PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI

PERKOTAAN (P2KP) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DI KELURAHAN DOMPAK TAHUN 2015

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

DODDY SUPRIYANTO

NIM : 090565201011

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DANILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

1

PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI

PERKOTAAN (P2KP) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DI KELURAHAN DOMPAK TAHUN 2015

DODDY SUPRIYANTO

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Danilmu Politik Universitas

Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Program bantuan kepada masyarakat miskin diberikan dalam bentuk dana

yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan

juga untuk pendampingan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan itu.

Dana bantuan Program Peningkatan Kualitas Permukiman Di Perkotaan merupakan

dana hibah dana pinjaman yang disalurkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat

secara langsung dengan sepengetahuan konsultan yang mengelola Program

Peningkatan Kualitas Permukiman Di Perkotaan disuatu wilayah kerja, penanggung

jawab operasional kegiatan yang ditunjuk serta badan yang sudah dibentuk dalam hal

ini adalah Badan Keswadayaan Masyarakat.

Tujuan dalam penelitian ini Untuk Pelaksanaan Program Penanggulangan

Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di

Kelurahan Dompak Tahun 2015. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5

orang. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data

kualitatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program

Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Dalam Rangka Penanggulangan

Kemiskinan Di saat ini kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi,

mereka harus dimobilisasi. Kemudian bahwa sudah adanya anggaran dalam

menjalankan peraturan daerah ini namun belum mencukupi. Hal ini tentunya menjadi

perhatian bagi pemerintah untuk membuat kebijaksanaan dalam menjalankan

kebijakan yang mana adanya dana operasional untuk menjalankan tugasnya.

Kata Kunci : Pelaksanaan Program, Peningkatan Kualitas Pemukiman

2

A B S T R A C T

Programme of assistance to the poor is given in the form of funds that can be

used for the proposed activities of the community and also for technical assitance is

required in the performance of that activity. Quality Improvement Program grant

Settlements In urban grant funds disbursed loans to groups of Ngos directly with the

knowledge of consultants who manage Program quality improvement of urban

settlements in the region, was in charge of the operational activities of the agencies

designated as well as already established in this regard is the Keswadayaan

community.

The goal in this research for the implementation of poverty reduction Programs

in urban areas (P2KP) in the framework of poverty reduction in Kelurahan of

Dompak by 2015. Informants in this study that is as much as 5 people. The analysis

of the data used in this study is the analysis of qualitative data.

Conclusions in this study is the implementation of poverty reduction Programs in

urban areas (P2KP) in the framework of poverty reduction in the current lack of

awareness of the community to participate, they must be mobilized. Then that it was

the existence of a budget in the run rules this area has not yet been sufficient. This is

certainly a concern for Governments to make policy in the exercise of discretion

where the existence of operational funds to perform its task.

Keywords: Program Execution, Increased Quality Of Locality

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Penanggulangan

Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

merupakan salah satu proyek nasional

yang dilaksanakan oleh pemerintah

Indonesia dalam rangka menanggulangi

berbagai persoalan kemiskinan yang

terjadi di masyarakat, khususnya bagi

masyarakat yang tinggal di wilayah

perkotaan (urban). Pemerintah

Indonesia selanjutnya menugaskan

Direktorat Jenderal Perumahan dan

Permukiman sebagai pelaksana proyek

(executing agency) dari P2KP.

Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

merupakan program pemerintah yang

secara substansi berupaya dalam

penanggulangan kemiskinan melalui

konsep memberdayakan masyarakat

dan pelaku pembangunan lokal lainnya,

termasuk Pemerintah Daerah dan

kelompok peduli setempat, sehingga

dapat terbangun "gerakan kemandirian

penanggulangan kemiskinan dan

pembangunan berkelanjutan", yang

bertumpu pada nilai-nilai luhur dan

prinsip-prinsip universal. (Dikutip dari :

Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi

Oktober 2005).

P2KP dijalankan oleh Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM),

dimana BKM pada prinsipnya adalah

wadah sinergis masyarakat bagi orang-

orang yang peduli terhadap

permasalahan kemiskinan di

komunitasnya. Dalam melaksanakan

misi pemberdayaan masyarakat, BKM

menumbuhkembangkan kelompok-

kelompok swadaya masyarakat sebagai

media belajar masyarakat untuk

memecahkan masalah kemiskinan

secara mandiri. Fungsi BKM adalah

sebagai wadah sinergi berbagai upaya

penanggulangan kemiskinan dan

pemberdayaan masyarakat. Badan ini

memfasilitasi kebutuhan dari

kelompok-kelompok swadaya

masyarakat (KSM) yang ada atau

masyarakat miskin pada umumnya

untuk dapat terus tumbuh, berkembang

jaringan usahanya dan meningkatkan

perekonomiannya. (Kurnia, dkk : 2014:

35)

Keswadayaan adalah istilah yang

sudah muncul sejak tahun 1967-an,

istilah Keswadayaan (yang menandai

suatu keadaan), digunakan dalam

menunjukkan suatu proses, yaitu

memberdayakan, dan sinonim dengan

istilah Kemandirian. keswadayaan

bertalian dengan proses menjadikan

berdaya, “berdiri atas kaki sendiri”,

“self-supporting” atau “self-reliant”,

dalam segala aspek kehidupan -

ekonomi, sosial, budaya, politik – yang

mencakup individu maupun kelompok,

dan diperluas kepada masyarakat dan

negara. (Sumber :

http://ameliaarletha.blogspot.co.id/2011

/04)

BKM/LKM disamping sebagai

dewan pengambilan keputusan juga

untuk menggalang potensi dan sumber

daya, baik yang dimiliki masyarakat

maupun yang bersumber dari luar

(channeling), dalam upaya

menanggulangi berbagai persoalan

pembangunan di wilayah

desa/kelurahan. BKM/LKM juga

merupakan jembatan penghubung

aspirasi warga ke pemerintahan

desa/kelurahan serta memperjuangkan

kebutuhan warga di tingkat

desa/kelurahan dalam

musbangdes/kelurahan.

4

BKM Tanjungpinang telah berdiri

sejak tahun 2006 dan sudah banyak

yang dilakukan dalam rangka untuk

membantu pelaksanaan program-

program pemerintah dalam bidang

penanggulangan kemiskinan. Berikut

bantuan yang pernah diberikan kepada

masyarakat Dompak yang dibantu oleh

BKM.

Program bantuan kepada

masyarakat miskin diberikan dalam

bentuk dana yang dapat dimanfaatkan

untuk berbagai kegiatan yang diusulkan

masyarakat dan juga untuk

pendampingan teknis yang diperlukan

dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dana

bantuan P2KP merupakan dana hibah

dana pinjaman yang disalurkan kepada

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

secara langsung dengan sepengetahuan

konsultan yang mengelola P2KP

disuatu wilayah kerja, penanggung

jawab operasional kegiatan yang

ditunjuk serta badan yang sudah

dibentuk dalam hal ini adalah BKM

(Badan Keswadayaan Masyarakat).

