BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANGKuliah Kerja Lapangan (KKL) Terpadu merupakan
agenda rutin yang dilaksanakan Universitas Negeri Semarang yang
wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Sebagai mahasiswa tentunya
harus benar-benar menguasai dan memahami serta mengaplikasikan ilmu
yang kita dapat selama di bangku kuliah. Oleh karena itu dengan
diadakannya Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Terpadu ini mahasiswa
diharapkan mampu menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku
kuliah serta dapat mengaplikasikannya ke dalam dunia kerja yang
sesuai dengan ilmu yang kita terima.Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
merupakan kesempatan yang tepat untuk mengembangkan potensi dalam
hal berfikir, keterampilan dan kepribadian serta pandangan masa
depan karena dalam pelaksanaannya terjadi interaksi antara
mahasiswa dengan objek belajar secara langsung.Dalam kegiatan
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Terpadu 2012 saya berkesempatan
mengunjungi kantor lembaga Direktorat Jenderal Pajak yang notabene
kunjungan tersebut berkesinambungan dengan materi perkuliahan
perpajakan.Karena kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Terpadu 2012
Universitas Negeri Semarang ini wajib bagi seluruh mahasiswa, maka
sebagai tugas akhir agar mahasiswa dapat dinyatakan lulus dalam
kegiatan tersebut diperlukan adanya laporan Kuliah Kerja Lapangan
(KKL). 1.2. RUMUSAN MASALAHBerdasarkan kunjungan pada kegiatan
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Terpadu , maka masalah yang akan
dibahas sebagai berikut :1. Apa yang dimaksud dengan pajak ?2.
Apakah fungsi pajak ?3. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan
1.3. TUJUAN DAN MANFAATKegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini
bertujuan sebagai berikut : 1. Mendapatkan ilmu dan pengetahuan
yang tepat untuk penerapan di masa yang akan datang.2. Membantu
mahasiswa dalam memahami teori dan konsep yang akan dan telah
diperoleh di bangku kuliah sesuai dengan program keahlian.3.
Memberi gambaran tentang aplikasi teori perpajakan dalam dunia
kerja.4. Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi
mahasiswa.Manfaat dari kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebagai
berikut :1. Memahami sistem perpajakan di Indonesia.2. Mendapatkan
pengalaman berkunjung di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
1.4. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAANPelaksanaan Kuliah Kerja
Lapangan (KKL) Terpadu 2012 dilaksanakan pada :Hari: SeninTanggal:
16 Juli 2012Waktu: pukul 09.30 11.30 WIBTempat: Kantor Direktorat
Jenderal Pajak
1.5. PESERTA KKL TERPADUPeserta Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
Terpadu 2012 Universitas Negeri Semarang terdiri dari mahasiswa
Pendidikan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan angkatan 2011. Kegiatan
kunjungan disesuaikan dengan program masing-masing jurusan.
1.6. BENTUK KEGIATANKegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Terpadu
2012 jurusan Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) berupa kunjungan di
Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan sebagian di Kantor BNI
Jakarta.
1.7. METODE PENGUMPULAN DATAMetode yang digunakan dalam
penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :a.
ObservasiPengamatan langsung di objek kunjungan Kuliah Kerja
Lapangan (KKL).b. Wawancara atau InterviewProses tanya jawab
langsung mengenai hal-hal yang ingin dan perlu diketahui sebagai
tambahan wawasan untuk menyusun laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
ini.c. Studi PustakaMencari sumber informasi tentang perpajakan di
Indonesia melalui sumber tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak
maupun browsing melalui internet di website www.pajak.go.id atau
sumber lainnya.
1.8. SISTEMATIKA PENULISANSistematika penulisan yang digunakan
dalam menyusun laporan ini adalah sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan
dan Manfaat kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Waktu
Pelaksanaan, Bentuk Kegiatan, Metode Pengumpulan Data, dan
Sistematika Penulisan. BAB II Pembahasan yang meliputi Profil
Direktorat Jenderal Pajak dan pembahasan mengenai perpajakan di
Indonesia. BAB III Penutup meliputi kesimpulan dan saran.
