PELAYANAN KESEHATAN · PELAYANAN KESEHATAN. DI KAWASAN TIMUR INDONESIA . Disampaikan . pada: Pertemuan Forum Kawasan Timur Indonesia VI Palu, 24 September 2012 . Dr. Nafsiah Mboi,

PELAYANAN KESEHATAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Disampaikan pada:

Pertemuan Forum Kawasan Timur Indonesia VI Palu, 24 September 2012

Dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Sumber : Riskesdas 2007 2

PETA SEBARAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN

KTI


KERANGKA PENYAJIAN

1. GAMBARAN PENCAPAIAN TARGET MDGS BESERTA PERMASALAHANNYA

2. PENYIAPAN BPJS KESEHATAN


3


1. GAMBARAN PENCAPAIAN TARGET MDGS

BESERTA PERMASALAHANNYA

4

8 TUJUAN MDG’s MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua

Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Menurunkan Kematian Anak

Meningkatkan Kesehatan Ibu

Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB) Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup

Mengembangkan Kemitraan Pembangunan di Tingkat Global 5

6

• MDG 5 : Menurunkan angka kematian ibu melahirkan • MDG 6 : Mengendalikan dan mulai menurunkan jumlah

infeksi baru HIV

• MDG 1: Menurunkan prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi

• MDG 4: Menurunkan Angka kematian bayi & balita • MDG 6: Mengendalikan penyebaran dan mulai

menurunkan kasus baru malaria • MDG 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

• MDG 6: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan kasus baru Tuberkulosis

A. STATUS MDG’s BIDANG KESEHATAN

Target yang telah

tercapai

Target yang menjadi

perhatian khusus

Target yang diperkirakan akan dicapai


MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN


7

Target 1C: Menurunkan prevalensi gizi kurang hingga setengah nya dalam kurun waktu (1990 – 2015)

INDIKATOR ACUAN DASAR

(SUSENAS, 1989)

TARGET MDGS 2015

CAPAIAN 2010

(RISKESDAS) 1.8 Prevalensi balita dengan

berat badan rendah/ kekurangan gizi

31%

15,5%

17,9%

1.8a Prevalensi Balita Gizi Buruk 7,2%

3,6 %

4,9%

1.8b Prevalensi balita gizi kurang 23,8 %

11,9%

13%

On Track


8

PREVALENSI GIZI KURANG DI KTI TAHUN 2010

Target Nasional

15,0%


9 Riskesdas 2010

PREVALENSI STUNTING DI KTI TAHUN 2010 MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

Target Nasional

32 %

Riskesdas 2010 10

MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

11

INDIKATOR ACUAN DASAR (1991)

TARGET MDGS 2015

CAPAIAN 2007

(SDKI)

4.1. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 97 32 44

4.2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

68

23 34

4.2.a Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup 32 14 19

4.3 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 44,5% 95% 74,5%

(2010)

Target 4.A. Menurunkan angka Kematian Bayi & Balita hingga 2/3 dalam kurun waktu 1990 - 2015


12

CAKUPAN ANAK YANG MENDAPATKAN IMUNISASI DASAR LENGKAP DI KTI TAHUN 2010


Target Nasional Cakupan Imunisasi Lengkap : 90%

Riskesdas 2010 13

MENINGKATKAN KESEHATAN IBU


14

INDIKATOR ACUAN DASAR (1991)

TARGET MDGS 2015

CAPAIAN 2007

(SDKI) 2010

(RISKESDAS)

5.1. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 390 102 228 NA

5.2. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. 40,70% 90% 61,4% 82, 23 %

5.3.a Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara 49,7% 65% 57,2% 55,8%

5.3 b Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern 47,1% 60% 57,2% 55%

5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun 67 30 per

1000 35 53,9

5.5. Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya 1 kali kunjungan dan 4 kali kunjungan)

- 1 kunjungan: 75% 95% 93,3% 92,8%

- 4 kunjungan: 56 % 90 % 65,2% 61,3%

5.6 Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi) 12,7% 5% 9,1% 8,2%

Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

15

Sumber: Riskesdas 2010

Target 2010 K1 : 95% K4 : 84% Target MDG 2015: K1 : 95% K4 : 90%

On Track

CAKUPAN PELAYANAN ANTENATAL K1 & K4 TAHUN 2010 MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

16

Riskesdas 2010

CAKUPAN PERSALINAN NAKES DI KTI TAHUN 2010 MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

17

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DI KTI TAHUN 2010

Sumber: Laporan rutin KIA, 2010 & koreksi jumlah kematian ibu dg AKI menurut SDKI 2007


18

MENGENDALIKAN HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA


19

INDIKATOR ACUAN DASAR SAAT INI TARGET 2015

STA TUS

6A.1 Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 tahun

0,16% estimasi 2006

0,2% (pemodelan matematika HIV di Indonesia Th. 2010)

<0,5% ●

6A.2 Penggunaan kondom pada kelompok risiko tinggi, menjadi 35% pada perempuan dan 20% pada laki-laki

12,8% SKRRI 2002/2003

STBP dilakukan setiap 2 tahun sekali. STBP terakhir adalah tahun 2009, dengan hasil 32,5% (Perempuan) 16% (Laki-Laki).

