Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja

7/28/2019 Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja

1/41


2/41

DAFTARISIDaftarIsi .................................................................................................... iDaftarDiagram ........................................................................................ iiiBAB PENDAHULUAN ......................................................................... 1I1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................. 1

1.2 TUJUAN.................................................................................................... 3

1.3 DASAR HUKUM .................................................................................... 3

1.4 RUANG LINGKUP................................................................................. 4

1.5 SISTEMATIKA ....................................................................................... 4

BAB KONSEPPENGANGGARANBERBASISKINERJA............... 62.1 KERANGKA LOGIS............................................................................... 6

II2.1.1 Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja, dan

Alokasi Pagu............................................................................ 6

2.1.2 Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja ................ 8

2.2 PRINSIP DAN TUJUAN PBK............................................................. 132.3 KOMPONEN PBK ................................................................................. 14

2.4 KAITAN KLASIFIKASI EKONOMI DALAM PBK ....................... 16

BABIII TATACARAPENERAPANPENGANGGARANBERBASISKINERJA .................................................................. 19

3.1 PENDAHULUAN ................................................................................... 19

3.2 PERSIAPAN ............................................................................................ 213.3 PENGALOKASIAN ANGGARAN ...................................................... 22

3.4 PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA.................................. 25

.5 PELUANG DAN TANTANGAN......................................................... 293

D a f t a r I s i | i


3/41

BAB MEKANISMETRANSFOR ASATRA.1

.2

IV 30MASIDIM NSISI........4 TRANSFORMASI PROGRAM/KEGIATAN .................................. 30

4 TRANFORMASI FORMAT EXSISTING RKAKL

DALAM FORMAT BARU RKAKL................................................... 34

D a f t a r I s i | ii


4/41

DAFTARDIAGRAMDiagram 2.1 Arsitektur Organisasi, Program, Kinerja,

dan Alokasi Pagu ..................................................................... 6Diagram 2.2 Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) ..... 9

Diagram 2.3 Kerangka PBK Tingkat Nasional....................................... 10

Diagram 2.4 Kerangka PBK Tingakat K/L .............................................. 11

Diagram 3.1 Diagram Penerapan PBK ..................................................... 20

iagram 4.1 Struktur Perencanaan Penganggaran ............................ 33

iagram 4.2 Format Exsisting RKAKL .................................................... 36

D

D

D a f t a r G a m b a r | iii


5/41

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bab I Pendahuluan | 1

BABI

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangReformasi di bidang perencanaaan dan penganggaran dimulai pada

tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada UndangUndang Nomor

17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UndangUndang Nomor

25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional.

Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan

tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor

21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran

yang disusun menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) anggaran

terpadu (unifiedbudget); (2) kerangka pengeluaran jangka menengahbiasa disebut KPJM (medium term expenditureframework); dan (3)penganggaran berbasis kinerja biasa disebut PBK (performancebasedbudget).

Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut di atas fokus pada PBK.

Kedua pendekatan lainnya (anggaran terpadu dan KPJM) mendukung

penerapan PBK. Pendekatan anggaran terpadu merupakan prasyarat

penerapan PBK. Sedangkan pendekatan KPJM merupakan jaminan

kontinyuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang

hingga tiga atau lima tahun ke depan.

Ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikanketerkaitan antara pendanaan (input), dan hasil yang diharapkan

(outcomes), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas

dan efisiensi kegiatan. Ciri utama tersebut sampai saat ini belum


6/41


tercermin dalam dokumen perencanaan


1 dan penganggaran2 yang

a ba in adalah:ad . Penye bnya antara la

1. Belum digunakannya resource envelope sebagai landasanpenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) dan Renstra K/L;

2. Program dan kegiatan belum dapat digunakan sebagai alat untukmengukur tingkat efektivitas pencapaian sasaran pembangunan

nasional dan efisiensi belanja;

3. Program dan kegiatan juga belum dapat digunakan sebagai alata u ;untuk mengukur akuntabilitas kinerj suat unit kerja

4. Pada tingkat operasional masih ada beberapa pertanyaanmendasar mengenai keterkaitan dokumen perencanaan dan

anggarannya. Misalnya bagaimana melakukan penilalian terhadap:

keterkaitan program dengan sasaran pembangunan nasional;

keterkaitan kegiatan dengan program; keterkaitan indikator

keluaran dengan keluarannya.

Untuk mengatasi permasalahanpermasalahan tersebut di atas,berbagai upaya terus dilakukan baik melalui kajian dengan mengacu

pada pengalaman internasional, koordinasi antar instansi yang

terlibat dalam perencanaan dan penganggaran, serta penyempurnaan

ketentuanketentuan yang sudah ada. Upaya tersebut

merekomendasikan perlunya: i) restrukturisasi program/kegiatan;

dan ii) adanya pedoman yang memberikan arahan penerapan

konsepkonsep PBK secara operasional dan sederhana, dengan bahasa

yang mudah dipahami.

Oleh karena itu, dipandang perlu menyusun Pedoman Penerapan

Penganggaran Berbasis Kinerja sebagai acuan dalam penerapan

1 ra

L)

Dokumen perencanaan dimaksud meliputi Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renst

K/L); Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/2 Dokumen anggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)


7/41


penganggaran berbasis kinerja oleh Kementerian Negara/Lembaga

(K/L).


1.2 TujuanPenyusunan Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

rbe tujuan untuk:

1. Memberikan panduan bagi K/L dalam penerapan penganggaranberbasis kinerja sesuai kerangka logis penganggaran berbasis

kinerja dan juga bagi Direktorat Jenderal Anggaran dalam

memberikan asistensi operasional.

2. Bahan evaluasi dan monitoring penerapan PBK yang hasilnyadigunakan sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan sistem

penganggaran.

1.3 HukumDasarDasar hukum yang digunakan dalam Pedoman PenerapanPenganggaran Berbasis Kinerja meliputi:

e e1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 t ntang K uangan Negara.

2. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara.

3. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaanb ga arPengelolaan dan Tanggung Jawa Keuan n Neg a.

4. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RencanaKerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang RencanaKerja Pemerintah.


8/41



1.4 RuangLingkupRuang lingkup materi Pedoman Penerapan Penganggaran BerbasisKinerja meliputi:

1. Konsep Penganggaran Berbasis KinerjaBerisikan landasan berpikir dan konsepkonsep yang mempunyai

kaitan erat dalam rangka penerapan penganggaran berbasis

kinerja.

2. Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis KinerjaBerisikan materi mengenai mekanisme penerapan penganggaranberbasis kinerja.

3. Mekanisme Transformasi di Masa TransisiBerisikan mekanisme penerapan PBK agar dapat dilaksanakan

melalui pemetaan arsitektur program/kegiatan beserta alokasi

anggarannya. Dasar pijakannya adalah program/kegiatan hasil

restrukturisasi yang dapat mengakomodir visimisi presiden

terpilih sebagaimana tertuang dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014.

