PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UPAYA …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/BANPEM_UPSUS_SIWAB... · DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

UPAYA KHUSUS SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (UPSUS SIWAB) Lombok, 7 November 2018

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKEMENTERIAN PERTANIAN

KEDAULATAN PANGAN DAN NAWACITA

Undang-Undang No. 18 Tahun

2012 Tentang Pangan:

Kedaulatan Pangan adalah hak

negara dan bangsa yang secara

mandiri menentukan kebijakan

Pangan yang menjamin hak atas

Pangan bagi rakyat dan yang

memberikan hak bagi

masyarakat untuk menentukan

sistem Pangan yang sesuai

dengan potensi sumber daya

lokal.

NAWACITA:

(7). Mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik:► Membangun Kedaulatan Pangan

► Mewujudkan Kedaulatan Energi

► Mewujudkan Kedaulatan Keuangan

► Mendirikan Bank Petani/ Nelayan dan UMKM

termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan

pasca panen di tiap sentra produksi tani/

nelayan

► Mewujudkan Penguatan Teknologi Melalui

Kebijakan Penciptaan Sistem Inovasi Nasional

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

3

I Fokus Pangan

Strategis

Fokus sentra/

kawasan

II

III

IV

V

VI

VIIPERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN MODERN MENUJU

KEDAULATAN PANGAN & KESEJAHTERAAN PETANI

2016

Padi, Bawang Merah, Cabai

Jagung

Gula Konsumsi

Kedelai

Gula Industri

Daging Sapi

Bawang Putih2045

Lumbung Pangan Dunia

2017

2019

2019

2025

2026

2033

4

Target Waktu Swasembada

Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan http://ditjenpkh.pertanian.go.id

KERANGKA PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PENYEDIAAN PROTEIN HEWANI

KEDAULATAN PANGAN ASAL TERNAK

PRODUKSI DAGING PRODUKSI SUSU

KOMODITAS UTAMA ;

Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau

Kambing, Domba, Unggas dan Babi

Road Map

PROGRAM KERJA1. Optimalisasi Produksi & Populasi2. Penguatan Kelembagaan3. Penguatan Infrastruktur4. Pengembangan Investasi5. Penguatan Sistem Logistik Ternak & Produk6. Regulasi dan Deregulasi

PETERNAK BESAR

PRODUKSI TELUR

KEMITRAAN AGRIBISNIS

PETERNAK MENENGAH

PETERNAK MIKRO-KECIL

PENGEMBANGAN KAWASAN

SWASTA BUMN

KONDISI SAAT INI

-2.000 4.000 6.000 8.000

10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

2014 2015 2016 2017 2018 *)1 Sapi Potong/Beef Cattle 14.727 15.420 15.997 16.429 17.050

2 Sapi Perah/Dairy Cattle 503 519 534 540 550

3 Kerbau/Buffalo 1.335 1.347 1.355 1.322 1.356

4 Kuda/Horse 428 430 424 409 421

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2014 2015 2016 2017 2018 *)

1 Kambing/Goat 18.640 19.013 17.862 18.208 18.721

2 Domba/Sheep 16.092 17.025 15.717 17.142 17.398

3 Babi/Pig 7.694 7.808 7.904 8.261 8.542

-200.000 400.000 600.000 800.000

1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000

2014 2015 2016 2017 2018 *)1 Ayam Buras/Native Chicken 275.116 285.304 294.333 299.701 310.960

2 Ayam Ras Petelur/Layer 146.660 155.007 161.364 176.937 181.752

3 Ayam Ras Pedaging/Broiler 1.443.349 1.528.329 1.632.801 1.848.731 1.891.435

4 Itik/Duck 45.268 45.322 47.423 49.056 51.239

5 Itik Manila/Muscovy Duck 7.414 7.975 8.170 8.502 8.772

CAPAIAN DAN SITUASI PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESWAN 2018

PRODUKSI (ton)

KEBUTUHAN (ton)

STATUS KETERANGAN

354.770 604.966 Impor 32% dari kebutuhan (berdasarkan

realisasi impor sapi bakalan dan dagingsapi/kerbau sd Des 2017)

Belum swadaya

113.757 Cukup Konsumsi dalam negeri dan peluang ekspor Swasembada

339.609 Cukup Konsumsi dalam negeri dan peluang ekspor Swasembada

3,3 juta 3,2 juta

(Berlebih dan

cenderung over

supply)

Potensi ekspor sangat besar Swasembada tapi input

produksinya tergantung

impor (bibit, bahan

pakan, obat dan teknologi

110.282 Berlebih dan

cenderung over supply

Potensi ekspor sangat besar

284.988 Mencukupi untuk

konsumsi dalam negeri

Dipelihara oleh masyarakat pedesaan dan belum banyak berbentuk usaha

Swasembada

41.867 Mencukupi untuk

konsumsi dalam negeri

Dipelihara oleh masyarakat pedesaan dan belum banyak berbentuk usaha

Swasembada

0,86 juta 4,5 juta Impor 81% dari kebutuhan

(Produksi susu segar dalam negeri tidak

mencukupi dan konsumsi masyarakat lebih

menyukai susu bubuk dan kental manis)

Belum swasembada

Daging sapi/kerbau

Daging kambing/domba

Daging babi

Daging ayam ras

Telur ayam

ras

Daging ayam lokal

Daging bebek

lokal

Susu dan produk

susu

GRAND DISAIN PENGEMBANGAN SAPI DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PROTEIN HEWANI

Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan http://ditjenpkh.pertanian.go.id

GRAND DESAIN PENGEMBANGAN SAPI 2045

2016

20222026

20352045

Ketersediaandaging sapi lokal

(68 % )

Swasembada danRintisan Ekspor:

1. Populasi: 23.230.645 ekor dan 2. Kebutuhan : 769.566 ton dan

Produksi lokal : 688.914 ton (90 %) 3. Ekspor daging sapi wagyu4. Peternak kecil: 75 %

Ekspor: 1. Populasi : 33.933.992 ekor2. Kebutuhan : 847.607 ribu ton dan

Produksi lokal : 792.175 Ton (93%) 3. Potensi Ekspor: 154,362 ribu ekor

(29.329 ton)4. Peternak kecil: 50 %; Peternak

menengah/besar : 50 %

Pemantapan Ekspor:1. Populasi : 38.802.239 ekor dan 2. Kebutuhan : 1.039.218 ton; produksi lokal

