PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA

PENCATATAN PERKAWINAN

(ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 002/PDT.P/2008/PA.BKS

PADA PENGADILAN AGAMA BEKASI)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi salah satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

Saiful Bahri

204044103059

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL ALSYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIFHIDAYATULLAH

J A K A R T A

1430H / 2009 M

PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA

PENCATATAN PERKAWINAN

(ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 002/PDT.P/2008/PA.BKS

PADA PENGADILAN AGAMA BEKASI)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

untuk Memenuhi salah satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

SAIFUL BAHRI

NIM : 204044103059

Di Bawah Bimbingan:

Drs.H.A.Basiq Djalil, SH,MA

NIP. 150 169 102

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL ALSYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIFHIDAYATULLAH

J A K A R T A

1430 H / 2009 M

PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA

PENCATATAN PERKAWINAN

(ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR/002/PDT.P/2008/PA.BKS

PADA PENGADILAN AGAMA BEKASI)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

Saiful Bahri

204044103059

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing

Drs.H.A.Basiq Djalil, SH,MA

NIP. 150 169 102

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL ALSYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIFHIDAYATULLAH

J A K A R T A

1430H / 2009 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA

PENCATATAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR

002/PDT.P/2008/PA.BKS PADA PENGADILAN AGAMA BEKASI) telah diujikan

dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta pada 03 Maret 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi Ahwal

Syakhsiyyah. Jakarta, 03 Maret 2009

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari’ah dah Hukum

Prof.DR.H.Muhammad Amin Suma,SH,MA,MM

NIP.150210422

PANITIA UJIAN

1. Ketua : Drs. Djawahir Hejazziey,SH,MA (................................)

NIP : 130 789 745

2. Sekretaris : Drs. Ahmad Yani, MA (................................)

NIP : 150 269 678

3. Pembimbing : Drs. H.A. Basiq Djalil, SH,MA (................................)

NIP : 150 169 102

4. Penguji I : Sri Hidayati, M.Ag (................................)

NIP : 150 282 403

5. Penguji II : Drs. H. Burhanuddin Yusuf, MM (................................)

NIP : 150 203 012

LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta ,03 Maret 2009

Saiful Bahri

KATA PENGANTAR

��� ا ا���� ا�����

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, tak ada kata yang pantas Penulis ucapkan selain

ungkapan puja dan puji serta rasa syukur atas karunia yang tak terhingga yang diberikan

Allah SWT, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA PENCATATAN

PERKAWINAN (Analisis Putusan Hakim Nomor:002/Pdt.P/2008/PA.Bks) ini

dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Penghulu Para Nabi, Nabi

Muhammad saw, juga kepada keluarga, sahabat dan ummatnya yang senantiasa

mengikuti jejak dan langkah beliau sampai hari akhir nanti, amiin.

Setelah perjuangan yang begitu berat dan melelahkan, akhirnya skripsi ini

selesai juga di tulis. Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya

bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan tulus dan ikhlas penulis ucapkan terimakasih

yang sebesar-besarnya kepada Bapak :

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H, MA.,MM., selaku Dekan Fakultas

Syari’ah dan Hukum

2. Drs. H.A Basiq Djalil, S.H., M.A. dan Kamarusdiana, S.Ag, MH selaku Kepala

dan Sekretaris Program Studi Ahwal Alsyakhshiyyah.

3. Djawahir Hajjazie, SH, MA dan Drs. H.Ahmad Yani, MA, Selaku Koordinator

Teknis dan Sekretaris Program Non Reguler.

4. Drs. H.A Basiq Djalil, SH,MA selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan

sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Drs. H. Odjo Kusnara N.M.Ag, selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah

memberikan arahan-arahan akademik sehingga penulis menyelesaikan

perkuliahan dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen, terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuannya yang

diberikan kepada penulis selama proses belajar mengajar di Fakultas Syari’ah

dan Hukum.

7. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum.Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Drs. Entur Mastur, SH dan Drs. Mahbub selaku ketua pengadilan Agama

Bekasi dan Ketua Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang telah memberikan

data dan informasi kepada penulis.

9. Segenap Pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang

telah memberikan fasilitas berupa referensi buku pinjaman sehingga membantu

dalam penulisan ini.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis, terutama Jurusan Peradilan Agama:

Hamzah, Arifin, Mirzan, Zainuddin, Muhasim, Ma’mun, Waluyo, Irvan,

Soriyadi, Wiraphan, Rama Wijaya, Achdi Gufron, Heli,Lilis, Santi, Tina,

Kuma, Maria M, Eti, Nurhayati, Nursiah.

11. Sahabat-sahabat dekat Penulis, A.Mubarok Sq. SE, Ikhwan MZ, A. Abd. Hamid

(Kadul) Nursahbani (Mancung), Edi Marzuki (Sotay), Edi Nurhadi (Kamra),

Warja, yang telah memberikan motivasi dan bantuan baik moril maupun

materiil.

12. Sang Motivator dan Advisor ulung, yaitu kedua orang tua Penulis, Ayahanda

HM.Saadi Hamdani dan Almarhumah Ibunda Hj.Ayimah, Ibunda Romanih

yang telah mengerahkan seluruh kasih sayang, bimbingan serta nasehatnya,

sehingga Penulis mampu berdiri kokoh seperti sekarang. Tak lupa kepada

kepada Kakakku, Ubaidillah HS, Amiruddin HS, Syamsuddin HS, Sa’duddin

HS, Khozanah, HS.A.Ma. Madroji, Bidawati S.Pdi Adikku Syamsul Falah

Keponakanku Ahmad Nursahri.c.S.Sos.I, Aminuddin S.Pdi yang telah

memberikan dorongan dan bantuan moril maupun materiil sehingga Penulis

merasa selalu bersemangat.

13. Seluruh sanak famili, teman-teman serta semua pihak yang telah tersita waktu

maupun tenaganya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Hanya

kepada Allah jualah Penulis serahkan semoga dapat dibalas dengan pahala yang

setimpal.

Tak ada gading yang tak retak, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Saran

dan kritik sangat Penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Jakarta, 03 Maret 2009

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran, perkawinan serta kematian merupakan estafet kehidupan setiap

manusia. Perkawinan ini disamping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat

penawar musnahnya manusia karena kematian dari dunia yang tidak kekal ini, juga

merupakan tali ikatan ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar dan Negara. 1

Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang tinggi kepada wanita (istri)

setelah dilakukan perkawinan, ialah dengan adanya persyaratan bagi seorang suami

untuk kawin lagi dengan isterinya yang lain, tidak boleh seorang suami mempunyai

isteri lebih dari empat, adanya ketentuan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam

rumah tangga dan sebagainya.2

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun

kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan

terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai mahluk yang

bermartabat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram

dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.3

Sesuai dengan surat Ar-rum Ayat 21 yang berbunyi :

1 Tama Rusli, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya Sebagai Pelengkap UU Perkawinan

No. 1 Th. 1974, (Bandung, Pionir, 2000), h.1 2 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,

1993),h.8 3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,( Yogyakarta,UII Press,2000), h.1

������ ������ ��� ���� ������ ����� ����� ����� !�"�� #☯���&'��

(�)*,�� �.�/� 0�1&2��34 56�7�8�� �!9�,�:�� ,;<2�*<�

=�☺��?�� @ <�34 A3B �C���D EF�� G� HI�*�4�/� ���JK�⌧���

MNOP )30 / ا��وم: RSRSRSRS (

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. ( Ar-ruum / 30 : 21 )

Didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang

termuat dalam pasal 1 dan 2 perkawinan di definisikan “Perkawinan ialah ikatan

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan yang maha esa.”

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara

Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan

Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai

hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan

saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2

dinyatakan bahwa perkawinan dalam Islam adalah ”Pernikahan adalah aqad yang

sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.

Kata miitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT, yang terdapat

dalam pada surat An-nisa’ ayat 21:

�&T⌧U�� V�"��T7�XY� �[�#�� @\]\&X�� ��!9!^�7�� @A�_34 _`�7��

abT�d���� �!9,�� 0e4��fT��� 0,!T3�⌧g MNOP )ء : @@@@ /ا ���

RSRSRSRS ( Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu

Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka

(isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. ( An-nisa / 4 :

21 )

Berdasarkan pengertian di atas, hakikat perkawinan adalah persekutuan hidup

seorang pria dan seorang wanita yang tak terputuskan. Kesatuan dan sifat tak

terputuskan ini merupakan sifat-sifat esensial perkawinan, jadi perkawinan bukanlah

untuk sesaat saja akan tetapi kalau mungkin untuk sekali dan seumur hidup.

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan

yang sangat diutamakan dalam Islam. Aqad nikah diadakan adalah untuk selamanya

dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat

mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih

sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan

paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas

menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari pada

Allah sendiri, yang menanamkan ikatan perjanjian antara suami istri dengan

“miitsaqan ghalidhan” (perjanjian yang kokoh).4

Dalam pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia dan peradilan pada

umumnya, terdapat beberapa kata atau istilah khusus, di antara peradilan dan

pengadilan. Peradilan dan pengadilan merupakan dua istilah dari kata dasar yang

4 Slamet Abidin, dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1998),h. 9

sama tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Peradilan merupakan pranata dalam

memenuhi hajat hidup masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang

mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan, merupakan satuan

organisasi yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan tersebut.

Meskipun demikian, kedua istilah tersebut kadang-kadang digunakan dalam

pengertian yang sama.

Menurut Cik Hasan Bisri, Peradilan adalah kekuasaan Negara dalam

menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk

menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan

Negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan

pihak kekuasaan Negara lainnya.5

Sedangkan pengadilan adalah penyelenggara peradilan atau dengan kata lain,

pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk

menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Peradilan Agama dapat

dirumuskan sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili,

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang

beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.6

Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap

suatu perkara, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui

kekuasaan negara. Atau dengan kata lain, ia merupakan usaha untuk menampakkan

hukum dalam bentuk yang sangat kongkrit melalui suatu mekanisme pengambilan

keputusan hukum oleh Pengadilan. Berkenaan dengan hal itu, terdapat tiga unsur

5 Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia,(Bandung, Pustka Bani Quraisy, 2004),h.2.

6 Ibid, h.3

dalam keputusan pengadilan. Pertama, dasar hukum yang dijadikan rujukkan dalam

pengambilan keputusan pengadilan. Kedua, proses pengambilan keputusan

pengadilan. Ketiga, produk keputusan pengadilan. Unsur ketiga sangat tergantung

kepada unsur pertama dan kedua.7

kebanyakan dari masyarakat salah sangka atau karena tidak tahu tentang

perkawinan yang sekarang ini sedang mewabah diantara pemuda dan pemudi,

dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut syari’at, mereka menyebutnya

adalah perkawinan ‘urfi (bawah tangan). Supaya jelas permasalahan perkawinan ini

bagi kita, kita akan mengulasnya secara ringkas hingga tidak terjadi kerancuan.8

Perkawinan ‘urfi adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki

dengan seorang perempuan memakai akad lafzi (dengan ucapan) mencakup ijab dan

qabul antara keduanya dalam satu majelis dan dengan kesaksian para saksi, mahar

dan wali.9

Istilah kawin di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak tercatat atau tidak

terdaftar di pada petugas yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan

sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Tidak tercatatnya perkawinan

tersebut, mungkin karena mereka tidak mencatatkan perkawinan itu kepada petugas

yang berwenang, sekalipun dilakukan sesuai dengan ketentuan agamanya, atau

karena perkawinan itu dianggap tidak belum memenuhi persyaratan sebagaimana

yang ditentukan dalam perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh perkawinan

yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam dengan memenuhi syarat dan

7 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Bandung, PT. Remaja

Rosda Karya, 2000), h. 236. 8 Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang ,Penterjamah, Fauzan Jamal, dkk ( Jakarta, CV.