Sudah banyak program yang ada di

Kelurahan Dompak ini, namun masih

banyak pelaksanaannya tidak sesuai

dengan harapan, pendataan yang belum

menyeluruh, kemudian kegagalan

pelaksanaan program, dapat dilihat

bahwa jika ada bantuan modal, maka

modal yang diberikan tidak berputar,

begitu juga dengan bantuan lain yang

kurang tepat sasaran, hal ini tentu

menjadi perhatian dari BKM karena

BKM dibentuk untuk membantu

pemerintah dalam program-program

kesejahteraan masyarakat khususnya

dalam program penanggulangan

kemiskinan.

Adapun kegiatan yang

dilaksanakan pada kegiatan P2KP

berdasarkan keputusan dari direktur

Pengembangan Kawasan Permukiman

Dirjen Ciptakarya Kementerian

pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat No. UM-01.11-CK/678 pada

tanggal 03 September 2015, perihal

penetapan daftar lokasi Kegiatan

Program Peningkatan Kualitas

Kawasan permukiman (P2KKP) tahun

2015. sebagai berikut :

1. Kegiatan pendampingan

masyarakat untuk menyusun

profil kumuh Tahun Anggaran

2015 yang dilaksanakan di 269

Kabupaten/Kota.

2. Pencairan dan pemanfaatan DIP

PKP2B provinsi untuk kegiatan

:

3. Penataan Lingkungan

Permukiman Berbasis

Komunitas (PLPBK) di 223

kelurahan di 89

Kabupaten/Kota.

4. Peningkatan Penghidupan

Masyarakat berbasis Komunitas

(PPMK) di 845 Kelurahan di 96

Kabupaten/Kota.

5. Pengurangan Resiko Bencana

berbasis Komunitas (PRBBK)

di 10 Kelurahan di 2 Kota.

6. Pilot Business Development

Center (BDC) di 15

Kabupaten/Kota.

7. Pelatihan Masyarakat di 11.067

Kelurahan di 269

Kabupaten/Kota.

8. Pengadaan komputer dan piranti

lunak di 11.067 Kelurahan di

269 Kabupaten/Kota.

9. Pencairan dan Pemanfaatan

DIPA PIP Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2015 di 4.076

5

Kelurahan di 91

Kabupaten/Kota.

Penanganan masalah

kemiskinan struktural dan multidimensi

harus dimulai dari sisi aspek moral

manusianya secara mendasar dan

mendorong terwujudnya pembangunan

berkelanjutan (sustainable

development). Sudah menjadi

kewajiban pemerintah daerah untuk

menyediakan permukiman dan

perumahan yang layak bagi

masyarakatnya sesuai amanat Undang-

undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan

untuk melakukan peningkatan kualitas

permukiman kumuh. Untuk penaganan

permukiman kumuh ada dua bentuk

penanganan yang bisa dilakukan yaitu

pencegahan dan peningkatan kualitas.

Berdasarkan uraian diatas, dan

fenomena-fenomena yang terjadi

dilapangan maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian lebih jauh dan

menyusun dalam satu usulan penelitian

dengan judul: “PELAKSANAAN

PROGRAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DI PERKOTAAN

(P2KP) DALAM RANGKA

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DI KELURAHAN

DOMPAK TAHUN 2015”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian

dengan merumuskan masalah sebagai

berikut: Bagaimana Pelaksanaan

Program Penanggulangan Kemiskinan

Di Perkotaan (P2KP) Dalam Rangka

Penanggulangan Kemiskinan Di

Kelurahan Dompak Tahun 2015?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Adapun

tujuan dari penelitian yang dilakukan

adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan

Program Penanggulangan Kemiskinan

Di Perkotaan (P2KP) Dalam Rangka

Penanggulangan Kemiskinan Di

Kelurahan Dompak Tahun 2015

2. Kegunaan Penelitian

1) Secara praktis penelitian ini

diharapkan dapat

memberikan sumbangan

pemikiran dalam

pengembangan ilmu

pengetahuan pada bidang

pemerintahan khususnya

dalam memberdayakan

masyarakat nelayan.

2) Hasil penelitian ini

diharapkan dapat

memberikan sumbangan

pemikiran bagi pemerintah

sekaligus bahan

pertimbangan dalam

penentuan kebijakan

selanjutnya.

3) Sebagai referensi dan

pertimbangan untuk

penelitian berikutnya.

D. Konsep Operasional

Pengertian Operasional adalah konsep

yang bersifat abstrak untuk

memudahkan pengukuran suatu

variabel. atau operasional dapat

diartikan sebagai pedoman dalam

melakukan suatu kegiatan ataupun

pekerjaan penelitian. Definisi

operasional menurut karakteristik yang

diobservasi untuk didefinisikan atau

mengubah konsep-konsep yang berupa

konstruk dengan kata-kata yang

menggambarkan suatu perilaku atau

6

gejala yang diamati, diuji dan di

tentukan kebenarannya kepada orang

lain, maka dalam peneitan ini perlu ada

batasan penelitian atau defenisi konsep

dalam variable :

1. Komunikasi Tanpa adanya

komunikasi maka pelaksanaan

kebijakan tidak bisa berjalan

dengan efektif. Dengan

komunikasi para pelaksana akan

lebih mudah melaksanakan

tujuan-tujuan atau maksud dari

kebijakan.

2. Sumber – Sumber Sumber-

sumber layak mendapat

perhatian dalam melaksanakan

kebijakan baik itu sumber daya

manusia, sarana dan prasarana

serta sumber dana. Tanpa

adanya sumber-sumber maka

kebijakan yang telah

dirumuskan mungkin hanya

akan menjadi rencana saja tanpa

adanya realisasi.

3. kecenderungan-kecendrungan

Kecenderungan dari para

pelaksanan kebijakan

merupakan faktor yang

mempunyai konsekuensi-

konsekuensi penting bagi

implementasi kebijakan yang

efektif. jika para pelaksana

bersikap baik terhadap suatu

kebijakan tertentu, dan hal ini

berarti adanya dukungan,

kemungkinan besar mereka

melaksanakan kebijakan sesuai

dengan yang diinginkan

pembuat kebijakan awals.

Demikian pula sebaliknya, bila

tingkah laku para pelaksana

berbeda dengan para pembuat

keputusan,, maka proses

pelaksanaan suatu kebijakan

akan menjadi semakin sulit.

4. Struktur Birokrasi Birokrasi

merupakan salah satu badan

yang paling sering bahkan

secara keseluruhan menjadi

pelaksana kebijakan. Kerja sama

yang baik dalam birokrasi dan

struktur yang kondusif akan

membuat pelaksanaan kebijakan

efektif.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode

deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Bahwa dengan

metodologi kualitatif penelitian

melakukan prosedur penelitian

yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata

tertulis maupun lisan dari orang-

orang dan perilaku yang

diamati. Pendekatan kualitatif

akan memperoleh suatu

pemahaman yang berdasarkan

pada metodologi yang

menyelidiki suatu fenomena

sosial dan masalah manusia.

Pada pendekatan ini, peneliti

membuat suatu gambaran,

meneliti kata-kata, laporan

terinci dari pandangan informan,

dan melakukan studi pada

situasi yang alami.

Melalui metode deskriptif juga dapat

membantu menemukan pemecahan

masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan/melukiskan keadaan

subyek/ obyek penelitian (seseorang,

lembaga, masyarakat dan lain-lain)

pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau sebagaimana

adanya. Dengan metode penelitian

deskriptif kualitatif peneliti mampu

mendeskripsikan data yang peneliti

dapat dilapangan dan menjelaskan data

atau kejadian dengan kalimat-kalimat.