952.349 ton 3. Potensi ekspor : 89.752 ekor (17.053 ton)4. Peternak kecil: 30 %; Peternak

menengah/besar: 70 %

Lumbung Pangan ASIA:1. Populasi: 41.745.441 ekor; 2. Kebutuhan : 1.151.698 ton; produksi lokal

1.122 ribu ton3. Potensi ekspor : 450.049 ekor (85.509 ton)4. Peternak kecil: 20 % dan Peternak

menengah/besar : 80 %

Catt: Diperlukan importasi indukan sebanyak 3,2 juta ekor selama 10 tahun pertama

STRATEGI PENCAPAIAN SWASEMBADA & EKSPOR DAGING SAPI

a. Penyediaan lahan

b. Penambahan Indukan

c. Peningkatan kelahirand. Peningkatan produktifitas

e. Pembiayaan dan subsidi

f. Penguatan kelembagaan

g. Regulasi dan deregulasi

Swasembada dan Rintisan Ekspor

(TAHAPAN KUNCI)

2016-2022

2023-2026

2027-2035

2036-2045

a. Penguatan akses pasarb. Peningkatan keamanan dan

daya saing produk hewanc. Penguatan sistem logistik

Ekspor

a. Penciptaan iklim investasi yang kondusif

b. Pemantapan sistem produksi dan logistik

c. Teknologi dan informasi

Pemantapan Ekspor

Lumbung Pangan Dunia

a. Promosi b. Peningkatan nilai tambah

dan daya saingc. Diversifikasi horisontal dan

vertikal

DUKUNGAN KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

PRIORITAS 1:

PENYEDIAAN

LAHAN

PETERNAKAN

DUKUNGAN

KEBIJAKAN DAN

KEGIATAN PRIORITAS

PRIORITAS 2 :

UPSUS SIWAB

PRIORITAS 3 :

PENAMBAHAN

INDUKAN IMPOR

PRIORITAS 4:

PENAMBAHAN

POPULASI

TERNAK

1. Tempat berusaha

(pemeliharaan)

2. Sumber Pakan

3. Kepastian Usaha

dan Ivestasi

SEMAKIN

BERKURANG

DUKUNGAN :

1. Pemanfaatan Lahan

HutanSilvo Pasture

2. Integrasi Sapi Sawit

3. Pentapan Tata Ruang

Untuk komoditas

ternak

1. Peningkatan

populasi

2. Peningkatan

Produktifitas

3. Lapangan Usaha

Baru (tenaga IB

Swadaya)PERLU

DIOPTIMALKAN

DUKUNGAN :

1. Kontribusi

Pembiayaan

Pemerintah Daerah

2. Penguatan Sistem

Informasi dan Data

Base

3. Pengawalan dan

Pendampingan

1. Penambahan

populasi

2. Peningkatan skala

usaha

DUKUNGAN:

1. Komitment Pemda

2. Komitment Penerima

Manfaat

3. Pengawalan dan

Pendampingan

KEBERLANJUTAN

TERNAK

1. Peningkatan skala

usaha

2. Korporasi

Peternakan

DUKUNGAN:

1. Komitment Pemda

2. Pemberdayaan

Kelompok

3. Jaminan Pasar dan

Harga

CULTURE DAN

KELEMBAGAAN

PENAMBAHAN INDUKAN IMPOR

BPTU-HPT SEMBAWA

(1.430)

Aceh 545

Sumut 45

Riau 45

Kepri 150

Babel 125

Jambi 50

Sumbar 110

Sumsel 170

Bengkulu 95

Lampung 95

BBPTU HPT BATURRADEN

(1.270)

Jawa Barat 395

Jawa Tengah 410

DIY 45

Jawa Timur 345

Kalbar 75

BBVET MAROS (3.300)

Sulteng 600

Sulsel 653

Kalsel 350

Kalteng 90

Kaltim 332

Gorontalo 75

Sulbar 345

Sultra 400

NTB 455

Untuk Swasembada Diperlukan Penambahan indukan impor sebanyak 3,2 juta ekor, saat ini baru teralisasi 10.397 ekor

DISTRIBUSI INDUKAN IMPOR TAHUN 2018

UPSUS SIWAB SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN POPULASI

SAPI POTONG TERPADU BERBASIS KAWASAN

PEMERIKSAAN

STATUS REPRODUKSI

DAN GANGGUAN

REPRODUKSI

PEMENUHAN SEMEN

BEKU DAN N2 CAIR

PELAYANAN IB DAN

KAWIN ALAM

PENGENDALIAN

PEMOTONGAN

BETINA

PRODUKTIF

PEMENUHAN HIJAUAN

PAKAN TERNAK DAN

KONSENTRAT

UPSUS SIWAB 2018

1. Pelaksanaan Kegiatan IB, target 3 juta ekor

akseptor.

2. Penyediaan dan Distribusi Semen Beku,

Nitrogen (N2) Cair Dan Kontainer; pada 34

propinsi

3. Pemenuhan Hijauan Pakan, target 1.138,5

Ha

4. Penanggulangan Gangguan Reproduksi;

dengan target 200.000 ekor

5. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif ;

pada 41 lokasi

1. Terlayaninya perkawinan 3 juta ekor

akseptor; , kebuntingan 2,1 jt ekor,

kelahiran 1,68 jt ekor

2. Luas areal tanam HPT : 338,5 hektar;

terbangunnya PP 200 hektar; Terpeliharanya

PP 600 hektar;

3. Penurunan pemotongan betina produktif di

RPH di 41 lokasi

4. Tertanggulanginya kasus gangguan

reproduksi 200 ribu ekor;

1. Pelaksanaan Kegiatan IB, target 3 juta ekor

akseptor

2. Penyediaan dan Distribusi Semen Beku,

Nitrogen (N2) Cair Dan Kontainer; pada 34

propinsi

3. Pemenuhan Hijauan Pakan, target 1.138,5

Ha

4. Penanggulangan Gangguan Reproduksi;

dengan target 200.000 ekor

5. Pengendalian Pemotongan Betina Produktif ;

pada 41 lokasi

Performan Kinerja Output dan Outcome

ISIHKNAS

ISIHKNAS

Performan Kinerja Keuangan

Pendampingan dan pengawalan

Sapi/Kerbau

Betina Produktif

5.9 juta ekor

Akseptor

3 juta ekor

Bunting

2,1 juta ekor

TARGET 2018

Akseptor

3 juta ekor

IB Reguler

2,7 juta ekor

IB Introduksi

300 ribu ekor

Akseptor merupakan induk ternak yang sudah didaftarkan maupun yang

belum didaftarkan di iSIKHNAS. Ternak yang sudah didaftarkan tidak perlu

didaftarkan kembali dan tetap menggunakan identitas ternak/daftar hewan

yang sudah terdaftar di iSIKHNAS.