BAB II PEMBAHASAN
2.1. DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDirektorat Jenderal Pajak adalah
sebuah direktorat jenderal dibawah Kementerian Keuangan Indonesia
yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan
tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang
perpajakan. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan. Perumusan
standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
perpajakan. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
perpajakan. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.
a. SejarahDirektorat Jenderal pajak pada mulanya merupakan
perpaduan beberapa unit organisasi : Jawatan Pajak yang bertugas
melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan
melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah; Jawatan
Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang
sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara; Jawatan Akuntan Pajak
yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan
pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan Jawatan Pajak Hasil
Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang
bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah
yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan
kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran
Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden RI No. 12
tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari
Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada
tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985
Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula
bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan
Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas
Luar PBB. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah,
dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di
Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan,
dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil
Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini. *1924
Djawatan Padjak dibawah Departemen Van Financien berdasar
Staatsblad 1924 No. 576 Artikel 3 *1942 Djawatan Padjak dibawah
Zaimubu (Djawatan Padjak, Bea Cukai dan Padjak Hasil Bumi) *1945
berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD Urusan Bea ditangani
Departemen Keuangan Bahagian Padjak *1950 Djawatan Padjak dibawah
Direktur Iuran Negara *1958 Djawatan Padjak dibawah vertikal
langsung Departemen Keuangan *1964 Djawatan Padjak berubah menjadi
Direktorat Pajak dibawah pimpinan Menteri Urusan Pendapatan Negara
*1965 Direktorat IPEDA di bawah Ditjen Moneter *1966 Direktorat
Padjak diubah menjadi Direktorat Jenderal Pajak *1976 Direktorat
IPEDA dialihkan Ke Direktorat Jenderal Pajak *1983 Tax Reform I
berlakunya Self Assesment *1985 IPEDA berganti nama menjadi
Direktorat PBB *2000 Tax Reform II *2002 Modernisasi
BirokrasiDirektorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan institusi
penting di negara ini dimana saat ini dipercaya mengumpulkan
sekitar 80% dari dana APBN, ternyata mempunyai sejarah panjang
sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah singkat DJP
terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut:1. Pra Proklamasi
Kemerdekaan RIPada zaman penjajahan Belanda, tugas pemerintahan
dalam bidang moneter dilaksanakan oleh Departemen Van Financien
dengan dasar hukumnya yaitu Staatsblad 1924 Number 576, Artikel 3.
Pada masa penguasaan Jepang, Departemen Van Financien diubah
namanya menjadi Zaimubu. Djawatan-djawatan yang mengurus
penghasilan negara seperti Djawatan Bea Cukai, Djawatan Padjak,
serta Djawatan Padjak Hasil Bumi. Ketiganya digabungkan dan berada
di bawah seorang pimpinan dengan nama Syusekatjo.
2. Periode 1945-1959Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5
Oktober 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Undang-undang atau
peraturan tentang perbendaharaan Keuangan Negara, pajak, lelang,
bea dan cukai, pengadaan candu dan garam tetap menggunakan
Undang-Undang atau peraturan yang ada sebelumnya sampai dengan
dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia.
Sedangkan Penetapan Pemerintah tanggal 7 Nopember 1945 No. 2/S.D.
memutuskan bahwa urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian
Padjak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri
Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 No. B.01/1. Akhir tahun 1951
Kementerian Keuangan mengadakan perubahan dimana Djawatan Padjak,
Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi berada dibawah
koordinasi Direktur Iuran Negara.
3. Periode 1960-1994Tahun 1964 Djawatan Padjak diubah menjadi
Direktorat Pajak yang berada dibawah pimpinan Pembantu Menteri
Urusan Pendapatan Negara. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan
Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur
Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen, Direktorat
Padjak diubah menjadi Direktorat Djenderal Padjak yang membawahi
Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Padjak Langsung,
Direktorat Padjak Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan
Pengusutan,dan Direktorat Pembinaan Wilayah.
b. Visi dan MisiVisiMenjadi Institusi pemerintah yang
menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang
efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan
profesionalisme yang tinggi.MisiMenghimpun penerimaan pajak negara
berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan
kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan
efisien.
c. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak1. Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajaka. Sekretariat Direktorat
JenderalMelaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan
dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.b.
Direktorat Peraturan Perpajakan IMerumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP,
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta PTLL, dan
PBB dan BPHTB.c. Direktorat Peraturan Perpajakan IIMerumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan
PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan
hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan
harmonisasi peraturan perpajakan.d. Direktorat Pemeriksaan dan
PenagihanMerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.e. Direktorat
Intelijen dan PenyidikanMerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan pajak.f.
Direktorat Ekstensifikasi dan PenilaianMerumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.g. Direktorat Keberatan dan
BandingMerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang keberatan dan banding.h. Direktorat Potensi
Kepatuhan dan PenerimaanMerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan
penerimaan.i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan
MasyarakatMerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.j.