65% (P) 50% (L)

●

6A.3 Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS

P (38%) L (-) SDKI 1994

11,6% (Riskesdas 2010) 95% ●

6B.5 Persentase ODHA yang mendapatkan ART

71,2% Kemenkes RI 2005

76,1% (Inpres 3/2010 Th. 2010) dari target 2010 sebesar 70%

90% ●

Target 6.A. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus HIV/AIDS hingga Tahun 2015 Target 6.B. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

Ket : ● On track ● Off track 20

Kabupaten/kota prioritas Jumlah kabupaten/kota prioritas = 173

Sumber data: Estimasi Populasi Dewasa Rawan Terinfeksi HIV 2009, Kemkes RI Pemetaan dilakukan oleh KPAN, 2010 Catatan: Pemetaan dilakukan untuk 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota

Prevalensi HIV 2009

SITUASI EPIDEMI DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

KTI

21

DATA KUMULATIF KASUS AIDS DI KTI S/D JUNI 2012

Nasional = 29.982

Sumber: Dit. PPML – Ditjen PP dan PL


22


SAAT INI

TARGET MDG’S 2015

STATUS SUMBER

6.9a Angka Kejadian Tuberkulosis (semua kasus/1.000 penduduk/tahun)

343 (1990)

189 (2009) Menurun ●

Laporan TB Global WHO,

2010 6.9b Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

443 (1990)

285 (2009) 221 ●

6.9c Tingkat Kematian karena Tuberkulosis

92 (1990)

27 (2009) 46 ●

6.10a Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

20% (2000)

78,3% (2010) 70% ●

Laporan Rutin Subdit

TB, 2010 6.10b Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

87% (2000)

91,2% (2010) 85% ●



6.9 Angka Kejadian, Prevalensi dan Tingkat Kematian akibat Tuberkulosis

6.10 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi & diobati dalam program DOTS

ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB DI KTI TAHUN 2011 MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

Target Nasional

86%

24

INDIKATOR ACUAN DASAR SAAT INI

TARGET MDG’S 2015

STATUS SUMBER

6.6 Angka Kejadian Malaria/1000 penduduk 4,68 1,96 1,00 ●

6.7 Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan kelambu berinsektisida - 3,3 16,5

● BPS

Riskesdas


6.6. Angka Kejadian dan tingkat Kematian Akibat Malaria MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

33,25

23,34

14,75

3,97 3,08 2,52 2,37 1,91 1,90 1,36 0,52 0,38 0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

API per 1000 Penduduk

API Nasional

1,75

ANGKA PENEMUAN PENDERITA MALARIA PER 1000 PENDUDUK DI KTI TAHUN 2011


26

MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP


27

Target 7c: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak dan fasilitas sanitasi dasar layak hingga tahun 2015


TARGET MDGS

2015 CAPAIAN

7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan pedesaan

37,73% (1993)

68,87% 42,76% (2011)

7.8a Perkotaan 50,58% (1993)

75,29% 40,52% (2011)

7.8b Pedesaan 31,61% (1993)

65,81% 44,96% (2011)

7.9 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi dasar layak, perkotaan dan pedesaan

24,81% (1993)

62,41% 55,60 % (2011)

7.9a Perkotaan 53,64% (1993)

76,82% 72,54% (2011)

7.9b Pedesaan 11,10% (1993)

55,55% 38,97% (2011)

Sumber data: BPS, Susenas


28

DISTRIBUSI DESA STBM DI KTI TAHUN 2012

106

280 243

120

19

637

57 72 31

357

44 0

100

200

300

400

500

600

700

Nasional = 7.325 DesaKTI = 1.966 Desa

Sumber: Dit. PL – Ditjen PP dan PL


29

MENTERI KESEHATAN

30

B. UPAYA-UPAYA PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN

REGIONAL ALOKASI

PER PUSKESMAS

2011 2012

PUSKESMAS TOTAL PUSKESMAS TOTAL

SULAWESI 100.000 1.126 112.600.000 1.185 137.171.400

MALUKU 200.000 256 51.200.000 285 63.667.200

NUSA TENGGARA

250.000 458 114.500.000 494 136.562.200

PAPUA 250.000 403 100.750.000 460 127.898.000

JUMLAH: 2.243 379.050.000 2.424 465.298.800

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) (Dalam ribuan)

MENTERI KESEHATAN

31

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

b. Diklat bagi tenaga kesehatan Pendidikan jarak jauh (e-learning) untuk Pendidikan dan Latihan Asisten Epidemiologi Lapangan (PAEL) di 7 Provinsi, salah satu-nya Provinsi Sulsel

a. Pilot Project Telemedicine di 10 provinsi, 3 diantaranya di KTI yaitu:

1) RS Atambua NTT,

2) RS Bima NTB 3) RSUD Sultan

Daeng Radja Bulukumba Sulsel.

MENTERI KESEHATAN

32

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

77.359 Pustu/ Polindes, 9.419 Puskesmas KTI : 2.343 Puskesmas

2.010 Rumah Sakit KTI : 311 RS

MENTERI KESEHATAN

33

NO SARANA KESEHATAN JUMLAH

INDONESIA KTI

1. Rumah Sakit Bergerak 24 11

2. Puskesmas Keliling 5.899 1.388

3. Ambulan 3.605 734

SARANA PELAYANAN KESEHATAN

SAMPAI DENGAN 2011 MENTERI

KESEHATAN

34

PEMENUHAN SDM KESEHATAN DI KTI TAHUN 2012

NO PROGRAM JENIS INDONESIA KTI

1 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dr. Spesialis 62 25 Dr. Umum 3.244 1.728 Dr. Gigi 1.009 487 Bidan 40.261 7.425

2 Penugasan Khusus Residen 527 156 Diploma III 1.558 946

3 Dokter dengan Kewenangan Tambahan

Obgyn 29 29 Kesehatan Anak 24 24 Anestesiologi 24 24

4 Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

Tugas Belajar 4.858 382 PPDS / PPDGS 3.659 1.104

MENTERI KESEHATAN

35

UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KTI

NO PROGRAM KEGIATAN 2011 2012 (SEMESTER I)

INDONESIA KTI INDONESIA KTI

1. HIV/AIDS

Layanan VCT 500 138 431 114

PMTCT 90 35 94

34

RS dan Satelit Layanan ARV 303 87 323 89

2. Malaria

Pos Malaria Desa 3.416 3.301 3.496 3.350

Distribusi Kelambu 3.720.254 2.788.278 909.612 728.826

Rapid Diagnostic Test 2.120.080 1.075.266 670.968 652.077

3. Tuberculosis

Pos TB Desa 72 18 112 42

Pembentukan jaringan Peduli TB (Japeti) 0 0 17 6

MENTERI KESEHATAN

36

UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KTI

NO PROGRAM KEGIATAN 2011 2012 (SEMESTER I)


