160 Hllkum dan Pembangllnan

PEMBANGUNAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF MORAL* OIeh: Ichtijanto SA

PENDAHULUAN

Pembicaraan konsep pembangunan hukum bagl sualu negara yang ber­landaskan hukum merupakan hal yang menarik dibicarakan. Demikian pula penulis dalam tulisan inl mencoba me­maparkan Icnlaug polilik pembangunan hukum. Dimana bcliau mengungkapkan bahwa sualu konsep lelaah pembangunan hukum adanya pandangan moral dan ajaran moral yang dianul dalam hukum sangat berpengaruh dalam Japangan hukum yang kita bangun, oleh karena konsep pembangunan hukum yang tidak berpijak pada nilai titrah dan kebenaran hakiki dari Allah, sang pencipta aJam hanya akan menciptakan kegoncangan dalam kehidupan manusia.

Pembangunan Hukum dapal berarti dalam arli luas tanpa dibatasi olcb batasan !crtcnlu (bangsa dan negara), namun dapal pula Icrbatas arlinya pcmbcngunan bukum dalam salu lingkungan !crlcnlu adalah Iingkungan bangsa dan negara Indonesia,

Masalah Hukum dan Moral pcrnah dibicarakan olch dua orang tokoh ahli hukum Islam Indonesia, ialah Prof. Dr. Hazairin, SH dan Prof. H.M. Rasyidi dalam pidato pcngukuhan sebaljai Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pembangunan Hukum walaupun maksudnya memang untuk Illeningkatkan kualitas hukum bagi kehidupan manusia dan masyarakal.

·)Dtsampaikan pada Seminar Nasional Politik Panbanguoan lIukum Nasional, yang diselenggarakao olth Fakultas Hultum Universitas Islam Indonesia (UII). tangga120-22 Maret 1990 di Yogyakara.

l.Pidato Peogukuhan Guru Besar Prof. Dr. Mr. Hazairin pada langgal 13 September 1952 berjudul KESUSILAAN DAN HUKUM; Pidato pengulruhan Prof. Dr. 11M. Rasjidi. pada tanggal 20 April 1968 berjudul HUKUM ISLAM DAN PElAKSANAANNYA DALAM SEJARAIL

Pembangunan 161

Namun kenyataannya dapat terjadi sebaliknya, pembangunan hukum yang berarti perubahan hukum dalam masyarakat komunisme dan sosialis pada masa-masa yang lalu adalah contoh yang sangat jelas.

Setiap masyarakat dan bangsa memiliki sistim moral, standar moral, tujuan moral dan norma-norma moralnya sendiri.

Isme-isme yang ada di dunia ini (Liberalisme-Kapitalisme, Komunis­me, Sosialisme) dan lain-lain mempunyai pula sitem morainya tersendiri. Demikian pula, agama-agama yang berkembang di seluruh dunia a1<\Upun yang hanya dianut oleh pcnganutnya di wilayah tcrtentu, juga mcmpunyai sistem moralnya sendiri. Agama-agama wahyu pada umumnya mem­punyai pandangan luas tentang manusia, alam dan moral man usia.

Sistem moral Islam sesuai dengan sifat Islam sebagai totalitarian religion (islilah HAR Gibb), mendudukkan manusia dalam kedudukan istimewa (Khalifah Allah di bumi), karenanya sistem morainya juga me­rupakan totalitas. Sistem moral Islam yang didasari Iman, bcrkcmbang dengan ibadah dan diwamai dengan rasa keagamaan hidup dalam diri manusia muslim. Sistem moral Islam itu telah mempengaruhi kehidupan manusia Indonesia dalam tingkah lakunya dan dalam tatanan : berma­syarakat, berbangsa, dan bcmegara.

