MENTER KEUANGAN REPUBLIK S

MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 /PMK.03/2020

TENTANGPERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN

TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAKTERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 PeraturanPemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor danPenyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan danPemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentuyang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, perlumenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratandan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentuserta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak TerkaitAlat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PajakPertambahan Nilai;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4916);

Ei lwww.jdih.kemenkeu.go.id

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTahun~1945UUD.htm

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/39TAHUN2008UU.HTM

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang

Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta

Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat

Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak

Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6366);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN

DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN

TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA

KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG

TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN,

adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang

Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Wajib Pajak adalah

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertahanan;

b. Tentara Nasional Indonesia;

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

www.jdih.kemenkeu.go.id

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/50TAHUN2019PP.pdf

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/57TAHUN2020PERPRES.pdf

-3 -

d. pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan KepolisianNegara Republik Indonesia;

e. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional;*

f. Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional;g. Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional;h. Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai,

Danau, dan.Penyeberangan Nasional;i. Badan Usaha Angkutan Udara Nasional;j. pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara

Niaga Nasional;k. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian

Umum;\

l. Badan Usaha Penyelenggara Prasarana PerkeretaapianUmum; dan

m. pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha PenyelenggaraSarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan UsahaPenyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

3. Surat Keterangan Tidak Dipungut, yang selanjutnyadisingkat SKTD, adalah surat keterangan yang menyatakan

bahwa Wajib Pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPNatas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentuserta perolehan dan/atau pemanfaatan' Jasa kena Pajakterkait alat angkutan tertentu.

4. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan, yang selanjutnyadisingkat RKIP, adalah daftar alat angkutan tertentu yangdirencanakan untuk diimpor dan/atau diperoleh, yangdigunakan untuk memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN.

5. Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan adalah laporanyang memuat informasi realisasi impor dan/atau perolehanalat angkutan tertentu yang menggunakan fasilitas tidakdipungut PPN.

6. Surat Keterangan Tidak Dipungut Pengganti, yangselanjutnya disingkat SKTD Pengganti, adalah suratketerangan yang diterbitkan untuk mengganti SKTD dalamhal terdapat kesalahan dalam penerbitan SKTD.

f t f -www.jdih.kemenkeu.go.id

-4 -

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badan hukumIndonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutanlaut atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanantertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memilikisurat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perhubungan.Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional adalah badanhukum Indonesia atau badan usaha Indonesia

7.

8.

yangmenyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan denganalat atau cara apa pun, yang menggunakan kapal untukkegiatan memuat dan mengangkut, serta telah memilikisurat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

9. Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasionaladalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakanjasa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhanantara lain jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasalabuh, serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperhubungan.

10. Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan PenyeberanganNasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usahaIndonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaranangkutan sungai, danau, dan penyeberangan denganmenggunakan kapal berbendera Indonesia, serta telahmemiliki surat izin usaha dari Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperhubungan.

11. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badanusaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badanhukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas ataukoperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawatudara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo,dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

12. Badan Usaha Penyelenggara Sarana PerkeretaapianUmum adalah badan hukum Indonesia yang

h 1www.jdih.kemenkeu.go.id

- 5 -

mengusahakan sarana perkeretaapian umum berupaIkendaraan yang dapat bergerak di jalan rel dan telah

memiliki surat izin usaha dari Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperhubungan.

13. Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapianbadan hukum Indonesia yang

menyelenggarakan prasarana perkeretaapian berupa jalurkereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi keretaapi agar kereta api dapat dioperasikan, serta telahmemiliki surat izin usaha dari Menterimenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperhubungan.

adalahUmum

yang

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut PPNmeliputi:a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat

angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya,dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatanmanusia, alat keselamatan penerbangan dan alatkeselamatan manusia, yang diimpor oleh kementerianyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan KepolisianNegara ; Republik Indonesia;

b. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alatangkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya,

dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatanmanusia, alat keselamatan penerbangan dan alatkeselamatan manusia, yang diimpor oleh pihak lain yangditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakanurusan: pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara


- 6 -

Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia untuk melakukan impor tersebut;

c. kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapalangkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan,kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapaltongkang, serta suku cadangnya, alat perlengkapankapal, alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatanmanusia, yang diimpor dan digunakan oleh PerusahaanPelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan IkanNasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa KepelabuhanNasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa AngkutanSungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, sesuaidengan kegiatan usahanya;

d. pesawat udara dan suku cadangnya serta alatkeselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia,peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, yangdiimpor dan digunakan oleh Badan Usaha AngkutanUdara Niaga Nasional;

e. suku cadang pesawat udara serta peralatan untukperbaikan dan pemeliharaan pesawat udara, yang diimporoleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha AngkutanUdara Niaga Nasional, yang digunakan dalam rangkapemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udarakepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

f. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untukperbaikan dan pemeliharaan serta prasaranaperkeretaapian, yang diimpor dan digunakan oleh BadanUsaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umumdan/atau Badan Usaha Penyelenggara PrasaranaPerkeretaapian Umum; dan

g. komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yangditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara SaranaPerkeretaapian Umum dan/atau Badan UsahaPenyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yangdigunakan untuk pembuatan:

1) kereta api;

2) suku cadang kereta api;


- 7 -

3) pejralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan keretaapi; dan/atau

4) prasarana perkeretaapian,yang akan digunakan oleh Badan Usaha PenyelenggaraSarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan UsahaPenyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Pasal 3

Alat angkptan tertentu yang atas penyerahannya tidakdipungut PPN meliputi:a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat

angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya,dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatanmanusia, alat keselamatan penerbangan dan alatkeselamatan manusia, yang diserahkan kepada

menyelenggarakanpemerintahan di bidang pertahanan, Tentara NasionalIndonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. kapal : angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapalangkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan,kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapaltongkaing, serta suku cadangnya, alat perlengkapankapal, alat keselamatan pelayaran, dan alat keselamatanmanusia, yang diserahkan kepada dan digunakan oleh

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, PerusahaanPenangkapan Ikan Nasional, Perusahaan PenyelenggaraJasa Kepelabuhan Nasional dan PerusahaanPenyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, danPenyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatanusahanya;

c. pesawat udara dan suku cadangnya serta alatkeselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia,peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, yangdiserahkan kepada dan digunakan oleh Badan UsahaAngkutan Udara Niaga Nasional;

d. suku eadang pesawat udara serta peralatan untuk

perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara, yang

kementerian yang urusan

/6www.jdih.kemenkeu.go.id

- 8 -

diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan UsahaAngkutan Udara Niaga Nasional, yang digunakan dalamrangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan PesawatUdara kepada Badan Usaha Angkutan Udara NiagaNasional;

e. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untukperbaikan dan pemeliharaan serta prasaranaperkeretaapian, yang diserahkan kepada dan digunakanoleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana PerkeretaapianUmum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara PrasaranaPerkeretaapian Umum; dan

f. komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihakyang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana

Perkeretaapian Umum dan/atau Badan UsahaPenyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yangdigunakan untuk pembuatan:

1) kereta api;2) suku cadang kereta api;

3) peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan kereta

api; dan/atau4) prasarana perkeretaapian,yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara

Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan UsahaPenyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Pasal 4

Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang ataspenyerahannya di dalam Daerah Pabean tidak dipungut PPNmeliputi:

a. jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran NiagaNasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional,Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional,

dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai,

Danau, dan Penyeberangan Nasional yang meliputi:

1) jasa persewaan kapal;

2) jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu,jasa tambat, dan jasa labuh; dan

iwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 9 -

3) jasa perawatan dan perbaikan kapal;b. jasa yang diterima oleh Badan Usaha Angkutan Udara

Niaga Nasional yang meliputi:1) jasa persewaan pesawat udara; dan2} jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara;dan

c. jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterimaoleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana PerkeretaapianUmum.

Pasal 5Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terkait alat angkutantertentu yang atas pemanfaatannya tidak dipungut PPNmeliputi jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkanoleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional.

Pasal 6

(1) Fasilitas tidak dipungut PPN atas:a. impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf g; ataub. penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf f,diberikan dengan menggunakan SKTD.

(2) SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanSKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan.

(3) Fasilitas tidak dipungut PPN atas:a. impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;b. penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d,dan huruf e;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

dan/atau

/ Awww.jdih.kemenkeu.go.id

- 10 -

d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean terkait alat angkutan tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5,

diberikan dengan menggunakan SKTD.(4) SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

SKTD yang berlaku untuk periode:a. sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun

impor, perolehan, dan/ataupemanfaatan, dalam hal permohonan untukmemperoleh SKTD diajukan sebelum tahun takwimdimaksud; atau

b. sejak tanggal penerbitan SKTD sampai dengan

31 Desember tahun penerbitan SKTD, dalam halpermohonan untuk memperoleh SKTD diajukandalam tahun takwim dimaksud.

(5) SKTD untuk pemberian fasilitas tidak dipungut PPN

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan

huruf b, dilampiri dengan RKIP.(6) Wajib Pajak yang melakukan impor atau menerima

penyerahan alat angkutan tertentu, atau yang melakukanpemanfaatan atau menerima penyerahan Jasa Kena Pajak

terkait alat angkutan tertentu harus memiliki SKTD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebelum

pengajuan pemberitahuan pabean impor, menerimapenyerahan, dan/atau melakukan pemanfaatan.

takwim dilakukan

Pasal 7Wajib Pajak diberikan SKTD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), dalam hal memenuhi

ketentuan sebagai berikut:a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak

terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa PPN

untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah

menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

(1)


- 1 1 -

b. tidak mempunyai utang pajak di Kantor PelayananPajak tempat Wajib Pajak maupun cabangnyaterdaftar, atau mempunyai utang pajak namun ataskeseluruhan utang pajak tersebut telahmendapatkan izin untuk menunda atau mengangsurp;embayaran pajak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

c. memiliki kegiatan usaha utama pengusaha di bidangpelayaran niaga, penangkapan ikan, penyelenggarajasa kepelabuhan atau penyelenggara jasa angkutansungai, danau, dan penyeberangan, dalam halpemohon SKTD merupakan Perusahaan PelayaranNiaga Nasional, Perusahaan Penangkapan IkanNasional, Perusahaan Penyelenggara JasaKepelabuhan Nasional, dan PerusahaanPenyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, danPenyeberangan Nasional; dan

d. telah menyampaikan Laporan Realisasi Impordan/atau Perolehan atau laporan realisasi RKIP,yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak

berlaku dalam hal pemohon SKTD merupakan WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB III

TATA CARA

Pasal 8

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf mmengajukan permohonan SKTD yang berlaku untuk

setiap impor atau penyerahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak

elektronik melalui laman Direktorat Jenderal

(1)

secaraPajak.

/£


- 12 -

(2) Permohonan SKTD yang disampaikan secara elektronikmelalui laman Direktorat Jenderal Pajak sebagairaanadimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi:a. Nomor Pokok Wajib Pajak;b. jenis usaha;c. nama dan/atau jenis barang;

kuantitas barang;e. Nilai Impor, dalam hal impor atau harga jual, dalam

hal penyerahan;f. PPN yang terutang;

g. informasi terkait dokumen pemesanan barang,dokumen pengiriman, dan/atau dokumenpembayaran;

h. identitas pihak yang melakukan penunjukan, dalamhal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2huruf d dan huruf m;

i. nomor kontrak atau surat perintah keija, dalam halpermohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2huruf d;

j. nomor dokumen perjanjian atau kontrak pembuatan

kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan

dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian,dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2huruf m; dan

k. identitas pengurus yang mengajukan permohonanatau pejabat dengan jabatan minimal setingkat

administrator yang mengajukan permohonan dalamhal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2

huruf a, huruf b, dan huruf c.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak:

a. menerbitkan SKTD yang berlaku untuk setiap impor

atau penyerahan, dalam hal Wajib Pajak telah

d.


- 13 -

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 8ayat (2); atau

b. tidak memproses permohonan, dalam hal WajibPajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf bdan/atau Pasal 8 ayat (2),

secara otomatis melalui laman milik Direktorat JenderalPajak, segera setelah permohonan disampaikan.

(4) Terhadap SKTD yang telah diterbitkan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a, Wajib Pajak harusmenyampaikan dokumen pendukung secara langsung keKantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar denganmenunjukkan asli dokumen, paling lambat 7 (tujuh) harikerja setelah tanggal penerbitan SKTD sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud padaayat (4) berupa:

a. fotokopi dokumen :

1) invoice;2) Bill of Lading, Air Way Bill, atau dokumen lain yang

dapat dipersamakan;

3) kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat

dipersamakan; dan4) pembayaran atau dokumen pengakuan utangdalam hal melakukan impor alat angkutan tertentu;

b. fotokopi dokumen:1) pemesanan barang;2) i proforma invoice; dan/atau3) kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat

dipersamakan,dalam hal menerima penyerahan alat angkutan

tertentu;

c. fotokopi dokumen penunjukan berupa kontrak atau

surat perintah kerja, dalam hal impor dilakukan oleh

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 2 huruf d;

4 4www.jdih.kemenkeu.go.id

- 1 4 -

d. fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pembuatankereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikandan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian,dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahanditerima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 2 huruf m; dan/atau

e. surat kuasa khusus, dalam hal Wajib Pajak,menunjuk seorang kuasa untuk mengajukanpermohonan SKTD.

(6) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapatdiakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secaralangsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftaryang iditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q.Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada

ayat (5).(7) Permohonan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dianggap sah apabila ditandatangani oleh:

a. pejabat yang berwenang dengan jabatan minimal

setingkat administrator, untuk permohonan oleh

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c; atau

b. pengurus atau kuasa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, untuk permohonan

SKTD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 2 huruf d dan huruf m.(8) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), Kepala Kantor Pelayanan Pajak:

a. menerbitkan SKTD yang berlaku untuk setiap impor

atau penyerahan, dalam hal Wajib Pajak telah

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8 ayat (2),

Pasal 8 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (7); atau


- 15 -

b. menerbitkan surat penolakan, dalam halpermohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurufa dan huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (5),dan/atau Pasal 8 ayat (7),

dalam: jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelahpermohonan SKTD diterima lengkap.

(9) SKTD :sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a danayat (8) huruf a diterbitkan atas sebagian atau seluruhalat angkutan tertentu sebagaimana yang dimohonkan,

yang disetujui untuk diberikan fasilitas tidak dipungut

PPN.(10) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang terjadi

sebelum penerbitan SKTD atas penyerahan alat angkutan

tertentu, SKTD diterbitkan atas bagian PPN yang belum

dipungut.(11) Wajib Pajak haras bertanggung jawab terhadap

kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam

permohonan penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (6).

Pasal 9

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 2 huruf e sampai dengan huruf 1, mengajukan

permohonan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik

melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Dalam hal permohonan SKTD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan atas impor dan/atau perolehan alat

angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (3) huruf a dan huruf b, permohonan SKTD dilampiri

dengan RKIP.

(3) Permohonan SKTD yang disampaikan secara elektronik

melalui laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), haras memuat informasi:

a. Nomor Pokok Wajib Pajak;

b. jenis usaha;

/www.jdih.kemenkeu.go.id

- 16 -

c. nomor izin usaha angkutan laut, izin usahaperikanan, izin penyelenggaraan pelabuhan, izinusaha angkutan sungai dan danau, atau angkutanpenyeberangan, izin usaha angkutan udara, izinusaha penyelenggaraan sarana dan/atau izin usahaprasarana perkeretaapian umum;

d. identitas pihak yang melakukan penunjukan, dalam

hal pemohon adalah Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf j;e. nomor perjanjian atau kontrak pemberian jasa

perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam hal

pemohon adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 2 huruf j;

f. jenis Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu

yang diajukan permohonan SKTD;periode yang diajukan permohonan SKTD; dan

h. identitas pengurus yang mengajukan permohonan

SKTD.(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Direktorat Jenderal Pajak:

a. menerbitkan SKTD, dalam hal Wajib Pajak telah

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (3);

atau

b. tidak memproses permohonan, dalam hal Wajib

Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2),

dan/atau Pasal 9 ayat (3),otomatis melalui laman milik Direktorat Jenderal

Pajak, segera setelah permohonan disampaikan.(5) Terhadap SKTD yang telah diterbitkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a, Wajib Pajak harus

menyampaikan dokumen pendukung secara langsung ke

Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar dengan

menunjukkan asli dokumen, paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja setelah tanggal penerbitan SKTD sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a.

g-

secara

I 4www.jdih.kemenkeu.go.id

- 17 -

(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud padaayat (5) berupa:a. fotokopi surat perizinan berusaha yaitu izin usaha

angkutan laut, izin usaha perikanan, izinpenyelenggaraan pelabuhan, izin usaha angkutansungai dan danau, atau angkutan penyeberangan,dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan

diterirna oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksuddalam - Pasal 1 angka 2 huruf e, huruf f, huruf g, dan

huruf h;b. fotokopi surat izin usaha atau kegiatan angkutan

udara, dalam hal impor dilakukan dan/ataupenyerahan diterirna oleh Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf i;

c. fotokopi surat izin penyelenggaraan sarana dan/atauprasarana perkeretaapian umum, dalam hal impor

dilakukan dan/atau penyerahan diterirna oleh Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2

huruf k dan huruf 1;d. fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pemberian

jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam

hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterirna

oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 2 huruf j; dan

e. surat kuasa khusus, dalam hal Wajib Pajak

menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan

permohonan SKTD.(7) Dalam; hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat

diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib

Pajak terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal

Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan

melampirkan RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada

ayat (6).

/? /y


- 18 -

(8) Permohonan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (7)dianggap sah apabila ditandatangani oleh pengurus ataukuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajakterdaftar:

a. menerbitkan SKTD, dalam hal Wajib Pajak telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan

Pasal 9 ayat (8); atau

b. menerbitkan surat penolakan, dalam halpermohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal

9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan/atau Pasal 9 ayat (8),dalamjjangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelahpermohonan SKTD diterima lengkap.

(10) Dalam hal permohonan SKTD diajukan atas impor

dan/ajtau perolehan alat angkutan tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b,SKTD ;sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan

ayat (9) huruf a diterbitkan dengan dilampiri RKIP atas

seluruh atau sebagian alat angkutan tertentu yang

terdapat dalam RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang diberikan persetujuan untuk diberikan fasilitas tidak

dipungut PPN.(11) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang terjadi

sebelum penerbitan SKTD atas penyerahan dan/ataupemanfaatan, SKTD diterbitkan atas bagian PPN yang

belum. dipungut.(12) Wajib Pajak harus bertanggung jawab terhadap

kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam

permohonan penerbitan SKTD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (7).


- 19 -

Pasal 10

(1) WajibiPajak dapat menyampaikan dokumen pendukungmelebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5), dalam hal terjadi

keadaan kahar antara lain peperangan, kerusuhan,revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, danbencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat atauinstansi yang berwenang.

(2) Kewajiban dokumen pendukungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

penyampaian

paling, lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya

penetapan keadaan kahar atau penetapan keadaantanggap darurat.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan

RKIP yang menjadi lampiran SKTD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), kepada Direktur

Jenderal Pajak melalui saluran elektronik pada laman

Direktorat Jenderal Pajak.