4. PENYAKIT TIDAK MENULAR

POSBINDU PTM 3.314 282 5.314 912

KAWASAN TANPA ROKOK 21 5 23 7

5. PENYEHATAN LINGKUNGAN

DESA DENGAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

6.235 1.283 7.325

1.966

PELATIHAN LIMBAH MEDIS DAN PEMBERIAN ALAT NEEDLE CUTTER (NTT, PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU)

MENTERI KESEHATAN

37 Sumber : Data Ditjen PP dan PL

KTI

MENTERI KESEHATAN

38

Tahun 2011

39

2. PENYIAPAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2014

MENTERI KESEHATAN

KESEJAHTERAAN UMUM

POKOK-POKOK PERSOALAN: 1.KESIAPAN FASKES 2.PENETAPAN PAKET

PELAYANAN 3.PENETAPAN

REGULASI 4.PEMENUHAN

KEBUTUHAN NAKES

5.KETERSEDIAAN OBAT & ALKES

6.SOSIALISASI & PENGUATAN KOORDINASI DAN MONITORING

STRATEGI UPAYA

SJSN BIDANG KESEHATAN BERJALAN OPTIMAL

UUD 1945 UU no 40/2004 UU No 17/2007 UU No 24/2011

KONDISI PROGRAM JAMINAN

KESEHATAN SAAT INI

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN

STRATEGIS

PELUANG DAN KENDALA

KERANGKA BERPIKIR

PERSIAPAN IMPLEMENTASI SJSN: MENUJU UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

KONDISI PROGRAM JAMINAN

KESEHATAN YANG

DIHARAPKAN (2014)

MENTERI KESEHATAN

40

NO PROVINSI

KEBUTUHAN TT (ASUMSI

1/1000 PENDUDUK)

JUMLAH RS

JUMLAH TT DI RS

JUMLAH TT DI

PUSKES TOTAL TT TOTAL KEKU

RANGAN TT

1 NTB 4500 22 2182 1556 3738 -1485 2 NTT 4684 39 3246 1402 4648 -1298 3 Sulut 2271 34 3840 791 4631 -495 4 Sulteng 2516 24 2540 666 3206 -724 5 Sulsel 7680 71 8351 1882 10233 -1968 6 Sultra 2233 22 1774 499 2273 -908 7 GTO 1040 10 1006 218 1224 -317 8 Sulbar 1158 8 664 278 942 -221 9 Maluku 1534 24 2138 654 2792 -343

10 Malut 1038 15 1118 203 1321 -232 11 Papbar 760 11 1128 428 1556 -178 12 Papua 2833 31 2679 932 3611 -957

KTI 32248 311

30,666 9509 40175 -9126 Indonesia 237.167 2010 206.092 32.719 238.811 -77.795

MENTERI KESEHATAN

KEBUTUHAN TEMPAT TIDUR RS DALAM RANGKA PERSIAPAN BPJS TAHUN 2014

41

http://202.70.136.52/rsonline/report/report_kabkota.php?id=52prop












STANDARISASI DAN PEMBENAHAN SISTEM RUJUKAN

Self Care

Primary Care

Secondary

Tertiary

Tertiary Care

Rujukan - Kewenangan

MENTERI KESEHATAN

42

ALOKASI ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN KESEHATAN YANG DISALURKAN KE DAERAH KTI

TAHUN 2011 DAN 2012 MENTERI

KESEHATAN

NO KEGIATAN 2011 2012


1 Dekonsentrasi 670,15 259,58 896,17 339,23 2 Tugas Pembantuan 3.979,78 1.395,93 5.234,29 1.834,11 3 Anggaran yang

disalurkan dari Kantor Pusat

8.649,65 1.614,18 4.504,86*) 704,25*)

4 Anggaran Kantor Pusat/UPT

9.642,74 1.257,29 10.363,69 1.368,32

5 DAK Bid. Kesehatan 3.000,80 1.266,91 3.005,93 1.031,69

Jumlah 25.943,12 5.793,89 24.004,94 5.277,59

dalam milyar rupiah

*Tahun 2012 alokasi baru sampai triwulan II 43

Terimakasih


44

FESTIVALFORUM KAWASAN TIMURINDONESIA VI

Palu - Sulawesi Tengah, 24-25 September 2012

Kewirausahaan Sosial untuk Kawasan Timur Indonesia

Membangun SDM dengan Kewirausahaan 'Enterpreneur'

dan melalui Sepak Bola 'Development Through Football

MENGAPA ENTERPRENEUR ?Ekonomi adalah Kekuatan sebuah Bangsa

Pendidikan adalah Masa Depan sebuah Bangsa

SDM

BAGAIMANA ?Mulai dari PARADIGMA yang BERUBAH

Dilanjutkan dengan Komunitas,Didampingi dan Dilatih.

Apa yang menjadi keunggulan LOKALAdalah MODAL

Apa yang menjadi 'masalah'Adalah PELUANG

PAPUA PASTI BISA !

Transformasi dimulai dari 1 orang

17

Oleh:

Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

selaku Ketua Pokja PNPM Mandiri.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Palu, 25 September 2012

12 Propinsi, puluhan pulau, puluhan bahasa dan budaya, ribuan jenis flora dan fauna

Memiliki potensi sangat BESAR

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007. Setelah 5 tahun, kami kembali ke Palu

Sejak 2009, Anggaran PNPM untuk seluruh Indonesia sekitar Rp 10-11 Triliun per tahun

Mencakup lebih dari 6,600 kecamatan di 33 Propinsi

Alokasi BLM PNPM di Kawasan Timur Indonesia 2007-2012 mencapai Rp 11,4 Triliun

Mencakup lebih dari 1,800 kecamatan di 12 Propinsi

699.675.000.000,0

1.107.374.000.000,0

1.617.168.000.000,0

2.791.201.800.000,0 2.662.600.000.00

0,0 2.522.940.000.00

0,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pengalaman PNPM di Kawasan Timur Indonesia