Adanya Islam dan muslimin Indonesia telah mempengaruhi pola tata hukum Indonesia, sejak Pancasila, UUD 1945, P4, GBHN sampai pada peraturan perundangan yang lebih rendah bahkan sampai pada upacara­upacara kenegaraan dan kemasyarakatan. Islam dan cita Islam telah membentuk Indonesia.

PEMBANGUNAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF MORAL

A. Pembangunan Hukum dan Peubaban Hukum.

Konsep pembangunan hukum yang tidak berpijak pada nilai-nilai fitrah dan kebenaran hakiki dari Allah pencipta alam, banya akan menciptakan perubahan-perubahan yang dapat mengakibatkan kegoncangan kchidupan manusia dan penduduk negaranya saja, lidak meningkatkan harkat manusianya dan masyarakatnya.

Pembangunan hukum sangat erat hubungannya dan berpijak pada politik hukum yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara, berkaitan pula dengan sikap demokralik dalam hukum dan perubahan hukum. Kalau regim pemerintah yang menginginkan perubahan ilu tidak bersikap demokralis maka perubahan hukum dan juga pembangunan hukum, dijadikan alat untuk menciptakan keadaan yang dikehendakinya. Namun dalam negara yang demokralis yang melaksanakan pembangunan dan perubahan hukum yang demokratis pula, pembangunan dan perubahan

Apri11991

162 Hukum dan Pembangunan

hukum akan dipakai untuk mcngadakan perubahan sosial menjadi 1cbih baik dan lebih dcmokratis (law as a tool of social enggineering) 2

Moral demokrasi sangat mcmpengaruhi hukum dan perubahannya, bahkan mempcngaruhi pula pclaksanaan hukum dan penegakan hukum. Moral demokrasi mempcngaruhi seluruh lapangan hukum pidana, perdata, dagang, perburuhan, tanah/agraria, hukum tata negara, hukum administrasi ncgara, hukum acara dan lain-lain bidang hukum terpengaruh olch moral dcmokrasi.

Pandanganmoraldan ajaran moral yang dianut dalam hukum, juga sangal mcmpcngaruhi bidang dan lapangan hukum yang ada dan pcrlu di bangun. Falsafah hukum bara( yang berdasarkan indivualisme, hukum yang banya bcrkait dengan masalah hubungan antar orang sebagai subjek bukum. Hubungan manusia dcngan alam sekitarnya (yang sekarang dikenal dengan bukum lingkungan) tcrabaikan atau terlambat dipikirkan . Ada hukum ekonomi yang mcngatur bubungan antara manusia dcngan barang-barang kebutuban hidup manusia, namun tidak dibubungkan dengan Tuhan pencipta alam.

Hukum bagi masyarakat Barat yang individualistik adalah nilai- nilai rasional yang dipakai untuk mengatur bubungan antar manusia sebagai subjek hukum agar hak dan kcwajiban diantara manusia warga masyarakat tertunaikan dengan baik. Hukum Barat tidak ber-Tuhan dan tidak mendudukan Tuban dalam konsep dan kostruksi hukum. Prof. Nasrun menyatakan bahwa Hukum Barat mendewakan ratio, berdasar individualisme dan tidak bcrdasar iman kepada Tuhan Yang Maba Esa. Karena itu pula dalam bukum Barat tidak ada Hukum Ibadah dan tidakada bukum yang mengatur bubungan manusia dengan dirinya (akunya) yang mengatur kewajiban-kewajiban diri manusia; Hukum Barat bcrpangkal diri dari HAK ASASI tanpa kewajiban asasi manusia.

Pandangan falsafah tcntang manusia sebagai totalitas akan melabirkan konscp ajaran bukum dan pembidangan bukum tcrsendiri. Hukum scbagai aturan bidup bukan sebagai basil karya budaya manusia yang sccara gradual tumbub. Namun yang Icbib penting darinya adalah bahwa manusia mengaku sebagai bamha Tuhan scru sekalian alam dan ada kctentuan Hukum Tuhan dan Rasulnya. Pada dasarnya agama-agama samawi mempunyai pandangan bukum dan pandangan moral demikian.