7

F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang

sangat penting dalam metode penelitian

karena dengan analisa data tersebut

dapat diberi arti dan makna yang

berguna dalam memecahkan masalah

penelitian.

Analisa data yang dilakukan semenjak

awal sampai akhir penelitian bertujuan

untuk memahami makna yang

terkandung dalam data. Data yang

diperoleh akan dianalisa melalui analisa

deskriptif kualitatif, yaitu data yang

diperoleh dilukiskan atau digambarkan

secara sistematis sehingga dapat

diperoleh suatu kesimpulan.

II. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya

merupakan ketentuan-ketentuan yang

harus dijadikan pedoman, pegangan

atau petunjuk bagi setiap usaha dan

kegiatan dari aparatur

pemerintah/pegawai. Kebijakan

dengan demikian mencakup

keseluruhan petunjuk organisasi.

Dengan kata lain, kebijakan adalah

hasil keputusan manajemen puncak

yang dibuat dengan hati-hati yang

intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip-

prinsip dan aturan-aturan yang

mengarahkan organisasi melangkah

kemasa depan. Secara ringkas

ditegaskan bahwa hakikat kebijakan

sebagai petunjuk dalam organisasi.

Kebijakan adalah suatu tindakan yang

mengarah pada tujuan yang diusulkan

oleh seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam lingkungan tertentu

sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari

peluang-peluang untuk mencapai

tujuan atau mewujudkan sasaran yang

diinginkan”.

Kebijakan publik adalah hasil

pengambilan keputusan oleh

manajemen puncak baik berupa

tujuan, prinsip, maupun aturan

yang berkaitan dengan hal-hal

strategis untuk mengarahkan

manajer dan personel dalam

menentukan masa depan

organisasi yang berimplikasi bagi

kehidupan masyarakat. Suatu

kebijakan publik yang telah

diterima dan disahkan (adapted)

tidaklah akan ada artinya apabila

tidak dilaksanakan. Untuk itu

implementasi kebijakan publik

haruslah berhasil, malahan tidak

hanya implementasinya saja yang

berhasil, akan tetapi tujuan (goal)

yang terkandung dalam kebijakan

publik itu haruslah tercapai yaitu

terpenuhinya kepentingan

masyarakat (public inters).

Kebijakan publik adalah sebagai

kebijakan yang dibuat oleh badan-

badan pemerintah dan para aktor

politik yang bertujuan untuk

menyelesaikan masalah publik.

Menurut Dye (Subarsono:2008:2)

kebijakan publik adalah apapun

pilihan pemerintah untuk

melakukan atau tidak melakukan.

Dari pendapat diatas dijelaskan

bahwa kebijakan publik mencakup

sesuatu yang tidak dilakukakn

oleh pemerintah disamping yang

dilakukan oleh pemerintah ketika

pemerintah menghadapi suatu

masalah publik. Kebijakan itu

merupakan rumusan suatu

tindakan yang dikembangkan dan

diputuskan oleh instansi atau

pejabat pemerintah guna

mengatasi atau mempertahankan

suatu kondisi.

Maka dapat disimpulkan bahwa

kebijakan itu merupakan

8

serangkaian tindakan atau

kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang atau pemerintah, untuk

mengatasi suatu persoalan atau

permasalahan yang terdapat dalam

masyarakat, sehingga dengan

kebijakan ini diharapkan akan

dapat mengatasi permasalahan

yang terdapat dalam masyarakat,

sehingga dengan kebijakan ini

diharapkan akan dapat mengatasi

permasalahan tersebut. Jenis-Jenis

Kebijakan Jenis kebijakan publik

menurut James Anderson

sebagaimana dikutip Suharno

(2010: 24-25) menyampaikan

kategori kebijakan publik sebagai

berikut:

Substantive and Procedural

Policies. Substantive Policy

adalah Suatu kebijakan dilihat dari

substansi masalah yang dihadapi

oleh pemerintah. Procedural

Policy Suatu kebijakan dilihat dari

pihak-pihak yang terlibat dalam

perumusannya (Policy

Stakeholders).

Distributive, Redistributive, and

Regulatory Policies. Distributive

Policy adalah suatu kebijakan

yang mengatur tentang pemberian

pelayanan/keuntungan kepada

individu-individu, kelompok-

kelompok, atau perusahaan-

perusahaan. Redistributive Policy

adalah Suatu kebijakan yang

mengatur tentang pemindahan

alokasi kekayaan, pemilikan, atau

hak-hak. Regulatory Policy yaitu

suatu kebijakan yang memgatur

tentang pembatasan/pelarangan

terhadap perbuatan/ tindakan.

Material Policy. Suatu kebijakan

yang mengatur tentang

pengalokasian/penyediaansumber-

sumber material yang nyata bagi

penerimanya.

Public Goods and Private Goods

Policies. Public Goods Policy

adalah suatu kebijakan yang

mengatur tentang penyediaan

barang-barang/pelayanan-

pelayanan oleh pemerintah, untuk

kepentingan orang Private Goods

Policy yaitu suatu kebijakan yang

mengatur tentang penyediaan

barang-barang/pelayanan oleh

pihak swasta, untuk kepentingan

individu-individu (perorangan) di

pasar bebas, dengan imbalan biaya

tertentu.

Dalam penelitian ini jenis

penelitian Substantive and

Procedural Policies. Substantive

Policy adalah Suatu kebijakan

dilihat dari substansi masalah

yang dihadapi oleh pemerintah.

Procedural Policy Suatu kebijakan

dilihat dari pihak-pihak yang

terlibat dalam perumusannya

(Policy Stakeholders). Pemerintah

sebagai pelaku utama

implementasi kebijakan publik

memiliki dua fungsi menurut

Widodo (2013:43) yakni fungsi

politik dan fungsi administratif.

Fungsi politik terkait dengan

fungsi pemerintah sebagai

pembuat kebijakan, sedangkan

fungsi administrasi terkait dengan

fungsi pemerintah sebagai

pelaksana kebijakan. Oleh karena

itu, pemerintah sebagai lembaga

pembuat dan pelaksana kebijakan

publik memiliki kekuatan diskretif

(discretionary power) dalam

pembuatan dan pelaksanaan

kebijakan tersebut. Oleh karena

itu, aktor-aktor lain juga harus

memainkan peran pengawasan

9

dalam pelaksanaan kebijakan

tersebut.

Menurut Dwiyanto (2009: 140):

“Proses politik kebijakan adalah

proses melegitimasi kebijakan

publik dengan menyandarkan pada

proses pembahasan kebijakan di

lembaga politik yang diakui

sebagai representative publik. Jika

lembaga politik yang

representative dari kebijakan

benar-benar menampung aspirasi

publik, maka kebijakan yang

direkomendasikan tidak

mengalami hambatan untuk

dilegitimasikan menjadi sebuah

kebijakan “

Edwards III dan Sharkansky dalam

Hariyoso (2002: 62) mengartikan

bahwa kebijakan publik adalah

pernyataan pilihan tindakan

pemerintah yang berupa tujuan

dan program pemerintah.