(2). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan

RKIP, dalam hal terdapat:

a. perubahan, penambahan, atau pengurangan jenis

alat angkutan tertentu;

b. penambahan atau pengurangan jumlah alat

angkutan tertentu;

c. perubahan, penambahan, atau pengurangan

pelabuhan, dalam hal impor; dan/atau

d. perubahan, penambahan, atau pengurangan

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat

angkutan tertentu, dalam hal penyerahan.

(3) Berdasarkan permohonan perubahan RKIP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak:

a. menerbitkan dalam halperubahan,

permohonan memenuhi seluruh atau sebagian

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

RKIP

ayat (3); atau

/ 4www.jdih.kemenkeu.go.id

- 20 -

b. tidak memproses permohonan, dalam halpermohonan tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3),

secara otomatis melalui laman milik Direktorat JenderalPajak,: segera setelah permohonan disampaikan.

(4) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana


diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

perubahan RKIP secara langsung ke Kantor Pelayanan

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar yang ditujukan kepada

Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan

Pajak.(5) Berdasarkan. permohonan perubahan RKIP sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak

atas nama Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian

dan memberikan keputusan berupa penerbitan:

a. RKIP perubahan, dalam hal permohonan memenuhi

seluruh atau sebagian ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); atauI

b. surat penolakan dengan menyebutkan alasan

penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (3),paling ' lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan

diterima lengkap.

(6) RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan ayat (5) huruf a harus dimiliki sebelum

pengajiuan pemberitahuan pabean impor dan/atau

menerima penyerahan.(7) RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan ayat (5) huruf a:

a. merupakan pengganti atas RKIP sebelumnya dan

menjadi lampiran dari SKTD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (10); dan

b. memuat daftar seluruh alat angkutan tertentu yang

disetujui untuk diberikan fasilitas tidak dipungut

PPN.

/* 4www.jdih.kemenkeu.go.id

- 21 -

(8) Penerbitan RKIP perubahan sebagaimana dimaksud padaayat (7) dapat dilakukan tanpa mengubah SKTD yangmasih berlaku.

Pasal 12Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

yang telah diterbitkan SKTD yang dilampiri RKIPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), harusmenyampaikan Laporan Realisasi Impor dan/atauPerolehan secara elektronik melalui laman DirektoratJenderal Pajak.

Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana


diakses, Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan

disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk

periode sesuai dengan masa berlakunya SKTD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dandisampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun

takwim berikutnya.Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak melakukan impor dan/atau perolehan alat

angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN, Laporan

Realisasi Impor dan/atau Perolehan tetap harus

disampaikan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 13

Dalam hal terdapat kesalahan penerbitan SKTD, Kepala

Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal

Pajak dapat menerbitkan SKTD Pengganti.

Penerbitan SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud pada

ayat (:1) dilakukan secara jabatan atau berdasarkan

permohonan Wajib Pajak.

(1)

(2)


- 22 -

(3) Kesalahan penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputi:a. kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau

kekeliruan penerapan ketentuan peraturanperundang-undangan, pada SKTD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 8ayat (8) huruf a; dan

b. kesalahan tulis pada SKTD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 9 ayat (9)

huruf a.(4) Permohonan penggantian SKTD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan langsung kepada Kepala

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar secara tertulis, dengan disertai alasan

penggantian dan harus dilampiri SKTD yang telah

diterbitkan.

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama

Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan

memberikan keputusan berupa penerbitan:

a. SKTD Pengganti, dalam hal permohonan disetujui;

atau

b. surat penolakan dengan menyebutkan alasan, dalam

hal permohonan tidak disetujui,

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan

diterima lengkap.

(6) SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku sejak tanggal mulai berlakunya SKTD yang

dilakukan penggantian.(7) Atas penerbitan SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang

yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal terdapat

kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-

undangan pada saat penerbitan SKTD.(8) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terutang pada

saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a A


- 23 -

(9) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7)disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan SuratSetoran Pajak atau sarana administrasi lain yangdisamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa BuktiPenerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(10) PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud padaayat (9) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangan-undangan, pada Masa Pajakdilakukannya impor atau penyerahan.

Pasal 14(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan atau

menyampaikan namun tidak lengkap dokumenpendukung permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5), Kepala KantorPelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak

membatalkan pemberian fasilitas tidak dipungut PPN

dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD.(2) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang

Wajib Pajak tidak berhakmenunjukkan bahwa

memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN yang terdapat

dalam 1 SKTD, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama

Direktur Jenderal Pajak membatalkan pemberian fasilitas

tidak dipungut PPN dengan menerbitkan surat keterangan

pembatalan SKTD.(3) Atas pembatalan SKTD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak wajib membayar PPN

terutang.(4) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutang pada



(5) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang

disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti

4?7www.jdih.kemenkeu.go.id

- 24 -

Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(6) PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud padaayat (5) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangan-undangan, pada Masa Pajakdilakukannya impor atau penyerahan.

Pasal 15

(1) PPN terutang atas impor dan/atau perolehan alatangkutan tertentu yang telah mendapat fasilitas tidakdipungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dan

Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf fwajib dibayar, apabila dalam jangka waktu 4 (empat)

tahun sejak saat impor dan/atau perolehan alat angkutan

tertentu tersebut:

a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau

b. dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian

atau seluruhnya.

(2) Dikecualikan dari kewajiban membayar kembali PPN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal:

a. alat angkutan tertentu tersebut dipindahtangankan

dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau antar

cabang; ataub. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 2 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h

melakukan. pemindahtanganan kapal angkutan laut,

kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan

kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap

ikan, kapal pandu, kapal tunda, dan/atau kapal

tongkang untuk digantikan dengan kapal dalam jenis

yang sama dengan ukuran atau kapasitas yang lebih

besar, yang harus dinyatakan oleh pejabat atau

instansi yang berwenang.

(3) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada

saat alat angkutan tertentu digunakan tidak sesuai


- 25 -

dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepadapihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

(4) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilakukan oleh:

a. Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutantertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g; atau

b. Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat

angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan

huruf f.(5) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

sejak alat angkutan tertentu digunakan tidak sesuai

dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada

pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.


disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang

disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti

Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.(7) PPN yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

tidak dapat dikreditkan.(8) Kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan

dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam keadaan

kahar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 16

(1) Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang yang tidak atau

kurang dibayar, dalam hal:

a. Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan

tertentu, menerima penyerahan alat angkutan

tertentu, melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak

terkait alat angkutan tertentu dan/atau menerima

penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan


- 26 -

tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungutPPN sebelum memiliki SKTD;

b. Wajib Pajak melakukan irapor atau menerimapenyerahan alat angkutan tertentu yangmenggunakan fasilitas tidak dipungut PPN, melebihijumlah alat angkutan tertentu yang disetujui dalam

SKTD untuk setiap impor atau penyerahan ataujumlah yang disetujui dalam RKIP atau RKIP

perubahan; atau

Wajib Pajak melakukan impor atau menerima

penyerahan barang dengan menggunakan fasilitas

tidak dipungut PPN, yang tidak termasuk dalam jenis

alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN atas

impor atau perolehannya.

(2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada




huruf b dan huruf c disetorkan ke Kas Negara dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana

administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran

Pajak berupa Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan, pada Masa Pajak

dilakukannya impor atau penyerahan.

c.

Pasal 17

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menerbitkan:

a. Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, dalam hal pembayaran dilakukan

setelah saat terutang atau jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8), Pasal 14 ayat (4), Pasal

15 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (2); dan/atau


- 27 -

b. surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, dalam hal kewajiban pembayaranPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), Pasal14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) tidakdipenuhi.

Pasal 18

(1) Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentusebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hamsmencantumkan informasi nomor SKTD yang menjadi

dasar pemberian fasilitas tidak dipungut PPN pada

dokumen pemberitahuan pabean di bidang impor.(2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan:

a. penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau

b. penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

mencantumkan informasi nomor SKTD yang menjadi

dasar pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan

diberikan keterangan “PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI

DENGAN PP NOMOR 50 TAHUN 2019”.(4) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus memastikan bahwa alat angkutan tertentu

dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu

yang diserahkan terdapat dalam SKTD yang dimiliki oleh

pihak yang menerima penyerahan.

(5) Pengusaha yang telah mendapatkan SKTD dan

melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar

Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

tidak wajib memungut dan menyetor PPN terutang atas

pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut.

/*www.jdih.kemenkeu.go.id

- 28 -

Pasal 19(1) Alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f, serta Pasal 3 hurufa sampai dengan huruf e, yaitu sebagaimana tercantumdalam Lampiran huruf A, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Dokumen berupa contoh format:a. permohonan SKTD untuk setiap impor atau

penyerahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81

ayat (6), tercantum dalam Lampiran huruf B,b. permohonan SKTD, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (7), tercantum dalam Lampiran huruf C,c. RKIP yang dilampirkan pada permohonan SKTD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),tercantum dalam Lampiran huruf D,

d. SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau

penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (3) huruf a dan Pasal 8 ayat (8) huruf a, serta

tata cara penatausahaan SKTD untuk setiap impor

atau penyerahan, tercantum dalam Lampiran

huruf E,

e. SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)

huruf a dan Pasal 9 ayat (9) huruf a, serta tata cara

penatausahaan SKTD, tercantum dalam Lampiran

huruf F,f. RKIP yang menjadi lampiran SKTD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), tercantum dalam

Lampiran huruf G,SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran

huruf H,h. surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 iayat (8) huruf b, Pasal 9 ayat (9) huruf b, Pasal 11

ayat (5) huruf b, dan Pasal 13 ayat (5) huruf b,tercantum dalam Lampiran huruf I,

g-


- 29 -

RKIP perubahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 11 ayat (5)

huruf a, tercantum dalam Lampiran huruf J,Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan

ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf K,k. Surat Pembatalan SKTD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam

Lampiran huruf L,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(3) Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak atau sarana

administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9),

Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (6) , dan Pasal 16 ayat (3),

tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

i.

J -

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Permohonan SKTD yang telah diterima oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,

namun belum diselesaikan sampai dengan berlakunya

Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015.

Pasal 21

(1) SKTD yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 193/ PMK.03/2015, tetap dapat

digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku

SKTD tersebut.

(2) Terhadap SKTD yang telah diterbitkan dan berlaku

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

193/PMK.03/2015, ketentuan terkait penggantian atau

/4


- 30 -

pembatalan SKTD mengikuti ketentuan dalam PeraturanMenteri ini.

Pasal 22(1) Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SKTD yang

berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor193/PMK.03/2015, dan mengajukan permohonanperubahan RKIP sebelum berlakunya Peraturan Menteri

ini, penyelesaian permohonannya dilakukan berdasarkanPeraturan Menteri Nomor 193/PMK.03/2015.

(2) Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SKTD yangberlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

193/PMK.03/2015, dan mengajukan permohonan

perubahan RKIP setelah berlakunya Peraturan Menteriini, pengajuan dan penyelesaian permohonan perubahan

RKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.(3) Wajib Pajak yang telah memiliki SKTD yang berlaku

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015,menyampaikan laporan RKIP sesuai dengan Peraturan

Menteri ini.

Pasal 23

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang telah

memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31

Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 193/PMK.03/2015, dianggap sudah mengajukan

permohonan SKTD atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait

alat angkutan tertentu dan diberikan fasilitas tidak dipungut

PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah

Pabean terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.


- 31 -

BABYKETENTUAN PENUTUP

Pasal 24Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2015

tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PajakPertambahan Nilai yang Seharusnya Tidak MendapatFasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atasImpor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yangTelah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut PajakPertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai denganTujuan Semula atau Dipindahtangankan kepada PihakLain Baik Sebagian atau Seluruhnya serta PengenaanSanksi atas Keterlambatan Pembayaran PajakPertambahan Nilai (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 1537); dan

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak DipungutPajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atauPenyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan JasaKena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1538),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.


https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/193~PMK.03~2015Per.PDF

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/192~PMK.03~2015Per.PDF

- 32 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 April 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 407

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Umum

u.b.t. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

&<*

5 *e>R°TITIW KRISNIATINIP . 19730115 199803 2 002

*


LAMPIRANPERATURAN MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMORTENTANGPERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALATANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATANJASAICENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAKDIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

41 /PMK.03/2020

A. ALAT ANGKUTAN TERTENTU

Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan oleh

atau Diserahkan kepada dan Digunakan oleh Kementerian yang

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertahanan,Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan

Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan

Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan

Penyeberangan Nasional

a. Kapal Angkutan Laut, Kapal Angkutan Sungai, Kapal Angkutan

Danau dan Kapal Angkutan Penyeberangan, Kapal Penangkap Ikan,

Kapal Pandu, Kapal Tunda, dan Kapal Tongkang:

I.

NAMA BARANGNO.Kapal Angkutan Laut1 .

Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan2.Kapal Penangkap Ikan, termasuk kapal untukmenampung, menyimpan, mendinginkan, dan/ataumengawetkan ikan

3.

Kapal Pandu4 .

Kapal Tunda5 .

Kapal Tongkang6 .

b. Alat angkutan di bawah air, yang diimpor atau diperoleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, serta pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangyangpertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia.


- 34 -

c. Suku Cadang, Alat Perlengkapan Kapal, Alat KeselamatanPelayaran, dan Alat Keselamatan Manusia:

NO. KELOMPOK NAMA BARANG

I. HULL PART

Hull Equipment1 Hatch and ManholeMastPost RiggingAnchoring and MooringLife Saving Equipment and BoatDavitAwning and Canvas WorkLadder and Stair WayRailStanchion and DavitSkylight and Removable PlateGate HoleRamp Door

Deck Machinery Parts for Windlass2Mooring WinchCapstanBoat WinchSteering GearLiftHandling HoistHandling CraneDerrickBow ThrusterHydraulic Pump UnitRefrigerating PlantBulkheadAccommodation3Lining and CeilingsDeck CoveringInsulation DoorSide Scuttle and WindowSanitary EquipmentCommissary Equipment

Painting andCathodicProtection

4

Marine PaintsCathodic ProtectionMarine Growth Prevention SystemImpress Current Cathodic Protection

Ventilation andAir Conditioning

5Shift Air Conditioning SystemMechanical VentilationNatural Ventilation

Hull PipingSystem

6Water Ballast SystemBallast Control SystemFuel Oil Filling and Transfer LineDeck Wash System

/4www.jdih.kemenkeu.go.id

- 35 -

KELOMPOKNO. NAMA BARANG

Bilge and ScupperWater Service SystemSteam and Exhaust Piping SystemFire Fighting SystemCompressed Air SystemVoice Tube

NavigationEquipment

7Navigation EquipmentCommunication EquipmentFlag and BookDistress SignalNavigation LightMagnetic CompassGyro CompassSteering ControlDoppler SonarEcho SounderRadar SystemRadio Direction FinderDecca NavigatorLoran C ReceiverCentral Clock SystemHorn Control SystemWindow WiperAnemometer and AnemoscopeLoading Computer

MACHINERYPART

II.

Parts and Equipment for MainEropulsion DieselMain Propulsion Steam/Gas Turbine

Main PropulsionUnit

8

Shafting andPropeller

9ShaftingBreakingStern TubePropeller and Its AccessoriesClutch and GearboxParts and Equipment for SteamGenerating PlantFitting and Accessories

Steam andGenerating Plant

10

Uptake and FunnelBurner Control

Parts and Equipment for MainGenerator Engine/TurbineAuxiliary Generator Engine/TurbineEmergency Generator Engine

ElectricGenerating Plant

1 1

CondensingEquipment

12Part for Main CondenserAuxilary Condenser

/*www.jdih.kemenkeu.go.id

- 36 -


Main Condenser Vacuum PumpGland Exhaust Fan and Gland SteamCondenser

13 Pumps Parts and Equipment for Main FeedWater PumpCentrifugal PumpAxial PumpRotary PumpReciprocating Pump

Air Compressor,Reservoir andFan

14Parts and Equipment for Main/Auxiliary Starting Air CompressorControl and Ship Service AirCompressorEmergency Starting Air CompressorAir ReservoirForce Draft FanGland Exhaust FanBoiler Hood Exhaust FanControl Air Dryer

Parts and Equipment for Feed WaterHeater

Heat Exchanger15

Lubricating Oil CoolerDrain CoolerFuel Oil HeaterFresh Water CoolerDistilling PlantAnd Other Heat Exchanger ofMachinery's Accessory

Machinery PipingSystem

16Main Auxiliary Steam SystemDrain and Condensate SystemFeed Water SystemFuel Oil FillingTransfer and Service SystemLubricating Oil SystemSea Water Service SystemStarting Control and Service AirSystemBilge Water System

Valve for Sea Water SystemValve17Feed WaterFuel OilLubricating OilCondensateFresh Water and AirPressure Safety ValvePressure Vacuum/ Relief Valve


- 37 -


AutomaticRemote ControlandInstrumentation

18Navigation ControlEngine Monitoring SystemCargo Monitoring SystemSteam Plant Monitoring SystemMiscellaneous DevicesFire and Gas DetectorFire Fighting ApparatusRelated Instrumentation and ControlEngine Handling HoistEnvironment Protection Equipment

Others19

Heating CoilPurifier

ELECTRICPART

III.

Lightingequipment

20Electric Ship LightEmergency LightPortable LampSwitchReceptacle and Combination OutletBox

InteriorCommunicationEquipment

21Parts for Common BatteryAutomatic Exchange TelephoneSystemLoudspeaking SystemGeneral AlarmFire AlarmHalon/CQ2 AlarmTransceiver SystemEngine Order TelegraphShaft Revolution and Rudder AngleIndicator

Radio Telegraph and TelephoneRadio Equipment22Lifeboat Portable Radio EquipmentRadio BeaconVhr Radio TelephoneSatellite Communication SystemWeather FacsimileAntenna MulticouplerShips TelephoneBroadcasting Radio ReceiverTelevision Receiver and AntennaStereophonic Tape Player

Electric Cable and Its RelatedAccessories

Electric Cableand Tools

23

SwitchboardBatery Charging SystemElectric Motor and Motor Control


- 38 -


Group Starter PanelMain Emergency Switchboard

CARGO PARTIV.Cargo handlingmachinery

24 Parts for Cargo Handling Machinery,Such as:Cargo HoseCargo PumpCargo Heater- Cargo Measuring EquipmentInert Gas Generator PlantTank Cleaning EquipmentButter Worth HeaterSelf UnloadingCargo Control SystemCargo Control25

and Pressure and TemperatureMeasurementInstrumentationCargo Tank Liquid Level Indicatorand Alarm SystemPortable Cargo Measurement System

SISTEMPERSENJATAAN

V.

Senjata dan sistem persenjataan yang melekat pada alatangkutan di air dan alat angkutan di bawah air yangdiimpor atau diperoleh kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan KepolisianNegara Republik Indonesia

ALATPENANGKAPANIRAN

V.