Prof.Dr.H.M. Rasjidi dalam makalabnya pada seminar HukumNasional II di Semarang, menyatakan :

2. AJiran Pragmatic Realism. Libac Prof. Dr. Mochw Kilsumaalmadja SH. LLM. HUKUM, MASYARAKATDAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAl. bal ..... 9.

Pembangunan 163

Hubungan antara hukum dan moral digambarkan sebagai dua circle (Iingkaran), yang sebagian diatas yang lain. Dalam bagian yang bertimbunan itu hukum dan moral bersamaan, sedang daJam bagian lain tidak ada persamaan. Yakni yang legal belum tentu moral dan yang moral belum tentu legal. Gambaran ini perlu dijelaskan, yaitu bahwa dalam bagian yang bertimbun, walaupun ada persesuaian antara hukum dan moral tetapi tidak ada identitas. Mengcnai problem ini ada tiga penyelesaian. Pertama, hukum dan moral harus berdampingan, oleh karena moral pokok dari hukum. Tetapi ada pula yang mengartikan sebagai Hobbes (1588-1679) bahwa bermoral artinya mengikuti hukum Pemerintah dan Hegel (1770-1831) yang menyatakan bahwa tidak ada moral yang lebih tinggi daripada patuh kepada hukum ncgara. Kedua, masing-masing daripada hukum dan moral ada bagiannya dan moral Icbih tinggi dari hukum baik yang dinamakan natural law atau yang berasal dari Tuhan atau dari alam. Ketiga, masing-masing dari hukum dan moral ada bidangnya sendiri yang Iiada hubungannya satu dengan yang lainnya. Inilah yang dinamakan Legal Positivisme.3

B. Pemb3ngun3n Hukum di Indonesia.

Prof. Dr. Hazairin, SH dalam pidato pengukuhannya tersebut menyatakan bahwa nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia adalah:

Tiga macam kesempumaan tentang kesempumaan hidup perseorang­an ditengah-tengah masyarakat, cita-cita yang telah menjadi darah dagingnya menjadi tujuan dan pakaian hidupnya sehari-hari, yakni pertama kebersihan rohani yang tersirat dalam kata bertuhan. Kedua, kesopanan tersirat dalam kata beradat, dan Ketiga, Kesantunan, ramah tamah dalam tutur dan ujar yang tersirat dalam kata berbahasa. Pendeknya bertuhan, beradat, dan berbahasa adalah segitiga dasar hidup perseorangan yang juga berarti dasar hidup kemasyarakatan­nya. 4

Karena menjadi dasar hidup perseorangan dan hidup kemasyarakatan, maka ketiga segitiga dasar tersebut mempengaruhi bentuk dan substansi hukum yang dibangun di Indonesia. Menurut Prof. Hazairin,HUKUM BARUDI INDONESIA itu harus dibangun secara bersama bukan oleh Departemen Kehakiman saja atau seluruh departemen saja . Namun adalah "tugas seluruh kita yang diam di negeri ini".

Menurut Prof. Hazairin pembangunan hukum di Indonesia tidakdapat mengabaikan nilai-nilai batin kehidupan istimewa baik mengenai agama,

3. Prof. Dr. HM. Rasjid~ KeulamaaD Hukum Islam, Bulan Bi.ntang. Jakarta. halaman 17. 4. Prof. Dr. HazairiD SH .• Tujuh Serangkai Tentang Hukum. TLDta Mas, Jakarta. balamao 77.

AprilJ99J

164 Hukum dan Pembangllnan

yang di Indonesia ada agama "Islam, Kristen, Budha, Hindu dan lain­lain'. Hal tersebul harus mendapat perhatian dalam upaya mengadakan kasatuan hukum, karena agama-agama tersebul mempunyai ajaran hukum tersendiri, maka negara berkewajiban menciplakan hukum baru yang berasal dari hukum agama tersebut bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam hukum baru Indonesia, Theorie Receplie tidak boleh lagi ada dalam lala hukum nasional Indonesia, karena bertenlangan dengan Pancasila, UUD 1945, bertenlangan dengan A1-Qur'an dan Sunnab Rasul.

