BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PBF

Menurut SK Mentri Kesehatan no: 243/MENKES/SK/V/1990 tentang

PBF sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan kefarmasian dewasa ini, maka

ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan no:918/MENKES/PER/X/1993 bahwa

PBF adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang

memiliki izin mengadakan penyimpanan dan menyalurkan perbekalan farmasi

dalam jumlah besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 SYARAT-SYARAT MENDIRIKAN PBF

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu PBF adalah

sebagai berikut:

1) Harus ada izin dari Menteri Kesehatan RI

2) Dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas,

koperasi,atau perusahaan modal asing yang telah memiliki izin usaha

industri farmasi Indonesia dengan perusahaan nasional.

3) Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)

4) Memiliki apoteker penanggung jawab (AP).

5) Anggota direksi tidak pernah terlibat pelanggaran ketentuan

perundang-undangan yang berlaku di bidang farmasi.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI PBF

1.3.1 Tugas PBF yaitu:

a) Tempat menyediakan dan menyimpan perbekalan farmasi yang

meliputi obat, bahan obat, dan alat kesehatan.

b) Sebagai sarana yang mendistribusikan perbekalan farmasi ke sarana

pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi : apotek, rumah sakit,

toko obat berizin dan sarana pelayanan kesehatan masyarakat lain serta

PBF lainnya.

1

c) Membuat laporan dengan lengkap setiap pengadaan, penyimpanan,

penyaluran, perbekalan farmasi sehingga dapat

dipertanggungjawabkan setiap dilakukan pemeriksaan.

Untuk toko obat berizin, pendistribusian obat hanya pada obat-obatan

golongan obat bebas dan obat bebas terbatas, sedangkan untuk apotek, rumah

sakit dan PBF lain melakukan pendistribusian obat bebas, obat bebas terbatas,

obat keras dan obat keras tertentu.

1.3.2 Fungsi PBF antara lain:

a) Sebagai sarana distribusi farmasi bagi industri-industri farmasi.

b) Sebagai saluran distribusi obat-obatan yang bekerja aktif ke seluruh

tanah air secara merata dan teratur guna mempermudah pelayanan

kesehatan.

c) Untuk membantu pemerintah dalam mencapai tingkat kesempurnaan

penyediaan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan.

d) Sebagai penyalur tunggal obat-obatan golongan narkotik dimana PBF

khusus, yang melakukannya adalah PT. Kimia Farma.

e) Sebagai aset atau kekayaan nasional dan lapangan kerja.

1.4 PEMBERIAN IZIN PBF

1.4.1 Tata cara pemberian PBF

Izin usaha PBF diberikan oleh MENKES. Menteri Kesehatan akan

melimpahkan wewenangnya tersebut kepada Badan POM untuk memberikan izin

usahanya yang berlaku untuk wilayah seluruh Indonesia. Khusus pendiri PBF

cabang provinsi wajib melaporkan kepada kantor Dinas Kesehatan Provinsi

dengan tembusan kepada balai besar POM.

Tata cara pemberian izin PBF adalah sebagai berikut:

a) Melakukan permohonan izin usaha kepada Badan POM dengan

tembusan dinas kesehatan setempat.

2

b) Permohonan izin usaha diajukan setelah PBF siap untuk melakukan

kegiatan.

c) Selambat-lambatnya setelah enam hari dinas kesehatan akan

menugaskan balai POM setempat untuk melakukan pemeriksaan

terhadap kesiapan PBF dalam melakukan kegiatan.

d) Selambat-lambatnya enam hari setelah penugasan balai POM untuk

melakukan pemeriksaan balai POM akan melaporkan hasil

pemeriksaannya kepada dinas kesehatan.

e) Selambat-lambatnya enam hari setelah penugasan balai POM dinas

kesehatan akan melaporkan kepada Badan POM.

f) Dalam jangka waktu dua belas hari setelah diterimanya hasil laporan

oleh Badan POM akan mengeluarkan izin usaha PBF yang telah

memenuhi syarat.

