Peranan industri konstruksi dalam pembangunan di negara-negara yang se­

dang berkembang ternyata memperoleh perhatian pula dar! Pimpinan Bank Dunia

(International Bank for Reconstruction and Development (I.B.R.D.). Pada per­

tengahan tahun 1973 telah diadakan pembahasan tentanq " Promotion of Domestic

Construction Industries in Developinq Countries 11 •

Dalam pembahasan tersebut dipertimbanqkan kemungkinan-kemungkinan untuk memh~

rikan technical assistance dan direct finm1cial assistance.

Technical assistance dapat diberikan kepada neqara-neqara yang sedanq be~

kembang untuk meruL~skan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan merumuskan serangkai­

an tindakan yang perlu diambil kearah promosi industri konstruksi.

Direct financial assistance dipertimbangkan untuk diberikan kepada Peme­

rintah yanq sedanq berkembang, yang dapat menyalurkan bantuan permodalan kepa­

da unit-unit usaha industri konstruksi melalui 11 local intermediaries 11 •

Selanjutnya I.B.R.D. telah menggariskan kebijaksanaan untuk dapat membe­

rikan "profit margin preference " sebesar 7,5 'kepada kontraktor dalam nege­

ri yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, dalam tender-tender proyek pem­

bangunan menurut persyaratr..n dan prosedur 11 international competative bidding".

sudah tentu kontraktor dalam negeri te~aksud harus memenuhi persyaratan kwali

fikasi teknis dan bonafiditas keuangan.

POSISI UNIT USAH.A. NASIONAL DALJI,t~ " INTEPNr.TIONJ\L COMPETl>.TIVE BIDDING

Penanaman modal Pemerintah dengan pinjaman luar neqeri, penanaman modal

asinq dan penanaman modal dalam neqeri dengan ukuran yanq besar dan kanpleks

telah memperkenalkan suatu seqmen modErn bersifat internasional pada industri

konstruksi •••••••••

- 9-

konstruksi. Menanj&knya pezmintaan di sektor swasta akan konstruksi denqan

performance tinqqi, menandakan kecenderunqan, bahwa seqmen modern yanq ber­

sifat international ini akan menjadi permanen.

Wala.upun kontraktor nasl.onal segmen modern selalu bisa saja ikut serta

dalam tender, akan tetapi dirasakan adanya "kompetisi yanq 'kuranq adil".

Pada umumnya seqmen modem nasional berada dalam posisi yanq lemah. Jenis

dan jumlah peralatan belum memadai, persyaratan penqalaman dalam pelaksanaan

proyek-proyek besar denqan performance tinqqi terbatas dan "acces to finance

and foreiqn exehanqo" sanqat suli t diperoleh dan kalaupun bisa diperdapat,

biasanya denqan persyaratan yanq relatip berat.

MASALAH TENAGA I<EPJA.

Dalam nota penjelasan Repeli ta II dikemukakan perkiraan perkembanqan

kesempatan kerja. Dalam nota penjelasan tersebut antara lain dinyatakan bah­

wa laju pertumhuhan sektor-sektor ekonomi juqa akan memperluas kesempatan

kerja dan merubah struktur kesempatan kerja. 1\.kan tetapi kelemahan di dalam

konsepsi data-data statistik mengenai kesempatan dan tenaga kerja dewasa ini,

tidak memunqkinkan untuk menyusun perkiraan yanq tepat menqenai perkembanqan

kesempatan kerja dimasa datang. t-7alaupun demikian, ada gunanya untuk membuat

sekedar perkiraan mengenai arab perkembangan kesempatan kerja selama Repelita

II.

Jumlah tenaqa kerja yang dapat diserap secara produktip selama Repelita

II berjumlah 5,51 juta orang. Pertambahan angkatan kerja selama Repelita II

diperkirakan sebesar 5,76 juta orang. Dengan demikian maka dari jumlah pertam­

bahan angkatan kerja tersebut, 96% atau hampir seluruhnya diperkirakan akan

dapat diserap.

Selama Repelita II akan terjadi perubahan didalam struktur kesempatan

kerja yang dapat terqambar dalam diagram no. 6.

Dalam nota penjelasan dinyatakan bahwa perkiraan ini menqandung kelemah­

an sehingga perlu ditinjau dan ditelaah kemhali berdasarkan data-data yang

lengkap dan yanq dapat lebih dipercaya.

