Panduan Pendirian AK 2012_Final

PANDUAN PERSIAPAN PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama2012

Lampiran

Kata Pengantar

Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2012

Salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan adalah (i) mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) yang berorientasi pada penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI); (ii) memperluas akses pendidikan tinggi di daerah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah.

Untuk itu, pada tahun 2012 akan didirikan Perguruan Tinggi Akademi Komunitas (AK). Melalui pendirian AK di daerah-daerah diharapkan selain akan dapat meningkatkan kemampuan lulusan SLTA agar bisa mandiri, juga meningkatkan human capital secara nasional. Selain itu, AK juga dimaksudkan agar lulusannya dapat meneruskan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi baik di universitas maupun politeknik. Sebagai langkah awal dari kegiatan ini maka telah dilakukan studi pada 45 kabupaten/kota calon lokasi pendirian AK di tahun 2011.

Dalam rangka mengkaji lebih dalam kesiapan kabupaten/kota calon lokasi pendirian AK, termasuk di dalamnya kajian pendirian AK di P4TK dan Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu menerbitkan panduan penyusunan proposal berkaitan dengan pendirian AK. Melalui panduan ini, diharapkan setiap kabupaten/kota yang berminat dapat menyusun proposal pendirian AK yang didasarkan pada analisis SWOT daerah, didukung dengan informasi akurat dan data pendukung yang lengkap, manajemen dan rancangan akademik jelas dan terukur, serta rencana strategis pendidikan AK yang akan didirikan.

Saya mengharapkan setiap kabupaten/kota, P4TK dan industri pengusul dapat mengikuti panduan proposal pendirian AK ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya menyampaikan terima kasih. Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim yang telah menyusun panduan penyusunan proposal ini.

Jakarta, Pebruari 2012Direktur Kerjasama dan Kelembagaan

ttd Achmad Jazidie

ii

Daftar Isi


PENGANTAR ............................................................................................ii DAFTAR ISI ..........................................................................................iii BAB I PANDUAN UMUM ..............................................................................1 A. Latar Belakang ................................................................................................1 B. Landasan Hukum .............................................................................................2 C. Tujuan ..............................................................................................................2 D. Mekanisme ......................................................................................................2 E. Jadwal Pemrosesan ..........................................................................................4

BAB II PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL...........................................5 A. Pendahuluan.....................................................................................................5 B. Tujuan .............................................................................................................5 C. Sistematika Proposal .......................................................................................5

BAB III PANDUAN PENILAIAN MEJA (DESK EVALUATION) .............12 A. Pendahuluan.....................................................................................................12 B. Tujuan .............................................................................................................12 C. Mekanisme Penilaian ......................................................................................13 D. Tahap-tahap Penilaian ....................................................................................13E. Kriteria Penilaian ...........................................................................................13 BAB IV PANDUAN VISITASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN………..14A. Pendahuluan……………………...…………………………………………..14 B. Tujuan .............................................................................................................14 C. Tugas Tim Reviewer .......................................................................................15 D. Mekanisme Visitasi dan Verifikasi Lapagan ...................................................15 E. Kode Etik Tim Reviewer Saat Visitasi dan Verifikasi Lapangan ...................15

LAMPIRAN Format A-1: Format Cover Depan Proposal Format A-2: Lembar Pengesahan Proposal

Format B-1: Penilaian Kelengkapan Dokumen Pendukung Desk Evaluation Format B-2: Penilaian Kuantitatif Desk Evaluation dan Visitasi & Verifikasi Lapangan

Akademi KomunitasFormat B-3: Kesimpulan dan RekomendasiFormat B-4: Berita Acara Penilaian

iii

BAB1

Panduan Umum

A. LATAR BELAKANG

Salah satu misi rencana stratejik (Renstra 2010 – 2014) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional sehingga berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa. Kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan industri (DUDI). Pendidikan tersebut bisa diselenggarakan di SMK melalui politeknik, institusi pendidikan tinggi lainnya, maupun pendirian institusi baru yang mandiri dalam bentuk AK. Program ini harus digandengkan dengan DUDI dan kerjasama pendanaan dari daerah.

Untuk merealisasi program di atas, pada tahun 2011 telah dilakukan studi kelayakan terhadap calon lokasi pendirian AK. Hasil studi kelayakan ini adalah kajian baik secara socio-kultural, demografi, ekonomi daerah calon lokasi pendirian AK. Tujuannya, selain untuk mengetahui kondisi eksisting peta sosial-demografis dan ekonomi masyarakat, juga untuk melihat komitmen daerah terkait pendirian AK.

Kegiatan studi kelayakan tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu: (1) penetapan kabupaten/kota calon lokasi pendirian AK, (2) sosialisasi tentang pendirian AK, (3) workshop pelaksanaan studi kelayakan AK, dan (4) studi kelayakan pendirian AK. Penetapan calon lokasi pendirian didasarkan pada beberapa hal, misalnya potensi daerah yang merujuk pada koridor ekonomi Indonesia, eksistensi SMK unggulan, P4TK, industri dan minat masyarakat untuk melanjutkan studi ke PT yang dapat dilihat dari angka partisipasi kasar (APK). Hasil dari proses seleksi ini adalah terpilihnya 45 kabupaten/kota calon lokasi pendirian AK.

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan workshop dilakukan pengelompokan kabupaten/ kota menjadi 3 (tiga) region. Region I terdiri dari semua kabupaten/kota di wilayah Sumatera, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Region II terdiri dari semua kabupaten/kota di wilayah pulau Kalimantan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Bali. Sedangkan Region 3 terdiri dari semua kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Pada tahun 2012 perijinan dan pendirian AK akan diberikan pada calon AK melalui pemenuhan persyaratan proposal yang berisi kesiapan pendirian AK di kabupaten/kota, P4TK dan industri. Kabupaten/kota, P4TK, dan industri calon lokasi pendirian AK, harus melakukan kegiatan pembuatan proposal sebagai pengusul. Seleksi kabupaten/kota

Lampiran


didasarkan pada hasil studi kelayakan, penilaian proposal persiapan pendirian serta visitasi dan verifikasi lapangan.

B. LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang dapat digunakan adalah:1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 20,

Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32)2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.3) Peraturan Presiden Republik Indonesia,No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4) Permendiknas No: 44 th 2010, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan

Nasional tahun 2010 – 20145) Kepmendiknas No: 234 th 2000, tentang Pendirian Perguruan Tinggi6) Keputusan Dirjen Dikti No. 108 th 2001, tentang Pedoman Pembukaan Program Studi

C. TUJUAN Panduan ini disusun untuk:

1. Menjadi acuan pengajuan pendirian AK ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2. Memberi petunjuk tentang proses penilaian proposal pendirian AK. 3. Mewujudkan ketertiban administrasi pemrosesan perijinan dalam pendirian AK. 4. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan dan penataan kelembagaan AK.

D. TAHAPAN DAN MEKANISME

Penentuan lokasi pendirian AK dilakukan dengan tahapan berikut:1. Pengajuan proposal pendirian

Pengusul menyampaikan proposal pendirian AK kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan panduan penyusunan proposal pendirian AK.

2. Evaluasi tahap pertama (Desk Evaluation)Tim reviewer melakukan desk evaluation sesuai dengan buku panduan penilaian

3. Evaluasi tahap kedua adalah melakukan visitasi dan verifikasi lapanganTim reviewer melakukan visitasi dan verifikasi lapangan sesuai dengan panduan penilaian visitasi dan verifikasi lapangan pada buku panduan

4. Penentuan calon penyelenggara AK5. Pengumuman calon penyelenggara AK.6. Pemberian izin pendirian AK

2


Mekanisme pengusulan proposal pendirian AK untuk Kabupaten/Kota, P4TK, dan Industri :

E. JADWAL PEMROSESAN

3

Penentuan Calon Penyelenggara AK Penentuan Calon

Penyelenggara AK

Pengajuan Proposal Pendirian Akademi

Komunitas

Pengajuan Proposal Pendirian Akademi

Komunitas

Evaluasi Tahap IReview Desk Evaluation

Evaluasi Tahap IReview Desk Evaluation

Ditjen DiktiDit. Kelembagaan &

Kerjasama

Ditjen DiktiDit. Kelembagaan &

Kerjasama

Evaluasi Tahap IIVisitasi & Verifikasi

Lapangan

Evaluasi Tahap IIVisitasi & Verifikasi

Lapangan

Hasil Evaluasi Studi Kelayakan 45 Calon Lokasi

AK (Saat

Sosialisasi)

Hasil Evaluasi Studi Kelayakan 45 Calon Lokasi

AK (Saat

Sosialisasi)

Penandatanganan SK Ijin operasional

dan komitmen daerahdan

MOU antara Politeknik dan penyelenggara AK

Penandatanganan SK Ijin operasional dan komitmen daerah

dan MOU antara Politeknik dan

penyelenggara AK

Pembuatan penyusunan bentuk MOU antara Politeknik dengan

penyelenggara AK

Pembuatan penyusunan bentuk MOU antara Politeknik dengan

penyelenggara AK

BA

A :Kab/Kota, P4TK, dan Industri Calon Lokasi

AK yang disetujui untuk mendapat ijin

pendirian AK

A :Kab/Kota, P4TK, dan Industri Calon Lokasi

AK yang disetujui untuk mendapat ijin

pendirian AK

Pengumuman Calon Penyelenggara AK

Pengumuman Calon Penyelenggara AK

B :Kab/Kota, P4TK, dan Industri Calon Lokasi

AK yang tidak disetujui untuk mendapat ijin pendirian AK

B :Kab/Kota, P4TK, dan Industri Calon Lokasi

AK yang tidak disetujui untuk mendapat ijin pendirian AK

A1

A2

20 Kota/Kab penyelenggara AK diberi bantuan persiapan pendiriannya

20 Kota/Kab penyelenggara AK diberi bantuan persiapan pendiriannya

Kota/Kab penyelenggara AK

tidak mendapat bantuan

Kota/Kab penyelenggara AK

tidak mendapat bantuan

BAB2

Panduan


Berikut ini adalah jadwal pemrosesan sebagai berikut:

No. Tanggal*) Kegiatan

124 dan 25 Pebruari 2012

Informasi buku panduan pendirian AK oleh Ditjen DiktiMengundang : a. Kepala Dinas Pendidikan dan

Penanggungjawab AK b. Kepala Pusat dan Penanggungjawab AKc. Direktur dan Penanggungjawab AK

2 2 April 2012, jam 17.00 Pengumpulan proposal pendirian AK

3 3 - 13 April 2012 Verifikasi dan Penilaian proposal yang masuk

4 23 - 28 April 2012 Visitasi dan Verifikasi Lapangan

5 4 Mei 2012Penetapan hasil seleksi : AK mendapat ijin dan AK mendapat bantuan persiapan pendiriannya

6 11 - 12 Mei 2012Rapat koordinasi pemangku kepentingan pendirian AK

6 18 - 19 Mei 2012Penandatanganan MOU antara Politeknik dan penyelenggara AK

7 25 - 26 Mei 2012 Penandatanganan SK Ijin operasional

Proposal yang diajukan dicetak dalam kertas ukuran A4 dengan font standar ukuran 12 pt, dengan format sampul depan seperti pada format A-1.