NO PROVINSI REGULER INTRODUKSI TOTAL

1 Jawa Timur 1.295.600 - 1.295.600

2 Jawa Tengah 600.000 - 600.000

3 Lampung 142.500 19.500 162.000

4 Bali 61.300 15.000 76.300

5 Jawa Barat 133.500 - 133.500

6 DIY 100.800 - 100.800

7 DKI 1.000 - 1.000

8 Sulawesi Selatan 30.000 45.000 75.000

9 Sumatera Utara 65.800 38.000 103.800

10 Sumatera Barat 70.500 10.000 80.500

11 Sumatera Selatan 23.000 14.500 37.500

12 Riau 18.500 8.000 26.500

13 Kalimantan Barat 16.500 1.000 17.500

14 Jambi 10.750 5.000 15.750

15 Kalimantan Selatan 15.000 12.000 27.000

16 Bengkulu 5.000 1.000 6.000

17 Kalimantan Timur 4.250 2.800 7.050

18 Kalimantan Tengah 3.500 2.500 6.000

19 Kepulauan Riau 1.175 700 1.875

20 Bangka Belitung 650 400 1.050

Lanjutan....

NO PROVINSI REGULER INTRODUKSI TOTAL

21 Nusa Tenggara Timur 5.000 20.500 25.500

22 Nusa Tenggara Barat 50.000 35.000 85.000

23 Aceh 15.900 20.000 35.900

24 Sulawesi Tengah 5.000 15.000 20.000

25 Sulawesi Tenggara 5.500 10.000 15.500

26 Gorontalo 2.750 10.000 12.750

27 Sulawesi Utara 4.000 2.000 6.000

28 Sulawesi Barat 4.000 4.700 8.700

29 Papua 1.450 1.900 3.350

30 Maluku 1.750 1.500 3.250

31 Maluku Utara 325 900 1.225

32 Papua Barat 1.000 800 1.800

33 Banten 2.000 1.800 3.800

34 Kalimantan Utara 2.000 500 2.500

Total 2.700.000 300.000 3.000.000

IB

IB Reguler

dilakukan pada ternak yang sistempemeliharaannya dilakukan secaraintensif atau semi intensif.

Ternak yang sudah 3 (tiga) kali di IB namun tidak menunjukkan adanyakebuntingan dilaporkan kepadapetugas ATR/Medik diwilayahtersebut.

IB Introduksi

dilakukan pada ternak yang sistempemeliharaannya dilakukan secara semi intensifdan/atau ekstensif serta adanya perlakuansinkronisasi (penyerentakan berahi)

Pelaksanaan Pelayanan IB

UPSUS SIWAB 2018

• IB introduksi dilakukan secara sinergi antara UPT Ditjen PKH dengan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan wilayah pendampingan UPT.

• Untuk kelancaran pelaksanaan IB introduksi dilengkapi dengan: kandang jepit, pengumpulan ternak, vitamin, obat-obatan dan pelayanan sinkronisasi.

IB Introduksi

Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) PKb dilakukan melalui palpasi per rectal

dan/atau alat ultrasonografi (USG). PKb dilakukan pada akseptor IB dan KA. Untuk PKb pada akseptor IB, dilakukan

paling cepat 2 (dua) bulan setelahpelayanan IB. Untuk PKb pada KA, dapatdilakukan pada saat pengumpulan ternak.

PKb dilakukan oleh dokter hewan ataupetugas PKb yang sudah ditetapkan.

Pelaporan KelahiranPelaporan kelahiran merupakan laporankelahiran tahun 2018 maupun 2017 (yangbelum dilaporkan) baik hasil IB dan hasilkawin alam dilakukan oleh petugas reproduksiyang telah ditetapkan.

PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU, NITROGEN (N2) CAIR DAN KONTAINER

Penyedian Semen Beku

Semen beku yang digunakan dalam UPSUS SIWAB:

• Memenuhi persyaratan SNI, dan/atau lulus dari ujilaboratorium yang terakreditasi.

• Semen beku yang berasal dari luar negeri memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan.

• Dapat menggunakan stock semen tahun sebelumnya danproduksi tahun 2018

• Sebelum didistribusikan, produsen meregistrasi semen bekudi ISIKHNAS.

Pengadaan Semen

• Pengadaan semen beku dilaksanakan melalui e-katalogdan/atau pelelangan umum.

• Pengadaan semen beku dilakukan pada awal tahun untukmenjamin pelaksanaan IB berjalan lancar.

Distribusi Semen

• Penyedia semen beku mendistribusikan semen beku sampaike kabupaten/kota. Dalam hal permintaan distribusi semenbeku sampai ke provinsi, distribusi ke kabupaten/kotamenjadi tanggung jawab Provinsi.

• Memperhatikan pengaturan pola distribusi (untukmencegah inbreeding), wilayah sumber bibit dan handlingsemen yang baik.

Rencana Bimtek Petugas Teknis IB Tahun 2018

• Bimtek di UPT bidang Perbibitan

1. BPTU HPT Indrapuri : 25 Orang

2. BPTU HPT Padangmengatas : 76 Orang

3. BPTU HPT Sembawa : 76 Orang

4. BBIB Singosari : 30 Orang

5. BIB Lembang : 104 Orang

6. BET Cipelang : 123 Orang

Jumlah : 434 orang

KEGIATAN UTAMA PAKAN

PEMENUHAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

1. Penanaman dan pengembangan hijauan pakan ternak berkualitas / gerbangpatas (338,5 ha)

2. Pengembangan padang penggembalaan (200 ha)

3. Pemeliharaan padang penggembalaan lama (600 ha)

4. Bantuan alsin pencacah HPT (40 unit)

Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Mekanisme kegiatan pengendalian betina produktif:

1. Pembinaan

2. pengawasan dan penindakan dilaksanakan olehTim Terpadu yang terdiri dari berbagai unsur.

