Halaman 1 dari 9 hal.Put. N0. 99/Pdt.G/2014/PT-Mdn

P U T U S A N Nomor : 200/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

1. Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB.KBD, FinaCs.Fics, umur 72 tahun,

pekerjaan Dokter Spesialis Bedah, alamat Jl. Laut Tawar

No. 26 Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang

Siantar, sekaligus sebagai pemegang saham sebanyak 420

lembar saham (15,90 %) dan 75 lembar saham menjadi 495

lembar saham (18,74 %) yang sampai saat ini belum diserahkan

oleh Pengurus di PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar atas

penyerahan dari Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin

Sutan Vide Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor

44/Pdt.G/ 2009/PN.Pms Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Nomor 207/Pdt/2010/PT.Mdn, di PT. Horas Insani Abadi

Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING-I semula sebagai PENGGUGAT-I ;

2. dr. SALOME MARIA GIRSANG, SpB, umur 36 tahun, pekerjaan Dokter

Spesialis Bedah, alamat Jl. Alam Hijau VI No. 10 Perum Elysium

Lippo Cikarang, Bekasi, sekaligus sebagai pemilik saham

sebanyak 55 lembar saham (2,08 %) di PT. Horas Insani Abadi

Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING-

II semula sebagai PENGGUGAT- II ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BONAR SARAGIH,

S.H., Advokat-Penasehat Hukum dari Kantor Advokad Bonar

Saragih, S.H., dan Rekan berkantor di Jalan Handayani No. 9

Pematang Siantar Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus masing-masing tanggal 2 Oktober 2012;

L A W A N :

1. PENGURUS PT. HORAS INSANI ABADI disingkat PT. HIA yang

berkedudukan di Jalan Medan Km. 2,5 Pematang Siantar, yang

dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. Horas Insani Abadi

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 2 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

2

yaitu dokter PETRUS YUSUF, M.Sc. MHA, pekerjaan

Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Merdeka No. 242 Kel.

Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang Siantar,

selanjutnya disebuit sebagai TERBANDING-I semula

TERGUGAT-I ;

2. Ir. ALIMIN SIPAYUNG, umur 67 tahun, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat

tinggal Jl. Ragi Idup No. 03 Nagori Pematang Simalungun, Kec.

Siantar, Kabupaten Simalungun, kedudukannya sebagai

Komisaris Utama di PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-II semula

TERGUGAT-II ;

3. Dr. PAULUS SURYANATA, Sp.Pd., umur 72 tahun, pekerjaan Dokter Swasta,

tempat tinggal Jl. Sutomo IV No. 11 Kel. Proklamasi Kec.

Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, kedudukannya sebagai

Anggota Komisaris di PT. HIA Pematang Siantar, selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING-III semula TERGUGAT-III ;

4. IMAN IKA, umur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sutomo No. 177

Kel. Dwikora, Kec. Siantar Barat, kedudukannya sebagai

Anggota Komisaris di PT. HIA Pematang Siantar, selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV ;

5. STEFANUS OSKAR, umur 65 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sutomo I

No. 7-A, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat Kota Pematang

Siantar, kedudukannya sebagai Anggota Komisaris di PT. HIA

Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-

V semula TERGUGAT-V ;

6. Dra. MAPHILINDO A. SARAGIH, umur 49 tahun, pekerjaan PNS, tempat

tinggal Jl. Simalungun Permai No. 38, Kel. Dolok Marlawan

Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, kedudukannya sebagai

Anggota Komisaris di PT. HIA Pematang Siantar, selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING-VI semula TERGUGAT-VI ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TONY DAMANIK,

S.H., HIKMA ANITA SIREGAR, S.H., dan OMRY

GULTOM, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di

Kantor Hukum Tony Damanik, S.H., dan Rekan di Jln. Kartini

Bawah No. 1 D Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 20 Nopember 2012;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 3 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

3

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkenaan dengan

perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember

2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar

pada hari dan tanggal itu juga dibawah Register perkara No. 79/Pdt.G/2012/PN-Pms

telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik saham yang sah dari PT. Horas Insani Abadi

Pematang Siantar dengan rincian saham, Penggugat I memiliki saham sebanyak 420

lembar saham (15,90%) dan 75 lembar saham menjadi 495 lembar saham (18,74%)

yang sampai saat ini belum diserahkan oleh Pengurus PT. Horas Insani Abadi

Pematang Siantar atas penyerahan dari Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin

Sutan Vide Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 44/Pdt.G/2009/PN-

Pms Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 207/Pdt/2010/PT-Mdn, pengalihan

saham Akta No. 7 tanggal 15 September 2006 dan Akta No. 3 tanggal 12 Januari

2007, kemudian diperjelas lagi dalam Berita Acara Perdamaian No.

26/Pdt.G/2005/PN-Pms, dimana karena sudah berdamai dan Penggugat II memiliki

saham sebanyak 55 lembar saham (2,08%), dari 2,641 lembar saham dengan jumlah

pemilik saham adalah 19 orang pemegang saham yang sah;

2. Bahwa Penggugat I adalah merupakan pemilik saham yang sangat signifikan dan

sekaligus pemrakarsa dan pendiri dari PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar

semenjak tanggal 05 Maret 1997 sampai sekarang tetap sebagai pemilik saham yang

sah, yang namanya sebagai pemegang saham di Kementerian Hukum dan HAM

dengan tanda penerimaan No. C/1975/ HT.01.01/2001, tanggal 9 Nopember 2001;

3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

sangat jelas disebutkan di dalam Pasal 44 dengan tegas dinyatakan bahwa kepada

pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham yang dimiliknya, yang ternyata

sampai saat ini kepemilikan saham belum pernah diberikan oleh pengurus PT. Horas

Insani Abadi Pematang Siantar kepada para Penggugat, (Vide Pasal 51, 52, Undang-

Undang No. 47 Tahun 2007);

4. Bahwa selama berdiri PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar para Penggugat

tetap sebagai pemegang saham yang signifikan dan telah pula melakukan RUPS

sekali setahun yang dihadiri oleh para pemegang saham atau yang dikuasakan oleh

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 4 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

4

pemegang saham untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban, laporan

keuangan, rencana anggaran belanja tahun berjalan, dan kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh Pengurus PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar;

5. Bahwa para Penggugat sebagai pemilik saham yang sah dan signifikan sampai saat

ini sudah ± 11 (sebelas) sejak terdaftar di Menkumham tanggal 9 Nopember 2001

sesuai dengan suratnya No. C/1975/HT.01.01/2001, yaitu sejak berdiri PT. Horas

Insani Abadi Pematang Siantar belum pernah memiliki atau menerima sertifikat

saham dari Pengurus PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar;

6. Bahwa sertifikat saham adalah merupakan surat bukti bahwa Penggugat sebagai

pemilik saham yang sah dan sertifikat saham tersebut adalah surat autentik atau surat

berharga bergerak atau dapat berpindah-pindah atau jaminan dan agunan dengan

jaminan fidusia yang setiap saat dapat dipergunakan oleh para Pemegang saham

terutama untuk jaminan apabila pemegang saham meminjam uang ke bank, hal ini

sesuai dengan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1995 dan Pasal 60 UU No. 40 Tahun 2007;

7. Bahwa terhadap sertifikat saham milik para Penggugat tersebut para Penggugat telah

berulang kali memintanya kepada Pengurus PT. Horas Insani Abadi baik setiap

dilaksanakan RUPS Tahunan maupun melalui surat surat secara tertulis dan lisan

namun kenyataannya sampai saat ini sertifikat saham milik para Penggugat tak

pernah diterima;

8. Bahwa para Penggugat melalui suratnya tertanggal 30 Juni 2012, 21 Juni 2012, 5

Oktober 2009, 8 Agustus 2007, 03 Maret 2008, 08 Maret 2008, 14 Juni 2012, 09

Maret 2007, 24 April 2007, 30 April 2007, 25 Mei 2007, 04 Juni 2007, 22 Juni 2007

dan 31 Juli 2007, belum lagi yang lisan dan yang diminta pada waktu RUPS tahunan

pada waktu RUPS, namun terhadap surat para Penggugat tersebut sampai saat ini

belum ada realisasinya;