Proposal dibuat rangkap 3 (tiga), dijilid dengan warna sampul biru. Proposal dan softcopy yang direkam DALAM 1 (satu) CD (dengan format PDF) dikirim ke: Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kemdikbud Komplek DIKBUD, Gedung D lantai 6. Jl. Pintu Satu – Senayan, Jakarta Pusat 10002 Telepon: +62(21)57946162,57946163 Fax: +62(21)57946162 Email: [email protected] [email protected] Proposal harus sudah diterima paling lambat tanggal 2 April 2012, pukul 17.00 WIB. Informasi lebih lanjut tentang program bantuan persiapan pendirian AK ini dapat dilihat pada

situs http://www.dikti.go.id

4

mailto:[email protected]

Penyusunan Proposal


A. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyusunan proposal untuk pendirian Akademi Komunitas (AK) perlu dibuat buku panduan sebagai acuan pembuatan proposal pendirian Pendidikan Tinggi Baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Panduan ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk dalam membuat proposal yang akan diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, khususnya ke Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama. Proposal yang diajukan didasarkan atas hasil rekomendasi studi kelayakan yang telah dilakukan oleh pengusul yang didalamnya meliputi kelayakan akademik dan administratif dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini.

a. Adanya prospek pekerjaan yang jelas bagi lulusan AK yang akan didirikan setidaknya selama 5 tahun sehingga (didirikannya AK) tidak menimbulkan pengangguran baru. Untuk itu¸ diperlukan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Adanya kepastian keberlanjutan AK yang a.l. dapat dilihat dari adanya dukungan/sharing anggaran dengan proyeksi arus kas sesuai dengan ketentuan minimal selama 5 tahun.

c. Peta ketersediaan perguruan tinggi dan program studi sejenis dalam satu wilayah untuk menghindari tumpang tindih dan persaingan tidak sehat.

d. Ketersediaan sumber daya pendidikan tinggi yang ada sebagai upaya meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu untuk pengembangan akademik baik dalam pengembangan program studi, pengembangan kurikulum, pengembangan jumlah pendidik, penguatan peralatan maupun pengembangan jumlah mahasiswa selama 5 tahun.

B. TUJUAN

Panduan ini disusun untuk:

1. Menjadi pedoman penyusunan proposal pendirian AK di lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

2. Mewujudkan kesamaan pemahaman dalam penyusunan proposal pendirian AK. 3. Mempermudah penyusunan studi kelayakan pendirian AK.

C. SISTEMATIKA PROPOSAL

Sistematika proposal Pendirian AK adalah sebagai berikut ini. 1. BAB I: Pendahuluan 2. BAB II: Rancangan dan Manajemen akademik 3. BAB III: Rencana Strategis Akademi Komunitas4. BAB IV: Kesimpulan5. Lampiran-lampiran

Penjelasan untuk masing-masing bagian dari proposal: 1. BAB I: Pendahuluan (10%)

5


Pada bab pendahuluan mendeskripsikan kondisi obyektif Pemerintah Daerah pengusul yang didalamnya berisi analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) serta arti pentingnya pendirian AK.Analisa SWOT tersebut merupakan evaluasi diri, yang menjelaskan dan memetakan kekuatan apa saja yang dimiliki oleh daerah sehingga diperlukan pendidikan AK, kesiapan dan dukungan pemerintah daerah dalam pendidikan tinggi dan dukungan industri yang nyata dalam pendirian AK. Memaparkan kelemahan-kelemahan dalam mengembangan pendidikan tinggi AK, kurang minatnya masyarakat terhadap belajar di perguruan tinggi, kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah, kecilnya dukungan industri di wilayahnya dan sedikitnya potensi wilayah yang bisa dikembangkan. Sedangkan arti pentingnya pendirian AK a.l. dapat ditunjukkan dari potensi mahasiswa, potensi daerah (alam, industri,dll) dan kebutuhan tenaga kerja

Di samping kedua hal di atas, dalam pendahuluan juga harus dikemukakan tentang peluang apa saja jika AK didirikan, banyaknya lulusan SMA/SMK sederajat yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, besarnya masyarakat untuk memperoleh kompetensi yang sangat diperlukan di wilayah tersebut, seberapa besar daya serap lulusannya dan seberapa penting untuk menumbuhkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam meningkatkan potensi wilayahnya. Selain kekuatan, kelemahan dan peluang pendirian AK tersebut, juga perlu ditunjukkan ancaman terhadap pendidikan tinggi yang sudah ada di daerah tersebut, ancaman terhadap penganguran yang bertambah banyak dan seterusnya. Keakuratan Analisa SWOT yang dibuat, sudah barang tentu tidak hanya berupa narasi saja, melainkan juga harus ditunjukkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pada bagian ini juga dipaparkan mengapa AK ini didirikan berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan. Visi dan misi yang jelas dari penyelenggara pendidikan harus dipaparkan secara lugas dan jelas. Visi dan misi dari Pemerintah Daerah yang menaungi pendirian AK ini harus searah dengan visi perguruan tinggi AK yang akan didirikan sehingga terjadi sinergi yang utuh dan linier. Lebih baik lagi jika visi misi tersebut dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dengan dibuktikan oleh adanya survey atau kajian yang komprehensif. Hal ini akan memberikan nilai positif dalam penentuan ketetapan perizinan.

2. BAB II: Rancangan dan Manajemen Akademik (80%)Pada bab dua ini berisi gambaran mengenai rancangan dan manajemen akademik AK yang akan didirikan, minimal berisi:a) Visi dan misi akademi komunitas dan relevansi program studi yang diusulkanb) Kurikulum program studi dan proses pembelajaranc) Sumber daya (tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana) d) Tata kelola dan penjaminan mutue) Pembiayaan f) Kerjasama

a) Visi dan Misi Akademi Komunitas , Relevansi Program Studi yang diusulkan (10%)Bagian ini selain memaparkan tentang visi, misi, dan sasaran akademi komunitas yang akan didirikan; juga menjelaskan strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu.

Penjelasan relevansi program studi a.l. dengan menganalisis secara koherensif dan komprehensif tentang program studi yang diusulkan dan relevansinya terhadap potensi daerah dan kebutuhan saat ini dan masa mendatang..