“Tenun ikat hanya digunakan saat upacara adat. Sebelumnya, hasil tenunan ini hanya dipakai

sendiri. Berkat Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), kini mereka bisa menenun

berkelompok di setiap desa untuk mengerjakan pesanan dari luar.” Majalah

Pesona, Juni 2012

“Satu kelompok perempuan memulai produksi kerajinan tangan dengan bahan dasar lokal yang ramah lingkungan. Melalui

usaha kecil, perubahan ekonomi mulai terjadi dan lingkungan pun terselamatkan” Tempo, 20 April 2010

“ Setelah frustasi menunggu aliran listrik dari PLN selama puluhan tahun, masyarakat desa Nipah di Sulawesi Tengah memutuskan

untuk memanfaatkan sumber air di wilayah mereka untuk menjadi sumber tenaga listrik” The Jakarta Post, 7 September 2008

“Bagi masyarakat Pulau Letti (Maluku Barat Daya), program PNPM seakan mampu menjawab kebutuhan dasar yang sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Banyak program pendidikan yang didanai (berasal) dari inisiatif masyarakat, mulai dari rehabilitasi sekolah, pemberian beasiswa, sampai pembangunan gedung taman kanak-kanak.” Kompas, 20 Juni

2012

“Musyawarah dalam mekanisme PNPM mampu melerai konflik” Kompas, 31

Agustus 2010

“Ratusan lelaki dan perempuan dewasa serta anak-anak dari yang berpakaian lengkap hingga yang berkoteka duduk tertib di lapangan

Kampung Dolinggame, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Terika matahari yang menyengat tidak menyurutkan warga untuk menggelar

musyawarah” Kompas, 3 Maret 2009

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

FESTIVAL FORUM KTI 24-25 September 2012

2

POSISI KAWASAN TIMUR INDONESIA

3

POSISI KAWASAN TIMUR INDONESIA

4

1. Kondisi alam: geografi, geologi maupun ekologi serta perubahan iklim akibat pemanasan global merupakan nature wilayah Indonesia yg spesifik berbeda dgn negara lain serta demografi besar (240 juta)

2. Pertumbuhan penduduk yg relatif tinggi dan makin padatnya daerah perkotaan (urbanisasi) dan tertinggalnya daerah perdesaan serta perbatasan menuntut kecepatan pemenuhan infrastruktur PU dan permukiman, sementara ada keterbatasan kemampuan Pemerintah

3. Konektivitas antar wilayah dan Standard pelayanan minimal pelayanan infrastruktur PU dan Permukiman di berbagai daerah belum merata dan belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak

4. Penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman belum sepenuhnya dapat mendukung keseimbangan pembangunan wilayah (barat vs timur) sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan

TANTANGAN

5

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH RKP 2013 WILAYAH KALIMANTAN - SULAWESI

WILAYAH ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PRIORITAS PENGEMBANGAN BIDANG PU

Kalimantan 1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan;

2. Peningkatan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Khatulistiwa, DAS Kakab, Sasamba, dan Batulicin.

2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai;

3. Pengembangan Infrastruktur jalan & jembatan; 4. Pengembangan jaringan pengairan dan irigasi

Sulawesi 1. Lumbung pangan nasional 2. Peningkatan produktivitas dan nilai

tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan

3. Pengembangan bioenergi 4. Peningkatan dan perluasan

perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf intenasional.

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung, Palapas, Pare-pare, dan Bank Sejahtera Sultra;

2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Melanguane dan Tahuna;

3. Pengembangan infrastruktur Jalan; 4. Pengembangan jaringan pengairan dan irigasi.

6

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH RKP 2013 WILAYAH NUSA TENGGARA

WILAYAH ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PRIORITAS PENGEMBANGAN BIDANG PU

Nusa Tenggara

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan;

2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan;

3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan dan pariwisata; dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima dan Mbay;

2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Atambua, Kafamenanu, dan Kalabahi;

3. Pengambangan infrastruktur jalan dan pelabuhan penyeberangan;

4. Pengembangan kawasan pariwisata; 5. Pengembangan pengairan dan irigasi.

Dalam rangka percepatan pembangunan Nusa Tengggara Timur dilakukan dengan prioritas pengembangan infrastruktur yang penghubung antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil,dan pulau-pulau terpencil dan terdepan/terluarsebagai berikut: (a) jaringan jalan lintas Nusa Tenggara Timur; (b) jaringan prasarana dan transportasi penyeberangan antar-pulau; (c) jaringan listrik dan irigasi.

7

WILAYAH ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PRIORITAS PENGEMBANGAN BIDANG PU Maluku 1. Peningkatan produktivitas dan nilai

tambah perikanan; 2. Peningkatan produktivitas dan nilai

tambah perkebunan; 3. Peningkatan produktivitas dan nilai

tambah peternakan; 4. Peningkatan produktivitas dan nilai

tambah pariwisata; dengan memperhatikan keterkaitan

wilayah-wilayah pulau.

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram;

2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Daruba, Dobo, Saumlaki, dan Ilwaki;

3. Pengembangan infrastruktur jalan.

Papua 1. Peningkatan mutu sumber daya manusia;

2. Peningkatanproduktivitas dan nilai tambah perkebunan;

3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan;

4. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan; dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

1. Pengembangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Teluk Cenderawasih;

2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Jayapura, Tanah Merah, Merauke;

3. Pengembangan Infrastruktur Jalan. Dalam rangka percepatan pembangunan Papua, prioritas kebijakan adalah penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya, Lani Jaya, Paniai, Nabire, Tolikara, Pegunungan Bintang (Papua) dan Kabupaten Fak Fak dan Manokwari (Papua Barat) serta penanggulangan kemiskinan.