1.4.2 PENCABUTAN IZIN USAHA PBF

Badan POM akan melakukan pencabutan izin usaha PBF apabila PBF

yang bersangkutan:

a) Tidak memperkerjakan apoteker/tenaga teknis kefarmasian

penanggung jawab yang memiliki Surat Izin Kerja.

b) Tidak aktif lagi dalam penyaluran obat selama satu tahun

c) Tidak lagi memenuhi persyaratan usaha sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan.

d) Tidak lagi menyampaikan informasi PBF tiga kali berturut-turut.

e) Tidak memenuhi ketentuan tata cara penyaluran perbekalan farmasi

sebagaimana yang ditetapkan.

1.4.3 PERINGATAN DAN PEMBEKUAN IZIN USAHA

Sebelum melakukan pencabutan izin usaha PBF, Balai Besar POM akan

melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut terhadap PBF yang bersangkutan

dengan mengeluarkan:

3

a) Peringatan secara tertulis kepada PBF yang bersangkutan sebanyak

tiga kali berturut-turut dalam waktu masing-masing 2 bulan.

b) Pembekuan izin usaha yang bersangkutan untuk jangka waktu enam

bulan sejak dikeluarkannya penetapan pebekuan kegiatan usaha PBF

yang bersangkutan.

Telah membuktikan memenuhi seluruh syarat sesuai ketentuan pembekuan

atau pencabutan izin usaha PBF berlaku juga untuk seluruh cabang PBF di

Indonesia. Peringatan dan pembekuan izin usaha tidak berlaku untuk PBF yang

sudah tidak aktif lagi selama satu tahun sehingga untuk PBF yang sudah tidak

aktif lagi akan dilakukan pencabutan izin usaha terhadap PBF tersebut.

1.5 TATA CARA PENYALURAN PERBEKALAN FARMASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PBF juga diberikan larangan

oleh pemerintah yaitu:

a) PBF dilarang menjual obat-obatan secara eceran.

b) PBF dilarang menyimpan dan menyalurkan obat-obatan golongan

narkotika tanpa izin khusus.

c) PBF tidak boleh melayani resep dokter.

d) PBF dilarang membungkus atau mengemas kembali dengan merubah

bungkus asli dari pabrik kecuali PBF bersangkutan mempunyai

laboratorium.

e) Pedagang Besar Farmasi hanya boleh menyalurkan obat keras kepada

apotek, PBF lain, instansi yang diizinkan oleh Menteri Kesehatan.

1.6 LAPORAN PEDAGANG BESAR FARMASI

Selama menjalankan kegiatannya PBF wajib memberikan laporan secara

rutin dan berkala kepada pihak yang berwenang diantaranya:

a) PBF dan setiap cabangnya wajib menyampaikan laporan secara

berkala setiap tiga bulan, mengenai kegiatannya yang meliputi jumlah

4

penerimaan dan penyaluran masing-masing jenis obat-obatan kepada

badan POM dengan tembusan kepala dinas setempat.

b) PBF yang menyalurkan narkotika dan psikotropika wajib

menyampaikan laporan penerimaan dan penyalurannnya sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku disamping laporan berkala.

1.7 SYARAT KETENAGAKERJAAN PBF

1) PBF harus memiliki seorang apoteker atau tenaga teknis kefarmasian

yang memiliki surat izin kerja (SIK) sebagai penanggung jawab teknis

penyimpanan surat penyaluran obat dan alat kesehatan.

2) Memiliki seorang apoteker yang memiliki surat izin kerja (SIK)

sebagai penaggung jawab.

3) Untuk ketenagakerjaan umum di PBF minimal tamatan SLTA atau

yang sederajat.

4) Masing-masing tenaga kerja harus bekerja sesuai dengan keahlian,

kemampuan, dan keterampilan di bidangnya masing-masing.

1.8 SARANA DAN PRASARANA PBF

1) PBF merupakan suatu sarana yang berbentuk badan hukum dengan

maksud terdapat kepastian usaha serta kemudahan pengawasan yang

berfungsi mengadakan, menyimpan dan menyalurkan perbekalan

farmasi.

2) Prasarana PBF meliputi perbekalan farmasi berupa obat, bahan obat

dan alat kesehatan yang dijual dalam jumlah besar pada sarana

pelayanan masyarakat atau PBF lainnya.