6


b) Kurikulum Program Studi dan Proses pembelajaran (20%)Bagian ini berisi gambaran tentang kurikulum program studi yang diusulkan yang meliputi aspek-aspek berikut ini:1) Rumusan kompetensi lulusan yang jelas 2) Beban studi berupa jumlah satuan kredit semester 3) Distribusi mata kuliah atau peta kurikulum 4) Silabus mata kuliah (di lampirkan)

Kurikulum merupakan rencana kegiatan akademik yang terprogram untuk membekali peserta didik dalam upaya memperoleh seperangkat kemampuan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal awal dalam kehidupan dan fungsinya di masyarakat/industri. Berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000, kurikulum inti program diploma 1 tahun dan diploma 2 tahun rata-rata per semesternya 20 sks dari total 40 sks setiap tahunnya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 2 SKS, sesuai dengan norma

masyarakat setempat. 2) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 24 SKS, terdiri dari 12 SKS per

semester. 3) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 8 SKS, terdiri dari tugas akhir dan

entrepreneur 4) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 2 SKS, yang fokus pada etika profesi/kerja

untuk bidang masing-masing pada saat on job training (kerjasama, disipilin, pengembangan diri)

5) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 4 SKS. mampu berkomunikasi menggunakan bahasa asing

Gambar 2. Komposisi mata kuliah di AK.

Catatan :

7


- Minimum 40% MK Keilmuan & Ketrampilan, dalam bentuk : dosen pengampu berasal dari industri atau berupa PKL , Tugas Akhir dan Uji kompetensi bersertifikat yang dilaksanakan di industri,

- Untuk AK model industri 100% MK Keilmuan & Ketrampilan dijalankan di industri dalam bentuk On the Job Training serta memiliki sertifikat dari industri tersebut.

c) Sumber Daya (30%)

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (15%)

Memaparkan kondisi sumber daya manusia yang akan disediakan (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) untuk menyelenggarakan AK baru yang meliputi : jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan per program studi, kualifikasi akademik, sertifikasi profesional, linieritas bidang keilmuan, dan informasi lain yang mendukung. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengacu kepada UU No 14/Th 2005 dan PP No 8/Th 2012 tentang KKNI

Sarana dan prasarana (15%)

Memaparkan sarana prasarana yang akan disediakan dan kondisinya untuk menyelenggarakan AK baru yang meliputi gedung, sarana perkuliahan, perpustakaan, ruang administrasi, ruang dosen, laboratorium, dan sarana lain yang menunjang), tenaga kependidikan dan penunjang akademik yang bertindak sebagai tenaga administrasi, petugas perpustakaan, laboran, dan tenaga penunjang lainnya

d) Tata kelola dan penjaminan mutu (5%)

Memaparkan tentang tata kelola dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci bagi keberhasilan program AK dalam mewujudkan misi dan sasarannya. Tata kelola meliputi sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, dan (6) penganggaran. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka pemuasan pelanggan (customer satisfaction). Ada rencana melaksanakan penjaminan mutu yang mengacu pada visi-misi dan Standard Nasional Pendidikan, sistem dokumentasi, dan evaluasi.

e) Pembiayaan (10%)

Memaparkan proyeksi kebutuhan dana awal (persiapan), dana operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya disertai dengan proyeksi mengenai sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan, antara lain dalam bentuk berikut ini.:1) Kebutuhan dana investasi 2) Kebutuhan dana operasional dan pemeliharaan 3) Penerimaan internal 4) Penerimaan eksternal 5) Sistem pengelolaan keuangan

8


f) Kerjasama (5%)

Memaparkan tentang perencanaan kerjasama akademi komunitas pengusul dengan pemangku kepentingan di bidang:

1) pendidikan 2) sarana3) kerja lapangan4) pelatihan bersertifikasi vendor5) penyerapan lulusan

3. BAB III: Rencana Strategis Akademi Komunitas (10%)

Pada bab ini berisi tentang gambaran rencana strategis akademi komunitas yang akan dikelola berdasarkan rencana pengembangan program, baik untuk jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3-5 tahun) maupun jangka panjang (10 tahun). Termasuk di dalam bab ini adalah memaparkan tentang rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan rencana penjaminan mutu akademik. Selain itu juga dukungan dan kerjasama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan akademi komunitas.

Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan tentang:

Dukungan dan komitmen Pemda selama 5 tahun.

Target lulusan selama 5 tahun masing-masing program studi.

Pengembangan akademik selama 5 tahun masing-masing program studi yang a.l. meliputi kurikulum, sumber daya (jumlah pendidik, penguatan peralatan), jumlah mahasiswa, dan lainya yang dianggap perlu.

BAB IV: Kesimpulan Bagian ini berisikan kesimpulan tentang aspek-aspek penting dan signifikan yang mendukung didirikannya akademi komunitas.

Lampiran-lampiran Proposal ini harus dilampiri dokumen-dokumen yang dijilid secara terpisah dari proposal yang terdiri atas:

Untuk calon lokasi AK dari kabupaten atau kota :

No. Dokumen Pendukung

1 Surat pengajuan Akademi Komunitas

2 Surat pernyataan penyerahan aset untuk tempat belajar

3 Sertifikat Tanah/Prasarana Lain, jika ada

4Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan/sharing 5 tahun dari Kepala Daerah

5Surat pernyataan kesanggupan dana sharring, sarana dan prasarana dari Kepala Dinas

6 Surat pernyataan penyediaan tempat belajar AK secara khusus dari

9



Kepala Dinas Pendidikan

7

Surat penugasan dari Dinas Pendidikan/Industri /Intitusi terkait tempat bekerja untuk dosen/tutor /staff yang terpilih /terseleksi untuk membantu menjadi dosen/asisten/tutor di Akademi Komunitas

8 Daftar kurikulum dan silabus, minimum 3 prodi

9 Daftar tenaga pendidik serta mata kuliah yang dibina

10 Daftar tenaga kependidikan/administrasi dan penunjang akademik

11 Fotocopy ijazah tenaga pendidik

12 Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga pendidik

13 Curriculum Vitae tenaga pendidik

14 Surat kesediaan mengajar/membina mata kuliah

15 Fotocopy ijazah tenaga kependidikan

16 Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga kependidikan

17 Curriculum Vitae tenaga kependidikan

18Fotocopy Surat Perjanjian (MoU) kerjasama calon Akademi Komunitas bersama industri dan instansi lain

