Teori-teori Pembangunan Global

Pekerjaan Sosial Internasional

Modernization, Economic Growth dan Market Oriented Theories

Muncul pertengahan abad 20 (setelah PD II)

Asumsi2: modernisasi, industrialisasi dan pembangunan ekonomi dengan sendirinya akan membawa peningkatan standar hidup dan mobilitas sosial di negara2 yang menerapkannya.

4 tahap modernisasi (Rostow): traditional stage, take off stage, technological industry stage, dan high mass consumption stage.

Modernization dan Economic Growth Market Oriented

Asumsi: negara2 berpenghasilan kecil dan sedang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya melalui pertumbuhan eonomi yang berkelanjutan dan pengadopsian keyakinan2, nilai2, dan sikap2 masyarakat modern.

Tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, pengadopsian teknologi tinggi, investasi internasional, ekonomi berorientasi pasar, intervensi pemerintah minimal.

Pemerataan melalui trickle down effects kan terjadi dengan sendirinya

Dependency Theories

Muncul di awal 60-an; dipelopori Paul Prebish (Director of The United Nations Commission for Latin America); kritik terhadap kegagalan economic growth approach, terutama dalam pemerataan economi global.

Fokus: faktor2 politik-ekonomi external yang mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan masyarakat vs faktor2 internal (teori2 modernisasi).

Dependency Theories

Ekonomi global menguntungkan negara2 maju namun merugikan negara2 miskin. Negara2 miskin didorong (oleh IMF dan Bank Dunia) untuk membuka ekonomi mereka pada pemodal asing (neo-colonialism), namun pada saat bersamaan negara2 kaya menerapkan kebijakan yang sangat protektif untuk menjaga kepentingan mereka.

Ketergantungan pada modal, hutang, dan bantuan asing menyebabkan banyak negara2 miskin menghadapi beban hutang yang sangat besar dan kendali atas keuangan negara berpindah ke lembaga2 seperti IMF dan Bank Dunia yang memaksa negara untuk mengurangi belanja negara untuk sektor2 kesehatan dan pendidikan

Dependency Theories

Solusi: integrasi ke dalam global ekonomi bukan selalu merupakan pilihan tepat bagi negara2 berkembang/miskin, negara2 berkembang perlu mengurangi keterkaitan dengan pasar dunia/global dan meningkatkan kemandirian (self-reliance) sehingga mereka dapat mencapai suatu kondisi yang mereka butuhkan tanpa didikte oleh kekuatan2 atau tekanan2 pihak luar.

Basic needs approach

Dikembangkan sebagai kritik terhadap orientasi pertumbuhan ekonomi yang gagal menghasilkan pembangunan yang merata.

Mendukung pentingnya upaya terstruktur dan berkomitmen dari pemerintah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warganya (kebijakan dan pendanaan).

Fokus pada penyediaan kebutuhan dasar: makanan, sanitasi, perumahan, pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar

Contoh: Indonesia (periode 70-80s), Costa Rica, Kerala (India)

People-Centered Development

Dipelopori oleh David Korten (1984) yang menekankan pentingnya perubahan2 nilai dan praktek2 pembangunan terutama di negara2 berkembang.

Dipengaruhi liberation dan humanistic teori.

Kritik terhadap pendekatan top-down dan dominasi pemerintah dalam pembangunan, ketergantungan terhadap bantuan/utang luar negeri, dan keterbatasan2/kegagalan orientasi pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi kemiskinan, ketidak adilan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kontribusi: Strategi pembangunan harus mengintegrasikan nilai2 keadilan, keberlanjutan (sustainability) dan inklusivitas

People-Centered Development

Elemen2 penting dalam PCD:1. Sustainability (Keberlanjutan): a) pembangunan yang

memperhitungkan daya dukung alam dan pelestarian lingkungan hidup; b) pembangunan skala kecil untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi dan menciptakan sumber2 pendapatan yang dapat diandalkan pada masyarakat; c) keberlanjutan pendanaan pembangunan melalui strategi pemberdayaan dan optimalisasi penggunaan dana dari dalam masyarakat. PCD mengkritik dominannya peran utang luar negeri jangka panjang untuk pendanaan pembangunan yang ternyata menimbulkan beban pembayaran yang tak ada habisnya.

PCD

2. Partisipasi:a) Proses demokratisasi; b) Akuntabilitas pemerintah; c) Akses ke informasi2 yang relevan; d) Keadilan gender.

-Proses demokratis memungkinkan masyarakat untuk menentukan tujuan2 pembangunan dan mempengaruhi keputusan2 yang berdampak pada kualitas hidup mereka.

-Partisipasi masyarakat dan proses demokratis mendorong masyarakat erupakan alat untuk mendorong akuntabilitas kelembagaan dan aparat pemerintah.

- Pembangunan berkelanjutan hanya akan tercapai jika laki2 dan perempuan terwakili secara adil dalam pembangunan.

Social development

Mengintegrasikan faktor sosial dan ekonomi dalam pembangunan:“ is a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development” (Midgley, 1995, p. 25)

Memfokuskan pada hasil pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, partisipasi, pendistribusian keadilan, dan kapasitas kelembagaan sosial dalam melaksanakan pembangunan.

