Upload
vandung
View
244
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalamMusrenbang Tahun 2013 i
BHINNEKA
TUNGGAL IKA
PANDUAN KHUSUS
Panduan Pendamping Dan
Staf Penghubung Provinsi Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
2013
Tema :
“Memantapkan Perekonomian Nasional Untuk Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalamMusrenbang Tahun 2013 1
KATA PENGANTAR
Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN), salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Dalam Pasal 20 Ayat 1 UU-SPPN diatur bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Rancangan Awal RKP tersebut memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan pendanaan, indikasi program Kementerian/Lembaga (K/L), program lintas K/L dan program lintas wilayah serta kaidah pelaksanaan.
K/L menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP 2014 menjadi Rancangan Akhir RKP 2014. Untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RKP 2014 tersebut, diselenggarakan rangkaian Musrenbang 2013 untuk mewujudkan sinergi RKP dengan RKPD dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional.
Guna mendukung kelancaran pelaksanaan rangkaian Musrenbang Tahun 2014 ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyiapkan Panduan Pendamping dan Staf Penghubung Provinsi yang memuat informasi mengenai peran, tugas dan fungsi Pendamping Provinsi dan Staf Penghubung Provinsi selama pelaksanaan rangkaian Musrenbang 2013.
Jakarta, Maret 2013 Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas Slamet Seno Adji
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 2
Kata Pengantar 1
Daftar Isi 2
Latar Belakang 3
Tujuan 3
Keluaran 3
Peran 3
Tugas 4
Pendamping Provinsi (LO) 4
Staf Penghubung Provinsi 5
Tahap Temu Konsultasi Triwulanan I 5
Tahap Rakorbangpus dan Temu Konsultasi Triwulanan II 5
Tahap Persiapan Musrenbang Provinsi 6
Tahap Musrenbang Provinsi 6
Tahap Pasca Musrenbang Provinsi 7
Tahap Pra Musrenbangnas 7
Tahap Pelaksanaan Musrenbangnas 8
Tahap Pasca Musrenbangnas 8
Lampiran 1. Rincian Keluaran Musrenbang 2013 9
Lampiran 2. Review Terhadap Pelaksanaan Pra Musrenbangnas 2012 10
Lampiran 3. Tahapan Musrenbangnas 12
Lampiran 4. Tahapan Usulan Kegiatan Pendanaan dan Pembangunan Daerah
13
Lampiran 5. Jadwal Pelaksanaan UKPPD 2013 14
Lampiran 6. Daftar Pejabat Eselon I, II (LO), dan Staf Penghubung Provinsi 15
Lampiran 7. Format Laporan Pelaksanaan Kunjungan Pendahuluan 18
Lampiran 8. Format Laporan Pelaksanaan Kunjungan Musrenbang Provinsi
19
Lampiran 9. Format Laporan Pelaksanaan Pra Musrenbangnas 21
Lampiran 10. Frequently Asked Quetions (FAQ) Terkait UKPPD 23
Lampiran 11. Frequently Asked Quetions (FAQ) Terkait Isu Strategis 25
Lampiran 12. Contoh Matriks Isu Strategis 27
DAFTAR ISI
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 3
1. LATAR BELAKANG
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan-tahapan penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan di tingkat nasional dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selama berlangsungnya Musrenbang diharapkan dapat dipertemukan hasil-hasil perencanaan teknokratis-birokratis yang dilakukan kementerian/lembaga (K/L) dengan aspirasi daripara pemangku kepentingan (stakeholders), serta dilakukan sinkronisasi dan koordinasi vertikal antara perencanaan di tingkat nasional dan daerah.
Perbaikan pelaksanaan Musrenbang, supaya dapat lebih optimal memobilisasi seluruh potensi sumber daya yang tersedia, perlu terus dilakukan. Untuk itu, sejak tahun 2012 lalu pelaksanaan Musrenbangprov akan didampingi secara langsung oleh Liaison Officer (LO) yang merupakan pejabat Eselon II di Bappenas. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memberikan informasi, memantau, konfirmasi jadwal hingga koordinasi rangkaian kegiatan baik di pusat dan di daerah guna meningkatkan kualitas input (bahan masukan), proses pembahasan, dan output (keluaran Musrenbangnas). Melalui LO diharapkan dapat meningkatkan proporsi program dan kegiatan yang disepakati dan tingkat kepastian hasil-hasil Musrenbang untuk tahapan penyusunan anggaran selanjutnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam operasionalisasi pelaksanaan, LO akan didampingi oleh Staf Penghubung Provinsi yang merupakan pejabat Eselon III atau pejabat fungsional perencana di Bappenas.
2. TUJUAN
Tujuan dari Panduan Pendamping (LO) dan Staf Penghubung Provinsi adalah memberikan informasi mengenai peran, tugas dan fungsi Pendamping Provinsi dan Staf Penghubung Provinsi selama pelaksanaan rangkaian Musrenbang 2013.
3. KELUARAN
Keluaran yang diharapkan dari Pendamping dan Staf Penghubung Provinsi adalah sebagai berikut: a. Laporan hasil kunjungan pendahuluan Provinsi; b. Laporan hasil pelaksanaan Musrenbang Provinsi; c. Laporan pelaksanaan Pra Musrenbangnas meliputi:
- Hasil sinkronisasi isu strategis provinsi (F0) sebanyak 5 isu strategis dengan total 25 kegiatan strategis.
- Hasil sinkronisasi program dan kegiatan “Short List” (F1)
4. PERAN
Peran dari Pendamping Provinsi (LO) adalah sebagai berikut: (1) Sebagai penghubung antara Bappenas dengan Provinsi dalam
mengkoordinasikan usulan isu strategis daerah (F0) ;
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 4
(2) Sebagai penghubung antara Bappenas dengan Provinsi dalam mensinergikan perencanaan di pusat dan daerah terkait pelaksanaan isu strategis nasional (11+3) di daerah ; dan
(3) Sebagai pendamping bagi provinsi yang menjadi tanggung jawabnya selama rangkaian pelaksanaan Musrenbang 2013
Adapun peran dari Staf Penghubung Provinsi adalah untuk membantu Pendamping
Provinsi dalam melaksanakan peran dari sisi subtantif teknis maupun administrasi .
5. TUGAS Tugas para pendamping (LO) dan Staf Penghubung Provinsi diuraikan sebagai
berikut.