Direktorat Teknologi Informasi PerpajakanMerumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi
informasi perpajakan.k. Direktorat Kepatuhan Internal dan
Transformasi Sumber Daya AparaturMerumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan
transformasi sumber daya aparatur.l. Direktorat Transformasi
Teknologi Komunikasi dan InformasiMerumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi
komunikasi dan informasi.m. Direktorat Transformasi Proses
BisnisMerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang transformasi proses bisnis.2. Pusat Pengolahan
Data dan Dokumen PerpajakanMelaksanakan penerimaan, pemindaian,
perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan
teknologi informasi perpajakan.3. Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar
dan Jakarta KhususMelaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian,
analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan
Pajak (KPP), serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat untuk
Wajib Pajak Badan dengan tingkat omset tertentu dan kriteria
tertentu: BUMN, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Masuk Bursa, dan
sebagainya. 4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakMelaksanakan
koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas
pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor
pusat. 5. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan
MadyaMelaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada
wajib pajak, berdasarkan segmentasi wajib pajak yang
diadministrasikannya: Wajib Pajak Badan dengan tingkat omset
tertentu dan kriteria tertentu seperti: BUMN, Penanaman Modal
Asing, Perusahaan Masuk Bursa, dan sebagainya. 6. Kantor Pelayanan
Pajak PratamaMelaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan
kepada wajib pajak, berdasarkan segmentasi wajib pajak yang
diadministrasikannya: Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan
tingkat omset tertentu di luar yang diadministrasikan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya. 7. Kantor
Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi PerpajakanMelaksanaan
pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat
yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh
kantor-kantor pelayanan pajak.
2.2. PENGERTIAN PAJAKPajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.
Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat
dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi : Pembayaran gaji
Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pembiayaan berbagai proyek
pembangunan. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik,
Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pengadaan Beras Miskin
(RASKIN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Pembangunan
sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit,
atau puskesmas, kantor polisi. Pembiayaan lainnya dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.Pada
dasarnya setiap orang baik Warga Negara Indonesia/Warga Negara
Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan
di Indonesia merupakan Wajib Pajak, kecuali ketentuan peraturan
perundang-undangan menentukan lain. Mengingat sifatnya yang wajib,
maka orang atau suatu badan yang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan disebut sebagai Wajib Pajak (WP).Wajib Pajak dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu : Orang PribadiMereka yang telah
mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
dimana batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang-undang Pajak
Penghasilan. BadanSekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2.3. DEFINISI TIAP PAJAK PUSAT1. Pajak Penghasilan
(PPh)Dikenakan atas setiap penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat
dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian
penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium,
hadiah, hasil sewa rumah, bunga, deviden, royalti, komisi,
gratifikasi, bonus dan lain sebagainya.2. Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Pajak yang dipungut dari konsumen atas konsumsi setiap barang
dan ataujasa di dalam negeri. Pada prinsipnya setiap barang dan
jasa dikenakan PPN, kecuali detetapkan lain oleh undang-undang,
misalnya kebutuhan pokok seperti beras.3. Pajak Penjualan atas
Barang yang tergolong Mewah (PPnBM) Dikenakan terhadap konsumsi
barang-barang yang tergolong mewah.Barang yang tergolong mewah
adalah: Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok Barang
tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu Barang tersebut
dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi Barang tersenut
dikonsumsi untuk menunjukkan status Apabila dikonsumsi dapat
merusak kesehatan dan moral masyarakat.4. Pajak Bumi dan Bangunan
Dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan atau
bangunan.Contoh: Apabila si A memiliki rumah toko(ruko), dan ruko
tersebut disewakankepada PT X maka dalam hal ini PT X yang mendapat
manfaat lansung dari ruko tersebut wajib membayar PBB-nya , kecuali
perjanjian menentukan lain. Namun pada tahun 2014, PBB tidak lagi
dipungut oleh pusat melainkan oleh daerah.5. Bea MateraiBea Materai
adalah pajak yang dikenakan atas dokoumen. Dokumen adalah kertas
yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang
perbuatan, keadaan, atau kenyataan, bagi seseorang dan atau
pihak-pihak yang berkepentingan. Contoh: Surat Berharga, kwitansi
pembayaran yang menyebutkan jumlah uang, Surat Perjanjian,
Akta-akta notaris termasuksalinannya, Akta yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah, surat-surat lain yang digunakan sebagai alat
pembuktian di depan pengadilan.
2.4. FUNGSI PAJAKAda dua fungsi pajak, yaitu :1. Fungsi
BudgetairPajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran negara.2. Fungsi Mengatur (regulured)Pajak sebagai alat
untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi.