19 Fotokopi ijazah dan ijin bagi dosen dari PT lain atau instansi lain

20Daftar sarana dan prasarana meliputi: ruang kuliah, ruang dosen, laboratorium, perlengkapan pendukung perkuliahan, peralatan laboratorium dilengkapi dengan dokumentasi

Untuk calon lokasi AK P4TK dan Industri :


1 Surat pengajuan Akademi Komunitas

2Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan/sharing 5 tahun dari industri

5Surat pernyataan kesanggupan dana sharring, sarana dan prasarana dari Industri/Pihak lainnya untuk P4TK

6Surat pernyataan penyediaan tempat belajar AK secara khusus dari industri atau pihak lainnya untuk P4TK

7

Surat penugasan dari Industri atau Intitusi terkait tempat bekerja untuk dosen/tutor /staff yang terpilih /terseleksi untuk membantu menjadi dosen/asisten/tutor di Akademi Komunitas

8 Daftar kurikulum dan silabus, minimum 3 prodi

9 Daftar tenaga pendidik serta mata kuliah yang dibina

10



10 Daftar tenaga kependidikan/administrasi dan penunjang akademik

11 Fotocopy ijazah tenaga pendidik

12 Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga pendidik

13 Curriculum Vitae tenaga pendidik

14 Surat kesediaan mengajar/membina mata kuliah

15 Fotocopy ijazah tenaga kependidikan

16 Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga kependidikan

17 Curriculum Vitae tenaga kependidikan

18Fotocopy Surat Perjanjian (MoU) kerjasama calon AK bersama industri dan instansi lain

19 Fotokopi ijazah dan ijin bagi dosen dari PT lain atau instansi lain

20Daftar sarana dan prasarana meliputi: ruang kuliah, laboratorium, ,perlengkapan pendukung perkuliahan, peralatan laboratorium dilengkapi dengan dokumentasi

11

BAB3

Pedoman Penilaian Pertama(Desk Evaluation)


A. PENDAHULUAN

Penilaian tahap pertama (desk evaluation) adalah proses evaluasi dengan cara mengkaji proposal secara teliti dan cermat terhadap proposal pendirian AK beserta dokumen pendukungnya baik secara kuantitatif, kualitatif maupun administratif. Hasil dari desk evaluation ini akan menjadi parameter Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menilai tingkat kesiapan daerah untuk mendirikan Akademi Komunitas.

Untuk itu, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi perlu menyusun pedoman penilaian tahap pertama (desk evaluation) untuk dijadikan pedoman baik bagi reviewer maupun referensi bagi Tim asesor yang akan melakukan visitasi ke daerah-daerah.

B. TUJUAN

Panduan Penilaian tahap pertama (desk evaluation) ini dimaksudkan sebagai acuan reviewer dalam menilai proposal pendirian AK, baik secara substantif (rasionalitas, urgensi, kesiapan dan komitmen daerah) maupun adminsitratif.

C. MEKANISME PENILAIAN

1. Desk evaluation dilakukan oleh Tim Reviewer sebanyak 2 (dua) orang yang mengerti dan memahami kriteria administrasi dan kualitas proposal pendirian perguruan tinggi baru.

2. Masing-masing anggota tim melakukan penilaian secara mandiri kemudian dilakukan pembahasan bersama.

3. Penilaian yang dilakukan meliputi aspek-aspek berikut ini. a) Kelengkapan administrasi b) Penilaian kuantitatif, yang terdiri dari:

1) Penilaian meja (desk evaluation)2) Visitasi dan Verifikasi Lapangan

Hasil Penilaian dituangkan dalam format-format terlampir untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi.

12


D. TAHAPAN PENILAIAN

1. Tahap pertama : penilaian kelengkapan administrasi/dokumen pendukung (Form B-1). 2. Tahap kedua : penilaian secara kuantitatif dengan menggunakan kriteria khusus dan

dikonversikan ke skor 0-4 (Form B-2). 3. Mengisi berita acara (Format B-4).

E. KRITERIA PENILAIAN

Proposal yang diajukan merupakan gambaran secara komprehensif terhadap 9 (sembilan) komponen yang akan menjadi dasar penilaian. Kesembilan unsur tersebut adalah sebagai berikut sbb :

No Komponen Prosentase Penilaian

1 Pendahuluan (Analisis SWOT) 10%2 Visi dan misi akademi komunitas

Relevansi program studi yang diusulkan10%

3 Kurikulum program studi dan Proses pembelajaran

20%

4 Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 15%5 Sarana dan prasarana 15%6 Tata kelola dan penjaminan mutu 5%7 Pembiayaan (Komitmen Pemda) 10%8 Kerjasama 5%9 Renstra 10%

Total 100%

Kesembilan unsur tersebut menjadi indikator penting untuk menilai kesiapan daerah dalam mendirikan AK. Penilaian dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data, menganalisis linieritas dan konsistensi keterkaitan data dan dokumen dan memberikan nilai (skor) berdasarkan kriteria dan parameter yang telah ditentukan dan expert judgement (penilaian pakar). Dari sejumlah indikator yang ada, unsur komitmen daerah yang akan diperhatikan secara khusus. Setiap komponen yang ada dalam kriteria umum tersebut dijabarkan ke dalam beberapa unsur untuk dinilai secara kuantitatif dengan skala 0 - 4.

13

BAB4

Pedoman Visitasi


A. PENDAHULUAN

Visitasi lapangan adalah proses penilaian oleh Tim dengan cara melakukan kunjungan lapangan. Tujuannya untuk memverifikasi data yang tercantum dalam proposal pendirian akademi komunitas. Proses ini didasarkan pada hasil evaluasi tahap pertama (desk evaluation) yang di dalamnya mencakup aspek institusional, akademik dan administratif.