Alat penangkapan ikan yang melekat pada kapalpenangkap ikan


- 39 -

II. Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan oleh

atau Diserahkan Kepada dan Digunakan oleh kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan,Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan Badan Usaha Angkutan Niaga Nasional

a. Pesawat Udara:

NO. NAMA BARANG

Pesawat Udara1.

b. Suku Cadang, Alat Keselamatan Penerbangan dan Alat Keselamatan

Manusia, Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan:

KELOMPOKNO. ARTICLESuku Cadang RangkaPesawati Komponen pesawatudara dan perlengkapankursi, brake unit, wheelassy, landing gear, dll

Airframe Parts, Aircraftcomponent, and relatedaccessories composite

1.

Ban luar dan dalam pesawatudara (baru dan vulkanisir)

Aircraft New Tires, RetreatedTires and Tubes, Pneumaticof Rubber

2

Mesin torak pesawat udaradan suku cadangnya

Aircraft and Gasoline,Reciprocating Engine andRelated Parts

3

Mesin turbin pesawat udaradan suku cadangnya,baling-baling

Aircraft gas turbine, jetengine, and related parts,propeller

4

Rocket Engine and RelatedParts

Mesin roket pendorongpesawat udara dan sukucadangnya

5

Aircraft Auxiliary Power Unit(APU) and related parts

Mesin bantu pesawat udaradan suku cadangnya

6

Engine Accessories of AircraftReciprocating Engine, GasTurbine Engine, Jet Engine,Rocket Engine, and AuxiliaryPower Unit (APU)

Perlengkapan mesin terbanguntuk jenis mesin torak,jenis mesin gas turbin,mesin jet, mesin roket danmesin bantu

7

FrictionBearing AntiUnmounted

Bantalan-bantalan antigesekan tanpa penopang

8

Bearing Plain UnmountedBantalan-bantalan luncurtanpa penopang

9

Bearing UnmountedBantalan-bantalan denganpenopang

10


- 40 -

NO. KELOMPOK ARTICLEAlat pendingin dan alatpendingin udara, peralatanpemanas dan peralatantekanan udara

11 Refrigerator and AirConditioning, Heating andPressuizing Equipment forAircraft

Kipas, peralatan sirkulasiudara dan peralatan peniupangina untuk pesawat udara

12 Fans, Air Circular and BlowerEquipment for Aircraft

Alat pemadam kebakaranpesawat udara danperlengkapannya

Fire Fighting and Equipmentand Related Accessories

13

Peralatan kemanan dankeselamatan untuk pesawatudara

14 SafetyEquipmentAccessories

andand

RescueRelated

besertaperlengkapannyaPeralatan untuk sisteminstalasiperlengkapannya, rak serbetdispenser dan katuppembersih bowl

Plumbing Fictures andAccessories Dispenser TowelRack, Flush Valve, Sink

15danpipa

Space Heating Equipmentand Domestic Water Heater

Peralatan pemanas ruangdan tangki penyimpanan airpanas untuk pesawat udara

16

Storage Tanks for AircraftPipe and Tube for AircraftHouse and Tubing for Aircraft

Pipa dan selang untukpesawat udara

17

Miscellaneous Fitting forHouse, Pipe and Tube forAircraft

Macam-macam sambunganpipa selang yang terbuatdari karet dan metal untuk

18

pesawat udaraScrewsSekrup19Bolds20 BautStudsBaut Tanam21Nuts and WasherMur dan Ring22

Kunci Paku dan Pasak Nails, Keys and Ping23RivetsPaku Keling24Fastening DevicesAlat-alat pengencang25Packing and Gasket MaterialMaterial untuk Packing dan

Gasket26

Cod, Flat, and Wire Spring27 Bermacam-macam pegasRings, Shims and SpacerRing, Shim and Spacer28Radio and TelevisionCommunication includingVideo Entertainment System

Peralatan Komunikasi Radio29dan Televisi, termasuksistem video entertainmentuntuk pesawat udaraPeralatan radio dan navigasiuntuk pesawat udara

Radio and NavigationEquipment for Aircraft

30

Handset, Intercommunicationand publik address systemsuch as Microphone andSpeakers for Aircraft

Peralatan komunikasidalam pesawat udara

di31


_41 -

NO. KELOMPOK ARTICLEPeralatan radar untuk32 Radar Equipment for AircraftPesawat TerbangModul-modul elektronik33 Electronic Modules

34 Antenna,Penghantar Gelombangbeserta peralatannyaKonduktor Serat Optik

Tabung Antennas Wave Guide andRelated Equipment

35 Fibre Optic ConductorsKabel Serat Optik36 Fibre Optic CablesRakitan: Kabel Serat Optik37 Fibre Optic Cables

Assemblies and HarnessesPeralatan Serat Optik38 Fibre Optic DevicesSambungan Serat Optik Fibre Optic Interconnect39Perlengkapan Serat Optikdan Suku Cadangannya

Fibre Optic Accessories andSupplies

40

Perangkat Serat Optik Fibre Optic Kits and Sets41Motor Listrik Motors Electrical42Generator, Starter Generatordan suku cadangnya untukpesawat udara

Generators and StarterGenerator, Electrical Parts forAircraft

43

Fuel Cell Power Unit besertadan

Fuel Cell Power UnitComponent an Accessories

44komponenperlengkapannya

ElectricalAlat Pengubah Arus Listrik,berputar maupun yang tidakberputar

Converters,Rotating and Non-Rotating

45

Batteries, RechargeableBaterai Pesawat Udara yangdapat dilsi kembali

46

Electrical Vehicular, Lightand Fibers, ElectricalPortables, Hand LightingEquipment, Electrical LampBallast, Lamp Holder,Starters and its relatedAccessories

PesawatLampu-larapuUdara, Ballast, Pegangan

Starter

47

danLampu,perlengkapannya

Aircraft Alarm and SignalSystem

Alarm Pesawat dan SistemSignal

48

NavigationalCockpitInstrument

di49 Instrument navigasiKokpit

Flight InstrumentInstrument Pesawat Udara50Automatic Pilot Machine suchPengontrol

Otomatis seperti KomputerPengendali Pesawat danSuku Cadangannya

Peralatan51as Roll, Yaw and PitchComputer and Aircraft Gyroand Related PartsEngineer InstrumentInstrumen mesin52Liquid and Gas Flow, LiquidLevel and Mechanical Motion

Alat Ukur Instrumen Cairandan Gas serta Alat UkurMekanis

53

and Measuring Instrument

Pressure, Temperature,Humidity, Measuring andControlling Instrument

Instrumen Pengukur danPengendali Tekanan, Suhu,dan Kelembapan

54


- 42 -

NO. KELOMPOK ARTICLE55 Perlengkapan Kabin, Kursi,

Sarung Kursi, LaposDinding untuk PesawatUdara

Household furnishing, SeatCover, Wallpaper for Aircraft

56 Tiray, Krey dan Gardin padaPesawat Udara

Draperies Awnings andShades for Aircraft

Peralatan Dapur PesawatUdara (Pemanas, PembuatKopi, Pendingin dan lain-lain) beserta perlengkapanpelayanannyaKontainer Khusus PesawatTerbang, Pengikat Kargo danPeralatannya

57 Food Cooking, Baking andServing Equipment (Oven,Coffee Maker, Refrigerator,etc) for Aircraft

58 Specialized Shipping, StrogeContainer, Cargo Tie Downand Equipment

bahanMetal

Miscellaneous, fabricated,Non-Metallic Materials

59 Bermacam-macamPabrikan bukanuntuk Suku Cadang

Batang dan Batang Kecil danBesar dari Baja

Bars and Rods, Iron andSteel alumunium

60

Papan-papan Identifikasidan Tanda-tanda

Sign, Identifications, Plates61

Alat-alat Ukur Presisi untukPesawat Udara

Precision and MeasuringTools for Aircraft

62

Peralatan Simulasi danPelatihan

Training Aids and OperationTraining Devices and RelatedParts

63PendukungPenerbangan, Teknisi danAwak cabin, beserta SukuCadangannya

Aircraft Maintenance andRepair Shop SpecializeEquipment

Peralatan untuk Perawatandan Perbaikan Khusus

64

Pesawat. Udara

Electrical and ElectronicProperties Measuring andTesting Instruments

Peralatan Khusus untukPengukuran dan PengetesanElektronik Pesawat Terbang

65

Flush MotorMotor Pembilas66

Varnishes, Paints, SealingCompound, Adhesives andRelated Products

SenyawaPernis,Perekat, Perekat dan Produkterkait

Cat,67

Oil, Greases, Lubricating andHydraulic

Oli, Gemuk, Pelumas danHidraulik

68

Soap, Cleaning Agent andRelated product

Sabung, Agen Pembersihdan Produk Terkait

69

/ /www.jdih.kemenkeu.go.id

- 43 -

KELOMPOKNO. ARTICLEBuku, Regulasi, InstruksiManual, Peta Aeronautikadan Publikasi lain yangmendukung

Book, Regulation, Instructionmanuals, Aeronautical Mapsand Other publication

70

Software Perawatan danPerbaikan khusus untukPesawat Udara

Aircraft Maintenance andRepair Shop SpecializeSoftware

71

Senjata dan sistempersenjataan yang melekatpada pesawat udara yangdiimpor atau diperolehkementerianmenyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang

TentaraIndonesia, dan

Kepolisian Negara RepublikIndonesia

72

yang

pertahanan,Nasional


- 44 -

Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan olehatau Diserahkan kepada dan Digunakan oleh kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan,Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atauBadan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umuma. KeretaApi:

III.

NO. NAMA BARANG

Kereta Api1.

b. Suku Cadang, Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan, serta

Prasarana Perkeretaapian:

KELOMPOK NAMA BARANGNO.

Sarana Kereta ApiI.1. Lokomotif Diesel Electric DC/DC2. Lokomotif Diesel Electric AC/DC

LokomotifA.

3. Lokomotif Diesel Electric AC/AC4. Lokomotif Listrik5. Lokomotif Diesel Hidrolik/ DH

Kelompok Mekanisme1. SubKomponen/Suku CadangMesin Lokomotif

A1Engine

Main Frame AssemblyMain Frame Equipment ListBalance Shafts, Idler Shafts& GearsCamshaft, Crossheads, Gear& Bearings SectionalCover, Crankcase InspectionOpeningCover, Generator EndMain Frame Crankshaft &Main BearingsSwitch, PressureTiming PlateFuel Linkage and GovernorDriveDrive, GovernorFuel Control LinkageLever, Fuel LinkageGovernor, Over speedOver speed Extension LinkOver speed Trip DeviceEngine Control GovernorEquipment ListEngine Control GovernorElectric


- 45 -


Engine Control GovernorMekanikGovernor Mounting &Linkage, Engine ControlEngine Control Module(ECM)Fuel Oil, Lube Oil PipingEquipment ListFuel Oil, Lube Oil, WaterPiping & Fuel FilterPressure Bias Governor AirLine KitPump 85 Motor, Fuel BoosterPower Plant MountingEquipment ListAlternator-GeneratorAlignment &Power Plant Mounting

EndForward CoverEquipment ListForward End Cover withLube Oil Pump Drive

Drive,Breather

Water PumpCrankcaseVibration DamperPump & Connection WaterPump, Gear & Mounting,Lube OilValve Lube Oil ReliefPower Assembly EquipmentListConnecting RodCylinders, Push Rods 85Rocker Assemblies with FuelPump MountingNozzle, Fuel InjectionPiston & RingsPump, Fuel InjectionTurbocharger And IntercoolerExhaust Stack 8c InstallationInlet & Discharge WaterHeaderIntercooler & Air IntakeManifoldTurbochangerRotorTurbochanger InstallationWater 85 Lube Oil PipingManifold Equipment ListManifold, ExhaustTurbochanger AssemblyIntercooler Assembly


- 46 -


Crank Case AssemblyGear Case AssemblyCover Front EndCover Crank Case InspectionDipstick AssemblyMental Mesh/Oil Charge/Main BearingChamshaft Gear DriveChamshaft Assembly-

Bearing PinCrank Shaft AssemblyTiming GearBalance Shaft/ Idler Shaft &GearsCylinder Liner AssemblyConnecting Ro AssemblyPiston AssemblyCover WiloHubJacking RingPump/ Gear & MountingLube Oil FilterBreatherCylinder HeadPrechamberRocker SupportValveGovernor AssyOver Speed GovernorV-BeltRingSealScreenSleeveDca LiquidGasketTest KitStingerCollarHose

2. Air Intake System:Air InletAir CleanerAir FilterTurbo Siper ChargerAir Piping & FittingAir Intake ManifoldExhaust ManifoldStack

3. Cooling SystemCooler Drive with Cooling Plat


- 47 -


Voith Cooling UnitCooler JointVariable Speed Fan withImpellerWater ThankWater Inlet HeaderDischarge HeaderPipingRadiatorFan DriveCooler & MountingWater PumpAir CoolerShutterRegulatingValve AssyWater TreatmentBevel Gear Assy

- Temperature Control forCooling Water

4. Fuel SystemFuel Tank ArrangementFuel TankFuel StrainerFuel Injection PumpFuel Nozzle AssyFuel Piping & FittingFuel Pump with DC MotorFuel Pump with AC MotorFuel Filter AssyPre-Fuel Tank

5. Lube Oil SystemLube Oil AssyLube Oil Filter/ ElementLube Oil CoolerLube Oil Pipe System

LubricationPreliminaryPump AssyOil PumpRelay ValveOil Pressure SwitchLow Oil Switch

Sistem KontrolLokomotif

A21. CDC/PDC

ControlMiscellaneousEquipment

Bar-Cable-CleatBusArrangmentContractorsInterlock


- 48 -


Magnet ValveReverserSwitchControl Group EquipmentListControl GroupCompartment with Doors &CoversPanelRelayTerminal BoardVoltage RegulatorCardsResistor Dynamic BrakeThyrtor Regulator AssyRelay ContactorInterlockMagnet Switch ReverserControl GroupCompartement with Doorsand CoverPanelTerminal BoardVoltage RegulatorCircuit BreakerDead Man Pedal SystemMotor StartPressure SwitchThrottle ValvePantographGTO Inverter

2. AC/DC, AC/AC, DC/DC Kit -Additional

AdapterBase AsmBoltBracketBrk/ Switch AsmBushingC FilterCableCard ModulesCb CoverCirc BrkrCircuit BreakerClampCompressor Arr PanelConnConnectorConst DiagConst Dia


- 49 -


Constr DiagCont SuptCont/ Inti CmCont / IntlkControl ModulesCoverCover Circ BrkrCplg St CoupDecal Brightstar SirDecal LoadDID PanelDisel EngineDiodeDiode AsmDisplay ModulesDoor Latch ToggleElementEquipment List Gta 11Exhauster Blwr MotorFlex Air DuctFtg Cnd Strain RelGround BlockHolderHoseInd PlateInterlock ControlKit, Retrofor SingleKit, Connector At KitKit, Connector Cps Conn KitKit, Connector D7up ConnKitKit, Connector Db25 KitKit, Connector Jumper KitKit, Connector Lot/Ewt KitKit, Connector Scm KitKit, RetrofitKit, Retrofit Bkt Gp32Kit, Retrofit ContKit, Retrofit Rev Dp32Knife Swith Spdt-PbLamp Eng RmLamp SocketLatchLensLight Asm MiscLoadmeter

- LockwasherModuleModule CircuitNutPanel


- 50 -


Panel AsmPress SwRectifier Power BlockReference Item Kit MiscelRelayResis PnlResistorReverserRotary SwitchSchematic ElectricalScrewSensorShuntSonalert SonaSupport AsmSwitchSwitch Dpdt VcoSwitch PressureSwitch Spdt-PbSwitch Spdt-Red-PbTemp ProbeTerminalThyriteTraction InverterTransd AsmVacum Switch EfvsWasher NarrowWire- Shield 2 + DrainWire, LockWire-CableAC/DC, AC/AC, DC/DC KitAccessories

Sistem TransmisiListrik: Lokomotif

A3Exciter,1. Traction,

Generator:Aux,

Field CoilsArmatureGear CaseBrush Holder 85 CarbonBrushBearingAuxiliariesTraction Generator andAuxiliary PowerAuxiliary GeneratorExciterGear Unit - Power Take-OffTraction GeneratorRectifier

2. Traction Motor:Housing


- 51 -


Field CoilsArmaturGear BoxBrush Holder & CarbonBrushBearingDuct TMMotor SuspensionAccessories TMStrating Motor AssyArmatur Shaft Pinion 8c DraftGearRewinding KitTraction Motor Assy

Sistem TransmisiHidrolik: Lokomotif

A41. Turbo Transmission:

Housing AssyFilter PumpMain ControlOutput DriveReversing ValveStep Up GearGear WheelsCoverRotor Uniform PartInput & Output Drive PartIntermediate Shaft SelectionScavenger PumpTransmission SuspensionElectrik InstrumentPressure Switch

2. Gardan Shaft AssyGardan ShaftJoin Coupling

SistemPengereman:Lokomotif

A51. Air Brake System:

Air Compressor and SparePartCheck ValveAngle CockHose Connection 8s PipeAir ReservoirDrain Cock 8s Stop CockValve PartsBrake CouplingCylinderAutomatic DriversBrakeDouble Check Valve withRubber Packing


- 52 -


Charge Over CockCharging Cut Off PilotRegulating CylinderTast VentelBell / HornWindow Wipper ArrangementBrake ShoeDistributor Valve Assy-Slang Air BrakeSlack AdjusterEmergency BrakeInner Parts Distributor Valve

2. Hand Brake and BrakeMechanism:

RiggingHand Brake LeverSand Blaser

1. Bogie AssemblyBogi: LokomotifA6Truck Equipment ListAxie AlternatorBolster 8s Truck FrameBrake RiggingCoil SpringJournal Bearing Accessories(Axle Alternator)

Bearing withJournalHousingMotor SuspensionSand Pipe ArrangementSnubber, HorizontalSnubber, VerticalSpring RiggingTraction MotorTraction Motor AccessoriesTraction Motor Gear CaseLubricatorWheel, Axle, Gear 8s JournalBearingBogie Accessories

2. Wheel and Axle Assembly:Combined/ Wheel SetAxleDrive GearJournal BearingBearingAxle Box

3. Journal Box and SpringAssembly

4. Swing Bolster Assembly


- 53 -


Center Plate Assembly 85Center PIUpper and Lower SwingBolster AssemblySpring AssemblyVertical 8s Horizontal OilDamperSnubberConical Rubber BoundedRubber BlockAir SpringDisc. BrakeBrake PadBlock RemBrake ShoeT-LinkColipperShock Absorber 8s KitAntimonium 85 Banka TinPen dan BushKawat Las RodaWear PlateTas PotKing PenSwingen PendelRubber Journal SpringBahan Baja PegasBrake Accessories

Bodi: LokomotifA71. Under Frame and Platform:

Car Body to Traction MotorCable ConnectorCoupler ArrangementPower Plant MountingUncomplingArrangement

Lever

Cable Clumps SteelTruin Line Jumper &ReceptablePlatform Signal LightArrangementSido Steps & Hand RailWay Side 85 BatteryReceptablePlatform Equipment ListBattery BoxArrangement

Cover

Bell, LocomotiveCable Clamps, SteelCable CleatsCoupler, Draft Gear 8s Yoke


- 54 -


Fuel Hose ArrangementFuel TankFuel Tank ArrangementPilot ArrangementPlatformPlatform Signal LightArrangementSand Hose ArrangementSide Step 85 HandrailArrangementSpillage Tank ArrangementTraction Motor Air Duct (End)Traction Motor Air Duct(Middle)Traction Motor CableConnectionTrainline Jumpers 85ReceptaclesUncouplingArrangement