5

BAB II

PEDAGANG BESAR FARMASI

2.1 Struktur Organisasi

Penyusunan struktur organisasi dapat mempengaruhi kelancaran dan

perkembangan suatu perusahaan, sehingga mengorganisir struktur

organisasi merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh setiap

manejer. Dengan adanya organisasi yang teratur, tepat dan efisien serta sesuai

dengan kebutuhan perusahaan maka hasil yang diharapkan dapat tercapai apabila

struktur organisasi serta tenaga kerja yang ada didalamnya dapat bekerja sama

dengan baik.

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara

bagian komponen dan posisi dalam suatu perusahaan. Dengan demikian

organisasi merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi :

Penyusunan bentuk dan pola usaha bersama

Pembagian pekerjaan yang dijalankan guna menyelenggarakan

rencana kepada petugas-petugas tertentu

Menetapkan hubungan kerja seluruh perintah dari tanggung jawab

diantara mereka.

6

Direktur

Pimpinan

Penanggung jawab teknis

(AA)

Acc & Adm

Supervisor

Distribution Gudang Salesman

Kasir Pembukuan

Ass. Kepala Gudang

Bagian Penyaluran

menetapkan cara-cara keorganisasian.

Struktur organisasi memberikan stabilitas dan kontinuitas yang

memungkinkan organisasi mempertahankan kelangsungan hidup

perusahaan untuk koordinasi hubungan dengan lingkungannya. Adapun

struktur organisasi yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :

1. Spesialisasi aktivitas

Merupakan unsur yang mengacu pada spesifikasi tugas-tugas perorangan

dan kelompok kerja di seluruh organisasi.

2. Standarisasi aktivitas

Suatu prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakan

aktivitasnya.

3. Koordinasi Kerja

Prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi subunit dalam organisasi

4. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan

Pada struktur yang sentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada satu

pimpinan puncak sedangkan pada desentralisasi dengan

pengambilan keputusan dibagi antar menejer yang lebih rendah

tingkatnya.

5. Ukuran unit kedua mengacu pada jumlah pegawai dalam suatu kelompok

Sebelum membahas struktur organisasi PBF dalam bentuk badan hukum

perseroan terbatas, akan dilihat secara umum unsur-unsur dari organisasi tersebut

adalah

1) Adanya dua orang atau lebih.

2) Adanya maksud untuk bekerja sama.

3) Adanya pengaturan hubungan dan proses pembagian kerja.

4) Adanya tujuan yang hendak dicapai.

7

Jadi organisasi pada suatu perusahaan merupakan faktor yang menentukan

dalam kegiatan perusahaan. Terutama dalam melakukan tugas yang dibebankan,

pendelegasian kekuasaan di dalam perusahaan dan pengaturan hubungan

antar anggota yang terlibat dalam organisasi, guna mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

Dalam suatu perusahaan struktur organisasi yang baik adalah

struktur organisasi yang sehat dan efisien. Struktur organisasi yang sehat adalah

tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan

tertib. Struktur organisasi yang efisien berarti dalam menjalankan

peranannya masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan

terbaik antara usaha dan hasil kerja, menurut pola hubungan serta lalu lintas

wewenang dan tanggung jawab.

1. Direktur

Merupakan pimpinan tertinggi pada perusahaan, dan untuk saat ini tugas

direktur dilimpahkan kepada usaha, bagian ini mempunyai tugas dan

wewenang sebagai berikut :

a. Menyusun dan membuat target pasar

b. Memimpin tim penjualan yang terdiri dari sales supervisor dan

salesman

c. Menganalisa pasar serta mengontrol hasil penjualan

d. Memberi informasi mengenai kebijaksanaan perusahaan kepada

bawahan.

e. Membantu tingkat atau jumlah pembelian.

2. Sales Supervisor

Sales supervisor merupakan bagian dari aktivitas pemasaran

langsung yang terdiri dari pemasaran produk untuk dalam dan luar kota

8

yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menggantikan kedudukan atau wewenang direktur bila tidak tepat

b. Mengontrol kegiatan salesman

c. Mengadakan transaksi kepada langganan.