1.5 SistematikaPedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja disusun dengan

rikut:sistematika sebagai be

Bab I : Pendahuluan

lakang1.1Latar Be1.2Tujuan1.3Dasar Hukum1.4Ruang lingkup


9/41



1.5SistematikaBab II : an Berbasis KinerjaKonsep Penganggar

2.1 Kerangka Logis

an PBK2.2 Prinsip dan Tuju

2.3 Komponen PBK

2.4 Kaitan Klasifikasi Ekonomi dalam PBK

Bab III : Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

3.1 Pendahuluan

3.2 Persiapan

3.3 Pengalokasian Anggaran

i3.4 Pengukuran dan Evaluas

3.5 Peluang dan Tantangan

Bab IV : Mekanisme Transformasi di Masa Transisi

4.1 Transformasi Program n

4.2 Transformasi FormatExsisting dalam Format Baru RKA

KL

/kegiata


10/41


Bab II Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja | 6

BABII

KONSEP

PENGANGGARAN

BERBASISKINERJA

2.1 KerangkaLogisKerangka logis yang dikembangkan dalam rangka penerapan PBK di

Indonesia diuraikan dalam sub topik serta beberapa diagram di

bawah ini. Kerangka logis tersebut menggambarkan keterkaitan

kinerja pada berbagai tingkatan yang dihubungkan dengan

alokasi/pagu anggaran, serta dilaksanakan oleh unit kerja

pemerintahan.

INDIATOR

KELUARAN

STRUKTUR ORGANISASI KEBIJAKAN

PERENCANAAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

STRUKTUR ALOKASI

DANA

KEG PRIORITAS KEG POKOK/

DASAR

PRIORITAS FOKUS PRIORTS

SATUAN KERJAOPERASIONAL

RPJM, RKP

RENSTRA &

RENJA K/L

PROGRAM

KEGIATANOPERASIONAL/SK

SASARAN K/L

PAGU BELANJA(RESOURCE

ENVELOPE)

PAGU BELANJAPUSAT & BELANJA

DAERAH

PAGU BEL K/L PAGU APP

PAGU INDIKATIFPAGU SMNTARARKA-KLPERPRES SATUANANGGARAN

SAPSK

DIPA

OPERASIONALISASIKEGIATAN

ESELON II

UNITORGANISASI(ESELON I)

VISI & MISI K/L

KEMENTERIANNEG/LMBG

SASARANNASIONAL/SASARAN

STRATEGIS

KINERJAPRESIDEN

INDIKATORKELUARAN

KELUARAN(Output)

INDIKATORKINERJA UTAMAPROGRAM(OUTCOMES)

VISI & MISIFUNGSI2

PEMERINTAHAN

PRESIDEN

ARSITEKTUR ORGANISASI, PROGRAM, KINERJA DAN ALOKASI PAGUARSITEKTUR ORGANISASI, PROGRAM, KINERJA DAN ALOKASI PAGU

2.1.1 ArsitekturOrganisasi,Program,Kinerja,danAlokasiPaguJenjang organisasi, kebijakan perencanaan, Akuntabilitas kinerja,

dan alokasi dana jika disandingkan dalam satu diagram maka,

menghasilkan suatu gambaran susunan atau arsitektur yang

mempunyai hubungan/keterkaitan satu sama lainnya, sebagaimana

Diagram 2.1. berikut ini.

Diagram2.1.ArsitekturOrganisasi,Program,Kinerja,danAlokasiPagu


11/41


Hubungan dan keterkaitan masingmasing jenjang/tingkatan

dimaksud dapat dilihat/dicermati secara bersamaan dari atas ke

bawah dan dari kiri ke kanan sebagai berikut:

Bab II Konsep Penganggara

katan III

Unit Organisasi Eselon I menerjemahkan visimisi K/Lsesuai tugasfungsinya dalam program;

n Berbasis Kinerja | 7

1. Ting n pkatan I (ti gkatan aling atas) Presiden dalam menjalankan fungsifungsi pemerintahan

sangat diwarnai dengan visimisinya sesuai platform yang

ditetapkan;

Terjemahan visimisi Presiden dituangkan kedalamdokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) dan secara tahunan berupa Rencana

Kerja Pemerintah (RKP), termasuk prioritas pembangunan

nasional;

Tujuan RKP yang ingin dicapai adalah sasaran nasional,seperti berkurangnya kemiskinan atau peningkatan akses

pendidikan pada tingkat dasar. Dan hal ini tercapai apabila

g dengan dana yang memadai melalui pagu belanja.didukun

2. Tingkatan II Menteri/pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga (K/L)

menerjemahkan visimisi Presiden dalam visimisi K/L

yang dipimpinnya;

Terjemahan visimisi K/L dituangkan kedalam dokumenRencana Strategis (Renstra) K/L dan secara tahunan dalam

Rencana Kerja K/L yang berisikan dukungan terhadap

pencapaian prioritas dan fokus prioritas pembangunan

nasional;

Sasaran Renstra merupakan sasaran yang ingin diwujudkanuntuk masa 5 (lima) tahun yang akan datang . Dan hal ini

tercapai apabila didukung dengan dana yang memadai

agu belanja K/L.melalui p

3. Ting


12/41


Pencapaian keberhasilan suatu program dapat diukurdengan adanya penetapan indikator kinerja utama program.

Suatu program dirinci lebih lanjut dalam kegiatan yang

dilaksanakan oleh Unit Eselon II. Pencapaian kinerja

kegiatan dapat diukur melalui penetapan indikator kinerja

;


kegiatan

Capaian kinerja program/kegiatan dapat diwujudkanapabila didukung dengan dana yang memadai melalui pagu

belanja per program/kegiatan yang telah ditetapkan melalui

n Presiden.Peratura

4. Tingkatan IV Satuan kerja menerjemahkan kegiatan yang dilaksanakan

Unit Eselon II melalui kegiatan teknis operasional;

Pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dapat diukurenetapan indikator keluaran;dengan p

Capaian kinerja kegiatan teknis operasional dapatdiwujudkan apabila didukung dengan dana yang memadai

dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA).

2.1.2 KerangkaPenganggaranBerbasisKinerjaDiagram 2.1. tersebut di atas adalah gambaran utuh mengenai

keterkaitan organisasi, kebijakan perencanaan, Akuntabilitas

kinerja, dan alokasi dana. Kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja

(PBK) merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Uraian dan diagram dibawah ini menjelaskan mengenai kerangkaPBK, secara umum maupun khusus pada tingkat nasional dan

tingkat K/L. Kerangka PBK tersebut menggambarkan kinerja K/L

sebagai penjabaran RKP dan dilaksanakan oleh unit kerja di

lingkungannya. Secara bersama kinerja K/L mendukung pencapaian

dampak nasional (national outcome) berupa perubahan kondisi

kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik sesuai prioritas. Kerangka

PBK pada tingkat nasional menggambarkan jenjang RKP secara

rinci beserta kinerjanya dalam rangka pencapaian outcome

nasional.


13/41


Sedangkan kerangka PBK pada tingkat K/L menggambarkan kinerja

K/L dijabarkan oleh unitunit kerja di lingkungannya yang secara

r i sasaran strategis K/L (outcome K/L).be sama mencapa

1. Kerangka PBKDiagram2.2.KerangkaPenganggaranBerbasisKinerja (PBK)

Diagram 2.2 menggambarkan kerangka PBK secara umum dan

hubungan masingmasing tingkatan kinerja dalam rangka

pencapaian outcome nasional, sebagai berikut:

a. RKP yang berisikan program dan kegiatan Pemerintahmenghasilkan kinerja berupa nasional outcome;

b. RKP dilaksanakan oleh K/L beserta unitunit kerja dilingkungannya menghasilkan kinerja berupa outcome pada

tingkat K/L. Secara bersama outcome K/L tersebut

mendukung pencapaian outcome nasional.