Lever

WaysideReceptacles

8s Battery

Body Accessories

2. Nose Cab Assembly, Roof Flap toEngine

Nose Cab Equipment ListCover ArrangementDoor LatchHandbrakeHandbrake RiggingLight

3. Operators Cab Assembly- Operator Cab Equipment List

Control Console, Long HoodLeadControl Console, Short HoodLeadControllerDaylight Signal ArrangementDome Light ArrangementDoor Latch,Compartment

Control

Door Latch Engine, Nose,Operator Or Radiator CabDoor Latch, LockerDoor Latch, Operator CabDoor Latch, RoofDoor Seal ArrangementEngine Gage Panel


- 55 -


Fire ExtinguisherArrangementFoot Switch ArrangementHandbrake RinggingHeadlightOperator Cab AccessoriesOperator's Seat ArrangementSpeed RecorderSpeed Recorder ArrangementSwitch, DeadmanSwitch, SanderTransmitter/ DriverVigilance Control PanelWindow ArrangementWindow WingWindow Wiper ArrangementAuxiliary Cab Equipment ListOperator CabAccessoriesArrangementControl ConsoleEngine Gauge PanelSlidding WindowWindow WingDome Light Arrangement

ControlLatchDoursArrangementSwitch Sander 8s Dead ManEngine CabBlower UnitSirnal Middle Front 8s Rear

4. Engine Cab Equipment ListAir Compressor Drive ShaftAutomatic Fire ExtinguisherBlower (Traction Motor)Blower UnitBraking Resistor, DynamicRectifierDoor LatchEngine CabEngine Cab AccessoriesExhaust Cover Arrangement

CouplingFlexible(Compressor End)Flexible Coupling (EngineEnd)Lube Oil CoolerLube Oil FilterLube Oil Piping ArrangementWater Piping Arrangement


- 56 -


Engine Cab Accessories

5. Radiator Cab Equipment ListAir Compressor & RadiatorFan DriveAir Compressor PipingCrossover Walk ArrangementDaylight Signal ArrangementDiverter ValveDoor LatchEddy Current Clutch (ECC)EngineArrangement

Air Intake

Exhauster/ BlowerExpansionArrangement

Tank

Fire ExtinguisherArrangementGear UnitHatch Cover ArrangementHeadlight

Magnet ValveMain ReservoirRadiator ArrangementRadiator CabRadiator FanArrangementRadiator Coolant

Guard

Radiator Cab Accessories

6. Cab Heather / Air Conditioner /Water Cooler

Spare Parts and Accessories

7. Air Brake Equipment ListAir Brake EquipmentAir Compressor

FilterAir CompressorArrangementAir DiyerAir Filter, CentrifugalBrake CylinderHornValve, Application BrakeValve, automatic DrainValve, BellValve, BrakeValve, CheckValve, Check & StainerValve, ControlValve, Double Check

/ /Cwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 57 -


Valve, Emergency BrakeValve, HornValve, MagnetValve, PilotValve, RelayValve, Safety-

Valve, SandingValve, VentAir Brake EquipmentAccessories

8. ExteriorBingkai JendelaKaca JendelaPoly CarbonateAcrylicPelat BajaPintuKawat LasKunci-kunciPelat Baja KembangBaja KanalPipa BajaCatRubber BellowRam Pengaman JendelaSillicon Sealer

- ToolsExterior Accessories

9. Accessories Interior:KursiPlate AlumuniumModule GFRPRak BarangList KaretCelling FanExhaust FanMelamine Plastic Hard Board

10. Module LavatoryModule Floor Stainless SteelModule GFRPModule ClosetModule UrinoirLavatoiy Installation

Alat PerangkaiOtomatisLokomotif, Kereta

A81. Automatic Coupler Assy2. Coupler Body3. KnuckleRel4. Rubber Draft Gear


- 58 -


5. Coupler Accessories

Alat BantuLokoraotif

A91. Savety Auxiliary:

Fire ExtinghuiserDay LightArrangement

Signal

Head Light AssyFire Signal Device with FuseRadio Locomotive

- Water Treatment for EngineCocing System

- Locotrak (Perangkat PelacakPosisi Lokomotif )

2. Indicator Speed AuxiliarySpedo meterAuxiliary ofConnection

Electric

Locomotive Cable & WireTerminal Connection

- Fiting Parts3. General Purpose Hardware

Compression FittingsCopper Tubing 8s FittingsGeneral Purpose Conduit &FittingsLocomotive Cable & WirePipe & FittingsTerminal ConnectionsTerminals

4. Battery 8s KallilogSpareparts and Accessories

5. Coupler ElectricMCBMatchingCableElectric Coupler Assy

Mesin PenyegarUdara Lokomotif

A101. Motor Compressor2. Blower3. Condensor4. Compressor5. Evaporator6. Expansion Valve7. Filter Drier

Low 85 High Pressure Cut OutSwitch

8.

9. Discharge By Pass Valve10. Contactor11. Relay12. Circuit Breaker

lwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 59 -


KeretaB1. Kereta Rel 1. Diesel (KRD) (Diesel Rail Car)

2. Listrik (KRL) (Electric Rail Car)3. Diesel Elektric (KRDE)

(Diesel Electric Rail Car)4. TMC (Track Motor Car)1. Penumpang Kelas Eksekutif (Kl)

( Passenger Coach ExecutiveClass)

2. Kereta

2. Penumpang Kelas Bisnis (K2)( Passenger Coach BusinessClass)

3. Penumpang Kelas Ekonomi (K3)( Passenger Coach EconomicClass)

4. Kereta Makan (KM) ( DiningCOACHL), Kereta MakanPembangkit (KMP) ( Dining +Power Coach)

+

5. Kereta Pembangkit (BP)( Power Cars)

6. Kereta Bagasi (B)( Baggage Cars)

7. Penumpang Kelas Spesial (S)( Passenger Coach Special Class)

8. Kereta Khusus (Special PurposeCars)

9. Kereta Tidur ( Sleep Cars)1. Gerbong Terbuka (GB, Yaitu :

YYW, ZZOW, TTW, KKBW, DanLain Sebagainya

2. Gerbong Tertutup (GT) Yaitu :GW, GGW, GR, dan LainSebagainya

3. Gerbong Datar (GD), Yaitu :PPCW, PKPKW, dan lainsebagainya

4. Gerbong Tangki/Silinder (GK)

3. Gerbong

1. Kereta Inspeksi (Inspection Train)4. Kereta PeralatanKhusus 2. Kereta Penolong ( Rescue Train)

3. Kereta Ukur ( Measurement Train)4. Kereta Derek ( Crane Train)5. Kereta Pembangunan dan

Perawatan ( Construction andMaintenance Track Car)

6. Shunting Vehicle1. Suku Cadang Light Rail Transit

(LRT)5. Komponen

/Suku Cadang

RailwayEngine1. DieselMesinB1Application

2. Sub Kelompok Mekanis Engine :


- 60 -

KELOMPOK NAMA BARANGNO.

- Main Frame Assembly- Crank Case Assembly- Gear Case Assembly

Cover Front End- Engine Control Governor

Electrik- Engine Control Governor

Mekanik- Engine Control Module (ECM)- Fuel Pump With AC Motor

Card ModulesControl Modules

- Display Module- Module Circuit- Traction Inverter- AC/DC, AC/AC, DC/DC Kit

Accessories- Coil Spring- Bogie Accessories- Brake Shoe- Brake Accessories- Body Accessories- Rectifier- Blower Rectifier- Eddy Current Clutch (ECC)- Main Reservoir- Radiator Coolant- Radiator Cab Accessories- Spare Part And Accessories- Air Dryer

Equipment- Air BrakeAccessories

- Poly Carbonate- Acrylic

Kawat Las- Ram Pengaman Jendela

Silicon Sealer- Tools- Exterior Accessories

Module GFRP- Module Closet- Electrik Coupler Assy- Cover Crank Case Inspection- Dipstick Assembly- Metal Mesh/Oil Charge/Main

Bearing- Camshaft Gear Drive- Camshaft Assembly- Bearing Pin- Crank Shaft Assembly- Timing Gear


- 6 1 -


- Balance Shaft /Idler Shaft &Gears

- Cylinder Liner Assembly- Connecting Rod Assembly- Piston Assembly- Covar Wilo

Hub- Jacking Ring- Pump/Gear 85 Mounting- Lube Oil- Breather- Cylinder Head- Prechamber- Rocker Support- Valve- Governor Assy- Over Speed Governor- V-Belt- Ring

SealScreenSleeve

- DCA LiquidGasket

- Test Kit- Stinger

CollarHose

- Turbo Super Charger- Engine Mechanism Accessories

3. Air Aintake System:- Air Inlet- Air Cleaner- Air Filter- Turbo Super Charger- Air Piping 85 Fitting- Air Intake Manifold- Exhaust Manifold

Stack- Air Intake System Accessories- Lube Oil System Accessories

4. Cooling System:- Cooler Drive With Cooling Plat- Voith Cooling- Unit

Cooler Joint- Variable Speed Fan With

Impeller- Water Tank- Water Inlet Header- Discharger header


- 6 2 -


- PipingRadiatorFan Drive

- Cooler & Mounting- Water Pump- Air Cooler

Shutter- Regulating- Valve Assy- Water Treatment- Bevel Gear Assy- Temperature Control For

Cooling Water- Cooling System Accessories

5. Fuel System:- Fuel Tank Arrangement- Fuel Tank- Fuel Strainer- Fuel Injection Pump- Fuel Nozzle Assy- Fuel Piping & Fitting- Fuel Pump With DC Motor- Fuel Filter Assy- Pre Fuel Tank- Fuel System Accessories

6. Lube Oil System:- Lube Oil Assy- Lube Oil Filter/Element- Lube Oil Cooler- Lube Oil Pipe System

Preliminary Lubrication PumpAssy

- Oil Pump- Relay Valve- Oil Pressure Switch- Low Oil Switch

1. Resistor Dynamic BrakeSistem KontrolB22. Thrystor Regulator Assy3. Relay Contractor4. Interlock5. Magnet Switch Reverser6. Control Group7. Compartment With Doors And

Covers8. Panel9. Terminal Board10. Voltage Regulator11. Circuit Breaker12. Dead Man Pedal System13. Motor Start14. Pressure Switch


- 63 -


15.Throttle Valve16. Pantograph17. Gto Inverter18. High Voltage Relay19. Snubber Assy20. Voltage Devider21. Distribution Board22. DC/DC Converter23. Converter Control Board24. Reverse Input Polarity Module25. Chopper Module26. Double Pulse Board27. Chopper Control Board28, Dynamic Voltage Limitation29. Rectifier Module30. HMI Display31. CCD (Colletor Current Device)

Sistera TransmisiListrik

B31. Traction, Exciter, Aux, Generator

- Field Coils- Armature

Gear Case- Brush Holder 85 Carbon Brush

Power Take Off Gear Unit- Bearing- Auxiliaries

2. Traction Motor :- Housing

Field Coils- Armature

Gear Box- Brush Holder & Carbon Brush- Bearing

Duct TM- Motor Suspection- Accessories TM- Starting Motor Assy- Armature Shaft Pinion & Draft

Gear- Rewinding Kit- Traction Motor Assy

IGBTIGBT Driver

- Power Supply ModuleControl Board

- Mother Board- Contractor Control

ConverterInterface Converter

- Filter Capacitor


- 64 -


- Control RelaySistem TransmisiHidrolik

B41. Turbo Transmission :

- Housing Assy- Filter Pump- Main Control- Output Drive- Reversing Valve- Step Up Gear

Gear WheelsCover

- Rotor Uniform Part- input 6s Output Drive Part- Intermediate Shaft Selector

Parts- Selection Scavenger Pump- Transmission Suspension- Electric Instrument- Pressure Switch

2. Gardan Shaft AssyGardan Shaft

- Joint Coupling

SistemPengereman

B51. Air Brake System :

Air Compressor and SparePartsCheck ValveAngle CockHose Connection & PipeAir ReservoirDrain Cock & Stop CockValve PartsBrake CouplingCylinderAutomatic DriversDouble Check Valve WithRubber packingCharge Over CockCharging Cut Off PilotRegulating CylinderTast VentelBell/HornWindow Wipper ArrangementBrake ShoeDistributor Valve AssySlang Air BrakeEmergency BrakeInner Parts Distributor ValveDual Chamber Air Dryer

/ A


- 65 -


Electronic Control UnitBrake Control UnitMagnet ValveBlock Brake Unit

- Block Brake Unit with SpringParking Brake

- Anti Skid ValvePulse Generator -SpeedSensorBrake Pipe CouplingBrake PadPipe Seamless for BrakeControl Valve KitIsolating Cock Overhaul KitSlack Adjuster Overhaul KitBasic Valve Body Overhaul KitKit overhaul Slack AdjusterBrake Device for KKBWAir Brake System Accessories

2. Hand Brake and BrakeMechanism :

RiggingHand Brake LeverSand BlaserHand Brake Bellcrank

- Triangle- Lingkage

Hand Brake and BrakeMechanism Accessories

1. Bogie AssemblyBogieB6Bogie Kits BolsterlessBogie Casting ComponentBogie Ancilaiy ComponentPipe TransomPins and BushesSafety hangerLube DiscBogie Assembly AccessoriesWedge

2. Wheel and Axle Assembly:Combined/Wheel SetAxleDrive GearJournal BearingBearingAxle Box

- Kit Overhoul Bearing3. Journal Box and Spring

AssemblyInner SpringOuter Spring


- 66 -


4. Swing Bolster Assembly:- Center Plate Assembly 8s

Center PIUpper and Lower SwingBolster AssemblySpring AssemblyVertical 8s Horizontal OilDamperSnubberConical Rubber BoundedPegas DaunAir SpringDisc. BrakeBrake PadBlock RemT-LinkColipperShock Absorber 8s KitAntimonium 8s Banka TinPin 8s BrushKawat Las RodaWear PlateTas PotKing PenSwingen PendelRubber Journal SpringBahan Baja PegasAdjuster SpringAxle Box HousingBolster Anchor RubberBolster SpringBottom Center PlateCenter Plate LinnerCenter plate StuffingConical Bonded RubberSpringGuide RubberHanger BracketRubber BufferRubber for Side BearerSide Bearer HousingSwing LinkTraction RodUpper Center PlateWearing Plate AssyRotary Shok absorberConection LinkSafety hanger K7Kit maintenance bogieStang drad lengkap murBolt and Nut for KKBW

A/*


- 67 -


Pin and Bush for KKBWCenter pin assembly forKKBWHanger assembly for KKBWSwing Bolster Assemblyaccessories

Bodi 1. Under Frame and PlatformB7Car Body to Traction MotorCable ConnectorCoupler InstallationPower Plant MocentingUncoupling Lever InstallationCable Clamps SteelTrain Line Jumper &Receptacle

Signal LightPlatformArrangementSide Steps & Hand RailWay Side & battery ReceptacleChannel Steel A36/SS400/SM400/SM490PlateSPAC/Corten /SPAH/SUSPlate High Strength GradePlate SS400/SPHC/SPCCUnder frame and platformaccessories

2. Lantai:Pelat Baja GelombangUnitexUnderseal CoatingPelat Baja KembangFloor accessories

3. Exterior:Bingkai JendelaKaca JendelaPelat Baja SS400PintuKunci-kunciPelat Baja KembangBaja Kanal SS400Pipa BajaCatRubber BellowLoad Breaker Switch (LBS)Acrylic reybenApron/Plat jembatanBox semboyan 21Hand gripPolycarbonateExterior accessories

4-Jwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 68 -


4. Accessories Interior:KursiPlate AlumuniumRak BarangLis KaretCeiling FanExshaust FanMelamine Plastic Hard BoardSingle/Double LeafEngine

Door

Flush ValveCeiling SpeakerHand ShowerGas SpringCable WLHeated CabinetCold StorageInsulation MaterialMicrowaveRead Lamp CleftKarpet FloorVinyle FloorDouble BookLonleumStainless steel frameRollerblind

5. Module Lavatory:Module Floor StainlesModule GFRPResinGelcoatMat StrandModul ClosetFlushing Toilet SystemNon-Flushing Toilet SystemModul UrinoirStainless steel toiletTangki TRL AssyLeher Angsa AssyFlushing Tank assyModul ToiletModul UrinoirModul wastafelShowerKran

Alat PerangkaiOtomatis

B81. Automatis Coupler Assy2. Coupler Body3. Knuckle4. Rubber Draft Gear5. Twist Lock


- 69 -


Alat Bantu 1. Safety Auxiliary:B9Fire ExtinghuiserFire Light Signal ArrangementHead Light AssyFire Signal Device with FuseSafety Auxiliary accessories

2. Indicator Speed Auxiliary:Speedo MeterAuxiliaryConnection

of Electric

Terminal ConnectionFitting PartsIndicator speed Auxiliaryaccessories

3. Coupler ElectricMCMMatchingCableMale/Female ConnectorCable ShoeCrimping EquipmentCoupler electric accessories

Peralatan Simulasi dan PendukungPelatihan Masinis

Alat BantuKeselamatanManusia

B9A

1. Rerailing Equipment2. Rescue Tools3. Kendaraan Evakuasi

Alat BantuEvakuasi Sarana

B9B

Mesin PenyegarUdara

BIO1. Air Conditioner

CompressorsMotor Blower EvaporatorCondensor Coil

ExpansionThermostaticValveFilter DrierLow and high Pressure CutOut SwitchDischarge By Pass ValveContractorTimer RelayMini Circuit Breaker (MCB)Coil EvaporatorMotor + Fan CondensorFan Evaporator/BlowerReceiver TankLow Frequency Relay (LFR)Low Voltage Relay (LVR)Phase Sequence Relay (PHCR)Connector PlugCassing Air Conditioner


- 70 -


Air Conditioner accessoriesSenjata dan sistem persenjataan yang melekat padakereta api yang diimpor atau diperoleh kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertahanan, Tentara Nasional Indonesia, KepolisianNegara Republik Indonesia serta pihak lain yang ditunjukoleh kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan, Tentara NasionalIndonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bll

Prasarana Kereta ApiII

Peralatan UntukPerbaikan/Pemeliharaan Jalur KeretaApi

A1 Hand Tie Temper Machine

Spare Parts and1.

(HTT),AccessoriesMulti Tie Temper Machine(MTT), Spare Parts andAccessories

2.

Ballast Profilling Machine,Spare Parts and Accessories

3.Ballast Compactor Machine,Spare Parts and Accessories

4.

Ballast Cleaning Machine,Spare Parts and Accessories

5.

Rail Welding Machine, Spareparts, bevel chaam fering,straightening and AccessoriesUniversal Purpose Machine,Spare Parts and Accessories

6.

7.

Track Recording Car, SpareParts and Accessories

8.

Hydrolick Tamping Machine,Spare Parts and Accessories

9.