Perlul'lSan kesempatan kerja secara optimal kepada tenaga kerja Indonesia

merupakan pula salah satu sasaran national dalam Repelita II. Denqan Keputus­

an Presiden R.I. No. 23 tahun 1974 penqgunaan tenaqa kerja warga negara asing

pendatanq dibatasi. Berdasarkan Keppres tersebut Menter! Tenaqa ~rja

Transmigrasi ••••••••••••••••••

- 10 -

Transmigrasi dan Koperasi mengatur penggunaan tenaga kerja warga asing pen­

datang dengan mengadakan pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

a. menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang tertutup sama sekali bagi

tenaga kerja warga negara asing pendatang karena sudah tersedia te­

naga kerja warganegara Indonesia.

b. menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu tertentu

dapat diisi oleh tenaga kerja wargancgara asing pendatang sementara

menyiapkan tenaga kerja warga negara Indonesia untuk menggantinya.

c. menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu tertentu

terbuka bagi tenaga kerja warganegara asing pendatang sehubungan

dengan penanaman modal dan kepercayaan yang diperlukan untuk itu.

Selain C~nharnn umum tentang incustri konstruksi ~i Indonesia Laporan Lembaga

Afiliasi dan Penelitian Industri/Institut Teknologi Bandung (L.A.P.I./ I.T.E.)

tersebut dimuka juga menyajikan tenagc kerja sebagai masalah. Menurut penga­

matan Lembaga tersebut volume pembangunan terus meningkat sekitar 20 - 25%

setiap tahun. Berkenaan dengan itu mak.a dapat diperkirakan bahwa kebutuhan

tenaga kerja akan meningkat pula sejalan dengan volumP. kegiatan konstruksi.

Pada waktu ini diperkirakan, bahwa jumlah sarjana yang dapat dihasilkan oleh

universitas-universitas yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan dalam indus­

tri konstruksi, hanya dapat menyediakan tambahan sekitar 9 - 13% dari stock

tenaga kerja yang sudah ada.

Angka ini mungkin akan mengecil diwaktu mendatang, karena pertumbuhan

kapasitas universitas yang tidak dapat mengikuti permintaan akan tenaga ker­

ja. Jelas, bahwa diwaktu mendatang keadaan "high level manpower" di dalam

industri konstruksi akan menjadi kritis.

Keadaan tersebut akan sama saja untuk tenaga teknis dan management

menengah dan rendah, dan tenaga-tenaga pernbantunya (administratif).

Yang jelas berkelebihan ialah jumlah tenaga kerja yang mempunyai pen­

didikan umum dan tenaga kerja tidak terlatih (untrained labour).

Kekurangan tenaga terdidik pada berbagai tingkat tanggung jawab dan

bidang-bidang keahlian ini, disertai dengan belum adanya suatu kebijaksanaan

pengupahan (~;oTage policy) antar sektor, akan menimbulkan masalah-masalah di

dalam pengembangan industri yang makin mendesak, khususnya jika nanti

industri&lisasi ••.•••••••••.••..••..

- 11 -

industrialisasi menjadi titik berat dalam pengembangan negara, seperti diga­

gaskan untuk Pelita III.

Didalam sistim pendidikan formil belum mampu untuk menghasilkan tena­

ga kerja dalam jumlah dan kwalitas yang dibutuhkan, maka yang menjadi perta­

nyaan ialah sampai sejauh mana kebutuhan tenaga kerja tersebut dapat dipe­

cahkan melalui pendidikan non-formil dan sistim "apprenticeship" didalam

industri konstruksi sendiri. Kiranya asosiasi-asosiasi di dalam hal ini akan

banyak membantu bila peranannya dapat lebih aktip didalam pembinaan industri

konstruksi.

P E N U T U P.

Mengindahkan tugas yang diberikan oleh Pimpinan Departemen Pekerjaan

Umum dan Tenaga Listrik kami telah mencoba memberikan gambaran tentang In­

dustri Konstruksi dan peranannya dalam rangka pembangunan nasional.

Semoga uraian tadi dapat memberikan manfaat bagi para peserta.

Akhirul kata sebagai penutup kami ingin menggaris bawahi salah satu

faktor dalam "career guidance for prospective construction workers" yang

dirumuskan oleh International Labour Organisation (I. L. o. ).

" The justification for pride in belonging to an industry which

has contributed to much to the cultural heritage and material well being

of mankind, and the personal satisfaction to be derived from participating,

in however modest a role, in the construction of ~~rks which ramain as

part of the permanent wealth of community" •

Jakarta, F,.gustus 1976.-

Diagram 1 : DzA G AN

POLA t!JB\!NGAN KERJA

p E M E R I N T A H I I I I

IT I I I ~I~ 1:.:

:r:l l!)lz I~ z 0: ~I c( t&J

0,~ t; ~~ z t&J

~I ::l Q.

l!>lz Ill! ~I ~~~ lz . I 0 t-

I~ ~I Zl< ::l 0: s, I~ 1 ... ~ il I l! ~I

-.....1 It!> z l!>l PEMBERI I~ z ~I TUGAS I~ ~I le> l!>J z

~I I~ ~I I~

I I I

I I

PERSVARATAN

t---- PER~TURAN PELAKSANAAN ---i

REALISASI

Diagram 2 GAMBARAN UMUM INOUSTRI KONSTRUKSI INCiONESIA ·ao

Sektor Jlodem S~or Tr..s.iai•nil ..