14/41



2. Kerangka PBK Tingkat NasionalDiagram2.3.KerangkaPBKTingkatNasional

Diagram 2.3 menggambarkan kerangka PBK tingkat Nasional dan

hubungan masingmasing tingkatan kinerja secara rinci dalam

rangka pencapaian outcome nasional, sebagai berikut:

a. RKP terbagi dalam prioritaspriotas yang menghasilkankinerja berupa outcomesesuai prioritas (prioritas RKP sesuai

denganplatform Presiden);

b. Prioritas tersebut terbagi dalam fokus prioritas yangmenghasilkan outcome beberapa K/L yang bersinergi;

c. Fokus prioritas dimaksud dijabarkan dalam kegiatankegiatanprioritas yang menjadi tanggung jawab K/L (unit kerjanya)

sesuai dengan tugasfungsinya. Kegiatan prioritas

menghasilkan outputuntuk mendukung pencapaian outcome

K/L.


15/41


3. Kerangka PBK Tingkat K/L

KerangkaKerangka PBKPBKTingkatTingkat K/LK/L

D

Diagram2.4. KerangkaPBKTingkatK/L


epartemen/

Lembaga

U

Sasaran

Strategis

(Outcome K/L)

Renstra K/L

Visi & Misi

nit Eselon I

E elon II/

atker

Tupoksi

s

S

Outcome

Output

Mendukungpencapaian

Eselon II/

SatkerEselon II/

Satker

Unit Eselon I

Penjabaran

Program

Kegiatan

Penjabaran

TupoksiIKU IKU

IKU

Mendukungpencapaian

Tupoksi

IKK IKKIKK

Diagram 2.4 menggambarkan kerangka PBK tingkat K/L dan

hubungan masingmasing tingkatan kinerja secara rinci dalam

rangka pencapaian outcome K/L, sebagai berikut:

a. K/L melaksanakan rencana strategis (Renstra) dan rencanakerja (Renja) dan menghasilkan outcome K/L beserta

indikator kinerja utama;

b. Renstra dijabarkan dalam program yang menjadi tanggungjawab Unit Eselon I K/L dan menghasilkan outcome program;

c. Selanjutnya program dijabarkan dalam kegiatankegiatanyang menjadi tanggung jawab Unit Eselon IInya dan

menghasilkan outputkegiatan beserta indikator kinerja.Jika mekanisme penganggaran dihubungkan dengan kerangka PBK

tersebut diatas maka, keterkaitannya dapat digambarkan sebagai

berikut :

1. Pada tingkat nasional, pengalokasian anggaran didasarkan padatarget kinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas pembangunan

serta pemenuhan kewajiban sesuai amanat konstitusi;

2. Target kinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas selanjutnyadijabarkan dalam kegiatankegiatan prioritas;


16/41


3. Pada tingkat K/L, pengalokasian anggaran mengacu padaProgram dan Kegiatan masingmasing unit sesuai dengan tugas

dan fungsinya termasuk kebutuhan anggaran untuk memenuhi

angka dasar (baseline) serta alokasi untuk kegiatan prioritas


yang bersifat penugasan;

4. Penghitungan kebutuhan anggaran untk masingmasing kegiatanmengacu pada standar biaya dan target kinerja yang akan

dihasilkan;

5. Rincian penggunaan dana menurut jenis belanja, dituangkandalam dokumen anggaran hanya pada level jenis belanja (tidak

dirinci sampai dengan kode akun).

Berdasarkan kerangka PBK dan mekanisme penggaran tersebut di

atas dapat dikemukakan 2 (dua) sudut pandang PBK dalam melihat

proses perencanaan dan penganggaran. Pertama, sudut pandang

perencanaan melihat bahwa PBK bersifat top-down, artinya

perencanaan dirancang oleh pengambil kebijakan tertinggi di

pemerintahan untuk dilaksanakan sampai dengan unit kerja terkecil

(satuan kerja). Mengenai cara/metode melaksanakan kegiatan

menjadi kewenangan unit kerja. Kedua, sudut pandang

penganggaran melihat bahwa PBK bersifat bottom-up, artinya

anggaran dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

yang menghasilkan keluaran. Dan secara bersama keluaran

keluaran kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran

program sesuai rencana. Pada akhirnya sasaran program tersebut

diharapkan menghasilkan manfaat yang sebesarbesarnya kepada

rakyat.

Dengan demikian maka, informasi mengenai kinerja pada berbagai

tingkatan (program/kegiatan) menduduki peran penting dalam

penilaian berupa: i) ukuran keberhasilan pencapaian Outcome

program; ii) ukuran keberhasilan keluaran kegiatan yang

mendukung program (dari sisi efektivitas), dan iii) tingkat efisiensi

pengalokasian anggarannya.


17/41



2.2 uPrinsipdanT juanPBKPrinsipprinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis

kinerja meliputi:

1. Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kinerja (outputandoutcomeoriented)

Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja

dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang

sebesarbesarnya dengan menggunakan sumber daya yang

efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk

mencapai hasil dan keluran yang telah ditetapkan dalam rencana.

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil denganltetap menjaga prinsip akuntabilitas ( etthemanagermanages)

Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit

kerja1 dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran

sesuai rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara

dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan

hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan

berbeda dengan rencana kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan

beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan

dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan

dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (outcome).

3. MoneyFollowFunction, FunctionFollowedbyStructureMoneyfollowfunction merupakan prinsip yang menggambarkan

bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan

didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud

pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan

perundangan yang berlaku).

1

Dalam struktur pengelolaan keuangan saat ini manager unit kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran


18/41


Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip Function

FollowedbyStructure, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan

bahwa struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi

yang diemban. Tugas dan fungsi suatu organisasi dibagi habis

dalam unitunit kerja yang ada dalam struktur organisasi

dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi

Bab II Konsep Pengan r erbasis Kinerja | 14

KomponenPBKPenyusunan anggaran berbasis kinerja memerlukan tiga komponen

untuk masingmasing program dan kegiatan sebagaimana uraian

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang

gga an B

tugasfungsi.

Penerapan prinsip yang terakhir ini (prinsip ketiga) berkaitan

erat dengan kinerja yang menjadi tolok ukur efektivitas

pengalokasian anggaran. Hal ini berdasar argumentasi sebagai

berikut: okasi a an dapatEfisiensi al nggar dicapai, karena dapat

dihindari overlapping tugas/fungsi/kegiatan.

Pencapaian output dan outcomes dapat dilakukan secaraoptimal, karena kegiatan yang diusulkan masingmasing unit

kerja benarbenar merupakan pelaksanaan dari tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan prinsipprinsip tersebut di atas maka tujuan penerapanPBK diharapkan:

1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerjayang akan dicapai (directly linkages betweenperformance and

budget);

2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan(operationalefficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalammelaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (moreflexibilityandaccountability).

2.3


19/41


Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga berupa:


1.

Indikator KinerjaIndikator Kinerja merupakan alat ukur untuk menilai

keberhasilan suatu program atau kegiatan. Dalam buku panduan

ini Indikator Kinerja yang digunakan terdiri dari Key

Performance Indicator (KPI) diterjemahkan sebagai Indikator

Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja

program, Indikator Kinerja Kegiatan (IK Kegiatan) untuk menilai

kinerja kegiatan, dan Indikator Keluaran untuk menilai kinerja

ingkatan di bawah kegiatan).subkegiatan (t

2. Standar BiayaStandar biaya yang digunakan merupakan standar biaya

masukan pada awal tahap perencanaan anggaran berbasis

kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran. Pengertian

tersebut diterjemahkan berupa Standar Biaya Umum (SBU) dan

Standar Biaya Khusus (SBK). SBU digunakan lintas kementerian

negara/lembaga dan/atau lintas wilayah, sedangkan SBKdigunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau

tdi wilayah terten u.