Trackfor10. ExcavatorMaintenance

11. Track Motor Car, Spare Partsand Accessories

12. Rail Jack13. Track Gauge Measurement

Device14. Rail Optic15. Rail Lubricator16. Mactrack17. Rail Ultrasonic Test

Thickness18. UltrasonicIndicator

19. Toolkit Engine20. Rollers for Sliding Bridge21. Manual Jack22. Hydraulick jack


- 71 -


23. Hand Winch24. Winch Machine

Air Impact Wrench25.26. Torsion Wrench27. Installation Tool for Bolts

River Cutter28.29. Trolley30. Air Compressor Machine,

Spare Parts and AccessoriesPneumatic Boring Machine31.

32. Pneumatic Riveting Machine33. Band Saw Machine34. Flame Cutting Machine35. Boring Machine36. Welding Machine, Spare Parts

and Accessories37. Weld Shear Cutter38. Gantry Crane39. Over Hed and Mobile Crane40. Rivet Stamping Machine41. Grinding machine/ Profil42. Electric Heater Furiace for

Rivet43. Electric Generator44. Welding Generator45. Rivet Heater Furnance46. Pneumatic Hammer47. Hammer Head (Snaper)48. Driving Die for Rivet49. Blasting Machine50. Bending Machine51. Pulling Machine (Track)

Abbrasive Cutting52. RailMachine

53. Waterpass (Level)54. Echo Sounding Devices55. Airless Spary Painting56. Paint Thickness Meter57. Hygrometer58. Dew Point Calculator59. Magnetic Steel Thermometer60. Hight Strength Bolt /Huck

Bolt61. Rivet Ordinary Bolt62. Drift Pins63. Steel Grid64. Paint65. Drill Bits66. Reamer67. Special Steel68. Water Pump

/ /


- 72 -


69. Tackle BlockSteel Reinforcement70.

71. Pneumatic Concrete Breaker72. Bubut Roda73. Bubut Umum74. mesin Tes Pegas75. Bogie Cam Industry

Equipment76. Soil Investigation Equipment77. Accelerometer78. CBR Test (in place)

Cone Penetration(Sondir) 10 Ton

79. Test

80. Cone Penetration(Sondir) 2,5 Ton

Test

81. Cone Penetrometer82. Core Drilling83. DCPTest (Dynamic Cone

Penetration Test)84. Density Gauge85. Field Vane Test86. Geolistrik87. Hand Boring / Bor Tangan88. Inclinometer89. Boring Machine / Bor Mesin90. Pocket Penetrometer91. Rubber Balloon92. Soil Compactor93. SPT Hammer Test94. Strain Gauge95. Tape Extensometer96. Soil Laboratory97. Aggregate Crushing Value98. Automatic Ekstruder99. CBR Test (Lab)100. Climatic Chamber101. Compression Test

/102. Consolidation TestOedometer

103. Density Moisture104. Direct Shear105. Double Probe Density106. Hydrometer107. Laboratory Water Bath108. Automatic Proctor109. Soil Mixer110. Soil Volume Change Meter111. Speedy Moisture Tester112. Swelling Test113. Test Sieve114. Triaxial


- 73 -


115. Unconvined Test116. Vibrating Table117. Soil Color Contrast118. Laboratory Oven119. Ballast Testing120. Los Angeles Abrasion121. Ball bearing for Abrasion

Testing Machine122. Geodetic Equipment123. Theodolit124. Total Station125. Lighting Equipment126. Hammer Test127. Digital

EquipmentMeasurement

128. Civil 85 Geodetic EngineeringSoftware

129. Tool Kit Electric130. Thermit Weld

MachineShearing

131. Rail Cutter abrasive132. Portable

measuring device133. Jack Hammer

sectionrail

134. Shear wrench135. Tirpon136. Elastomer jembatan137. Teflon138. Chaun block139. Kawat tali baja140. Heat hot rivet (sanper)141. Iron blower (dapur keling)142. Drop hammer (tiang dan palu

baja peranca)143. Cordless danimpact

aksesoris144. Forklift145. Excavator146. Dongkrak

Rolling: Stock(PeralatanPerawatanPrasarana)

B1. Multi Tie Temper Unimat

Compact 08-275/3S

Multi Tie Temper2 .

3. MARK IV HD J2 Production/Switch Temper

4. MATISA B45 D 04542 DGRBridge Inspection CarRail Road Loader GismarKGT/V ___

5.6 .


- 74 -


7. Double Acting Loader VaiaCar V 504 F+

8. Road Rail Vehicle GeismarV2R-500Telescopic Railway CraneKIROW KRC 800N

9.

10. Multitasker Railway CraneKIROW KRC 1200 N

11. Forklift Dosan12. Moveable Crane (Rough

Terrain Crane GR 120 NL)13. Ground Penetrating Radar

System14. Track and Turnout

Measuring Tools15. Inspection and Measurement

data management andanalysis software

16. Turnout GeometryMeasurement Trolley

17. Sheepfoot/Tamping Roller18. Ultrasonic with Track Motor

Trolley19. Rail Grinding Machine20. Track Motor Car21. Elevated Bucket Truk22. Vehicle Maintenance23. Gerbong Datar24. Ultrasonic portable25. Portable electronic

straightness Measurer26. Horizontal Hydraulic Rail

Bender27. Concrete crack detector28. Bridge Inspection Vehicle

Maintenance

Maintenance Partfor Rolling Stock

CAir Compressor1.

Arc Welding Machine2 .3. Battery Charger

Cut of shaw4.5. Diesel Fuel Tank and

DispensingDrill Press Bench Mounted6.

7. Drill Press Floor MountedElectro Hydraulic Compact8.pumpElectronic Diagnostic andRepair Set

9.

10. Digital Multimeter11. Lab Power Supplay

t /*www.jdih.kemenkeu.go.id

- 75 -


12. DPS funktinsgenerator13. Digital oscilloscope, TFT

display14. Cable knife

Electrician’s scissor15.16. Magnetic pick-up tool

telescopicInspection mirror17.

18. Dust brush19. ic tweeter20. PLCC Extractor21. De soldering lever

Soldering iron set, with 2cards of soldering wire andsoldering paste

22.

De soldering pump23.24. Multimeter25. Crack detection set26. Crack detection (magnetic

flaw detector)27. Notebook28. Fork lift Large29. Fork lift Medium30. Fork lift Reach Truck31. Generator Set32. Greas Dispensing Equipment33. Greas Gun34. Grinder Bench Mounted35. Grinder7Floor Mounted36. Hacksaw

Hidraulic Press37.38. High Pressure Washer39. Hose Crimping Device

Hydraulic Operation40. Hydraulic Pump and Motor41. Lathe/ SP250X160CE42. Lifting Jack43. Lifting Table Scissor44. LPG Torch Cutting Machine45. Milling machine46. Oil Drain/ Disensing

Equipment47. Palet Truck48. Part Washer Small49. Part Washer Ultrasonic50. Pipe Threading Cutting51. Portable Genset52. Radial Drilling Machine53. Set Hidraulic Pump54. Tap and Die55. Trolly, Pushtype


- 7 6 -


56. Drill electric57. Sabre Saw metal cutting58. Impact wrench pneumatic59. Grinder electric60. Nut screw driver light

pneumatic61. Nut screw driver light battery

Nut screw driver mediumbattery

63. Wrenches set open danclosed end

62.

64. Hexagon wrenches alien keys65. Socket wrenches66. Screw driver67. Adjustable wrenches68. Plier flat nose straight

insulated handle69. Plier needle nose straight

insulated handle70. Plier combination type

insulated handle71. Wire cutter insulated handle72. Wire striper insulated handle73. Water pump plier74. Plier internal retaining ring75. Plier external retaining ring76. Hacksaw with blades77. Hammer steel78. Mallet79. Vernier80. Measuring tape81. Steel ruller82. Torque wrenches adjustable

hexagon83. Tool boxes hand carry type84. Wrenches set open and

closed end85. Hexagon wrenches alien keys86. Socket wrenches87. Screw driver88. Adjustable wrenches89. Plier flat nose straight

insulated handle90. Plier needle nose straight

insulated handle91. Plier combination type

insulated handle92. Wire cutter insulated handle93. Wire stripper insulated

handle94. Water pump plier

Uwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 77 -


95. Plier internal retaining sing

96. Plier external retaining ring

97. Hammer steel

98. Mallet

99. Cable cutter

100. Bolt cutter

101. Tin Snip

102. Hack Saw with blades

103. Micrometer

104. Vernier

105. Measuring tape

106. Steel ruler

107. Chisel and punches

108. Torque wrenches hexagon

109. Tool boxes hand carry

110. Tool troley

111. Tool

112. Wire crimping set

113. Soldering set

114. Contacles termometer

115. Voltcraft IR Thermometer

116. Stinger System

117. Peralatan Perawatan Bogie

118. Peralatan Komunikasi

119. Moveable Working Platform

120. Peralatan Pengecatan

121. Drying Oven

122. Peralatan Perawatan Bearing

D Maintenance Part for MTT MARK IV

1. Cable, ml 2.m/spltr o.6m sh

2. Cable, m,i2-mlf o,5m sh s-co

3. Cable, m12.m/f 5m sh s.cond

4. Cable,ml2-m/pig 8m 4.cond

5. Jupiter 2 digital module

6. Jupiter 2 analod module

7. Cable, m12 m/f network 5m

8. Cable, m 12-mldin-a diode

5m

9. Cable, m 12-mldin.a trans

1m

10. Cable, m 12-mldin.a trans

5m

11. Cable, ml 2.m/din-I diode 3m

12. Cable, j1939 no resistor

13. M12 output speed cond

14. Cable,m12.f/pig 5m sh s-co

15. Signal conditioner. M,i2

16. Cable,m 12-mldin-i diode 5m

17. Sender, temp, assy, 1oo-30

18. Pressure xducer assy, soop

19. Plug.in relay, 24v


- 78 -


20. Break out box

21. Connector m12 “t”

22. Jupiter ii scanner board a

23. Jupiter 2 hd 32 module

24. Jii j42 pic module assy

25. Jam box, g5

26. H.bridge driver

27. Projector lamp, bullet

28. Cable,m12-fipig 1om sh 5-c

29. Contact block (no-no)

30. Contact block

31. Limit switch assy

32. Long adj operating lever

33. 15 amp fuse

34. Miniature lamp

35. Potentiometer

36. Linear transducer

37. Linear transducer magnet

38. In line fuel filter

39. Filter element

40. O-ring kit

41. Coil, solenoid op valve

42. Pressure transducer, 1 ok

43. Solenoid coil

44. Coil, do5 24vdc, din

45. Seal kit

46. Pilot valve, 24vdc, do3

47. Corl, 24vdc, d03

48. Hose assembly

49. DC,hydraulic fitting

50. Coil

51. Standard tie

52. Tie standard clamp

53. Rotary actuator

54. Push/pull air valve

55. Air cyl single acting

56. Switch, neutral

57. Humphrey valve

58. Hyd motor

59. Front hydraulic motor

60. Motor-hydrau lic

61. Multi.section gear pump

62. Piston pump (rexroth)

63. Linear actuator assy

64. Receiver, double barrel

65. Orb o.ring assortment

66. Kit, seal, cart. valve

67. Tubing, plastic

68. Seal kit 4”cyl, 2”rod

69. Valve, relay

70. Regulator


- 79 -


71. Air singl pilot valve

72. Press red valve assy

73. N,c.modulating element

74. Air valve k-series

75. Cab control valve

76. Solenoid valve 4 way

77. Brake shoe

78. Rh carbide tamping tool

79. Lh carbide tamping tool

80. Hook, insert machining

81. Filter element

82. Line hyd filter

83. Air line filter element

84. Desiccant cartridge

85. Filter, fuel

86. Fuel filter element

87. Engine oil filter

88. Water filter

89. Air filter primary air

90. Filter secondary filter

91. Element windshield

92. Wiper blade windshield

93. Wiper blade filter

94. Element

E Maintenance Part for Tamping

Machine Type 09-16CSM

1. Piston rod

2. Piston

3. Piston crew

4. Piston rod bush

5. Straight pin

6. Threaded pin

7. Multipoint head cap screw

8. Schnorr-lock washer

9. Plain bearing bush

10. Bearing bush

11. Piston rod complete

12. Hexagon bolt

13. Tamping

14. Disc

15. Hexagon nut

16. Bush

17. O-ring

18. Gasket

19. Nutring

20. Felt ring

21. Hexagon socket screw

22. Spring key

23. Annular gear

24. Groove nut

25. Locking plate

26. Adjusting screw


- 80 -


27. Throttle28. Guide bush29. Screw plug without bundle30, Spring31. Steel ball32. Universal jpint33. Round nut34. V-ring35. Laminum adjusting ring36. Spacer sleeve

Spring washer37.38. Tamping arm bolt39. Connecting rod bolt40. Washer

Distributor41.42. Piston detector43. Cap nut

Packing ring44.45. Valve body46. Sealing-and clamping ring47, Spiral strap48. Tube49. Hose nipple50. Screw bushing51. 2-s-threated joint52. Carrier53. Axle54. Slide bearing55. Pressure spring56. Shaft sealing ring57. Circlip58. Fitting disc59. Split pin60. Pneumatic cylinder61. slider62. Guide bolt

Press.liner63.64. Pin65. Castle nut66. Axial thrust washer67. Nut68. Screw plug69. Sealing ring70. Intermediate ring71. Tension sleeve72. Running disc73. Flat lubricator nipple74. Feeler rod75. Slide plate76. Spacer ring77. Deep groove ball bearing

b Awww.jdih.kemenkeu.go.id

- 81 -


78. Bearing support79. Spacer bush80. Roller81. Countersunk head screw82. Flange83. Shaft nut84. Tapered roller bearing85. Gear wheel86. Nilos ring87. Clutch half88. Temperature

switch/ transmitter89. Chord wheel90. Cover91. Fixing bolt92. Block93. Cheese head screw94. Flat spiral spring95. Steel chord96. Rope clamp97. Countersunk screw98. Potentiometer99. Cable pulley100. Shaft101. Dipstick102. Carrier complete103. Tension spring, stainless104. Bracket105. Slide rod106. End connection107. Cord guide for roller

transmitter108. Incandescent lamp109. Halogen lamp110. Temperature sensor111. Solid state relay112. Potentiometer113. Proximity switch114. Relay115. Digital indicator116. Carrier-reversible117. Plug118. Socket119. Magnet120. Power supply121. Display unit122. Milliammeter123. Voltmeter124. Relais125. Automatic cutout126. Safety relay


- 82 -


127. Push button128. Led-module129. Switch head130. Flange for contact element131. Contact element132. Fluorescent lamp133. Fluorescent tube inverter134. Rotary encoder135. Vibration element136. Housing bearing+tension

sleeve137. Pull cable138. Tension spring139. Split taper socket140. Clamping pin141. Cylinder142. Mushroom-shaped pressure

piece143. Adaptor144. Valve145. Pressure transducer146. Pressure gauge147. Cut-off valve148. Safety valve149. Temperature switch150. Liquid indicator151. Reducing valve152. Switch153. Thermal switch/154. Diode155. Pr.circuit board complete156. Chart/100 pieces157. Tachometer158. Limit switch159. Air hose160. Single pressure gauge161. Check throttle162. Terminal163. Compression hose164. Idling governor165. Idling control valve166. Pressure regulator167. Packing168. Nozzle169. Assembling auxiliaries

Maintenance Partfor TampingMachine Type 09-32CSM

FDistributor1.Cap nut2.Packing ring3.

4. Valve bodySealing- and clamping ring5.

Iwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 83 -


6. Spiral trap7. Tube8. Hose nipple9. Screw bushing10. 2-s-threaded joint11. Piston rod12. Piston13. Piston piston screw14. Piston rod bush15. Straight pin16. Threaded pin17. Multipoint head cap screw18. Schnorr-lock washer19. Plain bearing bush20. Piston rod complete21. Bearing bush22 . Disc23. Spacer sleeve24. Hexagon nut25. Spring washer26. Tamping arm bolt27. Connecting rod bolt28. Washer29. Bush30. Bearing washer31. Split spin32. Hexagon socket screw33. Hexagon bolt34. Tamping way limitation35. Pin36. Buffer stop37. Nut38. Lock nut39. Cylinder40. Universal joint41. Round nut with drilled holes42. Cover43. Tamping44. O-ring45. Gasket46. Nutring47, Felt ring48. Guide bush49. Mushroom-shaped pressure

piece50. Throttle51. Screw plug52. Screw plug without bundle53. Spring54. Steel ball

Carrier55.


- 84 -


56. Axle57. Slide bearing58. Pressure spring59. Shaft sealing ring60. Circlip

Fitting disc61.62. Spring pin63. Pneumatic sylinder64. Slider65. Guide bolt66. Press.liner67. Castle nut68. Axial thrust washer69. Sealing ring70. Spring key71. Intermediate ring72. Tension sleeve73. Running disc74. Flat lubricator ring75. Slide plate76. Spacer ring77. Deep groove ball bearing78. Feeler rod79. Bearing support80. Spacer bush81. Roller82. Countersunk head screw83. Flange84. Running wheel85. Tapered roller bearing86. Locking plate87. Shaft nut88. Gear wheel89. Nilos ring90. Clutch half91. Rotary encoder92. Rubber bush93. Spring element94. Vibration element as drawn95. House bearing+tension sleeve96. Pull cable97. Tension spring98. Split taper socket99. Clamping100. Annular gear101. Packing102. Nozzle103. Assembling auxiliaries104. Mushroom-shaped pressure

piece105. Pressure transducer


- 85 -


106. Pressure gauge107. Cut-off valve108. Safety valve109. Temperature switch110. Liquid indicator111. Reducing valve112. Switch113. Thermal switch114. Prop. Control valve115. Temperatura switch/

transmitter116. Hydraulic motor117. Rope clamp118. Chord wheel119. Fixing bolt120. Block121. Cheese head screw122. Flat spiral spring123. Countersunk screw124. Potentiometer125. Roller transmitter126. Cable pulley127. Shaft128. Dip stick129. Carrier complete130. Tension spring, stainless131. Bracket132. Slide rod133. Steel chord134. End connection135. Cord guide for roller

transmitter136. Incandescent lamp137. Halogen lamp138. Temperature sensor139. Potentiometer140. Proximity switch141. Digital indicator142. Carrier-reversible143. Plug144. Socket145. Magnet146. Power supply147. Display unit148. Milliameter149. Voltmeter150. Automatic cutout151. Pushbutton152. Led-module153. Switch head154. Flange for contact element


- 86 -


155. Contact element156. Fluorescent lamp157. Fluorescent tube inverter158. Diode159. Pr.circuit board complete160. Adaptor161. Seal kit162. Support cylinder163. Valve164. Fuse165. Tachometer166. Limit switch167. Single pressure gauge168. Check throttle169. Terminal170. Compressing hose171. Idling governor172. Idling control valve173. Pressure regulator174, Seal ring175. Laminum adjusting ring176. V-ring177. Tamping tyne178. Clamp roller179. Filter cartridge180. Oil filter181. Profile packing182. Fuel filter183. Air filter element184. Air filter cartridge185. V-belt186. Air filter187. Charging filter188. Filter189. Solid state relay190. Relay191. Relais192. Safety relay193. Wiper blade194. Time relay195. Relay/ llpol.196. Relay module197. Operational amplifier198. Relay base199. Levell.cord200. Air hose201. Cartridge with drying agent

Maintenance Partfor TampingMachine Type 08-275/3S

GSel ring1.