Untuk keperluan visitasi ini dibutuhkan panduan yang berisi rambu-rambu penilaian. Penilaian ini sifatnya lebih kepada memverifikasi data, antara data dalam proposal dan data di lapangan, melalui pengamatan, wawancara dan diskusi. Asesor ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang beranggotakan dua orang, yakni tenaga ahli akademisi dan seorang tenaga administrasi.

B. TUJUAN

Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan para Asesor dalam pelaksanaan visitasi lapangan.

C. TUGAS TIM REVIEWER

Tim Reviewer mempunyai tugas pokok berikut ini.

1. Menilai kesiapan dan kelayakan secara langsung di lapangan terhadap pendirian akademi komunitas di daerah.

2. Memverifikasi data terutama dilakukan melalui analisis dokumen dan pengamatan langsung.

3. Mewawancarai calon pengelola akademi komunitas dan beberapa orang yang representatif.

4. Melaporkan hasil pengamatan dan hasil diskusi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

5. Memberikan rekomendasi pendirian akademi komunitas yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan atau penetapan kebijakan lebih lanjut.

14


D. MEKANISME VISITASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN

Visitasi dan verifikasi lapangan dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Visitasi lapangan dilaksanakan oleh Tim Reviewer yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

2. Sebelum melakukan visitasi, anggota Tim Reviewer menyamakan persepsi mengenai substansi ketentuan pendirian akademi komunitas berdasarkan hasil desk evaluation.

3. Tim Reviewer membagi tugas untuk melakukan pengamatan langsung, wawancara, diskusi, dan analisis dokumen sesuai dengan rambu-rambu berikut:

a) Pengamatan/wawancara/analisis dokumen dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b) Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi yang komprehensif.

c) Tim Reviewer melakukan perbandingan antara hasil visitasi dengan uraian dalam proposal. Jika dianggap tidak sesuai, maka harus dilakukan konfirmasi dan pengecekan ulang.

4. Visitasi (verifikasi lapangan) harus dihadiri oleh perwakilan daerah, calon pengelola akademi komunitas, dan beberapa personal yang representatif .

5. Tim Reviewer memberikan nilai untuk setiap aspek utama yang dinilai pada Form B-2.6. Setelah visitasi, Tim Reviewer mengisi Format B-3 yang berisi kesimpulan dan

rekomendasi. 7. Mengisi berita acara pada Format B-4.

E. KODE ETIK TIM REVIEWER SAAT VISITASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reviewer harus mengikuti rambu-rambu sebagai berikut:

1. Anggota Tim Reviewer tidak boleh memiliki komitmen, antara lain berupa janji atau memberikan pernyataan yang sifatnya memihak.

2. Anggota Tim Reviewer harus objektif dalam memberikan penilaian.

3. Anggota Tim Reviewer menjaga kerahasiaan semua dokumen dan informasi.

4. Anggota Tim Reviewer harus bebas dari pertentangan kepentingan (conflict of interest).

15

PROPOSAL PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

NAMA AKADEMI KOMUNITASAKADEMI KOMUNITAS TEKNOLOGI GARAM NAGEKEO - NTT

NAMA LEMBAGA/PERUSAHAAN PENGUSUL

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLEHRAGA

KABUPATEN/KOTA KABUPATEN NAGEKEO

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama

2012

Lampiran


FORMAT A-2

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

1. Nama Lembaga/ : ……………………………………………………………………..Perusahaan Pengusul

2. Nama Akademi Komunitas : ……………………………………………………………………..yang Diusulkan

3. Program Studi yang Diusulkan :

a) ……………………………………...

b) ……………………………………...

c) ……………………………………...

d) ……………………………………...

e) ……………………………………...

f) ……………………………………...

4. Penanggung Jawab

N a m a : ……………………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………………..

Alamat : ……………………………………………………………………..

Telepon : ……………………………………………………………………..

Fax : ……………………………………………………………………..

e-mail : ……………………………………………………………………..

………………………………, …………………………………….

Penanggung Jawab

Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Pusat/Direktur

2


(…………………………………………………………..…)

FORMAT B-1

PENILAIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNGDESK EVALUATION AKADEMI KOMUNITAS

Berikan penilaian dengan cara melingkari angka, dengan ketentuan nilai:1 = Tidak ada 2 = Tidak lengkap 3 = Lengkap dengan dokumen pendukung

No.

Dokumen Nilai

1 Surat Pengajuan Akademi Komunitas 1 2 3

2 Proposal Pendirian Akademi Komunitas 1 2 3

3Surat Pernyataan Penyerahan Aset (Tanah dan Bangunan)

1 2 3

4 Sertifikat Tanah/Prasarana Lain 1 2 3

5Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan / sharing 5 tahun dari pemda/industri (ditandatangani oleh DPRD dan Kepala Daerah)

1 2 3

6Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan sarana dan prasarana (Kepala Dinas)

1 2 3

7Surat pernyataan penyediaan tempat belajar AK secara khusus

1 2 3

8Surat penugasan dari Dinas Pendidikan untuk guru yang terpilih / terseleksi untuk membantu menjadi dosen / asisten / tutor di Akademi Komunitas

1 2 3

9 Daftar kurikulum dan silabus 1 2 3

10Daftar tenaga pendidik serta mata kuliah yang dibina

1 2 3

11Daftar tenaga kependidikan/administrasi dan penunjang akademik

1 2 3

12 Fotocopy ijazah tenaga pendidik 1 2 3

13Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga pendidik

1 2 3

14 Curriculum Vitae tenaga pendidik 1 2 3

15 surat kesediaan mengajar/membina mata kuliah 1 2 3

3


No.