Sedangkan Thomas R. Dye (dalam

Sumaryadi, 2005 :19).

berpendapat bahwa kebijaksanaan

negara ialah pilihan tindakan

apapun yang dilakukan atau tidak

yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Woll (dalam Tangkilisan:

2003:2) menyebutkan bahwa

kebijakan publik ialah sejumlah

aktivitas pemerintah untuk

memecahkan masalah di

masyarakat, baik secara langsung

maupun melalui berbagai lembaga

yang mempengaruhi kehidupan

masyarakat. Thomas R Dye

sebagaimana dikutip Islamy

(2009: 19) mendefinisikan

kebijakan publik sebagai apapaun

yang dipilih pemerintah untuk

dilakukan atau untuk tidak

dilakukan.

Menurut Ramesh (2000:74), proses

kebijakan terdiri atas 6 tahap:

permulaan /penanaman (invensi),

estimasi (perkiraan),

seleksi (pemilihan),

implementasi (penerapan),

evaluasi (penilaian),

terminasi (penyelesaian).

Definisi ini menekankan bahwa

kebijakan publik adalah mengenai

perwujudan “tindakan” dan bukan

merupakan pernyataan keinginan

pemerintah atau pejabat publik

semata. Di samping itu pilihan

pemerintah untuk tidak melakukan

sesuatu juga merupakan kebijakan

publik karena mempunyai

pengaruh (dampak yang sama

dengan pilihan pemerintah untuk

melakukan sesuatu). Terdapat

beberapa ahli yang mendefiniskan

kebijakan publik sebagai tindakan

yang diambil oleh pemerintah

dalam merespon suatu krisis atau

masalah publik.

Sedangkan Ekowati (2005:78)

menyebutkan bahwa

kebijaksanaan adalah suatu taktik

dan strategi yang diarahkan untuk

mencapai suatu tujuan. Oleh

karena itu suatu kebijaksanaan

harus memuat 3 (tiga) elemen,

yaitu :

Identifikasi dari tujuan yang ingin

dicapai.

Taktik atau strategi dari berbagai

langkah untuk mencapai tujuan

yang diinginkan.

Penyediaan berbagai input untuk

memungkinkan pelaksanaan

secara nyata dari taktik atau

strategi.

Sebuah kebijakan publik akan

disusun berdasarkan sebuah proses

sebagai berikut: identifikasi,

formulasi, adopsi, implementasi

dan evaluasi. Dalam proses

10

identifikasi, pemerintah

merasakan adanya masalah yang

harus diselesaikan dengan

pembuatan kebijakan.

Berdasarkan identifikasi tersebut

dilakukanlah formulasi kebijakan.

Kebijakan disusun berdasarkan

alternatif-alternatif tindakan dan

partisan. Setelah alternatif

tindakan dan partisipan disusun,

maka proses adopsi dilakukan

dengan memilih alternatif terbaik

dengan memperhatikan syarat

pelaksanaan, partisipan, proses

dan muatan kebijakan. Tahap

selanjutnya adalah implementasi

kebijakan. Implementasi kebijakan

terkait dengan pihak-pihak yang

terlibat, tindakan yang dilakukan

dan dampak terhadap muatan

kebijakan itu sendiri.

2. Implementasi

Menurut Winarno (2007:144)

Implementasi dipandang secara

luas mempunyai makna

pelaksanaan undang-undang

dimana berbagai aktor, organisasi,

prosedur dan teknik bekerja

bersama-sama menjalankan

kebijakan dalam upaya untuk

meraih tujuan-tujuan kebijakan.

Implementasi pada sisi yang lain

merupakan fenomena yang

kompleks yang mungkin dapat

dipahami sebagai suatu proses,

suatu keluaran (output) maupun

sebagai suatu dampak (outcome).

Dalam sebuah kebijakan harus di

laksanakan atau

diimplementasikan agar mampu

mencapai tujuan. Seperti program

yang telah dibuat berkaitan

dengan Program Peningkatan

Kualitas Permukiman Di

Perkotaan (P2KP), Pemerintah

daerah berkewajiban menjalankan

program tersebut menjalankan

alternatif kebijakan yang telah

ditetapkan untuk dimanifestasikan

dalam tindakan nyata.

Ripley dan Franklin (dalam

Winarno, 2007;145) berpendapat

bahwa implementasi adalah apa

yang terjadi setelah undang-

undang ditetapkan yang

memberikan otoritas program,

kebijakan, keuntungan dan

benefit. Sementara itu , Grindle

(dalam Winarno 2007:146) juga

memberikan pandangannya

tentang implementasi dengan

mengatakan bahwa secara umum,

tugas implementasi adalah

membentuk suatu kaitan yang

memudahkan tujuan-tujuan

kebijakan bisa direalisasikan

sebagai dampak dari suatu

kegiatan pemerintah.

Dari beberapa pendapat di atas

dapat kita ketahui bahwa

implementasi menunjuk pada

sejumlah kegiatan yang mengikuti

pernyataan maksud tentang

tujuan-tujuan program dan hasil-

hasil yang diinginkan oleh para

pejabat pemerintah. Implementasi

mencakup tindakan-tindakan oleh

berbagai aktor, khususnya para

birokrat yang dimaksud untuk

membuat program berjalan.

Van Meter dan Van Horn (dalam

Winarno 2007:146) mengatakan

bahwa : “implementasi kebijakan

sebagai tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh individu-individu

(atau kelompok-kelompok)

pemerintah maupun swasta yang

diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan

dalam keputusan-keputusan

kebijakan sebelumnya. Tindakan-

tindakan ini mencakup usaha-

11

usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-

tindakan operasional dalam kurun

waktu tertentu maupun dalam

rangka melanjutkan usaha-usaha

untuk mencapai perubahan-

perubahan besar dan kecil yang

ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan”. Nugroho

(2003:158) mengemukakan bahwa

implementasi kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar

sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya.

Sama halnya dengan Program

Peningkatan Kualitas Permukiman

Di Perkotaan (P2KP) perlu

ditekankan adalah bahwa tahap

implementasi kebijakan tidak akan

dimulai sebelum tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran ditetapkan atau

diidentifikasikan oleh keputusan-

keputusan kebijaksanaan.

Suatu kebijakan yang telah

diterima dan disahkan tidaklah

akan ada artinya apabila tidak

dilaksanakan. Kebijakan itu

merupakan rumusan suatu

tindakan yang dikembangkan dan

diputuskan oleh instansi atau

pejabat pemerintah guna

mengatasi atau mempertahankan

suatu kondisi. Proses

implementasi kebijakan

merupakan proses yang rumit dan

kompleks. Kerumitan tersebut

disebabkan oleh banyak faktor,

baik menyangkut karakteristik

program-program kebijakan yang

dijalankan maupun oleh actor-

aktor yang terlibat dalam

implementasi kebijakan. Seperti

yang disebutkan oleh Lester dan

Steward (dalam Nugroho

2007:216) pelaku dalam

implementasi kebijakan meliputi

birokrasi, legislaitf, lembaga-

lembaga pengadilan, kelompok-

kelompok penekan, dan komunitas

organisasi. Implementasi

kebijakan haruslah berhasil,

malahan tidak hanya

implementasinya saja yang

berhasil, akan tetapi tujuan (goal)

yang terkandung dalam kebijakan

itu haruslah tercapai yaitu

terpenuhinya kepentingan

masyarakat. Menurut Edward III

(dalam Winarno, 2007:174) ada 4

faktor atau variabel krusial yang

menentukan keberhasilan suatu

kebijakan :

Komunikasi

Tanpa adanya komunikasi maka

pelaksanaan kebijakan tidak bisa

berjalan dengan efektif. Dengan

komunikasi para pelaksana akan

lebih mudah melaksanakan tujuan-

tujuan atau maksud dari

kebijakan.