3. Accountant Administrasi Supervior

Pada bagian accountant administrator supervisor ini diberi tugas

dan wewenang sebagai berikut :

a. Membuat perjanjian dengan langganan tentang transaksi yang

dilakukan

b. Menyetujui atau membatalkan order yang diminta oleh langganan

sesuai dengan ketentuan perusahaan

c. Membuat laporan penjualan baik tunai maupun kredit.

d. Melakukan pengontrolan data, terutama nota kredit yang telah

jatuh tempo maupun yang belum.

e. Mengirimkan segala laporan baik dari bagian gudang, keuangan

dan kepada atasan.

4. Salesman

Salesman adalah tenaga kerja langsung terjun ke pasar untuk

mengamati dan sekaligus melayani pasar. Tugas dan wewenangnya adalah

sebagai berikut :

a. Melayani pemesanan barang-barang yang dibutuhkan dan yang

diminta oleh pelanggan.

b. Mencatat semua pesanan yang dibutuhkan setiap pelanggan.

c. Melakukan penagihan piutang dari barang-barang yang telah dijual

kepada pelanggan sebelumnya

d. Memberikan umpan balik (feed back) atas gejala yang tepat dari

9

pasar kepada perusahaan.

5. Pembukuan

Bagian ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Menerima dan memenuhi order dari para pelanggan.

b. Mencatat transaksi penjualan dan penerimaan.

c. Mempersiapkan laporan penjualan harian untuk disampaikan

kepada accounting and administrator supervisor.

6. Distribution

Bagian ini memiliki tugas dan wewenang untuk membuat dan memberikan

laporan distribusi obat kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai

Pengawasan Obat dan Makan Kota Propinsi. Disamping itu bagian ini juga

bertanggung jawab langsung pada kuasa usaha dan membuat laporan

tentang pengembalian obat-obat yang telah expired date.

7. Kasir

Kasir mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Penerimaan pembayaran atas tagihan yang telah dilakukan oleh para

salesman sesuai faktur

b. Mempersiapkan sejumlah uang yang harus disetor ke rekening

giro pada bank.

c. Melakukan pembayaran-pembayaran yang sehubungan dengan

transaksi dari perusahaan.

d. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas untuk disampaikan

kepada accounting and administrator supervisor.

10

e. Membuat rencana penerimaan tagihan atau piutang perusahaan

untuk bulan mendatang.

8. Gudang

Bagian gudang mempunyai tugas dan kewajiban mengontrol ,

mengeluarkan serta memasukkan obat-obat dari dan ke gudang.

9. Driver

Bagian ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut

a. Mengantarkan salesman untuk melayani pesanan yang dibutuhkan

pelanggan

b. Mengangkut barang-barang dari gudang ke daerah pemasaran.

2.2 TUGAS DAN PERAN TTK DI PBF

Aktivitas perusahaan menentukan besar kecilnya pendapatan

dari perusahaan tersebut. PBF kegiatan utama adalah memasarkan obat-obatan

yang diproduksi oleh berbagai pabrik. Daerah pemasaran dari perusahaan

adalah kota dan daerah di luar Kota. Obat-obatan yang dipasarkan adalah

berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan mitra termasuk obat-obat yang

memiliki label K (obat keras).

Sasaran pemasaran dari PBF adalah dokter-dokter yang ada di daerah

sasaran maupun di luar daerah sasaran, apotek-apotek baik yang

lingkungan rumah sakit maupun tidak dalam lingkungan rumah sakit, serta

toko-toko obat. Selain obat-obatan, PBF juga memasarkan berbagai jenis

jamu atau obat tradisional, alat-alat kesehatan serta bahan-bahan kimia.

Dengan demikian berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada pemasaran obat-

obatan saja tetapi juga memasarkan produk-produk kesehatan lainnya.

2.2.1 Pengadaan dan Pemesanan

Pengadaan obat-obat dilakukan berdasarkan jumlah persedian yang ada di

11

gudang melalui kartu stok. Jika ada barang yang akan habis maka segera

dilakukan pemesanan barang ke pabrik. Pemesanan barang dilakukan oleh tenaga

teknis kefarmasian dan di setujui oleh pimpinan dengan mengirimkan surat

pesanan langsung kepada pabrik yang bersangkutan melalui faximile. Selanjutnya

pabrik akan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang disertai faktur

pengiriman barang dari pabrik.