3. Lokasi: 17 provinsi target (41 kabupaten/kota) dan 16 provinsi non target.

Lokasi Target Pengendalian Betina ProduktifNo Provinsi Jumlah Lokasi Target Kab/Kota

1 Jawa Timur 6

2 Jawa Tengah 4

3 Jawa Barat 2

4 Bali 2

5 DI Yogyakarta 2

6 Jambi 3

7 Bengkulu 1

8 Kalimantan Timur 2

9 Nusa Tenggara Timur 1

10 Sulawesi Selatan 4

11 Sumatera Barat 3

12 Sumatera Selatan 1

13 Riau 3

14 Kalimantan Barat 1

15 Nusa Tenggara Barat 4

16 Sulawesi Tenggara 1

17 Sulawesi Utara 1

Jumlah Total 41

34

PENDANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN SEMEN BEKU, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN IB TAHUN 2018

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana

(plastic sheath, glove, kontainer lapangan, kontainer depo N2 cair dan kontainer semen beku)

2.Biaya Operasional

>> Operasional IB Reguler

>> Operasional IB Introduksi

>> Operasional Pemeriksaan Kebuntingan

>> Pelaporan Kelahiran

>> Honor pelaporan (data recorder)

35

1. Inseminasi Buatan

Inseminasi Buatan sebesar Rp. 50.000,- per pelayanan dan

maksimal 3 kali IB dengan memperhatikan ketersediaananggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BESARAN BIAYA OPERASIONAL

2. Pemeriksaan Kebuntingan

Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) sebesar Rp. 30.000,- perpelayanan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuaidengan peraturan yang berlaku.

3. Operasional Pelaporan Kelahiran

Pelaporan kelahiran sebesar Rp. 5.000,- per kelahiran dengan memperhatikanketersediaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Honor Rekorder

Honor data recorder adalah Rp. 400.000,- per bulan diberikan kepada petugas datareorder yang ditunjuk di Kabupaten/Kota dan Provinsi.

a BOP IB Print Out Lap IB Isiknas ttd petugas bersangkutan, Verifikator dan PJ Dinas Kab/Kota (format 17)

Rekap pelaksanaan di ttd BPP/petugas yang ditunjuk, PJ Dinas Kab/Kota dan PPK Provinsi

(format 18) Kuitansi Format 19

b BOP PKB Print Out Lap PKB Isiknas ttd petugas bersangkutan, Verifikator dan PJ Dinas Kab/Kota

Rekap pelaksanaan di ttd BPP/petugas yang ditunjuk, PJ Dinas Kab/Kota dan

PPK Provinsi (format 21) Kuitansi Format 22

(format 20)

c Kelahiran Ternak Print Out Lap Kelahiran Ternak Isiknas ttd petugas bersangkutan, Verifikator dan

Rekap pelaksanaan di ttd BPP/petugas yang ditunjuk, PJ Dinas

Kab/Kota dan PPK Provinsi (format 24) Kuitansi Format 25

PJ Dinas Kab/Kota (format 23)

d Ganguan Reproduksi Print Out Lap kegiatan pada Isiknas ttd petugas gangreb dinas kab/kota dan

Rekap pelaksanaan Kegiatan KuitansiDiketahui koordinator Gangrep

Ketentuan Pembayaran BOP

a. Biaya Operasional Pelayanan IB : Rp 50.000/pelayanan Maksimal 3 kalimemperhatikan

ketersediaan anggaran

b. Biaya Operasional Pelayanan PKB : Rp. 30.000/pelayananmemperhatikan ketersediaan anggaran

c. Biaya Operasional Pelaporan Kelahiran : Rp 5.000/Kelahiran memperhatikan ketersediaan

anggaran

d. Honor Data Recorder : Rp. 400.000 /bulan

e. Penanggulangan Gangreb dilakukan 2-3 kali memperhatikan ketersediaan anggaran

Syarat-syarat pertanggungjawaban

a. KPA Membentuk POKJA terkait dengan mekanisme pembayaran biaya operasional dan menunjuk

Bendahara Pengeluaran Pembantu

b. Proses Pemgajuan Pembayaran dilakukan mulai dari pengajuan laporan pelaksanaan kegiatan

UPSUS --> verifikasi data pengajuan SPM pembayaran

c. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pokda Kab/Kota disediakan operasional yang

meliputi koordinasi, pembinaan, administrasi kegiatan, dan perjalanan dinas

a. Pengenaan PPh Biaya operasional IB, PKb, dan pelaporan kelahiran PPh sebesar : (i) Golongan IV :

15 %; (ii) Golongan III : 5%; (iii) Non PNS ber NPWP : 5%; dan (iv) Non PNS tanpa NPWP : 6%

b. Bendahara pengeluaran berkewajiban untuk memotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam rangka efektifitas dan ketertiban pelaksanaan UPSUS SIWAB dilakukan penandatanganan pakta

Integritas.

Prosedur pencairan dana untuk pembayaran honor dalam kegiatan operasional UPSUS SIWAB ini dapat

dilakukan melalui tiga cara yaitu pembayaran melalui uang persediaan (UP), tambahan uang persediaan

(TUP) dan Pembayaran Langsung (LS)

Pelaporan

Pelaporan semua kegiatan Upsus Siwabmelalui Isikhnas. Untuk lokasi yangmemiliki keterbatasan jaringan,pelaporan dapat dilakukan secaramanual dengan format excel(spreadsheet) selanjutnya diinput dalamiSIKHNAS oleh koordinator pelaporan(data recorder).

Data Recorder..???

Tugas Petugas Pelaporan (Data Recorder)

1. Data Recorder Provinsi

a. Menyiapkan dan menyusun laporan perkembangan kinerjakegiatan UPSUS SIWAB setiap bulan, serta membantu analisisdata dalam mengevaluasi perkembangan kinerja kegiatanUPSUS SIWAB bersamasama dengan Tim Pokja setempat.

b. Melakukan pemantauan dan supervisi kelancaran arus datapelaporan dari petugas teknis dan data recorderKabupaten/Kota.

c. Mengoptimalkan penggunaan situs web iSIKHNAS sebagaisarana sumber data informasi perkembangan kegiatan UPSUSSIWAB.

2. Data Recorder Kabupaten/Kotaa. Melakukan pemantauan kelancaran arus data pelaporan dari

petugas teknis dan menginput semua data perkembangan pelaksanaan kegiatan teknis ke sistem iSIKHNAS.

b. Melakukan pendampingan dan bimbingan tatacara pelaporan melalui sistem iSIKHNAS kepada para petugas di wilayah kerja.

c. Menghimpun dan memasukkan data yang tertunda ke dalam sistem iSIKHNAS.

d. Membantu penyiapan data administrasi dan keuangan.