Dalam hukum nasional Indonesia moral agama masuk dan berada didalamnya bahkan mempullyai fungsi mempcngaruhi ajaran dan rumusan agama. Sekarang ini, dalam masa pembangunan bangsa khususnya pcmbangunan hukum, THEORIE RECEPTIO EXIT o\Ch Prof. Hazairin tclah bcrkcmbang <!cngan THEORIE RECEPTIO A CONTRARIO dari Sayuti Thalib SH, babkan harus dikcmbangkan TEORI EKSISTENSI yang mcnyalakan bahwa "HUKUM ISLAM ADA DALAM HUKUM NASIONAL".

Dalam masa pembangunan ini, gerakan pengamalan Pancasila menjadi kegialan nasioanal, serempak dan simullan dilaksanakan. Dalam masa semenjak merdeka sampai masa pcmbangunan telah terlihat pembangunan di bidang hukum yang menggambarkan dengan jelas babwa hukum agama dalam hal ini HUKUM ISLAM) diperhalikan dan tampil dalam kancah perundang- undangan Indonesia.

Kila liliat muncul peraluran hukum : a. Undang-undang Pencalalan NTR (UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.

32 Tabun 1954, yang terus berlaku bersama UU No.1 Tahun 1974).

b. Dengan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 jis. UU No. 1 Tabun 1961, PP No. 29/1957 yang diganti dengan PP No. 45/1957, selanjulnya diganti dengan Un dang-un dang No.7 Tabun 1989 jis. UU No. 14 Tahun 1974, UU No. 14 Tahun 1985, terlihat dengan jelasa bahwa bad an peradilan agama adalah bagian integral dari sistem peradilan nasional Indonesia.

c. Undang-undang Agraria (UU No.5/1960) menentukan babwa nilai keagamaan adalah filler bagi bahan-baban hukum nasional (pasal 5) dan lembaga keagamaan dijadikan lembaga hukum nasional (wakaf, pasal 49 ayat 3) dan prinsip hukum bahwa untuk kepenlingan ibadah agama disediakan tanah negara (pasal 49 ayat 2).

d. Undang-undang No. 13/1961 (Undang-undang : tentang Ketentuan­ketentuan Pokok Kepolisian) menugasi polisi untuk mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat (pasal 2). Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang membabayakan masyarakat

Pembang~nan 165

dan negara serta dalam melaksanakan tugas "senantiasa mengindahkan norma- norma keagamaan, prikemanusian, kesopanan, dan kesusilaan".

e. Undang-undang No. 15/1961 (Undang-undang Tentang Ketentuan­ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia), menentukan hal yang sarna seperti UU Kepolisian.

f. Undang-undang No. 1/PNPS/1965 menentukan bahwa penodaaan agama merupakan tindak pidana dan dihukum sebagai diatur dalam pasal 156 a KUHP ditentukan tindak pi dana penodaan terhadap agama dan kegiatan anti agama serta kegiatan untuk orang tidak beragama. Dalam UU ini juga diakui kenyataan pemelukan agama, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Dengan Undang-undang ini terlihat sekali bahwa sendi- sendi moral agama akan tumbuh dalam negara RI.

g. Undang-undang No. 1/1974 yang berisi ketentuan hukum materil (sebagiannya hukum Cormil) tentang Perkawinan yang mendudukkan hukum agama sebagai unsur utama dan mempunyai otoritas sebagai hukum nasiOJlal.