A. Pendamping Provinsi (LO)
Tahap Tugas
Triwulanan I (30 Januari 2013)
1. Mendampingi Kepala Bappeda Provinsi pada Temu Konsultasi Triwulanan I
Rakorbangpus dan Triwulanan II
8 April 2013)
1. Mengikuti kegiatan pembekalan sebagai LO (22 Februari 2013)
2. Mempelajari dan mengawal perumusan isu-isu strategis provinsi
3. Memberikan arahan dalam penjabaran isu strategis provinsi ke dalam usulan kegiatan sektor-sektor
4. Memantau kesiapan materi dan tim Bappeda Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya pada kegiatan Rakorbangpus dan Temu Konsultasi Triwulanan II
5. Mempelajari serta memberi arahan penyempurnaan UKPPD Provinsi
6. Memantau kesiapan rancangan awal Renja K/L yang pagu indikatifnya sudah diuraikan per provinsi
7. Membangun komunikasi sepanjang waktu diantara Rakorbangpus dan tahap sebelum Pra-Musrenbangnas untuk memastikan kesesuaian isu strategis provinsi yang diusulkan provinsi dengan yang dirumuskan Bappenas
Persiapan Musrenbangprov (1-20 Maret 2013)
1. Melakukan kunjungan pendahuluan untuk diskusi mendalam dengan Pemerintah Daerah Provinsi mitra wilayahnya sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi tahun 2013. Kunjungan pendahuluan ini dalam rangka menjaring isu-isu strategis provinsi yang akan dibahas dalam Musrenbangnas tahun 2013. Materi yang dapat disajikan dalam menjaring isu-isu strategis provinsi adalah sebagai berikut: a. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi; b. Potret Analisis per daerah (Analisis Provinsi 2012,
Analisis Kesenjangan Wilayah 2012, Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012);
c. Sandingan Isu Strategis RKP 2013 – RKA-KL 2013;
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 5
d. Kegiatan MP3EI dan MP3KI yang terdapat di wilayahnya; dan
e. RAN/RAD Gas Rumah Kaca (GRK). 2. Menyampaikan laporan kunjungan pendahuluan
Musrenbangprov yang penyusunannya dibantu oleh Staf Penghubung Provinsi,
3. Mencermati masalah, potensi, dan isu-isu yang berkembang saat ini di setiap provinsi berdasarkan data sekunder maupun primer, dan mendiskusikan dengan Bappeda Provinsi untuk dikerucutkan sebagai rancangan isu strategis provinsi untuk ditangani pada tahun 2014,
4. Membangun komunikasi sepanjang waktu diantara Triwulanan II dan tahap sebelum Pra-Musrenbangnas,
5. Memberikan fasilitasi ide, saran, dan arahan dan penjelasan mengenai sinkronisasi Isu Strategis-Nasional-Daerah.
Pelaksanaan Musrenbangprov (21 Maret- 12 April 2013)
1. Mengikuti keseluruhan pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan memberikan arahan dan penjelasan mengenai isu strategis nasional-daerah
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Musrenbangprov yang penyusunannya dibantu oleh Staf Penghubung Provinsi
Pra Musrenbangnas (22-26 April dan 29 april 2013)
1. Memantau kesiapan materi dan tim Pemerintah Provinsi yang akan hadir pada Pra Musrenbangnas
2. Sebagai Penanggungjawab Sektor dalam trilateral desk pramusrenbangnas
3. Memantau penyusunan rekapitulasi hasil kesepakatan per Provinsi.
Musrenbangnas (30 April 2013)
1. Memantau kesiapan tim Pemerintah Provinsi yang akan hadir pada Musrenbangnas 2013
2. Memantau pembacaan laporan ringkas terkait provinsi yang menjadi tanggung jawabnya.
Pasca Musrenbangnas (3 Mei 2013)
Melanjutkan komunikasi untuk mengawal dan memastikan hasil Musrenbangnas dalam Renja K/L (sejak Pasca Musrenbangnas s.d. pagu definitif ditetapkan)
B. Staf Penghubung Provinsi
I. Temu Konsultasi Triwulanan I (30 Januari 2013) 1. Memantau kesiapan tim Bappeda Provinsi yang akan hadir pada Temu
Konsultasi Triwulanan I
II. Rakorbangpus dan Temu Konsultasi Triwulanan II (8 April 2013)
1. Memantauan kesiapan tim Bappeda Provinsi yang akan hadir pada kegiatan Rakorbangpus dan Temu Konsultasi Triwulanan II;
2. Mengikuti pembekalan Penghubung provinsi pada tanggal 7 Maret 2013.
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 6
3. Mengikuti Pelatihan Aplikasi Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) yang dilakukan tgl 18-19 Maret 2013 (c.q Rusdi ext.3308 HP 085228334096);
4. Melakukan pemantuan dan pengecekkan usulan isu strategis provinsi dalam proses UKPPD untuk disandingkan dengan RENJA K/L.
III. Persiapan Musrenbang Provinsi (1-20 Maret 2013) 1. Membantu Pendamping Provinsi/LO dalam menyusun laporan kunjungan
pendahuluan (format memorandum laporan terlampir). Soft copy laporan pelaksanaan kunjungan pendahuluan dikirim kepada email [email protected].