Lanjutan…

1

2

3

4

5

Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak dan Pakan Konsentrat

Penanganan Gangguan Reproduksi

Penyediaan semen beku, tenaga teknis, dan sarana IB serta pelaksanaan IB

Distribusi dan Ketersediaan Semen Beku, N2 Cair, dan Kontainer

Pengendalian Betina Produktif

CAPAIAN KINERJA

KEGIATAN

CAPAIAN KINERJA OUTPUT

IB

Bunting

Lahir

1

2

3

RUANG LINGKUP PELAPORAN UPSUS SIWAB

42

Laporan Harian Laporan Bulanan

Alur Pelaporan Program Upsus SIWAB

ISIKHNAS

KINERJA OUTPUT :a. Jumlah akseptor IBb. Jumlah Kebuntinganc. Jumlah Kelahiran

KINERJA KEGIATAN :a. Penyediaan semen beku, SDM IB,

Sapras IB, dan Pelaksanaan IB dan KA

b. Perkembangan Distribusi dan ketersediaan Semen Beku, N2 Cair dan Kontainer

c. Pemenuhan HPTd. Pengendalaian Pemotongan

Betina Produktif

PETUGAS TEKNIS

PETUGAS TEKNIS

PETUGAS TEKNIS

PETUGAS TEKNIS

Alur Pelaporan Kinerja Kegiatan UPSUS SIWAB

Lanjutan...

DIREKTUR JENDERAL PKH

PROVINSI

SEKRETARIAT POKJA UPSUS

SIWABPokja Upsus Propinsi

Laporan kinerja: (1) Pelaksanaan Kegiatan IB; (2)Penyediaan dan Distribusi Semen Beku, Nitrogen (N2) Cair Dan Kontainer; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Pemenuhan Hijauan Pakan; (5) Penanggulangan Gangguan Reproduksi; dan (6)Pengendalian

Pemotongan Sapi/Kerbau Betina Produktif di RPH.

REALISASI UPSUS SIWAB 2018

CAPAIAN UPSUS SIWAB (1 JANUARI - 1 NOVEMBER 2018)