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH RKP 2013 WILAYAH MALUKU DAN PAPUA

8

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

LUAS AREAL IRIGASI (JUTA HA)

SUMATERA JAWA BALI - NT KALIMANTAN

SULAWESI MALUKU PAPUA

1 - Aceh

2 - Sumatera Utara

3 - Sumatera barat

4 - Riau

5 - Jambi

6 - Sumatera Selatan

7 - Bengkulu

8 - Lampung

9 - Bangka Belitung

10 - Kepulauan Riau

11 - DKI Jakarta

12 - Jawa Barat

13 - Jawa Tengah

14 - DI Yogyakarta

15 - Jawa Timur

16 - Banten

17 - Bali

18 - Nusa Tenggara Barat

19 - Nusa Tenggara Timur

20 - Kalimantan Barat

21 - Kalimantan Tengah

22 - Kalimantan Selatan

23 - Kalimantan Timur

24 - Sulawesi Utara

25 - Sulawesi Tengah

26 - Sulawesi Selatan

27 - Sulawesi Tenggara

28 - Gorontalo

29 - Sulawesi Barat

30 - Maluku

31 - Maluku Utara

32 - Papua Barat

33 - Papua

Keterangan:

1.9

3.0

0.63 0.48

1.0

0.15 0.04

SUMBER AIR

Waduk

Non-Waduk

Sumatera Jawa Bali & NT Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Rata - Rata

1.3 1.9 1.4 1.0 1.3 1.4 1.0 1.4Produktivitas (Ton/Ha) 4.3 5.5 4.8 4.0 4.8 4.2 3.8 4.6Index Penanaman - IP

PULAU

KONDISI INFRASTRUKTUR BIDANG SUMBER DAYA AIR ( IRIGASI UNT DUKUNG KETAHANAN PANGAN )

Sumber : Rapid Assessment – Audit Teknis Irigasi, 2010)

9

CAPAIAN DAN SASARAN KEMANTAPAN DAN KONDISI JARINGAN JALAN NASIONAL DI KTI

URAIAN REALISASI REALISASI RENCANA RENCANA RENCANA

2010 2011 2012 2013 2014 Sasaran Kemantapan Jalan (%) 87,00 87,72 90,50 92,50 94,00

MANTAP % MANTAP % MANTAP %52 SULAWESI TENGAH 2.181,95 1.922,95 88,13 1.906,58 87,38 1.952,63 89,49 83,86 85,94 88,18 90,67 92,53 53 SULAWESI BARAT 571,98 541,95 94,75 522,45 91,34 549,54 96,08 89,35 97,72 99,72 99,78 99,82 54 SULAWESI SELATAN 1.722,86 1.596,05 92,64 1.543,85 89,61 1.590,83 92,34 85,93 84,24 85,23 88,34 90,67 56 SULAWESI TENGGARA 1.397,05 859,75 61,54 1.082,16 77,46 1.002,17 71,73 73,06 72,52 74,09 79,54 83,64

BALAI VI 5.873,83 4.920,70 83,77 5.055,04 86,06 5.095,17 86,74 82,43 83,40 85,09 88,23 90,58 60 MALUKU 1.066,65 733,54 68,77 788,47 73,92 824,53 77,30 95,19 96,74 97,65 98,14 98,52 61 MALUKU UTARA 511,89 441,35 86,22 432,19 84,43 486,20 94,98 94,45 95,90 96,87 97,53 98,03

BALAI IX 1.578,54 1.174,89 74,43 1.220,66 77,33 1.310,73 83,03 94,95 96,47 97,40 97,94 98,36 62 PAPUA 2.111,44 1.243,21 58,88 1.415,72 67,05 1.490,38 70,59 74,03 74,03 75,90 80,97 84,78 63 PAPUA BARAT 963,24 566,67 58,83 575,82 59,78 582,02 60,42 48,55 60,58 64,04 71,61 77,29

BALAI X 3.074,68 1.809,89 58,86 1.991,54 64,77 2.072,39 67,40 66,05 69,82 72,18 78,04 82,43 50 SULAWESI UTARA 1.319,23 948,66 71,91 1.148,52 87,06 1.171,49 88,80 95,93 94,70 95,27 96,26 97,01 51 GORONTALO 606,70 567,26 93,50 536,32 88,40 596,59 98,33 93,67 94,75 98,16 98,55 98,84

BALAI XI 1.925,93 1.515,92 78,71 1.684,84 87,48 1.768,08 91,80 95,22 94,72 96,18 96,98 97,59

TOTAL NASIONAL 38.569,82 31.730,03 82,27 32.194,57 83,47 33.833,72 87,72 87,00 88,50 90,50 92,50 94,00

2014(%)

SEMESTER -I SEMESTER -II 2010(%)

2011(%)

2012(%)

2013(%)

STATUS: 05 JANUARI 2012 CAPAIAN KEMANTAPAN TARGET KEMANTAPAN

KODE PROV

PROVINSIWILAYAH/BALAI

PANJANGTOTAL

(KM)

2010 2011 RENSTRA BINA MARGASEMESTER -II

10

KONDISI INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA (MDG’S DAN IPM)

No Indikator Pencapaian Target MDGs

2007 2008 2009 2015 2020

A (%) Penduduk Mendapat Akses Air Bersih o Sumber air terlindungi (Perkotaan) 54,10 50,20 49,80 57,40 o Sumber air terlindungi (Pedesaan) 43,90 43,00 45,70 61,60 Rata-rata 48,30 46,50 47,70 60,30

B (%) Penduduk Dilayani Perpipaan o Air minum perpipaan (Perkotaan) 30,80 30,03 47,39 o Air minum perpipaan (Pedesaan) 9,00 14,29 19.76 Rata-rata 25,61 36,36

C (%) Rumah Tangga Bersanitasi o Rumah tangga (Perkotaan) 66,70 69,55 78,30 o Rumah tangga (Pedesaan) 31,40 34,00 55,54 Rata-rata 48,60 51,02 62,37

D (%) Rumah Tangga Kumuh Perkotaan o Rumah tangga kumuh perkotaan 12,12 6,00

E Usia/Angka Harapan Hidup Indonesia o Usia/angka harapan hidup 70,4 70,5 70,6

11

PERAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Pro Poor Pro Growth Pro Job Pro Green

Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesempatan Kerja [4]

Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah, Dukungan terhadap Kawasan Perbatasan, Tertinggal, Terpencil, dan Terisolir [10]

Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat [4]

Peningkatan Aksesibilitas Barang/Penumpang [6]