Sumber – Sumber

Sumber-sumber layak mendapat

perhatian dalam melaksanakan

kebijakan baik itu sumber daya

manusia, sarana dan prasarana

serta sumber dana. Tanpa adanya

sumber-sumber maka kebijakan

yang telah dirumuskan mungkin

hanya akan menjadi rencana saja

tanpa adanya realisasi.

kecenderungan-kecendrungan

Kecenderungan dari para

pelaksanan kebijakan merupakan

faktor yang mempunyai

konsekuensi-konsekuensi penting

bagi implementasi kebijakan yang

efektif. jika para pelaksana

bersikap baik terhadap suatu

kebijakan tertentu, dan hal ini

berarti adanya dukungan,

kemungkinan besar mereka

melaksanakan kebijakan sesuai

12

dengan yang diinginkan pembuat

kebijakan awals. Demikian pula

sebaliknya, bila tingkah laku para

pelaksana berbeda dengan para

pembuat keputusan,, maka proses

pelaksanaan suatu kebijakan akan

menjadi semakin sulit.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu

badan yang paling sering bahkan

secara keseluruhan menjadi

pelaksana kebijakan. Kerja sama

yang baik dalam birokrasi dan

struktur yang kondusif akan

membuat pelaksanaan kebijakan

efektif.

Berdasarkan beberapa pendapat

tersebut di atas, dapat disimpulkan

implementasi kebijakan publik

adalah suatu tindakan pejabat

pemerintah atau lembaga

pemerintah dalam menyediakan

sarana untuk melaksanakan

progam yang telah ditetapkan

sehingga program tersebut

dampak menimbulkan dampak

terhadap tercapainya tujuan.

Mazmanian dan Sabatier (dalam

Wahab, 2001:68-69) merumuskan

“Proses implementasi

kebijaksanaan negara dengan lebih

rinci: “Implementasi adalah

pelaksanaan keputusan kebijakan

dasar, biasanya dalam bentuk

undang-undang namun dapat pula

berbentuk perintah-perintah atau

keputusan keputusan eksekutif

yang penting atas keputusan badan

peradilan. Lazimnya keputusan

tersebut mengidentifikasi masalah

yang ingin di atasi, menyebut

secara tegas tujuan/sasaran yang

ingin dicapai dan berbagai cara

untuk menstruktur/mengatasi

proses implementasinya”.

Proses ini berlangsung setelah

melalui sejumlah tahapan tertentu,

biasanya diawali dengan tahapan

pengesahan undang-undang,

kemudian output kebijakan dalam

bentuk pelaksanaan keputusan

oleh badan (instansi) pelaksanaan,

kesediaan dilaksanakannya

keputusan-keputusan tersebut oleh

kelompok-kelompok sasaran,

dampak nyata maupun yang

dikehendaki atau tidak dari output

tersebut, dampak keputusan

sebagai dipersepsikan oleh badan-

badan penting (atau upaya untuk

melakukan beberapa perbaikan)

terhadap undang-undang/peraturan

yang barsangkutan.

Van Meter dan Van Horn (dalam

Winarno 2007:146) mengatakan

bahwa :

“implementasi kebijakan sebagai

tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh individu-individu (atau

kelompok-kelompok) pemerintah

maupun swasta yang diarahkan

untuk mencapai tujuan-tujuan

yang telah ditetapkan dalam

keputusan-keputusan kebijakan

sebelumnya. Tindakan-tindakan

ini mencakup usaha-usaha untuk

mengubah keputusan-keputusan

menjadi tindakan-tindakan

operasional dalam kurun waktu

tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usaha-usaha untuk

mencapai perubahan-perubahan

besar dan kecil yang ditetapkan

oleh keputusan-keputusan

kebijakan”.

Berdasarkan beberapa pendapat

tersebut diatas, dapat disimpulkan

implementasi kebijakan publik

adalah suatu tindakan pejabat

pemerintah atau lembaga

13

pemerintah dalam menyediakan

sarana untuk melaksanakan

progam yang telah ditetapkan

sehingga program tersebut

dampak menimbulkan dampak

terhadap tercapainya tujuan.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah

proses pembangunan di mana

masyarakat berinisiatif untuk

memulai proses kegiatan sosial

untuk memperbaiki situasi dan

kondisi diri sendiri. Pemberdayaan

masyarakat hanya bisa terjadi

apabila warganya ikut

berpartisipasi. Sulistiyani (2004:7)

menjelaskan bahwa “Secara

etimologis pemberdayaan berasal

dari kata dasar „daya‟ yang berarti

kekuatan atau kemampuan”.

Bertolak dari pengertian tersebut,

maka pemberdayaan dimaknai

sebagai proses untuk memperoleh

daya, kekuatan atau kemampuan,

dan atau pemberian daya,

kekuatan atau kemampuan dari

pihak yang memiliki daya kepada

pihak yang kurang atau belum

berdaya. Sementara menurut

Prijono, S. Onny dan Pranarka,

A.M.W (1996:55), pemberdayaan

adalah proses kepada masyarakat

agar menjadi berdaya, mendorong

atau memotivasi individu agar

mempunyai kemampuan atau

keberdayaan untuk menentukan

pilihan hidupnya dan

pemberdayaan harus ditujukan

pada kelompok atau lapisan

masyarakat yang tertinggal.

Konsep pemberdayaan dapat

dikatakan merupakan jawaban atas

realitas ketidakberdayaan

(disempowerment). Mereka yang

tidak berdaya jelas adalah pihak

yang tidak memiliki daya atau

kehilangan daya. Mereka yang

tidak berdaya adalah mereka yang

kehilangan kekuatannya. Secara

lebih lengkap Pambudi, (2003: 54-

58) mengatakan bahwa suatu

pemberdayaan memiliki maksud

untuk :

Pemberdayaan bermakna kedalam,

kepada masyarakat berarti suatu

usaha untuk mentranspormasikan

kesadaran rakyat sekaligus

mendekatkan masyarakat dengan

akses untuk perbaikan kehidupan

mereka.

Pemberdayaan bermakna keluar

sebagai suatu upaya untuk

menggerakkan perubahan

kebijakan-kebijakan yang selama

ini nyata-nyata merugikan

masyarakat. Pemberdayaan dalam

segi ini bermakna sebagai

pengendali yang berbasis pada

upaya memperlebar ruang

partisifasi rakyat

Pemberdayaan berarti berdaya,

mampu, tahu, mengerti, paham

termotivasi, berkesempatan,

melihat peluang, dapat

memanfaatkan peluang, berenergi,

mampu bekerja sama, tahu

berbagai alternatif, mampu

mengambil keputusan, berani

menghadapi resiko, mampu

mencari dan menangkap

informasi, mampu bertindak

sesuai situasi. Pemberdayaan akan

menghasilkan masyarakat yang

dinamis dan progresif secara

berkelanjutan sebab didasari oleh

adanya motivasi intrinsik dan

ekstrinsik sekaligus (Slamet,

2003: 45). Untuk dapat

memotivasi sehingga berdaya

berarti mampu, tahu, mengerti

paham dan termotivasi maka dasar

dari semua itu adalah sikap untuk

14

dapat merubah perilaku. Sikap

adalah determinan perilaku yang

berkaitan dengan persepsi,

kepribadian dan motivasi. Sikap

merupakan suatu keadaan sikap

mental yang terbentuk

berdasarkan pengalaman dan

menyebabkan timbulnya pengaruh

khusus atas reaksi seseorang

terhadap orang-orang, objek-objek

dan merupakan bagian instrinsik

dari kepribadian seseorang.