Yang masih perlu diperjuangkan dalam kehidupan hukum di Indonesia adalah terbitnya peraturan perundangan tentang kewarisan sebagai kelanjutan dari UUP dalam sistem hukum keluarga. Demikian pula, untuk hukum Indonesia sesuai dengan cita-cita moral dan cita-cita batin, kesadaran batin, dan kesadaran rohani manusia Indonesia yang beragama maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ini musti diganti dengan yang sesuai dengan masyarakat dan bangsa yang beragama, mempunyai kesadaran moral agama dan memperhatikan ajaran hukum agama tentang tindak pidana yang bersangkutan.

Islam mengajarkan bahwa manusia yang membunuh seorang manusia senilai de~gan membunuh seluruh umat manusia, karenanya hukumannya adalah qishash (hukuman adil setimpal seimbang) ialah dilaksanakan hukuman bunuh baginya, kecuali dimaafkan olch kcluarga tcrbunuh setelah pembunuh mcmbayar diyat (A1-Qur'an S. II: 178; S. V: 32,45). Pelaksanaan hukuman yang adil setimpal akan mengcmbangkan rasa keadilan dan menimbulkan rasa pcrcaya kepada penegak hukum dan negara. Dalam kaitannya pcrbuatan zinah, A1-Qur'an mcngajarkan penderaan 100 kali (5. XXIV: 1,2). Sedang hukum pidana tinggalan penjajahan mendudukkan sebagai delik aduan. Ajaran hukum Islam berkaitan dengan moral Islam. Ajaran hukum pidana tinggalan penjajah berkaitan dengan moral barat.

Dalam pembangunan nasional, dcngan meningkatnya pcngamalan Pancasila (TAP MPR No. II/MPR/1978) dan dengan pembangunan bidang agama dan pembangunan bidang hukum (terlampir rumusan TAP MPR

April1991

166 Hukum diln Pembangunan

tahun1988). Dalam pembangunan bidang agama, TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN antara lain menyatakan :

Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kchidupan keagamaan dan kcpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus scmakin diamalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial kemasyarakatan .

Dalam bidang pcndidikan (yang mempunyai efek pada pendidikan hukum) GBHN tahun 1988 antara lain mcnyatakan:

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bcrtujuan untuk mening­katkan kualitas ' manusia Indonesia, yaitli manusia yang beriman dan bcrtakwa tcrhadap Tuban Yang Maha Esa, berbudi pekerti lubur, bcrkepribadian, bcrdisiplin, bckerja kera~, tanggub, bcrtanggung jawab, mandiri, cerdas, dan tcrarnpil serta schat jasmani dan rohani.

Tcrlihat dengan jclas moral pcndidikan Nasional yang dicanangkan dan ditanam scbagai tujuan. Sedang pembangunan di bidang bukum, antara lain dinyatakan: a. Pcmbangunan bukum sebagai upaya nienegakkan keadilan, kcbenaran,

dan ketertiban dalarn negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUO 1945, diarabkan untuk meningkatkan kesadaran bukum, menjarnin penegakan, pelayanan dan kepastian bukum, serta mcwujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pada kepeiJtingan nasional.

Pcmbangunan di bidang hukum yang berkaitan dengan tatanan bukum, dinyatakan: c. Oalam rangka pembangunan bukum perlu lebib ditingkatkan upaya

pcmbaharuan bukum secara tcrarah dan terpadu, antara lain kodifi-kasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertcntu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat men­dukung pcmbangunan dibcrbagai bidang sesuai dcngan tuntutan pcmbangunan, serta tingkat kcsadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Oalam kaitannya dcngan nilai-nilai moral dalam hukum yang pada hakekatnya merupakan inti. nilai keadilan yang berkaitan dengan bak dan kewajiban asasi warga negara, disebulkan: f. Oalam rangka mewujudkan pcmerataan mcmperolch kcadila~ dan

pcrlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu perlu 1cbih dimantapkan penyelenggaraan pemberian bantuan dan kon­sultasi hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang marnpu.