PCD

3. Justice: a) kepemilikan lokal sehingga masyarakat memiliki tanggungjawab dan kontrol terhadap sumber2 yang mereka miliki dan menciptakan manfaat yang optimal ;

b) kedaulatan rakyat, pemerintah sebagai agen pemberdayaan

Gender dan Pembangunan

1970s: Women In Development (WID) Perspective

Mengkritik asumsi “trickle down effect” akan sama2 dirasakan perempuan dan laki2 dan asumsi bahwa modernisasi akan secara otomatis meningkatkan gender equality.

Gender dan Pembangunan

Temuan pendukung, antara lain: intervensi peningkatan produktivitas di sektor pertanian (misal: Green Revolution) dan stereotypes peran perempuan memfasilitasi monopoli laki2 atas teknologi dan pertanian berorientasi pasar, sementara menggeser peran2 tradisional perempuan dalam pertanian (menyemai bibit, menabur pupuk, menuai padi, menumbuk padi, dll), sehingga memarginalkan perempuan.

WID

1973: Percy Amandment to the U.S. Foreign Assistance Act: bantuan asing untuk pembangunan yang diberikan oleh U.S. diharuskan untuk membatu mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional negara2 penerima, sehingga meningkatkan status perempuan sekaligus membantu usaha pembangunan secara keseluruhan.

WID

a. Perempuan memiliki peran sebagai anggota masyarakat produktif, bukan hanya sekadar ibu dan istri.

b. Hambatan akses ke sumber2 produktif menyebabkan subordinasi perempuan alam masyarakat

c. Solusi pemberdayaan: kerangka ekonomi;-- kontribusi + terhadap pembangunan dan meningkatkan status.

Asumsi2 WID (dipengaruhi Teori Modernisasi and Feminis Liberal)

Strategi: + akses perempuan dalam pembangunan (integrasi) : perbaikan akses pendidikan, pelatihan, pekerjaan yang layak, kredit, properti, fasilitas pemasaran, reformasi pertanian,. (Lihat Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979)

Asumsi2 WID

Kritik, antara lalin:a. Memandang negara (yang ternyata male-

dominated) sebagai jalan keluar permasalahan, bukan sebagai penghambat peningkatan status perempuan.

b. Memfokuskan peningkatan peran perempuan sebagai “producer”, menafikan kenyataan bahwa perempuan juga harus menjalankan peran2 domestik, reproduktif dan kemasyarakatan (triple burden).

WID

Program2 yang direncanakan bertujuan meningkatkan peran ekonomi produktif perempuan, alam praktiknya banyak diarahkan pada kegiatan2 yang malah mengukuhkan tugas2 tradisional perempuan, (women-only projects); dampak terbatas pada peningkatan kedudukan perempuan.

WID

Dipelopori dan dipengaruhi pemikiran2 Feminis Sosialis

Fokus pada relasi perempuan dan laki2, bukan hanya pada perempuan

Fokus pada pendekatan pemberdayaan dan perencanaan sensitif/sadar jender

Gender And Development

Asumsi:a. Peran jender adalah hasil konstruksi sosial budaya,

bukan biologis; sehingga bisa diubah jika hal itu diinginkan.

b. Status perempuan dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi kehidupan material mereka dan posisi mereka dalam ekonomi nasional, regional dan internasional

c. Status perempuan dalam masyarakat juga dipengaruhi otoritas patriarki (struktur dan ideologi).

GAD

“ The process of accessing the implications for women and men of any planned action, includes legislation, policy or programs, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women’s as well as men’s concern and experiences as integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programs in all political, economic, and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality (ECOSOC, 1997)

GAD: Gender Mainstreaming

Human Development

Dipelopori oleh Mahbub ul Haq (awal tahun 90-an); kemudian diperluas oleh Amartya Sen.

“ Development is much more than just the expansion of income and wealth ” but the “process of enlarging people’s choices”, “human capabilities” and “freedom” (UNDP, 1990, 1998).

Prinsip utama: proses pembangunan hendaknya ditujukan untuk meningkatkan angka harapan hidup dan taraf kesehatan, pendidikan, akses terhadap sumber2 yang diperlukan untuk mencapai taraf hidup layak, kebebasan, kesetaraan.

Indikator dan Target

Human Development Index (UNDP)o Mengukur keberhasilan pembangunan dari

indikator: angka melek huruf penduduk dewasa; angka harapan hidup saat lahir; dan GNP per capita.

o Index of Social progress (Richard Estes)o Terdiri atas 45 indikator yang menggambarkan

status suatu negara pada 10 sektor: pendidikan, kesehatan, perempuan, pertahanan/militer, ekonomi, demorafi, geografi (misal insiden bencana alam yang besar), keberagaman budaya, kerusuhan politik, dan upaya-upaya kesejahteraan.

Millenium Development Goals (1995-2015)---8 komitement/tujuan pembangunan global

Pengentasan kemiskinan & kelaparan; pendidikan dasar universal; kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; menurunnya kematian bayi; peningkatan kesehatan ibu; pengentasan HIV/AIDS; keberlanjutan lingkungan; kerjasama pembangunan global