9. Bahwa setelah beberapa kali para Penggugat menyurati Pengurus PT. Horas

Insani Abadi (para Tergugat) khusus mengenai sertifikat maka pada tanggal 08

Maret 2008 keluarlah Surat Keterangan dari PT. Horas Insani Abadi Pematang

Siantar yang menyatakan:

1) Dewan Pengurus tidak ada menyerahkan surat saham dan daftar pemegang

saham a.n. dr. Polentyno Girsang;

2) Sesuai dengan pembicaraan Sdr. Risma Saragih (Sekretariat PT. Horas Insani

Abadi Pematang Siantar) via telp bahwa surat saham dan daftar pemegang saham

a.n. Polentyno Girsang yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus PT. Horas

Insani Abadi Pematang Siantar masa bhakti 27 Pebruari 2007 s/d 27 Pebruari

2008 akan ditandatangani dan diserahkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2008;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 5 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

5

Surat Keterangan mana diperbuat dan ditandatangani oleh ibu Risma R. Saragih

selaku Sekretariat Perseroan PT. Horas Insani Abadi yang ditembuskan kepada

Direktur PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar;

10. Bahwa terhadap Surat Keterangan tersebut yang jatuh tempo hari Senin, tanggal 10

Maret 2008 juga sampai saat ini belum dapat dipenuhi oleh para Tergugat dengan

kata lain Surat Keterangan tersebut hanyalah untuk mengelabui para Penggugat;

11. Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti Surat Keterangan dari PT. Horas Insani

Abadi Pematang Siantar tertanggal 08 Maret 2008 Penggugat I datang lagi ke PT.

Horas Insani Abadi Pematang Siantar untuk meminta sertifikat saham, namun tidak

dapat dipenuhi, sehingga keluarlah Surat Keterangan Nomor

01/PT.HIA/SK/IV/2008, tanggal 02 Mei 2008 yang menyatakan Dewan Pengurus

belum menyerahkan sertifikat saham kepada dr. Polentyno Girsang, dimana Surat

Keterangan ini diperbuat oleh Risma R. Saragih, Sekretariat PT. Horas Insani Abadi

Pematang Siantar yang disaksikan oleh Ferry Sihombing sebagai Pegawai di PT.

Horas Insani Abadi Pematang Siantar;

12. Bahwa atas permintaan para Penggugat secara lisan maupun tertulis mengenai

sertifikat saham tersebut para Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya serta

mengabaikannya, sehingga para Penggugat mengalami kerugian nyata karena tidak

dapat mempergunakan sertifikat saham tersebut sebagai referensi agunan/jaminan

fidusia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri (Bank Garansi) maupun sebagai

referensi untuk melakukan peminjaman ke bank maupun pihak lainnya. Hal ini

sangat jelas diatur dalam Pasal 60 ayat 1 s/d 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas;

13. Bahwa tidak terlaksananya penyerahan sertifikat saham milik para Penggugat yang

merugikan para Penggugat adalah akibat dari perbuatan para Tergugat yang tidak

mengindahkan surat permintaan para Penggugat serta tidak mematuhi UU tentang

Perseroan Terbatas, yang berakibat hilangnya hak-hak keperdataan dari para

Penggugat di PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar;

14. Bahwa di dalam Kepengurusan PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar ada

Dewan Pengurus yang terdiri dari Direktur PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar

Tergugat I, Komisaris Utama, Tergugat II dan Tergugat III, IV, V, dan VI sebagai

anggota komisaris di PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar, hal ini juga jelas

diatur dalam Pasal 97 ayat 1 s/d 7 dan Pasal 108 Undang-Undang No. 40 Tahun

2007;

15. Bahwa adapun para Tergugat dijadikan sebagai para Tergugat dalam perkara ini

adalah didasarkan kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 6 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

6

Tergugat yang tidak mau dan tunduk kepada Pasal 12, 15 ayat 3, 21 ayat 1-c dan 2

dan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dan Permenkum No. M.03.08.01

Tahun 1996 tentang tata cara Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Terbatas (pengisian formulir I-III) tanggal 11 Maret 1996;

16. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak mau memberikan sertifikat saham

kepada para Penggugat adalah sangat merugikan para Penggugat yang berakibat para

Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para

Penggugat, dengan cara sengaja dan berkepanjangan telah dizolimi secara terus

menerus yang menimbulkan hilangnya hak-hak keperdataan dari para Penggugat di

PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar;

17. Bahwa seharusnya Dewan Pengurus yaitu para Tergugat setelah adanya permintaan

para Penggugat, harus menyerahkan surat saham dengan segera kepada para

Penggugat karena para Tergugat adalah Pengurus PT dan sebagai organ PT sekaligus

pemegang saham yang harus mematuhi dan taat kepada Pasal 5 ayat 6 Anggaran

Dasar PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar dan Para Penggugat adalah

pemegang saham yang sah dan signifikan, namun tanpa ada alasan yang tidak jelas

para Tergugat tidak mau menyerahkannya sampai saat ini dan tentu perbuatan ini

sangat merugikan para Penggugat; karena tidak mematuhi ketentuan Undang-

Undang tentang Perseroan Terbatas;

18. Bahwa setiap Pemegang Saham di PT. Horas Isani Abadi Pematang Siantar haruslah

memiliki sertifikat saham karena sertifikat saham inilah yang membuktikan bahwa

para pemegang saham adalah pemegang saham yang sah dan sebagai bukti untuk

dapat menghadiri RUPS, memberikan suara dan mendapat deviden di PT. Horas

Insani Abadi Pematang Siantar dan sertifikat saham adalah hak dari setiap pemegang

saham (Vide Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1995, Pasal 51 dan 52 Undang-Undang No.

40 Tahun 2007);

19. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum dan cacat hukum yang dilakukan oleh

para Pengurus PT. HIA (Para Tergugat) adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa Pengurus tidak melaporkan dan mendaftarkan tentang perubahan data-

data di PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar menyangkut perubahan

anggaran dasar dan peralihan saham;

(2) Tidak melaksanakan atau membukukan pengalihan saham sesuai dengan

Undang-Undang Perseroan Terbatas;

(3) Mengabaikan hak-hak keperdataan dari setiap pemegang saham sewaktu

dilaksanakan RUPS Tahunan;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 7 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

7

(4) Para Pengurus telah melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sepihak atas

dan untuk PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar padahal setiap keputusan

haruslah diambil melalui RUPS;

(5) Membuat pernyataan tentang data-data PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar

yang menyesatkan melalui Laporan Pertanggung jawaban kepada para pemegang

saham di PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar, sewaktu RUPS maupun

laporan tertulis yang meliputi laporan keuangan kejelasan kepemilikan saham di

PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar;

20. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat

dengan tidak menyerahkan sertifikat saham kepada para Penggugat sebagai pemilik

saham yang sah maka para Penggugat mengalami kerugian material dan moral

dimana sertifikat saham tersebut dapat dipergunakan oleh para Penggugat maupun

pemegang saham lainnya, sebagai jaminan atas hak-hak keperdataan para Penggugat

di PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar sesuai dengan Undang-Undang yang

berlaku. Adapun kerugian material dan moral yang dialami oleh para Penggugat

adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Material

Bahwa adapun kerugian material akibat dari perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh Pengurus PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar, (Para

Tergugat) yang disengaja dan berkepanjangan yang menimbulkan hak-hak

keperdataan dari para Penggugat tidak jelas dan diabaikan yang berakibat

timbulnya tuntutan perdata maupun tuntutan pidana terutama mengenai hak-hak

keperdataan dari para Penggugat yang tidak diakui oleh Pengurus PT. HIA

terutama di dalam pengambilan keputusan di RUPS Tahunan yang tidak melalui

prosedur sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995

dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dimana oleh karena hak-hak

keperdataan para Penggugat diabaikan secara berkepanjangan dan terus menerus

maka untuk memperjuangkan hak-hak para Penggugat, para Penggugat

menggunakan jasa-jasa Konsultan Hukum yang keseluruhannya membutuhkan

biaya yang sangat besar apalagi para Penggugat adalah sebagai pemegang saham

dan seorang dokter tidak dapat bekerja dan berpraktek di Rumah Sakit Horas

Insani semenjak Tahun 2005 s/d 2006 dan Tahun 2009 s/d 2010 atau sudah 4

tahun lebih lamanya. Serta kerugian materil yang tidak pernah mendapat deviden

selama 4 tahun, atau hanya sekali saja dapat deviden yaitu sejak tanggal 24 Juni

2011 dengan cek tunai, yang jikalau dihitung totalnya adalah sebagai berikut:

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 8 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

8

(1) Jasa Kantor Hukum yaitu Kantor Hukum Junimat Girsang, Yan Apul

Girsang, Timbul Tambunan, Bejamin Girsang, BF. Damanik, Netty

Simbolon, dan Jansius Syahputra Sinaga yang total keseluruhannya sebesar

Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyard rupiah);

(2) Tidak dapat berpraktek dan bekerja di Rumah Sakit Horas Insani Pematang

Siantar, jika ditotal gaji per tahun adalah Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyard rupiah), maka selama 6 tahun adalah Rp. 6.000.000.000,-

(enam milyard rupiah);

(3) Biaya perjalanan operasional para Penggugat untuk memperjuangkan hak-

hak keperdataan Para Penggugat yaitu perjalanan ke Jakarta, Medan, dan di

Pematang Siantar selama 6 Tahun ditotal keseluruhannya adalah Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyard rupiah);

(4) Tidak mendapat deviden sejak tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010, hal ini

didasarkan atas laporan keuangan dan pembayaran pajak yang dilaporkan

oleh para Tergugat dimana pajak yang dibayar sejak tahun 2007, 2008, 2009

dan 2010 ditotal seluruhnya adalah sejumlah Rp. 6.600.000.000,- (enam

milyard enam ratus juta rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari keuntungan

bersih dengan demikian keuntungan bersih adalah Rp. 66.000.000.000,-

(enam puluh enam milyard rupiah). Sejak tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010,

dengan demikian deviden yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada para

Penggugat adalah sebesar Rp. 66.000.000.000,- x 20,72 % = Rp.

13.675.200.000,- (tiga belas milyard enam ratus tujuh puluh lima juta dua

ratus ribu rupiah);

Jadi total kerugian materil yang dialami oleh para Tergugat adalah sebesar

Rp. 44.675.200.000,- (empat puluh empat milyard enam ratus tujuh lima juta

dua ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Moral

Kerugian moral dimana para Penggugat adalah sebagai pendiri dan penggagas

pendirian PT. Horas Insani Abadi beserta dengan beberapa orang lainnya dan

sekaligus sebagai pemegang saham yang signifikan dan sekaligus tokoh

masyarakat yaitu Mantan Ketua Partuha Maujana Simalungun Tahun 2005 s/d

2010, Dewan Penasehat Partuha Maujana Simalungun sampai sekarang, Anggota

Presidium Forkala Sumatera Utara, Ketua Koordinator MEHI Sumatera Utara,

Koordinator WUSKI Sumatera Utara, Anggota Ahli Bedan Asia Pacifik,

Anggota Ahli Bedah Internasional, merasa malu atas perbuatan-perbuatan para

Tergugat yang tidak menggubris sama sekali permintaan secara lisan dan tertulis

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 9 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

9

mengenai sertifikat saham milik para Penggguat sebagai pemilik saham yang

sah dan signifikan dan tidak dapat menunjuk bukti autentik para Penggugat

adalah pemilik saham yang sah dan signifikan jika dinilai dengan uang sebesar

Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyard rupiah);

21. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan

hukum yang disengaja dan berkepanjangan dengan tidak mengindahkan surat

permintaan para Penggugat tentang sertifikat saham sebagai bukti kepemilikan dari

pemegang saham PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar, maka jelas adalah

sangat merugikan para Penggugat, oleh karenanya adalah wajar dan pantas bilamana

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili dan memeriksa perkara ini

berkenan untuk menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian material dan

moral kepada para Penggugat;

22. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan

hukum yang disengaja dan berkepanjangan serta tidak mau menyerahkan sertifikat

saham atas nama para Penggugat, maka adalah pantas dan wajar bilamana

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan pula menyatakan menghukum para Tergugat untuk segera menyerahkan

sertifikat saham kepada Penggugat I sebanyak 420 Lembar Saham (15,90%), dan 75

lembar saham = 495 lembar saham (18,74%) yang sampai saat ini belum diserahkan

oleh Pengurus PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar, baik atas penyerahan

saham dari Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan vide putusan

Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 44/Pdt.G/ 2009/PN-Pms Jo putusan

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 207/Pdt/2010/ PT-Mdn, Pengalihan Saham Akta

No. 7 tanggal 15 September 2006 dan Akta No. 3 tanggal 12 Januari 2007, kemudian

diperjelas lagi dalam Berita Acara Perdamaian No. 26/Pdt.G/2005/PN-Pms dan

Penggugat II adalah sejumlah 55 lembar saham (2,08%);

23. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan

hukum yang disengaja dan berkepanjangan serta tidak mengindahkan surat-surat

permintaan yang diperbuat oleh para Penggugat, maka adalah pantas dan wajar

bilamana Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan pula menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I dan

Penggugat II adalah pemegang saham yang sah di PT. Horas Insani Abadi Pematang

Siantar, dibuktikan dengan penyerahan sertifikat saham terhitung semenjak perkara

ini diputus;

24. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para Penggugat dan tidak sia-sia

nantinya mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar berkenan untuk

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 10 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

10

meletakkan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik para

Tergugat terutama rumah milik Tergugat III yang terletak di Jl. Sutomo IV No. 11

Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Rumah Tergugat IV

yang terletak di Jalan Sutomo No. 177 Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota

Pematang Siantar dan Rumah Tergugat V yang terletak di Jalan Sutomo I No. 70A

Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan Tergugat VI yang

terletak di Jl. Simalungun Permai No. 38 Kel. Dolok Marlawan Kec. Siantar

Kab. Simalungun;

25. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh para Tergugat, maka

wajar dan pantas bilamana para Penggugat memohon agar para Tergugat di hukum

untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

juta rupiah) per hari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung

sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa hak dari pada para Penggugat atas sertifikat saham milik para Penggugat

yang tidak diberikan oleh para Penggugat adalah didasarkan kepada fakta hukum

yang nyata dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk para Tergugat,

maka para Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet, banding atau

kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas mohon kepada Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenaan untuk menentukan suatu hari dan

tanggal persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil

keputusan yang benar dan adil menurut Hukum dan selanjutnya mengambil keputusan

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini

terutama barang bergerak yaitu seluruh saham para Tergugat dan barang tidak

bergerak terutama rumah milik Tergugat III yang terletak di Jl. Sutomo IV No. 11

Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, rumah Tergugat IV yang

terletak di Jalan Sutomo No. 177 Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang

Siantar dan rumah Tergugat V yang terletak di Jalan Sutomo I No. 70A Kel.

Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan Tergugat VI yang terletak

di Jl. Simalungun Permai No. 38 Kel. Dolok Marlawan Kec. Siantar Kab.

Simalungun;

3. Menyatakan dalam Hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik saham

masing-masing Penggugat I sebanyak 420 lembar saham dan 75 lembar saham = 495

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 11 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

11

lembar saham (18,74%) yang sampai saat ini belum diserahkan oleh Pengurus PT.

Horas Insani Abadi Pematang Siantar atas penyerahan dari Jonggi Darma Prasetya

Situngkir dan Karmin Sutan vide putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.