2. Melakukan konfirmasi ulang jadwal pelaksanaan Musrenbangprov yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Melakukan konfirmasi ulang kesediaan Menteri, Wakil Menteri dan/atau Pejabat Eselon I dan II (LO) Bappenas untuk menjadi narasumber pada waktu dan tempat sesuai jadwal yang telah dikonfirmasi;
4. Melakukan kontak dengan panitia penyelenggara Musrenbangprov perihal detil pelaksanaan Musrenbangprov dan menginformasikan kepada Menteri, Wakil Menteri dan/atau Pejabat Eselon I dan II (LO) yang terkait;
5. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (Cq. Sudira, Ext.: 3027, Hp: 08128140772) perihal surat penugasan dan SPPD untuk keberangkatan;
Kunjungan Pendahuluan untuk 1 orang (Pendamping Provinsi/LO)
Kunjungan Musrenbangprov untuk 3 orang ( Eselon 1, Pendamping Provinsi/LO, Staf Penghubung Provinsi)
6. Mempersiapkan teknis keberangkatan, yaitu pemesanan tiket ke Koperasi Bappenas bagi Pejabat Eselon I dan II (LO) yang akan berangkat ke provinsi minimal 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan (Cq. Galuh, Ext.: 3555, Hp: 08567935417);
7. Memantau penyampaian lumpsum, tiket, dan akomodasi kepada Pejabat Eselon I dan II (LO);
8. Melakukan koordinasi dengan protokoler Menteri dan/atau Wakil Menteri bagi provinsi yang akan dikunjungi oleh Menteri dan/atau Wakil Menteri (Cq. Budi Cahyono, Joko, Ikin; Ext.: 2408/2201);
9. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengembangan Wilayah terkait substansi teknis yang akan dibawa pada saat pelaksanaan Musrenbangprov, antara lain: bahan paparan Menteri, dan bahan terkait lainnya (Cq. Bimo, Ext: 3308, Hp: 08562931199);
10. Membantu Pendamping Provinsi (LO) dalam melakukan penyempurnaan terhadap bahan paparan dasar yang disusun oleh Direktorat
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 7
Pengembangan Wilayah dengan tetap mengkomunikasikan kepada Pejabat Eselon I yang telah ditugaskan;
IV. Tahap Musrenbang Provinsi (21 Maret-12 April 2013)
1. Mengikuti keseluruhan pelaksanaan Musrenbang Provinsi; 2. Memastikan pemerintah provinsi dapat mengoperasikan aplikasi UKPPD; 3. Membantu pemerintah provinsi dalam menyusun: (i) UKPPD lengkap/ (F3),
(ii) Memilih kegiatan dalam UKPPD berdasarkan isu strategis nasional-daerah untuk dibahas dalam Pra Musrenbangnas/kandidat (F1), (iii) memilih isu strategis provinsi/F0;
4. Mendapatkan keseluruhan hasil kesepakatan yang dicapai dalam Musrenbang Provinsi;
5. Meminta buku atau CD Provinsi Dalam Angka tahun 2012, serta RPJMD dan RPJPD terbaru kepada Bappeda Provinsi yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (Cq. Osmar, Ext.:3206, Hp: 085714763046);
V. Tahap Pasca Musrenbang Provinsi
1. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Musrenbangprov terutama terkait dengan isu dan permasalahan strategis provinsi, program dan kegiatan prioritas pembangunan provinsi, serta kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam format yang akan ditentukan dan diserahkan maksimal 3 (tiga) hari pasca pelaksanaan Musrenbangprov kepada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (format memorandum laporan terlampir). Soft copy laporan pelaksanaan Musrenbang Provinsi dikirim kepada email [email protected].
2. Menyampaikan surat penugasan, SPPD, tiket dan boarding pass, dan bukti pembayaran akomodasi hotel untuk Pejabat Eselon I, Pendamping Provinsi/LO dan Staf Penghubung Provinsi ke Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (c.q Sudira ext.3207 HP: 08128140772).
3. Memastikan pemerintah provinsi telah mengisi aplikasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Pra Musrenbangnas, yang meliputi: 1. Daftar usulan Isu Strategis Provinsi (F0); 2. Daftar kegiatan yang diusulkan untuk dibahas (kandidat F1); 3. UKPPD atau F3.
4. Memberikan informasi terbaru mengenai pelaksanaan Musrenbang Nasional kepada pemerintah provinsi yang menjadi tanggung jawabnya.
VI. Tahap Pra Musrenbangnas (22-26 April 2013) 1. Memberikan informasi prioritas pembangunan nasional dalam rancangan
RKP 2014 dan mekanisme pelaksanaan Pra Musrenbangnas kepada Pemerintah Provinsi;
2. Melakukan koordinasi dengan tim Bappeda Provinsi yang akan hadir pada Pra Musrenbangnas;
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 8
3. Memantau dan mengumpulkan hasil kesepakatan (Berita Acara) (lembar copy) antara K/L dengan Pemerintah Provinsi pada forum trilateral desks, dan memastikan Bappeda Provinsi telah menerima hasil kesepakatan (Berita Acara) tersebut;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Pra Musrenbangnas (format memorandum laporan terlampir) mengenai program dan kegiatan provinsi (UKPPD) apa saja yang telah disepakati bersama antara K/L dengan pemerintah provinsi untuk disampaikan kepada Pendamping Provinsi (LO) maksimal 1 (satu) hari pasca forum trilateral desks untuk provinsinya; Soft copy laporan pelaksanaan Pra Musrenbangnas dikirim kepada email [email protected].
5. Menyerahkan kesepakatan isu strategis provinsi berdasarkan hasil trilateral desk Pra Musrenbangnas pada penutupan forum Pra Musrenbangnas.
VII. Tahap Pelaksanaan Musrenbangnas (30 April 2013)
1. Memantau kesiapan tim Pemerintah Provinsi yang akan hadir pada Musrenbangnas 2013;
2. Memantau pembacaan laporan ringkas terkait provinsi yang menjadi tanggung jawabnya.
VIII. Tahap Pasca Musrenbangnas (3 Mei 2013) Melanjutkan komunikasi untuk mengawal dan memastikan hasil Musrenbangnas sesuai provinsi yang menjadi tanggung jawabnya dalam Renja K/L sejak Pasca Musrenbangnas s.d. pagu definitif ditetapkan.
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalamMusrenbang Tahun 2013 9
LAMPIRAN 1
Rincian Keluaran Musrenbang 2013
TAHAPAN KELUARAN
Triwulanan I (30 Januari)
• Penyampaian Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010 - 2014 • Penyampaian rangkaian kegiatan musrenbangnas 2013 dalam rangka proses penyusunan RKP
2014 • Penyampaian Kebijakan Dana Dekonsentrasi Bappenas • Penyampaian Alokasi Program K/L tahun 2013 di tiap provinsi, dan perkiraan ketersediaan
anggaran tahun 2014
Rakorbangpus dan Triwulanan II (8 April)
• Catatan rapat mengenai Tema dan Prioritas RKP 2014 dan Pagu Indikatif 2014 sebagai masukan Renja K/L per provinsi
• Review Isu Strategis Provinsi
Musrenbangprov (21 Maret – 12 April)
• Penyampaian dan Tindak Lanjut Isu Strategis Provinsi oleh Daerah • Program/Kegiatan Prioritas yang akan dibiayai APBD • Program/Kegiatan Prioritas yang diusulkan dalam UKPPD untuk didanai APBN
Pra Musrenbangnas (22 – 26 April)
• Kesepakatan program dan kegiatan yang mendukung Isu Strategis Nasional – Provinsi akan di danai APBN dan APBD
• Berita Acara Kesepakatan (Bappeda Provinsi, K/L, Bappenas) • Isu strategis provinsi menjadi acuan pemutakhiran Renja K/L
Musrenbangnas (30 April)
• Laporan Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas • Arahan Presiden dan Wakil Presiden • Dialog Para Menteri dangan Gubernur / Bupati / Walikota Se-Indonesia
Pasca Musrenbangnas (3 Mei)
• Klarifikasi akhir kesepakatan Pra Musrenbangnas dalam Renja K/L • Rancangan Akhir Renja K/L 2014 • Rancangan Akhir RKP 2014
