MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.12/Menhut-II/2004 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
LINDUNG UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN MENTERI KEHUTANAN, Menimbang:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditetapkan bahwa semua perizinan atau
perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada
sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau
perjanjian dimaksud; b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, telah ditetapkan Perizinan
atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang berada di Kawasan
Hutan; c. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 sebagaimana butir b, maka
perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penggunaan
Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan. Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 2. Undang-undang Nomor 24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 3. Undang-undang Nomor
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 5. Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374); 6. Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor
4206); 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004
tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan
Pertambangan; 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/1999 tentang
Pedoman Reklamasi Bekas Tambang dalam Kawasan Hutan; 10.Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Kehutanan; 11.Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK. 81/Menhut-II/2004 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam
Rangka Penyelesaian Izin Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk
Kegiatan Pertambangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK KEGIATAN
PERTAMBANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri
ini yang dimaksud dengan : 1. Penggunaan kawasan hutan lindung
untuk kegiatan pertambangan adalah penggunaan kawasan hutan lindung
untuk segala bentuk kegiatan di bidang pertambangan tanpa mengubah
peruntukan dan fungsi pokok kawasan hutan. 2. Izin kegiatan di
dalam kawasan hutan lindung adalah izin melaksanakan kegiatan studi
kelayakan atau eksplorasi pertambangan dalam rangka penggunaan
kawasan hutan lindung. 3. Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung
adalah izin menggunakan kawasan hutan lindung untuk melaksanakan
kegiatan eksploitasi/produksi atau konstruksi pertambangan untuk
jangka waktu tertentu. 4. Reklamasi areal bekas tambang pada hutan
lindung adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali
lahan dan vegetasi hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan
penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan agar
dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan fungsinya. 5. Menteri
adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
kehutanan. BAB II DASAR DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Penggunaan kawasan
hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dilaksanakan atas dasar
persetujuan menteri dalam bentuk izin kegiatan atau izin pinjam
pakai kawasan hutan lindung dengan kompensasi.
(2) Persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku terhadap 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang
pertambangan yang nama perusahaan dan lokasi penambangannya
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 41
Tahun 2004. Pasal 3 Pengaturan penggunaan kawasan hutan lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk membatasi dan
mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan lindung untuk kegiatan
pertambangan.
BAB III TATA CARA PEMBERIAN IZIN Bagian Kesatu Tahap eksplorasi
Pasal 4 (1) Permohonan penggunaan kawasan hutan lindung pada tahap
eksplorasi diajukan kepada menteri oleh pimpinan tertinggi
perusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Kepala Badan Planologi
Kehutanan, Gubernur dan Bupati/Walikota setempat. (2) Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : a. Peta
lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon untuk eksplorasi dengan
skala peta dasar minimal 1 : 250.000; b. Izin atau perjanjian di
bidang pertambangan; c. Rencana kegiatan eksplorasi di dalam
kawasan hutan lindung. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama
Menteri menerbitkan izin kegiatan eksplorasi di dalam kawasan hutan
lindung. Bagian Kedua Tahap eksploitasi Pasal 5 (1) Permohonan
penggunaan kawasan hutan lindung pada tahap eksploitasi diajukan
kepada Menteri oleh pemegang tertinggi perusahaan pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan tembusan kepada
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Lingkungan
Hidup, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Kepala Badan
Planologi Kehutanan, Gubernur dan Bupati/Walikota setempat. (2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : a.
Peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon dengan skala peta
dasar minimal 1:100.000; b. Izin atau perjanjian di bidang
pertambangan; c. Rencana penggunaan kawasan hutan lindung; d.
Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban yang
dipersyaratkan dan menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan
dengan permohonan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, yang
disahkan oleh notaris;
e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah
disahkan oleh instansi yang berwenang; f. Rekomendasi
Bupati/Walikota dan Gubernur setempat. (3) Berdasarkan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Planologi Kehutanan
mengkoordinasikan pelaksanaan kajian teknis tim terpadu dalam
rangka penerbitan izin pinjam pakai di kawasan hutan lindung.