Dokumen Nilai

16 Fotocopy ijazah tenaga kependidikan 1 2 3

17Fotocopy sertifikat keahlian/profesi Tenaga Pendidik

1 2 3

18 Curriculum Vitae tenaga pendidik 1 2 3

19 Fotocopy Surat Perjanjian (MoU) kerjasama 1 2 3

20Fotokopi ijazah dan ijin bagi dosen dari PT lain atau instansi lain

1 2 3

21

Daftar sarana dan prasarana meliputi: ruang kuliah, laboratorium, perlengkapan pendukung perkuliahan, peralatan laboratorium, beserta dokumentasinya

1 2 3

………………………………….., ………………………….2012Reviewer

______________________

4


FORM B-2

PENILAIAN KUANTITATIFDESK EVALUATION DAN VISITASI & VERIFIKASI LAPANGAN

AKADEMI KOMUNITAS

No.

Komponen

Sub KomponenSkor

4 3 2 1 01 Analisis

SWOTAnalisis SWOT dengan didahului butir-butir analisis tentang:(1) potensi

mahasiswa(2) potensi

daerah(3) kebutuhan

tenaga kerja(4) industri lokal

disertai empat butir analisis secara koherensif

disertai empat butir analisis

disertai tiga butir analisis

disertai 1-2 butir analisis

(Tidak ada skor = 0)

Komitmen daerah Komitmen daerah yang sangat tinggi disertai data pendukung yang lengkap

Komitmen daerah yang tinggi disertai data pendukung yang lengkap

Komitmen daerah yang cukup tinggi disertai data pendukung yang kurang lengkap

Komitmen daerah cukup tinggi, namun tidak disertai data pendukung


2 Visi, misi, dan sasaran akademi komunitas

Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran akademi komunitas, dan pemangku

Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik,

Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, realistik, saling

Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang cukup jelas, cukup realistik, kurang terkait

Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tidak jelas, tidak realistik, tidak terkait satu


5


No.

Komponen Sub Komponen

Skor4 3 2 1 0

kepentingan yang terlibat.

saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

satu sama lain, dan hanya melibatkan unsur pimpinan/institusi

sama lain, dan hanya melibatkan unsur pimpinan/institusi

3 Visi, misi, dan sasaran program studi

Keterkaitan antar visi misi akademi komunitas dengan visi misi program studi

Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas mengacu pada visi misi akademi komunitas

Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas mengacu pada visi misi akademi komunitas

Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang cukup jelas mengacu pada visi misi akademi komunitas

Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran, namun tidak ada keterkaitan dengan visi misi akademi komunitas


Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas

Strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu yang jelas dan

Strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu yang jelas, dan

Strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu yang jelas, dan cukup realistik

Strategi pencapaian sasaran tanpa adanya tahapan waktu yang jelas.


6


No.


Skor4 3 2 1 0

sangat realistik.

realistik.

4 Relevansi program studi yang diusulkan

Program studi yang diusulkan sangat relevan dengan:

(1) kebutuhan

(2) potensi daerah

(3) Dilengkapi dengan analisis yang sangat lengkap dan koherensif

Program studi yang diusulkan relevan dengan:

(1) kebutuhan

(2) potensi daerah

Dilengkapi dengan analisis yang lengkap dan koherensif

Program studi yang diusulkan cukup relevan dengan:

(1) Kebutuhan

(2) Potensi daerah

dengan analisis, namun kurang lengkap dan kurang koherensif

Program studi yang diusulkan kurang relevan dengan:

(1) kebutuhan

(2) potensi daerah

dan tidak dilengkapi dengan analisis


5 Kurikulum program studi

Memuat kompetensi lulusan

Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung,

Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung,

Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang

Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya),

Kurikulum tidak memuat kompetensi lulusan secara lengkap.

7


No.


Skor4 3 2 1 0

lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas.

lainnya) yang terumuskan secara jelas.

terumuskan secara cukup jelas.

namun rumusannya kurang jelas.

Kesesuaian dengan visi – misi dan kebutuhan daerah

Sesuai dengan visi-misi dan kebutuhan daerah

Sesuai dengan visi-misi

Kurang sesuai dengan visi-misi

Tidak sesuai dengan visi-misi.

(Tidak ada skor =0)

Jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum

IPSD2: Jika Jsks

≥ 32, maka skor = 4.D1: Jika Jsks

≥ 18, maka skor = 4.Non-IPSD2: Jika Jsks

≥ 42, maka skor = 4.D1: Jika Jsks

≥ 23, maka skor = 4.

IPSD2: Jika 16 <Jsks < 32, maka skor = ( Jsks - 16 )/4.D1: Jika 6 <Jsks < 18, maka skor = ( Jsks - 6 )/3.Non-IPSD2: Jika 30 <Jsks < 42, maka skor = ( Jsks - 30 )/3.D1: Jika 11 <Jsks < 23, maka skor = ( Jsks - 11 )/3.

IPSD2: Jika Jsks ≤ 16, maka skor =0.D1: Jika Jsks ≤ 6, maka skor =0.Non-IPSD2: Jika Jsks ≤ 30, maka skor =0.D1: Jika Jsks ≤ 11, maka skor =0.

6 Proses pembelajaran

Mekanisme monitoring perkuliahan setiap

Ada monitoring, evaluasi,

Ada monitoring dan

Ada monitoring dan evaluasi,

Hanya ada monitoring

(Tidak ada skor =0)

8


No.


Skor4 3 2 1 0

semester tentang:(a) kehadiran mahasiswa(b) kehadiran dosen(c) materi kuliah

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:Skor akhir =

dan perbaikan secara kontinyu

evaluasi secara kontinyu

tidak secara kontinyu

Jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek per minggu

≥ 18 jam Jika 6 <Jreal < 18, maka skor = ( Jreal - 6 )/3. Jika Jreal ≤ 6, maka skor =0.

7 Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Perencanaan kebutuhan tenaga pendidik

Ada perencanaan kebutuhan tenaga pendidik s/d 5 tahundisertai dengan penjelasan

Ada perencanaan kebutuhan tenaga pendidik s/d 5 tahun tanpa ada penjelasan

Ada perencanaan kebutuhan tenaga pendidik s/d 3 - 4 tahun tanpa ada penjelasan

Ada perencanaan kebutuhan tenaga pendidik ≤ 2 tahun tanpa ada penjelasan


Penugasan tenaga pendidik

Surat penugasan tenaga pendidik





9


No.