3.000.000

2.100.000

1.680.000

3.591.115

1.759.663 1.464.722

IB KEBUNTINGAN LAHIR

Target Realisasi

119,70%

83,79% 87,19%

REALISASI BOP UPSUS SIWAB

REALISASI BOP dan iSIKHNAS IB

Akseptor Anggaran Akseptor Anggaran %

a b c d h i (i/d)x10 j

1 DKI JAKARTA 1,000 50,000,000 384 19,200,000 38.40 10-Apr

2 JAWA BARAT 146,850 7,342,500,000 118,688 5,934,400,000 80.82 26-Oct

3 JAWA TENGAH TOTAL 702,100 32,861,250,000 559,986 27,059,550,000 82.34 26-Oct

Jateng APBN 640,600 31,768,750,000 528,661 26,433,050,000 83.20 26-Oct

Jateng Subsidi 61,500 1,092,500,000 31,325 626,500,000 57.35 26-Oct

4 D.I. YOGYAKARTA 100,800 5,040,000,000 100,810 5,040,500,000 100.01 26-Oct

5 JAWA TIMUR 1,748,000 84,950,000,000 1,344,753 67,237,650,000 79.15 26-Oct

6 ACEH 48,000 2,400,000,000 41,951 2,097,550,000 87.40 26-Oct

7 SUMATERA UTARA 103,800 5,190,000,000 97,137 4,856,850,000 93.58 26-Oct

8 SUMATERA BARAT 119,563 6,513,000,000 79,433 3,971,650,000 60.98 26-Oct

9 RIAU 32,000 1,600,000,000 18,570 928,500,000 58.03 26-Aug

10 JAMBI 23,625 1,181,250,000 16,055 802,750,000 67.96 26-Oct

11 SUMATERA SELATAN 48,000 2,400,000,000 30,448 1,522,400,000 63.43 26-Oct

12 LAMPUNG 194,400 9,720,000,000 188,708 9,435,400,000 97.07 26-Oct

13 KALIMANTAN BARAT 26,000 1,300,000,000 17,600 880,000,000 67.69 26-Oct

14 KALIMANTAN TENGAH 9,000 450,000,000 3,400 170,000,000 37.78 7-Aug

15 KALIMANTAN SELATAN 40,628 2,031,400,000 24,555 1,227,750,000 60.44 26-Oct

16 KALIMANTAN TIMUR 10,000 600,000,000 6,112 305,600,000 50.93 26-Oct

17 SULAWESI UTARA 10,000 500,000,000 6,397 319,850,000 63.97 14-Sep

18 SULAWESI TENGAH 20,480 1,024,000,000 17,703 885,150,000 86.44 15-Aug

19 SULAWESI SELATAN 91,320 4,566,000,000 64,226 3,211,300,000 70.33 26-Oct

20 SULAWESI TENGGARA 20,000 1,000,000,000 14,014 700,700,000 70.07 26-Oct

21 MALUKU 6,500 325,000,000 2,968 148,400,000 45.66 26-Oct

22 BALI 92,060 4,578,000,000 71,771 3,588,550,000 78.39 26-Oct

23 NUSA TENGGARA BARAT 93,598 4,260,000,000 66,162 3,308,100,000 77.65 26-Oct

24 NUSA TENGGARA TIMUR 32,800 1,640,000,000 26 1,300,000 0.08 10-Apr

25 PAPUA 3,350 167,500,000 770 38,500,000 22.99 8-Aug

26 BENGKULU 8,000 400,000,000 7,992 399,600,000 99.90 26-Oct

27 MALUKU UTARA 3,454 122,500,000 1,344 67,200,000 54.86 31-May

28 BANTEN 5,068 253,400,000 2,117 105,850,000 41.77 26-Oct

29 BANGKA BELITUNG 1,470 105,000,000 707 35,350,000 33.67 26-Oct

30 GORONTALO 15,000 750,000,000 12,745 637,250,000 84.97 26-Oct

31 KEPULAUAN RIAU 1,943 97,150,000 540 27,000,000 27.79 26-Oct

32 PAPUA BARAT 3,600 180,000,000 458 22,900,000 12.72 26-Aug

33 SULAWESI BARAT 10,580 529,000,000 8,588 429,400,000 81.17 26-Oct

34 KALIMANTAN UTARA 3,000 150,000,000 1,478 73,900,000 49.27 26-Oct

TOTAL 3,775,989 184,276,950,000 2,928,596 145,490,050,000 78.95

UPDATE

TANGGALNO PROV

PAGU IB REALISASI BOP IB

REALISASI BOP dan iSIKHNAS PKB



1 DKI JAKARTA 700 21,000,000 38 1,140,000 5.43 10-Apr

2 JAWA BARAT 110,000 4,005,000,000 73,070 2,192,100,000 54.73 26-Oct

3 JAWA TENGAH 326,500 4,500,000,000 203,630 6,108,900,000 135.75 26-Oct

4 D.I. YOGYAKARTA 39,120 1,050,000,000 38,495 1,154,850,000 109.99 26-Oct

5 JAWA TIMUR 945,682 16,800,000,000 541,129 16,233,870,000 96.63 26-Oct

6 ACEH 35,900 1,077,000,000 31,648 949,440,000 88.16 26-Oct

7 SUMATERA UTARA 53,930 1,617,900,000 50,713 1,521,390,000 94.03 26-Oct

8 SUMATERA BARAT 77,000 2,415,000,000 45,000 1,350,000,000 55.90 26-Oct

9 RIAU 26,500 795,000,000 20,308 609,240,000 76.63 26-Aug

10 JAMBI 11,985 359,550,000 9,154 274,620,000 76.38 26-Oct

11 SUMATERA SELATAN 20,000 600,000,000 - - 0.00 10-Apr

12 LAMPUNG 113,400 3,402,000,000 112,978 3,389,340,000 99.63 26-Oct

13 KALIMANTAN BARAT 15,000 450,000,000 10,250 307,500,000 68.33 26-Oct


15 KALIMANTAN SELATAN 27,000 810,000,000 17,047 511,410,000 63.14 26-Oct


17 SULAWESI UTARA 3,500 105,000,000 2843 85,290,000 81.23 14-Sep

18 SULAWESI TENGAH 14,000 420,000,000 9,378 281,340,000 66.99 7-Aug

19 SULAWESI SELATAN TOTAL 63,777 1,875,540,000 34,872 1,046,160,000 55.78 26-Oct

Sulsel APBN 60,000 1,800,000,000 0.00

Sulsel Subsidi 3,777 75,540,000 0.00

20 SULAWESI TENGGARA 12,500 375,000,000 11,742 352,260,000 93.94 26-Oct

21 MALUKU 3,250 97,500,000 1,672 50,160,000 51.45 26-Oct

22 BALI 76,300 2,289,000,000 47,398 1,421,940,000 62.12 26-Oct

23 NUSA TENGGARA BARAT 62,250 1,650,000,000 43,393 1,301,790,000 78.90 26-Oct

24 NUSA TENGGARA TIMUR 25,500 765,000,000 413 12,390,000 1.62 10-Apr

25 PAPUA 2,345 70,350,000 422 12,660,000 18.00 8-Aug

26 BENGKULU 6,000 180,000,000 6,000 180,000,000 100.00 26-Oct

27 MALUKU UTARA 7,987 149,740,000 1,869 56,070,000 37.44 31-May

28 BANTEN 3,800 114,000,000 1,802 54,060,000 47.42 26-Oct


30 GORONTALO 8,925 267,750,000 8,550 256,500,000 95.80 26-Oct


32 PAPUA BARAT 1,800 54,000,000 1,800 54,000,000 100.00 26-Aug


34 KALIMANTAN UTARA 1,800 54,000,000 1,331 39,930,000 73.94 26-Oct

TOTAL 2,120,751 47,098,330,000 1,338,383 40,151,490,000 85.25

NO PROVUPDATE

TANGGAL

PAGU PKB REALISASI BOP PKB

REALISASI BOP dan iSIKHNAS LAPORAN KELAHIRAN



1 DKI JAKARTA 700 3,500,000 60 300,000 8.57 10-Apr

2 JAWA BARAT 66,750 333,750,000 44,989 224,945,000 67.40 26-Oct

3 JAWA TENGAH 336,000 750,000,000 101,522 311,460,000 41.53 26-Oct

4 D.I. YOGYAKARTA 35,000 175,000,000 24,892 124,460,000 71.12 26-Oct

5 JAWA TIMUR 525,000 2,625,000,000 383,912 1,919,560,000 73.13 26-Oct

6 ACEH 56,000 - 19,202 96,010,000 26-Oct

7 SUMATERA UTARA 22,819 114,095,000 24,013 120,065,000 105.23 26-Oct

8 SUMATERA BARAT 50,500 402,500,000 28,069 140,345,000 34.87 26-Oct

9 RIAU 26,500 132,500,000 10,065 50,325,000 37.98 26-Aug

10 JAMBI 9,996 49,980,000 14,015 70,075,000 140.21 26-Oct

11 SUMATERA SELATAN 25,000 125,000,000 - - 0.00 10-Apr

12 LAMPUNG 116,044 580,220,000 56,141 280,705,000 48.38 26-Oct

13 KALIMANTAN BARAT 9,000 45,000,000 6,708 33,540,000 74.53 26-Oct


15 KALIMANTAN SELATAN 20,000 100,000,000 13,269 66,345,000 66.35 26-Oct


17 SULAWESI UTARA 2,000 10,000,000 2195 10,975,000 109.75 14-Sep

18 SULAWESI TENGAH 14,048 70,240,000 5,029 25,145,000 35.80 15-Aug

19 SULAWESI SELATAN 36,750 183,750,000 22,521 112,605,000 61.28 26-Oct

20 SULAWESI TENGGARA 11,363 56,815,000 7,323 36,615,000 64.45 26-Oct

21 MALUKU 6,500 - 1,665 8,325,000 26-Oct

22 BALI 69,075 345,375,000 27,707 138,535,000 40.11 26-Oct

23 NUSA TENGGARA BARAT 47,600 500,000,000 28,511 142,555,000 28.51 26-Oct

24 NUSA TENGGARA TIMUR 25,500 127,500,000 471 2,355,000 1.85 10-Apr

25 PAPUA 6,000 30,000,000 337 1,685,000 5.62 8-Aug

26 BENGKULU 6,000 30,000,000 3,129 15,645,000 52.15 26-Oct

27 MALUKU UTARA 3,450 12,250,000 807 4,035,000 32.94 31-May

28 BANTEN 2,660 13,300,000 1,470 7,350,000 55.26 26-Oct


30 GORONTALO 8,880 44,400,000 4,981 24,905,000 56.09 26-Oct


32 PAPUA BARAT 1,800 9,000,000 654 3,270,000 36.33 26-Aug


34 KALIMANTAN UTARA 1,500 7,500,000 738 3,690,000 49.20 26-Oct

TOTAL 1,562,944 6,979,220,000 844,504 4,026,370,000 57.69

NO PROVUPDATE

TANGGAL

PAGU LAPORAN KELAHIRAN REALISASI BOP LAPORAN KELAHIRAN

ANILSA RESIKO

ANALISA RESIKO PELAKSANAAN IB, PKB DAN PELAPORAN KELAHIRAN

N

oProses Bisnis Pernyataan Resiko Penyebab Resiko Aktivitas Pengendalian Pelaksanaan K/ SOP