(4) Pelaksanaan kegiatan tim teknis terpadu dibiayai oleh
pemohon. (5) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Kepala Badan Planologi Kehutanan dalam tenggang waktu 15
(lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil kajian
menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri. (6) Berdasarkan
pertimbangan teknis Kepala Badan planologi kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) Menteri menerbitkan surat persetujuan pinjam
pakai kepada pemohon sebagai dasar untuk memenuhi kewajiban yang
telah ditetapkan. Pasal 6 (1) Badan Planologi Kehutanan bersama
instansi kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam surat persetujuan pinjam pakai yang telah diterbitkan,
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Kepala Badan
Planologi Kehutanan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. Berdasarkan
hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri menerbitkan keputusan tentang izin pinjam pakai kawasan
hutan lindung, setelah seluruh kewajiban yang tercantum dalam surat
persetujuan pinjam pakai dipenuhi oleh pemohon. BAB IV KEWAJIBAN
PEMOHON / PEMEGANG IZIN Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1) Kewajiban
pemohon pada tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) adalah sebagai berikut: a. membayar ganti rugi nilai
tegakan yang ditebang; b. menyusun rencana kegiatan di dalam
kawasan hutan; c. menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam
pakai dan bertanggung jawab terhadap dampak negatif lingkungan
sekitarnya sebagai akibat kegiatan pertambangan; d. mereklamasi dan
mereboisasi kawasan hutan bekas kegiatan eksplorasi; e. membuat
laporan secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Menteri; f. membuat
pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban, yang
disahkan oleh notaris. (2) Kewajiban pemohon pada tahap eksploitasi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai berikut : a.
membayar ganti rugi nilai tegakan yang ditebang; b. menyediakan dan
menyerahkan tanah lain kepada Departemen Kehutanan sebagai
kompensasi atas kawasan hutan lindung yang dipinjam;
(3)
c. menanggung biaya pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda
batas dan penyelesaian berita acara tata batas, serta biaya
inventarisasi atas kawasan hutan lindung yang dipinjam dan tanah
kompensasi; d. menyusun rencana kerja penggunaan kawasan hutan lima
tahunan dan dirinci dalam tahunan, yang memuat antara lain kegiatan
penambangan dan sarana pendukungnya, reklamasi dan konservasi
tanah, pemanfaatan/penebangan, perlindungan hutan dan konservasi
keanekaragaman hayati, dan rencana tapak yang disetujui oleh Kepala
Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri; e. membayar dana
jaminan reklamasi; f. membiayai dan melaksanakan reboisasi atas
lahan kompensasi; g. menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam
pakai dan bertanggung jawab terhadap dampak negatif lingkungan
sekitarnya sebagai akibat kegiatan pertambangan; h. mereklamasi
kawasan hutan lindung yang dipinjam pakaikan berdasarkan rencana
kerja penggunaan kawasan hutan yang disetujui sebagaimana dimaksud
huruf d; i. membuat laporan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada
Menteri; j. dalam hal pemegang izin dikenakan sanksi administartif
berupa pencabutan izin maka pemegang izin tetap harus menyelesaikan
kegiatan reklamasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai; k.
membuat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban yang
disahkan oleh notaris. Bagian Kedua Nilai Tegakan Pasal 8 (1) Badan
Planologi Kehutanan melakukan inventarisasi potensi tegakan pada
areal yang diberikan izin pinjam pakai. (2) Berdasarkan hasil
inventarisasi potensi tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemegang izin wajib membayar ganti rugi nilai tegakan kepada negara
melalui Departemen Kehutanan. Bagian Ketiga Kompensasi Pinjam Pakai
Pasal 9 (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dikenakan
kompensasi berupa menyediakan dan menyerahkan lahan di luar kawasan
hutan untuk dijadikan kawasan hutan. (2) Persyaratan lahan
kompensasi : a. memiliki status tanah yang jelas dan bertitel hak
atas nama pemohon; b. bebas dari pembebanan hak tanggungan; c.
bebas dari sengketa; d. berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
dan e. terletak dalam satu DAS/Sub DAS Kabupaten/Provinsi dengan
areal yang dipinjampakaikan; f. memenuhi persyaratan teknis untuk
dijadikan hutan.
(3) Pada Provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30%
dari luas daratan, areal kompensasinya seluas dua kali kawasan
hutan yang dipinjampakaikan. (4) Pada Provinsi yang luas kawasan
hutannya 30% dari luas daratan atau lebih, areal kompensasinya
seluas kawasan hutan yang dipinjampakaikan. Pasal 10 Biaya
pengukuran, pemetaan, pemancangan tanda batas, dan penyelesaian
berita acara tata batas serta biaya inventarisasi kawasan hutan
lindung yang dipinjam pakai dan lahan kompensasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Pasal 11 (1) Reboisasi pada lahan
kompensasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2)
Serah terima tanaman hasil reboisasi pada lahan kompenasi
dilaksanakan pada tahun ke-4 (empat) setelah dilakukan penilaian
oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan di
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (3) Serah terima tanaman hasil
reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima tanaman reboisasi pada lahan kompensasi
dari pemegang izin pinjam pakai kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan. Bagian Keempat Reklamasi Pasal 12 Ketentuan
mengenai reklamasi dan kriteria keberhasilan reklamasi hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 13 (1) Dalam hal kawasan hutan
bekas tambang tidak dapat di reklamasi menjadi hutan kembali maka
pemegang izin dikenakan kompensasi tambahan, berupa bagi hasil yang
besarnya ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
(2) Dana yang diperoleh dari bagi hasil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk memulihkan kembali lahan reklamasi
kawasan hutan melalui kegiatan uji coba dan kegiatan pendukung
lainnya. Bagian Kelima Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan Pasal
14 (1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung wajib
menyusun rencana kerja penggunaan kawasan hutan lima tahun yang
dirinci dalam rencana kerja tahunan.