44/Pdt.G/2009/PN-Pms Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

207/Pdt/2010/PT-Mdn pengalihan saham Akta No. 7 tanggal 15 September 2006 dan

Akta No. 3 tanggal 12 Januari 2007, kemudian diperjelas lagi dalam Berita Acara

Perdamaian No. 26/Pdt.G/2005/PN-Pms, dimana karena sudah berdamai dan

Penggugat II memiliki saham sebanyak 55 lembar saham (2,08%), dari 2,641 lembar

saham dengan jumlah pemilik saham adalah 19 orang pemegang saham yang sah;

4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat saham kepada para

Penggugat dengan rincian Penggugat I sebanyak 420 lembar saham dan 75 lembar

saham = 495 lembar saham (18,74%) yang sampai saat ini belum diserahkan oleh

pengurus PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar atas penyerahan dari Jonggi

Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan vide putusan Pengadilan Negeri

Pematang Siantar No. 44/Pdt.G/2009/PN-Pms Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan

Nomor 207/Pdt/2010/PT-Mdn, pengalihan saham Akta No. 7 tanggal 15 September

2006 dan Akta No. 3 tanggal 12 Januari 2007, kemudian diperjelas lagi dalam Berita

Acara Perdamaian No. 26/Pdt.G/2005/PN-Pms, dimana karena sudah berdamai dan

Penggugat II memiliki saham sebanyak 55 Lembar Saham (2,08%), dari 2,641

lembar saham dengan jumlah pemilik saham adalah 19 orang pemegang saham yang

sah. Semenjak putusan ini dibacakan hingga berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan dalam hukum tindakan para Tergugat yang tidak memenuhi permintaan

dari Penggugat mengenai penyerahan sertifikat saham yang merugikan para

Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang disengaja dan

berkepanjangan;

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian

material karena hilangnya hak-hak keperdataan para Penggguat hingga tidak dapat

mempergunakan sertifikat saham kepada para Penggugat sebesar kepada para

Penggugat sejumlah Rp. 44.675.200.000,- (empat puluh empat milyard enam ratus

tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar kerugian

moral kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyard

rupiah);

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap para Tergugat lalai

menjalankan dan memenuhi isi putusan ini terhitung semenjak putusan berkekuatan

hukum tetap;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 12 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

12

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta

kendatipun ada verzet, banding, dan kasasi;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Pematang Siantar berpendapat lain mohon diputus seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat

telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan, tertanggal 22 April

2013 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I s/d VI menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat I

dan II yang menyangkut diri pribadi Tergugat I s/d VI terkecuali dengan tegas diakui

oleh Tergugat I s/d VI sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

2. Bahwa gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat

diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena antara Penggugat I, II dan Tergugat I

s/d VI tidak pernah ada perselisihan hukum, karena Penggugat I dan II telah

mengajukan gugatan terhadap diri pribadi Tergugat I s/d VI, hal ini jelas kelihatan

dari alamat masing-masing Tergugat yang berbeda dengan alamat dari PT. Horas

Insani Abadi; Bahwa seharusnya Penggugat I dan II mengajukan gugatan terhadap

PT. Horas Insani Abadi dalam kapasitasnya sebagai badan hukum yang terdiri dari

Pengurus yaitu Direktur dan Komisaris dan beralamat di Jalan Medan Kelurahan

Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dan sebagai Perseroan

Terbatas maka PT. Horas Insani Abadi mempunyai boedel/asset tersendiri yang

terlepas dari kekayaan para pengurusnya, bukan sebagaimana dikemukakan oleh

Penggugat I dan II dalam gugatannya;

3. Bahwa gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini harus ditolak atau setidaknya

harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena pihak-

pihak dalam perkara ini adalah salah alamat dimana PT. Horas Insani Abadi

merupakan badan hukum yang mempunyai boedel sendiri terlepas dari pengurusnya,

dan sepantasnya Penggugat I yang pernah menjabat sebagai direktur PT. HIA

mengetahuinya; Bahwa gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini telah

dimajukan terhadap pihak-pihak yang salah atau dengan kata lain gugatan Penggugat

I dan II telah dimajukan secara salah alamat karena subjek

Penggugatnya/Tergugatnya adalah salah (error in subjecta);

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 13 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

13

4. Bahwa gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat

diterima (niet otvankelijk verklaard) sebelum memeriksa dan memutus pokok

perkara karena subjek Tergugat dalam perkara ini tidak sempurna dan masih kurang;

Bahwa dalil gugatan Penggugat dan II pada halaman 2 point 3 menyatakan: “Bahwa

sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sangat

jelas disebutkan di dalam Pasal 44 dengan tegas menyatakan bahwa kepada

pemegang saham diberikan bukti kepemilikan aham ang dimilikinya, yang ternyata

sampai saat ini kepemilikan saham belum pernah diberikan oleh Pengurus PT. Horas

Insani Abadi Pematang Siantar kepada para Penggugat (Vide Pasal 51, 52 UU No.47

tahun 2007); Bahwa dari uraian Penggugat I dan II tersebut diatas tentang subjek

Tergugat jelas masih kurang karena seharusnya Penggugat I dan II turut

mengikutsertakan PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) karena PT. Horas Insani Abadi

merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan di dalam Perseroan Terbatas

tanggung jawab para pemegang saham hanya sebatas jumlah saham yang

dimilikinya; Bahwa dan lagi seharusnya Penggugat I dan II menggugat seluruh

Pengurus PT. HIA periode berdirinya PT. HIA sampai gugatan ini dimajukan dan

juga mengikutsertakan Pengurus yang telah menerbitkan serta menandatangani

sertipikat saham dari pemegang saham PT. HIA tersebut dimana sertipikat saham

baru dibuat pada masa kepengurusan dr. Ontang Tampubolon dan dr. Krisman

Girsang menjadi Pengurus PT. HIA yaitu tahun 2004 sampai 2009, sehingga

seharusnya Penggugat I mengikutsertakan dr. Ontang Tampubolon dan dr. Krisman

Girsang serta seluruh pengurus periode 2004-2009 yang menerbitkan dan

menandatangani sertipikat saham PT. HIA tersebut; Bahwa oleh karena Penggugat I

dan II tidak mengikutsertakan semua pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini maka pihak-pihak dalam perkara ini masih

kurang, oleh karena itu gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini harus

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebelum memeriksa

dan memutus pokok perkara; Bahwa menurut Jurisprudensi MA RI sebagaimana

disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K/Sip/1976

dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan: “Gugatan yang tidak

sempurna menurut hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak

dapat diterima”; Bahwa Jurisprudensi MA RI yang lain yang turut mendukung

sebagaimana disebutkan dalam putusannya bertanggal 10 Juni 1985 No. 365

K/Pdt/1984 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan: “Penting

untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan dengan

pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan

dalam gugatannya”.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 14 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

14

5. Bahwa Penggugat I dan II mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena

tidak mau dan tunduk kepada pasal 12, 15 ayat 3,, 21 ayat 1-c dan 2 dan pasal 22

UU No.1 tahun 1995 dan Permenkum No.M.03.08.01 tahun 1996 tentang tata cara

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Perseron Terbatas (Pengisian formulir I-III)

tanggal 11 Maret 1996 sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat-Penggugat dalam

gugatannya halaman 4 poin 15, sehingga oleh karena hubungan hukum atas objek

perkara dalam perkara ini adalah didasarkan perbuatan melawan hukum sehingga

dalil gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat-

Tergugat belum pernah dipidana sebagai bukti perbuatan melawan hukum yang telah

dilakukan oleh Tergugat-Tergugat; Bahwa MA RI dalam putusannya tanggal 7 Juli

1971 Nomor 294 K/Sip/1971 dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan:

"Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum

yang bersangkutan dan bukan orang lain, sehingga gugatan yang secara salah

diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

6. Bahwa PT. Horas Insani Abadi adalah merupakan Perseroan Terbatas dan

mempunyai asset dan pengurus tersendiri, sehingga seharusnya gugatan Penggugat I

dan II dalam perkara ini bukan ditujukan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat

VI, akan tetapi kepada PT. Horas Insani Abadi yang dipimpin oleh Direktur dan

Komisaris sebagai organ pengurusnya; Bahwa antara para Penggugat dengan para

Tergugat tidak ada perselisihan hukum dalam dalam perkara ini dan oleh karena itu

maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa MA RI

dalam putusannya tanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/RUP/1958 dalam

pertimbangannya antara lain menyatakan: Untuk dapat menuntut seseorang di depan

Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua

belah pihak yang berperkara";

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I s/d VI dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat I dan II sepanjang tidak diakui dan dinyatakan

dengan tegas berikut ini;

2. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam alasan tentang eksepsi sebagaimana

disebutkan diatas, dianggap termasuk juga dalam jawaban pokok perkara ini;