I.1. Pelaksanaan

Pelayanan IB

Pelaksanaan IB tidak

mencapai target

Penetapan target akseptor

IB kurang cermat

Inventarisasi data akseptor IB Data Base

Populasi Sapi/

Kerbau

Masih adanya IB berulang Refreshing Petugas dan bimbingan

pengenalan birahi pada peternak

Bimbingan dan Pembinaan

SOP pelaksanaan IB

Pelaksanaan

Pemeriksaan

Kebuntingan

(PKb)

Target

Kebuntingan tidak

tercapai

Petugas tidak tertib

melakukan pemeriksaan

dan pelaporan

Refreshing Petugas dan penyediaan

operasional

Pembinaan dan Bimbingan

SOP Pelaksanaan

PKb

Masih terbatasnya Petugas

PKb

Pelatihan Petugas Baru dan

Detasering Petugas dari UPT

Iventarisasi Kebutuhan Petugas

Pemberntukan

Tim Terpadu

Pelaksanaan

Sinkronisasi

Pelaksanaan IB

Introduksi kurang

maksimal

Kurang terkoordinasi

dalam pelaksaan

Pembentukan Tim Terpadu dan Penjadwalan

Pelaksanaan

SOP Sinkronisasi

Peningkatan

Koordinasi

Pemahaman peternak

terhadap tahapan

kegiataan masih rendah

Peningkatan pemahaman SOP

Sinkronisasi pada peternak

SOP Sinkronisasi

Sosialisasi dan

Pembinaan

Pelaporan

IB, PKb dan

Kelahiran

Kinerja Upsus tidak

Optimal

Ketaatan Petugas dalam

melaporkan masih rendah

Evaluasi Pelaporan per petugas Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pelaporan

SOP Pelaporan

Penyediaan BOP

Masih adanya gangguan

sistem Pelaporan

Pemantauan terus menerus

terhadap arus masuk data

Pemeliharaan sistem dan

jaringan iSIKHNAS

IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI SEMEN BEKU, N2 CAIR DAN KONTAINER

NoProses

Bisnis

Pernyataan

RisikoPenyebab Resiko Aktivitas Pengendalian

Pelaksanaan

K/SOP

1. Penyediaan

Semen

Beku,

N2 Cair dan

Kontainer

Tidak tersedianya

semen beku, N2

cair dan kontainer

sesuai dengan peta

kebutuhan

Data kebutuhan dari lokasi,

kabupaten dan provinsi yang

tidak akurat.

Pemasukan

data dari lokasi, kabupaten dan

provinsi secara konsisten dan

berjenjang.

SOP data kebutuhan

semen beku, N2 cair dan

kontainer

Pengiriman data terlambat Pengiriman data tempat waktu untuk

penentuan rencana anggaran dan

pengadaan barang

SOP data kebutuhan

semen beku, N2 cair dan

kontainer yang

dilengkapi batas waktu

Produsen N2 cair hanya

berada pada lokasi tertentu

Penyesuaian jadwal distribusi dengan lokasi

produsen N2

cair

Kelengkapan dokumen

perencanaan yang diperlukan

belum tersedia dengan lengkap

Penyesuaian jadwal distribusi anggaran dan

jumlah kebutuhan dengan ketersediaan

bahan produksi

Jadwal palang dan lokasi

pendistribusian smen beku belum

final

Persiapan pengadaan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku

2. Distribusi

Semen Beku,

N2 Cair dan

Kontainer

Tidak terdistribusinya

semen beku, N2 cair

dan kontainer dengan

tepat jumlah, waktu

dan kualitas

Perencanaan cara distribusi oleh

produsen barang yang tidak sesuai

dengan kondisi di lokasi.

Adanya dukungan dari pemerintah untuk membantu kelancaran

distribusi barang

Lanjutan……

No Proses BisnisPernyataan

RisikoPenyebab Resiko

Aktivitas

PengendalianPelaksanaan K/SOP

Pelaksanaan tidak sesuai

dengan prosedur

Penanganan kontainer yang

sesuai dengan

SOP

SOP penanganan

semen beku dan N2

cair

Penyampaian laporan

dan tindakan terhadap

laporan tersebut yang

tidak segera

dilaksanakan

Penggunaan kontainer yang berisi N2 cair sesuai dengan ketentuan dan distribusi

barang tepat waktu

SOP penanganan

semen beku dan N2

cair

Handling semen pada

saat memindahkan

semen beku ke container

lapangan yang tidak

efisien dan sesuai SOP

Penanganan semen beku sesuai dengan

ketentuan dan

SOP

SOP penanganan

semen beku dan N2

cair

IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN GERBANG PATAS

No Proses Bisnis Risiko Penyebab RisikoAktivitas

Pengendalian

Kendali SOP/ Kebijakan

1. Seleksi,

Penetapan lokasi dan

kelompok

Keterlambatan seleksi

dan penetapan

kelompok

Tidak ada jadwal palangpelaksanaan kegiatantermasuk jadwalseleksi penetapan kelompok

Menyusun

jadwal palang pelaksanaan kegiatan

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR/Juker

Tidak adanya kelompok yang memenuhi

kriteria

Ketidaksanggupan kelompokmenyediakan lahan untukpenanaman HPT

Kurangnya kompetensi tim

seleksi kelompok

Tim teknis memastikan kelompok yang ditetapkan

sesuai dengan kriteria

2. Pengadaan barang

dan jasa

Keterlambatan pengadaan barang dan Jasa

Kegagalan proses pengadaan

secara lelang

• Mempersiapkan proses lelang lebih awal (T-1)

• Mengawal proses pengadaan di ULP

setempat

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR/Juker

3. Distribusi sarana kegiatan (benih/bibit HPT)

Distribusi dilakukan

pada musim kering dan

tidak tersedia sumber

air

Informasi kurang jelas

disampaikan kepada

pemenang pengadaan

barang jasa

• Tim Teknis membuat SOP• Meminta PPK menuliskan dalam kontrak

bahw distribusi HPT disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air di lokasi penanaman

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR/Juker

4. Pelaksanan

Penanaman

HPT dan / atau

pemeliharaan

Target penanaman HPT

tidak tercapai optimal

• Terbatasnya jumlahpenyedia yang mampumelaksanakan kegiatan

• Terbatasnya sumberpenyedia bibit HPTkomersial

• Waktu (jadwal) penanaman yang harusdisesuaikan dengan ketersediaan air.