2. Tamping tyne3. Tamping tyne long h

* 4www.jdih.kemenkeu.go.id

- 87 -


4. Seal kit5. Laminum adjusting ring6. V-ring7. Fitting disc8 . Gasket9. Oil filter10. Fuel filter

Air filter element11 .

12. Air filter cartridge13. V-belt set14. Clamp roller15. Filter cartridge16. Charging filter17. Filter18. Wiper blade 50819. Relais

Safety switch relay20 .

21. Relay module22. Relay23. Impulse relay24. Operational amplifier25. Time relay26. Transistor27. Levell.cord28. Cartridge with drying agent29. Axle30. Bearing bush31. Spacer ring32. Disc33. Castle nut34. Split pin35. Connecting rod bolt36. Bush37. Washer38. Schnorr-lock washer39. Hexagon nut40. Flat lubricator nipple41. Pin42. Rubber ring43. Nut44. Tamping arm bolt45. Spacer sleeve46. Dist.washer47. Spring washer48. Hexagon bolt49. Hexagon socket screw50. Annular gear51. Locking plate52. Groove nut53. Spring key54. Locking screw

/ /


- 88 -


55. Cap nut56. Piston rod57. Piston

Piston screw58.59. Piston rod bush60. Cover61. Straight pin62. Threaded pin63. Multipoint head cap screw64. Plain bearing bush65. Piston rod complete66. Lock nut67. Cylinder68. Universal joint69. Circlip70. Round nut with drilled holes71. Throttle72. Guide bush

Screw plug without bundle73.74. Spring75. Steel ball

Q-ring76.77. Nutring78. Felt ring79. Distributor80. Packing ring81. Valve body82. Sealing- and clamping ring83. Screw84. Spiral strap85. Tube86. Screw bushing

2-s-threaded joint87.88. Scraper89. Rubber disc90. Carrier91. Control rod92. Pressure spring93. Shaft sealing ring94. Pneumatic cylinder95. Slider96. Guide bolt97. Grease nipple98. Lifting hook99. Coupling bolt100. Felt strip101. Press.liner102. Axle bracket103. Single pressure gauge104. Check throottle105. Terminal


- 89 -


106. Compression hose107. Needle bearing108. Axial cylinder roller bearing109. Running wheel110. Flange111. Tapered roller bearing112. Shaft nut113. Dis114. Deep groove ball bearing115. Gearwheel116. Nilos ring117. Screw plug118. Clutch half119. Rotary encoder120. Rubber bush121. Spring element122. House bearing+tension sleeve123. Pull cable124. Brake block/asbestos-free125. Split taper socket126. Clamping pin127. Air cylinder128. Packing129. Profile packing130. Nozzle131. Sealing ring132. Assembling auxiliaries133. Recording paper134. Recording pen135. Cartridge136. Cage137. Spring pin138. Damper139. Adaptor140. Valve141. Pressure transducer142. Pressure gauge143. Cut-off valve144. Safety valve145. Temperature switch146. Liquid indicator147. Prop. Servo valve148. Reducing valve149. Switch150. Thermom.transducer151. Chord wheel152. Fixing bolt153. Block154. Cheese head screw155. Plat spiral spring156. Steel chord

/.7'v


- 9 0 -


157. Rope clamp158. Countersunk screw159. Potentiometer160. Cable pulley161. Shaft162. Dip stick163. Carrier complete164. Tension spring, stainless165. Angle joint166. Bracket167. End connection168. Cord guide for roller

transmitter169. Incandescent lamp170. Halogen lamp171. Temperature sensor172. Solid state relay173. Potentiometer174. Proximity switch175. Digital indicator176. Carrier-reversible177. Plug178. Socket179. Magnet180. Power supply181. Display unit182. Milliammeter183. Voltmeter184. Relais185. Automatic cutout186. Safety relay187. Push button188. Led-module189. Switch head190. Flange for contact element191. Contact element192. Fluorescent lamp193. Fluorescent tube inverter194. Diode195. Luminous material196. Pr.circuit board complete197. Recorder pen198. Tachometer199. Limit switch200. Air hose201. Idling governor202. Idling control valve203. Pressure regulator204. Non return valve

Maintenance Partfor Matisa

H1. Wiper with stirrup

/ Awww.jdih.kemenkeu.go.id

- 9 1 -


2. Windscreen wiper3. Bellows

Inductive proximity detectorIncremental encoder

4.5.

Filter cartridge6.7. Privary air filter8. Secondary air filter9. Belt10. Belt set11. 3 belts set12. Fuel filter water separation13. Oil filter14. Fuel filter15. Relay16. Flat fuse

Circuit breaker17.18. Filter19. Filter cartridge20. Cartridge21. Spacer22. Washer23. Ring24. Socket25. Roller26. Ring27. Bearing28. Thrust roller bearing29. Tatilping tool mktool30. Power-grip belt pulley31. Li'agneticplug32. Ventilation plug33. Hp pipe34. Screwed eush35. Connection36. Oil level glass37. Gasket38. O-ring39. Filter cartridge for hr8240. Copper washer41. Power-grip belt42. Oil can she 63243. Pressure switch hu3944. Preass, glass45. Feeler wheel/int, axle46. Touching wheel47. Feeler wheel/ext, axle48. Tightening nut49. Lock washer50. Input zeiss51. Lock52. Handle

4Awww.jdih.kemenkeu.go.id

- 92 -


53. Key cylinder54. Screenwiper holder55. Door lock56. Silent-block57. Sintered brake shoe insert58. Split pin59. Key60. Valve61. Isolating valve Ctrl on-off62. Drain valve63. Pneumatic valve

Air control valve64.65. Pneumatic distributor66. Circuit selector pe9867. Regulator68. Pressure switch69. Transmitter70. Remote flex cable71. Remote flexball cable72. Articullation of remote73. Power relay74. Replace 91-806-152-000075. Distr. Plug76. Manipulator77. Thermostat78. Rel.pb.79. Led80. Minimess hose81. Thermostatic valve82. Air valve83. Pressure reducing valve84. N”s6rie85. Press. Limitation valve86. Pressure reducing valve87. Cyl. Nut88. Roller axle89. Limit switch body 2or290. Head for limit switch

Lever for limit switch91.92. Cylindr. Roller bearing93. Coupling94. Power-grip belt pulley95. Ub potentiometer96. Magnetic plug97. Roller bearing98. Simmer ba ui\ ,4699. Bush100. Dessicatif cartridge101. Feeler wheel /int. Axle102. Touching wheel103. Feeler wheel /ext. Axle

l /


- 93 -


104. Pneumatic cylinder105. Conrod head106. Connecting rod head107. Inductive proximity detector

Jalan Rel DanJembatan KeretaApi

I1. Rail Plate And Bolt For Rail

Joint Kawat las ElektrodaDan Thermit UntukSambungan Rel

2. Switch/Turn OutRail FasteningSleeper Bridges

3.4.5. Steel Bridges6. Ballast Batu Pecah 2/6 Aspal

Untuk Peron dan PerlintasanRacun Rumput

7. Slab TrackWaterproof System8 .Drainage System9.

10. Environmental ProtectionSystem

11. Testing12. Connection System

Strengthening13.14. Earth Quake Resistance

Support15. Grounding16. Subgrade

Tunnel17.Concrete Bridge18.Composite Bridge19.LRB/Seismic BearingClamping Device

20 .21.22. Girder23. Concrete Pilnth24. Hand Rail25. Sistem Proteksi Petir26. Flashbut Welding27. Rel

1. StasiunBangunanJ2. Depo3. BalaiYasa4. Tempat Perawatan /Workshop5. TPSS6. Operation Control Centre7. Traction Power Substation

Equipment Room (TPSSEquipment Room)

k £www.jdih.kemenkeu.go.id

- 94 -


Fasilitas StasiunKereta Api

K 1. Sistem Tayangan Jadwal KA2. Kamera CCTV & Jaringan

Online3. Vending Machine & Automatic

Gates System (Kartu Tiket KA)4. Automatic Locker Karcis/ Tiket

Kereta Api PerangkatAudio/Video untuk Pelayanandan Informasi

5. Sistem Alarm (Alarm System)6. Sistem Keamanan (Security

System)7. Peralatan Mobilisasi (lift,

escalator, travelator, danperalatan pendukungnya)

8. Peralatan Back-Up Catu Daya9. Peralatan Penerangan Stasiun

Sistem PersinyalanKereta Api:

Signal Diesel Generator1.L

2. Power Cubicle3. Signal Power Cubicle4. Battery Charger5. Inverter

Peralatan Telekomunikasi6.

7. Panel (Lokal dan Pusat)8. Rack Modul9. Wayside Spare10. Vital Processor Interlocking

(VPI) (Sistem Persinyalan VPI)11. Ansaldo (Sistem Persinyalan

Ansaldo)12. Font Size Solid State13. WISTRACE (Sistem Persinyalan

Westrace)14. Relay Interlocking System (MIS

801 & DRS 60)15. Generalogic 1 (GL-1)16. Sinyal Mekanik17. Train Operation Control Sistem18. Centralized Traffic Control19. Sistem Peringatan Dini20. Suku Cadang Peralatan di

Workshop21. Saluran Fisik (saluran

perkabelan yang digunakandalam sistem telekomunikasi)

22. Sistem Proteksi dan Grounding23. Diagnostic Persinyalan dan

Operas!24. Peralatan Perawatan

Persinyalan


- 9 5 -


25. Peralatan Platform Screen Door26. Sistem Persinyalan Elektrik27. Industrial Computer untuk

MaintenanceSistem Pelistrikan/Sistem InstalasiListrik

M1. Aliran Atas (QHC)2. Gardu Listrik3. OCS {Overhead Contact Line

System)Sistem Gardu Traksi4.Sistem Distribusi Daya Listrik5.

6. Peralatan danPerawatanInstalasi Listrik

SaranaPelistrikan/

7. Suku Cadang peralatan diWorkshop

8. Peralatan Pemantauan danPengendali Catu Daya ListrikAliran Bawah (Third Rail9.System)

10. Peralatan komunikasi RemoteControl

11. Suku cadang komponenkendaraan khusus pemeliharaLAA

12. Sistem proteksi peralatan LAASistemTelekomunikasiKereta Api

N1. Sistem Radio Microwave

Digital/Analog Kereta Api2. Sistem Antena Parabola3. Sistem Catu Daya4. Peralatan Digital/Analog

Multipleks5. Train Dispatching System

(Sistem Pengaturan PerjalananKereta Api)

6. Remote Control SupervisorySystem

7. Sentral Telepon Otomat KeretaApi (Toka)

8. Jaringan Telex Kereta Api9. Saluran Fisik10. GSM-R System11. Clock System12. Suku Cadang Peralatan di

Workshop13. Jaringan IP telekomunikasi14. Peralatan

TelekomunikasiPerawatan

15. Sistem Proteksi dan Grounding16. Tools/Measurement

telekomunikasi


- 96 -


17. Suku cadang pendukungtraindispatching system

18. Saluran Fiber Optik19. Suku cadang

pendukung/interface saluranfiber optik

20. Sukupendukung/salurantembaga

cadangkabel

Suku CadangPeralatan Di BalaiYasa

0Radio Link Equipment SpareUnit

1.

2. Power Supply EquipmentSpare UnitPcm Multiplex Spare Unit3.Train Dispatching Spare Unit4.

5. Supervisory System SpareUnit

6. Test EquipmentSystem Spare Unit7.TrainingWorkshop Facilities

Equipment8.

9. Digital Transmitter (TX)10. Transmission Analyzer (RX)11. Spectrum Analyzer12. Channel Set13. Radio Communication Tester14. Microwave Repeater Checker15. Microwave

CounterFrequency

16. Portable Oscilloscope17. Jiter Module18. Rtu Input Module Test Box19. Test Box20. Tool Kit21. V.S Tester22. Atenuator Set23. Bit Error Tate Set24. Aemc Probe25. Level Meter26. Signal Generator27. Fmp3 (Mobile Radio Set)28. Power Meter29. Audio Generator30. Power Supply31. Swr32. Multimeter33. Lcr Meter34. Logic Probe 8s Pulser35. Ic Tester


- 9 7 -


3 6. MechanicalFacilities

Workshop

37. Peralatan Khusus UntukPengujian dan Pemeliharaan

38. Suku Cadang Peralatan diWorkshop

39. Mesin CNC40. Komponen mesin CNC41. Mesin PCB Maker42. Komponen PCB Maker43. Mesin Kalibrasi44. Komponen mesin kalibrasi45. Alat brazing kabel46. Komponen alat brazing kabel47. Komponen traindispatching

simulatorPeralatan diTempat PerawatanSarana

P1. Peralatan Angkat Komponen2. Peralatan Angkat Sarana3. Alat Bongkar Pasang Bearing

Roda4. Alat Bongkar Pasang Roda5. Peralatan Bubut Roda6. Load Bogie Test7. Spring Test8. Tool Kit9. Alat Ukur Dimensi10. Alat Pemeriksa Keretakan11. Alat Pemeriksa Kelistrikan12. Alat Ukur Diameter Roda13. Alat Ukur Prolil Roda14. Alat Ukur Temperatur Bearing15. Alat Ukur Berat Sarana16. Alat Uji Kebocoran Sarana17. Alat Ukur Ketinggian Peralatan

Perangkai18. Alat Uji Pengereman19. Alat Ukur Tekanan Roda20. Alat Ukur Waktu21. Alat Ukur Temperatur Udara22. Alat Kalibrasi23. Batteiy Charger24.Tool Diagnosa Test25. Load Test/ Bench Test26. Peralatan / Pesawat Angkut27. Sistem Udara Tekan28. Instalasi Pencucian29. Peralatan Mesin Perkakas30. Instalasi Pengisian Bahan

Bakar Atau Sumber Tenaga

U* !*•


- 98 -


31. Pembangkit Listrik Cadangan32. Peralatan Pengelasan33. Alat Ukur Kekasara

Permukaan34. Vibrograf /Ride Index35. Alat Ukur Jarak Keping

Roda/Back to Back Gauge36.Alat Ukur Kebisingan/Sound

Level meter37.Alat Ukur Keausan Knuckle38. Peralatan Evakuasi39. Turbocharger rotor balancing

Mesin40. Undercutting Machine41. Test Bench Injection Pump42. Cordless/Power tool43. Governor Test44. Mesin Bubut Roda45. Mesin Press Roda46. Mesin Oven47. Alat Pemeriksaan Kekasaran

Permukaan Benda48. Automatic Load Bank

Suku CadangPeralatan Third

Q1. Conductor Rail

Rail2. Fishplate3. Expansion Joints4. Ramps5. Mid Points Anchor6. Terminal Kabel/Power Feed7. Insulator8. Huckbolt®9. Support bracket10. Coverboard System/protective

cover

Alat Kerja KhususThird Rail System

R1. Rail End Drill Jig2. Power Feed Rail Drill Jig3. Mid-Point Anchor Rail Drill Jig4. Expansion Joint Adjustment

Tool5. Power Feed Cutting Mask6. Ramp Cover Cutting Jig7. Rail Setting Gauge8. Rail Track Gauge9. Structure Gauge10. Insulator Setting Jig


- 99 -

Tanah untukPrasaranaPerkeretaapiansesuai denganberdasarkanrencanaindukperkeretaapian

S

1. Tanah untuk Jalan RelTanah untuk stasiun2.

3. Tanah untuk depo4. Tanah untuk balai yasa5. Tanah untuk terapat

perawatan/workshop6. Tanah untuk TPSS7. Tanah untuk signaling

equipment room8. Tanah untuk

telecommunication equipmentroom

9. Tanah untuk operation controlcenter

10. Tanah untuk power equipmentroom


- 100 -

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAUPENYERAHAN

Nomor :Lampiran :Hal

(1)(2)

: Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (SKTD)untuk Setiap Impor dan/atau Penyerahan

Yth. Direktur Jenderal Pajakc.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

(3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impordan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan JasaKena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PajakPertambahan Nilai juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor...(4).../ PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan PenyerahanAlat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena PajakTerkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai,dengan ini kami: (5)

nama

alamat

NPWP

Jenis Usaha :

yang merupakan: (6)

J | kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

ED pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;

pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana PerkeretaapianUmum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana PerkeretaapianUmum;

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Tidak DipungutPajak Pertambahan Nilai atas impor atau penyerahan* alat angkutan tertentusebagai berikut: (7)

PajakPertambahan

Nilai yangTerutang (Rp)

NilaiImpor/HargaJual*) (Rp)

Nama/JenisAlat Angkutan

TertentuKuantitas KeteranganNo

-5- -6--4--3--2--1-


- 101 -

Alat angkutan tertentu tersebut diperoleh dark (8)

namaalamatNPWP (khusus impor, NPWP tidak perlu diisi)

untuk dimiliki dan digunakan oleh: (9)

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertahanan, TNI, POLRI

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atauBadan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

dengan: (10)

namaNPWPNomor dokumen

(11)Pemohon

(12)

Terlampir disampaikan: (13)1.

dst.2.


- 102 -

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD UNTUKSETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

(1) Nomor, diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensipemohon SKTD.

(2) Lampiran, diisi dengan banyaknya lampiran permohonan SKTD.contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.

(3) Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempatpemohon SKTD terdaftar.

(4) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.(5) Identitas pemohon SKTD.

namaalamat

diisi dengan nama pemohon SKTD.diisi dengan alamat pemohon SKTD.diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon

SKTD. Khusus kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara

Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan

Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara.

jenis usaha : diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai denganKlasifikasi Lapangan Usaha. Untuk kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak perlu

diisi.(6) Dipilih pada salah satu kotak.(7) Tabel rincian alat angkutan tertentu.

diisi dengan nomor urut.diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu

yang diimpor atau diperoleh.diisi dengan jumlah unit alat angkutan tertentu.diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual (coret yangtidak perlu) dalam satuan Rupiah. Dalam hal Nilai

Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi

dengan nilai transaksi dalam satuan Rupiah yang

telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan

NPWP

Kolom -1-Kolom -2-

Kolom -3-Kolom -4-

& /www.jdih.kemenkeu.go.id

- 103 -

oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saatpermohonan dibuat. Nilai Impor dan Harga Jualdalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolommi.

Kolom -5- : diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuanRupiah. Dalam hal PPN menggunakan valuta asing,agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksuddalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai PPNyang terutang dalam valuta asing tersebut.

: diisi dengan keterangan:kegunaan alat angkutan tertentubersangkutan;

- kurs yang digunakan sesuai Keputusan Menteri

Keuangan yang berlaku;- dalam hal impor, disebutkan juga Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaiandokumen impor yang dilakukan; dan

- hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

Kolom -6-

yang

Contoh:Nilai

Impor/Harga4wal*)

PajakPertambahan



TertentuKuantitasNo Keterangan

(Rp)-1- -2- -3- -4- -5- -6-

Alat AngkutanTertentu A

lUnit 1.000.000 100.0001. Kegunaan:

Kantor PelayananBea dan Cukai :Sesuai dengan:invoice No:Tanggal :B/LNo:Tanggal :Kurs USD1= Rp.10.000,-Sesuai KeputusanMenteri KeuanganNomor :Tanggal :

(USD 100) (USD10)

Total

Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat

ditampung dalam satu lembar, dapat dibuat dalam beberapa halaman

4 fwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 104 -

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonanSKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon SKTD.