3. Bahwa Penggugat I dan II benar memiliki saham di PT. Horas Insani Abadi sebesar

475 lembar saham dimana Penggugat I memiliki 420 lembar saham dan Penggugat II

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 15 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

15

memiliki 55 lembar saham, dimana yang dinyatakan Penggugat I sebesar 75 lembar

saham sampai saat ini belum menjadi milik dari Penggugat I karena perkara perdata

No. 44/PDT.G/2009/PN-PMS Jo putusan perkara perdata No. 207/PDT/2010/PT-

MDN mengenai saham Penggugat I sebesar 75 lembar saham yang berasal dari

Jonggi Dharma Prasetya Situngkir sebesar 50 lembar dan dari saham Karmin Sutan

sebesar 25 lembar sampai saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung

dan pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar para Tergugat telah

menawarkan untuk menyerahkan saham yang berasal dari Jonggi Darma Situngkir

sebesar 50 lembar akan tetapi Penggugat I tidak bersedia dan meminta saham yang

berasal dari Karmin Sutan sebesar 25 lembar untuk juga diserahkan padahal saham

tersebut sampai sekarang masih berada pada Karmin Sutan menunggu ada putusan

dari Mahkamah Agung RI yang meminta penyerahan saham tersebut dan karena itu

maka sampai gugatan ini dimajukan jumlah saham Penggugat I masih sebesar 420

lembar saham dari 20 (dua puluh) orang pemegang saham yang sah;

4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat I dan II dalam gugatannya pada point

2 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Penggugat I dan dr. Krisman Girsang,

dr. Paulus Suryanata, Ester Oscar, Karmin Sutan sebagai pendiri masing-masing

menyetor ke PT. HIA sebesar 20 saham, sehingga terbentuklah PT. Horas Insani

Abadi, jadi apa yang dinyatakan para Penggugat sebagai pemilik saham signifikan

adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum; Bahwa pada masa

kepengurusan Penggugat I pada tahun 2000 sampai 2004, kenapa lembar sertipikat

saham tidak pernah diterbitkan oleh Penggugat I dan bahkan Penggugat I tidak

mendaftarkan Tergugat I, II, IV, V dan VI sebagai pemegang saham yang sah

bersama 9 (sembilan) orang pemegang saham yang lain, padahal pada tahun 1999

para Tergugat I, II, IV, V dan VI sudah menyerahkan uangnya untuk membeli

lembar saham di PT. HIA sehingga akhirnya dari uang pembelian saham yang

diserahkan para Tergugat dan 9 orang pemegang saham yang lain tersebut dapatlah

dibangun dan berdiri RS Horas Insani yang merupakan unit usaha PT. HIA;

5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada point 3

hruslah ditolak dan dikesampingkan karena kepada Penggugat I, II ketika akan

diberikan sertipikat saham yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ontang

Tampubolon serta dr. Krisman Girsang sebagai pengurus yang sah periode 2004-

2009, Penggugat I dan II tidak bersedia dengan alasan Penggugat I tidak mengakui

kepengurusan dr. Ontang Tampubolon sebagai Direktur PT. Horas Insani Abadi;

Bahwa ketika kepengurusan pada masa dr. Ontang Tampubolon sebagai Direktur

PT. HIA dan dr. Krisman Girsang sebagai Komisaris Utama akan menyerahkan

lembar sertipikat saham Penggugat I dan II, akan tetapi para Penggugat tidak mau

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 16 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

16

menerimanya dengan alasan yang tidak masuk akal yaitu menyatakan surat saham

tersebut tidak sah, padahal kedudukan dr. Ontang Tampubolon dan dr. Krisman

Girsang adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu hasil RUPS tahun 2004;

Bahwa gugatan Penggugat I dan II pada halaman 2 poin 2 dan 3 harus ditolak dan

dikesampingkan karena Penggugat I bukanlah pemilik saham signifikan karena

jumlah saham Penggugat I hanya sebesar 15,90 % sedangkan pemilik saham lain ada

yang sudah mencapai 575 lembar saham dan juga di PT. HIA tidak mengenal istilah

pemegang saham signifikan akan tetapi yang ada adalah pemilik saham mayoritas

dan minoritas, walaupun memang benar Penggugat I sebagai salah seorang pendiri

dari PT. HIA disamping pemegang saham lainnya dan termasuk juga para Tergugat

juga adalah pendiri PT. Horas Insani Abadi dan Rumah Sakit Horas Insani karena

para Tergugat sejak tahun 1998 dan 1999 sudah bergabung dengan PT. HIA akan

tetapi Penggugat I dengan tipu muslihatnya tidak memasukkan nama para Tergugat

dan pada tahun 2001 sewaktu Penggugat I mendaftarkan PT. HIA di Menteri Hukum

dan Hak Azasi Manusia pada tanggal 9 Nopember 2001 No. C/1975/HT.01/01/2001

nama Tergugat I, II, IV, V dan VI tidak didaftarkan sebagai pemegang saham hingga

tahun 2004 baru nama para Tergugat dan 9 orang lagi pemegang saham yang lain

disahkan sebagai pemegang saham yang sah karena pemegang saham sebelumnya

ada 19 orang dan sejak tahun 2010 berubah menjadi 20 orang karena itu maka

Penggugat I telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saham para

Tergugat dan 9 orang pemegang saham yang lain, dimana pada tahun 2004 sewaktu

nama-nama pemegang saham akan didaftarkan di Menkumham Dirjen AHU baru

diketahui bahwa selama ini jumlah saham yang disahkan oleh Penggugat I hanya

sebesar 100 lembar saham dengan perincian masing-masing pendiri PT. HIA

pertama yaitu Penggugat I, dr. Krisman Girsang, dr. Paulus Suryanata, Ester Oskar

dan Karmin Sutan mempunyai 20 lembar saham; Bahwa dengan keluarnya UU No.

40 tahun 2007 maka UU No.1 tahun 1995 sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi

sebelumnya Penggugatlah sebagai Direktur di PT. HIA sampai tahun 2004, lalu

kenapa Penggugat I tidak memiliki sertipikat saham dan bukankah sertipikat saham

merupakan bukti kepemilikan bagi pemegang saham;

6. Bahwa gugatan Penggugat I dan II pada halaman 3 poin 4, 5, 6 dan 7 harus ditolak

dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena PT. HIA tidak pernah mengenal

saham signifikan akan tetapi yang ada selama ini adalah pemegang saham mayoritas

dan saham minoritas, dan memang sejak berdiri PT. HIA selalu mengadakan RUPS

setiap tahun akan tetapi Penggugat I dengan tipu muslihatnya menutupi bahwa para

Tergugat dan 9 orang pemegang saham yang lain tidak pernah disahkan sebagai

pemegang saham hingga tahun 2004 terbongkar dan akhirnya disahkanlah para

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 17 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

17

Tergugat dan pemegang saham yang lain sehingga berjumlah 19 orang sebagai

pemegang saham yang sah padahal tanpa saham dari 14 orang pemegang saham lain,

Rumah Sakit Horas Insani yang merupakan unit usaha dari PT. HIA tidak mungkin

dapat berdiri, akan tetapi tanpa setahu dari para Tergugat dan pemegang saham yang

9 orang, Penggugat I tidak memasukkan nama-nama para Tergugat dan yang 9 orang

lagi kedalam daftar pemegang saham, sampai tahun 2004 terbongkar perbuatan

Penggugat I dan barulah nama-nama para Tergugat dan 9 orang pemegang saham

lain terdaftar sebagai pemegang saham yang sah dari PT. HIA dan RS Horas Insani,

dan juga terhadap Tergugat III ternyata Penggugat I hanya mendaftarkan para

pemegang saham termasuk Tergugat III ke Menkumham Dirjen AHU dengan besar

saham 100 lembar dalam arti setiap pendiri hanya mempunyai saham sebesar 20

saham; Bahwa sebelum ini justru pada tahun 2000 sampai tahun 2004 Penggugat I

sebagai Direktur PT. HIA dan RS Horas Insani (RSHI), lalu kenapa Penggugat I

justru tidak memiliki sertipikat saham, bukankah sebagai Direktur Utama Penggugat

I sangat berkuasa penuh di PT. HIA dan RSHI dan justru kenapa pada waktu itu

Penggugat I tidak menerbitkan sertipikat saham miliknya dan milik 19 pemegang

saham dan yang lebih mengherankan kenapa Penggugat I hanya mendaftarkan 5

orang pemegang saham termasuk Penggugat I dan Tergugat III hanya memiliki

sebesar 100 lembar saham; Bahwa pada tahun 2005 sewaktu Direktur PT. HIA dan

RS Horas Insani dipegang oleh dr. Ontang Tampubolon setelah rahasia dari

Penggugat I yang tidak mendaftarkan nama-nama 14 orang pemegang saham

termasuk Tergugat I, II, IV, V dan VI sebagai pemegang saham yang sah ke

Menkumham RI Dirjen AHU, oleh dr. Ontang Tampubolon selaku Direktur dan dr.