Internaaional Modern Naaional Modern Traubioall Jlu Jl• ·l. ..

Clients

Proyek dengan dana asing besar &: komplex

Proyek dengan dana

asing dan dana dalam Negeri

Proyek dengan dana

dalam negeri keoil dan sederhana

UmUID Swasta Unum Swasta Umua Svqna a.. a. Sana

-Pertambangan -Pertambang -Pertambang -Pariwisa- - Jalan 1-Jalan - Jalan - Industri be- an an ta

1., - Irigasi -Bangunan ~ Irigaai rat -Kehutanan -Pelabuhan ..;.rndustri - Bendunpn - Pelabuhan

.;.. Lapangan -Industri -Lapangan ringan

berat terbang -Bangunan

- Bendungan-Komersil , - BangUnan,-Faailitae

umUIJI · ao sial - Bangunan U• - Fuilitaa a terbang

- Jalan -Industri -Iri.gasi kantor &:

ringan -Bendungan perd.agang-- Faailitaa-Perumahan

soaial I sial - Perumahan

- Irigasi -Parawisata -Jalan2 an - Perumahan - Bendungan -Kantor &: -Air -Perumahan - Air - Tenaga listrik

bangunan -Listrik -Perdagangan-Bangunan -Perumahan f umum

I . lConaultan

Peranoangan Arsitektural &: Engineering Q.S. Y.euangan Management Legal

I Kontraktor General dan Spesialisasi

I Sub Kontraktor

Specialises •ub contractin~ Penyewaan per­alatan

I . Suppliers

Importir Perwakilan

Prodnsen

Bahan bangunan dan peralatan berkwalitas dan performance tinggi

'rerutama da lam lingkungan I nt ernasio r)!il

-PerWDahan -Fasilitas

so sial

W-----

1 I

Operasi gabungan _

Operasi beraama

&: Joint Ventures

I Joint Venture"

Joint Ventures

Joint Ventures

-

Perancangan Ars & Eng. Y.euangan Management Legal

Oeneral dan

g

t t SpesiN

Speciali!5,M I sub contra<?~!.~ Penyewaan J peralatan J

I I , I

Importir Perwa.ldlan I Distributor I Pen~\181 J

I I I

Bahan bangunan dan pcrale: tan berkwali tas f tinggi J

I I I I I I .I

A\.

General C()ntractor

~

-Penjual -Hardw~re -Produk2 desa

l Manufacturing Industri (Pembuatan barang2 jadi) dan ~raotive Industries (Industri bahan Dazar)

Pembuatan bahan bangunan setampat, seperti : bata, genting, komponen2 kayu dan baja, tikar bambu dll. Penggalian batu, pasir, kapll{• -

'I'erutama ber:... Tak terr~1asuk lint;~ungan ada di Jakar- Regional dan lokal dengan

J ta I ekonomi desa dan kota yang ! 1 relatif lumpuh.

SUMBffi : Laporan : Kemampuan dan Pengendalian Industri Konstruksi di Indonesia. Penin.jauan Terhadap perkemban~-:~an Industri Konstruk:si di Indonesia :~cjak tahun 1968. Diagram II 1 hal. 211.

Diagram 3 : GENERAL POLICY ON THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY

SCOPE OF SERVICE

CONSULTING : ROLE OF GOVERNMENT

PLANNING CQ. DPUTL

~GHITECTURE PRES!!f! UN·ITS

ENGINEERING DESIGN FOREIGN CONTRACTOR ENVIRONMENTAL OBJECTIVE:

SPECIAL & DOMESTIC SUBCON- CONDITIONING TRACTOR

POLICY ON THE INCREASED CONTRACTING : STRUCTURE OF EFFECTIVITY

GENERAL CONTRACTOR MARKET EFFECIENCY CIVIL ENGINEERING ~ 1-

·~ AND QUALITY. INCREASED

STRUCTURAL ACHIEVE ROLE OF INDUSTRIAL INSTALLATION INCREASED UTILITIES JOINT VENTURE POLICY ON CREDIT

~rJ INTER- THE INDI

SPECIAL INSTITUTION TECHNICAL, NATIO- GENOUS ~1ANAGERIAL NAL UNITS IN

~ !'- A CONDUCI-MATERIAL MANUFACTURING . JOINT ENTERPRISE ENTREPRENEURIAL STAND-. POLICY ON TECHNO- VE COMPETI KNOWHOW. DARD BUILDING ELEMENTS & LOGICAL FACTORS TIVE MAR-MATERIALS (STANDARD SPECIFI-