Dalam konteks penerapan PBK di Indonesia, standar biaya

mempunyai peran unik. Standar biaya tidak dikenal oleh negara

negara yang telah terlebih dahulu menerapkan PBK. PBK

menggunakan standar biaya sebagai alat untuk menilai efisiensi

pada masa transisi dari sistem penganggaran yang bercorak

inputbase ke penganggaran yang bercorak output

base .

K/L diharuskan untuk merumuskan keluaran kegiatan beserta

alokasi anggarannya. Alokasi anggaran tersebut dalam proses

penyusunan anggaran mendasarkan pada prakiraan cara

pelaksanaanya (asumsi). Pada saat pelaksanaan kegiatan, cara

pelaksanaannya dapat saja berbeda sesuai dengan kondisi yang

ada, sepanjang keluaran kegiatan tetap dapat dicapai. Sudut

pandang pemikiran tersebut sejalan dengan prinsip let the

managermanage.


20/41


Butirbutir pemikiran mengenai pengembangan standar biaya

dalam rangka mendukung penerapan PBK dapat dikemukakan

seb ik


agai ber ut:

Standar biaya merupakan alat bantu untuk penyusunananggaran;

Standar biaya merupakan kebutuhan anggaran yang palingefisien untuk menghasilkan keluaran. Perubahan

jumlah/angka standar biaya dimungkinkan karena adanya

perubahan parameter yang dijadikan acuan. Parameter

tersebut dapat berupa angka inflasi, keadaan kondisi darurat

(force

majeur), atau hal lain yang ditetapkan sebagaiparameter;

Standar biaya dikaitkan dengan pelayanan yang diberikandar Pelayanan Minimal).oleh K/L (Stan

3. Evaluasi KinerjaEvaluasi kinerja merupakan proses penilaian dan pengungkapan

masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan

balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensidan efektivitas dari suatu program/kegiatan. Cara pelaksanaan

evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil

terhadap target (dari sisi efektivitas) dan realisasi terhadap

rencana pemanfaatan sumber daya (dilihat dari sisi efisiensi).

Hasil evaluasi kinerja merupakan umpan balik (feedback) bagi

suatu organisasi untuk memperbaiki kinerjanya.

2.4 EkonomiKaitanKlasifikasi dalamPBKKlasifikasi ekonomi dalam penganggaran berbasis kinerja

mempunyai peran yang berbeda dengan peran yang dijalankan pada

sistem penganggaran lama (dualbudgeting dan sektoral2).

2 Sistem penganggaran dualbudgeting dan sektoral merupakan sistem yang memisahkan anggaran untuk

belanja rutin dan belanja pembangunan. Masing masing jenis belanja mempunyai tujuan yang berbeda:belanja rutin untuk membiayai pelaksanaan operasional birokrasi (jenis belanja pegawai dan belanja


21/41


Klasifikasi ekonomi pada sistem penganggaran lama mampu

menggambarkan secara jelas tujuan dan peruntukan alokasi

anggaran berdasarkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Anggaran rutin berisikan jenis belanja pegawai dan belanja barang

yang menggambarkan pembiayaan untuk operasional birokrasi.

Sedangkan anggaran pembangunan berisikan jenis belanja modal

yang menggambarkan pembiayaan dalam rangka investasi, baik fisik

(contohnya, pembangunan infrastruktur) maupun non fisik

(contohnya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia).

Dalam hal ini jumlah alokasi anggaran pembangunan pada APBN

dapat menggambarkan/memperkirakan pertumbuhan ekonomi


nasional.

Sedangkan peran klasifikasi ekonomi pada penerapan PBK lebih

pada upaya untuk memotret pelaksanaan kegiatan berdasarkan

pengelompokan akuntansi sesuai Goverment Financial Statistic

(GFS). Pengelompokan jenis belanja tersebut sesuai dengan tujuan

dan peruntukannya. Contohnya: Belanja pegawai merupakan belanja

untuk kompensasi pegawai; belanja barang merupakan belanja yang

habis pakai; sedangkan belanja modal merupakan belanja yangmanambah aset.

Namun demikian sistem penganggaran baru dengan pendekatan

PBK juga mampu menggambarkan angka pertumbuhan ekonomi

dengan cara berbeda. Pertumbuhan ekonomi secara nasional dapat

dianalisa bukan dengan melihat klasifikasi ekonomi dalam APBN

tetapi dengan melihat jenisjenis kegiatan yang ada. Masingmasing

kegiatan pada sistem penganggaran baru dikelompokkanberdasarkan kriteria tujuan. Jika keluaran suatu kegiatan

bertujuan menunjang pencapaian prioritas nasional (apapun jenis

belanjanya) maka, biaya kegiatan tersebut dapat dikelompokkan

sebagai pengeluaran investasi menurut sistem penganggaran lama.

barang; sedangkan belanja pembangunan (jenis belanja modal) dimaksudkan untuk menghasilkandampak petumbuhan ekonomi.


22/41


Sebaliknya jika keluaran suatu kegiatan bertujuan untuk dikonsumsi

dalam rangka berjalannya birokrasi pemerintahan maka, biaya

kegiatan tersebut dikelompokkan belanja operasional menurut

ng .


sistem penganggaran ya lama

Sistem penganggaran baru dengan pendekatan PBK lebih

mengedepankan informasi kinerja yang akan dicapai oleh

program/kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Tidak ada

lagi relevansinya antara pencapaian kinerja program/kegiatan

dengan jenis belanjanya.


23/41


Bab III Tata Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 19

BABIII

TATA

CARA

PENERAPAN

PENGANGGARANBERBASISKINERJA

3.1 PendahuluanPenganggaran berbasis kinerja akan memberikan informasi kinerja

atas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu K/L serta

dampak/hasilnya bagi masyarakat luas. Informasi kinerja yang

dicantumkan tidak hanya keluaran dan hasil pada tingkatan

program/kegiatan tetapi juga menjelaskan hubungan erat antar

tingkatan tersebut. Keterkaitan tersebut terlihat sejak dari

perumusan Visi dan Misi K/L yang selanjutnya diterjemahkan dalam

program beserta alokasi anggarannya. Tingkatan di bawah programmerupakan penjelasan lebih rinci dari program yang memuat antara

lain: nama kegiatan, bagian atau tahapan kegiatan yang

dilaksanakan, alokasi anggaran untuk masingmasing tahapan,

bahkan rincian item biayanya.

Dalam rangka penerapan PBK yang lebih menekankan pada

informasi kinerja sebagaimana gambaran di atas maka, siklus yang

harus dijalani dapat digambarkan dalam Diagram 3.1. Siklustersebut terdiri dari 8 (delapan) tahapan: 1) penetapan sasaran

strategis K/L; 2) penetapan outcome, program, output, dan kegiatan;

3) penetapan indikator kinerja utama program dan indikator kinerja

kegiatan; 4) penetapan standar biaya; 5) penghitungan kebutuhan

anggaran; 6) pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan; 7)

pertanggungjawaban; 8) dan pengukuran dan evaluasi kinerja. Yang

perlu dicermati dari kedelapan langkah tersebut adalah tahapan


24/41



terakhir (pengukuran dan evaluasi kinerja). Pengukuran dan

evaluasi merupakan sesuatu yang sudah dinyatakan dalam sistem

penganggaran, tetapi penerapannya belum maksimal.

