PEDOMAN KREDENSIAL APOTEKER DI RUMAH SAKITiaibojonegoro.com/wp-content/uploads/2019/06/Pedoman...Pedoman Kredensial Apoteker 6 rumah sakit, atau rumah sakit lain, atau Himpunan Seminat

Pedoman Kredensial Apoteker 1

PEDOMAN KREDENSIAL APOTEKER

DI RUMAH SAKIT

IKATAN APOTEKER INDONESIA

HIMPUNAN SEMINAT FARMASI RUMAH SAKIT

2018



KATA SAMBUTAN KETUA IKATAN APOTEKER INDONESIA

Himpunan seminat adalah organ otonom dalam organisasi Ikatan

Apoteker Indonesia (IAI) yang berfungsi mengorganisir pelaksanaan

pengabdian profesi berdasarkan jenis praktik kefarmasian (seminat).

Himpunan seminat ini bertanggungjawab kepada kepengurusan IAI sesuai

tingkatannya. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) mengatur

pembentukan Himpunan Seminat ini dalam peraturan organisasi Nomor:

PO.008/PP.IAI/1418/IX/2017. Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit

(HISFARSI) mengorganisir pelaksanaan pengabdian profesi Apoteker di

rumah sakit.

IAI sebagai organisasi profesi bertanggungjawab dalam menjamin

kompetensi anggotanya (apoteker) yang diberi ijin melakukan praktek profesi,

melalui Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI). Segera setelah

mendapatkan Sertifikat Kompetensi, maka seorang apoteker dinyatakan

kompeten melaksanakan pelayanan kefarmasian seperti yang tertuang di dalam

Standar Kompetensi Apoteker Indonesia.

Ketika seorang Apoteker bekerja di suatu rumah sakit, maka rumah

sakit akan melakukan proses kredensial (credentialing) terhadap Apoteker

tersebut. Proses ini merupakan praktik berbasis bukti (evidence based practice)

yang dapat menjaga mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Proses

kredensial dapat dilakukan di dalam rumah sakit melalui Sub Komite

Kredensial yang merupakan bagian dari Komite yang menaungi profesi

apoteker. Namun demikian disadari masih banyak rumah sakit yang belum bisa

melaksanakan proses kredensial secara mandiri karena berbagai alasan. Oleh

karena itu saya menyambut baik diterbitkannya Buku Pedoman Kredensialing

Apoteker di rumah sakit oleh HISFARSI PP IAI. Dengan diterbitkannya

Pedoman ini diharapkan rumah sakit yang belum dapat melaksanakan proses


kredensial Apoteker secara mandiri, dapat menggunakan ketentuan yang diatur

dalam pedoman ini untuk melaksanakan proses kredensial terhadap para

Apotekernya.

Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan atas langkah-

langkah yang diambil HISFARSI di dalam memfasilitasi kelancaran proses-

proses yang dibutuhkan oleh anggota, termasuk dengan diterbitkannya

pedoman yang sangat penting ini.

Jakarta, 17 Agustus 2018

Ketua Ikatan Apoteker Indonesia

Drs. H. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt. NA. 23031961010827


KATA PENGANTAR

KETUA HIMPUNAN SEMINAT FARMASI RUMAH SAKIT

(HISFARSI)

Rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena

berkat rahmat dan karuniaNya, tim penyusun dapat menyelesaikan buku

Pedoman Kredensial Apoteker di Rumah Sakit. Pedoman ini memiliki posisi

yang strategis di dalam penyiapan sumber daya manusia Apoteker yang

kompeten. Sumber daya manusia merupakan salah satu input di dalam

penyelenggaraan proses pelayanan di rumah sakit. Ketersediaan sumber daya

(termasuk Apoteker) yang handal menjadi penentu mutu output atau outcome

suatu proses. Kegamangan dalam memahami proses kredensial apoteker di

rumah sakit yang belum mampu melaksanakan proses kredensial secara

mandiri terjawab dengan diterbitkannya pedoman ini.

Rumah sakit memastikan bahwa profesional pemberi asuhan

(PPA) lainnya dan staf klinis lainnya kompeten untuk memberikan asuhan

yang aman bagi pasien rumah sakit. Proses kredensial merupakan proses

yang terpilih dan wajib dilakukan rumah sakit dalam upaya untuk menentukan

apakah seorang Apoteker layak diberikan kewenangan klinis dan Surat

Penugasan Klinis untuk menjalankan asuhan/tindakan tertentu dalam

lingkungan rumah sakit tersebut untuk periode waktu tertentu. Tujuan utama

dari proses kredensial ini adalah untuk melindungi pasien dari asuhan yang

diberikan oleh PPA yang tidak kompeten. Dengan demikian menjadi jelas

bahwa proses kredensial mempunyai korelasi positif terhadap mutu pelayanan

dan keselamatan pasien.

Pelaksanaan kredensial Apoteker di rumah sakit yang belum memiliki

Komite, bisa dilakukan oleh mitra bestari (peer group) yaitu sekelompok staf

dari profesi apoteker dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk

menelaah segala hal yang berkaitan. Mitra bestari dapat berasal dari : dalam


rumah sakit, atau rumah sakit lain, atau Himpunan Seminat Farmasi Rumah

Sakit.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi

dalam penyusunan pedoman ini, kami menyampaikan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi tingginya. Saran-saran serta kritik membangun

sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan di masa

mendatang. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan bagi apoteker dalam

melaksanakan praktik profesi.

Surabaya, 30 Juni 2018

Ketua PP HISFARSI

Drs. Amrizal Marzuki, M.Kes, MARS., Apt.


IKATAN APOTEKER INDONESIA HIMPUNAN SEMINAT FARMASI RUMAH SAKIT

Sekretariat Jl Wijaya Kusuma No17 Tomang - Jakarta Barat 14440

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS HISFARSI PUSAT

NOMOR 01/SK/PP-HISFARSI/VI/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN KREDENSIAL APOTEKER DI RUMAH

SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS HISFARSI PUSAT

Menimbang

: a. Bahwa diperlukan Profesional Pemberi Asuhan

Kefarmasian (PPAKf) yang berkompeten dalam

memberikan asuhan kefarmasian di Rumah Sakit

sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk

keselamatan pasien dan peningkatan kualitas

pelayanan kefarmasian

b. Bahwa untuk memastikan kompetensi PPAKf perlu

dilakukan proses kredensialing

c. Bahwa untuk berjalannya proses kredensialing di

Rumah Sakit perlu disusun suatu pedoman sebagai

rujukan

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu

ditetapkan Tim Penyusun Pedoman Kredensial

Apoteker di Rumah Sakit yang diharapkan dapat

menghasilkan pedoman kredensialing

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 1992, Nomor : 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor : 5063);


Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009, Nomor : 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor : 5072);


Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992, Nomor : 298, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

889/Menkes/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin

Praktek dan Izin Kerja Apoteker;

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :

374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan

Nasional (SKN)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Kredensial Apoteker

di Rumah Sakit, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Tugas Tim penyusun Pedoman Kredensial Apoteker di

Rumah Sakit adalah sebagai berikut

1. Menyusun kebutuhan kredensialing di Rumah Sakit


2. Melakukan proses pemetaan kredensialing di Rumah

Sakit

3. Menyusun pedoman kredensialing berdasarkan data-

data dukung yang ada

4. Mensosialisasikan pedoman kredensialing yang telah

dibuat

Ketiga

: Semua biaya yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman

Kredensial Apoteker Di Rumah Sakit dibebankan pada

biaya operasional Pengurus Pusat HISFARSI

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan akan

diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Kelima : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 30 Juni 2018

KETUA PENGURUS PUSAT HISFARSI

Drs. Amrizal Marzuki, M.Kes., MARS., Apt.


Lampiran Keputusan Ketua PP HISFARSI Nomor : 01/SK/PP-HISFARSI/VI/2018

Tanggal : 30 Juni 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN PEDOMAN KREDENSIAL APOTEKER

DI RUMAH SAKIT

Penasehat : Drs. H. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt.

Pelindung : Drs. Amrizal Marzuki, M.Kes, MARS., Apt.

Ketua : Drs. Muhammad Yahya, Sp.FRS., Apt.

Sekretaris : Veronika Susi Purwanti Rahayu, S.Si., MBA, Apt.

Anggota : 1. Drs. AA. Raka Karsana, M.Biomed., Apt.

2. Drs. H. Ruslan M. Rauf, M.Kes., Apt.

3. Dra. Citra Willia Agus, M.Kes., Apt.

4. Kol. Drs. Fakhren Kasim, MH.Kes., Apt.

5. Mariyatul Qibtiyah, S.Si., Sp.FRS., Apt.

Kontributor : 1. DR. L. Rizka Andalusia, M.Pharm., MARS, Apt.

2. Eva Yunila, S.Si., Apt.

3. Nolen Mayrani Manik, S. Farm., Apt.

4. Adhitya Nugraha Arisadha, S. Farm., Apt.

5. Ratu Ralna Ismuha, S. Farm., Apt.


IKATAN APOTEKER INDONESIA HIMPUNAN SEMINAT FARMASI RUMAH SAKIT

Sekretariat Jl Wijaya Kusuma No17 Tomang - Jakarta Barat 14440

KEPUTUSAN

PIMPINAN PUSAT

HIMPUNAN SEMINAT FARMASI RUMAH SAKIT (HISFARSI)

NOMOR 02/SK/PP-HISFARSI/VI/2018

TENTANG

PEDOMAN KREDENSIAL APOTEKER

DI RUMAH SAKIT

Menimbang

: a.

b.

c.

Bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien

untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian

berdasarkan standar nasional yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk memastikan Profesional Pemberi

Asuhan Kefarmasian (PPAKf) kompeten untuk

ikut menetapkan memberikan asuhan dan jenis

asuhan serta pengobatan yang diizinkan yang

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan;

Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik perlu

disusun Pedoman Kredensial Apoteker di Rumah

Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua

Himpunan Farmasi Rumah Sakit.


Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992, Nomor : 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5063);

2. Undang-Undang RI Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009, Nomor : 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5072);

3. Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor : 298,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009

tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

889/Menkes/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Apoteker;

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :

374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN).


M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

:

Keputusan Himpunan Seminat Farmasi Rumah

Sakit tentang Penetapan Pedoman Kredensial

Apoteker di Rumah Sakit;

Kedua : Penetapan Pedoman Kredensial Apoteker

sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama

untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya dalam kredensial Apoteker di

Rumah Sakit;

Ketiga

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat

kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan

dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 30 Juni 2018

KETUA PENGURUS PUSAT HISFARSI

Drs. Amrizal Marzuki, M.Kes., MARS., Apt.


DAFTAR ISI

Kata Sambutan Ketua IAI ………………………………………………. 3 1

Kata Pengantar Ketua HISFARSI ……………………………………… 5

Keputusan SK HISFARSI ……………………………………………….. 7

Daftar Isi ………………………………………………………………….. 14

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………… 16

A. Latar belakang ……………………………………………………… 16

B. Tujuan pedoman …………………………………………………… 17

C. Ruang lingkup ……………………………………………………… 18

D. Ketentuan umum …………………………………………………… 18

E. Landasan hokum …………………………………………………… 20

BAB II KREDENSIAL DI RUMAH SAKIT ………………………..… 21

A. Pengertian Kredensial Apoteker di Rumah Sakit ……………..…… 21

B. Prinsip Kredensial ……………………………………………….… 21

C. Manfaat ……………………………………………………..……… 22

D. Proses Kredensial ……………………………………………..…… 23

E. Rincian Kewenangan kerja klinis ……………………………..…… 25

F. Instrumen dan Rincian penilaian ………………………….…..…… 26

G. Masa Berlaku surat penugasan kerja klinis ………………...……… 27

H. Pencabutan surat penugasan kerja klinis ………………….…..…… 28

I. Dokumentasi ………………………………………………….…… 28


BAB III MITRA BESTARI …………………………………………...… 29

A. Kriteria mitra bestari ………………………………………….….… 29

B. Tugas mitra bestari dalam pelaksanaan kredensial ………………… 31

C. Rekomendasi mitra Bestari ……………………………………...… 32

BAB IV ETIKA DAN DISIPLIN APOTEKER …………………..…… 33

A. Pengertian etika disipilin profesi apoteker …………………………. 35

B. Konsep penjagaan etika dan disiplin apoteker ………………..…… 38

C. Pemantauan etika dan disiplin apoteker …………………………… 40

D. Tahapan pelaksanaan pemantauan etika dan disiplin ……………… 43

E. Pelaporan pemantauan etika dan disiplin ……………………..…… 43

F. Bentuk dan isi laporan pemantauan ………………………..……… 44

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………….…………… 45

LAMPIRAN ……………………………………………………………… 47


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan terpenting

yang perlu didukung dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai

karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai Profesional

Pemberi Asuhan (PPA) dengan perangkat ilmunya masing-masing

berinteraksi satu sama lain.

Untuk menjaga mutu pelayanan di rumah sakit, maka diperlukan

standarisasi kemampuan sebagai PPA sesuai penjelasan Undang-Undang

No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Di dalam undang-undang tersebut

dinyatakan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan

yang didasarkan kepada nilai kemanusian, etika dan profesionalitas,

manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan,

perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman dapat dicapai jika

semua tenaga kesehatan yang memberikan asuhan bekerja sesuai dengan

kompetensi dan standar pelayanan yang sesuai. Rumah sakit mempunyai

proses yang efektif untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan

mengevaluasi kredensial PPA. Rumah sakit perlu memastikan mempunyai

PPA yang kompeten sesuai dengan misi, sumber daya, dan kebutuhan

pasien. Profesional pemberi asuhan bertanggung jawab memberikan asuhan

pasien secara langsung maupun asuhan yang memberikan kontribusi

terhadap outcome pasien secara keseluruhan.


Rumah sakit harus memastikan bahwa PPA yang kompeten untuk

memberikan asuhan harus spesifik terhadap jenis asuhan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Rumah sakit memastikan bahwa setiap

PPA yang kompeten memberikan asuhan, baik mandiri, kolaborasi,

delegasi, serta mandat kepada pasien secara aman dan efektif.

Apoteker di rumah sakit sebagai PPA harus mendapatkan surat

penugasan klinis (clinical appointment) untuk menjamin profesionalisme

dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Dalam rangka memperoleh

surat penugasan klinis, Apoteker harus melalui proses kredensial terhadap

rincian kewenangan klinis yang dimohonkan kepada pimpinan rumah sakit.

Untuk membantu proses pelaksanaan kredensial Apoteker di rumah

sakit dibuatlah pedoman kredensial Apoteker di rumah sakit. Diharapkan

dengan adanya pedoman ini proses kredensial di rumah sakit dapat berjalan

dengan baik dan benar.

B. Tujuan pedoman

Tujuan umum :

Memastikan Apoteker sebagai PPA di rumah sakit memiliki kompetensi

dalam menjalankan tugasnya baik secara mandiri maupun berkolaborasi

dengan tenaga kesehatan lain dalam upaya mencapai clinical outcome

pasien secara keseluruhan.

Tujuan Khusus :

1. Sebagai acuan untuk melaksanakan proses kredensial Apoteker di

rumah sakit dengan baik dan benar.


2. Sebagai acuan agar semua Apoteker yang bekerja di rumah sakit

memiliki surat kewenangan klinis (clinical appointment) dan kepastian

hukum dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian

C. Ruang lingkup

Apoteker yang memberikan asuhan kefarmasian secara langsung

maupun asuhan yang memberikan kontribusi terhadap outcome pasien

secara keseluruhan.

D. Ketentuan umum

1. Kredensial adalah bukti tertulis dari sertifikasi, pendidikan, pelatihan,

pengalaman atau kualifikasi lainnya (Joint Comission Accreditation,

2017)

2. Proses Kredensial (Credentialing) adalah proses evaluasi suatu rumah

sakit terhadap seorang Profesinal Pemberi Asuhan (PPA) untuk

menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi penugasan klinis

dan kewenangan klinis untuk menjalankan asuhan/tindakan medis

tertentu dalam lingkungan rumah sakit tersebut untuk periode tertentu

(Herkutanto, 2009)

3. Surat Penugasan Klinis adalah surat yang diterbitkan oleh pimpinan

rumah sakit kepada profesional pemberi asuhan kefarmasian

berdasarkan rincian kewenangan klinis yang ditetapkan.

4. Permohonan kredensial adalah permohonan yang diajukan oleh

pimpinan rumah sakit kepada mitra bestari untuk melakukan proses

kredensial terhadap profesional pemberi asuhan kefarmasian yang

meminta Surat Penugasan Klinis.


5. Verifikasi merupakan proses pemeriksaan tentang kebenaran terhadap

informasi yang diberikan pemohon seperti ijasah, surat tanda registrasi

(STR), surat ijin praktek (SIP), tingkat kompentensi, sertifikat

pelatihan yang berkaitan dengan kompentensinya dalam permohonan

kredensial.

6. Keputusan adalah proses pemilihan salah satu alternatif dari beberapa

macam alternatif yang sesuai dengan kewenangan dan diberikan

kepada pemohon (Tingkat 1: mampu melakukan secara mandiri,

Tingkat 2: mampu melakukan di bawah supervisi, Tingkat 3: tidak

mampu).

7. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh mitra bestari sesuai

dengan keputusan yang diambil.

8. Wewenang adalah suatu izin atau suatu jaminan dari fasilitas

kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang diberikan

kepada profesional pemberi asuhan kefarmasian terhadap kewenangan

klinis.

9. Rincian Kewenangan Klinis adalah jenis tindakan dalam lingkungan

kewenangan klinis profesional pemberi asuhan kefarmasian.

10. Mitra Bestari adalah sekelompok staf dari profesi terkait dengan

reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang

berkaitan dengan profesi.

11. Staf Profesional Pemberi Asuhan kefarmasian adalah Apoteker yang

melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien secara mandiri dan

berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya.

12. Asesi adalah orang yang diuji kompetessi kemampuannya dalam

bidang yang diinginkannya.


13. Asesor adalah orang yang berwenang/bertugas untuk melakukan

kegiatan asesmen dan juga berhak untuk memberikan rekomendasi

atas kompetensi asesi (kompeten, atau tidak kompeten).

E. Landasan hukum

1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang

Rumah sakit.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin

Kerja Tenaga Kesehatan.


tentang Akreditasi rumah Sakit.


tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. Pelayanan

Kefarmasian Di Rumah Sakit.

6. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.

058/SK/PP.IAI/IV/2011 tentang Standar Kompetensi Apoteker

Indonesia.


BAB II

KREDENSIAL DI RUMAH SAKIT

A. Pengertian Kredensial Apoteker di Rumah Sakit

Kredensial adalah bukti tertulis dari sertifikasi, pendidikan,

pelatihan, pengalaman atau kualifikasi lainnya (Joint Comission

Accreditation, 2017), sedangkan Proses Kredensial (Credentialing) adalah

proses evaluasi suatu rumah sakit terhadap seorang Profesinal Pemberi

Asuhan (PPA) untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi

penugasan klinis dan kewenangan klinis untuk menjalankan

asuhan/tindakan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit tersebut

untuk periode tertentu (Herkutanto, 2009).

Rincian Kewenangan Klinis (RKK) adalah jenis tindakan dalam

lingkungan kewenangan klinis profesional pemberi asuhan kefarmasian.

RKK seorang PPA diusulkan oleh mitra bestari melalui sub komite

kredensial yang menugaskannya. Hasil ini diteruskan oleh sub komite

kredensial (komite tenaga kesehatan lain) kepada Pimpinan Rumah Sakit.

Staf Profesional Pemberi Asuhan kefarmasian adalah Apoteker

yang melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien secara mandiri dan

berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya.

B. Prinsip Kredensial

Landasan dasar pentingngya kredensial dilakukan bagi Apoteker adalah:

1. Keselamatan pasien merupakan dasar dalam proses kredensial dan

ruang lingkup pelayanan kefarmasian.

2. Akuntabilitas suatu profesionalisme Apoteker.


3. Kredensial dalam ruang lingkup kefarmasian akan dijadikan dalam

dasar dalam keseharian pelayanan kefarmasian secara konsisten dan

suatu kekhususan ruang lingkup para profesional di fasilitas kesehatan

dalam menjalankan tugas pelayanan kefarmasian.

4. Suatu ruang lingkup kekhususan tertentu di fasilitas kesehatan harus

terlatih dalam bidang kefarmasian dan tidak dianjurkan diluar

kekhususan.

C. Manfaat

Meskipun seorang Apoteker telah mendapatkan pelatihan formal

dan kekhususan suatu profesinya dalam bidang kefarmasian di bidang

pendidikannya. Namun fasilitas pelayanan kefarmasian tetap wajib

melakukan verifikasi kembali terhadap komptensi orang tersebut terkait

layanan kefarmasian yang akan mereka lakukan di fasilitas pelayanan

kesehatan. Adapun alasan penting dilakukannya kredensial adalah:

1. Sebagai verifikasi terhadap pendidikan formal dalam melaksanakan

pelayanan kefarmasian.

2. Mengukur batas aman tingkat kemamuan profesional terhadap

pelayanan kefarmasian yang mereka kerjakan seusai dengan

keselamatan pasien.

3. Meningkatkan kemapuan suatu keahlian/kompetensi kefarmasian

dengan motivasi belajar yang tinggi.

4. Sebagai bahan gap komptensi terhadap pendidikan dan pelatihan

berkelanjutan Apoteker.

5. Mempersiapkan profesionalisme Apoteker untuk memasuki persaingan

internasional.


D. Proses Kredensial

Proses krdensial pada akhirnya akan menentukan kelayakan

terhadap kompetensi Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian

dan dibuktikan dengan suatu keputusan yang diterbitkan oleh “penguasa”

atau dapat dianalogikan sebagai pejabat tertinggi dalam fasilitas pelayanan

kesehatan (Rumah Sakit) yaitu sebagai berikut :

1. Asesi membuat permohonan untuk dikeluarkan Surat Penugasan

Kewenangan Klinis kepada Pimpinan Rumah Sakit.

2. Pimpinan Rumah Sakit membuat permohonan kepada tim kredensial

rumah sakit atau Mitra Bestari untuk dilakukan kredesialing atas nama

asesi. Permohonan dilengkapi dengan data asesi dan rincian

kewenangan klinis yang diminta.

3. Asesor melakukan penilaian kewenangan klinis.

4. Asesor menilai dan memutuskan tingkat kemampuan klinis.

5. Asesor mengeluarkan rekomendasi rincian kewenangan klinis.

6. Mitra Bestari mengirim rekomendasi rincian kewenangan klinis ke

Pimpinan Rumah sakit yang meminta.

7. Pimpinan rumah sakit menerbitkan Surat Penugasan Kerja Klinis.


Bagan Alur proses kredensial

Assesi Membuat Surat

Permohonan ke

Pimpinan Rumah Sakit


membuat permohonan ke

Tim Kredensial Rumah

Sakit atau Mitra Bestari

Assesor melakukan

proses Kredensial

Assesor

merekomendasikan hasil

penilaian RKK kepada



menerbitkan Surat

Penugasan Klinis

(Clinical Appointment)

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5 Lampiran 7Lampiran 6

Lampiran 8

Lampiran 9


E. Rincian Kewenangan klinis (RKK)

Rincian kewenangan klinis diberikan kepada tenaga apoteker

dalam menjalankan prosedur/tindakan dalam rangka menjamin kualitas

pelayanan dan keselamatan pasien agar apoteker bersikap, bertindak, dan

berperilaku secara bertanggung jawab dan mentaati semua disiplin dan

etika profesi apoteker serta moral yang baik kepada pasien, sejawat dan

masyarakat. Rincian kewenangan klinis Apoteker yaitu:

1. Upaya Penggunaan Obat Rasional (Pemantauan Terapi Obat (PTO),

Penelusuran Riwayat Pengobatan, Rekonsiliasi obat)

2. Konsultasi dan Konseling Sediaan Farmasi

3. Farmakovigilans (MESO)

4. Evaluasi Penggunaan Obat

5. Pelayanan Farmasi Klinis Berbasis Biofarmasi-Farmakokinetik

(Pemantaun kadar obat dalam darah)

6. Penyiapan Sediaan Farmasi (Dispensing sediaan steril)

7. Penyerahan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Pengkajian dan

pelayanan resep)

8. Pelayanana Informasi Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

9. Seleksi Bahan Baku, Sediaan Farmasi, Alat kesehatan (Pemilihan

Sediaan Farmasi)

10. Perencanaan Sediaan Farmasi

11. Pengadaan Bahan baku, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan

12. Penyimpanan dan Pendistribusian Bahan Baku, Sediaan Farmasi, Alat

Kesehatan

13. Pemusnahan dan Penarikan Bahan Baku, Sediaan Farmasi, Alat

Kesehatan


F. Instrumen dan Rincian penilaian

Setiap asseor yang akan menilai asesi harus mempersiapkan

instrumen yang akan dinilai, meliputi penilaian kognitif, skill atau

keterampilan, dan afektif (attitude). Instrumen yang digunakan dalam

mengukur tingkat kemampuan dari aspek :

1. Knowledge (pengetahuan dan pemahaman) degan test tertulis, studi

kasus, wawancara.

2. Sklill (gerakan & praktek ) degan observasi, simulasi dan cek

dokumen.

3. Attitude (menerima, menyetujui) degan pemeranan dalam role play

dan wawancara kepada pihak lain.

Setiap kewenangan klinis yang diminta, akan dilakukan penilaian

terhadap tingkat kemampuan yang harus dicapai dengan kriteria:

1. Pengetahuan / Knowledge (K)

a. Nilai : < 65 kemampuan pada tingkat mengetahui

b. Nilai : ≥ 65 kemampuan pada tingkat memahami

2. Ketrampilan / Skills (S)

a. Nilai : < 65 melakukan ketrampilan perlu pendampingan

b. Nilai : ≥ 65 melakukan ketrampilan secara mandiri

3. Perilaku / Attitude (A)

Nilai harus ≥ 65 dalam segala aspek


Dan setiap kewenangan klinis yang dinilai dilengkapi dengan:

1. Regulasi (R)

Dokumen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat

berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan

direktur, program rumah sakit dan/atau keputusan direktur rumah

sakit.

2. Dokumen (D)

Bukti proses kegiatan atau pelayanan yang dapat berbentuk berkas

rekam medis, laporan dan atau notulen rapat dan atau hasil audit

dan atau ijazah dan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya.

3. Observasi (O)

Bukti kegiatan yang didapatkan berdasarkan hasil

penglihatan/observasi yang dilakukan oleh assesor.

4. Simulasi (S)

Peragaan kegiatan yang dilakukan oleh staf rumah sakit yang

diminta oleh assesor

5. Wawancara

Kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh assesor yang ditujukan

kepada assesi

G. Masa Berlaku surat penugasan kerja klinis

Surat penugasan klinis berlaku paling lama tiga tahun sejak

diterbitkannya surat kewenangan klinis. Setelah itu harus dilakukan proses

rekredensialing. Jika PPA melakukan pelayanan kefarmasian dengan

kewenangan klinis yang berbeda maka dilakukan proses kredensialing baru.


H. Pencabutan surat penugasan kerja klinis

Surat kewenangan klinis dicabut jika PPA melanggar kode etika

atau perundang-undangan profesi Apoteker.

I. Dokumentasi

1. Lampiran 1. Surat Permohonan Penugasan Klinis dari Assesi ke

Rumah Sakit

2. Lampiran 2. Rincian Data dan Bukti Pendukung Assesi

3. Lampiran 3. Permohonan Rincian Kewenangan Klinis Apoteker

4. Lampiran 4. Surat Permohonan Kredensialing Apoteker dari

Rumah Sakit ke Mitra Bestari

5. Lampiran 5. Kredensialing

6. Lampiran 6. Assessment untuk Assesor

Lampiran 6.1 Pedoman Assessment untuk Assesor

Lampiran 6.2 Instrumen Pertanyaan Tulis

Lampiran 6.3 Instrumen Cek List Observasi

Lampiran 6.4 Instrumen Cek List Observasi Sikap

7. Lampiran 7. Rekapan Data Assesi

8. Lampiran 8. Rekomendasi Kewenangan Klinis dari Mitra Bestari

ke Rumah Sakit

9. Lampiran 9. Surat Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan

Klinis dari Rumah Sakit ke Apoteker

Lampiran 9.1 Surat Keputusan Pimpinan Rumah Sakit

Lampiran 9.2 Rincian Kewenangan Klinis Apoteker di Rumah

Sakit


BAB III

MITRA BESTARI

Untuk menjalankan suatu mekanisme kredensial dan re-kredensial,

rumah sakit harus membuat suatu tim, bagian, atau sub yang menangani khusus

kredensial dan re-kredensial Apoteker yang dibentuk oleh direktur. Dan yang

mempermudah proses bisnis tim tersebut diperlukan mitra, yang disini lebih

terkenal sebagai mitra bestari atau peer review. Peer review adalah evaluasi

terhadap kinerja individual seorang profesional dalam memberikan pelayanan

kesehatan dan mengidentifikasi peluang pengembangan dalam pelayanan

kesehatan (Providence, Sacred Heart Medical Center, 2014).

A. Kriteria Mitra Bestari

Secara teoritis tidak ada yang memberikan syarat khusus menjadi

seorang mitra bestari, namun dalam penerapan proses kredensial memiliki

kriteria yang dapat dijadikan bahan acuan untuk seorang mitra bestari adalah

sebagai berikut:

1. Berorientasi pada pasien (Patient care)

Mitra bestari berorientasi selalu pada perawatan pasien yang penuh

kasih sayang, tepat dan efektif untuk layanan kesehatan, pencegahan

penyakit, pengobatan penyakit, dan pada hingga akhir kehidupan

penuh dengan kehangatan. Sehingga secara psikologis seorang pasien

akan lebih cepat proses penyembuhan pasien begitu diberikan

perhatian khusus dan tentunya akan memiliki peran yang baik untuk

pengajaran terhadap peserta didik sebagai clinical instructor.


2. Memilki ilmu kesehatan sesuai dengan profesi/Medical Knowledge

Secara keilmuan seorang mitra bestari memiliki keilmuan yang lebih

mengerti tentang peran keprofesian di bidang pelayanan kesehatan.

Dengan demikian tenaga kesehatan yang menunjukkan keilmuan lebih

unggul dan penerapan ilmu tersebut.

3. Komunikasi yang baik/Interpersonal and communication skills

Mitra bestari setidaknya memiliki kemampuan komunikasi dan

interaksi yang baik dan menunjukkan kerekatan serta akrab dalam

berkomunikasi pasien, keluarga pasien maupun lintas profesi.

4. Profesionalisme

Profesionalisme bermakna pada hubungan profesi dan kepandaian

khusus untuk menjalankan tugas dan perannya. Seorang profesional

lebih banyak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keahlian dan

dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakannya.

5. System-Based Practice

System-based practice adalah cara yang paling efisien dan paling

efektif untuk menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan. Penerapan ini

didasarkan pada pengetahuan untuk meningkatkan dan

mengoptimalkan kompetensi tenaga kesehatan.

Kriteria bukan menggambarkan keharusan/standar syarat mutlak

tetapi suatu kriteria yang mempermudah pemilihan sifat seorang mitra

bestari. Dan pada dasar yang terpenting bagi seorang mitra bestari adalah

sebagai berikut:

1. Mempunyai spesifikasi/kualifikasi yang sama

Seorang mitra lebih ditekankan pada suatu kualifikasi keilmuan yang

sebidang atau seprofesi. Hal ini diperlukan untuk dapat mengkaji lebih


dalam terhadap kompetensi suatu profesi dalam melakukan pelayanan

kesehatan terhadap keselamatan pasien.

2. Mempunyai keahlian yang sesuai

Seorang mitra sebaiknya diperankan oleh seorang yang memiliki

keahlian saat itu. Semisal seorang farmasis klinik lebih baik

memperankan menjadi seorang mitra bestari untuk bidang farmasi

dibandingkan seorang farmasis yang sudah tidak membidangi farmasi

kliniknya.

Adapun kriteria mitra bestari diharapkan menjadi rekan yang bijak

dan bestari, namun bukan suatu syarat mutlak menjadi mitra keahlian, tetapi

persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh mitra yang menjadi bestari

bagi yang lain (role model) tenaga kesehatan. Sebagai syarat tambahan

adalah mitra bestari diharapkan dalam satu area kerja, dan memiliki

pengalaman yang lebih lama (senior). Para mitra bestari yang bertugas

tersebut dapat pula terdiri dari berbagai bidang keahlian sesuai dengan

kewenangan yang diminta pemohon.

B. Tugas Mitra Bestari dalam Pelaksaan Kredensial

Tugas mitra bestari dalam pelaksanaan kredensial tenaga kesehatan

adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian terhadap keilmuan, desain/cara dan prosedur

yang dimiliki oleh pemohon.

2. Melakukan supervisi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan secara

spesifik.

3. Melakukan pengawasan dan dokumentasi bukti seperti orientasi,

pendampingan kompetensi dan pendampingan etika disiplin profesi.


4. Memantau dan mengevaluasi kebutuhan tenaga kesehatan agar

terpenuhi sesuai kebutuhan.

5. Memiliki akses kewenangan terhadap pelatihan yang dibutuhkan

tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan (training

need asssesment).

C. Rekomendasi mitra Bestari

Rekomendasi pemberian kewenangan dilakukan oleh mitra bestari

berdasarkan penilaian/evaluasi pengkajian portofolio pemohon.

Rekomendasi dapat berupa:

1. Kewenangan diberhentikan.

2. Kewenangan ditambah/dikurangi.

3. Kewenangan diberikan dengan supervisi.

4. Kewenangan diberikan sepenuhnya.

Rekomendasi dapat didesain sesuai dengan cara yang akan

digunakan, bisa saja dengan kata-kata yang lebih bijak. Diharapkan dalam

rekomendasi ini memberikan solusi berkelanjutan untuk tenaga kesehatan

yang bersangkutan dan pelayanan kesehatan yang diberikan. Misalnya

disarankan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang

berkaitan dengan kebutuhan pelayan kesehatan dan untuk meningkatkan

kompetensi.


BAB IV

ETIKA DAN DISIPLIN APOTEKER

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan

merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan

dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan

organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan

perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu

pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang

harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan

yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah

Sakit.

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana,

tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta

fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk

menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap

orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan.

Tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga perawat, bidan, perawat

gigi, apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis optisien, terapis

wicara, radiografer, dan okupasi terapis yang melaksanankan tugas nya


dengan standar profesi masing masing. Standar profesi adalah batasan

kemampuan (capacity) meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan

(skill), dan sikap profesional (professional attitude) yang minimal harus

dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan

profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi

profesi.

Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) UU no 44 tentang Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap

yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan,

tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga

nonkesehatan. Jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana harus

sesuai dengan jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.

Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit wajib

memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai

dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur

operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan

mengutamakan keselamatan pasien.

Tenaga kefarmasian di Rumah Sakit cenderung melakukan tugas

rutin dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini digambarkan dengan

berbagai kondisi antara lain : tidak jelasnya uraian tugas dan cenderung

melakukan tugas rutin, selalu mengalami konflik dan frustasi karena

berbagai masalah etik dan disiplin tidak diselesaikan dengan baik, jarang

dilakukan pembinaan etika profesi.

Setiap tenaga kefarmasian harus memiliki disiplin profesi yang

tinggi dalam memberikan asuhan kefarmasiannya dan menerapkan etika


profesi dalam prakteknya. Profesionalisme tenaga kefarmasian dapat

ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi

serta penguatan nilai nilai etik dalam kehidupan profesi. Nilai etika sangat

diperlukan bagi tenaga Kefarmasian sebagai landasan dalam memberikan

pelayanan yang manusiawi dan berorientasi pada pasien. Pelanggaran

terhadap standar pelayanan , disiplin profesi tenaga kefarmasian hampir

selalu dimulai dari pelanggaran nilai moral etik yang akhirnya akan

merugikan pasien dan masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran atau timbulnya

masalah etik antara lain tingginya beban kerja tenaga kefarmasian,

ketidakjelasan kewenangan kefarmasian menghadapi pasien dengann

kompetensi yang rendah serta pelayanan yang sudah mulai berorientasi

pada bisnis.

Berdasarkan hal tersebut, penegakan disiplin profesi dan

pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana, terarah dan

dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanan tenaga kefarmasian yang

diberikan benar-benar menjamin keselamatan pasien.

A. Pengertian dan Etika Disiplin Profesi Apoteker

Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai

dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan

profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi

profesi bidang kefarmasian.

Yang dimaksud dengan ”nilai etika dan profesionalitas” adalah

bahwa penyelenggaraan farmasi rumah sakit dilakukan oleh tenaga


kefarmasian yang memiliki etika profesi dan sikap profesional, serta

mematuhi etika rumah sakit.

Etik berasal dari dari kata “ethics” yang berarti prinsip moral atau

aturan berperilaku, aturan tersebut dihimpuin dalam suatu pedoman yang

disebut Kode Etik. Pengertian etika secara umum menurut Bertens K

(2000) dalam Sumijatun 2011:

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya

2. Kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disin adalah “Kode

Etik”

3. Ilmu yang membahas tentang moralitas

Etika profesi adalah sistem dari prinsip prinsip moral atau aturan-

aturan perilaku yang diterapkan pada suatu profesi. Etika profesi berarti

perilaku yang diharapkan bagi setiap anggota profesi untuk bertindak

dengan kapasitas profesionalnya (Tabner, 1981). Etika dalam tenaga

kesehatan mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku yang

beretika dan dalam pengambilan keputusan etis, apakah suatu tindakan

dilarang, diperlukan atau diizinkan dalam keadaan yang diperlukan untuk

membuat keputusan etis (Potter & Perry, 2005). Prinsip-prinsip Moral/Etis

dalam mengambil keputusan, tenaga kesehatan hendaknya senantiasa

mendasarkan dan mempertimbangkan pada prinsip-prinsip moral yang

sifatnya universal.


Prinsip yang paling dasar adalah : “Hormat terhadap pribadi

Manusia”. Prinsip-prinsip yang lain yaitu :

1. Menghargai otonomi. Tenaga kefarmasian wajib menyadari dan

menghargai keunikan individu, yaitu menghargai hak orang tersebut

untuk menjadi dirinya sendiri, hak untuk memutuskan tujuan bagi

dirinya sendiri, Misalnya :

a. Meminta persetujuan setiap tindakan yang akan dilakukan pada

pasien

b. Menghargai hak-hak pasien dalam mengambil keputusan

c. Menerima keluhan-keluhan subyektif pasien

d. Meminta informed consent bila akan dilakukan suatu

pemeriksaan dan tindakan-tindakan untuk terapi.

2. Tidak merugikan. Kewajiban untuk tidak berbuat yang merugikan /

membahayakan. Membahayakan ini bisa dengan sengaja, resiko dan

tidak dimaksudkan. Membahayakan dengan sengaja adalah tidak

dapat diterima dan dibenarkan secara etis. Tidak bermaksud

membahayakan, resiko juga harus dipertimbangkan tingkatannya,

dimana kebaikannya dan manfaatnya akan lebih besar daripada

bahaya atau kerugiannya.

3. Berbuat baik. Tenaga kefarmasian wajib berbuat kebaikan yang

menguntungkan pasien, dan disini tenaga kefarmasian sekaligus juga

mempertimbangkan kerugian atau yang membahayakan pasien.

Misalnya : Farmasis mengajurkan pasien dengan penyakit jantung

untuk mengikuti program latihan fisik secara intensif dengan maksud

meningkatkan kesehatannya secara umum, tetapi itu tidak perlu


dilakukan, karena dengan latihan intensif tersebut ada resiko bagi

pasien terkena serangan jantung.

4. Adil. Tenaga kefarmasian wajib berlaku adil dalam membuat

keputusan dan bertindak untuk pasiennya, misalnya : tanpa

membeda-bedakan pasien berasal dari suku mana, status sosial,

agama dan jenis kelamin.

5. Kesetiaan. Tenaga kefarmasian berkewajiban memegang/menepati

perjanjian/persetujuan yang telah dibuat dan bertanggung jawab atas

kesanggupannya sehingga dapat dipercaya. Misalnya : Farmasis

sudah berjanji sebelum pasien pulang dari perawaatan akan diberikan

konseling obat untuk penatalaksanaan obat-obatannya selama

dirumah dan farmasis menepati janjinya

6. Kejujuran. Tenaga kesehatan wajib mengatakan hal yang sebenarnya,

dengan bijaksana demi kebaikan pasiennya.

7. Menjaga kerahasiaan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No.36

tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 58 ayat 1 huruf c bahwa

tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib menjaga

kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.

B. Konsep Penjagaan Etika dan Disiplin Apoteker

Istilah disiplin dikembangkan dari latin yaitu “disciplina”

(disciplus) yang berarti instruction, teaching. Dijelaskan juga dalam

cassell’s new latin dictionary disebutkan juga body of knowladge that which

is touch, learning science. Dalam arti yang luas juga disebutkan sebagi

training, education dicipline of boys, of slaves, military training, discipline,

ordered wau of life (Guwandi 2005).


Adapun disiplin profesi pada dasarnya adalah etika yang khusus

berlaku bagi orang atau kelompok orang tertentu yang melakukan praktik

profesi tententu pula, namun dengan bentuk dan kekuatan sanksi yang

lebih tegas dibanding sanksi etika pada umumnya, meskipun tetap lebih

“lunak” dibandingkan sanksi hukum. Sanksi yang diancamkan oleh suatu

disiplin profesi relatif lebih keras dibandingkan sanksi etika pada

umumnya, karena sanksi disiplin berkaitan dengan dapat atau tidaknya

pemegang profesi tertentu untuk terus memegang atau menjalankan

profesinya.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 pasal 38 huruf d

menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, konsil masing-masing

tenaga kesehatan mempunyai wewenang untuk menetapkan dan

memberikan sanksi disiplin profesi tenaga kesehatan. Jika kita merujuk

pada UU No 29 tahun 2004 dapat diketahui bahwa arti disiplin profesi

adalah “aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam

pelaksaan pelayanan”. Dimasukkannya etika profesi dan disiplin profesi ke

dalam suatu Undang-undang menurut Mahkamah harus dipahami bahwa

pembentuk Undang-Undang memberi penekanan pentingnya etika profesi

dan disiplin profesi untuk dilaksanakan sebagai pedoman bagi perilaku

tenaga kesehatan.

Hal yang harus digaris bawahi adalah meskipun etika profesi dan

disiplin profesi dimaksud diatur/dimuat di dalam sebuah Undang-Undang,

tidak dapat langsung diartikan bahwa etika dan disiplin profesi dimaksud

memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan norma hukum yang berada

di dalam Undang-Undang yang sama. Jika etika profesi dan disiplin profesi


yang diatur dalam suatu Undang-Undang diberi kekuatan berlaku (dan

mengikat) yang sama dengan norma hukum di dalam Undang-Undang,

maka konsekuensinya adalah pelanggaran terhadap etika profesi dan

disiplin profesi akan dikenai sanksi hukum, terutama sanksi pidana dan

sanksi perdata, padahal pelanggaran atas etika profesi dan disiplin profesi

hanya dapat dikenai sanksi secara etika pula dan/atau secara administratif.

Dengan kata lain meskipun etika profesi, disiplin profesi, dan norma hukum

dimaksud ketiganya dimuat dalam Undang-Undang yang sama, namun

secara normatif tidak dapat saling meniadakan atau saling menggantikan.

C. Pemantauan Etika Dan Disiplin Apoteker

Sesuai undang-undang nomor 44 tahun 2009 pasal 56 butir 5 huruf

g tentang rumah sakit bahwa dewan pengawas mengawasi kepatuhan

penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-

undangan. Penerapan etika dan disiplin tenaga kefarmasian bisa kita

lakukan dengan cara pemantauan. Pengertian pemantauan etika dan disiplin

tenaga kefarmasian adalah kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk

mengetahui tingkat kepatuhan tenaga kefarmasian terhadap kode etik

profesi dan kepatuhan terkait penerapan pedoman perilaku pegawai (code

of conduct).

Adapun tujuan pemantauan etika dan displin untuk :

1. Memastikan bahwa seluruh tenaga kefarmasian telah menerapkan

prinsip etika dan disiplin profesi.

2. Memastikan bahwa ketidaksesuaian / masalah dapat dikendalikan.


3. Menciptakan pelayanan kefarmasian yang baik dan benar, bermutu,

professional dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik.

Ketentuan Pemantauan Etika dan Disiplin dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut :

1. Jenis dan frekuensi pemantauan

Pemantauan terhadap kepatuhan etika dan disiplin tenaga

kefarmasian dapat dilaksanakan melalui pemantauan rutin di masing-

masing unti kerja melalui metode telusur. Dalam pelaksaan pemantauan,

komite/tim tenaga kefarmasian menyampaikan surat dan jadwal telusur ke

unit kerja. Pelaksanaan pemantauan dengan melakukan verifikasi dokumen-

dokumen terkait penilaian kinerja atau terkait dengan pelanggaran etika dan

disiplin pegawai untuk dapat ditindak lanjuti.

2. Pelaksanaan Pemantauan Etika dan Disiplin

Pemantauan etika dan disiplin wajib dilakukan untuk seluruh

tenaga kesehatan jika sudah ada surat dan jadwal telusur dari komite/tim

tenaga kesehatan. Tim telusur yaitu sub etika dan disiplin dan penanggung

jawab profesi wajib melaksanakan tugas pemantuan dan harus memegang

teguh nilai integritas, objektif, profesionalisme, dan menjaga kerahasian

data dan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.

Dalam pelaksaan tugasnya, pelaksana pemantauan dapat

mengambil rekaman audio/video/gambar serta meminta hak akses, Salinan

dokumen/arsip, data, informasi, dan/atau keterangan kepada

kepala/pegawai diunit kerja yang dipantau, yang selanjutnya dapat


digunakan sebagai bukti dalam penanganan tindak lanjut apabila terjadi

dugaan pelanggaran etika dan disiplin.

3. Objek Pemantauan Etika dan Disiplin

Objek pemantauan etika dan disiplin tenaga kefarmasian sebagai berikut :

a. Pegawai, meliputi pemantauan di lihat dari:

1) Kualitas, penerapan IPSG, Tingkat Kepuasan (Komplain),

Laporan Insiden

2) Kuantitas, Pengisian Logbook

3) Sikap perilaku; keberadaan, inisiatif, kehandalan, kepatuhan,

kerjasama, berperilaku dan berpenampilan.

b. Ruang kerja

Ruang kerja, meliputi pemantuan kebersihan, kerapian, kenyamanan,

dan kondisi ruang kerja yang mencerminkan disiplin dan etika.

c. Perangkat Pemantaun

Untuk menjalankan pemantuan diperlukan perangkat yang dapat

digunakan pedoman bagi pelaksanaan pemantauan. Contoh

perangkat pemantauan etika dan disiplin tenaga kefarmasian

sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.


D. Tahapan Pelaksanaan Pemantauan Etika dan Disiplin

Pemantauan etika dan disiplin tenaga kefarmasian dilakukan

dengan metode telusur dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan

a. Menyiapkan dokumen yang diperlukan, antara lain surat, jadwal

telusur serta perangkat pemantuan

b. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, seperti kamera, alat

tulis, dan lain-lain

2. Pelaksanaan

a. Mendatangi penanggung jawab unit kerja terkait telusur

b. Melakukan pemantauan sesuai dengan perangkat yang telah

dibuat

c. Meminta data, dokumen, dan/atau informasi yang telah

diperoleh

3. Pelaporan

a. Menyiapkan bahan penyusunan laporan

b. Menyusun laporan dan/atau rekomendasi pemantau

c. Menyampaikan laporan dan/atau rekomendasi kepada unit kerja

E. Pelaporan Pemantauan Etika dan Disiplin

Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan

pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit

dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Pemerintah

dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi


perumahsakitan, dan organisasi kemasyaratan lainnya sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing.

Setiap kegiatan pemantauan etika dan disiplin tenaga

kefarmasian harus menghasilkan laporan yang didalamnya berisi

simpulan hasil pemantauan dan menyebutkan dengan jelas pihak-

pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut.

Pernyataan terkait tindak lanjut hanya diberikan apabila

terdapat temuan dugaan pelanggaran etik dan disiplin pada saat

pelaksanaan pemantauan. Temuan dugaan pelanggaran dalam kegiatan

pemantauan terhadap kepatuhan etika dan disiplin, harus disampaikan

kepada kepala unit kerja yang bersangkutan.

F. Bentuk dan Isi Laporan Pemantauan

Contoh bentuk serta isi laporan yang digunakan dalam

pelaksaan pemantauan etika dan disiplin tenaga kefarmasian dapat

dilihat dalam lampiran.


DAFTAR PUSTAKA

Amalia T, dkk. 2017. Pedoman Kredensial Tenaga Kesehatan Di rumah Sakit.

Jakarta: Infomedika.

Council on Credentialing in Pharmacy. “Credentialing and Privileging of

Pharmacists: A resource Paper from Council on Credentialing ing

Pharmacy”. Am J Health-Syst Pharm. 2014; 71:1891-1900.

Herkutanto. 2009. Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis (Clinical

Privilege) di Rumah Sakit. Jakarta: PERSI.

Ikatan Apoteker Indonesia. 2011. Surat Keputusan No.

058/SK/PP.IAI/IV/2011 tentang Standar Kompetensi Apoteker

Indonesia. Jakarta.

Ikatan Apoteker Indonesia. 2016. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia

tahun 2016. Jakarta.

Joint Comission Accreditation. Ambulatory Care Program: The Who, What,

Where, and Where’s of Credentialingand Privileging, [pdf],

(http://www.jointcommiccion.org>assets, diakses pada 16 Desember

2017).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri

Kesehatan No. 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin

Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan. Jakarta.


Kesehatan No. 34 tahun 2017 tentang Akreditasi rumah Sakit. Jakarta.


Kesehatan No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian

Di Rumah Sakit. Jakarta


Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 2017. Standar Nasional Akreditasi Rumah

Sakit Edisi 1. Jakarta.

Providence. 2014. PHC-Medical Staff Peer Review and Professional Practice

Evaluation. Oregon.

Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah

sakit. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Sekretariat Negara.


LAMPIRAN 1

SURAT PERMOHONAN PENUGASAN KLINIS

DARI ASSESI KE RUMAH SAKIT

Nomor : … / ...../ …./ 20….

Perihal : Permohonan surat penugasan klinis dan rincian

..kewenangan klinis Apoteker

Lampiran : 1 Berkas

Kepada Yth :

Pimpinan Rumah Sakit RS……

Di tempat.

Dengan hormat,

Untuk mendapatkan kepastian hukum dalam rangka menunjang pelayanan

kesehatan yang mengutamakan aspek keselamatan pasien, maka kami

mengajukan permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangana

klinis Apoteker.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan

terima kasih.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Pemohon,

( )


LAMPIRAN 2

RINCIAN DATA DAN BUKTI PENDUKUNG ASSESI

I. RINCIAN DATA ASSESI

A. Data Pribadi

1. Nama pemohon :

2. Tempat / tanggal lahir :

3. Jenis Kelamin :

4. Pangkat / Golongan :

5. Tempat Praktek / Unit kerja :

6. Bagian :

7. Pendidikan Terakhir : Apoteker / S2 / S3

8. Alamat rumah :

9. No. Hp/WA :

Telp Rumah / Kantor HP :

E-mail :

B. Data Pendidikan

Pendidikan Tahun

Lulus

Nama Institusi

Pendidikan Apoteker

S1

S2

S3


C. Data Registrasi / Izin Praktek

Nama Registrasi Izin praktek

Nomor Tgl. Terbit (tgl-bln-th)

Tgl. Akhir (tgl-bln-th)

Tempat Praktek

STRA

SIPA

II. RINCIAN BUKTI PENDUKUNG

Bukti Pendukung Kelengkapan Bukti *)

Ada Tidak

Foto Copy Ijazah Apoteker/ S1/ S2/ S3

Foto Copy STRA

Foto Copy SIPA

Foto Copy Sertifikat Kompetensi

Foto Copy Sertifikat Pelatihan :

1.

2.

3.

4.

5.

6. dst…

Training Record

Log Book

Clinical Previlege

SPKK Sebelumnya (Re-Kredensial)


tempat, tanggal/bulan/tahun

Pemohon

ttd

(Nama lengkap dengan gelar)

Keterangan : *) berikan tanda √


LAMPIRAN 3

PERMOHONAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS APOTEKER

NAMA APOTEKER YANG MENGAJUKAN :

LULUSAN/ TAHUN LULUS :

Lingkari nomor dan berikan tanda √ untuk kemampuan klinis yang diminta.

No. Rincian Kewenangan Klinis

Permohonan

Kemampuan

Klinis

(diisi oleh Assesi)

Disetujui

Kemampuan

Klinis

(diisi oleh Assesor)

1 2 3 1 2 3

1. Upaya Penggunaan Obat Rasional

(Pemantauan Terapi Obat (PTO),

Penelusuran Riwayat Pengobatan,

Rekonsiliasi obat).

2. Konsultasi dan Konseling Sediaan

Farmasi.


4. Evaluasi Penggunaan Obat.

5. Pelayanan Farmasi Klinis Berbasis

Biofarmasi-Farmakokinetik (Pemantauan kadar obat dalam

darah)


6. Penyiapan Sediaan Farmasi

(Dispensing sediaan steril)

7. Penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Pengkajian dan pelayanan resep)

8. Pelayanana Informasi Sediaan

Farmasi dan Alat Kesehatan.

9. Seleksi Bahan Baku, Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan

(Pemilihan Sediaan Farmasi).


11. Pengadaan Bahan baku, Sediaan

Farmasi dan Alat Kesehatan.

12. Penyimpanan Dan Pendistribusian Bahan Baku, Sediaan Farmasi dan

Alat Kesehatan.

13. Pemusnahan dan Penarikan Bahan Baku, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Keterangan :

1 = Mampu melakukan secara mandiri

2 = Mampu melakukan dibawah supervisi

3 = Tidak mampu


LAMPIRAN 4

SURAT PERMOHONAN KREDENSIALING APOTEKER

DARI RUMAH SAKIT KE MITRA BESTARI

Nomor : … / ...../ …./ 20….

Lampiran :

Perihal : Permohonan Kredensialing Apoteker

Kepada Yth :

Mitra Bestari / Hisfarsi PD – IAI…….

Di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan dengan mengutamakan aspek

keselamatan pasien, maka RS …………………………… mengajukan

permohonan untuk melakukan kredensialing untuk mendapatkan penugasan

klinis terhadap Apoteker RS………………… sebanyak ……orang yaitu :

1. ……………………….. bertugas di Rawat Jalan

2. ……………………….. bertugas di Rawat Inap

3. ……………………….. bertugas di IRD

4. ……………………….. bertugas di Pengelolaaan

5. ………………………. bertugas di Dispensing Sediaan Farmasi

6. ……………………….. dst

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan

terima kasih.


Tempat, tanggal/ bulan/ tahun


Ttd

( )


LAMPIRAN 5

KREDENSIALING

Proses memperoleh, memverifikasi, dan menilai kualifikasi dari seorang

apoteker untuk memberikan asuhan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

1. Status Kredensialing Yang Diusulkan

(Berikan tanda √ pada salah satu kotak)

Pengajuan Baru

Peningkatan Kewenangan Klinis

Pemulihan Kewenangan Klinis

Rekredensial

2. Sistematika Penilaian

Aspek Penilaian

Setiap kewenangan klinis yang diminta, akan dilakukan penilaian

terhadap tingkat kemampuan yang harus dicapai dari aspek:

a. Pengetahuan / Knowledge (K)

• Nilai : < 65 kemampuan pada tingkat mengetahui

• Nilai : ≥ 65 kemampuan pada tingkat memahami

b. Ketrampilan / Skill (S)

• Nilai : < 65 melakukan ketrampilan perlu pendampingan

• Nilai : ≥ 65 melakukan ketrampilan secara mandiri

c. Perilaku / Attitude (A)

• Nilai harus ≥ 65 dalam segala aspek


Dan setiap kewenangan klinis yang dinilai, dilengkapi dengan:

a. Regulasi (R):

Dokumen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat

berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan

direktur, program rumah sakit dan/atau keputusan direktur rumah

sakit.

b. Dokumen (D):

Bukti proses kegiatan atau pelayanan yang dapat berbentuk berkas

rekam medis, laporan dan atau notulen rapat dan atau hasil audit dan

atau ijazah dan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya.

c. Observasi (O):

Bukti kegiatan yang didapatkan berdasarkan hasil penglihatan/

observasi yang dilakukan oleh assesor.

d. Simulasi (S):

Peragaan kegiatan yang dilakukan oleh staf rumah sakit yang diminta

oleh assesor.

e. Wawancara (W):

Kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh assesor yang ditujukan

kepada assesi.

3. Instrumen Penilaian

Instrumen yang digunakan dalam mengukur tingkat kemampuan dari

aspek :

a. Knowledge (pengetahuan dan pemahaman) degan tes tertulis, studi

kasus, wawancara


b. Skill (gerakan dan praktek ) dengan observasi, simulasi dan cek

dokumen

c. Attitude (menerima, menyetujui) dengan pemeranan dalam role play

dan wawancara kepada pihak lain

4. Makna dari Tingkat Kemampuan

1 = Mampu melakukan secara mandiri

2 = Mampu melakukan dibawah supervisi

3 = Tidak mampu

5. Rincian Kewenangan Klinis yang Diminta

Lingkari nomor dan berikan tanda √ untuk kemampuan klinis yang

diminta


Permohonan

Kemampuan

Klinis

(diisi oleh

Assesi)

Disetujui

Kemampuan

Klinis

(diisi oleh

Assesor)

1 2 3 1 2 3

1. Upaya Penggunaan Obat

Rasional

(Pemantauan Terapi Obat

(PTO), Penelusuran Riwayat

Pengobatan, Rekonsiliasi obat)

2. Konsultasi dan Konseling

Sediaan Farmasi




5. Pelayanan Farmasi Klinis Berbasis Biofarmasi-Farmakokinetik (Pemantauan

kadar obat dalam darah)




Farmasi dan Alat Kesehatan

9. Seleksi Bahan Baku, Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan

(Pemilihan Sediaan Farmasi)


11. Pengadaan Bahan baku, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

12. Penyimpanan Dan

Pendistribusian Bahan Baku, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

13. Pemusnahan dan Penarikan Bahan Baku, Sediaan Farmasi

dan Alat Kesehatan


6. Rincian Kewenangan Klinis dan Pokok Bahasan

Kewenangan Klinis

Pokok Bahasan

1. Upaya Penggunaan

Obat Rasional

(Pemantauan Terapi Obat

(PTO), Penelusuran

Riwayat Pengobatan,

Rekonsiliasi Obat)

a. Peran dan tanggung jawab apoteker dalam

meningkatkan keamanan,efektifitas dan

dampak ekonomi penggunaan obat secara

individual

b. Pharmaceutical care process:

• Penilaian/ assessment.

• Pharmaceutical care plan.

• Intervensi terhadap adanya DTPs

(Drug Therapy Problems)

• Tindak lanjut: kegiatan monitoring &

evaluasi obat

o Konsep penyakit terpilih: anatomi-

fisiologi manusia, etiologi, prognosis

pato-fisiologi, tanda serta gejala

o Interpretasi data klinis: hasil pemeriksaan

fisik, hasil pemeriksaan laboratorium, alat

diagnostik dan instrumen

o Farmakoterapi penyakit terpilih,

identifikasi reaksi obat yang tidak

dikehendaki dari penggunaan obat tunggal

(ADR, adverse drug reaction ), maupun

interaksi obat

o Pengobatan berbasis bukti (EBM/

Evidence Based Medicine )


2. Konsultasi dan

Konseling Sediaan

Farmasi dan Alat

Kesehatan

o Peran konsultasi dan konseling di bidang

farmasi

o Definisi dan tujuan konsultasi dan

konseling farmasi

o Kebutuhan, harapan & preferensi pasien

o Konsep compliance, adherence, health

behavior

o Teknik komunikasi (verbal dan nonverbal)

o Teknik meningkatkan kepatuhan

penggunaan obat pasien

o Pendekatan sistematis konsultasi dan

konseling, contoh metode pendekatan:

Calgary-Cambridge, Pendleton dll

o Fasilitas penunjang konsultasi dan

konseling.

o Konsep penyakit terpilih: anatomi-

fisiologi, etiologi, prognosis, patofisiologi,

tanda dan gejala

o Farmakologi: mekanisme kerja obat

o Interpretasi data klinis

o Farmakoterapi dan terapi non farmakologi

pada penyakit terpilih

o Dokumentasi kegiatan konsultasi dan

konseling sediaan farmasi


3. Farmakovigilans

(MESO)

o Definisi dan klasifikasi ESO (Efek

Samping Obat)

o Faktor presdisposisi ESO

o Mekanisme dan penyebab ESO tipe A dan

tipe B

o Identifikasi ESO berdasarkan Skala

Naranjo dan NGA

o Karakteristik ESO dan upaya

pengendaliannya

o Dokumentasi dan pelaporan ESO &

intervensi yang dilakukan

o Farmokologi/ Farmakodinamik

o Farmakokinetik

o Farmakoterapi

o Farmakovigilans

4. Evaluasi Penggunaan

Obat

o Pendekatan sistematis evaluasi

penggunaan obat.

o Metode penelitian klinis

o Kajian penggunaan obat pada individu

dan populasi beserta alat evaluasinya

o Farmakoekonomi

o Pedoman terapi pada penyakit terpilih

o EBM (Evidence Based Medicine)

o Teknik advokasi penggunaan obat

o berbasis bukti


5. Pelayanan Farmasi

Klinis Berbasis

Biofarmasi-

Farmakokinetik

(Pemantauan Kadar

Obat Dalam Darah)

o Konsep dasar farmakokinetika

o Konsep dasar farmakodinamik

o Konsep penyesuaian dosis berdasarkan

prinsip farmakokinetika, pemantauan

terapi pada obat

o Tinjauan farmasi klinis pada populas

khusus: geriatri, pediatri, gangguan ginjal,

gangguan hati, ibu hamil dan menyusui

6. Penyiapan Sediaan

Farmasi dan Alat

Kesehatan

o Aspek kelengkapan resep berdasarkan

peraturan yang berlaku

o Patient safety

o Manajemen resiko

o Aspek bentuk sediaan, bahan baku dan

eksipien

o Kompatibilitas, stabilitas,penyimpanan

dan BUD (Beyond Use Date)

o Perhitungan dan penyesuaian dosis dalam

proses penyiapan sediaan farmasi non

steril

o Peracikan sediaan farmasi sesuai prosedur

etiket dan label sediaan farmasi

o Pengemasan kembali sediaan obat

o Validasi & pelayanan resep

o Dokumentasi farmasi

o Etika dan peraturan-perundangan

kefarmasian terkait dengan proses

penyiapan obat


7. Penyerahan Sediaan

Farmasi dan Alat

Kesehatan

o Etika dan peraturan perundangan terkait

penyerahan obat.

o Sistematika penyerahan obat

o Teknik pemakaian macam-macam bentuk

sediaan farmasi dan alkes

o Teknik komunikasi dalam penyerahan

obat

o Sistem pelaporan terhadap dispensing

error dan obat rusak

8. Pelayanan Informasi

Sediaan Farmasi dan

Alat Kesehatan

o Peran farmasi dalam pelayanan informasi

obat dan alkes

o Sumber informasi obat

o Critical appraisal sumber informasi obat

o Sarana penunjang dalam pelayanan

o informasi obat dan alkes

o Definisi dan klasifikasi EBM

o Pendekatan sistematis pencarian sumber

informasi obat dan alkes

9. Seleksi Sediaan

Farmasi, Alat

Kesehatan

o Managing Drug Supply

o SKN & Kebijakan Obat Nasional

o Epidemiologi

o Karakterisitik, spesifikasi dan seleksi

bahan baku obat

o Farmakoepidemiologi


o Farmakoekonomi

o Evidence Based Medicine

o Biofarmasi-farmakokinetika

o Teknik pengambilan keputusan

o Formularium obat

o Pedoman Praktek Kedokteran

10. Perencanaan Sediaan

Farmasi dan Alat

Kesehatan


o SKN & Kebijakan Obat Nasional

o Metode Konsumsi

o Epidemiologi

o Karakterisitik, spesifikasi dan seleksi

bahan baku obat

o Farmakoepidemiologi

o Farmakoekonomi

o Evidence Based Medicine

o Biofarmasi-farmakokinetika

o Teknik pengambilan keputusan

o Formularium obat

o Pedoman Praktek Kedokteran

11. Pengadaan Sediaan

Farmasi, dan Alat

kesehatan


o Perhitungan Kebutuhan Obat

o Good Procurement Practice

o Jaminan Mutu

o Supply Chain Management


o Risk Management

o Farmakoekonomi

o Peraturan - perundangan

12. Penyimpanan Dan

Pendistribusian

Bahan Baku, Sediaan

Farmasi, Alat

Kesehatan


o Jaminan Mutu

o Good Distribution and Transportation

Practice

o Supply Chain Management

o Stabilitas Obat

o Cold Chain System

o Risk Management

o Farmakoekonomi

o Peraturan – perundangan

13. Pemusnahan Bahan

Baku, Sediaan

Farmasi, Alat

Kesehatan


o Jaminan Mutu

o Stabilitas Obat

o Cold Chain System

o Risk Management

o Peraturan-perundangan


LAMPIRAN 6

ASSESSMENT UNTUK ASSESOR

LAMPIRAN 6.1

I. PEDOMAN ASSESSMENT UNTUK ASSESOR

Kewenangan klinis Aspek Penilian

Pokok Bahasan K S A


(Pemantauan Terapi Obat (PTO), Penelusuran Riwayat

Pengobatan, Rekonsiliasi Obat)

c. Peran dan tanggung

jawab Apoteker

dalam

meningkatkan

keamanan,efektifita

s dan dampak

ekonomi

penggunaan obat

secara individual

d. Pharmaceutical

care proses:

• Penilaian/assess

ment

• Pharmaceutical

care plan

• Intervensi

terhadap adanya

DTPs (Drug


Therapy

Problems)

• Tindak lanjut:

kegiatan

monitoring dan

evaluasi obat

o Konsep penyakit

terpilih: anatomi-

fisiologi manusia,

etiologi, prognosis

pato-fisiologi, tanda

serta gejala

o Interpretasi data

klinis: hasil

pemeriksaan fisik,

hasil pemeriksaan

laboratorium, alat

diagnostik dan

instrumen

o Farmakoterapi

penyakit terpilih,

Identifikasi reaksi

obat yang tidak

dikehendaki dari

penggunaan obat

tunggal (ADR,


adverse drug

reaction ), maupun

interaksi obat

o Pengobatan

berbasis bukti

(EBM)

2. Konsultasi dan

Konseling Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan

o Peran konsultasi

dan konseling di

bidang farmasi

o Definisi dan tujuan

konsultasi dan

konseling farmasi

o Kebutuhan, harapan

& preferensi pasien

o Konsep

compliance,

adherence, health

behavior

o Teknik komunikasi

(verbal dan

nonverbal)

o Teknik

meningkatkan

kepatuhan


penggunaan obat

pasien

o Pendekatan

sistematis

konsultasi dan

konseling, contoh

metode pendekatan:

Calgary-

Cambridge,

Pendleton dll.

o Fasilitas penunjang

konsultasi dan

konseling

o Konsep penyakit

terpilih: anatomi-

fisiologi, etiologi,

prognosis,

patofisiologi, tanda

dan gejala

o Farmakologi:

mekanisme kerja

obat

o Interpretasi data

klinis

o Farmakoterapi dan

terapi non


farmakologi pada

penyakit terpilih

o Dokumentasi

kegiatan konsultasi

dan konseling

sediaan farmasi

3. Farmakovigilans

(MESO)

o Definisi dan

klasifikasi ESO

(Efek Samping

Obat)

o Faktor presdisposisi

ESO

o Mekanisme dan

penyebab ESO tipe

A dan tipe B

o Identifikasi ESO

berdasarkan Skala

Naranjo dan NGA

o Karakteristik ESO

dan upaya

pengendaliannya

o Dokumentasi dan

pelaporan ESO &

intervensi yang

dilakukan

o Farmokologi /


Farmakodinamik

o Farmakokinetik

o Farmakoterapi

o Farmakovigilans


o Pendekatan

sistematis evaluasi

penggunaan obat

o Metode penelitian

klinis

o Studi penggunaan

obat pada individu

dan populasi

beserta alat

evaluasinya

o Farmakoekonomi

o Pedoman terapi

pada penyakit

terpilih

o EBM (Evidence

Based Medicine)

o Teknik advokasi

penggunaan obat

o berbasis bukti



Klinis Berbasis Biofarmasi-

Farmakokinetik (Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah)

o Konsep dasar

farmakokinetika

o Konsep dasar

farmakodinamik

o Konsep

penyesuaian dosis

berdasarkan prinsip

farmakokinetika,

pemantauan terapi

pada obat

o Tinjauan farmasi

klinis pada populasi

khusus: geriatri,

pediatri, gangguan

ginjal, gangguan

hati, ibu hamil dan

menyusui

6. Penyiapan Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan

o Aspek kelengkapan

resep berdasarkan

peraturan yang

berlaku

o Patient safety

o Manajemen resiko

o Aspek bentuk

sediaan, bahan

baku dan eksipien


o Kompatibilitas,

stabilitas,penyimpa

nan dan BUD

(Beyond Use Date)

o Perhitungan dan

penyesuaian dosis

dalam proses

penyiapan sediaan

farmasi non steril

o Peracikan sediaan

farmasi sesuai

prosedur , etiket

dan label sediaan

farmasi

o Pengemasan

kembali sediaan

obat.

o Validasi &

pelayanan resep

o Dokumentasi

farmasi

o Etika dan

peraturan-

perundangan

kefarmasian terkait

dengan proses

penyiapan obat




o Etika dan peraturan

perundangan terkait

penyerahan obat

o Sistematika

penyerahan obat

o Teknik pemakaian

macam-macam

bentuk sediaan

farmasi dan alkes

o Teknik komunikasi

dalam penyerahan

obat

o Sistem pelaporan

terhadap dispensing

error atau obat

rusak

8. Pelayanan Informasi

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

o Peran farmasi

dalam pelayanan

informasi obat dan

alkes

o Sumber informasi

obat

o Critical appraisal

sumber informasi

obat


o Sarana penunjang

dalam pelayanan

o informasi obat dan

alkes

o Definisi dan

klasifikasi evidence

based medicine

o Pendekatan

sistematis

pencarian sumber

informasi obat dan

alkes

9. Seleksi Sediaan Farmasi,

Alat Kesehatan

o Managing Drug

Supply

o SKN & Kebijakan

Obat Nasional

o Epidemiologi

o Karakterisitik,

spesifikasi dan

seleksi bahan baku

obat

o Farmakoepidemiol

ogi

o Farmakoekonomi

o Evidence Based


Medicine

o Biofarmasi-

farmakokinetika

o Teknik

pengambilan

keputusan

o Formularium obat

o Pedoman Praktek

Kedokteran

10. Perencanaan Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan

o Managing Drug

Supply

o SKN dan

Kebijakan Obat

Nasional

o Metode Konsumsi

o Epidemiologi

o Karakterisitik,

spesifikasi dan

seleksi bahan baku

obat

o Farmakoepidemiol

ogi

o Farmakoekonomi

o Evidence Based

Medicine

o Biofarmasi-


farmakokinetika

o Teknik

pengambilan

keputusan

o Formularium obat

o Pedoman Praktek

Kedokteran

11. Pengadaan Sediaan Farmasi, dan Alat

kesehatan

o Managing Drug

Supply

o Perhitungan

Kebutuhan Obat

o Good Procurement

Practice

o Jaminan Mutu

o Supply Chain

Management

o Risk Management

o Farmakoekonomi

o Peraturan –

perundangan

12. Penyimpanan Dan Pendistribusian Bahan Baku, Sediaan

Farmasi, Alat Kesehatan

o Managing Drug

Supply

o Jaminan Mutu

o Good Distribution

and Transportation

Practice


o Supply Chain

Management

o Stabilitas Obat

o Cold Chain System

o Risk Management

o Farmakoekonomi

o Peraturan –

perundangan

13. Pemusnahan Bahan Baku, Sediaan

Farmasi, Alat Kesehatan

o Managing Drug

Supply

o Jaminan Mutu

o Stabilitas Obat

o Cold Chain System

o Risk Management

o Peraturan –

perundangan


LAMPIRAN 6.2

INSTRUMEN PERTANYAAN TULIS

Nama Assesi : Tempat :

Nama Assesor : Tanggal :

No.

Rincian

Kewenangan Klinis

Pertanyaan Jawaban Nilai

1. Upaya Penggunaan

Obat Rasional

(Pemantauan Terapi

Obat (PTO), Penelusuran Riwayat

Pengobatan, Rekonsiliasi obat)

2. Konsultasi dan

Konseling Sediaan

Farmasi




Obat


Klinis Berbasis Biofarmasi-Farmakokinetik

(Pemantauan kadar obat dalam darah)


Farmasi (Dispensing sediaan steril)

7. Penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan (Pengkajian dan pelayanan resep)


8.

Pelayanana Informasi


9 Seleksi Bahan Baku,

Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan (Pemilihan Sediaan

Farmasi)

.10. Perencanaan Sediaan Farmasi


11. Pengadaan Bahan

baku, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

12. Penyimpanan dan Pendistribusian Bahan

Baku, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

13. Pemusnahan dan

Penarikan Bahan Baku, Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan

LAMPIRAN 6.3


INSTRUMENT CEK LIST OBSERVASI



Sumber pembanding : Kebijakan Farmasi Rumah Sakit, Pedoman/ Panduan Pelayanan Farmasi dan

SPO (Standar Prosedur Operasional). Selama mendemostrasikan keterampilannya, apakah Assesi melakukan :

No Kewenangan

Klinis

Keterampi

lan

yang

Diinginkan

Cek list

Kegia

tan

Unjuk

Kegia

tan Nilai

1. Upaya Penggunaan

Obat Rasional

(Pemantauan Terapi

Obat (PTO),

Penelusuran

Riwayat

Pengobatan,

Rekonsiliasi obat)

2. Konsultasi dan

Konseling Sediaan

Farmasi


3. Farmakovigilans

(MESO)

4. Evaluasi

Penggunaan Obat

5. Pelayanan Farmasi Klinis Berbasis Biofarmasi-

Farmakokinetik (Pemantauan kadar obat dalam darah)

6. Penyiapan Sediaan Farmasi (Dispensing sediaan

steril)




(Pengkajian dan pelayanan resep)



9. Seleksi Bahan Baku, Sediaan

Farmasi dan Alat kesehatan (Pemilihan Sediaan

Farmasi)

10. Perencanaan

Sediaan Farmasi


11. Pengadaan Bahan

baku, Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan

12. Penyimpanan dan Pendistribusian Bahan Baku,


13. Pemusnahan dan Penarikan Bahan Baku, Sediaan



LAMPIRAN 6.4

INSTRUMEN CEK LIST OBSERVASI SIKAP



Sumber pembanding : Kebijakan Farmasi Rumah Sakit, Pedoman/ Panduan Pelayanan Farmasi dan SPO (Standar Prosedur Operasional).

No Kewenangan Klinis Sikap Indikator

Ketercapaian Nilai

1. Upaya Penggunaan

Obat Rasional

(Pemantauan Terapi

Obat (PTO),

Penelusuran Riwayat

Pengobatan,

Rekonsiliasi obat)

2. Konsultasi dan

Konseling Sediaan

Farmasi


3. Farmakovigilans

(MESO)


Obat


Klinis Berbasis Biofarmasi-Farmakokinetik

(Pemantauan kadar obat dalam darah)


Farmasi (Dispensing sediaan steril)





8. Pelayanana Informasi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

9. Seleksi Bahan Baku,

Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan (Pemilihan Sediaan

Farmasi)

10. Perencanaan Sediaan

Farmasi


11. Pengadaan Bahan

baku, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

12. Penyimpanan dan Pendistribusian Bahan Baku, Sediaan





LAMPIRAN 7

REKAPAN DATA ASSESI

NAMA ASSESI :

NIP/ NIK :

TEMPAT PRAKTEK / UNIT KERJA :

No Format/Instrumen Kelengkapan Keterangan

Ya Tidak

1. Data Profil Individu

2

Permohonan Kredensialing a. Identitas

b. Status regristasi c. Status kredensialing d. Persyaratan kredensialing

...

… … …

…

… … …

Pernyataan :

3.

Rincian Kewenangan Apoteker

A. Assesment Mandiri Nakes

B. Rekomendasi Assesor

…

…

…

…

Rekomendasi :


Ketua Tim Kredensial Pengurus Daerah Hisfarsi ……..

( )


LAMPIRAN 8

REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS

DARI MITRA BESTARI KE RUMAH SAKIT

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILLEGE)

Rincian kewenangan klinis diberikan kepada tenaga Apoteker dalam

menjalankan prosedur/ tindakan dalam rangka menjamin kualitas pelayanan

dan keselamatan pasien agar Apoteker bersikap, bertindak, dan berperilaku

secara bertanggung jawab dan mentaati semua disiplin dan etika profesi

Apoteker serta moral yang baik kepada pasien, sejawat dan masyarakat.

Rincian kewenangan klinis ini diberikan kepada :

Nama Apoteker :

Kualifikasi : Sebagai berikut


Kemampuan Klinis Assesi

1 2 3

1. Upaya Penggunaan Obat Rasional.

(Pemantauan Terapi Obat (PTO), Penelusuran

Riwayat Pengobatan, Rekonsiliasi obat)





5. Pelayanan Farmasi Klinis Berbasis Biofarmasi-

Farmakokinetik (Pemantauan kadar obat dalam darah)


7. Penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan


8. Pelayanana Informasi Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan

9. Seleksi Bahan Baku, Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan (Pemilihan Sediaan Farmasi)


11. Pengadaan Bahan baku, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

12. Penyimpanan Dan Pendistribusian Bahan Baku, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan



DAFTAR TIM KREDENSIAL

No. Nama dan Gelar Spesialisasi Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.


Demikianlah rincian kewenangan klinis ini direkomendasikan dengan

berorientasi pada pedoman kompetensi apoteker IKATAN APOTEKER

INDONESIA dan mempertimbangkan situasi serta kondisi Rumah Sakit

………………………………... (Nama Rumah Sakit)

Kewenangan klinis Apoteker ini secara berkala akan dievaluasi dan

disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

dibidang kefarmasian.

Disetujui : Tanggal………………………….

Ditetapkan di : ………………………………….

Mengetahui,

Tim Kredensial/Mitra Bestari

ttd

( )


LAMPIRAN 9

SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN

KLINIS

DARI RUMAH SAKIT UNTUK APOTEKER

LAMPIRAN 9.1

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN RUMAH SAKIT

Nomor : ………. / /SK/ /2018

TENTANG

SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN

KLINIS

APOTEKER DI RUMAH SAKIT …………………………..

MENIMBANG :

i. Sesuai rekomendasi dari Tim Kredensial/Mitra

Bestari agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan

klinis dan rincian kewenangan klinis atas nama

……………….. (nama apoteker) sebagai professional

pemberi asuhan kefarmasian rumah sakit.

ii. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu

ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Rumah

Sakit Rumah Sakit.


MENGINGAT :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nimor 44 tahun

2009 tentang Rumah Sakit

2. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit tahun 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Penugasan Klinis kepada .............………..

sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.

Kedua : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada

……..……………….…sebagai professional pemberi

asuhan kefarmasian .................................…di rumah sakit

dengan Rincian Kewenangan Klinis terlampir dan menjadi

kesatuan dalam Surat Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal

ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan

perbaikan dan perubahan seperlunya.


Ditetapkan di : .....................

Pada tanggal : .......................

Rumah Sakit ..........................


Ttd

( )


LAMPIRAN 9.3

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS APOTEKER DI RUMAH SAKIT

Lampiran Pimpinan Rumah Sakit Rumah Sakit No

………………………….…

Rincian kewenangan klinis Apoteker …………………………………….……….

No. Rincian Kewenangan Klinis Disetujui

Kemampuan

Klinis*)


(Pemantauan Terapi Obat (PTO), Penelusuran

Riwayat Pengobatan, Rekonsiliasi obat)




5. Pelayanan Farmasi Klinis Berbasis Biofarmasi-Farmakokinetik (Pemantauan kadar obat dalam

darah)

6. Penyiapan Sediaan Farmasi (Dispensing sediaan

steril)


8. Pelayanana Informasi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

9. Seleksi Bahan Baku, Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan (Pemilihan Sediaan Farmasi)



11. Pengadaan Bahan baku, Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan

12. Penyimpanan Dan Pendistribusian Bahan Baku, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

13. Pemusnahan dan Penarikan Bahan Baku, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Catatan:

Bila ada yang di bawah supervisi dituliskan poin mana saja



Ttd

( )


Documents

PEDOMAN KREDENSIAL APOTEKER DI RUMAH SAKITiaibojonegoro.com/wp-content/uploads/2019/06/Pedoman...Pedoman Kredensial Apoteker 6 rumah sakit, atau rumah sakit lain, atau Himpunan Seminat