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 10
LAMPIRAN 2
Review Terhadap Pelaksanaan Pra Musrenbangnas 2012
NO PERMASALAHAN SARAN PERBAIKAN
1 Waktu yang dialokasikan tidak cukup untuk mengkaji F0 dan F1/F2.
Pembahasan difokuskan untuk membahas F0 dan F1. Apabila masih ada waktu tersisa maka dapat membahas F2. Agar mempersingkat waktu dalam pengisian aplikasi UKPPD, telah diusulkan penyempurnaan aplikasi dimana seluruh kesepakatan diinput dalam aplikasi (rekap berita acara kesepakatan, lampiran, tindak lanjut) kemudian di print dan ditandatangani bersama
2 Peserta daerah yang hadir melebihi jumlah yang diundang. Pembatasan jumlah peserta yaitu 6 orang untuk setiap Provinsi, mempersiapkan ruang tunggu yang lebih banyak untuk pergantian personil pembahasan. Diskresi terhadap peserta diluar jumlah yang telah ditetapkan hanya dilakukan oleh 1 orang yaitu Koordinator Pra Musrenbangnas.
3 • Terdapat antrian pada beberapa K/L prioritas dan kekosongan pada beberapa K/L.
• Panjangnya antrian pada desk K/L tertentu menyebabkan waktu pembahasan dengan desk K/L lain untuk provinsi ybs menjadi berkurang.
• Jadwal pembahasan yang fleksibel menyebabkan Kepala Bappeda Provinsi kesulitan mengatur pembagian perwakilan daerah yang berkompeten yang akan disebar pada desk K/L
• Disarankan mekanisme pembahasan Tiralteral Desk dalam bentuk Fixed Schedule/terjadwal. Untuk desk sepanjang hari pembahasan 50 menit/provinsi sedangkan untuk desk setengah hari pembahasan 30 menit/provinsi. Disediakan buffer time di akhir sesi untuk membahas F0 /F1 (tidak termasuk F2) yang belum sempat terbahas sesuai kesepakatan dengan Koordinator Desk
• Aplikasi UKPPD akan menyediakan timer dan akan menampilkan remainder dalam monitor bahwa waktu pembahasan sudah hampir selesai, sehingga pembahasan
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 11
NO PERMASALAHAN SARAN PERBAIKAN
dapat segera dituntaskan/disepakati untuk dibahas lebih lanjut setelah sesi diskusi.
• Posisi Desk untuk desk sepanjang hari dan setengah hari akan dibuat cluster dengan time keeper yang berbeda sehingga jika waktu pembahasan selesai diharapkan seluruh desk akan menyelesaikan pembahasan dan berganti dengan provinsi lainnya.
• Apabila disepakati maka harus disimulasikan, dan didukung komitmen direktorat teknis untuk disiplin terhadap waktu
4 Kesulitan dalam menjembatani hasil kesepakatan desk Pra Musrenbang berdasarkan Isu Strategis Provinsi dengan Arah Kebijakan per Prioritas Nasional
Untuk menjembatani pembahasan isu strategis prov dalam desk Pra Musrenbangnas maka paparan deputi penanggungjawab PN dalam forum Penutupan Pra Musrenbangnas dibagi menjadi 2 bagian yaitu : a. Hasil kesepakatan Isu Startegis Provinsi per wilayah
dalam konteksn PN b. Arah Kebijakan per Prioritas Nasional
5 Pemerintah Provinsi kesulitan melakukan rekap terhadap kesepakatan Isu Startegis Provinsi yang dibahas dalam forum Pra Musrenbangnas
Hasil kesepakatan Isu Startegis Provinsi per Provinsi akan diserahkan kepada para LO untuk selanjutnya disampaikan oleh para LO kepada Bappeda Provinsi dalam forum Penutupan Pra Musrenbangnas
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 12
LAMPIRAN 3
Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 13
LAMPIRAN 4
Tahapan Usulan Kegiatan Pendanaan Dan Pembangunan Daerah (UKPPD)
KEMENTRIAN
/LEMBAGA
RENJA K/L
2014 UKPPD PEMERINTAH
PROVINSI
RENJA K/L
2014
PERSANDINGAN PRIORITAS NASIONAL
(RPJMN/RKP)
Arah Kebijakan, Strategi
Pengembangan, Program,
Kegiatan
PRIORITAS WILAYAH
(RPJMD/RKPD)
Isu Strategis, Fakta, Potensi
F1 F2 F3 F4
INPUT
PROSES
OUTPUT
Short List
Sandingan
Long List
Sandingan
UKPPD RENJA K/L
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalamMusrenbang Tahun 2013 14
LAMPIRAN 5
Jadwal Pelaksanaan UKPPD 2013
Tanggal Uraian Penanggung Jawab
10 Februari Prototype UKPPD Tim UKPPD
20 Februari Presentasi Draft UKPPD Tim UKPPD
6 Maret Sosialisasi Draft UKPPD Staf Penghubung Provinsi Tim UKPPD dan Sekretariat Musrenbang 2013
14 Maret Pelatihan UKPPD ke Staf Penghubung Provinsi Tim UKPPD
18 – 19 Maret Sosialisasi dan Pelatihan UKPPD ke Bappeda Provinsi Tim UKPPD dan Sekretariat Musrenbang 2013
21 Maret – 10 April Pengisian Data UKPPD dalam Musrenbangprov (online) Tim UKPPD dan Bappeda Provinsi
10 – 13 April Finalisasi Data UKPPD hasil input provinsi (online) Tim UKPPD
17 April Penyerahan Renja KL 2014 Dit. APP Bappenas
18 – 19 April Persandingan Renja KL dan UKPPD, Penyusunan F0, F1 & F2 Tim UKPPD
22 – 26 April Pengisian Hasil Pembahasan Pra Musrenbangnas Tim UKPPD dan Sekretariat Musrenbang 2013
27 -28 April Pengecekan Hasil Pra Musrenbangnas Tim UKPPD dan Sekretariat Musrenbang 2013
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalamMusrenbang Tahun 2013 15
LAMPIRAN 6 Daftar Pejabat Eselon I, II (LO), dan Staf Penghubung Provinsi
NO PROVINSI ESELON I* LO PROVINSI – ESELON II PEJABAT STAF PENGHUBUNG PROVINSI
NAMA NO.HP NAMA EMAIL NO.HP
SUMATERA A
1 Aceh Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA
Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc
0816 941 341 Mia Amalia, ST, MSi, Ph.D
0813 21644538
2 Sumatera Utara Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA
Dra. Rahma Iryanti, MT 0816 185 3917 Sri Roshidayati, S.Kom, ME
id
0818 150517
3 Sumatera Barat Dra. Nina Sardjunani, MA lr. Nugroho Tri Utomo, MRP
0815 100 91885 Aldy Kharisma Mardikanto, ST
[email protected] 0818 853692
4 Riau Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, MSc
Drs. Wariki Sutikno, MCP 0813 8970 4035 Asep Saepudin, S.Sos, Msi
[email protected] 0815 84933626
5 Kepulauan Riau Dr. Slamet Seno Adji, MA lr. Montty Girianna, MSc, MCP, Ph.D