Pembangunan 167

h. Dalam usaha pembangunan hulrum perlu ditingkatkan langkah­langkah untuk mengembangkan dan menegakkan secara serasi hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

Dari gambaran tersebut diatas, kita mendapatkan gambaran yang jelas bahwa dari perspektif moral pembangunan hulrum Indonesia culrup baik. Apalagi kalau dilihat butir-butir moral dalam P4 (TAP MPR No. II/MPRI1978) yang juga dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima Sila dari Pancasila yang dijabarkan dalam butir-butir sebagai berikut:

A. SIlA KETUHANAN YANG MAlIA ESA

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menu rut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Hormat menghormati dan bekerja sarna antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerulrunan hidup.

3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

4. Tidak memaksakan suatu agama dan ~epercayaan kepada orang lain.

B. SIlA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1. Mengalrui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesarna manusia.

2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak sewenang·wenang terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6. Berani membela kebenaran dan keadilan. 7. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat

manusia, karen a itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sarna dengan bangsa lain.

c. SIlA PERSATUAN INDONESlA

1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepenlingan pribadi atau golongan.

2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

April 1991

]68 Hukum dan Pembangunan

3. Cin!a !anah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kcsatuan bangsa yang

bcr-Bhinneka Tunggal Ika.

D. SII.A KERAKYATAN YANG D1PIMPIN OLEH HIKMAT KEBI­JAKSANAAN DALAM PERMUSY A WARATAN/PERW AKlLAN 1. Mengulamakan kcpcnlingau ncgara dalllllasyarakal. 2. Tidak memaksakall kchcndak kcpada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam IIlcngamt>i1 kq1ulusCln untllk

kepentingan bersallla. 4. Musyawarah untuk IIIcncapai lIIufakal diliputi olch scmangat

kekcluargaan. 5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab IIlcncrima dan mclak­

sanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Kcputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara

moral kepada Tuhan YME. 7. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai

kebenaran dan kcadilan.

E. SILA KEADILAN SOSlAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA 1. Mengembangkan perbuatan-pcrbuatan yang luhur yang mencer-

minkan sikap dan suasana kekcluargaan dan kegotongroyongan. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kcwajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. 5. Suka memberi pcrtolongan terhadap orang lain. 6. Menjauhi sikap pemerasan terhadar orang lain. 7. Tidak bersifat boros. 8. Tidak hcrgaya hidup lIIewah. 9. Tidak melakukan I'crbuatan yang mcrugikan kCl'eutiugau \\\\\Ul\\.

10. Suka bckcrja keras. 11. Mengbargai hasil karya orang lain. 12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kcmajuan yang merata dan

berkeadilan sosial.

Butir-butir P4 semua menghendaki peningkatan pemahalllan tcrbadap Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bcmegara. Butir-butir terscbut juga harus menjabar dalam bidang

Pembangunan 169

hulrum (Perundang-undangan, ajaran/doktrin/teori hulrum, yurisprudensi pengadilan, dU.).

KESIMPUIAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari uraian didepan, dapat kita kemukakan kesimpulan scbagai

berilrut: 1. Hubungan antara hulrum dan moral pada hakekatnya sangat akrab.

Hulrum berisi dan merupakan sarana nilai-nilai moral yang ingin ditegakkan. Nilai-nilai ban yak memberikan inspirasi pada norma­norma hulrum suatu masyarakat.

2. Pembangunan hukum sangat bergantung pada paham atau isme yang dianut. Isme-isme yang mendewakan rasio, mengabaikan nilai-nilai fitri manusia dan nilai-nilai keimanan kepada Tuhali. YME akan menimbulkan ajaran hukum yang tidak benar dan serasi. Sejarah mencatat bahwa pembangunan hukum dalam masyarakat dan negara demikian akan menimbulkan kehancuran masyarakat.