Dukungan Ketahanan Pangan [5] Peningkatan Investasi & Eksport

[7]

Penerapan Green Construction [9]

Pembangunan Berbasis Penataan Ruang [9]

Adaptasi terhadap Perubahan Iklim [9]

KEMAKMURAN DAN

KESEJAHTERAAN

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN STRATEGI KEGIATAN PRIORITAS TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Bina Marga (Jalan)

Bidang Penataan Ruang

Penelitian dan Pengembangan

Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Kecipta Karyaan (Infrastruktur Permukiman)

12

KEM

AK

MU

RA

N &

KESEJA

HTER

AA

N

RA

KYAT

Pro Poor Pro Growth Pro Job Pro Green

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

Aksesibilitas Barang/Penumpang

Ketahanan Pangan

Investasi & Eksport

Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan

Kesempatan Kerja

Kesenjangan Wilayah, Dukungan terhadap Kawasan

Perbatasan Terpencil & Terisolir

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Green Construction

Pembangunan Berbasis Penataan Ruang

Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

PERTUMBUHAN EKONOMI

Jalan dan Jembatan

Irigasi dan Rawa

Jalan Toll/Akses Kawasan Produksi, Industri & Pelabuhan

Pengendalian Banjir

PNPM Mandiri: P2KP PPIP RISE Pamsimas Sanimas

RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota

Air Minum & Sanitasi Manajemen Persampahan Perbaikan Lingkungan

Permukiman PSD PU untuk MBR

Pada Wilayah: 1. Perkotaan 2. Perdesaan 3. Terisolir/Terpencil 4. Perbatasan 5. Kampung Nelayan

Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pengendalian Banjir

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PU & PERMUKIMAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

13

Kebijakan dan Strategi

Kementerian PU

Kebijakan sesuai RPJMN

Penajaman

• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang

• Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur jalan dan jembatan serta pengelolaan sumber daya air

• Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman • Meningkatkan kapasitas pengawasan pengendalian

pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja bidang pekerjaan umum

• Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur dan jasa konstruksi serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan permukiman

• Implementasi MP3EI • Implementasi MP3KI • Percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan

NTT • Peningkatan Program Pro Rakyat • Ketahanan Pangan

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PU

Catatan: Prosesnya melalui Konsultasi Regional, Musrenbangnas, dan Konsultasi DPR dan DPD

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENDEKATAN| PRO GROWTH| PRO JOB | PRO POOR | PRO GREEN

15

TUJUAN:

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan

STRATEGI UTAMA

Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia: Membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan mengembangkan klaster industri berbasis sumberdaya Komoditi/sektor unggulan

Memperkuat konektivitas nasional

Mengurangi transaction cost dan mewujudkan sinergi antar pusat Pertumbuhan dengan: • Konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan di dalam koridor • Konektivitas internasional dari hub koridor • Konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif (pemerataan) Mempercepat Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional

STRATEGI PENDUKUNG

Mengembangkan kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, kebijakan pembiayaan, dan pengembangan KPS/PPP

MP3EI UNT MENDUKUNG PRO GROWTH & PRO JOB (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)

16

1. Penyelesaian RTRW Kawasan Koridor Ekonomi

2. Penyediaan Air Baku dan Air Bersih 3. Penyediaan Infrastruktur Jalan

a) Jalan Nasional b) Jalan Provinsi c) Jalan Kabupaten d) Jalan Tol

4. Pengendalian Banjir 5. Pengolahan Air Limbah

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KORIDOR EKONOMI NASIONAL

17

MP3EI - KORIDOR EKONOMI SUMATERA

“Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”

Komoditas Utama • Kelapa Sawit Fokus pada industri hulu melalui

peningkatan panen dan konversi mature plantation • KaretMeningkatkan hasil panen dan memperluas

industri hilir • BatubaraMeningkatkan produksi pertambangan

melalui percepatan infrastruktur rel kereta api Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan • Metropolitan Mebidangro Pelabuhan Utama Kuala

Tanjung • Metropolitan Palembang Pelabuhan Utama Tanjung

Api-Api • Dumai Pelabuhan Dumai dan Kuala Enok Infrastruktur PU • Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tb.Tinggi, (60 km), Tol

Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (15,8 km), Tol Pekanbaru – Dumai (135 km), dan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar (100 km)

• Jalan Sp.Inalum – Kuala Tanjung (17 km), Kws. Sei Mangke-Sp.Mayang (3 km), Akses Pelabuhan Dumai (76 km), Akses Belawan (8 km), Akses Kualanamu (8 km), Lingkar Jambi, (23,6 km), Muaraenim-Palembang (174,9 km), dan ruas-ruas Lintas Timur Sumatera

• SPAM Bandar Lampung 500 l/s (IPA+Pipa), SPAM Kota Limapuluh 50 l/s, dan SPAM Kawasan Industri Dumai-Tj.Buton-Kuala Enok 30 l/s

• Bendungan Karian 10.000 l/s

18

Cirebon

Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia

“Pendorong Industri dan Jasa Nasional” Komoditas Utama • Produk Makanan Fokus untuk memindahkan

hambatan untuk mengkapitalisasi tumbuhnya permintaan domestik

• TekstilMerebut pasar domestik dari impor dan memperkuat sebagai negara pilihan sumber produksi

• Industri Alat AngkutMengembangkan kapabilitas untuk nilai tambah pengolahan yang lebih tinggi

Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan • Metropolitan Jabodetabek Pelabuhan Tj.Priok • Metropolitan Semarang Pelabuhan Tj. Emas • Metropolitan Gerbangkertosusila Pel. Tj.Perak • Metropolitan Bandung Raya • Kawasan Pantura lainnya Infrastruktur PU • Jalan Tol Trans Jawa (617 km) dan Non-Trans Jawa

(745,95 km) dan Jalan Tol Jabodetabek (271,82 km) • Water Conveyance Umbulan 4.000 l/s • IPA Jatiluhur 5.000 l/s • Rehabilitasi Kanal Tarum Barat (+ 5.000 l/s) • Bendungan Jatibarang 1.050 l/s • SPAM Kota Bekasi 300 l/s dan Kab. Bekasi 450 l/s • SPAM Semarang 1.050 l/s • SPAM Kab.Tangerang (IPA Sepatan) 900 l/s