Renstra K/L dan TupoksiK/L

Penetapan Visi dan Misi K/L1.

Tupoksi Eselon IRestrukturisasi Program3.

Pendekatan kuantitas,kualitas dan harga;

Indikator KeluaranSuboutput.

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan8.

Output utama sesuai corebusiness unit

Penetapan Output Kegiatan7.

Tupoksi Eselon II/SatkerPerumusan Kegiatan per Eselon II/Satker6.

IKU Kegiatan unggulan ataupendekatan lain

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)Program

5.

Visi & Misi Eselon IPerumusan Outcome Program4.

Renstra K/LPerumusan Sasaran Strategis K/L (Outcomes

K/L)

2.

KetDok SumberUraian KegiatanNo.

TahapanTahapan kegiatankegiatan dalamdalam PenerapanPenerapan PBKPBK

PENETAPAN

SASARAN

STRATEGIS

PENETAPAN OUT-

COME, PROGRAM,

OUTPUT DAN

KEGIATAN

Diagram3.1.DiagramPenerapanPBK

PENETAPAN IKU

PROGRAM DAN IK

KEGIATAN

PENETAPAN

STANDAR BIAYA

PELAKSANAAN

KEGIATAN &

PEMBELANJAAN

PERTANG-

GUNG

J AWABAN

PENGUKURAN

DAN EVALUASI

KINERJ A

SIKLUS

PENERAPANPBK

MENGHITUNG

KEBUTUHAN

ANGGARAN

Penerapan Siklus PBK sampai saat ini (tahun 2009) telah sampai

pada tahapan ketiga. Secara rinci tahapan siklus ke satu sampai

dengan tahapan ketiga telah/sedang dilaksanakan melalui langkah

sebagaimana tabel berikut (panduan mengenai langkah operasional

imaksud telah dijelaskan dalam Buku I):d


25/41



Uraian pada subbab selanjutnya merupakan uraian yang

menjelaskan tahapan siklus PBK pada tahapan keempat, kelima, dan

kedelapan.

3.2 PersiapanLangkah persiapan merupakan tahapan penting dalam penerapan

PBK yang meliputi:

1. nPemahama Tujuan PBKPerencana memahami tujuan PBK secara benar. Denganpemahaman tersebut, perencana mampu merumuskan kinerja

yang akan dicapai melalui perumusan output (pada tingkat

kegiatan) dan cara menghubungkan dengan tujuan PBK

Bab II.sebagaimana diuraikan dalam

2. Pemahaman Kerangka LogisKerangka logis PBK juga telah dijelaskan dalam Bab II, dan hal ini

harus dipahami terlebih dahulu sehingga ada keajegan berpikir

dalam rangka pencapaian tujuan PBK melalui kerangka logis

kinerja yang akan dibangun.

3. Penyediaan Dokumen sebagai Dokumen sumberYang dimaksud dengan dokumen tersebut antara lain: dokumen

perencanaan (Rencana Strategis K/L, Rencana Strategis Unit

Eselon I, Rencana Kerja K/L, dan Rencana Kinerja Tahunan),

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

tahun sebelumnya; dan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembagamengenai tugasfungsi unit kerja.

Pemahaman mengenai tujuan dan kerangka logis PBK merupakan

pemahaman konseptual berkenaan dengan PBK. Kedua pemahaman

tersebut merupakan hal mendasar sebelum perencana menyusun

anggaran yang berbasis kinerja. Dengan adanya pemahaman ini,

perencana dapat menjelaskan arah tujuan yang akan dicapai dan

bagaimana pelaksanaannya, katakanlah kinerja unit Eselon I dapat


26/41



dicapai (diharapkan tercapai) melalui pelaksanaan kegiatan

kegiatan yang direncanakan.

Sedangkan penyediaan dokumen sumber merupakan langkah yang

diperlukan dalam penyusunan informasi kinerja beserta rincian

alokasi anggaran kegiatan yang mengarah pada pencapaian kinerja

yang diharapkan. Salah satu contoh informasi tersebut adalah

indikator kinerja kegiatan. Adanya indikator kinerja kegiatan akan

membantu perencana dalam mempertimbangkan cara/tahapan

kegiatan yang terbaik: efektif mencapai sasaran dan efisiensi

biayanya.

Rincian dokumen sumber tersebut meliputi:

perencanaan gai nga ana. Dokumen seba acuan pe lokasian ggaranpada tingkatan program/kegiatan/subkegiatan;

b. Dokumen LAKIP yang berisikan capaian kinerjakegiatan/subkegiatan tahun sebelumnya sebagai pertimbangan

dalam merencanakan kegiatan/subkegiatan: apakah

kegiatan/subkegiatan tersebut telah selesai atau akandilanjutkan pada tahun yang direncanakan, dan berapa jumlah

biaya yang diserap oleh kegiatan/subkegiatan;

c. Dokumen Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenaitugasfungsi unit kerja sebagai acuan: apakah

kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan

tugasfungsi masingmasing unit kerja.

3.3 PengalokasianAnggaranInformasi kinerja yang telah disusun di atas akan menjadi panduan

perencana untuk merinci kegiatan dalam bagian/tahapan kegiatan

(biasa disebut subkegiatan) beserta kebutuhan biayanya. Langkah

angkah yang diperlukan sebagai berikut:l


27/41



1. Identifikasi prioritasSecara sederhana prioritas merupakan pilihan urutan penting

aatau kurang penting dari suatu program/kegiatan. Suatu

program/kegiatan sesuai urutan prioritas dapat diberikan

nomer urut, mulai dari 1 dan seterusnya. Nomer urut 1 berarti

mempunyai prioritas yang lebih tinggi dibanding prioritas nomer

urut 2 dan seterusnya. Hal ini berarti jika ada keterbatasan

anggaran atau kebijakan pemotongan anggaran maka,

program/kegiatan dengan prioritas yang lebih rendah

merupakan program/kegiatan yang pelaksanaannya ditunda

terlebih dahulu.

Alokasi anggaran sangat berkaitan dengan prioritas kebijakan

(program/kegiatan) yang akan dilaksanakan. Pengalokasian

anggaran yang dihubungkan dengan prioritas dapat

dikelompokkan sesuai dengan tingkatan dalam struktur

ga gmasing K/L, sebagai berikut:or nisasi masin

a. Tingakt K/LFokus pada pengalokasian anggaran dengan acuan prioritasnasional dan outcome K/L yang sesuai dengan tugas dan

abnya.tanggung jaw

b. Unit Eselon IFokus pada pengalokasian anggaran baik yang mendukung

sasaran prioritas nasional maupun pengalokasian anggaran

untuk operasional melalui program yang akan dilaksanakan

(termasuk pembayaran gaji dan tujangan, operasional danan publik, serta prioritas K/L)pemeliharaan, pelayan

c. Unit Eselon II/SatkerFokus pada pengalokasian anggaran beserta cara

pelakasanaan atas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai

tugasfungsi yang diemban. Unit Eselon II/Satker yang

melaksanakan kegiatan perlu juga mengidentifikasi


28/41


ta Cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja | 24Bab III Ta

tahapan/bagian kegiatan (sub kegiatan) berdasarkan suatu

skala prioritas.