Cendekia Sentra Muslim,2002),h.45. 9 Ibid.h.45.

rukun nikah seperti : kedua pengantin, wali, saksi, mahar, ijab qabul, namun

ternyata perkawinan tersebut tidak didaftarkan dan tidak dicatat oleh petugas

pencatat nikah (Kantor Urusan Agama), sebagaimana diatur dalam perundang-

undangan yang ada (Pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo

Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Ta hun

1974 tentang perkawinan , jo UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah,

Talak dan Rujuk).10

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ada dinyatakan:

1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan

kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawianan akan

dilangsungkan.

2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) di lakukan sekurang-kurangnya

10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan

sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati

Kepala Daerah.

Untuk menciptakan ikatan yang mitsagan ghalidzan seperti yang

dimaksudkan diatas, undang-undang perkawinan pasal 2 (2) telah menentukan

keharusan adanya pencatatan pada tiap-tiap perkawinan. Pencatatan perkawinan ini

bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Pasal tersebut berbunyi

10 Suparman Usman ,Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di

Indonesia,(Serang, Saudara Serang, 1995), h. 142.

: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku” .

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam Undang-

Undang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat namun sebenarnya masalah

pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tanpak dengan jelas menyangkut tata cara

itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Dengan berlebihan

jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif

yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada

pasal 5 sebagai berikut.

1. Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap

perkawinan harus di catat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai

pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.22

Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-

undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk .

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:

3. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat

Nikah.

4. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah

tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya

berbicara masalah administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ada klausul yang

menyatakan” agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.”

Ketertiban disini menyangkut ghayat al-tasyri” (tujuan hukum Islam) yaitu

menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 ada

klausul” Tidak mempunyai kekuatan hukum.” Apa makna tidak mempunyai

kekuatan hukum ini? Sayang KHI tidak mempunyai penjelasan. Penulis lebih setuju

jika tidak memiliki kekuatan hukum di terjemahkan dengan tidak sah (la yasihhu).

Jadi perkawinan yang tidak di catatkan dipandang tidak sah. lebih jauh hal ini akan

dibahas nanti.11

Dalam kaitan perkawinan semacam ini, di Pengadilan Agama sebenarnya ada

lembaga yang disebut Itsbat Nikah. Itsbat nikah atau pengesahan nikah telah

melembaga jauh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan , dan secara berturut-turut diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun

1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama dan terakhir diakui kelembagaannya dalam Kompilasi Hukum Islam,

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal perkawinan tidak

dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Pengadilan Agama.

Di dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama disebutkan pada pasal 49 huruf a point 22. Pernyataan tentang

11 Amiur Nuruddin,dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta,

Kencana Prenada Media Group, 2006), h.122-124.

sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.12

Sedangkan apabila pernikahan tersebut terlanjur dilaksanakan hanya sesuai

dengan hukum agama masing-masing tanpa disertai pencatatan oleh petugas yang

berwenang, Pengadilan Agama melalui lembaga itsbat nikah memberi alternatif

penyelesaian sebagaimana yang terdapat dalam KHI pasal 7 ayat 2 bahwa dalam hal

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat

nikahnya ke Pengadilan Agama. Dalam pasal 7 ayat (3) ditentukan bahwa. Itsbat

nikah yang dapat diajuakan Ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang

berkenaan dengan:

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesain perceraian.

b) Hilangnya akta nikah.

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang

No.1 Tahun 1974.

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.13

Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan teorisi dan praktisi hukum

tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Pertama, bahwa suatu

perkawinan semata-mata harus memenuhi syarat yang dimuat oleh ayat (1) yang

menyatakan bahwa perkawinan sah apabila menurut aturan agama yang dipeluk,

sedangkan syarat yang dimuat dalam ayat (2) perkawinan harus dicatat oleh

12 H.A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk.

Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga

Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh,, (Jakarta, Kencana, 2006), h.247. 13 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta, CV. Akademika Pressindo,

2004), h.115.

Pegawai Pencatat Nikah merupakan syarat administratif saja, tidak mempengaruhi

sah atau tidaknya suatu perkawinan. Kedua, bahwa sahnya akad nikah harus

memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal Undang-undang

perkawinan yaitu pasal 2 ayat (1) dan (2) secara simultan. Dengan demikian,

ketentuan dari kedua ayat diatas merupakan syarat kumulatif, bukan syarat

alternatif. Jadi perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam,

misalnya, belumlah sah apabila belum dicatat oleh petugas Pencatat Nikah.14

Peneliti lebih setuju terhadap pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa

antara pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan syarat kumulatif yakni suatu kesatuan

yang tidak terpisahkan. Hal ini karena di dukung dengan alasan-alasan sebagai

berikut :

1. Allah mensyariatkan adanya pencatatan

Seperti dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 282 :

0�1h �Yi�� ajk�#Kl0� (�)*,����� ��D34 m�n,� ��[�

oB&k�[3� �A�_34 �6�8�� ?pq] h� �*C.rR00�X )@@@@4 : /ا����ة: RsRRsRRsRRsR(

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”(al-

Baqarah 1:282)

Ayat diatas menyuruh kepada kita untuk menulis semua setiap perikatan

(transaksi), pencatatan itu dilaksanakan oleh seorang juru tulis yang beragama

Islam, jujur dan merdeka. Harus di saksikan oleh dua orang laki-laki, apabila

14 Yayan Sofyan, “Istbat Nikah Bagi yang tidak dicatat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun

1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Jurnal “, Ahkam” No. 08(April 2002): h.71.

tidak ada dua orang laki-laki dapat digantikan dengan satu orang laki-laki dan

dua orang perempuan.

Adanya pencatatan akan menghilangkan keragu-raguan, lupa, atau sengaja

mengingkari transaksi yang telah dilakukan baik menyangkut pengingkaran

terhadap adanya transaksi itu sendiri atau pengingkaran terhadap jenis barang

yang dipinjam, waktu jatuh tempo, atau jumlah pinjaman yang harus

dikembalikan. Adanya tulisan yang ditulis oleh ahlinya serta disaksikan oleh

saksi yang adil bahwa pihak debitur akan membayar utang-piutangnya pada

waktu yang telah ditentukan merupakan jaminan tidak akan terjadi wanprestasi

oleh debitur terhadap kreditur atau sebaliknya, yang menyebabkan terjadinya

pendhaliman terhadap harta orang lain.

2. Qiyas Aulawi

Dalam persoalan utang piutang yang hanya berkaitan dengan masalah

kebendaan saja Allah telah menyariatkan agar manusia mengadakan pencatatan,

apalagi dalam masalah perkawinan yang bukan hanya menyangkut harta benda

tetapi juga menyangkut masalah kelangsungan hidup, kesejahteraan,

kebahagiaan, dan hak azasi dari isteri dan anak keturunan yang dilahirkan dari

perkawinan itu harus dipertanggung jawabkan di akhirat. Seharusnya pencatatan

dalam perkawinan lebih diperintahkan lagi atau lebih kuat anjurannya dari pada

pencatatan utang piutang karena dalam pencatatan perkawinan lebih luas

cakupan kepentingannya.15

15 Ibid,h.72.

3. Adanya jaminan dan kepastian hukum

Dalam masalah perkawinan, pencatatan perkawinan mutlak diperlukan,

bahkan bukan hanya bersifat anjuran tetapi bersifat keharusan karena dalam

masalah perkawinan ini bukan saja bersangkut paut masalah maskawin, nafakah,

gono-gini dan harta waris, akan tetapi bersangkut paut juga dengan masalah

kelangsungan hidup dan harga diri seseorang.16

Oleh karena maraknya suatu perkawinan yang tidak tercatat di Pegawai

Pencatat Nikah (PPN), maka ini menjadi persoalan yang menarik menurut

penulis, karena itu persoalan tersebut akan penulis teliti dalam bentuk skripsi

dengan judul “PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA

PENCATATAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Hakim Nomor

002/Pdt.P/2008/PA.BKS Pada Pengadilan Agama Bekasi).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan

masalah baru serta meluas maka penulis membatasi pembahasan ini pada

masalah pelaksanaan itsbat nikah dalam rangka pencatatan perkawinan.analisis

putusan Pengadilan Agama Bekasi. No.002/Pdt.P/2008/PA.Bks.

2. Perumusan Masalah

16

Ibid, h.73

Untuk memperjelas masalah dalam pembahasan ini maka dirumuskan

masalahnya sebagai berikut. Sesuai peraturan perundang-undangan semestinya

pernikahan yang dapat di itsbatkan adalah pernikahan yang dilakukan sebelum

tahun 1974, lalu apakah ada pernikahan yang diitsbatkan setelah tahun 1974.

Hal ini yang ingin penulis telusuri. Agar lebih terperinci, rumusan tersebut

dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Apakah Pengadilan Agama berhak mengabulkan perkara Istbat Nikah dalam

perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974.

2. Bagaimana proses pelaksanaan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama.

3. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam

memutuskan perkara Istbat Nikah.

Rincian di atas adalah merupakan kerangka pertanyaan yang hendak di

teliti dan dicarikan jawabannya, sehingga peneliti ini diarahkan dalam kerangka

pencarian jawaban tersebut dilakukan dalam proses identifikasi terhadap fakta

dan realita hukum baik yang sedang berlaku maupun yang pernah berlaku.

C. Tujuan penulisan

Penulisan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memenuhi persyaratan

formalitas dalam mendapatkan gelar akademik sarjana hukum islam strata I Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun

tujuan ilmiah dari penelitian ini adalah bagaimana metode hakim Pengadilan Agama

dalam memutuskan suatu perkara dalam hal ini adalah perkara tentang itsbat nikah.

Secara lebih terperinci penulisan skripsi bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah Pengadilan Agama berhak mengabulkan

perkara Itsbat nikah dalam perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974.

2. Untuk mengetahui Bagaimana proses pelaksanaan perkara itsbat nikah di

Pengadilan Agama.

3. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim

Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara Itsbat Nikah.