Krisman Girsang selaku Komisaris Utama telah menerbitkan sertipikat saham atas

nama semua pemegang saham termasuk Penggugat I dan II akan tetapi Penggugat I

dan II tidak mau menerima lembar sertipikat sahamnya pada waktu dr. Ontang

Tampubolon menyerahkannya dengan alasan Penggugat I tidak mau mengakui

kepengurusan dr. Ontang Tampubolon dan tidak mau menerima sertifikat saham

tersebut karena ditandatangani oleh dr. Ontang Tampubolon; Bahwa sejak RS Horas

Insani berdiri tahun 2000 kenapa Penggugat I tidak mau menerbitkan sertipikat

saham untuk membuktikan kepemilikan pemegang saham, hal ini jelas karena

Penggugat I telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap pemegang saham

yang lain karena para pemegang saham lain termasuk para Tergugat dengan jumlah

14 orang pemegang saham tidak dimasukkan/didaftarkan oleh Penggugat I sebagai

pemegang saham yang sah di Menkumham RI Dirjen AHU padahal Penggugat I

beserta 4 orang pendiri pertama diantaranya Tergugat III telah di daftarkan sebagai

pemegang saham yang sah di Menkumham RI tanggal 9 Nopember 2001

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 18 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

18

No.C/1975/HT.01.01/2001 dengan jumlah saham masing-masing 20 lembar saham;

Bahwa Penggugat I mengetahui bahwa sertipikat saham merupakan surat bukti

bahwa seseorang sebagai Pemegang saham yang sah di PT. HIA tersebut dan justru

Penggugat I mengetahui bahwa sertipikat saham merupakan surat authentic atau

surat berharga yang dapat menjadi agunan jika seseorang ingin meminjam uang, lalu

kenapa pada masa kepengurusan Penggugat I, justru Penggugat I tidak pernah

menerbitkan sertipikat saham kepada semua pemegang saham; Bahwa Penggugat I

dan II selama ini selalu meminta sertipikat saham yang ditandatangani oleh para

Tergugat, padahal Penggugat I dan II tahu bahwa sertipikat saham telah diterbitkan

pada masa kepengurusan dr. Ontang Tampubolon yaitu tahun 2004-2009 karena

sejak berdirinya PT. HIA yaitu masa Penggugat I sebagai Direktur PT. HIA tidak

pernah diterbitkan sertipikat saham; Bahwa Penggugat I tidak pernah menerbitkan

sertipikat saham kepada semua pemegang saham karena selama ini Penggugat I

selalu menganggap RSHI merupakan anak kelimanya dan pemegang saham yang

lain sama sekali tidak berhak terhadap RS tersebut;

7. Bahwa gugatan Penggugat I dan II pada halaman 3 poin 8, 9, dan 10 harus ditolak

dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena seharusnya para Penggugat menemui

para Tergugat dan bukan meminta dengan mengirimkan surat yang tidak tahu

kemana jatuhnya karena pada tahun 2007 dan 2008 operasional RSHI seluruhnya

dikuasai oleh Penggugat I lalu bagaimana pula Penggugat I menyatakan ada

menyurati para Tergugat dan lagi sejak tahun 2009 sampai 2012 setelah

kepengurusan diambil secara paksa dari tangan Penggugat I ke tangan Tergugat I,

Penggugat selalu membuat keributan di PT. HIA dan RSHI, dengan gugatan dan

laporan pengaduan yang terus menerus, lalu bagaimana pula Penggugat I masih

berharap untuk mendapat pelayanan yang baik dari para Tergugat; Bahwa sejak

Pebruari 2008 sampai bulan September 2008 seluruh operasional PT. HIA dan

RSHI dikuasai oleh Penggugat I lalu bagaimana pula Penggugat I menyatakan para

Tergugat ada membalas surat Penggugat I karena seluruh kegiatan mati pada saat

Penggugat I berkuasa di RSHI walaupun pada masa itu Penggugat I bukan lagi

pengurus yang terpilih di RSHI; Bahwa apalagi pada tanggal 10 Maret 2008

Penggugat I masih berkuasa penuh di PT. HIA dan RSHI, bagaimana pula

Penggugat I menyatakan Tergugat ada menyuruh Risma Saragih memberitahukan

bahwa para Tergugat akan memberikan sertipikat saham yang ditandatangani oleh

para Tergugat, sedangkan Penggugat mengetahui bahwa sertipikat saham Penggugat

I dan II ada di PT. HIA tetapi ditandatangani oleh dr. Ontang Tampubolon, lalu

bagaimana mungkin PT. HIA menerbitkan dua sertipikat saham untuk satu orang

pemegang saham; Bahwa para Tergugat tidak pernah mengelabui Penggugat I dan II

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 19 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

19

dan justru para Penggugat yang selalu melakukan penipuan dan terror kepada para

Tergugat selaku pengurus terpilih periode 27 Pebruari 2008-27 Pebruari 2013;

8. Bahwa gugatan Penggugat I dan II pada halaman 4 poin 11 s/d 17 harus ditolak dan

dikesampingkan untuk seluruhnya karena pada tanggal 08 Maret 2008 Penggugat I

masih berkuasa dan menguasai seluruh operasional PT. HIA dan RSHI terlebih-

lebih administrasi dan keuangan, sehingga sangat tidak masuk akal bila Penggugat I

menyatakan ada keluar surat keterangan seperti disebutkan Penggugat I yang dibuat

Risma Saragih dan disaksikan oleh Ferry Sihombing karena yang menjadi pengurus

adalah para Tergugat dan bukan sekretaris dan karyawan dan karenanya maka

sekretaris maupun karyawan tidak berhak membuat surat tersebut; Bahwa masalah

Penggugat I dan II tidak dapat mempergunakan sertipikat saham miliknya sebagai

agunan/jaminan fidusia maupun sebagai referensi untuk meminjam ke bank maupun

pihak lain tidak ada sangkutpautnya dengan para Tergugat karena para Tergugat

tidak pernah menyimpan sertipikat saham milik para Penggugat dan seandainya

memang para Penggugat menginginkan sertipikat sahamnya dapat meminta langsung

kepada para Tergugat dengan syarat sertipikat yang diserahkan adalah yang

ditandatangani oleh dr. Ontang Tampubolon dan bukan ditandatangani para

Tergugat; Bahwa para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hokum

dan justru Penggugat I lah yang melakukan perbuatan melawan hukum baik kepada

PT. HIA dan RSHI maupun kepada para Tergugat, dan yang sebenarnya dizolimi

adalah para Tergugat karena Penggugat I telah melaporkan para Tergugat ke Polisi

maupun ke pengadilan dan para Tergugat tidak pernah mengambil hak keperdataan

para Penggugat dan justru Penggugatlah yang telah menzolimi PT. HIA dan para

Tergugat sehingga hak keperdataan dari para Tergugat yang sebenarnya hilang

dengan mengadukan para Tergugat ke Polresta maupun ke Poldasu sehingga para

Tergugat harus mondar mandir ke kantor polisi untuk memenuhi panggilan penyidik

kepolisian di Polresta Pematang Siantar maupun di Polda dan juga ke kantor pajak

dan Kejaksaan dan yang paling menyakitkan akibat ulah Penggugat I yang

melaporkan Tergugat I ke Polresta Pematang Siantar dengan laporan pemalsuan

identitas sehingga akhirnya Tergugat I harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan

Negeri Pematang Siantar sebagai Terdakwa; Bahwa Penggugat I selalu membuat

keributan di PT. HIA dan karenanya maka para Tergugat merasa malas berurusan

dengan Penggugat karena Penggugat selalu merasa orang yang paling berkuasa di

PT. HIA karena para Penggugat tidak mengetahui bahwa dengan meleburkan uang

milinya menjadi lembar saham di PT, maka Penggugat I tidak dapat sesuka hatinya

lagi terhadap uang miliknya maupun terhadap PT tempat uangnya dilebur menjadi

lembar saham, sayang sekali Penggugat I lalai dalam hal ini;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 20 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

20

9. Bahwa gugatan Penggugat I dan II pada halaman 5 poin 18 dan 19 harus ditolak dan

dikesampingkan untuk seluruhnya karena semua pemegang saham harus mempunyai

sertipikat saham dalam arti yang tidak memiliki sertipikat saham bukan dianggap

sebagai pemegang saham, akan tetapi para Tergugat walaupun mengetahui bahwa

para Penggugat tidak memegang sertipikat saham tetapi tetap mengakui bahwa para

Penggugat sebagai pemegang saham; Bahwa masalah perubahan data-data dan

perubahan Anggaran Dasar serta peralihan saham di PT. HIA selalu dilaporkan dan

didaftarkan dan diumumkan oleh para Tergugat dalam RUPS tahunan dan

selanjutnya dilaporkan ke Menkumham Dirjen AHU walaupun akses sedang diblokir

atas permintaan Penggugat I; Bahwa para Tergugat selalu membukukan pengalihan

saham dan juga para Tergugat tidak pernah mengabaikan hak-hak keperdataan

pemegang saham sewaktu RUPS tahunan dan juga segala perbuatan hukum yang

diambil oleh para Tergugat selaku pengurus PT. HIA dan RSHI selalu diambil

berdasarkan azas musyawarah mufakat dan keputusan diambil di dalam RUPS dan

juga dalam setiap RUPS seluruh pemegang saham kecuali para Penggugat menerima

laporan pertanggungjawaban dari para Tergugat; Bahwa selama menjadi pengurus di

PT. HIA dan RSHI para Tergugat selalu berbuat untuk kemajuan dari RSHI dan juga

para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan secara sepihak dan menyesatkan

melalui laporan pertanggung jawaban kepada para pemegang saham karena para

pemegang di PT. HIA bukanlah orang bodoh seperti dugaan para Penggugat yang

dapat dibohongi seperti yang telah dilakukan oleh Penggugat I kepada para Tergugat

dan pemegang saham lainnya dan justru Penggugat I yang telah melakukan

perbuatan yang menyesatkan dengan tidak mendaftarkan nama 14 orang pemegang

saham sebagai pemegang saham yang sah walaupun uang dari para pemegang saham

tersebut telah disetorkan oleh para pemegang saham tersebut sejak tahun 1999;

10. Bahwa gugatan Penggugat I dan II pada halaman 5 dan 6 poin 20 dan 21 harus

ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena para Tergugat tidak pernah

merugikan Penggugat I dan justru para Penggugatlah yang merugikan para Tergugat

baik secara materil dan moril dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dan

membuat laporan pengaduan ke polisi dan kejaksaan sehingga PT. HIA harus

mengeluarkan uang yang tidak sedikit jumlahnya untuk operasional dalam

menghadapi gugatan dan laporan pengaduan para Penggugat tersebut; Bahwa

Penggugat I dengan sesuka hatinya membuat pengaduan kemana-mana dengan

harapan fitnah yang disebarkannya dapat berhasil, akan tetapi karena para Tergugat

selalu berjalan di kebenaran sehingga PT. HIA selalu mendapat perlindungan dengan

kesuksesan; Bahwa masalah Penggugat I tidak dapat berpraktek di RSHI bukanlah

kesalahan para Tergugat akan tetapi kesalahan Penggugat I secara pribadi sehingga

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 21 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

21

hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan para Tergugat dan juga masalah

dividen seperti yang disebutkan oleh para Penggugat, justru pada masa kepengurusan

Penggugat I sebagai pengurus periode tahun 2000 sampai 2004 justru tidak pernah

membagi deviden padahal uang milik PT. HIA dan RSHI sangat banyak dan selama

berdiri para Tergugat juga baru sekali mendapat deviden yaitu tahun 2011 untuk

masa kepengurusan tahun 2010 pada masa kepengurusan para Tergugat dan para

Penggugat juga mendapat dividen; Bahwa masalah jasa kantor hukum yang

dikeluarkan oleh para Penggugat adalah urusan pribadi dari para Penggugat karena

para Penggugat adalah manusia yang cakap bertindak dalam hukum dan PT. HIA

juga mengalami hal yang serupa untuk membayar jasa kantor hukum yang

dipergunakan PT. HIA dan RSHI untuk melawan gugatan para Penggugat dan juga

untuk mendampingi para Tergugat di kejaksaan dan kepolisian; Bahwa selanjutnya

masalah kerugian moril yang dialami oleh Penggugat I adalah mengada-ada karena

justru para Tergugatlah yang mengalami kerugian moril akibat gugatan dan

pengaduan yang diajukan oleh Penggugat I tersebut; Bahwa justru perbuatan para

Penggugat yang secara terus menerus dan berkepanjangan sejak Penggugat I tidak

terpilih lagi menjadi pengurus PT. HIA dan RSHI sejak tahun 2008 sampai gugatan

dalam perkara ini dimajukan yang mengakibatkan PT. HIA dan RSHI serta para

Tergugat menderita kerugian;

11. Bahwa gugatan para Penggugat pada halaman 7 poin 22 sampai 26 harus ditolak

dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena masalah penyerahan sertipikat saham

yang 75 lembar harus menunggu adanya putusan Kasasi MA RI dalam perkara

perdata No. 44/PDT.G/2009/PN-PMS agar Karmin Sutan mau menyerahkan lembar

sahamnya yang 25 lembar; Bahwa para Tergugat tidak pernah membantah

kepemilikan saham para Tergugat di PT. HIA dan justru para Penggugat lah yang

selalu merendahkan kedudukan para Tergugat di PT. HIA dengan alasan mempunyai

saham yang kecil, dan masalah permintaan sita jaminan atas rumah milik para

Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat I adalah sangat mustahil karena di dalam

PT pertanggungjawaban pemegang saham hanya sebatas jumlah saham yang dimiliki

oleh para pemegang saham tersebut; Bahwa Tergugat I s/d VI tidak pernah lalai

melakukan tugasnya sebagai pengurus PT. HIA dan masalah deviden yang

disebutkan oleh Penggugat I dan II tidak benar adanya karena pada tahun 2010

ketika perusahaan mendapat untung, para Tergugat telah membagikan dividen

kepada seluruh pemegang saham termasuk kepada Penggugat I dan II sehingga

bagaimana pula Penggugat I dan II merasa dirugikan karena para Tergugat telah

menjalankan perusahaan dengan sebagaimana mestinya dan banyaknya hutang yang

timbul akibat hutang yang telah ada pada waktu kepemimpinan Penggugat I dan juga

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 22 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