(8) Asal alat angkutan tertentu diperoleh.Contoh untuk impor alat angkutan tertentu.

EAN Corp.Frankfurt, Germany

namaalamatNPWP

{9} Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) di salah satu kotak, dan hanya diisidalam hal yang mengajukan permohonan SKTD adalah pihak lain yangditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, danKepolisian Negara Republik Indonesia, atau pihak yang ditunjuk olehBadan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atauBadan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.Contoh: impor alat angkutan tertentu oleh PT TNS untuk dimiliki dandigunakan oleh PT KAI (Badan Usaha Penyelenggara PrasaranaPerkeretaapian Umum).

H ] Badan Usaha Penyelenggara Sarana PerkeretaapianUmum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana

Perkeretaapian Umum.(10) Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menggunakan

alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (9).Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor

Pokok Wajib Pajak bendahara.

(11) Diisi dengan kota dan tanggal permohonan.(12) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon.(13) Diisi dengan lampiran sesuai persyaratan.

4 /www.jdih.kemenkeu.go.id

- 105 -

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD

(1)NoxnorLampiranHal

(2)Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (SKTD)yang berlaku sampai dengan 31 Desember

Yth. Direktur Jenderal Pajakc.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

(3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Noxnor 50 Tahun 2019 tentang Impordan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan JasaKena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PajakPertambahan Peraturan Menteri KeuanganNilai Nomorjuncto...(4).../PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan PenyerahanAlat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena PajakTerkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai,dengan ini kami: (5)

nama

alamat

NPWP

Jenis Usaha :

yang merupakan: (6)

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan DeanNasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atauPerusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan Nasional;

j J Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan

Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

xf lwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 106 -

dengan izin usaha nomor :perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara,nomor :NPWPNama

(7), atari

(8) dengan :(9)(10)

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Tidak DipungutPajak Pertambahan Nilai atas: (11)

j J impor atau penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana terlampir; dan

pemanfaatan atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu.

(12)untuk periode :(13)

Pemohon

(14)

Terlampir disampaikan: (15)

1.dst.2.

A /www.jdih.kemenkeu.go.id

- 107 -

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PERMOHONAN SKTD

(1) Nomor, diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensipemohon SKTD.

(2) Lampiran, diisi.dengan banyaknya lampiran permohonan SKTD.

contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.(3) Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat

pemohon SKTD terdaftar.(4) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.(5) Identitas pemohon SKTD.

namaalamatNPWP

diisi dengan nama pemohon SKTD.diisi dengan alamat pemohon SKTD.diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohonSKTD.

jenis usaha : diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai denganKlasifikasi Lapangan Usaha.

(6) Dipilih pada salah satu kotak.(7} Diisi dengan nomor izin usaha, penyelenggaraan, atau kegiatan.(8) Diisi dengan nomor dokumen perjanjian atau kontrak pemberian jasa

perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam hal impor pemohonSKTD merupakan pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha AngkutanUdara Niaga Nasional.

(9) Diisi dengan NPWP Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yangmelakukan penunjukan.

(10) Diisi dengan nama Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yangmelakukan penunjukan.

(11) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) pada kotak, sesuai dengan fasilitas

PPN yang dikehendaki.(12) Diisi dengan tahun yang diajukan permohonan SKTD.(13) Diisi dengan kota dan tanggal permohonan.(14) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon.(15) Diisi dengan lampiran sesuai persyaratan.

/f iwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 108 -

D. CONTOH FORMAT RKIP YANG DILAMPIRKAN PADA PERMOHONAN SKTDRENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

YANG DIAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PPN

r(DNamaAlamatNPWP

1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR ALAT ANGKUTAN TERTENTUPerkiraan Nilai

ImporSpesifikasi Teknis(Kegunaan, Merk,

Tipe, Ukuran,Kapasitas)

PerkiraanPajak

PertambahanNilai

KPPBC/KPUdan Pelabuhan

Nama/Jenis AatAngkutan TertentuNomor Kuantitas Kode HS

KeteranganPerSatuan Total

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -10--8- -9-. . . (2) . . . ... (3) ... ... (4) ... ... (5) ... . . . (6) . . . . . . (7) . . . . . . (8) . . . ... (9) ... . . . ( 10) . . . . . . ( 1 1) . . .

TOTAL

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTUPerkiraan Harga

JualPerkiraan

PajakPertambahan

Nilai

PengusahaKena Pajak

Nama/Jenis AatAngkutan Tertentu

Spesifikasi Teknis (Kegunaan,Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas)

Nomor KuantitasPer

SatuanTotal Ke terangan

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -9--8-. . (12) . . ... (13) ... ... (14) ... ... (15) ... ... (16) ... ... (17) ... ... (18) ... ... (19) ... .. . (20) . . .

TOTAL

, (21)Pemohon,

(22)Jabatan

y* /


- 109 -

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP YANG DILAMPIRKANPADA PERMOHONAN SKTD

Diisi dengan identitas pemohon SKTD yang mengajukan RKIP: diisi dengan nama pemohon SKTD.: diisi dengan alamat pemohon SKTD.: diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

pemohon SKTD.

(1)namaalamat

NPWP

(2) Diisi dengan nomor urut.(3) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan pelabuhan

tempat alat angkutan tertentu diimpor.(4) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor.(5) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.(6) Diisi dengan kode Harmonized System (HS) alat angkutan tertentu.(7) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi

kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.(8) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor per satuan.(9) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor total.(10) Diisi dengan perkiraan PPN.(11) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.(12) Diisi dengan nomor urut.(13) Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Pengusaha

Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu.(14) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diterima

penyerahannya.(15) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.(16) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi

kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.(17) Diisi dengan perkiraan Harga Jual per satuan.(18) Diisi dengan perkiraan Harga Jual total.(19) Diisi dengan perkiraan PPN.(20) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.

(21) Diisi dengan tempat dan tanggal pengajuan RKIP.(22) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan.


- 110 -

E. CONTOH FORMAT SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN DANTATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD

I. CONTOH FORMAT SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAIUNTUK SATU KALI IMPOR ATAU PENYERAHAN

Nomor : KET- TDPPN-...(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor danPenyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena PajakTerkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai p.nctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor ..(3)../ PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan TataCara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan PemanfaatanJasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak PertambahanNilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajakmenerangkan bahwa:(4)

namaalamatNPWPjenis usaha

sesuai dengan surat permohonan nomor...(5)... tanggal...(6)..., merupakan: (7)

| | kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan,Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

| j pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;

[ | pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umumdan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

dan diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas imporatau penyerahan*) alat angkutan tertentu, sebagaimana berikut: (8)

NilaiImpor/HargaJual*) (Rp)


Tertentu

Pajak PertambahanNilai yang Terutang (Rp)Kuantitas KeteranganNo

-5--3- -4- -6--2--1-


- I l l -

Alat angkutan tertentu tersebut diperoleh dari: (9)

namaalamatNPWP


[ j Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertahanan, TNI, atau POLRI

|~j Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atauBadan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

dengan: (11)

namaNPWP

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

(12)a.n. Direktur Jenderal PajakKepala Kantor PelayananPajak

0130(13)c

SKTD ini ditujukan kepada:(14)

| [ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai ;

| | PKP yang menyerahkan alat angkutan tertentu ;

[ j lainnya

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD UNTUK SETIAP IMPOR

ATAU PENYERAHAN

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.

(2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang

berlaku.(3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.(4) Diisi dengan identitas pemohon SKTD.

: Diisi dengan nama pemohon SKTD.: Diisi dengan alamat pemohon SKTD.

a. namab. alamat

fwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 112 -

: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajakpemohon SKTD. Untuk kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan,Indonesi, dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia diisi dengan Nomor Pokok WajibPajak bendahara pada kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan, bendahara pada TentaraNasional Indonesia, atau bendahara padaKepolisian Negara Republik Indonesia,

d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak

sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.Untuk kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pertahanan,Tentara Nasional Indonesia, dan KepolisianNegara Republik Indonesia tidak perlu diisi.

(5) Diisi dengan nomor surat permohonan SKTD.(6) Diisi dengan tanggal surat permohonan SKTD.

NPWPc.

Tentara Nasional

(7) Dipilih pada salah satu kotak.(8) Tabel fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut.Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentuyang atas impor atau penyerahannya tidak dipungut

PPN.Diisi dengan satuan jumlah alat angkutan tertentudalam hal terdapat satuan pengukuran, seperti 1 buah,1 unit, atau 1 set.Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuanRupiah.Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta

asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan Rupiah

yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan

dalam satuan mata uang asing tersebut.

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

/ ,www.jdih.kemenkeu.go.id

- 113 -

Contoh:Nilai Impor USD2.000,00Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTDUSD1 = Rpl0.000,00Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00Penulisan pada kolom (4) menjadi:Rp20.000.000,00 (USD2.000,00).

Kolom 5 : Diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuanRupiah.Dalam hal transaksi dalam valuta asing, diisi dengannilai PPN yang telah dikonversi berdasarkan kurs yangditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTDditerbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.Contoh:

Nilai Impor USD2.000,00

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTDUSD1 = Rpl0.000,00

Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00

PPN terutang yang tidak dipungut sebesarRp2.000.000,00

Penulisan pada kolom (5) menjadi Rp2.000.000,00(USD200,00).

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen

pendukung seperti commercial invoice, Bill of Lading,atau dokumen lain yang dipersamakan.

Sehingga bentuk keseluruhan tabel menjadi sebagai berikut:

Nilai PajakPertambahan


Impor/HorgaJual*)


TertentuKuantitas KeteranganNo

(Rp)-5--3- -4- -6--2--1-

lUnit 20.000.000 2.000.000Nama AlatAngkutan Tertentu

1. ' Sesuai dengan:Invoice No:Tanggal :B/LNo:Tanggal :Kurs U$D1= Rp.10.000,-Sesuai KeputusanMenteri Keuangan

(USD 2.000) (USD200)

Nomor:.Tanggal :

f6www.jdih.kemenkeu.go.id

- 114 -

Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapatditampung dalam satu lembar, maka dapat dibuat dalam beberapahalaman lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala KantorPelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak.

(9) Asal alat angkutan tertentu diperoleh.Contoh untuk impor alat angkutan tertentu.

EAN Corp.Frankfurt, Germany

namaalamatNPWP

(10) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) di salah satu kotak, dan hanya diisidalam hal yang mengajukan permohonan SKTD adalah pihak lain yangditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, danKepolisian Negara Republik Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atauBadan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.Contoh: impor alat angkutan tertentu oleh PT TNS untuk dimiliki dandigunakan oleh PT KAI (Badan Usaha Penyelenggara PrasaranaPerkeretaapian Umum).

rfl Badan Usaha Penyelenggara Sarana PerkeretaapianUmum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana

Perkeretaapian Umum.(11) Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menggunakan

alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (9).Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di




(12) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya SKTD.Contoh: Jakarta, 12 Oktober 2020.

(13) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

(14) Dipilih pada salah satu kotak.Dipilih pada kotak yang sesuai dan diisi dengan nama Kantor

Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dalam

/Awww.jdih.kemenkeu.go.id

- 115 -

hal Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu atau diisidengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajakpenjual dalam hal Wajib Pajak menerima penyerahan alat angkutantertentu.

II. TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAUPENYERAHAN

Penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8)huruf a:

a. dalam rangka impor, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap denganperuntukan sebagai berikut:

1) untuk pemohon SKTD;

2) untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atauKepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukaitempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, melaluiKantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD; danuntuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagaiarsip.

b. dalam rangka penyerahan, dibuat 4 (empat) rangkap denganperuntukan sebagai berikut:

untuk pemohon SKTD;untuk Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alatangkutan tertentu, melalui pemohon SKTD;

3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha

Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentuterdaftar, melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD;dan

untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagaiarsip.

3)

1)2)

4)

e /www.jdih.kemenkeu.go.id

- 116 -

F. CONTOH FORMAT SKTD DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTDI. CONTOH FORMAT SKTD


KANTOR PELAYANAN PAJAIC (1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAINomor : KET- TDPPN-...(2)

SKTD berlaku sejak tanggal ...(3)... sampai dengan 31 Desember ... (4)...Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan

Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena PajakTerkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai junctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5).,/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan TataCara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan PemanfaatanJasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak PertambahanNilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajakmenerangkan bahwa:(6)

nama :alamat :NPWP :jenis usaha

sesuai dengan surat permohonan nomor...(7)... tanggal...(8)..., merupakan: (9)

[ [ Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan tkan Nasional,Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau PerusahaanPenyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;

| | Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

j | Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan UsahaPenyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

|~| pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

dan diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas: (10)

P~| impor atau penyerahan alat angkutan tertentu, sebagaimana RKIP terlampir.| | penyerahan:

| | jasa persewaan kapal;

j | jasa kepelabuhanan, meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh:

| | jasa perawatan dan perbaikan kapal;

| | jasa perawatan dan perbaikan kereta api;

| | jasa persewaan pesawat udara; dan

[~] jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara.

| | pemanfaatan jasa persewaan pesawat udara dari luar Daerah Pabean.


( 11 )a.n. Direktur Jenderal PajakKepala Kantor PelayananPajak\s\\m

(12)www.jdih.kemenkeu.go.id

- 117 -

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.(2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang

berlaku.(3) Saat mulai berlakunya SKTD, diisi dengan tanggal penerbitan SKTD.(4) Diisi dengan tahun sesuai periode yang diajukan permohonan SKTD.(5) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.(6) Diisi dengan identitas pemohon SKTD.

a. namab. alamatc. NPWP

: Diisi dengan nama pemohon SKTD.: Diisi dengan alamat pemohon SKTD.: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

pemohon SKTD.d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak

sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.(7) Diisi dengan nomor surat permohonan SKTD.(8) Diisi dengan tanggal surat permohonan SKTD.(9) Dipilih pada salah satu kotak.(10) Dipilih pada salah satu kotak, sesuai dengan fasilitas tidak dipungut

PPN yang disetujui untuk diberikan.(11) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya SKTD.

Contoh: Jakarta, 4 September 2020.(12) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak


II. TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTDPenerbitan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9)

huruf a dilampiri RKIP yang memuat daftar alat angkutan tertentudan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yangdisetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama DirekturJenderal Pajak untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN, dan

dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dalam hal penerbitan SKTD dilakukan

secara manual, dengan peruntukan sebagai berikut:untuk pemohon SKTD;

untuk setiap Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukaitempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, melalui Kantor

l.

li.


- 118 -

Pelayanan Pajak penerbit SKTD dan untuk Pengusaha KenaPajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu melaluipemohon SKTD. Dalam hal impor berada di beberapa kantordan/atau penyerahan diterima dari beberapa Pengusaha KenaPajak, SKTD dapat difotokopi; danuntuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagaiarsip.

111.

f j Lwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 119 -

G. CONTOH FORMAT RKIP YANG MENJADI LAMPIRAN SKTDRENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

Nomor : ... (2) ... (diisi petugas KPP)Tanggal : ... (3) ... (diisi petugas KPP)

(5) Nomor SKTD : (4) ... (diisi petugas KPP)•••NamaAlamatNPWP

1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR ALAT ANGICUTAN TERTENTUPerldraan Nilai

ImporSpesifikasi Teknis(Kegunaan, Merk,

Tipe, Ukuran,Kapasitas)

PerkiraanPajak

PertambahanNilai

Nama/Jenis AlatAngkutan Tertentu


Nomor Kuantitas Kode HSKeteranganPer

Satuan Total

-1- -2- -3- -5- -6--4- -7- -8- -9- -10-

(6) .. . . . . (8) . . .... (7) ... ... (9) (10) . . . . ( 11) . . . (12) . (13) ... (14) ... . (15) ...••• • » • • • » •« •* • •• • * I ft »

TOTAL

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU

Perkiraan HargaJual

PerkiraanPajak

PertambahanNilai


PengusahaKena Pajak


Nomor KuantitasPer

SatuanTotal Keterangan

-1- -2- -3- -5--4- -6- -7- -8- -9-(17) . ... (18)(16) (19) ... . . . (20) . . . . . . (21) . . . . . . (22) . . . ... (23) ... ... (24)•» • • * • • •••• « •• » • «

TOTAL

^ /


- 120 -

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP YANG MENJADILAMPIRAN SKTD

(1) Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman RKIP,dicantumkan pada setiap halaman.

(2) Diisi dengan nomor RKIP sesuai tata cara penomoran yang berlakuoleh Kantor Pelayanan Pajak.

(3) Diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal RKIP.(4) Diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan nomor SKTD yang

melampirkan RKIP yang bersangkutan.(5} Diisi dengan identitas pemohon SKTD yang mengajukan RKIP

diisi dengan nama pemohon.

diisi dengan alamat pemohon.diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajakpemohon.

(6) Diisi dengan nomor urut.(7) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan pelabuhantempat alat angkutan tertentu diimpor.

(8) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor.(9) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.(10) Diisi dengan kode Harmonized System (HS) alat angkutan tertentu.(11) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi

kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.(12) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor per satuan.(13) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor total.(14) Diisi dengan perkiraan PPN.(15) Diberi keterangan “TDP” oleh Kantor Pelayanan Pajak jika permohonan

disetujui, dan keterangan “Dipungut PPN” jika permohonan bagian initidak disetujui (diisi setelah Kantor Pelayanan Pajak menelitipermohonan SKTD yang dilampiri RKIP).

(16) Diisi dengan nomor urut.(17) Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Pengusaha

Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu.(18) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diterima

penyerahannya.(19) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.

namaalamatNPWP


- 121 -

(20) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputikegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.

(21) Diisi dengan perkiraan Harga Jual per satuan.(22) Diisi dengan perkiraan Harga Jual total.(23) Diisi dengan perkiraan PPN.(24) Diberi keterangan “TDP” oleh Kantor Pelayanan Pajak jika disetujui,

dan keterangan “Dipungut PPN” jika fasilitas tidak dipungut atas alatangkutan dimaksud tidak disetujui (diisi setelah Kantor Pelayanan

Pajak meneliti permohonan SKTD yang dilampiri RKIP).

4 twww.jdih.kemenkeu.go.id

- 122 -

H. CONTOH FORMAT SKTD PENGGANTII. SKTD PENGGANTI UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN


KANTOR PELAYANAN PAJAK ( 1 )

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGGANTIUNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

Nomor : KET- TDPPN-...(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor danPenyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena PajakTerkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai junctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor ..(3)../PMK.03/ 2020 tentang Persyaratan dan TataCara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan PemanfaatanJasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak PertambahanNilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajakmenerangkan bahwa:(4)

nama :

alamat :NPWP :jenis usaha :

yang merupakan: (5)

| [ kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan,Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

|~~| pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;

| | pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umumdan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

dan sesuai dengan permohonan pembetulan Surat Keterangan Tidak Dipungut PajakPertambahan Nilai nomor (6) tanggal (7) / secara jabatan*) diberikan fasilitastidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan*) alatangkutan tertentu, sebagaimana berikut: (8)

NilaiImpor/ HargaJual*) (Rp)


Tertentu

Pajak PertambahanNilai yang Terutang (Rp)Kuantitas KeteranganNo

-6--5--3- -4--2--1-


- 123 -

Alat angkulan tertentu tersebut diperoleh dari: (9)

namaalamatNPWP


[~] Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

PI Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atauBadan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

dengan: (11)

namaNPWP

Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor ...(12)... tanggal...(13)... dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Tidak Dipungut PajakPertambahan Nilai Pengganti ini berlaku sejak tanggal ...(14)...