D. Metode Penelitian

Adapun pendekatan analisis penyajian data yang peneliti gunakan adalah

pendekatan deskriptif analisis, dengan pendekatan secara normatif dimana akan

dijabarkan sebagi berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

menggunakan analisis normatif yang didasarkan pada hasil analisis dengan

melakukan penelitian terhadap data kepustakaan, pendapat para ahli dan teori-

teori yang terkait dengan pembahasan masalah atau disebut dengan data

sekunder. Yang bersifat deskriftif analisis, yaitu memberikan data seteliti

mungkin yang menggambarkan objek penelitian, kemudian menganalisa isi

putusan (content analisis) putusan, untuk melihat sejauh mana para hakim

menerapkan peraturan perundangan tentang itsbat nikah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan

cara sebagai berikut :

a. Data Primer, melalui data primer penulis dapat melakukan sebuah

wawancara dengan Hakim, Panitera dan pejabat lainnya yang ada di

Pengadilan Agama dan observasi lapangan dengan cara mengumpulkan dan

memperoleh data di pengadilan Agama tentang perkara itsbat nikah dalam

pengadilan Agama.

b. Data Sekunder, melalui data sekunder penulis dapat melakukan studi

kepustakaan, dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan penelitian ke

dalam dua sumber.

1. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Seperti Al-Qur'an,

Al-Hadist, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang telah di amandemen dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006

tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku literatur yang berkenaan dengan masalah-masalah

Itsbat Nikah.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menjabarkan penelitian ini kedalam bentuk penulisan, maka penulis

menyusunnya secara sistematis guna memudahkan dalam menganalisis suatu

masalah.

Adapun sistematika penulisan ini adalah

Bab Pertama Terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

Bab kedua Yaitu tentang Pelaksanaan itsbat Bab ini meliputi pengertian istbat

nikah,hal-hal yang dapat diitsbatkan ,pencatatan perkawinan dan Akta Nikah

kemudian hukum pencatatan perkawinan.

Bab ketiga Berisi tentang Gambaran Umum Pengadilan Agama Bekasi,

meliputi letak geografis Pengadilan Agama Bekasi, Kedudukan Pengadilan Agama,

Wewenang dan wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, dan Data perkara Itsbat

nikah Pengadilan Agama Tangerang.

Bab keempat Mengenai analisis putusan Pengadilan Agama tentang itsbat

nikah yang meliputi Duduk Perkaranya Itsbat Nikah No.002/Pdt.P/2008/PA.Bekasi

di Pengadilan Agama dan analis terhadap penetapan hukum

No.002/Pdt.P/2008/PA.Bekasi.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir yaitu penutup dari isi

keseluruhan skripsi dan meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok

masalah dan Saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitanya dengan pembahasan

ini.

BAB II

PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH

DALAM PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari kata ( �ـ��ـ�ـا� –

� ـ�ـ�ـی �ـ�ـ�أ - ) yang mempunyai makna penetapan, pengukuhan, dan pengiyaan

(itsbat).17

Yang dimaksud dengan itsbat nikah adalah suatu penetapan, penentuan,

pengabsahan Pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan karena alas an-

alasan tertentu.18

Yang menjadi dasar hukum dari itsbat nikah adalah Bab XIII Pasal 64

Ketentuan peralihan Undang-undang Perkawinan : Untuk perkawinan dan segala

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

undang yang berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 7, jiwa yang terkandung

dalam pasal 64 Undang-undang Perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai upaya

hukum yang disebut dengan “itsbat nikah”.19

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai

Pencatat Nikah

17 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia,Cet.ke-25(Surabaya,Pustaka

Progressif,1997),h.145. 18 Yayan Sofyan, “Istbat Nikah Bagi yang tidak dicatat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun

1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Jurnal “, Ahkam” No. 08(April 2002): h.76 19 Ibid,76.

2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat

diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama20

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku pada

saat diundangkan tanggal 2 januari 1974 dan palaksanaannya secara efektif dimulai

sejak tanggal 1 Oktober 1975, semua bentuk perkawinan yang dilakukan sebelum

tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan berlaku sepanjang diadakan menurut hukum

perkawinan yang ada dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.21

Untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, merupakan salah satu kewenangan

Pengadilan Agama untuk mengeluarkan penetapannya bagi orang-orang yang

beragama Islam dan melakukan perkawinannya menurut agama Islam. Penetapan

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan permohonan para pihak. Adanya

ketentuan ini bertujuan untuk memberikan pengesahan atas perkawinan yang

berlangsung sebelum Undang-undang Perkawinan diundangkan, di mana

sebelumnya perkawinan hanya dilakukan menurut Agama Islam tanpa surat-surat

tertentu dari pejabat yang berwenang dan perkawinan tersebut tidak tercatat.22

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

menyatakan bahwa tiap-tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Meskipun ulama Indonesia umumnya setuju atas ayat ini

dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan itu tidak

20 Ibid, h. 76 21 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan

Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, dan Shadaqoh (Bandung: Muhdar Maju,1997),h.49. 22 Ibid,h.49.

disebut dalam kitab-kitab fikih maka dalam pelaksanaannya masyarakat Islam

Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah

perkawinan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama lalu menjadi tidak sah.

Kecendrungan jawabannya ialah bahwa kalau semua rukun dan syarat perkawinan

sebagaimana dikehendaki dalam kitab fikih sudah terpenuhi, maka suatu

perkawinan itu tetap sah. Sebagai akibatnya ialah banyak orang yang melakukan di

bawah tangan yang pada waktunya proses-proses hukum yang akan terjadi

berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkan.23

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

telah diletakan fundamentum yuridis perkawinan nasional : dilakukan menurut

agama, dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Fundamentum

yuridis tersebut diperjelas perkenaannya dalam Pasal 4,5,6 dan 7. Berbarengan

dengan perkenaan itu, sekaligus diaktualkan ketertiban perkawinan masyarakat

Islam. Juga sekaligus dianulir kebolehan yang dirumuskan dalam QS. Al Maidah :5

menjadi larangan seperti diatur dalam pasal 40 KHI atas alasan kondisi, situasi dan

maslahat. Dengan demikian KHI memuat aturan berikut:

1) Sahnya perawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam

2) Pria Islam dilarang kawin dengan wanita nonIslam

3) Setiap perkawinan harus dicatat

4) Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan PPN

5) Perkawinan di luar PPN adalah perkawinan liar

23 Atho Muzdhar, HM, ed., Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,(Jakarta:Ciputat

Press,2003),h.211.

6) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.24

Dari uraian singkat penegasan landasan yuridis tersebut, KHI telah mengakui

sepenuhnya campur tangan penguasa dalam setiap perkawinan. Tidak lagi ragu-ragu

kemestian campur tangan tersebut. Penegasan ini sekaligus melepaskan jauh-jauh

dogmatis yang dikembangkan dan dipahami selama ini yang mengajarkan

perkawinan sebagai individual affair atau urusan pribadi. Bagi mereka yang tidak

memenuhi, KHI tidak segan-segan menjatuhkan sanksi berupa hukuman;

perkawinan tidak sah dan tidak mengikat.

Memang pada setiap pembaharuan hukum biasa menelan korban bagi yang

tidak mematuhi. KHI tidak segan-segan akan adanya korban demi untuk

menegaskan kepastian hukum dan ketertiban perkawinan dan keluarga masyarakat.

Bagi yang tidak mau mematuhi, akan menanggung resiko yuridis. Bagi mereka yang

tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan

dihadapan PPN, perkawinannya dikualifikasi “perkawinan liar” dalam bentuk

compassionate marriage atau kawin “kumpul; kebo”.25

Kasus aturan pencatatan itu juga pernah mendapat reaksi serupa ketika

diperkenalkan di Pakistan tahun 1961. Pasal 5 Ordonansi Pakistan itu menyatakan

bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah maka

orang yang memimpin pelaksanaan ijab kabul itu harus melaporkannya kepada

Pejabat Pencatat Akta Nikah dan kelalaian mengenai hal ini merupakan

pelanggaran. Para perancang ordonansi itu mendasarkan pada ayat Qur’an yang

24 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar

Grafika,2007),h.39. 25 Ibid, h.39.

menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang saja

hendaknya selalu dicatatkan. Tidak syah lagi bahwa perkawinan adalah suatu

transaksi penting, lebih penting dari hutang piutang. Para ulama Pakistan menerima

kewajiban pencatatan itu dengan syarat tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan

dari segi agama. Di Iran dalam UU Perkawinan tahun 1931 yang diubah sampai

tahun 1938, setiap perkawinan harus dicatatkan dan kelalaian atas hal itu merupakan

pelanggaran. Di Yordania pencatatan perkawinan juga wajib. Aturan pencatatan

perkawinan diberlakukan antara lain untuk melindungi kaum wanita.26

B. Hal-Hal yang Dapat Diitsbatkan

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, hal-hal yang dapat diitsbatkan

tercantum dalam pasal 7 ayat (3) yakni : Itsbat nikah yang dapat diajukan ke

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesain perkawinan

b. Hilangnya Akta Nikah

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

26 Atho Muzdhar, HM, ed., Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,h. 212.

Dan didalam pasal 7 ayat (4) disebutkan orang yang berhak mengajukan

permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan

pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.27

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan diatas yang dapat dipergunakan,

dapat segera mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Tetapi

untuk perkawinan bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan

dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan

alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya

sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.28

C. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah

1. Pencatatan Perkawinan

Al-Quran dan Al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan

perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu,

sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang No.1 Tahun

1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan

bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik

perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan

yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.29

27 Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi

Hukum Islam (Bandung: Fokusmedia, 2005),h.8. 28 Media Partisipasi, “Pentingnya Itsbat Nikah”, artikel diakses pada 17 Desember 2008 dari http Islamic Center

for Democracy and Human Rghts Empowerment Pentingnya Itsbat nikah.htm 29 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),h.26.

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan

ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukan

perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami isteri.

Kutipan Akta Nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai

pencatat nikah, talak, dan rujuk. Juga oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada

kantor catatan sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-

undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.30

Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian

(mitsaqan galidhan) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi

pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri

dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak

bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk

mendapatkan haknya.31

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah ‘kawin bawah tangan’ dan

semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan.

Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak

dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang

yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU

Perkawinan pasal 2 ayat 2.32

Perbuatan pencatatan menurut K.Wantjik Saleh, (1980:17), tidak

menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa

30 Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Bulan

Bintang,1978),hal.55-56. 31 Ibid, h.26 32 Media Partisipasi, “Pentingnya Itsbat Nikah”, artikel diakses pada 17 Desember 2008 dari http Islamic Center

for Democracy and Human Rghts Empowerment Pentingnya Itsbat nikah.htm

perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.