0816 728 558 Sunandar, S.Kom, M.Si [email protected] 0812 9450519
SUMATERA B
6 Sumatera Selatan Ir. Rizky Ferianto, MA Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP
0811 892 287 Mohammad Taufiq Rinaldi, ST
mohammad.rinaldi@bappena
s.go.id
08158951081
7 Bengkulu Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, MSc
Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc 8159873280 Yunhri Trima Vibian, SE, MM
[email protected] 0812 9209002
8 Lampung Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA
Drs. Adhi Putra Alfian, MSi 0816 940 295 Mariska, SE mariska.suwardi@bappenas.
go.id
0813 14171786
9 Bangka Belitung Ir. Rizky Ferianto, MA Arif Christiono, SH, MSi 0812 138 75J3 Mardiharto Tjokrowasito, SH, LLM
[email protected] 0816 1404598
10 Jambi Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, MSc
lr. Jadhie Judodiniar Ardajat, MSi
0811 103 200 Ricky Ramdhan [email protected]
0813 20717775
JAWA BALI
11 DKI Jakarta Dr. Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA
Ir. Yahya Rachmana Hldayat, MSc
0812 826 9857 Shri Mulyanto, S.Sos, MT, MSc
[email protected] 0817 0970072
12 Jawa Barat Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA
Ir. M. Donny Azdan, MA, MS, Ph.D
0815 990 1777 Ir. Juari, ME [email protected] 0818 08384524
13 Jawa Tengah Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D
0815 143 70092 Maliki, ST, MSIE, Ph.D [email protected] 0812 86092071
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 16
NO PROVINSI ESELON I* LO PROVINSI – ESELON II PEJABAT STAF PENGHUBUNG PROVINSI
NAMA NO.HP NAMA EMAIL NO.HP
14 DI Yogyakarta Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA
Dra. RD SiIiwanti, MPIA 0816 130 0466 Dewi Sri [email protected]
.id
0818 656061
15 Jawa Timur Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP Ir. Hayu Parasati, MPS 0816 941341 Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM
[email protected] 0817 6336068
16 Banten Dra. Nina Sardjunani, MA Dr.lr. Subandi, MSc 0815 143 30077 Suprapto Budinugroho, ST, M.Eng
suprapto.budinugroho@bapp
enas.go.id
0858 68377088
17 Bali Ir. Rizky Ferianto, MA Amalia Adininggar Widyasanti, ST, Msi, M.Eng, Ph.D
0813 1935 3077 F. Kristiartono [email protected] 0811 816217
KALIMANTAN
18 Kalimantan Barat Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA
Dr.lr. Mesdin Kornelis Simarmata, MSc
0813 106 91224 Raden Wijaya Kusuma Wardhana, ST, MMIB
kusumawardhana@bappenas.
go.id
0816 1116302
19 Kalimantan Tengah Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, MSc
Ir. Basah Hernowo, MA 0816 180 9451 Ir. Nita Kartika, M.Ec [email protected] 0811 862886
20 Kalimantan Selatan Ir. Bemby Uripto, MSc Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM 0813 105 50B41 Roby Fadillah, S.Pi [email protected]
d
0815 9908796
21 Kalimantan Timur Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, MSc
Ir. Bambang Prihartono, MSCE
0811 982 670 Raden Bonnyswara, SE, MSc
[email protected] / [email protected]
0817 9180179
SULAWESI
22 Sulawesi Utara Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA
Ir. Kennedy Simanjuntak, MA
0812 309 7192 Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com
[email protected] 0816 1857480
23 Sulawesi Tengah Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, MSc
Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D
0812 826 9857 Intan Natasha Putri, SE [email protected]
d
0812 1964047
24 Sulawesi Selatan Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, MSc
Ir. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci.Msi
0812 802 0321 Ifan Martino, S.Si [email protected] 0813 14552435
25 Sulawesi Tenggara Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, MSc
Dadang Rizky Ratman, SH, MPA
0811 879 159 Dra. Esti Nurhayati, MM
[email protected] 0812 8003205
26 Gorontalo Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA
Ir. Tubagus Achmad Chusni, MA, M.Phill
8161137603 Firman Edison, S.Sos, ME
[email protected] 082 114620224
27 Sulawesi Barat Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA
Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA
0815 183 2707 Oktorika, SE.Ak, MM [email protected] 0818 992979
KEPULAUAN TIMUR
28 Nusa Tenggara Barat Ir. Rizky Ferianto, MA Dr. Vivi Yulaswati, MSc 0813 146 71963 Dharendra Wardhana, SE, MSc
dharendra.wardhana@bappe
nas.go.id
0856 2830612
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 17
NO PROVINSI ESELON I* LO PROVINSI – ESELON II PEJABAT STAF PENGHUBUNG PROVINSI
NAMA NO.HP NAMA EMAIL NO.HP
29 Nusa Tenggara Timur Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA
Dr. Sanjoyo, M.Ec 0815 802 7172 Dani Ramadan, S.Si, MHR
d
0812 8518310
30 Maluku Dra. Nina Sardjunani, MA Dr. Hadiat, MA 0811 987 417 Sidayu Ariteja, SE [email protected]
d
0878 8755224
31 Maluku Utara Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA
Dr. Ir. Arif Haryana, MSc 0812 951 5753 Indra Wisaksono, SE, MPP
[email protected] / [email protected]
0815 8863453
32 Papua Barat Ir. Bambang Prijambodo, MA Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D 0855 1001920 Rooslina Tampubolon, S.Kom, MSi
[email protected] 0812 9331042
33 Papua Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA
Ir. Yudho Dwinanda Priaadi, MS
Rangga Jantan Wargadalam, S.Si
* status per tanggal 02 April 2013
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 18
LAMPIRAN 7
Format Laporan Pelaksanaan Kunjungan Pendahuluan
M E M O R A N D U M No. /Dt…./03/2013
Kepada Yth. : 1. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
2. Direktur Pengembangan Wilayah
Dari : 1. Pendamping Provinsi/ LO Provinsi ................