Perubahan sikap bergantung dari

upaya-upaya untuk mengubah

perasaan-perasaan atau keyakinan-

keyakinan (Winardi, 2004: 211-

212).

Friedmann (1992; 32-33)

mengemukakan bahwa masyarakat

menempatkan (3) tiga kekuatan

sebagai sumber utama

pemberdayaan, yakni sosial,

politik dan psikologis. kekuatan

sosial menyangkut akses terhadap

dasar-dasar produksi tertentu

suatu masyarakat, misalnya

informasi, pengetahuan dan

keterampilan, partisipasi dalam

organisasi sosial, dan sumber-

sumber keuangan. apabila

ekonomi masyarakat tersebut

meningkat aksesnya pada dasar-

dasar produksi diatas, maka

kemampuannya dalam

menentukan dan mencapai

tujuannya juga meningkat.

Peningkatan kekuatan sosial dapat

dimengerti sebagai suatu

peningkatan akses masyarakat

terhadap dasar-dasar kekayaan

produktif mereka. kekuatan politik

meliputi akses setiap anggota

keluarga terhadap proses

pembuatan keputusan, terutama

keputusan yang mempengaruhi

masa depan mereka sendiri.

kekuatan politik bukan hanya

kekuatan untuk memberikan

suara, tetapi juga kekuatan untuk

menjadi vokal dan bertindak

secara kolektif. pengaruh politik

pada yang efektif akan tampak

tidak hanya pada waktu suara-

suara individu “meninggi” sebagai

pengaruh dari partisipasi individu

terhadap basis lokal maupun

personal, melainkan juga pada

saat suara tersebut didengungkan

bersama-sama dengan suara-suara

asosiasi-asosiasi politik yang lebih

luas, misalnya partai, gerakan

sosial, atau kelompok yang

berkepentingan.

Selain kedua kekuatan yang

dikemukakan diatas, masyarakat

juga mengandalkan eksistensinya

dengan kekuatan psikologis.

kekuatan psikologis digambarkan

sebagai rasa potensi individu

(individual sense of potency) yang

menunjukkan perilaku percaya

diri. pemberdayaan psikologis

seringkali tampak sebagai suatu

keberhasilan dalam komponen

sosial politik. rasa potensi pribadi

yang semakin tinggi akan

memberikan pengaruh positif dan

kursif terhadap perjuangan

masyarakat yang secara terus

menerus berusaha untuk

meningkatkan kekuatan sosial

politiknya.

III. GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

A. Kelurahan Dompak

Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Tanjungpinang

maka Pemerintah Kota Tanjungpinang

15

terbagi dalam 4 (empat) Kecamatan

yaitu : Kecamatan Tanjungpinang

Barat, Kecamatan Tanjungpinang

Timur, Kecamatan Tanjungpinang

Kota, dan Kecamatan Bukit Bestari.

Kelurahan Dompak merupakan salah

satu kelurahan yang termasuk dalam

wilayah kerja Kecamatan Bukit Bestari

yang memiliki luas wilayah ± 4.280 Ha

dengan batas-batas wilayah sebagai

berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan bt.9

dan kelurahan Sungai Jang

Sebelah Selatan : Laut

Sebelah Barat : Kelurahan

Sungai Jang dan Laut

Sebelah Timur : Kelurahan

Gunung Lengkuas (Kab. Bintan)

Kelurahan Dompak memiliki

wilayah yang terdiri dari dataran tinggi

±25%, dataran rendah ±35%, pesisir

pantai ±10%, dan laut ±30%.. Keadaan

georgafis Dompak juga terdiri dari dua

pulau yaitu sebahagian masuk di dalam

pulau Bintan ±65% dan sebahagian

terdiri dari satu pulau yaitu pulau

Dompak dengan Luas ±35%. Kelurahan

Dompak terletak di lintang khatulistiwa

yang mempunyai 2 musim, yaitu musim

kemarau yang terjadi pada rentang

bulan April sampai dengan September

dan musim hujan yang terjadi pada

rentang bulan Oktober sampai dengan

Maret.

Kelurahan Dompak

mempunyai topografi dataran tinggi

dengan ketinggian ±64 meter di atas

permukaan laut dengan curah hujan 110

hari sebanyak 2.500 – 3.500 mm/tahun

dengan suhu berkisar 26ºC - 34ºC.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis

Kelamin. Penduduk yang berdomisili di

Kelurahan Dompak sempai dengan

akhir tahun 2015 berjumlah 3383Jiwa

dan 927 KK

Permasalahan kemiskinan di

Kelurahan Dompak identik dengan

permukiman yang kumuh di daerah

pinggiran kota (tepi pantai). Sebagian

besar dari kaum miskin adalah

penduduk yang mendiami permukiman

kumuh dan liar, Selain itu kemiskinan

dipengaruhi pula oleh karakteristik

masyarakat tertentu. Seperti halnya

nelayan, yang cenderung hidup di

pinggir laut walau dalam kondisi

apapun. Oleh karena itu, penelitian ini

akan mengkaji tentang pola kemiskinan

di permukiman pinggiran kota (tepi

pantai) yang minim aktivitas perkotaan

yang dalam hal ini kemiskinan

perkotaan di permukiman nelayan

Kelurahan Dompak Tanjungpinang

B. Kemiskinan di Kelurahan

Dompak

Kemiskinan dipandang

sebagai dampak ikutan dari

pembangunan dan bagian dari masalah

dalam pembangunan. Keberadaan

kemiskinan ditandai dengan adanya

pengangguran, keterbelakangan, dan

ketimpangan antar wilayah.

Kemiskinan di Kota Tanjungpinang

terbentuk dari ketimpangan antar

kawasan. Kawasan dengan aktivitas

perkotaan (aktivitas perdagangan dan

jasa) yang minimum menyebabkan

perekonomian masyarakatnya rendah.

Hal ini menyebabkan mayoritas

penduduk di kawasan tersebut lebih

rendah pendapatannya daripada

penduduk kawasan kota. Permukiman

nelayan di Kelurahan Dompak, Kota

Tanjungpinang, merupakan salah satu

kawasan yang minim aktivitas

perkotaan. Mayoritas penduduknya

bekerja sebagai nelayan. Hal ini

menyebabkan 47,3% penduduk di

Kelurahan Dompak masuk ke dalam

kategori keluarga miskin. Berdasarkan

data yang diperoleh dari Kantor

16

Kelurahan Dompak, terdapat 147

keluarga nelayan dari 316 keluarga di

Kelurahan Dompak yang hidup

dibawah garis kemiskinan. Rata-rata

dari mereka tidak dapat memenuhi

kebutuhan pangan (makan satu kali

sehari). Secara ekonomi, pendapatan

yang dihasilkan oleh keluarga miskin di

Kota Tanjungpinang hanya sejumlah

Rp 200.000 – Rp 1.000.000 per bulan

(hasil observasi, 2006).