Skor4 3 2 1 0

disertai dengan data pendukung:(1)Ijazah(2)CV(3)Sertifikat

kompetensi

(4)Surat pernyataan kesanggupan

disertai dengan data pendukung:(1)Ijazah(2)CV(3)Sertifikat

kompetensi

disertai dengan data pendukung:(1)Ijazah(2)CV

disertai dengan data pendukung:(1)Ijazah

Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan

Ada perencanaan kebutuhan tenaga pendidik s/d 5 tahundisertai dengan penjelasan

Ada perencanaan kebutuhan tenaga pendidik s/d 5 tahun tanpa ada penjelasan

Ada perencanaan kebutuhan tenaga pendidik s/d 3 - 4 tahun tanpa ada penjelasan

Ada perencanaan kebutuhan tenaga pendidik ≤ 2 tahun tanpa ada penjelasan

Penugasan tenaga kependidikan

Surat penugasan tenaga pendidik disertai dengan data pendukung:(1)Ijazah(2)CV

Surat penugasan tenaga pendidik disertai dengan data pendukung:(1)Ijazah

Surat penugasan tenaga pendidik disertai dengan data pendukung:(1)Ijazah(2)CV

Surat penugasan tenaga pendidik disertai dengan data pendukung:(1)Ijazah

10


No.


Skor4 3 2 1 0

(3)Sertifikat kompetensi

(4)Surat pernyataan kesanggupan

(2)CV(3)Sertifikat

kompetensi

8 Sarana dan prasarana (yang akan diserahkan ke pusat)

Kelengkapan prasarana yang diserahkan, kepemilikan, dan mutu prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan)

Lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran

Lengkap dan mutunya baik untuk proses pembelajaran

Cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses pembelajaran

Kurang lengkap dan mutunya kurang memenuhi untuk proses pembelajaran

Tidak ada prasarana yang diserahkan ke pusat

9 Tata kelola dan penjaminan mutu

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup: (1)perencanaan, (2)pengorganisasi

an, (3)pengembangan

staf, (4)pengawasan, (5)pengarahan, (6)penganggaran

Mencakup 6 butir yang dijelaskan sangat detail

Mencakup 6 butir yang dijelaskan cukup detail

Mencakup 4 butir yang dijelaskan cukup detail

Mencakup 2-3 butir yang dijelaskan cukup detail

Selain itu, skor = 0

11


No.


Skor4 3 2 1 0

Pelaksanaan penjaminan mutu

Ada rencana melaksanakan penjaminan mutu yang mengacu pada visi-misi dan SNP, sistem dokumentasi, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan yang dipaparkan dengan sangat jelas

Ada rencana melaksanakan penjaminan mutu yang mengacu pada visi-misi dan SNP, sistem dokumentasi, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan yang dipaparkan dengan jelas

Ada rencana melaksanakan penjaminan mutu yang cukup jelas, namun tidak dideskripsikan mengacu pada visi misi dan SNP

Ada rencana melaksanakan penjaminan mutu, namun deskripsinya kurang jelas


10 Pembiayaan (Komitmen Pemda)

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan sharing dana (pusat dan daerah/industri), alokasi dan pengelolaan dana selama 5 tahun

Perencanaan sangat jelas dan didukung 2 (dua) surat pernyataan

Perencanaan jelas dan didukung 2 (dua) surat pernyataan

Perencanaan jelas dan didukung hanya 1 (satu) surat pernyataan

Perencanaan kurang jelas dan tidak ada dukungan surat pernyataan


12


No.


Skor4 3 2 1 0

dan didukung surat pernyataan kesanggupan:(1)sharing

pembiayaan yang ditandatangani DPRD dan Kepala Daerah atau Direktur

(2)pembiayaan sarana prasarana dari Kepala Dinas atau Direktur

11 Kerjasama Perencanaan kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang:(1)pendidikan (2)sarana(3)kerja lapangan(4)pelatihan

bersertifikasi vendor

(5)penyerapan lulusan

Perencanaan sangat jelas meliputi 5 (lima) bidang

Perencanaan sangat jelas meliputi 4 (empat) bidang

Perencanaan sangat jelas meliputi 3 (tiga) bidang

Perencanaan sangat jelas meliputi 1-2 bidang


13


………………………………….., ………………………….2012Reviewer

______________________

14


FORM B-3

KESIMPULAN DAN REKOMENDASIVISITASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN AKADEMI

KOMUNITAS

A. KESIMPULAN

B. REKOMENDASI

Dengan ini, saya sebagai Reviewer telah melaksanakan visitasi dan verifikasi lapangan serta melakukan penilaian dengan sebenar-benarnya.

………………………………….., ………………………….2012Reviewer

______________________

15


FORM B-4

BERITA ACARA PENILAIAN

Pada hari ini, ……………… tanggal ……… bulan …………….…….. tahun ……….. telah dilakukan penilaian meja/visitasi dan verifikasi lapangan* atas pengusulan Akademi Komunitas …………………….…………. di kabupaten/kota …………………………………. Penilaian penilaian meja/visitasi dan verifikasi lapangan* telah dilakukan dengan menggunakan panduan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan aspek‐aspek:

a) Pendahuluan (Analisis SWOT)b) Visi dan misi akademi komunitas c) Visi, misi, dan sasaran program studid) Relevansi program studi yang diusulkane) Kurikulum program studi f) Proses pembelajaran g) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan h) Sarana dan prasarana i) Tata kelola dan penjaminan mutuj) Pembiayaan (Komitmen Pemda)k) Kerjasama

Dengan ini, saya sebagai Reviewer telah melaksanakan visitasi dan verifikasi lapangan serta melakukan penilaian dengan sebenar-benarnya.

……………..………, ………………………….……………………

Reviewer

……………………………...

16

Documents

Panduan Pendirian AK 2012_Final