Sedangkan soal sahnya perkawinan, UU Perkawinan dengan tegas menyatakan

pada Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.33

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan, Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menetapkan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai

Pencatatan NTR sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam dilakukan

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.34

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau

tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.35

Prinsip mengenai hakikat perkawinan dan keabsahan perkawinan yang

terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat

jauh berbeda dengan prinsip yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (BW). Menurut BW hubungan perkawinan antara seorang pria dengan

seorang wanita hanyalah hubungan sekuler hubungan sipil atau perdata saja. Hal

ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 BW yang berbunyi “Undang-undang

memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata” atau

33 O.S Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek,(Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada,1996),h.98-99. 34 Ibid,h.99 35 Suparman Usman, Perkawinan Antar Agama dan Problamatika Hukum Perkawinan di

Indonesia,(Serang,Saudara Serang,1995),h.27.

pasal pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijkts Ordonantie

Christen Indonesiers/HOCI). Yang berbunyi “Perkawinan itu oleh undang-

undang hanya diperhatikan hubungan perdatanya saja. Bahkan dalam pasal 8

melarang adanya upacara keagamaan sebelum perkawinan itu dicatat di Kantor

Catatan Sipil.36

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan era

baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia

umunya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum

perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai

eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat. Amat wajar bila ada

pendapat yang mengungkapkan bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan

ajal dari teori receptie (istilah Hazairin) yang dipelopori oleh Crisian Snouck

Hourgronje. Pencatatan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) meskipun telah

disosialisasikan selama 26 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya

kendala-kendala. Upaya ini perlu dilakukan oleh umat Islam secara

berkesinambungan di Negara Republik Indonesia.37

Perkawinan sebelum berlakunya UU 1/1974 tentang Perkawinan sifatnya

sekuler, penguasa memandangnya lepas dari agama, karena itu sahnya apabila

sah menurut undang-undang negara dan karena sifatnya sekuler, dulu peranan

36 Ibid,h.27-28. 37 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia.h.27

Pegawai Catatan Sipil bagi yang Kristen adalah peneguh perkawinan, artinya

dialah yang menentukan sahnya suatu perkawinan 38

Anjuran perbaikan Hukum Perkawinan ini mula-mula berasal dari

kalangan terkemuka, para intelektual dan gerakan wanita kalangan atas, yang

sejarahnya tumbuh bersamaan dengan gerakan nasionalisme itu sendiri.

Persoalan poligami, perceraian yang sewenang-wenang, yang dilakukan pihak

suami serta perbaikan hak wanita, merupakan sasaran utama dari para reformis.

Tuntutan-tuntutan mereka itu, tumbuh bersamaan perlunya diadakan perubahan

sosial, sejalan dengan gerakan-gerakan reformasi di tempat-tempat lain di

dunia.39

Berdasarkan kendala di atas, sebagai akibat adanya pemahaman fikih

Imam Syafi’i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam Indonesia.

Menurut paham mereka, perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan

rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah.

Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan

perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai

laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah). Kenyataan dalam masyarakat seperti

ini merupakan hambatan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 5 dan 6 Kompilasi

38 Andi Tahir Hamid,Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya,

(Jakarta,Sinar Grafika,1996),h.17. 39 Daniel S.Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia. Penerjemah Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta:

Intermesa,1986),h.175.

Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis

hukum sebagai berikut.40

Pasal 5

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

perkawinan harus di catat.

2) Pencatatan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946

tentang Pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32

Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk.

Pasal 6

1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan

di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah

tidak mempunyai kekuatan hukum.41

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena

perkawinan selain merupakan akad suci, ia juga mengandung hubungan

keperdataan. Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan , nomor 2:

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan

warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut:

a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum

agama yang telah diresipir dalam hukum adat;

b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum adat;

40 Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 26.

41 Ibid, h. 27.

c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku

Huwelijsordonantie Christen Indonesia(Stbl.1933 Nomor 74);

d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan cina

berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

dengan sedikit perubahan;

e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia

keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;

f. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan

yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum

Perdata;.42

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang

pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat

administrative. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya

perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang

melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa

pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang

timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak

lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti

yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja

keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.43

42 Undang-undang perkawinan,( Semarang:Beringin Jaya,tt) h.25. 43 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2003),h.110.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II pasal

2 menjelaskan tentang pencatatan perawinan:

1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan

menurut agam Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana

dimaksudkan dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah,

Talak, dan Rujuk.

2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya

menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh

Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan

perkawinan.

3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata

cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku,

tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam

pasal 99 PP ini.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selaian

substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai

cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu

perkawinan. Menurut hemat penulis, setidaknya ada dua manfaat pencatatan

perkawinan, yakni: manfaat prevensif dan manfaat repsesif.44

44 Ibid, h.110-111

2. Akta Nikah

Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan pihak wanita untuk

melangsungkan perkawinan, yang kemudian kesepakatan itu, diumumkan oleh

pihak Pegawai Pencatat Nikah dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang

terkait dengan rencana yang dimaksud, perkawinan dapat dilangsungkan.

Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagai berikut.

1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman

kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud pasal

8 PP ini.

2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu.

3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing

hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan di

hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.45

Kalau perkawinan akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, Pegawai

Pencatat menyiapkan Akta Nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-

hal yang diperlukannya, seperti diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Akta Nikah memuat sepuluh langkah yang harus terpenuhi,

yaitu sebagai berikut.

45 Ibid,h.115.

1) Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan,pekerjaan dan tempat

kediaman suami isteri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin,

disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

2) Nama, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua mereka.

3) Izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5)

Undang-Undang Perkawinan.

4) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Perkawinan.

5) Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang

Perkawinan.

6) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan.

7) Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab bagi Angkatan

Bersenjata.

8) Perjanjian perkawinan apabila ada.

9) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para

saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.

10) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa

apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.46

Selain hal itu, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian

perkawinan yang biasa disebut taklik talak atau penggantungan talak, yaitu teks

yang dibaca oleh suami sesudah akad nikah sebagai janji setia terhadap istrinya.

46 Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.27-28

Sesudah pembacaan tersebut kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan

salinannya yang telah disiapkan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang

berlaku. Setelah itu, diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai

Pencatat Nikah yang mengahadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang

mewakilinya, juga turut serta bertanda tangan. Dengan penandatanganan Akta

Nikah dan salinannya maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif

berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.47

Akta Nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, ia memiliki

manfaat sebagai ”jaminan hukum” apabila seorang suami atau isteri melakukan

suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya seorang suami tidak memberikan

nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara sebenarnya ia mampu, atau

suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak isteri

yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan.

Akta Nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari

perkawinan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan,

apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal

7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) “perkawinan hanya dapat

dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.48

Adapun manfaat Akta Nikah yang bersifat represif dapat dijelaskan

sebagai berikut. Bagi suami isteri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak

dibuktikan dengan Akta Nikah, kompilasi membuka kesempatan kepada mereka

untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan) kepada Pengadilan

47 Ibid.,h.28-29. 48 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia,h.116-117

Agama. Inilah yang hemat penulis, pencatatan sebagai tindakan represif. Hal ini

dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan

perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi

aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi

sekali lagi, pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi

masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.49

Pencatatan perkawinan dan aktanya, bagi sebagian masyarakat tampaknya

masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini, akibat pemahaman yang fiqh

sentries, yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan

dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun apabila kita perhatikan

ayat Mudayanah (al-Baqarah, 2:282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti

otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya

dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada

kesaksian, yang dalam perkawinan, menjadi salah satu rukun. Untuk lebih

jelasnya akan dikutip ayat tersebut.

1h �Yi�� ajk�#Kl0� (�)*,����� ��D34 m�n,� ��[� oB&k�[3�

�A�_34 �6�8�� ?pq] h� �*C.rR00�X @ ���T&���

�����,�:t� C��05R uo�[�7&�003� @ 5p�� dvXY�

w��#⌧U ��� ]�.�� 0�☺5R �☺i�� xl0� @ �r9�TX��X

P63��☺2&��� y�#Kl0� �&T��� ?���&�0� P�t�T&��� Kl0� Vt��? 5p�� z�{�C� �,�� 0|}&T⌧K @ �3~�X ��#⌧U y�#Kl0�

49 Ibid ,h.118.

�&T��� ?���&�0� 0�12���� ���� 0e�T�7]O ���� 5p �T��� ;� ���

<6�☺ �*7� �63��☺2X��X VhT���� uo�[�7&�003� )@@@@4 : /ا����ة: RsRRsRRsRRsR(

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya

mengimlakkan dengan jujur. ”(al-Baqarah 1:282)

Tidak ada sumber-sumber fiqh yang menyebutkan mengapa dalam hal

pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak

dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut. Dalam kaidah hukum Islam,

pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas

mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga.50

Sejalan dengan prinsip:

�ـ� ا�ـ�� �ـ�� � درأ ا�ـ*� س% مـ&ــ%$ م !

“Menolak kemadaratan lebih di dahulukan daripada memperoleh

kemaslahatan”.51

Praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan

dibuktikannya dengan akta nikah, meminjam istilah teknis dalam epistemologi

hukum Islam, adalah metode istislah atau maslahat mursalah. Hal ini karena

meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunah yang memerintahkan

pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin

50 Ibid,h.120-121. 51 Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burnu, Al-wajid Fi Qawaidul Fiqh Kulliyah,h.85.

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat

yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi (qiyas), karena ada kesamaan illat,

yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.52

Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan

perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh

semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu

qiyas atau maslahat mursalah yang menurut al-Syatiby merupakan dalil qat’i

yang dibangaun atas dasar kajian induktif(istiqra’i).53

D. Hukum Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan umum sub b hanya disebutkan bahwa pencatatan tiap-tiap

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting

dalam kehidupan seorang misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam

surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.54

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan

agar peristiwa perkawinan itu bertujuan agar peristiwa perkawinan itu menjadi jelas

baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat karena dapat dibaca

dalam suatu yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar yang khusus untuk

itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai alat bukti tertulis yang

52 Ahmad Rofik,h.121 53 Ibid,.h. 121 54 O.S Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, ,h.98.

otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu

perbuatan yang lain.55

Dalam masalah ini, pencatatan mengandung tujuan (maqasid) yang baik yaitu

adanya jaminan hukum yang baik yaitu adanya jaminan hukum yang diberikan oleh

pemerintah terhadap para isteri agar terlindung dari sikap suami yang berlaku

sewenang-wenang seperti melantarkannya adalah haram. Apabila suami berlaku

sewenang-wenang terhadap isterinya, seperti melalaikan kewajibannya, isteri dapat

mengadukannya ke pengadilan. Sehingga pengadilan dapat menjatuhkan talak untuk

perkawinan itu.56

Jadi, kesimpulan menyelenggarakan nikah adalah untuk menghindarkan

terzaliminya pihak wanita (isteri) oleh suami adalah wajib. Hal ini sesuai dengan

kaidah fiqh :

� مـ� 2 یـ3ـ� ا�ـ.ا�� ا2$ �ـ1 0ـ/ـ. وا�“Perintah wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya (perbuatan yang

mubah) maka hal itu akan menjadi wajib pula”.57

Pencatatan nikah menurut hukum asalnya adalah sesuatu hal yang mubah,

akan tetapi apabila tidak ada, dalam pandangan hukum positif kita membuat

keberadaan sebuah pernikahan di Negara kita ini tidak sempurna karena pernikahan

yang tidak dicatat tidak diakui keabsahannya oleh pemerintah, karena itu bagi yang

melakukan pernikahan yang dilakukan dibawah tangan akan mengalami

kemadharatan, yaitu tidak ada jaminan dan kepastian hukum dari pemerintah. Maka,

55

Ibid,h. 98. 56 Yayan Sofyan, “Istbat Nikah Bagi yang tidak dicatat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun

1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Jurnal,h.74 57 Ibid,h.74.

pencatatan nikah sebagai elemen penyempurna dari suatu pernikahan adalah

wajib.58

Peninjauan terhadap akibat suatu perbuatan, bukanlah memperhitungkan

kepada niat si pelaku, akan tetapi yang diperhitungkan adalah akibat dan buah dari

perbuatannya. Jadi suatu perbuatan itu mendapat pujian atau celaan tergantung pada

akibatnya. Demikian pula dalam pencatatan nikah, tidak tergantung pada niat si

suami untuk mentelantarkan isterinya. Ketika seorang calon suami akan

mempersunting seorang perempuan, mungkin hampir seluruh laki-laki tidak berniat

untuk menistakan, mencampakkan, dan merugikan pasangan dan anak

keturunannya. Akan tetapi, mungkin saja ditengah jalan sang suami menerima

godaan dan goncangan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga, sehingga ia

tergiur dan tergoda kepada perempuan lain dan akhirnya membiarkan isterinya

menderita. Apabila ada pencatatan, dan si isteri merasa dirugikan oleh kelakuan

suaminya, ia dapat menuntut dan kelakuan buruk suaminya itu ke pengadilan. Akan

tetapi kalau tidak ada pencatatan, sang isteri tidak dapat mengajukan suaminya ke

pengadilan karena hukum sendiri tidak memberikan jaminan terhadap si isteri dan

anak keturunannya karena perkawinan yang dilakukan dengan suaminya itu tidak

mendapat perlindungan hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan.59

Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang paling dirugikan adalah pihak

perempuan dan anak dari hasil perkawinannya itu :

1. Karena bisa saja seorang laki-laki untuk menghindari dan lari dari tanggung

jawabnya ia mengingkari perkawinan yang telah dilakukannya.

58 Ibid,h.74. 59 Ibid,h.74.

2. Si isteri, apabila sudah bercerai suami, tidak dapat menikah lagi dengan laki-

laki lain di lain waktu karena tidak mempunyai surat cerai yang dikeluarkan

Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tidak akan memberikan surat cerai

tanpa adanya persidangan. Dan persidangan hanya bisa terjadi bagi pasangan

yang dapat membuktikan perkawinan dengan bukti otentik (akta nikah).

3. Ketika terjadi perceraian, si isteri tidak bisa mendapat bagian dari harta gono-

gini yang didapatkan selama perkawinan dari suaminya, jika si suami

mengingkari perkawinannya itu dengan meminta si isteri bukti otentik

perkawinan (akta nikah).

4. Terhadap harta waris apabila si suami telah meninggal dunia, si isteri tidak

bisa mengklaim bahwa dirinya berhak atas harta itu di pengadilan karena

pengadilan menganggap bahwa ia tidak berhak atas harta itu karena tidak

dapat membuktikan sahnya perkawinan dengan akta nikah.

5. Anak yang lahir dari perkawinan itu juga tidak luput dari derita seperti yang

dialami oleh ibunya, karena dalam pengurusan akta kelahiran, harus

menyertakan surat nikah yang dimiliki oleh orang tuanya sementara ibunya

tidak memiliki akta nikah.

6. Dalam masalah biaya hidup dan biaya pendidikan anak, misalnya pun akan

terjadi masalah apabila si bapak tidak memperdulikan biaya hidup anaknya. Si

isteri tidak dapat mengadukan perlakuan suaminya yang melantarkan

anaknyaitu ke pengadilan karena tidak mempunyai bukti otentik.60

60 Ibid,h.75.

Demikian pula dalam masalah waris, si anak akan dianggap bukan sebagai ahli

waris bapaknya, terlebih anak itu lahir dari isteri kedua yang pernikahan orang

tuanya diadakan dibawah tangan.61

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan

perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-

Qur’an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah.

Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur’an. Akibatnya kultur tulis

tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan

dari pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya

mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk

dilakukan. Ketiga, tradisi walimat al-‘urusy walaupun dengan seekor kambing

merupakan saksi di samping saksi syar’I tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada

kesan perkawinan yang berlangsung pada masa awal-awal Islam belum terjadi antar

wilayah Negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di

mana calon suami dan calon isteri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga

alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.62

Dengan alasan-alasan yang telah disebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa

pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting

sekaligus belum dijadikan sebagai alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah

maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan

61 Ibid, h. 74-75 62 Amiur Nuruddin,dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta,

Kencana Prenada Media Group, 2006), h.120-121.

(oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya

akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja

karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan

dan kehilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi yang disebut

dengan akta nikah.63

Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjaminnya ketertiban

perkawinan bagi masyarakat Islam “harus” dicatat. Pencatatan dilakukan oleh

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 1946 tentang

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan

Nikah, Talak dan Rujuk. Pasal 6 ayat 1 mengulangi pengertian pencatatan dimaksud

dalam artian setiap perkawinan “harus” dilangsungkan dihadapan dan dibawah

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah .64

Bilamana kita membaca lebih lanjut isi kompilasi kata “harus” di sini adalah

dalam makna “wajib” menurut pengertian hukum Islam. Oleh karena perkawinan

yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah “tidak mempunyai

kekuatan hukum”.sedangkan pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan “hanya”

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi

mereka yang akan melangsungkan perkawinan.65

Namun demikian, dalam pasal 7 ayat 2 dan seterusnya dimungkinkan bagi

mereka membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah dapat mengajukan “itsbat

63 Ibid,h. 121. 64 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta, CV. Akademika Pressindo,

2004),h.68. 65 Ibid,h.68.

nikah”nya ke Pengadilan Agama. Kiranya perlu dibuat istilah bahasa Indonesia

untuk itsbat nikah ini dan bagaimana pengertiannya. Akan tetapi, dengan penegasan

ini tanpak kepada kita bahwa pencatat di sini tidak ada hubungan dengan keabsahan

perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut “tidak mempunyai kekuatan

hukum”yang tentunya harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan

bukan dalam kaitannya dengan Hukum Islam.66

66 Ibid,h.68-69.

BAB III

GAMBARAN UMUM

PENGADILAN AGAMA BEKASI

A. Letak Geografis Pengadilan Agama Bekasi

Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang diakui di

Indonesia berfungsi melaksanakan ”kekuasaan kehakiman” atau ”judical power”

khususnya di lingkungan Pengadilan Agama yang secara yuridis telah diatur dalam

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman. Kemudian dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, ditegaskan kembali tentang kedudukan dan fungsi serta lingkungan

Peradilan Agama dalam memeriksa mengadili sengketa perkara yang timbul dalam

hukum kekeluargaan.67

Untuk menghapus segala anggapan dan suasana dilematis tersebut perlu UU

No.7 Tahun 1989 menegaskan lagi kedudukan lingkungan Peradilan Agama agar

benar-benar berfungsi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

Penegasan yang terdapat dalam Pasal 10 UU No. 14 Tahun1970 tentang ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun penegasan yang terdapat dalam

Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penegasan ulang yang

terdapat dalam Pasal 44 UU No.14 Tahun 1985 tentang keberadaan lingkungan

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, rupanya

dianggap pembuat undang-undang belum memadai. Maka, untuk lebih meratakan

67 Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004),h.45.

penyebaran kesadaran dan kepercayaan masyarakat tentang kedudukan lingkungan

Peradilan Agama yang sebenarnya, UU No.7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama

menganggap perlu mempertegasnya. Sekaligus dalam penegasan tersebut diatur

susunan, kekuasaan, dan hukum acara yang diberlakukan dalam lingkungan

Peradilan Agama.68

Dari satu segi, mungkin penegasan yang berulang kali ini, agak berlebihan.

Sebab kalau dibaca dalam Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara tegas disebut, lingkungan peradilan

yang berfungsi melaksanakan ”kekuasaan kehakiman”atau judicial power terdiri

dari lingkungan:

1. Peradilan Umum

2. Peradilan Agama

3. Peradilan Militer

4. Peradilan Tata Usaha Negara69

Kemudian dalam Pasal 63 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kembali

ditegaskan tentang kedudukan dan fungsi serta lingkungan Peradilan Agama dalam

memeriksa dan mengadili sengketa perkara yang timbul dalam hukum

kekeluargaan. 70

Hukum Acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur

bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau

68 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989,

(Jakarta: Sinar Grafika,2007),h.10. 69 Ibid,h.10. 70 Ibid,h. 10.

cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim

bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, ”

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama

adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini

”.

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan

selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini

meliputi kewenangan Relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan,

pembuktian, dan biaya perkara serta pelaksanaa putusan. Hakim harus menguasai

hukum acara (hukum formal) di samping hukum materiil. Menerapkan hukum

materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar.71

Letak Pengadilan Agama Bekasi bertempat di jalan Jenderal Ahmad Yani No.

10, Komplek Perkantoran Kota Bekasi. Wilayah administratif daerah tingkat II kota

Bekasi berada di lokasi yang sangat startegis letak geografisnya, terutama

pengembangan ekonomi, wilayah dan penduduknya secara umum.72

Secara geografis, Kota Bekasi terletak pada peta dengan posisi antara 106 55 –

Bujur Timur dan antara 67-615 Lintang Selatan dengan memilki markaz kiblat 64

51 29,87 dari Utara ke Barat atau 25 08 30,13 dari Barat ke Utara. Kota Bekasi

memiliki area seluas kurang lebih 16.175,21 Ha dengan batas-batas wilayah :

71 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar

1996),h. 9. 72 Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Data Yuridiksi dan Populasi Geografi dan Wilayah

Hukum Pengadilan Agama Bekasi.

1. Sebelah Barat, berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta.

2. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Taruma Jaya dan Kecamatan

Babelan.Kabupaten Bekasi.

3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Tambun dan Kecamatan Setu

Kabupaten Bekasi.

4. Sebelah Selatan, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor.73

B. Kedudukan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Bekasi bertempat di jalan Jenderal Ahmad Yani No. 10,

Komplek Perkantoran Kota Bekasi wilayah administratif Daerah tingkat II Kota

adalah merupakan Pengadilan Agama Kelas 1 B yang berada di wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat.74

Pengadilan Agama Bekasi di bangun diatas tanah seluas 1080 M2 dengan

status Kantor milik Pengadilan Agama Bekasi Hak Guna Bangunan sertikikat

Nomor.13 tanggal 06 juli 1991.75

Bekasi setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus dirubah

menurut struktur pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi

Kewedanan yang masih tetap dalam wilayah Kabupaten yang dahulu disebut Ken

Jatinegara. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 1950 masyarakat Bekasi

melakukan unjuk rasa yang antara lain menuntut kepada pemeritah agar kabupaten

73 Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Data Yuridiksi dan Populasi Geografi dan Wilayah

Hukum Pengadilan Agama Bekasi. 74 Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Data Yuridiksi dan Populasi Geografi dan Wilayah

Hukum Pengadilan Agama Bekasi. 75 Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Data Yuridiksi dan Populasi Geografi dan Wilayah

Hukum Pengadilan Agama Bekasi

Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi yang mewilayahi 4 (empat)

Kewedanan, 13 (tiga belas) Kecamatan dan 95 (Sembilan puluh lima) Desa yang

terungkap secara simbolis dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan Motto

”Swatantra Wibawa Mukti”. Selanjutnya pada tahun 1960 Kantor Kabupaten Bekasi

pindah dari Jatinegara ke Bekasi tepatnya di jalan Ir.H.Juanda Bekasi yang

selanjutnya agar pelayanan dapat dilakukan secara maksimal, efesien, dan efektif.