2. Staf Penghubung Provinsi ...............
Perihal : Laporan Pelaksanaan Kunjungan Pendamping Provinsi/ LO Dalam Rangka Pembahasan Pendahuluan Musrenbang Provinsi ............... Tahun 2013
Tanggal : …… Maret 2013
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kunjungan Pendamping Provinsi/ LO dalam rangka pembahasan pendahuluan Musrenbang Provinsi ............... pada tanggal ..............., berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan kunjungan pendahuluan Musrenbang Provinsi ............... sebagai berikut:
1. Bagaimana hasil analisis/ koordinasi dengan Direktorat Mitra Kerja K/L terhadap persandingan Isu Strategis Provinsi ............... dengan RKP dan APBN 2013 khususnya pada beberapa kegiatan yang belum didanai oleh Kementerian/Lembaga
2. Apakah implementasi proyek Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2013 pada Koridor Pulau ............... khususnya di Provinsi ............... telah sesuai dengan Rencana Proyek MP3EI, dan kendala apa saja yang dihadapi
(catatan: - kategori kendala dapat terdiri dari (i) kendala regulasi, (ii) kendala teknis, (iii) kendala pendanaan – daftar proyek yang mengalami kendala dapat dilampirkan)
3. Apakah program penanggulangan kemikinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini menjawab akar masalah penyebab kemiskinan yang spesifik di Provinsi ................. Bagaimana saran pemerintah daerah tentang program penanggulangan kemikinan yang dibutuhkan di Provinsi .................
4. Apakah Pemerintah Daerah mempunyai program khusus dalam menangani kemiskinan ? Bagaimana sinkronisasi program tersebut dengan program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga atau pelaku lainnya seperti BUMN/ Swasta.
5. Bagaimana pemahaman Pemerintah Daerah tentang MP3KI ? Dengan kriteria pemilihan Quick Wins 2014 yang telah disampaikan, Pemerintah Daerah mempunyai kriteria khusus yang akan diterapkan daerah, yaitu: .............................. Program apa saja yang dapat Pemerintah Daerah lakukan di lokasi Quick Wins tersebut.......
6. Konfirmasi terhadap prospek pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) dan Rencana Aksi Nasional/ Rencana Aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca (RAN/D GRK) di Provinsi ................
7. Hasil identifikasi 5 (lima) Isu Strategis Provinsi untuk penyusunan RKP 2014 setelah berkoordinasi dengan mitra daerah (Bappeda), dan dengan mempertimbangkan hasil Analisis Provinsi dan Analisis Kesenjangan Wilayah, isu strategis daerah tahun sebelumnya, serta hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah .
8. Beberapa catatan khusus yang penting mendapat perhatian (jika dipandang perlu)
Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
Tembusan Yth: 1. Bapak Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas; 2. Bapak Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah; 3. Ibu Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; 4. Ibu Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 5. Bapak Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan; 6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 19
Lampiran 8 Format Laporan Pelaksanaan
Kunjungan Musrenbang Provinsi
M E M O R A N D U M
No. /Dt…./04/2013
Kepada Yth. : 1. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
2. Direktur Pengembangan Wilayah
Dari : 1. Pendamping Provinsi (LO) ..................
2. Staf Penghubung Provinsi ..................
Perihal : Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi ..................
Tanggal : ……… April 2013
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi .................. pada tanggal .................., berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Musrenbang Provinsi .................. sebagai berikut:
1. Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan dibuka oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh:
Pejabat Eselon I : .................. Pejabat Eselon II : .................. Petugas Staf Penghubung Provinsi : ..................
2. Tema RKPD Provinsi .................. tahun 2014, dan sasaran pembangunan Provinsi ..................
3. Sinkronisasi arah kebijakan nasional (RKP 2014) dengan arah kebijakan daerah (RKPD 2014) melalui persandingan antara prioritas dan sasaran nasional dengan Isu Strategis Provinsi ………………….. [kolom tidak harus diisi secara keseluruhan tetapi hanya prioritas, sasaran nasional dan Isu Strategis Provinsi yang diusulkan di provinsi yang berkaitan]
Contoh: Sinkronisasi arah kebijakan (RKP 2014) dengan arah kebijakan daerah (RKPD 2014) melalui persandingan antara prioritas dan sasaran nasional dengan Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:
No Prioritas Nasional
Sasaran Nasional Isu Strategis Provinsi Kebutuhan Pendanaan
(Rp Juta) 1 PN 6:
Infrastruktur
Percepatan pembangunan infrastruktur domestic connectivity: Jalan Siwa-Barru-Pare pare Maros-Makassar
Pembangunan Infrastruktur Wilayah untuk Perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional: o Pembangunan jalur Bus Rapid
Transit (BRT) o Preservasi jalan 1530,67 Km,
Pembangunan jembatan 16.449 m, Pelebaran jalan 73,17 Km, Pembangunan fly over/underpass 800 MK dan rekonstruksi jalan 38,32 Km
o ………………
696,442
2 PN: 7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi Peningkatan iklim investasi dan usaha
Pembangunan Industri Pengolahan o Pengembangan Industri Mobil
Serbaguna/Mobil Toko Untuk UKM.