2.5. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANDasar hukum
ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-undang No. 6
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 28
Tahun 2007.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasiperpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.Fungsi NPWP sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya. Juga untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
dan pengawasan administrasi perpajakan.Pendaftaran NPWP ditujukan
bagi semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif
dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan berdasarkan sistem self assessment, Wajib Pajak
mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk
dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP.
Tempat pendaftaran dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan
usaha.Sanksi diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja
tidak mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dan
atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)
bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2
(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.Penghapusan NPWP apabila Wajib Pajak tersebut sudah
tidak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau obyektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya
Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan atau
meninggalkan warisan tetapi sudah terbagi habis kepada ahli
warisnya. Contoh lain adalah Wajib Pajak tidak lagi memperoleh
penghasilan atau memperoleh penghasilan tetapi di bawah PTKP.Format
NPWP yaitu terdiri dari 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode
wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi
perpajakan. Formatnya sebagai berikut
XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX.Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, pengusaha
adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang ada dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor,
mengekspor, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang tidak mewujudkan dari luar daerah
pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan /atau Jasa Kena Pajak yang dikenai
pajak berdasarkan undang-undang perpajakan.Surat Pemberitahuan
(SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan
obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Macam-macam SPT : SPT Masa adalah
Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. SPT Tahunan adalah
Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak.Fungsi SPT yaitu sebagai pembayaran atau pelunasan pajak yang
telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau
pemungutan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau
bagian tahun pajak.Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dibayarkan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan Negara.Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak
apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang
berwenang atau apabila telah mendapat validasi.Surat Ketetapan
Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pajak, sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.Fungsi SKPKB sebagai koreksi atas
jumlah yang terutang menurut SPTnya, sarana untuk menegakkan sanksi
dan alat untuk menagih pajak.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar dari pajak yang terutang.Surat Ketetapan Pajak
Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.Surat Tagihan Pajak
(STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bagian dan/atau denda.Keberatan dan Banding,
Tata Cara Penyelesaian Keberatan : Wajib Pajak dapat mengajukan
keberatan hanya kepada Direktur Jenderal pajak Pengajuan keberatan
yang dituangkan dalam bentuk keberatan sebagaimana dan harus
memenuhi syarat. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas
Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang masih
harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan
disampaikan. Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh Wajib
Pajak belum memenuhi persyaratan, Wajib Pajak dapat menyampaikan
perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum
terpenuhi sebelum jangka tiga bulan. Surat keberatan yang tidak
memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lainnya yang
tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam
penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi
atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum
diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.Tata Cara Penyelesaian
Banding : Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Badan Peradilan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan.
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Permohonan banding diajukan
paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan
diterima, dengan cara tertulis dengan Bahasa Indonesia,
mengemukakan alasan-alasan yang jelas, melampirkan salinan Surat
Keputusan Keberatan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat
mengajukan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang
sampai dengan putusan banding diterbitkan.
BAB III PENUTUP3.1. KESIMPULANPengusaha adalah orang pribadi
atau badan dalam bentuk apapun yang ada dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya menghasilkan barang, memanfaatkan barang tidak
mewujudkan dari luar daerah pabean.Pengusaha Kena Pajak adalah
pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau
melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak
berdasarkan undang-undang pertambahan nilai.Setiap orang yang
dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara maka akan dipidana paling lambat 6 (enam) bulan dan paling
lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau membayar denda paling sedikit
2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak yang terutang atau yang tidak dibayar.Direktorat
Jenderal Pajak sebagai sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan
Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. DJP
bertugas untuk menghimpun penerimaan pajak dari masyarakat yang
akan digunakan untukbelanja Negara. Oleh karena itu besar
penerimaan pajak sangatlah penting karena membiayai sebagian besar
belanja Negara.
3.1. SARAN1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk
terus berkomitmen dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak serta
memberikan pengawasan yang ketat terhadap SDMnya agar tidak terjadi
lagi kasus-kasus mafia pajak.
2. Untuk masyarakat diharapkan untuk mempunyai kesadaran yang
tinggi untukmembayar pajak karena kegunaan pajak tersebut sangatlah
penting untukmembiayai pengeluaran Negara.
DAFTAR PUSTAKA1. Trisni Suryarini, Tarsis
Tarmudji.2009.Pengetahuan Perpajakan. Semarang : Universitas Negeri
Semarang Press2. www.pajak.go.id3. www.wikipedia.com4. Buku-buku
Lebih Dekat Dengan Pajak dari Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan
Pelayanan dan Humas 2011.
18