Dalam hal ini perlu diketahui pembagian jenis subkegiatan

berdasarkan krieteria tujuan peruntukannya. Jenis

subkegiatan dapat dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu:

i).Subkegiatan OperasionalSubkegiatan ini terdiri dari subkegiatan Pengelolaan Gaji

dan Tunjangan (berasal dari eks: Kegiatan 0001) dan

subkegiatan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan

s: Kegiatan 0002).Perkantoran (bersal dari ekii).Subkegiatan TugasFungsi

Subkegiatan ini berasal dari eks Kegiatan Dalam Rangka

Pelayanan Birokrasi (0003), dan Kegiatan Prioritas K/L

atau Penunjang.

Disamping pengalokasian anggaran kegiatan sesuai tugas

fungsinya, unit EselonII/Satker yang melaksanakan kegiatan

bersifat penugasan1

. Subkegiatan pada kegiatan yangsifatnya penugasan tersebut menunjukkan tahapan/bagian

kegiatan yang secara langsung menunjang pencapaian output

kegiatan. Tidak ada pengalokasian untuk alokasi gaji dan

operasional kantor. Kegiatan ini berasal dari eks Kegiatan

Prioritas Nasional (kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai

secara langsung sasaran program prioritas nasional).

2. a d t gTarget y ng hendak icapai pada ahun yan dianggarkanSetelah prioritas ditetapkan, langkah selanjutnya adalah

menetapkan target pada masingmasing skala prioritas pada

berbagai tingkatan. Langkah kedua ini berkaitan erat dengan

erumusan indikator kinerja pada tingkat program/kegiatan.p

1 Berbeda dengan tugasfungsi Unit Eselon II


29/41


Penganggaran Berbasis Kinerja | 25Bab III Tata Cara Penerapan

PengukurandanEvaluas KinerjaDalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, K/L

melaksanakan pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan pada suatu

unit kerja di lingkungannya berdasarkan sasaran dan/atau standar

kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Ketersediaan anggaran yang adaSetelah tahap 1 dan 2 ditetapkan maka, langkah berikutnya

adalah melihat ketersediaan anggaran. Hal ini dimaksudkan

untuk menentukan luas lingkup kegiatan, skala prioritas,

sekaligus proses penyaringan kegiatankegiatan yang akan

mendapat alokasi anggaran pada tahun yang direncanakan.

Dengan kata lain tahapan ini merupakan penyesuaian antara

rsediaan anggarannya.target yang hendak dicapai dengan kete

4. Menuangkan dalam rincian pendanaanLangkah terkahir adalah menuangkan apa yang telah ditetapkan(kegiatan, subkegiatan, prioritas dan jumlah alokasi

anggarannya) dalam suatu rincian mengenai tahapantahapan

kegiatan, beserta detil biaya. Penuangan dalam detil anggaran

tersebut harus mengacu pada standar biaya yang ada, baik

Standar Biaya Umum (SBU) atau Standar Biaya Khusus (SBK).

Khusus pengalokasian anggaran untuk subkegiatan tugasfungsi

dan prioritas nasional perlu diperhatikan halhal sebagai

berikut:

aDetil biaya yang merupakan inputsep njang telah ditetapkandalam SBU harus digunakan dalam pengalokasian anggaran;

Jika kumpulan detil biaya tersebut mengahasilkan outputtertentu

pengalokasian anggaran;

maka, SBK harus digunakan sebagai acuan

Dalam hal SBK belum ditetapkan maka, kumpulan detil biayatersebut dapat diusulkan menjadi SBK.

3.4 i


30/41



Pengukuran kinerja yang dilakukan akan memberikan informasi

tingkat pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan. Sedangkan

evaluasi kinerja kegiatan merupakan salah satu alat analisa yangmenghasilkan kesimpulan tentang tingkat efisien dan efektivitas

pencapaian sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran. Hasilnya digunakan sebagai bahan

pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana dan anggaran

pada tahun yang akan datang.

MaksuddanTujuan

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan proses penilaian kemajuan

pelaksanan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber

daya dan efektivitas pencapaian sasaran.

Pemilihan IKU program/IK Kegiatan/Indikator Keluaran beserta

targetnya merupakan upaya konkret dalam memformulasikan

tujuan strategis K/L lebih nyata dan terukur. Dan pengukuran

kinerja tersebut didasarkan pada karakteristik suatu K/L. Dengan

kata lain, pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan alat

agar dihasilkan suatu manajemen yang lebih efisien dan terjadi

peningkatan kinerja.

Pengukuran kinerja kegiatan menyediakan informasi bagi K/L untuk

menilai :

1. Pencapaian atas sasaran program yang telah ditetapkan;

tan; dan2. Identifikasi dan analisis kelemahan program/kegia

n e k3. Ti dakan yang t pat untu meningkatkan kinerja.Hasil pengukuran kinerja dimaksud merupakan umpan balik

(feedback) manajemen untuk memperbaiki kinerja secara

berkelanjutan.


31/41



Evaluasi kinerja kegiatan merupakan proses penilaian terhadap

pencapaian tujuan dan pengungkapan kendala baik pada saat

penyusunan maupun pada saat implementasi kebijakan untukmemberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja

kebijakan dari sisi efisiensi dan efektivitas.

Evaluasi kinerja kegiatan meliputi evaluasi efisiensi tingkat

kehematan pemanfaatan sumber daya (input) yang dilakukan

melalui pembandingan realisasi dan rencana pemanfaatan sumber

daya (input) pada setiap jenis kegiatan/subkegiatan dan evaluasi

efektivitas ketepatan hasil (output) dilakukan melalui

) apembandingan hasil (output deng n target rencana.

Evaluasi kinerja kegiatan yang berkesinambungan memberikan

informasi kemajuan serta keberhasilan program berupa: efektivitas

pencapaian sasaran program dan, efisiensi biaya program. Secara

rinci manfaat pengukuran dan Evaluasi Kinerja dalam penerapan

penganggaran berbasis kinerja, adalah:

1. membantu untuk mempersiapkan laporan kinerja dalam waktuyang singkat;

2. mengetahui kekurangankekurangan yang perlu diperbaiki dank y amenjaga inerja ang sudah b ik;

3. sebagai dasar (informasi) yang penting untuk melakukanevaluasi program;

4. sebagai bahan masukan/rekomendasi kebijakan selanjutnya;dan

5. sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasiselanjutnya.

Hal-Halyan perlud kur

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan terhadap pencapaian

hasil/realisasi penggunaan dana dari beberapa aspek bidang

penganggaran dalam kurun waktu tertentu, yaitu :

g iu


32/41



1. Masukan, merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agarpelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan

keluaran. Dalam hal ini masukan yang perlu diukur adalahrealisasi penggunaan sumber daya berupa alokasi dana,

a a t n .seberap besar d na yang elah digu akan

2. Proses, adalah ukuran kegiatan dari segi kecepatan danketepatan pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan %

pencapaian hasil kegiatan.

3. Keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapatdiperoleh dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun

tidak berwujud. Keluaran ini diukur berdasarkan satuan yang

telah ditentukan.

4. Hasil, merupakan segala sesuatu yang mencerminkanberfungsinya keluaran pada jangka menengah yang mempunyai

efek langsung yaitu merupakan bagian dari (%) pencapaian

sasaran program dan keterkaitannya.

SubstansiyangDievaluasi

Evaluasi kinerja kegiatan pada suatu unit kerja merupakan analisa

yang dilaksanakan oleh K/L terhadap pencapaian output dan

outcome pada program/kegiatan atas alokasi input, dengan

membandingkan realisasi terhadap rencana (meliputi masukan,

keluaran, dan hasil). Secara rinci halhal yang dievaluasi adalah :

1. Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan;

an;2. Perbandingan rencana dan realisasi keluaran (output) kegiat

3. Persentase (%) pencapaian target hasil (outcome) program;4. Perbandingan antara yang berlaku dengan Standar Biaya yang

ditetapkan.


33/41



3.5 PeluangdanTantanganPenerapan PBK di Indonesia mempunyai tantangan yang tidakringan karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang

lebih berat adalah mengubah mindsettidak hanya pada lingkunganPemerintah (eksekutif), tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

sebagai lembaga legislatif. MindsetDPR dalam rangka pembahasandan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

diharapkan juga berubah menjadi outputbase, tidak lagi inputbase.Beberapa butirbutir pemikiran berkenaan dengan hubungan antara

eksekutif dengan legislatif dalam rangka pembahasan dan

p ne etapan APBN dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Di level nasional, pengalokasian anggaran didasarkan pada targetkinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas pembangunan serta

pemenuhan kewajiban sesuai amanat konstitusi;

2. Target kinerja sesuai prioritas dan fokus prioritas selanjutnyadijabarkan dalam kegiatankegiatan prioritas;

3. Di level K/L, pengalokasian anggaran mengacu pada Programdan Kegiatan masingmasing unit sesuai dengan tugas dan

fungsinya termasuk kebutuhan anggaran untuk memenuhi angka

dasar (baseline) serta alokasi untuk kegiatan prioritas yang

bersifat penugasan;

4. Penghitungan kebutuhan anggaran untk masingmasing kegiatanmengacu pada standar biaya dan target kinerja yang akan

dihasilkan;

5. Rincian penggunaan dana menurut jenis belanja, dituangkandalam dokumen anggaran hanya pada level jenis belanja (tidak

dirinci sampai dengan kode akun).


34/41


Bab IV Mekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 30

BABIV MEKANISMETRANSFORMASIDIMASATRANSISI

Bab ini menguraikan perubahan atau transformasi dari

program/kegiatan 2009 menjadi program/kegiatan hasil

restrukturisasi dan dari formatexisting RKAKL menjadi format baru

RKAKL. Uraian mengenai transformasi program/kegiatanmenjelaskan mengenai penyusunan anggaran dengan menggunakan

program/kegiatan hasil restrukturisasi. Termasuk di dalamnya

adalah perubahan pengelompokan kegiatan yang dikenal dalam

struktur formatexisting RKAKL. Sedangkan uraian mengenai format

baru RKAKL menjelaskan substansi informasi kinerja, tidak hanya

menampilkan angka atau jumlah alokasi anggaran semata, tetapi

juga ada informasi mengenai hubungan angka tersebut dalam

rangka pencapaian kinerja.

Adanya transformasi baik dari program/kegiatan maupun format

baru RKAKL tersebut memerlukan penanganan khusus. Informasi

apa saja yang adan dalam struktur program/kegiatan 2009 yang

masih dapat dipergunakan serta halhal baru apa saja yang harus

disediakan. Informasiinformasi tersebut nantinya tertuang dalam

format baru RKAKL.

4.1 TransformasiProgram/KegiatanSebagaimana dijelaskan pada Bab III mengenai langkah penerapan

PBK, salah satunya adalah restrukturisasi program/kegiatan.


35/41


ekanisme Transformasi Di Masa Transisi | 31Bab IV M

Salah satu aturan secara umum mengenai restrkturisasi

program/kegiatan adalah suatu unit Eselon II/satker mempunyai 1

(satu) kegiatan1

.

Pemikiran ini membawa konsekuensi bahwa satu kegiatan yang ada

pada Unit Eselon II/satker akan mempunyai ruang lingkup

pembiayaan baik untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional

dan pemeliharaan perkantoran seharihari, sekaligus pelayanan

birokrasi. Dengan kata lain, suatu kegiatan akan mempunyai

komponen yang sifatnya penunjang (gaji dan tunjangan, operasional

dan pemeliharaan perkantoran seharihari) dan komponen yang

sifatnya langsung berkaitan dengan keluaran kegiatan. Proses

penyesuaian alokasi anggaran program/kegiatan 2009 dalam

program/kegiatan hasil restrukturisasi dijelaskan di bawah ini.

Langkah- AlangkahTransformasi lokasiAnggaranProgram/Kegiatan

Proses transformasi alokasi anggaran program/kegiatan perlu

ditata langkah demi langkah agar dapat dicapai hasil yang

diharapkan. Hasil tersebut berupa alokasi anggaranprogram/kegiatan yang secara bersama mendukung pencapaian

prioritas nasional dan sesuai dengan visimis Presiden terpilih.

Lan k gkah dimaksud secara berurut sebagai beri ut:

1. Pemahaman struktur program/kegiatan 2009 dibandingkandengan program/kegiatan hasil restrukturisasi.

Perencana mampu memahami struktur program/kegiatan hasil

restrukturisasi dan hubungan antar tingkatan sebagaimanaDiagram 4.1 di bawah ini. Halhal yang perlu mendapat perhatian

dari diagram tersebut:

1 Aturan umum ini tidak berlaku jika dalam tugasfungsi unit Eselon II mempunyai dua tugasfungsi yang

berbeda sehingga memungkinkan suatu Unit Eselon II mempunyai kegiatan lebih dari satu. Disamping itu

adanya penugasan tertentu dalam rangka melaksanakan Kegiatan Prioritas nasional juga memungkinkan

suatu Unit Eselon II mendapat Kegiatan tersendiri.


36/41



Rencana kinerja K/L pada dasarnya merupakan rumusankebijakan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tertentu

di masa yang akan datang (biasanya 5 tahun) sebagai upayamewujudkan visimisi K/L. Infromasi ini tertuang dalam

dokumen Rencana Strategis (Renstra). Rencana kinerja

tersebut menghasilkan outcome K/L dengan ukuran

keberhasilan melalui perumusan indikator kinerja K/L. Pokok

pokok kebijakan yang ada dalam Renstra K/L mewarnai

kebijakan yang dibuat secara tahunan yang ada dalam

dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

Rencana kinerja baik pada tingkat program atau kegiatan,termasuk sasaran terukur yang dihasilkan beserta ukuran

capaian kinerjanya (indikator kinerja) merupakan design dari

penentu kebijakan di Pemerintah Pusat berupa RKP;

Rincian alokasi anggaran dan cara pelaksanaannya merupakandesign unit kerja yang akan melaksanakan.

Aturan umum rumusan suatu kegiatan adalah satu unit EselonII mempunyai 1 kegiatan. Artinya jika suatu unit Eselon II

mempunyai semua jenis kegiatan sebagaimana kelompok

kegiatan dalam RKAKL tahun 2009 maka, tingkatan kegiatan

dimaksud setelah hasil restrukturisasi menjadi subkegiatan;


37/41



Diagram4.1.StrukurPerencanaanPenganggaran

2. Mempersiapakan data, berupa:a.Nama program, kegiatan, subkegiatan, dan grup akun beserta

alokasi anggarannya yang berasal dari data RKAKL tahun

2009. Hal yang perlu dipahami bahwa grup akun dalam suatu

sub kegiatan beserta sub output yang dihasilkan (yang berasal

dari eks Kegiatan 0003, eks Kegiatan Prioritas K/L, dan eksKegiatan Prioritas Nasional) adakalanya bersifat mandiri.

Artinya sub output yang dihasilkan mempunyai sifat yang

menunjang langsung output kegiatan, tetapi tidak terkait

langsung dengan sub output pada tingkat sub kegiatannya. Oleh

karena itu dalam penyediaan data ini perlu adanya pemetaan

kembali program sampai dengan grupgrup akun;

b. Program/kegiatan hasil restrukturisasi (termasuk IndikatorKinerjanya).

3. gPemetaan Pro ram/KegiatanBerdasarkan datadata butir 2 tersebut di atas maka, K/L

melakukan transformasi melalui pemetaan (mapping) program,

kegiatan, subsubkegiatan, dan grup akun dalam

program/kegiatan hasil restrukturisasi dengan cara sebagai

berikut:


38/41



BaruRK KL

Dokumen anggaran dalam proses penyusunan anggaran

sebagaimana diuraikan di atas secara formal disebut Rencana Kerja

a. Programprogram 009 pada suatu Unit Eselon I dimasudalam program hasil restrukturisasi;

b. Kegiatankegiatan 2009 dimasukkan dalam kegiatan hasilrestukturisasi dengan memperhatikan halhal sebagai

beriku

2 kkan

t:

Eks Kegiatan 0001 dan 0002 setelah transformasimenjadi suatu subkegiatan tersendiri dan

menghasilkan suboutput dengan sifat penunjang tidak

langsung pencapaian output kegiatan tetapi

oua)

mempunyai dampak terhadap tput secarakeseluruhan (dari sisi efektivitas dan kualitasny ;

Mengelompokkan grupgrup akun dalam suatusubkegiatan tersendiri yang menghasilkan suboutput

tertentu yang bersifat menunjang langsung pencapaian

output kegiatan. Kelompok grup akun ini berasal dari

subkegiatan eks Kegiatan 0003, eks Kegiatan Prioritas

ia Na l.K/L, dan eks Keg tan Prioritas siona

Masingmasing subkegiatan yang mengahsilkansuboutput tersebut agar dapat dinilai kinerjanya maka,

dibentuk Indikator Keluaran (Inkel). Inkel tersebut

harus dapat dinilai keterkaitan substansinya dengan

salah satu Indikator Kinerja Kegiatan.

4. Setelah ketiga tahapan/langkah tersebut selesai dilakukan,barulah program/kegiatan hasil restrukturisasi yang sudah terisi

secara lengkap sampai dengan subkegiatannya beserta alokasianggarannya dimasukkan dalam format baru RKAKL.

4.2 TransformasiFormatExsistingRKA-KLdalamFormatA-


39/41



dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). RKAKL ini

disusun oleh satuan kerja (satker) pada masingmasing K/L.

Dokumen RKAKL ini terdiri dari formatformat yang berisikaninformasi mengenai kinerja, organisasi, belanja dan pendapatan.

Sebelum bicara mengenai transformasi format RKAKL perlu

dipahami mengenai perbedaan substansi kedua format tersebut,

yaitu:

1. RKAKL Format ExistingRKAKL terdiri dari 13 form yang dapat dikelompokkan dalam

form belanja dan form pendapatan. Form belanja berbentukdaftar rincian biaya suatu kegiatan (termasuk jenis belanja

pengeluaran) beserta keluran yang ingin dicapai kegiatan.

Sedangkan form pendapatan berbentuk daftar rincian

pendapatan per kegiatan dan per akun pendapatan yang

diterima oleh suatu satker atas pelaksanaan kegiatan.

Informasi kinerja dalam format existing RKAKL sangat minim

disampaikan oleh K/L. Informasi kinerja hanya terdapat pada

isian indikator keluaran pada tingkat kegiatan dan subkegiatan.

Informasi kinerja tersebut tersebar pada format 1 (1.1 s/d 1.5).

Jika informasi tersebut ada, masih perlu diuji terlebih dahulu

apakah isian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran kinerja

kegiatan.

Disamping itu kesinambungan informasi kinerja antar tingkatan

program/kegiatan/subkegiatan belum dapat dilihat secara utuh,

adakalanya terputus pada tingkat subkegiatan dan/ataukegiatan. Yang menghubungkan informasi kinerja hanya berupa

nama kegiatan.

Diagram 4.2 di bawah ini menggambarkan format existing RKA

KL beserta substansinya.


40/41



Diagram4.2.FormatExsistingRKA-KL

55

DEPARTEMEN K EUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARA N

3.43.43.33.33.23.23.13.1

2.42.42.32.32.22.22.12.1

1.51.51.41.41.31.31.21.21.11.1ANGGARAN SATKER

ANGGARAN UNIT ES I

ANGGARAN K/L

FORMAT EXISTING RKA-KL

KEGIATA N

KELUARAN

VOLUME

KELUARAN

ANG GAR AN

KINERJA

KEGIATA N

PRAKI RAA N

MAJ U

KPJM

KEGIATA N

JENIS BELA NJA

MEMUAT

BIAYA OUTPUT

ANG AR AN

TERP ADU

ANG GAR AN

KINERJA

KEGIATA N

PENDAP ATAN

KEGIATAN

JENIS BEL A NJA

RINCIAN PE R

MATA AN GGARAN

MEMUAT BIAYA

INPUT

ANG GAR AN

KINERJA

2. RKAKL Baru Format

RKAKL format baru terdiri dari 3 form yang dapat

dikelompokkan berdasarkan keutuhan informasi kinerja pada

tingkat K/L dan Unit Eselon I. Informasi belanja dan pendapatan

yang ada dalam format existing RKAKL berada pada formterpisah. Sedangkan yang ada dalam form baru RKAKL,

informasi dimaksud digabung menjadi satu.

Informasi yang dikemukakan dalam format baru RKAKL lebih

menonjolkan mengenai kinerja yang akan dicapai oleh masing

masing K/L dan masingmasing Unit Eselon I. Ruang lingkup

informasi kinerja tersebut meliputi:

a. Kinerja yang ingin dicapai oleh K/L sebagai terjemahan visimisi Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah;

b. Kinerja Unit Eselon I sebagai terjemahan dan dukunganterhadap pencapaian kinerja K/L melalui program dan

dijabarkan dalam kegiatankegiatan;

c. Rencana pendapatan K/L sehubungan dengan pelaksanaanprogram/kegiatan.


41/41


Berdasarkan gambaran informasi kinerja antara format existing

dengan format baru RKAKL maka, langkah transformasi dari

u kformatexisting ke format bar RKAKL dapat dila ukan melalui:

a. Informasi kinerja yang merupakan hasil restrukturisasig b d siprogram/ke iatan diam il dan ijadikan referen dalam

program aplikasi format baru RKAKL;

b. Sedangkan informasi kinerja lainnya seperti strategipencapaian sasaran strategi dan strategi pencapaian hasil

harus diisi secara manual dalam format baru RKAKL. Yang

mengisi informasi tersebut adalah Biro

Perencanaan/Keuangan masingmasing K/L karena berisikan

halhal yang sifatnya strategis bagi K/L;

c. Berdasarkan informasi yang telah ada dalam tabel referensiaplikasi RKAKL tersebut dan arah kebijakan maka, Unit

Eselon II/satker akan merinci alokasi anggaran

program/kegiatan sesuai dengan acuan capaian kinerja dari

masingmasing Unit Eselon II/Satker.

Documents

Pedoman Penerapan Angaran Berbasis Kinerja