o Pendirian rumah coklat, tempat showroom, pusat promosi dan pemasaran coklat, pusat demo mesin pengolahan proses olahan
5,573,000
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 20
No Prioritas Nasional
Sasaran Nasional Isu Strategis Provinsi Kebutuhan Pendanaan
(Rp Juta) dari biji kakao menjadi coklat, pusat data dan informasi pemasaran.
o ……………… 3 PN 2:
Pendidikan Dan PN 3: Kesehatan
Peningkatan pembangunan sumber daya manusia
Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan o Penyediaan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kependidikan dasar
o Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah,
o Pembangunan RS Sayang Rakyat berlantai 3
o ………………
663.731
4 PN 8: Energi
Pengembangan Energi Alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi
Pemenuhan Kebutuhan Energi o Pembangunan jaringan gas kota o Pembangunan PLTA Bonto Batu
Enrekang o Pembangunan PLTA Buttu Batu ( 2
x 100 MW ) o ………………
2,070,500
5 PN 5: Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan Nasional o Rehabilitasi Jaringan
Air Baku Lekopancing o Rehabilitasi Waduk
Bili-Bili
Meningkatakan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Padi o Pembangunan/Peningkatan
jaringan irigasi 3.570 Ha dan jaringan tata air tambak 20.000 Ha,
o Pelaksanaan pembangunan 17 waduk dan 4 embung, rehab waduk 2 buah, pembangunan air baku dengan kapasitas 2,50 m3/det, Rehab prasarana air baku 0,70 m3/det,
o ………………
1,971,082
4. Penentuan Lokasi Quick Wins 2014 di propinsi ....... adalah sebagai berikut:
a. Kecamatan ...... Kabupaten dan Kecamatan ....... Kabupaten
b. Kriteria lokal yang diambil adalah .............................. karena ......................
c. Program Penanggulangan Kemiskinan di lokasi QuickWins tersebut yang sedang berjalan (TA 2013) adalah:
i. Yang dilakukan Pemerintah Pusat adalah .....
ii. Yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah .....
iii. Yang dilakukan BUMN/ Swasta atau pihak lainnya adalah .....
5. Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Provinsi .................. dan kesepakatan pembangunan daerah berdasarkan Musrenbang Provinsi
Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 21
LAMPIRAN 9
Format Laporan Pelaksanaan Pra Musrenbangnas
M E M O R A N D U M No. /Dt….. /04/2013
Kepada Yth. : 1. Bapak Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas
2. Bapak/Ibu Deputi Bidang ................
Dari : 1. Pendamping Provinsi/ LO Provinsi ................
2. Staf Penghubung Provinsi ................
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pra Musrenbangnas Provinsi ................
Tanggal : ….. April 2013
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Pra Musrenbangnas) untuk Provinsi .............. pada tanggal …. April 2013, berikut kami sampaikan hasil pembahasan Isu Strategis Provinsi .............. sebagai berikut:
6. Rekap kesepakatan dan pendanaan Isu Strategis Provinsi ..............
Contoh: “Terdapat 5 isu strategis dan 25 kegiatan strategis yang dibahas dalam forum pra Musrenbangnas, dimana 22 kegiatan strategis (88%) telah disepakati dengan beberapa catatan khusus, 1 kegiatan strategis (4%) tidak disepakati dan 2 kegiatan strategis (8%) tidak ada keterangan. Total alokasi yang diusulkan dalam Isu Strategis sebesar Rp 10.68 Triliun sedangkan total alokasi yang disepakati sebesar Rp 750.19 Miliar (7.02%).”
7. Catatan penting untuk setiap Isu Strategis
Contoh:
a. Isu Strategis 1: Meningkatakan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Padi.
Kegiatan strategis yang disepakati adalah kegiatan yang mendukung pencapaian surplus beras 10 juta ton di tahun 2014 seperti perluasan areal sawah, optimasi lahan, pencetakan sawah dan System Of Rice Intensification serta perbenihan.
b. Isu Strategis 2: Pembangunan Industri Pengolahan
Kegiatan strategis yang disepakati adalah pengembangan industri mobil serbaguna/mobil toko untuk UKM, pengembangan industri pengolahan produk kakao melalaui pendirian rumah cokelat kakao di Soppeng, kopi di Tana Toraja, jambu mete di Pangkajene Kepulauan dan pengembangan tebu seluas 1000 Ha Rp. 13,9 M di Bone, Gowa, dan Takalar
c. Isu Strategis 3: Pembangunan Infrastruktur Wilayah untuk Perkuatan Konektivitas Regional dan Nasional
Kegiatan strategis yang disepakati adalah pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak 10 unit, pembangunan underpass senilai Rp 40 Miliar. Sedangkan pembangunan bandar udara Buntu Kunik (Tana Toraja) dan perpanjangan runway bandar udara Hasanudin dari semula 3100 m ke 3500 m belum dapat dialokasikan tahun 2013 karena adanya masalah pembebasan lahan
d. Isu Strategis 4: Pemenuhan Kebutuhan Energi
Pembangunan pembangkit listrik belum dapat dilaksanakan pada tahun 2013 namun direncanakan untuk dapat dialoaksikan melalui mekanisme IPP COD tahun yang akan datang yaitu PLTU Takalar Baru (2 x 100MW) dilakukan tahun 2014/2015 dan PLTA Pinrang Bakaru II ( 2 x 63 MW ) dilakukan tahun 2019. Sedangkan pembangunan PLTMH dan PLTS akan disalurkan melalui mekanisme dana transfer daerah (Dana Aloaksi Khusus)
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 22
e. Isu Strategis 5: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Kegiatan strategis yang disepakati adalah pengalokasian tunjangan guru, tunjangan profesi bagi 2.553 orang sebesar Rp 66.795 Juta, tunjangan fungsional bagi 6.354 orang sebesar Rp 22.874 Juta, tunjangan khusus bagi 2.617 orang sebesar Rp 70.813 Juta, tunjangan peningkatan kualifikasi S1.DIV bagi 3.743 orang sebesar Rp 13.102 Juta. Untuk kegiatan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah akan dianggarkan melalui mekanisme dana transfer daerah (Dana Alokasi Khusus), dana BOS transfer daerah. Sedangkan alokasi Pembangunan Rumah Sakit Sayang Rakyat berlantai 3 (untuk penambahan kamar kapasitas 200 tempat tidur) masih akan dibahas lebih lanjut.