KET RAW MATERIAL DRESSING & CATION & CODE OF

IMPROVED PREPARATION PRACTICE] FINANCUL CAPA-SPECIAL BILITIES

BQQIPMENT HANDLING PLANT HIRE LEASE "EQUIPMENT INDIGENOUS UNITS SPECIAL

UNIT USAHA

SISTIM ~ INDJSTRI KO~TRUIS

MODAL

...... 5:

PAte. OF ExPERTS

_ .J!HNCA~_£!... :; PLENARY· S£C~

LAB ~-----~ -GOVT

-Sarrps

-cbnruer Problems

-Ana~Vtis

- Field Manuals

- BANK CONS CONT MAN !QU - TEEH

WORKfNG $SSD6

PROBLEM j ~ Y.brklnSJ ~.,. - Atatyst~·

-~·

STUDY

CENTRE -

INDEPENDENT INFORMATION SOURCES

- Advisory Rapers -Manuals -Handbooks

CONSTRUCTION INDUSTRY

CONSUL riNG

-Ranning 'CONTRACTING MATERfALS EQUIPtENT -Desi gting MAN.JFACTURING LEASING -E n~ec ring

STUDY OAGANIZA TION AND FLOW CF H'ORMATION

/

I I I I I I I I I I

/-------- ---------------------,. -- ·-- - -··-··-··'"-........ ,.INUU;::.IMI r\.UN:::,JH'Urc;.:S

~- i : );[ ~~ : I

'-~-§ I g

I I : ~~I ~ :I "' "' 7 .. ~ ~

"' " " dana ~ /f\. o· I " I§_ 1l ! I ' tPnaga I

ilmu pengeta- I' I

oALIAN-~ huan dan tek-

I ,.ENGE

i I nologi konsultant

: l ~ !3 ~ perancang !

bahan I

I konsultan 1- :

~I at I I "- perencana : .,;j kebijak- ! 7 I

J'l' i

I sanaan pelaksana :

~ ------- I strategi umum i ,, l,f 4-----

,. PASARAN h 31" """1111 ll..penerapan _..... pelaksana i

'&. khusus :I 1/ J i -· '::> "' I' I '- I

pemerintah w , penyalur

L industri bahan swasta ter- I ' organisir I ~ngunan

swasta indi--...iduil ~

-- .....

;;; \! " "' ;;;· ' !l 0 I ~ ::>

I Q) -

I I

I

! I I : i I I I

I I I i l I

I I I I I I

I [

...,j

\ \ I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I ' " ------------------ --- -~--Jl- --- --- _., I ----fill' ----------------- PEMBANGUNAN NASIONAL

KERANGKA PENGENDALIAN INDUSTRI KONSTRUKSI

~ pengendalian langsung ke dalam sub-sistim

terhadap kaitan unsur - unsur. - - - -) pengendalian tidak langsung terhadap

kaitan antar sub-sistim.

0 iii'

I.Q

"" Ill

3

Ul i»

Diagram I 6e RESEMPATAN KERJA 1973/74 - 1973/79u

-I Penyebaran -Pertambahan Pertambaban Kesempc..tan Penyebaran J Sektoral ke- Kesempltan Kesempatan Kerja 1978/79 Sektoral Ke-

Kesempe.tan sempatan Ke,~: Kerja rata- Kerja 1973/74 (dalam ri- sempatan Ker-Ke~a ta 1973/74 rata tahun - 1978/79 buan) ta 1978/79

1973 74 dalam %) 1973/74 - (dalam ribuan) daJam %) 1978/79 (dalam %) - -- ---

1. Pertan:l.an 25.342 60.3 0,9 1.187 26.529 S518 2. Pertambangan 93 0,2 2,2 10 103 0,2 3. Industri 3.209 ?,6 6,S 1.187 4.396 9,3 4. I4strik 39 011 3,0 6 4S o,1 sit Bangunan . 1.0.32 2,5 5,5 318 1.350 2,8 6. ferdagangan s.236 12,5 4,2 1.196 6.4.32 1.3,5 7. Peogailgk.utan 1.045 2,5 4,0 226 1.27J. 2,7

dan Kovamfkasi

8. &nk..hank dan 121 0,3 5,4 36 15'7 0,3 ae 'blgaieya.

9. Jasa-jasa dan s.89? 14,0 4,2 1 • .347 7.244 15,2 lain-lain - -

42·014 100,0 2,5 s.s13 47.527 100,0 -

Dikutip dari Nota PeDjelasan Repelita II.

\