Maka pada tahun 1982 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Bekasi di pindahkan ke lokasi baru yaitu tepatnya Jl. Jenderal Ahmad

Yani Nomor 1 Bekasi.76

Adanya tuntutan masyarakat perkotaan dengan perkembangan kehidupan

masyarakat Bekasi yang semakin padat, maka dengan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 48 tahun 1981 Kabupaten Bekasi ditingkatkan statusnya menjadi

Kota Administratif Bekasi yang meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu: Kecamatan

Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan yang secara keseluruhan

mencakup 18 (delapan belas) Kelurahan serta 8 (delapan) Desa. Selanjutnya dengan

adanya kebijakan konsep Botabek yang merupakan pelaksana Inpres Nomor 13

Tahun 1976 membawa pengaruh terhadap perkembangan Kota Administratif Bekasi

sebagai penyangga Ibukota Negara, maka Kota Administratif Bekasi dan

kecamatan-kecamatan disekitarnya yang berada dalam wilayah kerja Kabupaten

76 Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Data Yuridiksi dan Populasi Geografi dan Wilayah

Hukum Pengadilan Agama Bekasi.

Bekasi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga memerlukan

peningkatan dan pengembangan serta sarana dan prasarana sebagai pengelolaan.77

C. Wewenang dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan

Kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya (Ps. 2 ayat (1) UU. No. 14/1970), termasuk

didalamnya menyelesaikan perkara Voluntair (penjelasan ps.2 (1) tersebut).78

Berdasarkan ketentuan UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, khususnya

pasal 1,2,49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan

lain yang berlaku, antara lain: UU No. 1/1974, PP No. 28/1977, Inpres No. 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag. No. 2 tahun 1987 tentang Wali

Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan

pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan

bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.79

Bidang hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menjadi kekuasaan Peradilan Agama, disebutkan dalam

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama Pasal 49 ayat 2 adalah :

1. Izin beristeri lebih dari seorang.

77 Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Data Yuridiksi dan Populasi Geografi dan Wilayah

Hukum Pengadilan Agama Bekasi. 78 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,h.1. 79 Ibid,,h.1-2.

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh

satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada

perbedaan pendapat.

3. Dispensasi Kawin

4. Pencegahan Perkawinan

5. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

6. Pembatalan Perkawinan

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri

8. Perceraian karena talak

9. Gugatan Perceraian

10. Penyelesaian Harta Bersama

11. Mengenai Pengusaan Anak-anak

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak

yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas

isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan

16. pencabutan kekuasaan wali

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan

seorang wali dicabut.

18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18

(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada

penunjukan wali oleh orang tuanya.

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan

kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.

20. Penetapan asal-usul seorang anak

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan

perkawinan campuran.

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan

yang lain.80

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi meliputi seluruh wilayah

daerah Tingkat II Kota Bekasi yang terdiri dari 12 (Dua Belas) Kecamatan dan 55

(Lima Puluh lima) Kelurahan.

Yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama adalah terdapat pada Pasal

49, ayat (1) yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang

dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan Shadaqah. Pada ayat (2) Bidang

perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a ialah hal-hal yang

diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Kemudian pada ayat (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

80

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,(Jakarta,Sinar Grafika,2006),h.86-87.

1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai

harta peniggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan

pembagian harta peninggalan.81

Struktur Pejabat di Lingkungan Pengadilan Agama Bekasi

Ketua Pengadilan : Drs. Entur Mastur, SH

Wakil Ketua : -

Panitera Sekretaris : Drs. Mahbub

Wakil Sekretaris : Midjan, SH

Wakil Panitera : Mansyur Syah, SH

Panitera Muda Permohonan : Adam Iskandar, S.Ag

Panitera Muda Hukum : Endoy Rohana, SH

Panitera Muda Gugatan : Drs. E. Arifudin

Kasub.Bag. Kepegawaian : A. Syamsori. S, S.Ag

Kasub.Bag. Keuangan : Eny Kurniasih, SH

Kasub.Bag. Umum : A. Supandi S.Ag

Panitera Pengganti : Drs. Shodiqin

Fadhlah Latuconsina,SH

Drs. Asep Juhenda

Drs. E. Arifudin

Endoy Rohana, SH

81 Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet.ke 1,(Jakarta:Rajawali Press,1991),h.29.

M.Ali Avriddy, SH

Mohammad Rusli,SH

Enjang Zaenal Hasan, SH

Aniati Saad, BA

Adam Iskandar, S.Ag

Sulaiman Sefuddin, SH

Aeni, SH

Jajang Kostalani, S.Ag

Juru Sita Pengganti : Yuliasmi Saad

Sularsih

A. Syamsori, S, S.Ag

A. Supandi S.Ag

Eny Kurniasih, SH

Nove Ratnawati, SH

Mashuri, S.Ag

Suprianto, SE

Komarudin

Umar Saleh, SHI

Dewi Indah Kurniaty, SH

Rusli Halim Fadli, SHI

Daftar Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Bekasi82

No. Nama Gol/ Pendidikan Masa Bakti Keterangan

82 Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Data Yuridiksi dan Populasi Geografi dan Wilayah

Hukum Pengadilan Agama Bekasi

Pangkat Terakhir

1. KH. Abu Bakar E.II Pondok Pesantren 1950-1957 Meningal

2. RH. Syamsuddin E.II Pondok Pesantren 1957-1958 Meningal

3. KIAI Hasan E.II Pondok Pesantren 1958-1960 Meningal

4. KH. Polana E.II Pondok Pesantren 1960-1962 Meningal

5. KH. Mahmud E.II Pondok Pesantren 1962-1964 Meningal

6. Saijan E.II Pondok Pesantren 1964-1966 Meningal

7. KH. Ahmad Dzinnun,

BA

III/c Sarmud 1966-1985(1985-

1987 dijabat Pymt

Ketua)

Terakir sebagai hakim PA.Jaksel

8. Drs.H.A.Nawawi Ali,

SH

IV/b Sarjana 1987-1992 Saat ini menduduki sebagai Ketua PTA Jakarta

9. Drs. HM. Samidjan,SH IV/c Sarjana 1992-1996 Meninggal

tahun 2003 10. Drs. H. Zurrihan A.SH IV/b Sarjana 1996-1999 Saat ini

menduduki sebagai Hakim PTA Jakarta

11. Drs. HA.Rahman Abror IV/c Sarjana 1999-2004 Meninggal

tahun 2008 12. HA.Surury Siroj, SH IV/a Sarjana 2004-2007 Saat ini

menduduki sebagai Hakim PTA Bandung

13. Drs.H.Bunyamin

Alamsyah, SH.M.hum

IV/c Sarjana 2007-2008 Saat ini menduduki sebagai Hakim PTA Jambi

14. Drs.Entur Mastur, SH IV/c Sarjana 2008-

Sekarang

Jumlah Data Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti Pejabat

Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai Staf Pengadilan Agama Bekasi83

No. Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah Keterangan

1. Hakim 9 5 14

2. Panitera 1 - 1

3. Panitera Pengganti 7 3 10

4. Jurusita/Jurusita

Pengganti 6 6 12

83 Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Data Yuridiksi dan Populasi Geografi dan Wilayah

Hukum Pengadilan Agama Bekasi

5. Pejabat

Struktural/Kesekrt 3 1 4 Wasek dan Kaur

6. Pejabat

Fungsional/Kepaniteraan 4 - 4 Wapan dan Panmud

7. Pegawai/Staf 1 1 2

D. Data Perkara Itsbat Nikah Pengadilan Agama Bekasi

Perkara yang dikabulkan dan ditolak tentang Itsbat nikah yang terjadi di

lingkungan Pengadilan Agama Kota Bekasi, pada tahun 2008 sedangkan data yang

diperoleh hanya bulan Januari sampai Oktober :84

Perkara

No. Bulan Di terima Dikabulkan

Sisa Akhir

Bulan

1. Januari 6 3 3

2. Februari 5 1 4

3. Maret 6 1 5

4. April - - -

5. Mei 9 5 4

6. Juni 9 4 5

7. Juli 4 1 3

8. Agustus 6 4 2

9. September 2 1 1

10. Oktober 4 1 3

11. Nopember - - -

12. Desember - - -

JUMLAH 51 21 30

Dari 51 kasus yang diterima Pengadilan Agama Bekasi terhitung mulai dari

bulan Januari sampai Oktober ternyata semua adalah perkawinan yang dilakukan

sebelum tahun 1974.85

84 Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Data Yuridiksi dan Populasi Geografi dan Wilayah

Hukum Pengadilan Agama Bekasi

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

TENTANG ITSBAT NIKAH

A. Duduk Perkara Itsbat Nikah No.002/Pdt.P/2008/PA.Bekasi di Pengadilan

Agama Bekasi

Dengan mencermati jalan perkara berbagai kasus yang pernah diangkat

dalam beberapa tulisan, terutama kasus yang berkaitan dengan masalah pernikahan

dibawah tangan, penulis semakin berkesimpulan betapa pentingnya sosialisasi

hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum

normatifnya, tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum yang dalam kajian

hukum islam dikenal dengan maqasid asy-syari’ah. Secara teoritis, hukum Islam

dirumuskan oleh perumusnya (Allah SWT). Secara umum tidak lain bertujuan

untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan.86

Dalam pembahasan ini penulis akan melakukan analisa yurisprudensi

terhadap masalah ketetapan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan

permohonan itsbat nikah bagi perkawinan yang dilaksanakan sebelum Undang-

undang No.1 Tahun 1974 (yakni tahun 1958) dengan alasan untuk pengurusan

Pensiunan Janda diperlukan surat Nikah asli, namun surat nikah asli terdapat

85 Wawancara Pribadi,Dengan majlis Hakim Pengadilan Agama Bekasi. Bapak Drs.

Abdurrahman Masykur. SH. Pada hari jum’at tanggal 26 Desember 2008. 86 Satria Efendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer, (Jakarta:Prenada

Media,2004),h.29.

coretan, sehingga untuk keabsahan atau pengesahan nikah diperlukan Putusan

Pengadilan Agama.87

Masalah yang dianalisa adalah perkara dengan Nomor

002/Pdt.P/2008/PA.BKS. Pernikahan antara pernikahan Suparmi binti

Kartoatmodjo umur 67 tahun sebagai pemohon dengan Sudibyo bin Reksodarsono

(Almarhum) pada tanggal 5 Desember 1958, Pemohon menurut agama Islam di

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Senen, Kotapraja Jakarta dengan

wali Bapak kandung dan maskawin berupa cincin mas 4 (empat) gram tunai adalah

sah menurut syari’at Islam dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.88

1. Duduk Perkaranya

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2008

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor:

002/Pdt.P/2008/PA.BKS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada 5 Desember 1958, Pemohon melangsungkan pernikahan

menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar

Senen, Kotapraja Jakarta, dengan wali bapak kandung bernama :

Kartoatmodjo dengan mas kawin berupa cincin emas 4 gram tunai dengan

disaksikan 2 orang saksi diantaranya almarhum Bapak Suwandar dan

Alm.Suwarto.