• Mendorong Satker segera merealisasikankegiatan HPT

• Membuat surat edaran agar sumber bibitHPT lebih meningkatkan produktivitasnya

• Memanfaatkan data BMKG

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR

IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN PENGEMBANGAN PADANG PENGGEMBALAAN


Pengendalian

Kendali

SOP/

Kebijakan

1. Seleksi,

Penetapan

lokasi dan

kelompok

Keterlambatan seleksi dan

penetapan kelompok

Tidak ada jadwal pelaksanaan kegiatan termasuk

jadwal seleksi dan penetapan

klp

Menyusun

jadwal palang

pelaksanaan kegiatan

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR/Juker

Tidak adanya kelompok yang memenuhi kriteria

Ketidaksanggupankelompok menyediakanlahan untuk penanamanHPT

Kurangnya kompetensi tim

seleksi kelompok

Tim teknis memastikan kelompok yang

ditetapkan sesuai

dengan kriteria

2. Pengadaan

Barang dan

Jasa

Keterlambatan pengadaan barang dan

Jasa

Kegagalan proses pengadaan

secara lelang

Mempersiapkan proses lelang lebih awal (T-1)

Mengawal proses pengadaan di

ULP setempat

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR/Juker

3. Distribusi sarana

kegiatan

(benih/bibit

HPT)

Distribusi dilakukan pada musim kering dan tidak tersedia

sumber air

Informasi kurang jelas disampaikan kepada pemenang pengadaan barang

jasa

• Tim Teknis

membuat SOP

• Meminta PPK menuliskan dalam kontrak bahw distribusi HPT disesuaikan dengan kondisi ketersediaan

air di lokasi

penanaman

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR/Juker

Lanjutan……

4. Pelaksanan

Penanaman

HPT dan

/ atau

pemeliharaan

Target penanaman

HPT tidak

tercapai optimal

• Terbatasnya jumlahpenyedia yangmampumelaksanakankegiatan

• Terbatasnya sumberpenyedia

bibit HPT komersial

• Waktu (jadwal) penanaman yang harus disesuaikan dengan ketersediaan air.

• Mendorong Satker segera merealisasikan kegiatan HPT

• Membuat surat edaran agar

sumber bibit HPT lebih meningkatkan produktivitasnya

• Memanfaatkan

data BMKG

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR

IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN PEMELIHARAAN PADANG PENGGEMBALAAN


Pengendalian

Kendali

SOP/

Kebijakan

1. Seleksi dan

Penetapan lokasi

dan kelompok

Tingkat kematian ternak tinggi

Padang tidak

terawat

Manajemen pengelolaan Padang tidak berjalan dengan baik.

Dinamika kelompok

tidak berjalan

dinamis.

Menyusun jadwal pembagian

tugas

Pedlak

Juklak

Juknis

TOR/

Juker

2. Pelaksanan

Penanaman

HPT dan / atau

pemeliharaan

Target penanaman

HPT tidak tercapai

optimal

Terbatasnya jumlah penyedia yang mampu

melaksanakan kegiatan

Terbatasnya sumber

penyedia bibit HPT

komersial

Waktu (jadwal) penanaman yang harus disesuaikan dengan ketersediaan air.

Mendorong Satker segera merealisasikan kegiatan HPT

Membuat surat edaran agar sumber bibit HPT

lebih meningkatkan produktivitasnya

Memanfaatkan

data BMKG

Pedlak

Juklak Juknis

TOR

IDENTIFIKASI RISIKO PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI

Proses Bisnis Uraian RisikoAktivitas

PengendalianKEBIJAKAN SOP

Penanganan

Gangguan

Reproduksi

Pengadaan obat-obatan dan

hormon tidak sesuai dengan

jumlah dan kasus yang ada.

Invetarisasi jumlah dan jenis kasus

serta obat-obatan tahun

sebelumnya

Surat Edaran ke Dinas yang

membidangi Fungsi PKH

untuk melakukan

inventariasi jumlah dan jenis

kasus serta obat-obatan

tahun sebelumnya

Kurangnya kompetensi

petugas teknis dalam

penentuan status

reproduksi

Refresher (peningkatan

kompetensi) ATR dan dokter

hewan tentang pemeriksaan

status reproduksi

Pedoman Pelaksanaan dan

Petunjuk Pelaksanaan

SOP pemeriksaan

dan penanganan

gangguan

reproduksi

Keterbatasan jumlah petugas teknis (dokter hewan dan

ATR) atau tidak merata

Optimalisasi

Puskeswan dan

THL Medik dan

Paramedik Veteriner

Surat Edaran

Tidak ada laporan gangrep dari inseminator ke

dokter hewan/

ATR

Teguran/sanksi dari atasan langsung/ kepala dinas yang

membidangi fungsi

PKH

Surat teguran/ sanksi SOP Pelaporan

kasus gangrep

Kebiasaan peternak

terhadap sapi yang di IB 2

kali tidak bunting dianggap

majir dan dijual

Sosialisasi kepada peternak

tentang penanganan gangguan

reproduksi

Pedoman Pelaksanaan dan

Petunjuk Pelaksanaan

IDENTIFIKASI RISIKO PENGENDALIAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF

No Kegiatan Titik Kritis Pengendalian

1 Penyusunan Pedoman Pedoman terlambat disusun Finalisasi Pedoman pelaksanaan

paling lambat awal bulan Januari

2018

2 Sosialisasi dan Advokasi

Pengendalian Pemotongan

Betina Produktif

Kegiatan sosialisasi dan

advokasi tidak tepat Sasaran

Penentuan kriteria peserta di surat

undangan

3 Pengawasan Pemotongan

Betina Produktif

1. Keterbatasan petugas

2. Pengawasan tidak sesuai

dengan sasaran

Peningkatan jumlah dan kompetensipetugas

Identifikasi lokasi dan penjadwalan

kegiatan pengawasan

4 Penindakan Pelanggaran

Pemotongan Betina

Produktif

Kurangnya keberanian Tim

Terpadu dalam melakukan

penindakan

Penyusunan pedoman pelaksanakan

yang jelas

5 Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan

Keterlambatan pelaporan Menyusun jadwal pelaporan dan

mengkomunikasikan setiap masuk

waktu pelaporan.

TERIMA KASIH

“Negeri yang kaya ternak tak akan pernah miskin, negeri yang miskin ternak tak akan pernah kaya”

(Pepatah Arab dalam Campbell dan Lasley, 1985)

Documents

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UPAYA …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/BANPEM_UPSUS_SIWAB... · DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN