Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin SE MANama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi KinerjaPekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :Website :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3dadang-solihin.blogspot.com

MateriMateriMateriMateri• PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahPenajaman Visi Misi: Perumusan Positioning• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)

• Tujuan dan Permasalahan PembangunanTujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah

• Perencanaan Pembangunan Daerahg• Reformasi Sistem Penganggaran (ABK)• Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah


PP 8/2008PP 8/2008--Permendagri 54/2010Permendagri 54/2010ggtentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1. Pembangunan Daerah;2. Perencanaan Pembangunan Daerah;3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD);7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;9 Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;9. Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;10. Pengendalian;11. Evaluasi;12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).



Positioning Differentiation Brand (PDB)Positioning Differentiation Brand (PDB)g ( )g ( )

POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

BRANDBRAND


PDB Triangle: Provinsi GorontaloPDB Triangle: Provinsi Gorontalogg

Brand IntegrityPOSITIONINGPOSITIONING

Agro Bisnis

DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity

Provinsi Jagung Agro Bisnis Jagung

BRANDBRAND

Visi Provinsi Gorontalo



PDB Triangle: Kabupaten LamonganPDB Triangle: Kabupaten Lamongang p gg p g

Brand Integrity

Kabupaten dengan

POSITIONINGPOSITIONING

Pelajaran Bahasa


p gpemerintahan

entrepreneurship

jMandarin di Sekolah

dan Pesantren

BRANDBRAND

Visi Kabupaten Lamongan



PDB Triangle: Kota SawahluntoPDB Triangle: Kota Sawahluntogg

Brand Integrity

Kota Pariwisata

POSITIONINGPOSITIONING

Lokasi Historis Kuno,


Budaya Pertambangan

,DaerahPertambangan

Batu Bara, Lahan Alami

BRANDBRAND

Visi Kota Sawahlunto




Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1 Peningkatan standar hidup (levels proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih baik

1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan sandang papan pelayanan

melalui upaya yang dilakukan secara t

pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana.

p g y gmemungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orangorang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000


Ho ?Ho ?How?How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).g y (p )

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerahg gg g

Sarana dan P

• Mengurangi ketimpanganPrasarana yang

memadai dan berkualitas

ketimpangan• Memberdayakan

masyarakat • Mengentaskan

kemiskinan.• Menambah lapangan

Pemanfaatan

Dunia usaha yg kondusif

kerja.• Menjaga kelestarian

SDAPemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

SDA

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

Peningkatan kapasitas

dadang-solihin.blogspot.com 17SDM

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Upaya untuk memberdayakan

masyarakat di seluruh daerahPemerintahan Daerah masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu S hi t i t tSehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:p y

M ik ti k lit k hid Memberikan pelayanan kepada masyarakat, M l l b d

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

, Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance

Dilaksanakan Melalui:

Daerah Sumberdaya Good Governance

K i b P Ti PilKeseimbangan Peran Tiga Pilar

P i t h D i U h M k t

Menjalankan dan

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan

kondusif bagi unsur-unsur lain.

pendapatan. politik.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceM b ik h k k l if b i P l l blik Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya

dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.20dadang-solihin.blogspot.com

Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: ggParadigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja

Dunia Usaha S t Pemerintah MasyarakatSwasta y

Nilai RedistibusiNilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan GoodGood.


Model Go ernanceModel Go ernanceModel GovernanceModel GovernanceSektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

P h Ormas/LSMTingkatTingkatGOVERNANCE

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

TingkatTingkatNasionalNasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM LokalTingkat Tingkat SubnasionalSubnasional Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholdersgg

i i d i t

STATE CITIZENSExecutiveJudiciary

Legislature

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizationsg

Public serviceMilitaryPolice

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Police Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational CorporationsFi i l i tit tiFinancial institutions

Stock exchange


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat, Bangsa, dan

VISI

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders


Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders



Proses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalamplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk ituuntuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antaraDilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


PersyaratanPersyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan::Persyaratan Persyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan: : SMARTSMART

SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)g g )

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)appropriate collection method)

RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanH iliki t h i d hit kHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdayaP t t d d• Penetapan standar dan pengawasan kualitas


Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

(RPJP-Nasional)( y )

(RPJP-Daerah)( y )

Rencana Pembangunan J k M h N i l

Per Pres Rencana Pembangunan J k M h D h

Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanRenstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)( j ) (Ps. 21 Ayat 1) ( j ) ( Ps. 21 Ayat 3)


Perencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan danadanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p ppelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhankeutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system)adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran 1/21/2g ggg gg

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUPARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Visi: Melaksanakan rencana

Visi: Melaksanakan program kerja Melaksanakan rencana

pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih

Misi: Penyelenggaraan pemerintahan

Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi, y gg p

umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan

g g ,kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/Dpendekatan menurut pengeluaran

rutin dan pengeluaran pembangunan

tuangkan dalam RKP/D Anggaran disusun berdasarkan

RKP/D dengan mempertimbang-pembangunan RKP/D dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara


R f i Si t PR f i Si t P2/22/2

Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran

Paradigma Lama Paradigma BaruParadigma Lama

Penganggaran dengan

Paradigma Baru

Penganggaran Berbasis:1 Pengeluaran Rutin

Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis 1. Pengeluaran Rutin

2. Pengeluaran Pembangunan

Kinerja2. Kerangka Penganggaran

Jangka MenengahPembangunan Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu


Definisi ABKDefinisi ABK1/21/2

Definisi ABKDefinisi ABK• Mekanisme dalam meningkatkan manfaat sumber daya yang

dianggarkan ke sektor publik terhadap pencapaian hasil (outcome) gg ( )dan keluaran (output) melalui key performance indicators (KPI) yang terkait dengan 3 (tiga) hal* yaitu:– Pengukuran kinerja– Pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi

kinerja outcome dan output– Penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat

analisis

*Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran: Modul 1, Bappenas


Definisi ABKDefinisi ABK22/2/2

Definisi ABKDefinisi ABK• Penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut).D l b b i ki j di l k i dik t• Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.j g


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);

2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja

Tujuan

dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Landasan 1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputLandasan Konseptual

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap p g gg g pmenjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);

3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada

Landasan Konseptual

3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).


R.P.J.M.D

Renstra SKPD


Apa it RPJMDApa it RPJMD1/21/2

Apa itu RPJMDApa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk

mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:p g p1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.


Apa it RPJMDApa it RPJMD2/22/2

Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang p g g y p y g

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.


S bstansi RPJMDS bstansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara

arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 t h k dtahun kedepan.


Langkah Penyusunan RPJMDLangkah Penyusunan RPJMDg yg yVisi, Misi, Program

Kepala Daerah Terpilih(1)

Indikator

Bappeda menyusun Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD

(2)

(3)RPJMDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah

Program SKPD(3)

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

c) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(4)

Penetapan RPJMDBappeda menyusun (5)Penetapan RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah (6)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

b) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 1/1/33Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum Rencana Pembangunan 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan lainnya 1 5 Sistematika Penulisan

Jangka Menengah Daerah

1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-strategis dalam penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

2.1 Kondisi Geografis Daerah 2 2 P l U2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup g g p2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 22//332.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2 11 Perlindungan sosial

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi misi dan agenda Kepala2.11 Perlindungan sosial

2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan

Daerah

Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

3.1 RPJM Nasional

masing-masing strategi pembangunan daerah.

5.1 Tujuan 5.2 Strategi3.1 RPJM Nasional

3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi)

3.3 RPJM Provinsi 3 4 RTRW P i i d RTRW

5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi

pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan

K k P d3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)

Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

4.1 Visi 4 2 Misi

g g p g pdicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

6 1 Program Pembangunan4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 33//336.2 Program Pengembangan Kelembagaan

dan Legislasi Daerah Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:

Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan

kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,

Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerahuntuk dapat mengimplementasikan

RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,

RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

g p2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik

dan Musrenbang RPJMD 3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi

3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah

4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk

t d l i

glalu (Penerimaan dan Belanja)

5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengahmemantau dan mengevaluasi

implementasi RPJMD

6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah


1/21/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD

• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah di tk t k hk l SKPDyang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD

khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil p p p pKepala Daerah Terpilih.

• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan olehkemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,strategi kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalamstrategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


22/2/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD

• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) K l SKPD k di hk b1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya

dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; ) g p y ;3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.U t k d tk d k ti l b i i l t i• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk p (Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.