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
rencana kegiatan penambangan yang dirinci dalam blok-blok, rencana
pembangunan jalan tambang, serta rencana reklamasi, konservasi
tanah, pemanfaatan/penebangan, perlindungan hutan, dan konservasi
keanekaragaman hayati. (3) Persetujuan Rencana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan Planologi
Kehutanan.
BAB VIII JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN Bagian Kesatu Tahap
Eksplorasi Pasal 15 (1) Izin kegiatan di dalam kawasan hutan
lindung berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
ditandatangani surat izin dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan
izin kegiatan dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin
berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilampiri laporan hasil eksplorasi yang telah dilaksanakan.
Bagian Kedua Tahap Eksploitasi Pasal 16 (1) Izin pinjam pakai
kawasan hutan lindung berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak ditandatangani izin pinjam pakai dan dapat diperpanjang. (2)
Perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
sebelum izin berakhir. (3) Perpanjangan izin pinjam pakai kawasan
hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
BAB IX MONITORING DAN EVALUASI Pasal 17 (1) Monitoring dilakukan
terhadap pelaksanaan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh
pemegang izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2)
Monitoring dilakukan oleh instansi kehutanan terkait di daerah dan
dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan. (3)
Monitoring dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun sekali. (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada pemegang
izin yang bersangkutan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sekretaris Jenderal Departemen
Kehutanan, Kepala Badan Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Gubernur dan
Bupati/Walikota setempat.
Pasal 18 (1) Evaluasi dilakukan oleh Instansi Kehutanan Pusat
bersama-sama Instansi Kehutanan Daerah dalam rangka pengembalian
kawasan hutan yang dipinjam pakai atau dalam rangka perpanjangan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum izin pinjam pakai
berakhir. (3) Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi diatur
lebih lanjut oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan. Pasal 19 Biaya
monitoring dan evaluasi dibebankan kepada pemegang izin pinjam
pakai kawasan hutan lindung.
BAB X PENGEMBALIAN KAWASAN HUTAN LINDUNG YANG DIPINJAM PAKAI
Pasal 20 (1) Kawasan hutan lindung yang telah selesai dipinjam
pakai atau selesai digunakan untuk kegiatan pertambangan wajib
dikembalikan kepada Menteri. (2) Pengembalian kawasan hutan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil evaluasi.
BAB XI SANKSI Pasal 21 (1) Pemegang izin pinjam pakai yang tidak
memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.
penghentian sementara kegiatan di lapangan; b. pencabutan izin
pinjam pakai. Pasal 22 (1) Sanksi administratif berupa penghentian
sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf a, karena pemegang izin tidak melaksanakan salah
satu atau lebih kewajiban yang ditetapkan. (2) Pengenaan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat
(2) huruf a sampai dengan pemegang izin memenuhi kewajibannya.
Pasal 23 (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin pinjam
pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b karena
pemegang izin: a. dalam waktu 1 (satu) tahun tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b.
menggunakan kawasan hutan yang dipinjam pakai tidak sesuai dengan
izin yang diberikan;
c. memindahtangankan sebagian atau seluruh kawasan hutan yang
dipinjam pakai kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari
Menteri; d. dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
78 UU Nomor 41 Tahun 1999. (2) Pencabutan izin pinjam pakai sebagai
akibat pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, b dan c, dilakukan setelah pemegang izin diberi
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan tersebut. (3)
Khusus untuk pencabutan izin dengan alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, dilakukan setelah ada putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Kegiatan penambangan harus
dilakukan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah
lingkungan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 September 2004 MENTERI KEHUTANAN, ttd. MUHAMMAD
PRAKOSA SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri
Koordinator Bidang Ekonomi. 2. Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral. 3. Menteri Dalam Negeri. 4. Menteri Negara Lingkungan
Hidup. 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 6.
Gubernur di seluruh Indonesia. 7. Bupati/Walikota di seluruh
Indonesia. 8. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia. 10. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s/d
XI.