Sekitar 80% pendapatan tersebut

dihabiskan guna membeli kebutuhan

makanan dan minuman. Keadaan ini

cukup memprihatinkan, karena

mempunyai dampak yang sangat besar

terhadap tingkat kesehatan, tingkat

pendidikan serta terhambatnya akses ke

pelayanan publik. Kemiskinan yang

dialami oleh keluarga miskin di

permukiman nelayan Kelurahan

Dompak terjadi karena faktor yang

timbul dari dalam diri sendiri dan faktor

lingkungan setempat. Kemiskinan

timbul dari diri sendiri karena pola

hidup masyarakat yang tidak peduli

akan kebersihan lingkungan, dan tidak

adanya kesadaran hidup sehat.

Sedangkan faktor lingkungan

maksudnya pendapatan nelayan tidak

tetap berdasarkan kondisi cuaca yang

cocok untuk melaut (seasonal poverty).

IV. ANALISA DATA DAN

PEMBAHASAN

1. Komunikasi Berdasarkan hasil wawancara dengan

informan maka dapat dianalisa bahwa

peraturan sudah diinformasikan dengan

baik dengan para implementor, semua

implementor yang diturunkan

kelapangan semua memahami baik

tentang isi, tujuan. Permasalahan

kemiskinan di Indonesia sudah sangat

mendesak untuk ditangani. Khususnya

di wilayah perkotaan, salah satu ciri

umum dari kondisi fisik masyarakat

miskin adalah tidak memiliki akses ke

prasarana dan sarana dasar lingkungan

yang memadai, dengan kualitas

perumahan dan permukiman yang jauh

dibawah standar kelayakan, serta mata

pencaharian yang tidak menentu.

Disadari bahwa selama ini banyak

pihak lebih melihat persoalan

kemiskinan hanya pada tataran gejala-

gejala yang tampak terlihat dari luar

atau di tataran permukaan saja, yang

mencakup multidimensi, baik dimensi

politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-

lain. Dalam kehidupan sehari-hari

dimensi-dimensi dari gejala-gejala

kemiskinan tersebut muncul dalam

berbagai bentuk.

Komunikasi yang dilakukan dalam

program P2KP ini sebaiknya agar

komunikasi bisa persuasif, maka media

atau saluran yang digunakan harus

tepat. Saluran atau media harus

mempertimbangkan karakteristik

kelompok sasaran, baik budaya, bahasa,

kebiasaan, maupun tingkat pendidikan,

dan lain-lain. Mengenali siapa yang

ingin kita jangkau dapat membantu kita

dalam mengembangkan pesan yang

sesuai. Kalau dihubungkan dengan

social mapping, maka pemetaan budaya

sangat berarti disini. Media rakyat yang

biasa digunakan bisa kita manfaatkan

untuk menyampaikan pesan program

P2KP.

2. Sumber daya

Pihak kelurahan merupakan salah satu

instansi pemerintahan yang

bertanggung-jawab untuk menjalankan

program P2KP agar tepat sasaran dan

dapat mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan jawaban informan di atas

dan dari observasi yang dilakukan dapat

diketahui bahwa Koordinator P2KP

17

sudah memiliki pengetahuan dalam

melaksanakan program tersebut. Dari

hasil analisa maka ditemukan bahwa

semua pegawai sudah memahami

tentang prosedur, syarat dan ketentuan

dalam P2KP. Sehingga masyarakat

memperoleh suatu informasi atau

pengetahuan. Ketersediaan sumber daya

yang dimaksud adalah tersedianya

sumber-sumber daya, baik itu para

pegawai sebagai implementor dan

sarana maupun dana yang diperlukan

atau dibutuhkan dalam Implementasi

kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara

dengan seluruh informan maka dapat

dianalisa bahwa sumber daya manusia

yang ada mendukung dalam

pelaksanaan program ini adalah dari

pihak kelurahan, dan masyarakat. Para

Pengurus mendapatkan pelatihan yang

memadai sehingga memungkinkan

mereka bisa mengelola P2KP dengan

lebih baik. Seharusnya pelatihan ini

sudah dilakukan sebelum dana

disalurkan, sehingga masing-masing

pihak tahu persis apa yang harus

dilakukan. Berkaitan dengan

ketersediaan sumber daya manusia

dengan kualifikasi dan jumlah yang

memadai akan sangat menentukan

evaluasi pemanfaatan dana. Dalam

menjalankan program diperlukannya

sikap profesionalisme dan kualitas yang

cukup baik dari sumber daya manusia

yang diberikan kewenangan, mereka

dapat memahami dengan baik,

peraturan-peraturan maupun juklak atau

juknis sebagai dasar pelaksanaan

program, mulai dari pemenuhan

persyaratan sebagai langkah awal,

pengelolaan dana sampai laporan

pertanggung jawaban pemanfaatan dana

P2KP di Kota Tanjungpinang.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan

informan maka dapat dianalisa bahwa

saat ini kurangnya kesadaran

masyarakat untuk berpartisipasi,

mereka harus dimobilisasi. Disini

diperlukan upaya untuk meyakinkan

masyarakat tentang partisipasi dalam

pembangunan, yaitu adanya komunikasi

antara pemerintah dengan masyarakat

atau sebaliknya. Keadaan seperti ini

akan merubah sikap serta tindakan

masyarakat yang selanjutnya menjadi

dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini

menunjukkan betapa besar peran

pemerintah dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat demi tercapainya

pelaksanaan program pembangunan

maksimal.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan

informan maka dapat dianalisa bahwa

permasalahan ketidak tepatan dalam

penerimaan masih ada, karena masih

ada kesalahan pendataan. terkadang apa

yang termaksud di dalam tataran ideal,

tidak lah sama dengan prakteknya.

Banyak faktor yang dapat menjadi

sebab, mengapa secara ideal tidak sama

dalam tataran prakteknya mulai dari

adanya disorientasi pelaksanaan

program P2KP, dari program bantuan

sosial ke program bantuan politik,

kurang tepatnya penerapan regulasi

P2KP, dari yang bersifat formal ke non

formal, kurang memadainya SDM

pengelola P2KP, maupun faktor teknis

dan non teknis. Karena fakta di

lapangan banyak terjadi malpraktek

program kemiskinan, banyaknya

masyarakat miskin yang tidak

menerima bantuan tidak tepat sasaran.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

Program Penaggulangan Kualitas

18

Permukiman Di Perkotaan (P2KP)

Dalam Rangka Pengentasan

Kemiskinan Di Kelurahan Dompak

belum berjalan dengan baik, kurangnya

kesadaran masyarakat untuk

berpartisipasi, mereka harus di

mobilisasi, berikut temuan yang dapat

di uraikan dalam 4 dimensi :

1. Komunikasi ditemukan bahwa

komunikasi informasi sudah

dilakukan kepada para

implementor khususnya bagi

anggota P2KP, ketika seorang

komunikator P2KP menjelaskan

kepada komunikannya tentang

apa itu P2KP, dia harus

menguasai apa yang akan

disampaikannya. Apalagi pada

saat audience atau komunikan

adalah masyarakat perkotaan

yang heterogen, ketika

mengikuti sosialisasi pada suatu

kelurahan yang masyarakatnya

terdiri dari orang-orang yang

mempunyai pendidikan dan

pengalaman yang jauh lebih

rendah dari komunikator seperti

anggota P2KP.