3. Masyarakat dan bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai dan sendi­sendi tertib hidup pribadi dan bermasyarakat, ialah: Ber-Tuhan (beragama) yang merupakan nilai rohani dan batiniah, beradat yang merupakan nilai moral dan berbahasa yang merupakan nilai dalam tutur dan ujar. Dalam kehidupan tata hukum, bangsa dan negara Indonesia telah mempunyai pedoman dan ulruran pembangunan pada umumnya dan pembangunan hulrum khususnya, ialah: Pancasila, UUD 1945, P4 (TAP MPR No. IIIMPR/1978).

4. Sesuai dengan pedoman dasar tersebut, tiap lima tahun arah pembangunan (hulrum) dituangkan dalam GBHN. Dalam GBHN tahun 1973, 1978, 1983, 1988, pembangunan nasional dan pcmbangunan hulrum mempunyai kaitan akrab dengan pembangunan bidang agama. Terlihat bahwa hukum agama ada dalam hukum nasional yang ditunjukkan dalam hukum tertulis (UU yang baru) dan tidak tertulis.

B. Saran-saran 1. Perlu upaya meningkatkan pembangunan hukum yang scsuai dcngan

dasar-dasar tata hulrum Indonesia, sesuai dcngan nilai-nilai batin, rohani, dan moral bangsa Indonesia.

2. Perlu upaya mengawal dengan ketat, nilai-nilai politik hulrum nasional Indonesia agar tetap tidak bergeser dari pedoman dasar dan berpijak pada kesadaran hulrum, kesadaran batin dan nilai-nilai moral masyarakat dan bangsa Indonesia.

Apri11991

170 Hukum dan Pembangunan

3. Perlu peningkalan pcngkajian nilai-nilai hukum agama guna pcmhangunan hukum nasional hcrwawasan tolalilas.

DAFrAR PUSTAKA

1. Dcpartcmcn Agama, AI -Qur'an uan tcrjcmahannya, Dcpartcmcn Agama Jakarta 1985/1986.

2. -----------------, Pcraluran Pcrunuang-unuangan yang mcnyangkul «11a kchiuupan hcragama dan pcndirian rumah ibadah, Proyck Pcrcncanaan Pcraluran Pcrunuangan Keagamaan, Dcparlcmcn Agama, Jakarla 1980/1981.

3. Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hnkum, Jakarla: Tinla Mas, 1974.

4. Ichtijanlo, SA., Pengamanan Negara Melalni Pengendalian Kegiatan Kerohanian, Dcpartcmen Agama, Jakarta, 1970.

5. ---------------, Hukum Islam dan Hukum Nasional, Jakarla:lnd Hill Co, 1989.

6. James, William, Essays on Faith and Morals, New York: New American Library, Cambridge, 1962.

7. Ketelapan-kelelapan MPR 1978, Jakarta: Ghalia, 1978.

8. Ketelapan-ketelapan MPR RI Maret 1988, Surabaya:CV Binlang Pelajar 1988.

9. KUHAP dengan Penje1asan, Surabaya: Karya Anda, Tanpa tabun.

10. Kusumaalmadja, Mochlar, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Pcnelilian Hukum dan Kriminologi FII UNPAD, Bandung: Bina Cipla, 1976.

11. Rasjidi,H.M., Keutamaan Hukum Islam, Jakarla: Bulan Binlang, • 1971.

12. Thalib, Sajuli,Receptio A Contrario, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

13. Simorangkir, J.C.T., Pembinaan Hukum Nasioual Bagi Masyarakat Indonesia, Jakarla: BPHN, 1980.

14. Suny,Ismail)lukum Islam dan Hukum Nasional, Suatu Pandangan dari Hukum Tata Negara, Pidato i1miah pada wisuua sarjana Universitas Muhammadiyah, Jakarla, 22 Juni 1987.

15. Wasserstrom, Richard A., Morality And The Law, California: Wadsworlh Publishing Company Inc., Belmont, 1971.

***