2.2.2 Penerimaan barang

Dalam hal ini dilakukan adalah pengecekan barang – barang yang datang

dari pabrik mengenai jumlah barang, keadaan barang, dan kecocokkan dengan

faktur. Barang yang telah masuk dicek, diperiksa, disimpan,dan disusun rapi

dalam gudang, sesuai dengan letaknya.

Apabila terjadi kekurangan untuk kekeliruan dari pengirim barang

tersebut, tenaga teknis kefarmasian harus segera mengkorfirmasikan kepada

pabrik. Pengecekan yang dilakukan mencakup cek fisik yaitu kemasan, keadaan

obat, jumlah obat, dan tanggal exp. date.

2.2.3 Pergudangan

Barang yang telah diterima oleh PBF dicek kembali oleh tenaga teknis

kefarmasian penanggung jawab.

2.2.4 Penyimpanan

Barang yang masuk dan telah diperiksa, disimpan dan disusun dengan rapi

pada rak-rak penyimpanan berdasarkan:

1. Penyimpanan dikelompokan berdasarkan pabrik yang

memproduksinya

2. Penyimpanan dikelompokkan berdasarkan abjad

3. Penyusunan dilakukan dengan sistem FIFO (First in First out), dimana

barang yang pertama masuk akan keluar lebih dahulu.

12

4. Untuk obat-obat berbentuk syrup disusun di bagian bawah rak untuk

memudahkan pengambilan dan antisipasi bila sirup tersebut jatuh atau

pecah tidak akan membasahi obat lain.

5. Untuk obat golongan OKT disimpan dalam lemari khusus.

6. Untuk obat berbentuk injeksi, suppossitoria dan obat yang higroskopis

disimpan dalam lemari pendingin.

2.2.5 Penanganan Obat Kadaluarsa

Langkah – langakah penanganan obat kadaluarsa sebagai berikut :

Obat yang mendekati kadaluarsa dipisahkan dari obat yang belum

mendekati kadaluarsa.

Setelah dipisahkan, obat dikirimkan ke pabrik untuk mendapatkan

penggantian dengan menyatakan surat pengembalian barang.

Obat yang telah dikirim biasanya diganti oleh pabrik , biasanya dengan

barang sejenis atau barang yang lain dengan harga yang sesuai ataupun

dengan uang .

Pengembalian obat kadalursa ditentukan berdasarkan peraturan yang

telah ditetapkan oleh pabriknya masing – masing.

Untuk produk jamu tidak mematok pada kadaluarsa, artinya jika

mendekati waktu kadaluarsa ataupun lewat batas kadalursa akan tetap

dapat dikembalikan .

2.3 Pendistribusian

PBF melakukan kegiatannya dalam bidang pendistribusian.

Pendistribusian obat-obat dan alat kesehatan ini dilaksanakan kepada :

a. Toko obat.

b. Apotek .

c. Rumah sakit , Puskesmas .

d. Dokter yang mempunyai SIMO (surat izin menyimpan obat).

e. PBF lain .

13

Jenis – jenis obat yang diperdagangkan di PBF antara lain :

a. Obat bebas .

b. Obat bebas terbatas .

c. Obat keras (Daftar G).

d. Obat psikotropika (OKT) .

e. Alat – alat kesehatan .

f. Jamu .

Penyaluran obat-obatan dilakukan dengan mencari orderan yang dilakukan

berdasarkan oleh salesman-salesman PBF. Penyaluran dapat juga dilakukan

berdasarkan pesanan dari suatu pelayanan kesehatan atau PBF lain kepada

salesman PBF order.

Barang yang akan didistribusian oleh salesman terlebih dahulu dibuatkan

fakturnya lalu diserahkan kepada kepala gudang atau asistennya akan

mengambilan barang sesuai yang tertera di faktur. Selanjutnya barang berseta

faktur akan diantarkan langsung ke sarana pelayanan kesehatan yang memesan

barang tersebut .