8. Penjelasan singkat terhadap Isu Strategis yang tidak disepakati
Contoh: “Kegiatan yang tidak disepakati adalah “Pemulihan produksi dan kualitas kakao dan pembinaan kakao lestari” karena walaupun gerakan nasional kakao telah selesai tahun 2012, namun kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan kakao diharapkan tetap dilanjutkan agar sejalan dengan pengembangan komoditas unggulan Koridor Ekonomi Sulawesi sesuai dengan Masterplan Percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi indonesia 2011-2025”
Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalamMusrenbang Tahun 2013 23
LAMPIRAN 10
Frequently Asked Quetions (FAQ) Terkait UKPPD
1. Apakah Untuk Masuk Aplikasi UKPPD harus Login ? Jawab : Untuk masuk kedalam Aplikasi UKPPD wajib Login sesuai dengan provinsi masing – masing. Staf Penghubung Provinsi diberikan fasilitas akun untuk login dagar dapat memantau progres penginputan.
2. Apakah semua Kementerian harus diisi oleh daerah? Jawab : Tidak perlu, yang di isi hanya Kementerian yang memiliki kegiatan dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) di provinsi bersangkutan.
3. Apakah dapat ditambah usulan baru yang tidak ada dalam Aplikasi UKPPD ? Jawab : Tidak Bisa, karena Pengisian Usulan dalam Aplikasi UKPPD sudah disesuaikan dengan Renja KL agar dapat di susun persandingan, sehingga tambahan usulan baru yang tidak ada dalam Aplikasi UKPPD tidak dapat dilakukan.
4. Bagaimana bila nomenklatur Program, Sasaran, Kegiatan, dan Indikator yang ada di Pemerintah Daerah berbeda dengan yang ada dalam aplikasi ? Jawab : Terdapat kemungkinan nomenklatur yang berbeda antara program aplikasi dengan yang ada pada pemerintah daerah (pemda). Perbedaan biasanya karena aplikasi program disusun berdasarkan draft Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) yang nomenkalturnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK), sedangkan pemda menyusun nomenklatur kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri).Apabila ada perbedaan, perlu dilakukan
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 24
perkiraan subyektif dengan latar belakang keahlian (professional judgment) kesesuaian antara nomenklatur di pemda dengan nomenklatur yang memiliki substansi yang sama dengan yang ada di program aplikasi
5. Apakah Dapat Menambahkan Usulan Lokasi Baru Pada Alokasi Program dan Kegiatan yang di berikan dalam Renja KL ? Jawab : Penambahan lokasi baru pada dasarnya dapat di fasilitasi, yaitu dilakukan dengan menginput lokasi mana yang mau ditambahkan melalui Aplikasi UKPPD yang telah di sediakan yang kemudian akan di usulkan ke Kementerian/Lembaga dan dibahas dalam Trilateral Desk Pra Musrenbangnas (pembahasan desk diprioritaskan untuk F0 dan F1).
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 25
LAMPIRAN 11
Frequently Asked Quetions (FAQ) Terkait Isu Strategis
1. Apakah yang dimaksud dengan isu strategis provinsi?
Jawab : Isu strategis provinsi adalah: usulan kegiatan strategis dari pemerintah provinsi yang mendukung pencapaian target pembangunan prioritas nasional yang sesuai dengan kriteria: (i) Memberikan dampak luas dan signifikan pada pencapaian target pembangunan nasional dan daerah; (ii) Bersifat leverage/pengungkit; (iii) Urgent/mendesak bagi daerah (iv) Quick wins, sedapat mungkin selesai di 2014; (v) Memperhatikan pembagian kewenangan pemerintah pusat-daerah. (vi) Mengusulkan kembali bagi isu/kegiatan strategis yang telah dianggap baik tapi belum diakomodasi di 2013 (pendekatan
perencanaan berjangka menengah) (vii) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2014 yang difokuskan pada 15 isu dan langkah strategis, serta
28 isu dan langkah strategis lainnya, atau isu strategis lainnya yang dianggap penting. Keterangan: Staf Penghubung Provinsi diharapkan dapat mengarahkan agar daerah memadukan antara isu strategis spesifik provinsi
dengan isu strategis nasional, dan mengarahkan kegiatan spesifik untuk mengatasi isu strategis tersebut Staf Penghubung Provinsi diharapkan dapat mengarahkan agar program/kegiatan yang merupakan lanjutan tahun
sebelumnya (yang sudah pasti akan dianggarkan oleh K/L pd tahun 2014) tidak perlu masuk dalam usulan kegiatan strategis untuk mengatasi isu strategis tersebut, sehingga kegiatan strategis betul-betul kegiatan yang urgent/mendesak bagi daerah.
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 26
Menyampaikan kebutuhan pendanaan dengan memperhatikan kapasitas implementasi serta jangka waktu pelaksanaan kegiatan.
Usulan yang disampaikan tidak “sebesar – besar” nya namun mengacu pada alokasi dua tahun terakhir
2. Bagaimana penjelasan dan contoh dari masing-masing kriteria isu strategis provinsi ? Jawab : Ada yang masih terlalu luas (umum), namun belum “clear” isu dan sasarannya
Contoh : Terjaminnya dukungan ketahanan pangan, Beberapa sudah cukup konkrit.
Contoh : Pengembangan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin, Tanjung Pandan, Prov. Bangka Belitung 3. Berapa banyak isu strategis yang bisa diangkat ke dalam UKPPD dan berapa indikator langkah strategis yang bisa diangkat ke
dalam UKPPD ? Jawab: Usulan isu strategis yang dapat diangkat ke dalam UKPPD Maksimal 5 Isu strategis Provinsi, sedangkan untuk kegiatan
strategis yang dapat diangkat maksimal 25 kegiatan strategis, dimana 1 (satu) isu strategis dapat terdiri dari beberapa kegiatan strategis dan tidak dibatasi 1 isu strategis harus 5 kegiatan strategis.
4. Apa saja bahan-bahan yang menjadi masukan terhadap penyusunan isu strategis daerah? Jawab: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi; Potret Analisis per daerah (Analisis Provinsi 2012, Analisis Kesenjangan Wilayah 2012, Pembangunan Daerah Dalam Angka
2012); Sandingan Isu Strategis RKP 2013 – RKA-KL 2013; dan Kegiatan MP3EI dan MP3KI yang terdapat di wilayahnya; RAN/RAD GRK.
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 27
Lampiran 12 Contoh Matriks Isu Strategis Provinsi
Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013 28