MP3EI - KORIDOR EKONOMI JAWA

19

“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”

Komoditas Utama • MIGAS Eksplorasi lebih banyak untuk memastikan

pertumbuhan produksi yang stabil • Kelapa SawitMeningkatkan produksi panen, beralih

ke produk dengan nilai tambah tinggi dan produk hilir • BatubaraMeningkatkaan produksi dengan

membangun infrastruktur yang dapat mencapai tambang di pedalaman

Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan • Pontianak-Samarinda Pelabuhan • Tayan-Mempawah-Pontianak • Batulicin-Kotabaru • Maloy, Sampit-Bagendang, Pangkalan Bun-Kumai Infrastruktur PU • Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99 km) • Jalan Sei Pinyuh-Sei Duri, (98,5 km), Tayan-Pontianak,

(263,8 km), Samarinda-Bontang-Sangatta-Maloy (304,5 km), dan Sampit-Sp.Runtu-Pangkalan Bun-Kumai (277,6 km)

• Jembatan Tayan dan Jembatan Pulau Balang • Intake dan transmisi air baku Palingkau 220 l/s (Kalteng) • SPAM Kota Pontianak Timur (300 l/s) • Peningkatan kapasitas IPA Banjarmasin menjadi 1000 l/s

MP3EI - KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN

20

“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian,Perkebunan, Perikanan serta Pertambangan Nikel Nasional”

Komoditas Utama • Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)Meningkatkan

produktivitas menjamin ketahanan pangan nasional • Perkebunan (Kakao)Beralih ke produk dengan nilai

tambah tinggi • PerikananMengurangi tangkapan perikanan laut, dan

membangun produksi akuakultur • Pertambangan NikelMeningkatkan ekspor nikel

setengah jadi

Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan • Makassar Pelabuhan Makassar • Mamuju Pelabuhan Belang-Belang • Manado-BitungPelabuhan Bitung • Kendari Infrastruktur PU • Jalan Tol Manado-Bitung (30,86 km) • Jalan Kendari – Asera (125,4 km), Siwa-Pare-Pare-Barru-

Maros-Makassar (312,9 km), Parigi-Poso-Tentena-Tindantana (293,2 km), Kolaka-Lasusua (279,8 km), Majene-Tapalang-Mamuju (143,1 km), dan Atinggola-Maelang-Kaiya (121,5 km)

• SPAM Kota Bitung 40 l/s, SPAM Kota Makassar dan SPAM Industri Makassar 1.000 l/s,

MP3EI - KORIDOR EKONOMI SULAWESI

21

Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia

“Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”

Komoditas Utama • PariwisataMeningkatkan jumlah kunjungan turis

maupun pengeluaran pariwisata. Memanfaatkan Bali sebagai gerbang untuk mempromosikan kunjungan ke daerah tujuan wisata lain

• Pertanian dan PeternakanMeningkatkan produktivitas lahan dan mengembangkan kegiatan produksi sampai dengan hilir

Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan • Metropolitan SarbagitakuPelabuhan Tj.Benoa,

Gilimanuk, dan Padang Bai • Lombok Pelabuhan Lembar • Kupang Pelabuhan Tenau • Labuan Bajo Pelabuhan Labuan Bajo

Infrastruktur PU • Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 km) • Jalan Benete-Sp. Negara (72,1 km-Bali), Jalan Tohpati-

Kosamba, (11,8 km-Bali), Akses Bandara Internasional Lombok (NTB), Jalan Ende-Maumere-Magepanda (172,6 km-NTT), Jalan Bolok-Kupang-Oesapa (59,4 km-P.Timor), dan Jalan Dompu-Raba-Lb.Bajo (159,2 km-NTB)

• Bendungan Titab (359 l/s-Buleleng) dan Pandanduri (27 juta m3-Lombok)

• IPA Petanu 300 l/s dan IPA Kabupaten Kupang 100 l/s

MP3EI - KORIDOR EKONOMI BALI NUSA TENGGARA

22

SOFIFI

AMBON

SORONG

“Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”

Komoditas Utama • Pertambangan (Tembaga dan Emas)Mendorong

eksplorasi lokasi tambang baru melalui dukungan infrastruktur. Mendorong forward integration melalui kegiatan produksi hilir

• Pertanian dan PerkebunanMeningkatkan produksi melalui MIFEE dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan

• Merauke Pelabuhan Merauke dan Pelabuhan Khusus MIFEE (Wanam)

• JayapuraPelabuhan Jayapura • MorotaiPelabuhan Morotai • SorongPelabuhan Sorong • Timika Pelabuhan Pomako

Infrastruktur PU • Jalan Merauke-Muting (511,4 km), Merauke-Okaba-

Buraka-Wanam-Bian-Wogikel (152 km-MIFEE), Maruni-Bintuni (217,1 km), Manokwari-Kebar,-Sorong (606,2 km), Daruba-Wayabula (52 km), Daeo-Bere-Bere (55,7 km), Timika-Nabire, (427,7 km), dan Fak-fak-Bomberay

(139,9 km) • Pengembangan Instalasi Air Bersih Morotai 13 l/s • Intake dan jaringan transmisi air baku Teluk Umar

Nabire 150 l/s • SPAM Pemekaran Kota Timika 200 l/s • Rehabilitasi jaringan irigasi Pulau Buru dan Seram

MP3EI - KORIDOR EKONOMI PAPUA – KEP. MALUKU

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pedoman Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIIJM) untuk Pembangunan Infrastruktur ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Diacu

Diacu

Diacu

Diacu RPII-JM

UNTUK PEMB. INFRA-

STRUKTUR

23

POLA PIKIR PENYIAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH

24

• KONREG (Maret) • MUSRENBANG (April)

PERPRES (Mei)