2.3.1 Alur pendistribusian:

a. Obat bebas dan obat tradisional

14

Apotek

Instalasi RS

PBF lain

Toko obat berizin

PBF Konsumen

b. Obat daftar G

c. Alat kesehatan

2.3.2 Pengadaan barang

Pengadaan barang dilakukan dengan membuat pesanan atau PO (purcising

order) kepada pabrik untuk periode tertentu . Misalnya satu pesanan untuk satu

bulan penjualan, ini dilakukan PBF yang letaknya dekat PBF order.

Perlengkapan pengadaan barang adalah :

a. Estimasi pesanan barang, sebelum membuat pesanan barang harus

membuat perkiraan pemesanan barang gunanya menentukan seberapa

banyak kita menjual . Dan menentukan jumlah stock bulan berikutnya

dan juga untuk menghindari terjadinya penumpukan barang.

b. Surat pesanan (purcusing order).

15

Instalasi RS

PBF lain

PBF Konsumen

Apotik

Instalasi RS

PBF lain

Pabrik Alkes Konsumen

Apotik

PBAK

Surat ini dibuat setelah berdasarkan estimasi pesanan yang sudah

disetujui oleh semua pihak (team penjualan, marketing, bag.

Keuangan, agen gudang dan pimpinan), surat pesanan ini dibagi atas

tiga macam:

Surat pesanan obat keras tertentu (OKT), surat ini berisikan nama

dan jumlah pesanan obat OKT periode tertentu . surat ini terdiri

dari 5 lembaran yang dibedakan dalam berbagai warna :

Lembaran 1 putih ditujukan kepada pabrik (produsen)

Lembaran 2 merah ditujukan kepada dinas pengawasan

narkoba.

Lembaran 3 kuning ditujukan kepada depertemen kesehatan

Lembaran 4 biru ditujukan kepada balai POM.

Lembaran 5 hijau ditujukan kepada apotek yang memesan

Surat pesanan obat precursor, ini berisikan obat golongan

precursor (jumlah dan nama obatnya). Obat prekursor adalah obat

yang bisa salah gunakan, kegunaanya dari yang seharusnya.

Contohnya formalin ,lacoldin (PT. Lapi),efedrin Hcl (PT. Kimia

Farma), Quantidex tab (PT. Ifars), Lapifed (PT. Lapi).

Surat pesanan obat bebas dan obat keras, ini berisikan nama dan

jumlah obat bebas dan obat keras untuk periode tertentu,surat

pesan obat bebas dan obat keras dapat digabungkan.

Perbedaan dari surat pesanan di atas adalah:

Jenis surat pesanan.

Lembaran surat pesanan.

Untuk golongan psikotropika dan prekursor surat pesanannya

dibuat terpisah sementara surat pesanan obat keras bisa

digabung dengan surat pesanan obat bebas.

2.3.3 Penjualan barang

16

Penjualan adalah proses pemasarkan obat-obatan yang telah ada di gudang

konsumen (rumah sakit, apotek, toko obat, PBF lain) dengan menyatakan faktur

penjualan.dalam alur penjualan ini ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi:

PBF hanya boleh menjualan obat bebas kepada toko obat yang ada

izin.

PBF hanya boleh menjual obat bebas, obat keras, dan obat keras

tertenu kepada apotek, rumah sakit dan PBF lain.

PBF hanya boleh menjual obat keras tertentu kepada apotek, rumah

sakit, PBF lain harus ada surat pesanan terlebih dahulu.

Pada barang kampas hanya boleh untuk obat bebas dan tidak

dibolehkan obat daftar G.

2.3.4 Penarikan Kembali

Proses ini dilakukan untuk suatu nomor batch atau satu kode produksi

tertentu yang dinyatakan tidak layak untuk dikomsumsi. Contohnya setelah balai

POM melakukan pengamatan untuk produk Quantidex tab ditemukan ketidak

cocokan dengan keadaan fisiknya, maka balai POM memberi surat kepada pabrik

untuk menarik Quantidex tab dari pasaran melalui distributor-distributor yang

memesan produk Quantidex tersebut.