87 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS 88 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Sudibyo bin Reksodarsono

tersebut terdaftar di KUA Kecamatan Senen, Kotapraja Jakarta, namun surat

nikah tersebut terdapat coretan.

3. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Sudibyo bin Reksodarsono

telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

a. Sri Sudiastuti Meninggal dunia

b. Bambang Sudiantoro Umur 47 tahun

c. Heri Sudiantono Umur 41 tahun

d. Heru Sudianto Umur 40 tahun

e. Hari Sudiarto Umur 27 tahun

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu

gugat pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dan selama itu pula

Pemohon tetap beragama Islam.

5. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Sudibyo bin Reksodarsono

sebagaimana tersebut selanjutnya telah meninggal dunia pada tanggal 16

Nopember 2007 karena sakit.

6. Bahwa, suami Pemohon semasa hidupnya sebagai personil Departemen

Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil Tenaga Kerja

Manusia dan Veteran sesuai Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-

001/03/31/A-VIII/II/1988 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik

Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985.

7. Bahwa, untuk pengurusan Pensiunan Janda diperlukan surat Nikah yang asli

sedangkan surat nikah yang asli terdapat coretan, sehingga untuk keabsahan

atau pengesahan nikah diperlukan Putusan dari Pengadilan Agama.89

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Bekasi kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon

dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulakan permohonan Pemohon

2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon Suparmi binti Kartoatmodjo

dengan Sudibyo bin Reksodarsono yang dilangsungkan pada tanggal 5

Desember 1958 dengan wali Bapak kandung dan maskawin berupa cincin

mas 4 (empat) gram tunai.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku90

Atau bila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditatapkan, Pemohon telah

hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat

sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan

Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti surat berupa :

a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1)

89 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS. 90 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS.

b. Photo copy Surat Keputusan Nomor Skep-003/03/31/A-VIII/II/1988,

tanggal 8-2 1988 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985 (Bukti P.3)

c. Photo copy Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Bekasi Jaya,

tanggal 16-11-2007 (Bukti P.4)91

Bahwa disamping surat-surat tersebut sebagaimana tersebut di atas,

Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah

sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I

Nama : Nuriyah binti Abdul Latif, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat kediaman di Jl.Mawar -9, Blok D 15, Rt.11/Rw.13, No.

23 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Bahwa, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang

pada pokoknya sebagai berikut :92

Bahwa, saksi menerangka bertetangga dan kenal dengan Pemohon sejak

kecil sudah puluhan tahun dan memang Pemohon adalah isteri dari Sudibyo

belum pernah cerai hingga meninggal dan tidak pernah ada komplen tentang

status pernikahan tersebut dan semua orang yang saksi tahu mengakui Pemohon

isteri sah almarhum dan mempunyai lima orang anak.

Saksi II

91 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS 92 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS

Nama : Saleh bin Sata, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat

kediaman di Jl.Mawar -9, Blok D 15, Rt.11/Rw.13, No. Kelurahan Bekasi Jaya,

Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi

Bahwa, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang

pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi menerangkan bertetangga dan kenal dengan Pemohon

sejak puluhan tahun dan memang Pemohon adalah isteri dari Sudibyo belum

pernah cerai hingga meninggal dan tidak pernah ada komplen tentang status

pernikahan tersebut dan semua orang yang saksi tahu mengakui Pemohon isteri

sah almarhum dan mempunyai lima orang anak. Tapi saksi yang kenal hanya

dua orang saja lainnya tidak kenal.93

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu

apapun dan mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar membuat dan

menetapkan sah pernikahan tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala

hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara

ini.94

2. Tentang Hukumnya

Bahwa, maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya

adalah sebagaimana tersebut diatas.

93 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS 94 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS

Bahwa permohonan Pemohon Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang

pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan Pemohon berdomisili

hukum diwilayah Pengadilan Agama Bekasi, dan karenanya dengan didasarkan

kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang

nomor 7 tahun 1989 dan Perubahan UU. No. 3 tahun 2006, sejalan dengan pasal

7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal

permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.95

Bahwa, berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa

Pemohon telah menikah dengan wali nikah ayah Pemohon sendiri bernama :

Kartoatmodjo dan disaksikan oleh lebih dari dua orang dengan dirayakan dan

berdasarkan keterangan pihak yang berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi

yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta

dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan yang

dilangsungkan pada 5 Desember 1958, Pemohon melangsungkan pernikahan

menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar

Senen, KotaPraja Jakarta dengan wali bapak kandung bernama :

Kartoatmodjo dengan mas kawin berupa cincin emas 4 gram tunai dengan

disaksikan 2 orang saksi diantaranya alm.Bapak Suwandar dan

Alm.Suwarto, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon

dan Suaminya masih tetap beragama Islam.

95 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS

b. Bahwa, antara Pemohon dengan tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan

saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut

agama maupun menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa

‘iddah orang lain.

c. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara pemohon dengan alm

suaminya telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan 5 orang

anak bernama :

1. Sri Sudiastuti Meninggal dunia

2. Bambang Sudiantoro Umur 47 tahun

3. Heri Sudiantono Umur 41 tahun

4. Heru Sudianto Umur 40 tahun

5. Hari Sudiarto Umur 27 tahun96

Bahwa, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti

bahwa perkawinan Pemohon dengan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

syari’at Islam sebagaimana tersebut dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.97

Bahwa, dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon

dengan telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan

kapada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan yang

dilaksanakan pada 5 Desember 1958, Pemohon melangsungkan pernikahan

menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar

96 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS 97 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS

Senen, Kotapraja Jakarta, dan atau Pemohon tidak tahu identitasnya ditetapkan

keabsahannya dan dinyatakan sah dan patut diterima.98

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diata, maka

permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya

permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama dan Perubahannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya UU No. 3

tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.99

3. Tentang Putusan

1. Mengabulakan permohonan Pemohon

2. Menetapkan pernikahan pemohon dengan Sudibyo bin Reksodarsono pada

tanggal 5 Desember 1958, Pemohon menurut agama Islam di wilayah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Senen, Kotapraja Jakarta dengan

wali Bapak kandung dan maskawin berupa cincin mas 4 (empat) gram tunai

adalah sah menurut syari’at Islam dan sejalan dengan ketentuan perundang-

undangan.

98 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS 99 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS

3. Membebankan kepada Pemohon untuk menbayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu).

Penetapan ini dijatuhkan pada hari rabu tanggal 13 Februari 2008

Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shoffa 1429 Hijriyah oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama Bekasi yang terdiri dari Drs. Abdurrahman Masykur, SH.

Sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jajat Sudrajat, SH, dan Dra. Sarbiati,

SH. Sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua majelis pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim

Anggota tersebut serta Enjang Zaenal Hasan, SH. Sebagai panitera pengganti

dan dihadiri oleh pihak Pemohon.100

4. Analisisa Kasus

Setelah membaca duduk perkara tersebut di atas dan mempelajari berkas

perkaranya, dengan mencermati argumentasi- argumentasi yang diajukan oleh

Pemohon, serta pertimbangan hukum baik oleh Pengadilan Agama Bekasi, ada

beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk disoroti lebih jauh seperti

akan dibahas sebagai berikut.

Dalam perkara ini, secara gamblang telah dapat dibuktikan bahwa pada

pada 5 Desember 1958, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama

Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Senen, Kotapraja

Jakarta, dengan wali bapak kandung bernama : Kartoatmodjo dengan mas kawin

100 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS.

berupa cincin emas 4 gram tunai dengan disaksikan 2 orang saksi diantaranya

alm.Bapak Suwandar dan Alm.Suwarto.

Pernikahan antara Pemohon dengan Sudibyo bin Reksodarsono tersebut

terdaftar di KUA Kecamatan Senen, Kotapraja Jakarta, namun surat nikah

tersebut terdapat coretan. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Sudibyo bin

Reksodarsono sebagaimana tersebut selanjutnya telah meninggal dunia pada

tanggal 16 Nopember 2007 karena sakit.

Suami Pemohon semasa hidupnya sebagai personil Departemen

Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil Tenaga Kerja Manusia

dan Veteran sesuai Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-001/03/31/A-

VIII/II/1988 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985 tentang Pemberian

Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

Untuk pengurusan Pensiunan Janda diperlukan surat Nikah yang asli

sedangkan surat nikah yang asli terdapat coretan, sehingga untuk keabsahan atau

pengesahan nikah diperlukan Putusan dari Pengadilan Agama. selama dalam

perkawinan tersebut antara pemohon dengan almarhum suaminya telah

melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan 5 orang anak bernama : Sri

Sudiastuti Meninggal dunia, Bambang Sudiantoro Umur 47 tahun, Heri

Sudiantono Umur 41 tahun, Heru Sudianto Umur 40 tahun, dan Hari Sudiarto

Umur 27 tahun.101

101 Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor.002/Pdt.P/2008/PA.BKS

Bilamana terbukti telah terjadi akad nikah antara Pemohon dan

Termohon maka, permasalahannya bagaimana sikap penegak hukum dalam

menilai sebuah perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, dengan pengertian

tanpa mencatatkannya pada badan yang berwenang. Berkaitan dengan hal ini,

pada salah satu terbitan majalah mimbar hukum membahas tentang hukum Az-

zawaj al-‘urfy. Secara panjang lebar menguraikan masalah tersebut dengan

banyak menukil pendapat yang pernah dikemukakan oleh syekh al-Azhar yang

waktu itu dijabat oleh Syekh Dr.Jaad al-Haq masalah sama yang pernah dibahas,

maka tulisan ini hanya ingin membeberkan bagian-bagian tertentu dari fatwa

ulama tersebut sepanjang dapat memperjelas duduk masalah hukum kasus yang

dibahas pada tulisan ini.102

Dalam fatwa ulama tersebut, apa yang dimaksud dengan azzawaj al-

‘urfy, adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Syekh

Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan

kapada dua kategori :103

1. Peraturan syara, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah

pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari’ah

Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku

fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab

102 Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,Cet.2 (Jakarta:

Prenada Media,2005),h.33. 103 Ibid,h.33.

dan qabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon

suami) yang diucapkan pada majelis yang sama.

2. Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud

agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan

memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang

berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar

suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sebagai antisipasi adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh

seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat

dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akad lebih dapat

dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi dilembaga yang

berwenang.104

Menurut Undang-undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78

Tahun 1931, tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau

tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan , kecuali berdasarkan adanya

pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Namun

demikian, menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi

peraturan perundang-undangan itu, secara syar’i nikahnya sudah dianggap sah,

apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam

syari’at Islam.105

Lebih jelas lagi, dalam buku al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu oleh

Wahbah az-Zuhaili secara tegas ia membagi syarat nikah menjadi syarat syar’i

104 Ibid,h. 33-34. 105 Ibid,h.34.

dan syarat tawsiqy. Syarat syar’i maksudnya suatu syarat di mana keabsahan

suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan syarat tawsiqy adalah

suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu

tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.

Syarat tawsiqy bukan merupakan syarat sahnya suatu perbutan tetapi sebagai

bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan.106

B. Analisis Terhadap Penetapan Hukum yang digunakan Pengadilan Agama

dalam perkara Itsbat Nikah

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al qada’u (Arab), yaitu produk

Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu

“penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan Agama semacam ini biasanya

diistilahkan dengan “produk peradilan agama yang sesungguhnya” atau jurisdictio

contentiosa.107

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata)

selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan

sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau

menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat comdemnatoir artinya

menghukum, atau bersifat constitutoir artinya menciptakan.108

106 Ibid,h.35. 107 Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada,1998),h.193. 108 Ibid,h.193.

Bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, mulai dari halaman

pertama sampai halaman terakhir, bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama secara

singkat adalah sebagai berikut:

a. Bagian kepala putusan

b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara

c. Identitas pihak-pihak

d. Duduk perkaranya (bagian posita)

e. Tentang pertimbangan hukum

f. Dasar hukum

g. Diktum atau amar putusan

h. Bagian kaki putusan

i. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya109

Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran Undang-Undang No.1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melahirkan

lembaga “pengukuhan” terhadap “keputusan” atau “putusan” Pengadilan Agama

oleh Pengadilan Umum dalam jenis-jenis perkara yang terdapat dalam Undang-

undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.

Selain itu sudah pula menunggu sejak dulu, bahwa untuk pelaksanaan paksa

keputusan Peradilan Agama diperlukan “fiat eksekusi” atau executoir verklaaring”

oleh Peradilan Umum. Karenanya, pada kesempatan pembahasan tentang produk

109 Ibid, 199-120.

Peradilan Agama yang dinamakan putusan atau penetapan ini, perlu kita bahas pula

kaitannya dengan pengukuhan dan fiat eksekusi tersebut sebagai berikut.110

1. Baik putusan atau penetapan Pengadilan Agama baru mempunyai kekuatan

hukum yang tetap (in kracht) adalah setelah lampau waktu 14 hari sejak salinan

lengkap putusan atau penetapan diterimakan kepada pihak (pihak disini

dimaksudnya adalah yang justiciable atau kuasa sahnya). Jadi bukan 14 hari

sejak diputus atau sejak diberitahukan ikhtisar keputusan.

2. Putusan Pengadilan Agama sebagaimana juga putusan Pengadilan Negeri yang

lengkap, memuat tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat (bindende

kracht), kekuatan bukti (bewijzende kracht), dan kekuatan eksekusi

(executoriale kracht). 111

Perkara voluntair ialah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya

tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara

permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang

menghendaki demikian. Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama

seperti :

a) Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan

tindakan hukum.

b) Penetapan pengangkatan wali.

c) Penetapan pengangkatan anak.

d) Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah).

110 Roihan A.Rosyid, Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama,Cet.1 (Jakarta:

CV.Pedoman Ilmu Jaya,1989),h.16-17. 111 Ibid,h.18.

e) Penetapan wali adhol.112

Pada prinsipnya, tidak terhadap semua hal atau keadaan dapat diajukan

gugat volunter. Permintaan sesuatu gugat volunter harus berdasar ketentuan

peraturan perundang-undangan. Artinya undang-undang telah menentukan sendiri

bahwa tentang suatu hal dapat diajukan gugat volunter. Umpamanya, permohonan

pengangkatan wali terhadap seorang yang belum dewasa yang tidak ada lagi orang

tuanya berdasar pada Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. apalagi terhadap

sesuatu yang menimbulkan hak pemilikan atau hak mewarisi sesuatu barang, tidak

boleh dilakukan melalui gugat volunter.113

112 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar

1996),h. 41. 113 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar

Grafika,2007),h.189.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dalam hal pelaksanaan

Itsbat Nikah dalam rangka pencatatan perkawinan pada Pengadilan Agama Bekasi

No. 002/Pdt.P/2008/PA.Bks. Penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Itsbat nikah perlu diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, sedangkan untuk

perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan

tidak perlu diberikan itsbat nikah, karena bertentangan dengan undang-undang

Perkawinan itu sendiri. Tentunya kewibawaan Undang-undang Perkawinan ini

dirongrong dan akan semakin banyak orang yang melakukan pelanggaran

hukum. Sehingga perkawinan yang dilakukan sesudah tahun 1974 tidak dapat

diitsbatkan ke Pengadilan Agama kecuali hal-hal tertentu saja. Seperti

pengurusan pensiunan janda, pengurusan ibadah haji dan lain sebagainya.

2. Proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah Pemohon datang

ke kantor Pengadilan Agama di wilayah kekuasaan relatif Pengadilan Agama

tersebut (wilayah tempat tinggalnya) dengan membawa surat-surat yang

diperlukan misalnya surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun

Warga (RW) Lurah atau Kepala Desa setempat atau surat keterangan kehilangan

akta nikah dari kepolisian. Mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun

secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyampaikan sebab-

sebab pengajuan permohonan. Membayar uang muka biaya perkara. Bagi yang

tidak mampu membayar uang perkara, Pengadilan Agama bisa mengajukan

Predeo (pembebasan biaya). Membawa saksi-saksi yang diperlukan. Yaitu orang

yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan yang telah terjadi, petugas atau

orang yang menikahkan, orang-orang yang mengetahui adanya perkawinan itu.

3. Dasar dan pertimbangan hukum yang di gunakan oleh Hakim Pengadilan

Agama Bekasi, perkara No. 002/Pdt.P/2008/PA.BKS. Tentang perkara

permohonan Nikah/ Itsbat Nikah adalah didasarkan kepada pasal 49 ayat 2 butir

22 Penjelasan Umum Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya

Undang-undang No. 3 tahun 2006, sejalan dengan pasal 7 ayat 2 dan 3 butir (d)

dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan pemohon

dapat diterima.

B. Saran

1. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan

nikah,yaitu dengan jalan sosialisasi melalui khatib pada pelaksanaan shalat

jum’at dan ceramah dalam forum Majelis Ta’lim. Karena dengan adanya

pencatatan nikah ada jaminan dan kepastian hukum yang menyangkut status

perkawinan itu, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Jika terjadi

perkawinan dibawah tangan yang paling dirugikan adalah isteri dan anak.

2. Diperlukan adanya penyuluhan hukum terhadap Undang-undang Perkawinan

ini, walaupun Undang-undang ini sudah berusia puluhan tahun, namun sebagian

masyarakat belum mengetahuinya. Kiranya memberlakukan fiksi hukum dalam

kasus Undang-undang Perkawinan merupakan tindakan yang kurang bijaksana.

3. Perlu adanya sosialisasi dalam suatu lembaga pendidikan seperti halnya sekolah

terutama di tingkat Aliyah atau sederajat akan pentingnya pencatatan nikah yaitu

dengan cara memasukkan kurikulum didalam kegiatan pembelajaran tersebut.

4. Di dalam kehidupan bermasyarakan pencatatan nikah perlu disosialisasikan

melalui khutbah pada saat pelaksanaan shalat jum’at dan Ceramah dalam forum

Majelis Ta’lim sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami

bagaimana pentingnya penncatatan nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim

Abdurrahman, SH.MH. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, CV. Akademika

Pressindo, 2004.

Abidin,Slamet, dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1998.

Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Azhar Basyir, Ahmad, Hukum Perkawian Islam, Yogyakarta, UII Press,2000.

Djalil,Basiq S.H.,MA, Peradilan Agama Di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum

(Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang

Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh,

Jakarta, Kencana, 2006.

Efendi M.Zein, Satria, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer,

Jakarta:Prenada Media,2004.

Eoh,O.S, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada,1996.

Fokusmedia,Tim Redaksi Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang

Kompilasi Hukum Islam ,Bandung: Fokusmedia, 2005.

Fuad Syakir, Muhammad, Perkawinan Terlarang ,Penterjamah, Fauzan Jamal, dan

Alimin, Jakarta, CV. Cendekia Sentra Muslim,2002.

Harahap,Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun

1989, Jakarta: Sinar Grafika,2007.

Hasan Bisri, Cik, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Bandung,

PT. Remaja Rosda Karya, 2000.

Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi Jakarta: Fakultas Syariah dan

Hukum,2007. Cet.1.

Johan Nasution, Bahder dan Warjiyati, Sri Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan

Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, dan Shadaqoh, Bandung:

Muhdar Maju,1997, cet. ke ,1.

Lev, Daniel S. Peradilan Agama Islam di Indonesia. Penerjemah Zaini Ahmad Noeh,

Jakarta: Intermesa,1986

Mubarok , Jaih, Peradilan Agama di Indonesia,Bandung, Pustka Bani Quraisy, 2004.

Muchtar,Kamal, Asas-asas hukum islam tentang perkawinan, Jakarta, PT. Bulan

Bintang, 1993.

Muzdhar, Atho HM, ed., Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,Jakarta:Ciputat

Press,2003.

Nuruddin,Amiur dan Akmal Tarigan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia,

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Partisipasi, Media, “Pentingnya Itsbat Nikah”, artikel diakses pada 17 Desember 2008

dari http Islamic Center for Democracy and Human Rghts Empowerment

Pentingnya Itsbat nikah.htm.

Pengadilan Bekasi, Panitera, Data Yuridiksi dan Populasi Geografi dan Wilayah Hukum

Pengadilan Agama Bekasi.

Rasyid, Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada,1995.

--------------------, Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama, Jakarta:

CV.Pedoman Ilmu Jaya,1989, Cet.1.

Rofik,Ahmad Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003.

Rusli Tama, Perkawinan Antar Agama dan masalahnya sebagai pelengkap UU

Perkawinan No. 1 Th. 1974, Bandung, Pionir, 2000.

Sidqi, Muhammad Bin Al-Burnu, Ahmad, Al-wajid Fi Qawaidul Fiqh Kulliyah.

Sofyan,Yayan “Istbat Nikah Bagi yang tidak dicatat Setelah Diberlakukan UU No.1

Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Jurnal “, Ahkam” No. 08 April

2002.

Sostroatmodjo, Arso dan Aulawi, Wasit Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Bulan

Bintang,1978.

Tahir, Hamid Andi, Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya

Jakarta, Sinar Grafika,1996, Cet.ke 1.

Usman ,Suparman Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di

Indonesia,Serang, Saudara Serang, 1995.

Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen

undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,Jakarta,Sinar

Grafika,2006.

Warson Munawir, Ahmad, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia,Surabaya,Pustaka

Progressif,1997, Cet.ke-25.