(15)a.n. Direktur Jenderal PajakKepala Kantor PelayananPajak

0W0

(16)

SKTD ini ditujukan kepada:(17)

| j Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai ;

| [ PKP yang menyerahkan alat angkutan tertentu ;

| [ lainnya

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD PENGGANTI UNTUKSETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.(2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang

berlaku.(3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.

Diisi dengan identitas pemohon SKTD.: Diisi dengan nama pemohon SKTD.

(1)

(4)a. nama

4 lwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 124 -

b. alamat : Diisi dengan alamat pemohon SKTD.: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

pemohon SKTD. Untuk kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di

Tentara NasionalIndonesi, dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia diisi dengan Nomor Pokok WajibPajak bendahara pada kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan, bendahara pada TentaraNasional Indonesia, atau bendahara padaKepolisian Negara Republik Indonesia.

: Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajaksesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.Untuk kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pertahanan,Tentara Nasional Indonesia, dan KepolisianNegara Republik Indonesia tidak perlu diisi.

c. NPWP

bidang pertahanan,

d. jenis usaha

(5) Dipilih pada salah satu kotak.

(6) Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKTD.(7) Diisi dengan tanggal surat permohonan penggantian SKTD.

*) pilih salah satu

Dalam hal penggantian SKTD dilakukan secara jabatan, nomor dan

tanggal surat permohonan penggantian SKTD tidak perlu diisi.(8) Tabel fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.Kolom 2 : Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu

yang atas impor atau penyerahannya tidak dipungut

PPN.Kolom 3 : Diisi dengan satuan jumlah alat angkutan tertentu

dalam hal terdapat satuan pengukuran, seperti 1 buah,1 unit, atau 1 set.

Kolom 4 : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuanRupiah.Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta

asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan Rupiah


- 125 -

yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkanoleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dandalam satuan raata uang asing tersebut.Contoh:

Nilai Impor USD2.000,00Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTDUSD1 = Rpl0.000,00

Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00Penulisan pada kolom (4) menjadi:Rp20.000.000,00 (USD2.000,00).

Kolom 5 : Diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuanRupiah.Dalam hal transaksi dalam valuta asing, diisi dengannilai PPN yang telah dikonversi berdasarkan kurs yangditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTDditerbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.Contoh:

Nilai Impor USD2.000,00

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTDUSD1 = Rpl0.000,00Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00

PPN terutang yang tidak dipungut sebesarRp2.000.000,00

Penulisan pada kolom (5) menjadi Rp2.000.000,00

(USD200,00).

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen

pendukung seperti commercial invoice, Bill of Lading,atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat

ditampung dalam satu lembar, maka dapat dibuat dalam beberapa

halaman lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak.

(9) Asal alat angkutan tertentu diperoleh.(10) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) di salah satu kotak, dan hanya diisi

dalam hal yang mengajukan permohonan SKTD adalah pihak lain yang

ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

6 /www.jdih.kemenkeu.go.id

- 126 -

pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, danKepolisian Negara Republik Indonesia, atau pihak yang ditunjuk olehBadan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atauBadan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.Contoh: impor alat angkutan tertentu oleh PT TNS untuk dimiliki dandigunakan oleh PT KAI (Badan Usaha Penyelenggara PrasaranaPerkeretaapian Umum).

H ] Badan Usaha Penyelenggara Sarana PerkeretaapianUmum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana

Perkeretaapian Umum.

(11) Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menggunakan

alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (10).

Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di




(12) Diisi dengan nomor SKTD yang dilakukan penggantian.(13) Diisi dengan tanggal SKTD yang dilakukan penggantian.

(14) Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SKTD Pengganti, yaitu tanggal

penerbitan SKTD yang diajukan permohonan penggantian.

(15) Diisi dengan kota dan tanggal SKTD Pengganti diterbitkan.

(16) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan

SKTD Pengganti.

(17) Dipilih pada kotak yang sesuai dan diisi dengan nama Kantor

Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dalam

hal Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu atau diisi

dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak

penjual dalam hal Wajib Pajak menerima penyerahan alat angkutan

tertentu, dalam hal SKTD yang diterbitkan merupakan SKTD untuk

satu kali impor/penyerahan.


- 127 -

II. SKTD PENGGANTIKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGGANTINomor : KET- TDPPN-...(2)

SKTD berlaku sejak tanggal ...(3)... sampai dengan 31 Desember ...(4)...Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan

Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena PajakTerkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai junctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5)../PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan TataCara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan PemanfaatanJasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak PertambahanNilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajakmenerangkan bahwa:(6)

nama :alamat :NPWP :jenis usaha :

yang merupakan: (7)

| | Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional,Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau PerusahaanPenyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;

| | Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

j | Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan UsahaPenyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

| [ pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

Dan sesuai dengan permohonan pembetulan Surat Keterangan Tidak Dipungut PajakPertambahan Nilai nomor (8) tanggal (9) / secara jabatan*) diberikan fasilitastidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas: (10)

| j impor atau penyerahan alat angkutan tertentu, sebagaimana RKIP terlampir.| | penyerahan:

| | jasa persewaan kapal;

| | jasa kepelabuhanan, meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;

[ | jasa perawatan dan perbaikan kapal;

| [ jasa perawatan dan perbaikan kereta api;

| | jasa persewaan pesawat udara; dan

| | jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara.| | pemanfaatan jasa persewaan pesawat udara dari luar Daerah Pabean.

Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor „.(11)... tanggal...(12)... dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Tidak Dipungut PajakPertambahan Nilai Pengganti ini berlaku sejak tanggal ...(13)...


(14)a.n. Direktur Jenderal PajakKepala Kantor PelayananPajakHISS

(15)/


- 128 -

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD PENGGANTI UNTUKSETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.(2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang

berlaku.(3) Saat mulai berlakunya SKTD, diisi dengan tanggal penerbitan SKTD.(4) Diisi dengan tahun sesuai periode yang diajukan permohonan SKTD.(5) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.(6) Diisi dengan identitas pemohon SKTD.

: Diisi dengan nama pemohon SKTD.: Diisi dengan alamat pemohon SKTD.: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

pemohon SKTD.

d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajaksesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.

a. nama

b. alamat

NPWPc.

(7) Dipilih pada salah satu kotak.(8) Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKTD.(9) Diisi dengan tanggal surat permohonan penggantian SKTD.

*) pilih salah satuDalam hal penggantian SKTD dilakukan secara jabatan, nomor dantanggal surat permohonan penggantian SKTD tidak perlu diisi.

(10) Dipilih pada kotak yang tersedia, sesuai dengan fasilitas tidakdipungut PPN yang disetujui untuk diberikan.

(11) Diisi dengan nomor SKTD yang dilakukan penggantian.(12) Diisi dengan tanggal SKTD yang dilakukan penggantian.(13) Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SKTD Pengganti, yaitu tanggal

penerbitan SKTD yang diajukan permohonan penggantian.

(14) Diisi dengan kota dan tanggal SKTD Pengganti diterbitkan.(15) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya SKTD.

Contoh: Tuban, 4 September 2020.(16) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak



- 129 -

I. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SKTD, SKTDPENGGANTI, ATAU RKIP PERUBAHAN


KANTOR PELAYANAN PAJAK....(1)

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SKTD/SKTD PENGGANTI/RKIP PERUBAHAN (2)

Nomor: KET-TLK- (3)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor. (5), kami sampaikan bahwa Wajib Pajak: (6)

(4) tanggal

NamaNPWPAlamat

tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) /SKTDPengganti/RKIP Perubahan karena: (7)

permohonan tidak lengkap;

Wajib Pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan SKTDsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor..(8)../ PMK.03/2020;

Barang Kena Pajak yang dimohonkan fasilitas tidak dipungut PPNtidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor..(8)../ PMK.03/2020;

belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) MasaPajak terakhir;

mempunyai utang pajak;

belum menyampaikan Laporan Realisasi Impor, Perolehan,dan/atau Pemanfaatan yang sudah menjadi kewajibannya;dan/atau

lainnya,

Demikian untuk dimaklumi.

(9)a.n Direktur Jenderal PajakKepala Kantor

HQ0

(10)


- 130 -

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKANPENERBITAN SKTD, SKTD PENGGANTI, ATAU RKIP PERUBAHAN

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.Disesuaikan dengan jenis permohonan yang diterbitkan suratpenolakan.Diisi dengan nomor surat penolakan sesuai dengan tata carapenomoran yang berlaku.Diisi dengan nomor surat permohonan.Diisi dengan tanggal surat permohonan.Diisi dengan identitas pemohon SKTD.

: Diisi dengan nama pemohon.: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon

atau Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara padakementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertahanan, bendaharapada Tentara Nasional Indonesia, atau bendaharapada Kepolisian Negara Republik Indonesia,

c. Alamat : Diisi dengan alamat pemohon.Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu.Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.Diisi kota dan tanggal diterbitkannya surat penolakan.

Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan

surat penolakan.

(1)

(2)

(3)

(4)(5)(6)

a. Namab. NPWP

(7)(8)(9)

(10)

$


- 131 -

J. CONTOH FORMAT RKIP PERUBAHAN

Halaman ..(1) ... dari ...RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) PERUBAHAN

Nomor : ... (2) ... (diisi petugas KPP)Tanggal : ... (3) ... (diisi petugas KPP)

14) RKIP Perubahan keNomor RKIP yang diubah ; ... (6)...Nomor SKTD

... (5) ...NamaAlamatNPWP

... (7)...

1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR ALAT ANGKUTAN TERTENTU (8)

Perkiraan NilaiImporSpesifikasi Teknis

(Kegunaan, Merk,Tipe, Ukuran,

Kapasitas)

PerkiraanPajak

PertambahanNilai


Nama/Jenis AlatAngkutan Tertentu KuantitasNomor Kode HS Keterangan

PerSatuan Total

Semula Menjadi Semula Menjadi Semula Menjadi-5--2- -3- -4- -6- -7--1- -8- -9- -10- -11- -13--12-

TOTAL

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU (9)

Perkiraan HargaJual Perkiraan

PajakPertambahan

Nilai



Pengusaha Kena Pajak KuantitasNomor TotalPerSatuan

Keterangan

Menjadi Semula MenjadiSemula Semula Menjadi-5- -6--2- -3- -4- -7- -8--1- -9- -10- -12--11-

TOTAL

, ( 10)Pemohon,

( 11)Jabatan


- 132 -

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP PERUBAHAN

( 1) Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman RKIPPerubahan yang dicantumkan pada setiap halaman RKIP.Diisi dengan nomor RKIP perubahan sesuai dengan tata carapenomoran yang berlaku oleh Kantor Pelayanan Pajak.Diisi dengan tanggal RKIP perubahan oleh Kantor Pelayanan Pajak.Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yangmengajukan RKIP perubahan.Diisi dengan urutan RKIP perubahan. Contoh: Perubahan ke : 1 (satu).Diisi dengan nomor RKIP yang dilakukan perubahan.Diisi dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP yang dilakukanperubahan. Nomor SKTD yang melampirkan RKIP adalah sama dengannomor SKTD yang melampirkan RKIP perubahan.Tabel diisi sama dengan tabel pada RKIP dengan menambahkanperubahan pada alat angkutan tertentu yang diajukan.Contoh: alat angkutan A semula direncanakan untuk diimporsebanyak 100 unit. Karena adanya tambahan kebutuhan, alatangkutan A ditambah menjadi 200 unit. Maka tabel RKIP perubahan:

(2)

(3)(4)

(5)

(6)(7)

(8)

Nama/Jenis AlatAngkutan.Tertentu/Jasa

Kena Pajak Tertentu

Kuantitas

Semula Menjadi-5- -6--4-

100 unit 200 unitAlatangkutan A

Tabel diisi sama dengan tabel pada RKIP dengan menambahkan

perubahan pada alat angkutan tertentu yang diajukan. Contoh: atasalat angkutan A semula direncanakan untuk diterima penyerahansebanyak 100 unit. Karena kebutuhan, alat angkutan A harusditambah menjadi 200 unit. Maka tabel RKIP perubahan:

(9)

Nama/Jenfs AlatAngkutanTertentu/Jasa

Kena Pajak Tertentu

Kuantitas

Semula Menjadi-5- -6--4-

100 unit 200unitAlat angkutan A

Diisi dengan kota dan tanggal pengajuan RKIP perubahan.(11) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon perubahan

RKIP.

(10)

7 J


- 133 -

K. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASIIMPOR DAN/ATAU PEROLEHANHalaman ..(1) ... dari •I•

LAPORAN REALISASI IMPOR DAN/ATAU PEROLEHAN

- 13)NamaAlamatNPWP

Nomor SKTD: ... (2)

1. REALISASI IMPOR BKPPajak

PertambahanNilai

Nilai ImporNama/Jenis AlatAngkutan Tertentu KuantitasNomor Nomor PIB Kode HS Spesifikasi Teknis Keterangan

Satuan Total

... (4) ... ... (5) ... . . . (6) . . . ... (7) ... . . . (8) . . . ... (9) ... . . . ( 10) . . . . . . (11) . . . . . . ( 12) . . . ... (13) ...TOTAL

2. REALISASI PEROLEHAN BKPNomorFakturPajak

PajakPertambahan

Nilai

Harga JualPengusahaKena Pajak

Nama/Jenis AlatAngkutan Tertentu Spesifikasi TeknisKuantitasNomor KeteranganSatuan Total

... (14) ... ... (15) ... ... (16) ... ... (17) ... ... (18) ... ... (19) ... . . . (20) .. . . . . (21) . . . . . . (22) . . . ... (23) ...TOTAL

, (24)

(25)

.*»


- 134 -

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH LAPORAN REALISASI IMPORDAN/ATAU PEROLEHAN

(1) Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman laporan dandicanturakan pada setiap halaman.

(2) Diisi dengan nomor SKTD yang dilaporkan realisasinya.(3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang menyampaikan laporan:

diisi dengan nama Wajib Pajak.diisi dengan alamat Wajib Pajak.diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

namaalamatNPWP

(4) Diisi dengan nomor urut.(5) Diisi dengan nomor Pemberitahuan Impor Barang atas impor alat

angkutan tertentu, yang telah terdapat dalam Sistem KomputerPelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(6) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor.(7) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.(8) Diisi dengan kode Harmonized System (HS) alat angkutan tertentu

yang diimpor.(9) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu meliputi

kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.(10) Diisi dengan Nilai Impor per satuan, dalam mata uang Rupiah.(11) Diisi dengan Nilai Impor total, dalam mata uang Rupiah.(12) Diisi dengan PPN yang tidak dipungut.(13) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.(14) Diisi dengan nomor urut.(15) Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang

menyerahkan alat angkutan tertentu.(16) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diterima

penyerahannya.(17) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.(18) Diisi dengan nomor Faktur Pajak atas penyerahan alat angkutan

tertentu.(19) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu meliputi

kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.(20) Diisi dengan Harga Jual per satuan.(21) Diisi dengan Harga Jual total.

(22) Diisi dengan PPN yang tidak dipungut.

& /www.jdih.kemenkeu.go.id

- 135 -

(23) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.i

i i(24) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan realisasi impor dan/atau

perolehan.(25) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan.

L. CONTOH FORMAT SURAT REMBATALAN SKTD


KANTOR PELAYANAN PAJAK....(1)

SURAT KETERANGAN PEMBATALANNomor: KET-BTL- (2)

Sehubungan diperolehnya data/ informasi yang menunjukkanbahwa Wajib Pajak tidak berhak untuk memperoleh Surat KeteranganTidak Dipungut, atas Surat Keterangan Tidak Dipungut PajakPertambahan Nilai nomor (3) ... tanggal...(4)..., yang diberikan kepada« r » •

Wajib Pajak: (5)

namaNPWPalamat

dibatalkan.

(6)a.n Direktur Jenderal PajakKepala Kantor

(7)

surat ini ditujukan kepada: (8)

| |Pemilik SKTD;

1 ~|Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

PETUNJUK PENGISIAN ;CONTOH FORMAT SURAT KETERANGANPEMBATALAN SKTD

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan suratketerangan pembatalan SKTD.

G twww.jdih.kemenkeu.go.id

- 136 -

(2) Diisi dengan nomor surat keterangan pembatalan SKTD sesuai dengantata cara penomoran yang berlaku.

(3) Diisi dengan nomor SKTD yang dibatalkan.(4) Diisi dengan tanggal SKTD yang dibatalkan.(5) Diisi dengan identitas pemilik SKTD.

: diisi dengan nama Wajib Pajak pemilik SKTD.NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik SKTD.alamat : diisi dengan alamat Wajib Pajak pemilik SKTD.

(6) Diisi dengan kota dan tanggal surat keterangan pembatalan SKTDditerbitkan.

(7) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajakpenerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

(8) Dibubuhi tanda pilih pada kotak penerima surat keteranganpembatalan SKTD:a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;b. pemilik SKTD; danc. lainnya, jika ada.

nama

M. TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANAADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAKI. ATAS SKTD PENGGANTI DAN SKTD YANG DIBATALKAN

Untuk pengisian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lainyang disamakan dengan Surat Setoran Pajak mengikuti ketentuanyang berlaku, sedangkan untuk:1. Kode Akun Pajak diisi dengan Kode Akun Pajak 411211 untuk

Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk PajakPertambahan Nilai Impor;

2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode jenis setoran untukpembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkanfasilitas, yang dapat dikreditkan;

3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan nomor SKTDPengganti atau nomor Surat Pembatalan SKTD; dan

4. Masa dan Tahun Pajak diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajakdilakukannya impor atau penyerahan alat angkutan tertentu.

4 Iwww.jdih.kemenkeu.go.id

- 137 -

ATAS ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG IMPOR DAN/ATAU

PENYERAHANNYA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

NAMUN DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA

ATAU DIPINDAHTANGANKAN

Untuk pengisian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lainyang disamakan dengan Surat Setoran Pajak mengikuti ketentuanyang berlaku, sedangkan untuk:1. Kode Akun Pajak diisi dengan Kode Akun Pajak 411211 untuk Pajak

Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk PajakPertambahan Nilai Impor;

2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode jenis setoran untukpembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkanfasilitas, yang tidak dapat dikreditkan;

3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan keterangan“Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas alat angkutan tertentuyang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula ataudipindahtangankan sesuai dengan SKTD nomor ... tanggal ...”; dan

4. Masa dan Tahun Pajak diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajakterjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan alatangkutan tertentu.

II.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Umum

u.b.Pit. agian Administrasi Kementerian

oo.%

O2'S*$

UJ

£* JTITIN KRIS^IATI

115 199803 2 002Vf rARIAT

i ^www.jdih.kemenkeu.go.id

Documents

MENTER KEUANGAN REPUBLIK S