Sistematika Penulisan RenstraSistematika Penulisan Renstra SSKKPDPDBAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan

3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD

1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD

dalam Perencanaan Daerah1 5 Sistematika Penulisan

3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD2.1 Struktur Organisasi

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi SKPD 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain

yang perlu)

4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,

Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound)yang perlu)

BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut

b b i k l d i

Time Bound)4.4 Strategi 4.5 Kebijakan

BAB 5 PROGRAMberbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal)

3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal

BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan g g

3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini

g y5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber

Pendanaan BAB 6 PENUTUP


Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDRenstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDVisi, Misi, Program

Kepala Daerah Terpilih(1)

Renstra SKPD

Bappeda menyusun Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD

(2)

(3)RPJMDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah

Program SKPD(3)

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

c) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(4)

Penetapan RPJMDBappeda menyusun (5)Penetapan RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah (6)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

b) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)


Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?

• RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu d k i d h di tk b idokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan. p

• RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

• RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan• RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk g g y gmemastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RRKPKPDDBab 1 Pendahuluan

B b 2 K di i Ki j d P l h

Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan T l k Uk d T t Ki j K lBab 2 Kondisi, Kinerja dan Permasalahan

Pelayanan SKPD

Bab 3 Tujuan Strategi dan Kebijakan Rencana

Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil Pagu Indikatif dan Indikasi SumberBab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Rencana

Kerja SKPD

Bab 4 Prioritas Program SKPD

Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Bab 6 PenutupBab 4 Prioritas Program SKPD

Bab 5 Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD

Bab 6 Penutup

SKPDdisusun menurut Permendagri No 13/2006 memuat informasi: Kode Fungsi Pemerintahan DaerahKode Fungsi Pemerintahan Daerah Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan Kode SKPD Kode Program g Kode Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian

Program


RKPD K b t /K tRKPD K b t /K tRKPD Kabupaten/KotaRKPD Kabupaten/Kota

Sistematika:Sistematika:1. Pendahuluan;;2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;3. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka

Pendanaan;4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan; dan5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Bappeda mengajukan rancangan RKPD tersebut kepada Kepala

Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam MusrenbangDaerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 115 Permendagri 54/2011


Langkah Penyusunan RKPDLangkah Penyusunan RKPDg yg yBappeda menyusun

Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD

(8)(9)(10)

a) Prioritas Pembangunan Daerahb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah

Pagu Indikatif

Program SKPD

MUSRENBANGPagu Indikatifd) Program SKPD

MUSRENBANG K b/K t Maret

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan

(11.a)(11.b)

Rancangan Akhir RKPD

) P i it P b

MUSRENBANG Kab/Kota

a. Sinkronisasi Program SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP

Maret

a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerahd) Program SKPD

MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat

April

(12)

Penetapan RKPD

) ga. Harmonisasi Dekon dan TP

(4)Bappenas menyelenggarakan AprilMei

(13)(14)

(15)

p

Sebagai pedoman penyusunanRancangan APBD

(4)Bappenas menyelenggarakanMUSRENBANGNAS

a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb Harmonisasi Dekon dan TP

April( )


b. Harmonisasi Dekon dan TP

Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu

dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnyamengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

• Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah danRenja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah danterkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD R t SKPD RPJMD d b hk RPJPDRKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

• Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraanmasyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangatp y j g gmenentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Renja SKPDRenja SKPDBab 1 Pendahuluan

Bab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan P b D h

Bab 6 Program dan Kegiatan Program SKPD Program Lintas SKPDPembangunan Daerah

Pelayanan Umum Ketertiban dan Keamanan Ekonomi

Program Lintas SKPD Program Lintas Kewilayahan yang disusun menurut PERMENDAGRI No 13/2006 memuat informasi: Ekonomi

Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan

13/2006 memuat informasi: Kode Fungsi Pemerintahan Daerah Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan Kode SKPD Kesehatan

Pendidikan Pariwisata dan Budaya Perlindungan Sosial

Kode Program Kode Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Perlindungan Sosial

Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Pembangunan Daerah

Kerangka Regulasi

Program Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan

Kegiatan · Kerangka Regulasi · Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi

Pemerintah Daerah

Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil Bab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi

Pendapatan dan Belanja Daerah)

Bab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah

Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Bab 7 Penutup


Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD1/21/2

Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD

Rancangan Renja-SKPD Mengacu kepada rancanga awal RKPD Renstra SKPDg j

oleh SKPDMemuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan

Masukan Rancangan Renja SKPD

awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,dan kebijakan pembangunanj periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari

Pasal 27 ayat 1 dan 3

Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk

menentukan prioritas b

g y gmasyarakat

Pasal 27 ayat 2pembangunan

R j SKPD dit t k d l

Pasal 27 ayat 5

Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD

Pasal 28


Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD2/2/22

Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai

dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunankarena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah.

• Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya.



Education

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja