HIPOTIK KAPAL LAUT - BEM FH UI Session 5. Dasar Hukum Hipotik Kapal ... Hub. hukum pemilik terakhir dengan pemilik sebelumnya dlm cara memperoleh hak, menganut ajaran kausal

  • View
    238

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of HIPOTIK KAPAL LAUT - BEM FH UI Session 5. Dasar Hukum Hipotik Kapal ... Hub. hukum pemilik...

  • HIPOTIK KAPAL LAUT

    Abdul Salam Fakultas Hukum Universitas Indonesia

  • Pengaturan Hipotik Subyek Hipotik Obyek Hipotik Tahapan pembebanan

    Hipotik

    Permasalahan eksekusi Hipotik

    outline materi

    Session 5

  • Dasar Hukum Hipotik Kapal

    KUHPerdata KUHD Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.

    14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005

    tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2005

    tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993.

  • Hipotik (Pasal 1162 KUHPerdata), Suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Lihat lebih lanjut Lebih lanjut; Pasal 1168,1171, 1175, 1176 KUH Perdata

    Kapal: Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

    Pasal 1 angka (12) UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.

  • Unsur-Unsur Hipotik

    1. Harus ada benda yang dijaminkan

    2. Bendanya benda tak bergerak

    3. Dilakukan oleh orang yang berhak memindahtangankan benda jaminan

    4. Ada sejumlah uang tertentu dalam perjanjian pokok dan ditetapkan dalam suatu akta > akta otentik.

    5. Benda objek jaminan bukan untuk dimiliki, hanya sebagai jaminan hutang saja

  • Asas-Asas Hipotik

    1. Publisitas

    2. Asas spesialitas

    benda apa

    letaknya di mana

    luasnya berapa

    berbatasan dengan apa saja

  • Subyek Hipotik

    Pemberi Hipotik (HIPOTHEEKGEVER) Penerima Hipotik (HIPOTHEEKBANK,

    HIPOTHEEHOUDER, atau HIPOTHEEKNEMER)= Pihak yang meminjam uang

  • Objek Hipotik

    UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) Benda tetap = Tanah criditverband

    UU No. 4 tahun 1996 (UUHT) Tanah = HT Hipotik = Benda tetap bukan tanah Kapal laut, (UU No. 17/2008 ttg Pelayaran) dan Ps. 314 (3)

    KUHD Pesawat terbang, dan helikopter telah mempunyai tanda

    pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia (Ps 12 UU No. 1/2009 Ttg Penerbangan)

    Kapal Laut : Ps. 314 KUHD Kapal2 yg dpt dibukukan (didaftarkan) dlm

    register kapal adalah kapal yg beratnya paling sedikit 20 Meter kubik isi kotor

    didaftarkan dalam daftar induk pendaftaran kapal

  • Tujuan Pendaftaran Kapal

    Memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKP)

    Status hukum kepemilikan kapal menjadi jelas

    dapat dipasang/dibebani hipotik!KEPRES NO. 219 Tahun 1958, Tanggal 13 November 1958 DISEBUTKAN BAHWA PEJABAT PEGAWAI BALIK NAMA ADALAH SYAH BANDAR. !Apa akibat terhadap Kapal yg tidak didaftarkan? !Pendaftaran kapan tdk memberikan jaminan bahwa orang yang namanya terdaftar adalah pemilik sejati dari kapal tsb, pendaftaran kapal menggunakan STELSEL NEGATIF. !Hub. hukum pemilik terakhir dengan pemilik sebelumnya dlm cara memperoleh hak, menganut ajaran kausal.

  • Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan hutang dengan pembebanan hipotek atas kapal.

    Kapal dapat dibebani lebih dari 1 (satu) hipotek.

    Piutang pelayaran yang didahulukan adalah sebagai berikut: Pembayaran upah nakhoda dan ABK Pembayaran uang duka atas

    kematian. Pembayaran biaya salvage atas

    kapal. Biaya pelabuhan dan alur

    pelayaran lainnya serta pemanduan.

    Membayar kerugian yang ditimbulkan oleh kerugian fisik atau kerusakan akibat pengoperasian kapal.

    Apabila terdapat gugatan terhadap piutang yang dijamin dengan kapal, pemilik, pencanter, atau operator kapal harus mendahulukan pembayaran piutang pelayaran yang didahulukan.

    Apabila terjadi claim pelayaran maka perintah penahanan kapal oleh pengadilan tanpa melalui proses gugatan. !

    Kapal dapat dibebani lebih dari 1 (satu) hipotek.

    BAB VI: HIPOTEK DAN PIUTANG-PELAYARAN YANG

    DIDAHULUKAN (Pasal 60 s/d 66) UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG

    PELAYARAN

    PIUT

    ANG

    PELA

    YARAN

    YG

    DID

    AHU

    LUKA

    N

    HIPOTIK

  • Tahapan Pembebanan Hipotik Kapal1.Tahapan I

    Perjanjian Kredit (utang piutang) dengan menyatakan membebankan kapal dengan hipotik sebagai jaminan pelunasan hutang. bentuknya tertulis Konsensual dan obligator 2.Tahapan II Perjanjian pemberian (pembebanan) hipotik. Kreditur

    bersama debitur atau bank sendiri berdasarkan Surat Kuasa Memasang Hipotik menghadap Pejabat Pendaftar Kapal dan minta dibuatkan akta Hipotik Kapal.

    1. Surat Permohonan dengan menyebutkan data kapal dan nilai penjaminan

    2.Grosse Akta Pendaftaran Kapal 3.SuratKuasaMemasang Hipotik

    Pejabat pendaftaran kapal membuat akta Hipotik, yg selanjutnya dibawa ke INSPEKSI PAJAK untuk memperoleh SKUM Bea Materai dan BM di bayar ke Kas Negara. 3.Tahapan III

    Pendaftaran Akta Hipotik dalam buku daftar

  • Akta Hipotik

    Hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal2 yang dg tegas ditunjuk oleh undang2 (1171 ayat 1).

    Begitu pula kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik (ayat 2).

    Harus didaftarkan (1179).ISI AKTA HIPOTIK : Pokok : a. benda tertentu (1174), b. utang tertentu (1176). Janji2 hipotik:

    a.Janji untuk menjual atas kekuasaaan sendiri. b.Janji tentang sewa. c.Janji tentang asuransi. d. Janji untuk tidak dibersihkan, artinya tidak dibersihkan dalam hal ada penjualan benda jaminan.

  • Surat Kuasa Memasang Hipotik

    Dasar Hukum Pasal 1171 ayat (1)KUHPdt. Bentuk: Akta Autentik. SKMH adalah surat kuasa yg dibuat di muka dan atau

    dihadapat notaris.

    SKMH dibuat antara pemilik kapal dengan orang yang ditunjuk untuk itu.

    Isinya: Pemilik kapal memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya untuj membebankan hipotik kapal.

    SKMH oleh Pejabat Pendaftar dan Balik Nama pada Kantor Pelabuhan sebagai dasar pembuatan akte hipotik

  • Syarat agar kapal dapat dibebankan Hipotik

    1.Adanya hak kebendaan (Ps. 1168-1170 dan 1175 KUHPerdata) 2.Objeknya adalah kapal dengan bobot di atas 20 M3 (Ps. 1176 KUHPerdata) jo Ps 314 KUHD Kapal2 yg dpt dibukukan (didaftarkan) dlm register kapal adalah kapal yg beratnya paling sedikit 20 Meter kubik isi kotor 3.Kapal tsb haruS dibukukan (didaftar) di Indonesia 4.diberikan dengan akta autentik (Ps. 1171 KUHPerdata) 5.Menjaminkan tagihan hutang (Ps. 1176 KUHPerdata)

  • Hapusnya Hipotik

    Hapusnya perikatan pokoknya Pelepasan hipotek oleh si berpiutang Karena penetapan hakim.

  • ROYA HIPOTIK KAPAL (PENCORETAN)

    jika pinjaman telah dibayar lunas maka yang berkepentingan, atau debitor mengajukan permohonan roya secara tertulis kepada Pejabat Pendaftaran Kapal dengan memperlihatkan salinan pertama surat pengakuan utang dengan hipotik atas kapal yang ditandatangai kreditur yang menyatakan telah lunas atau keterangan pemegang hipotik kapal bahwa pencoretan telah disetujui.

    Dokumen yang dibawa: suratpermohonan roya surattanda lunas dari kreditur grosse akta pendaftaran hipotik grosse akta pendaftaran kapal

View more >