2. Sumber daya ditemukan bahwa

sudah adanya anggaran dalam

menjalankan peraturan daerah

ini. Hal ini tentunya menjadi

perhatian bagi pemerintah untuk

membuat kebijaksanaan dalam

menjalankan kebijakan yang

mana adanya dana operasional

untuk menjalankan tugasnya.

3. Kecemdrungan-kecendrungan

ditemukan bahwa kurangnya

kesadaran masyarakat untuk

berpartisipasi, mereka harus

dimobilisasi. Disini diperlukan

upaya untuk meyakinkan

masyarakat tentang partisipasi

dalam pembangunan, yaitu

adanya komunikasi antara

pemerintah dengan masyarakat

atau sebaliknya. Keadaan seperti

ini akan merubah sikap serta

tindakan masyarakat yang

selanjutnya menjadi dukungan

untuk berpartisipasi. Hal ini

menunjukkan betapa besar

peran pemerintah dalam

meningkatkan partisipasi

masyarakat demi tercapainya

pelaksanaan program

pembangunan maksimal.

4. Struktur birokrasi ditemukan

bahwa Permasalahan ketidak

tepatan dalam penerimaan

masih ada, karena masih ada

kesalahan pendataan. terkadang

apa yang termaksud di dalam

tataran ideal, tidak lah sama

dengan prakteknya. Banyak

faktor yang dapat menjadi

sebab, mengapa secara ideal

tidak sama dalam tataran

prakteknya mulai dari adanya

disorientasi pelaksanaan

program P2KP, dari program

bantuan sosial ke program

bantuan politik, kurang tepatnya

penerapan regulasi P2KP, dari

yang bersifat formal ke non

formal, kurang memadainya

SDM pengelola P2KP, maupun

faktor teknis dan non teknis.

Karena fakta di lapangan

banyak terjadi malpraktek

program kemiskinan, banyaknya

masyarakat miskin yang tidak

menerima bantuan tidak tepat

sasaran.

B. Saran

Berikut saran yang dapat disampaikan

agar Program Peningkatan Kualitas

Permukiman Di Perkotaan (P2KP)

Dalam Rangka Penanggulangan

19

Kemiskinan Di Kelurahan Dompak

berjalan baik dan sesuai dengan tujuan

yang ada :

1. Pendataan harus akurat, agar

program ini mampu

mengentaskan kemiskinan di

Kelurahan Dompak

2. Perlu adanya sumber daya

manusia yang berkompeten

dalam mengawasi pelaksanaan

program tersebut

3. Perlu adanya kegiatan yang

mendorong masyarakat untuk

berpartisipasi

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, W William. 2003. Analisa

kebijakan. Jakarta: PT. Bumi

Aksara

Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik

Berbasis Dynamic Policy

Analysis. Yogyakarta: Gava

Media

Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005,

Perencanaan, Implementasi dan

Evaluasi Kebijakan atau

Program, Edisi Revisi, PT

Rosdakarya, Bandung.

Friedmann, John, 1992. “Kemiskinan

Urban di Amerika Latin”, dalam

Andre Bayo Ala (ed).,

Kemiskinan dan Strategi

Memerangi Kemiskinan,

Liberti: Yogyakarta.

Hariyoso, S. 2002. Pembangunan.

Birokrasi dan Kebijakan Publik.

Bandung: Peradaban.

Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip

Perumusan Kebijaksanaan

Negara. Bumi Aksara : Jakarta

Meleong, Lexy. 2004. Metodelogi

Penelitian Kualitatif. Bandung :

Remaja Rosda Karya

Nawawi. 2005. Manajemen Sumber

Daya Manusia Untuk Bisnis

Yang Kompetitif, Cetakan Ke-4,

Gajah Mada Univercity Press,

Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi

Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid I.

Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Nugroho, Riant D. 2004. Kebijakan

Publik Formulasi Implementasi

dan Evaluasi. Jakarta : PT.Elex

Media Komputindo

Mahmudi, 2005,Manajemen Kinerja

Sektor Publik, Yogyakarta: UPP

AMP YKPN.

Pambudi, Himawan S. dkk, Politik

Pemberdayaan: Jalan

Mewujudkan. Otonomi Desa,

Yogyakarta, LAPPERA Pustaka

Utama

Parson, Wayne, 2006. Publik Policy,

PengantarTeori dan Praktik

Analisis Kebijakan. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group.

Priyono, O.S. & A.M.W. Pranarka,

1996. Pemberdayaan: Konsep,

Kebijakan dan

Implementasi. Jakarta: Center for

Strategic and International

Studies (CSIS).

Rasyid.M, 2000. Otonomi Daerah

Negara Kesatuan, Yogyakarta :

Pustaka Pelajar.

20

Ramesh. 2000 . Studying Public Policy:

Policy Cycles and Policy

Subsystem. Oxford : Oxford

University Press

Soemardi. 1992. Pengantar

Administrasi Pemerintahan.

Bandung: STKS

Slamet, M. 2003. Pemberdayaan

Masyarakat. Dalam Membetuk

Pola Perilaku

Manusia Pembangunan. Disunting oleh

Ida Yustina dan Adjat

Sudradjat.

Bogor: IPB Press.

Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan

Publik, Yogyakarta, Pustaka

Pelajar

Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan

Publik. UNY Press.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005.

Perencanaan pembangunan

daerah otonom dan

pemberdayaan masyarakat.

Jakarta : Citra Utama

Sulistiyani, A.T. 2004. Kemitraan dan

Model-Model Pemberdayaan.

Gava Media, Jogjakarta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian

Kuantitatif Kualitatif dan R&B.

Bandung: Remaja Rosdakarya

Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004.

Sosiologi Teks Pengantar dan

Terapan. Jakarta: Kencana

Media Group

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2005.

Implementasi Kebijakan Publik.

Yogyakarta: Lukman

Widodo. 2013, Analisa Kebijakan

Publik .Malang :Bayumedia

Publishing.

Winardi. 2004. Manajemen Perilaku

Organisasi. Cetakan kedua.

Kencana Prenada Media Group,

Jakarta.

Jurnal :

Kurnia Wijayanti, Sjamsiar Sjamsudin,

Mochamad Rozikin. 2014.

Upaya Badan Keswadayaan

Masyarakat (Bkm) Dalam

Pemberdayaan Masyarakat

(Studi di Kantor Kelurahan

Tanjungrejo, Kecamatan Sukun,

Kota Malang). Jurnal

Administrasi Publik (JAP), Vol.

1, No. 10, Hal. 35-40

Nurharjadmo, Wahyu. 2008. Evaluasi

Implementasi Kebijakan

Pendidikan Sistem Ganda di

Sekolah Kejuruan. Spirit Publik,

Volume 4. Nomor 2, ISSN 1907

– 0489 Oktober 2008. Halaman.

215 – 228.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota

Tanjungpinang

Petunjuk Teknis P2KP, 2015

Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi

Oktober 2005