25

PRINSIP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

1. EFEKTIF, memenuhi sasaran RPJMN, Prioritas Nasional, MP3EI, MP3KI, Surplus beras 10 juta tom, MDG’s, meningkatkan kinerja infrastruktur, peningkatan playanan masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan;

2. EFISIEN, maksimalisasi output dengan mengupayakan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya;

3. SINERGIS, meningkatkan keterpaduan antar program, antar sektor, dan antar level kewenangan, (misalnya keterpaduan antara air baku, air minum, sanitasi, pencemaran sungai, banjir, erosi sungai, konstruksi jembatan, dll);

4. BERKELANJUTAN, memastikan capaian fungsional dan manfaat, serta menjamin pengoperasiannya berjalan dengan baik.

26

FAKTOR KEBERHASILAN RENCANA AKSI

1. Mempertimbangkan karakteristik wilayah, termasuk potensi

2. Realistis dalam perencanaansumber daya yang bisa disediakan dalam jangka waktu tertentu (3-5 tahun)

3. Ada kesepakatan prioritas dituangkan dalam dokumen resmi.

4. Konsisten dalam implementasi

5. Ada dukungan lintas sektor (listrik, telekomunikasi,dll)

6. Kelembagaan , regulasi untuk menarik investasi efektif. Ada kepemimpinan RENCANA dan kepemimpinan AKSI

27

Terima Kasih

Fary Djemy Francis Anggota DPR RI,

Berangkat Dari Dan Menuju Kampung

Germany Philipina

Japan

Philipine Singapore

Thailand

USA

Philipine

Japan

Asia-Afrika

Thailand

India

Japan

Turki

Year 1989 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pendidikan Formal

Pengalaman

Pendidikan Informal

Sometimes in TAKAYAMA, 2002

Nishida Motoyuki

Day 1

Wada San : “Apa itu Masyarakat? Fary : “Masyarakat adalah kumpulan orang

yang tinggal disatu wilayah dan saling berinteraksi untuk dapat bertahan hidup“

Wada San : “Mengapa Masyarakat Bertahan hidup?”

Fary : “Karena masyarakat punya sumberdaya“ Wada San : “Sumberdaya apa yang dimiliki?” Fary : “Tanah, Air, Budaya?” Wada San : “Budaya apa?” Fary :…. ? Wada San : “Untuk apa Anda ke Masyarakat?” Fary : “Karena Masyarakat Miskin, Kita Perlu

Bantu.” Wada San : “ Apa itu Miskin ?” Fary : “Miskin itu Pendapatannya Rendah.” Wada San : “ Berapa pendapatan masyarakat

yang cukup?“

Wada San : “Anda tidak kenal siapa itu Masyarakat... Anda tidak tahu untuk apa ke Masyarakat “

Wada San : “Training SELESAI. Besok pergi ke masyarakat di sekitar Takayama dan kenali mereka secara dalam ?

Fary : ….? Fary : (Bingung…Merasa tidak tahu apa-apa

tentang masyarakat ?)

6

Sejauhmana Kita Memahami

Daerah Kita Sendiri?

Semuanya mulai dari ‘miskin’, tetapi…

Miskin itu apa? Kapan dan mengapa masyarakat mulai mengakui

dirinya sebagai orang miskin? Jika pendapatan per kapita rendah, apakah

masyarakatnya miskin? Apakah orang ‘miskin’ harus selalu dibantu atau

diberdayakan oleh orang kaya? Apakah pasti bahagia jika tidak miskin lagi?

Pengaruh Citra Pihak Luar

Penilaian Pihak luar tertinggal belum maju jaraknya jauh SDM kurang tidak bisa apa-apa perlu diberdayakan

Perasaan (kita) dalam Kami… tak beruntung tidak mampu tidak pintar tak punya apa-apa wajar dibantu

Bukankah ‘miskin’ juga demikian?

Kita Selalu…

Kita selalu mencari apa yang kita tidak punya tanpa melihat apa yang kita punya.

Kita selalu menganggap bahwa orang luar mempunyai hal-hal yang lebih bagus daripada yang kita punya.

Kita selalu menjelekkan diri sendiri sambil dibandingkan dengan orang luar.

Kita selalu lebih percaya hal-hal yang ada di luar daripada yang ada di dalam.

10

“Daerah kita tidak punya apa-apa ?”

“Daerah kita miskin ?”

Ternyata Daerah memiliki:

Gunung

Manusia Kelemahan

Keunggulan

Sejarah

Kekuatan

Kejelekan

Sebetulnya kita miliki macam-macam !!!

Budaya

Laut

Makanan Khas

Sungai

Kehidupan Sehari-hari

ASSET WISATA - RINJANI NTB

ASSET WISATA – RAJA AMPAT PAPUA

ASSET WISATA – JAYA WIJAYA PAPUA

ASSET WISATA – KELIMUTU NTT

ASSET WISATA – BUNAKEN SULTRA

ASSET WISATA – TORAJA SULSEL

Kearifan lokal …

kami menyadari bahwa mereka memiliki pengetahuan yang hebat …

Bangga akan keaslian yang mereka miliki

Hasil karya mereka yang mengagumka

Keanekaragaman budaya dan kepercayaan ...

…pandangan jauh ke depan untuk menghadapi situasi baru

Dan siap sedia untuk bertarung Dengan masalah- masalah besar…

Untuk memelihara simbol-simbol kemandirian agar tetap hidup …

Bekerja bersama di lapangan antara BUMI dan ANGIN

Pemahaman bersama tentang realita & kekhasan daerah

MIMPI bersama untuk 10 tahun yang akan datang

Visi/Misi & rencana aksi bersama

Pembagian peran antara stakeholder, Bahas anggaran

Mewujudkan pembangunan daerah yang dimiliki bersama

Dari Pemahaman ‘Apa yang ada’ ke Pembangunan Daerah

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

Documents

PELAYANAN KESEHATAN · PELAYANAN KESEHATAN. DI KAWASAN TIMUR INDONESIA . Disampaikan . pada: Pertemuan Forum Kawasan Timur Indonesia VI Palu, 24 September 2012 . Dr. Nafsiah Mboi,