Dari distributor akan mengirim surat kepada para pelanggannya seperti

toko obat, apotek, rumah sakit dll.

2.3.5 Pemusnahan Obat

Pada PBF PT. Kumala Melur tidak melakukan pemusnahan obat karena

obat-obat yang rusak dan kadaluarsa dikirimkan ke pabrik untuk dimusnahkan

langsung disana. Pemusnahan obat dilakukan dengan menggunakan alat khusus

dengan membuat berita acaranya dan dihadiri oleh balai POM, aparat kepolisian,

dan pemerintah.

2.3.6 Pengiriman Barang

17

Yaitu proses pengiriman barang kepada konsumen yang memesan barang

tersebut. Pengiriman barang ini dilakukan dengan menyertakan barang kepada

konsumen dengan tanda tangan dan stempel dari yang memesan barang tersebut.

2.3.7 Pelaporan

Setiap pemasukan dan pengeluaran obat-obatan harus dibuat laporannya

oleh tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab. Laporan tersebut terdiri dari :

a. Laporan distribusi obat daftar G.

b. Laporan distribusi obat Psikotropika.

2.4 PELAPORAN

2.4.1 Laporan Obat Daftar G

Laporan ini berisikan data logistik obat yang mencakup pengeluaran

dan pemasukan obat golongan daftar G selama kurun waktu 3 bulan.

Dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Riau, kepada

Kepala Balai POM yang terletak di Jl.Diponegoro no.10 Pekanbaru,

terakhir sebagai arsip PBF di Pekanbaru.

Data logistik ini diiringi dengan surat pengantar, yang berisikan data

PBF dan diterangkan periode laporan tersebut.

Laporan ini dikirimkan setiap 3 bulan sekali.

2.4.2 Laporan Obat Pisikotropika

Laporan ini berisikan data keluar masuknya obat golongan

psikotropika dari dan ke PBF selama 1 bulan.

Laporan ini ditujukan kepada direktorat jendral bina kefarmasian dan

alkes

Dengan tembusan kepada :

-Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau

-Kepala Balai Besar POM Pekanbaru

18

-Sebagai arsip.

Laporan ini disertakan dengan:

-Copy faktur penjualan PBF yang telah dibubuhi tanda tangan dan

stempel penerima (apotek, RS, PBF lain)

-Copy surat pesanan barang dari outlet yang ditanda tangani

penanggung jawab apotek/rumah sakit (harus apoteker),

penanggung jawab PBF (apoteker/tenaga teknis kefarmasian).

19

BAB III

KESIMPULAN

PBF ialah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan koperasi

yang memiliki badan besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Izin usaha PBF, diberikan oleh Menteri Kesehatan dalam hal ini Menteri

Kesehatan melimpahkan wewenang pemberian izin usaha PBF berlaku

untuk seterusnya selama PBF yang bersangkutan masih aktif melakukan

kegiatan usahanya jika ada cabang dibuat izin baru.

Tenaga teknis kefarmasian di PBF mempunyai tugas dan fungsi sebagai

berikut:

1. Bertanggung jawab atas pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian

obat dan alat kesehatan.

2. Menyusun obat-obatan dan alat kesehatan yang ada di gudang dengan

dibantu oleh asisten gudang.

3. Membuat laporan distribusi obat setiap bulan dan setiap triwulan

menyangkut penerimaan serta penyalura kepada balai POM.

4. Membuat surat pengembalian obat-obatan yang telah kadaluarsa ke

pabrik.

5. Menyiapkan faktur penjualan obat-obatan dan alat kesehatan beserta

foto copy surat pesanan dan instalasi kesehatan yang untuk informasi

untuk Balai POM.

Peran tenaga teknis kefarmasian dalam PBF sangat penting karena

memerlukan ketelitian, keterampilan dan kejujuran di samping

pengetahuan yang diperoleh di lembaga atau instansi pendidikan terkait

yang harus diterapkan dan dikembangkan untuk bertanggung jawab di

20

PBF. Bahwa seorang tenaga teknis kefarmasian mempunyai peran dan

tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas serta ikut

membantu pemerintah dalam melayani pendistribusian, perbekalan

farmasi ke tempat pelayanan kesehatan.

21