22

sebagai akibat diblokirnya dana-dana PT. HIA dan RSHI semasa Penggugat I

menjabat sebagai direktur RSHI; Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan II adalah

kerugian angan-angan yang dihitung sendiri oleh Penggugat I dan II yang juga

merugikan kepada para Tergugat karenanya harus ditolak dan dikesampingkan, serta

nantinya pada waktu pembuktian akan para Tergugat buktikan; Bahwa masalah

deviden yang dimintakan oleh Penggugat I dan II tidak jelas dan kabur karena

deviden tahun berapa yang dimaksudkan oleh para Penggugat dalam gugatannya,

dimana pada tahun 2011 PT. HIA telah membagi-bagi dividen kepada semua

pemegang sahan termasuk Penggugat I dan II, dan tahun 2011 karena keuntungan

sangat sedikit sehingga PT. HIA tidak membagikannya sebagai deviden akan tetapi

mempergunakannya sebagai operasional RSHI; Bahwa Jurisprudensi MARI dalam

putusannya bertanggal 29 Mei 1975 No. 51 K/Sip/1974 dalam pertimbangannya

antara lain menyatakan : "Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi, maka adanya

kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan; Bahwa harta pribadi

Tergugat I dan II tidak dapat digabung dengan boedel perusahaan sebagaimana

disebutkan para Penggugat dalam gugatannya karena PT. Horas Insani Abadi

adalah badan hukum yang berbentuk PT dimana sebagai PT, PT. HIA mempunyai

asset sendiri dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta pribadi dari

pengurus PT itu sendiri; Bahwa berdasarkan hal tersebut yang merupakan dasar

untuk peletakan sita jaminan, disyaratkan bahwa Tergugatnya haruslah orang yang

berhutang. Jadi oleh karena para Tergugat bukanlah pihak-pihak yang berhutang

kepada Penggugat I dan II, maka permohonan Penggugat I dan II untuk penyitaan

tersebut harus ditolak dan dikesampingkan; Bahwa menurut Jurisprudensi MA RI

No. 597 K/Sip/1983, tanggal 24 Mei 1984 dalam pertimbangannya antara lain

menyatakan : "conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang

disyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat diterima"; Bahwa demikian juga

tentang apa yang dikemukakan oleh Penggugat I dan II dalam gugatannya pada point

29 harus ditolak dan dikesampingkan karena gugatan Penggugat I dan II adalah

tentang membayar hutang, sehingga tidak dapat digabung dengan dwangsom seperti

dalam perkara ini; Bahwa alasan Penggugat I dan II yang menyatakan bahwa untuk

menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat bukanlah alasan hukum untuk

menuntut dwangsom (uang paksa) oleh sebab itu alasan Penggugat tersebut harus

ditolak dan dikesampingkan; Bahwa Jurisprudensi MA RI dalam putusannya No.

791/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 dalam pertimbangannya menyatakan: "uang

paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.";

Bahwa tentang permintaan Penggugat I dan II agar putusan dalam perkara ini dapat

dilaksanakan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus ditolak dan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 23 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

23

dikesampingkan karena tuntutan tersebut menyalahi hukum acara perdata yang

berlaku; Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa Penggugat I dan II dalam

surat gugatannya tidak ada menguraikan dalam posita surat gugatan apa pentingnya

putusan dalam perkara ini dimintakan serta merta; Bahwa menurut hukum acara

perdata yang berlaku agar suatu gugatan dapat dikabulkan maka haruslah diuraikan

dalam posita kemudian diminta dalam diktumnya, akan tetapi dalam perkara ini hal

tersebut tidak ada dikemukakan oleh Penggugat I dan II, oleh karena itu permintaan

Penggugat I dan II tersebut harus ditolak dan dikesampingkan; Bahwa Putusan

MARI tanggal 29 April 1986 No. 3328 K/Pdt/1984,dalam pertimbangannya

menyatakan : "Menimbang karena adanya Surat Edaran MA RI No. 06/1975 jo

Nomor 3/1978, maka tuntutan ex Pasal 180 HIR tentang uit voerbaar bij voorraad

atas putusan ini tidak dapat dikabulkan oleh Majelis.";

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya atau

setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara dan

membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat I dan II;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dr/Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dk dengan

ini mengajukan gugatan rekonpensi dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dr (dr. Petrus Yusuf, MHA), Penggugat II dr (Ir. Alimin

Sipayung), Penggugat III dr (dr. Paulus Suryanata, Sp.Pd), Penggugat IV dr (Iman

Ika), Penggugat V dr (Stefanus Oskar) dan Penggugat VI dr (Dra. Maphilindo

A. Saragih)/Tergugat-Tergugat dk dengan ini mengajukan gugatan sebagai berikut:

2. Bahwa para Penggugat dr/Tergugat I s/d VI dk ada memiliki saham di PT. Horas

Insani Abadi dan RS Horas Insani dengan perincian sebagai berikut:

- dr. Petrus Yusuf, MHA/Penggugat I dr/Tergugat I dk menyetor uang pada tahun

1999 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) dengan harga

satu saham sama dengan Rp. 7.500.000,- sebesar 20 (dua puluh) saham;

- Ir. Alimin Sipayung/Penggugat II dr/Tergugat II dk menyetor uang pada tahun

1999 sebesar RP. 150. 000.000.- dengan harga satu saham sama dengan Rp.

7.500.000 ,- sebesar 20 saham;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 24 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

24

- dr. Paulus Suryanata, Sp.Pd/Penggugat III dr/Tergugat III dk menyetor uang

pada tahun 1997 sebesar Rp. 1.483.068.000,- dengan harga satu saham sama

dengan Rp. 7.500.000 ,- sebesar 193 Saham;

- Iman Ika, Penggugat IV dr/Tergugat IV dk menyetor uang pada tahun 1999

sebesar Rp. 187.500.000,- dengan harga satu saham sama dengan Rp.

7.500.000 ,- sebesar 25 saham;

- Stefanus Oskar, Penggugat V dr/Tergugat V dk menyetor uang pada tahun 1997

sebesar Rp. 262.500.000,- dengan harga satu saham sama dengan Rp.

7.500.000,- sebesar 35 saham;

- Dra. Maphilindo A. Saragih, Penggugat VI dr/Tergugat VI dk, menyetor uang

pada tahun 1998 sebesar Rp. 180.000.000,- dengan harga satu saham sama

dengan Rp. 7.500.000,- sebesar 24 saham;

3. Bahwa para Penggugat dr/Tergugat dk merasa dengan disetorkan para Penggugat

dr/Tergugat dk uang pembelian saham tersebut kepada Tergugat dr/Penggugat I dk,

para Penggugat dr/Tergugat dk sudah sah menjadi pemegang saham di PT. HIA;

4. Bahwa pada tahun 2000 ketika Rumah Sakit Horas Insani yang merupakan unit

usaha dari PT. HIA diresmikan, para Penggugat dr/Tergugat dk dengan para pendiri

PT. HIA yaitu Penggugat I dk/Tergugat I dr, dr Krisman Girsang, dr. Paulus

Suryanata (Penggugat III dr/Tergugat III dk), Karmin Sutan dan Ester Oskar beserta

9 orang lagi pemegang saham yang turut menyetorkan dananya ke PT. HIA turut

hadir dan meresmikan pembukaan dari Rumah Sakit Horas Insani yang merupakan

unit usaha dari PT. HIA tersebut dan pada tahun 2001 ketika Tergugat I

dr/Penggugat I dk mendaftarkan PT. HIA ke di Menteri Hukum dan Hak Azasi

Manusia Dirjen AHU pada tanggal 9 Nopember 2001 No. C/1975/HT.01/01/2001,

ternyata Tergugat dr/Penggugat I dk tidak mendaftarkan para Penggugat dr/Tergugat

dk beserta 9 orang pemegang saham yang lain sebagai pemegang saham dan juga

terhadap Penggugat III dr/Tergugat III dK hanya didaftarkan sebagai pemegang

saham sebesar 20 saham padahal Penggugat III dr/Tergugat III dk memiliki 193

saham;

5. Bahwa walaupun pada tahun 1998-1999 para Penggugat dr/Tergugat dk telah

menyetor uangnya ke PT Horas Insani Abadi sebagai pemegang Saham, akan tetapi

Tergugat I dr/Penggugat dk sebagai Direktur PT. HIA tidak mendaftarkan Para

Penggugat dr/Para Tergugat dk pada Menkumham Dirjen AHU sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan Penggugat III dr/ Tergugat III dk hanya didaftarkan

sebagai pemegang saham yang sah dengan jumlah saham sebesar 20 saham sehingga

hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat dr/Tergugat dk;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 25 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

25

6. Bahwa pada saat RUPS tahun 2004 dimana Tergugat dr/Penggugat I dk mengundang

para Penggugat dr/Tergugat dk dengan sebutan undangan perseroan karena para

Penggugat dr/Tergugat dk dan 9 pemegang saham yang lain disebutkan Tergugat

dr/Penggugat dk sebagai calon pemegang saham, padahal sejak tahun 1998/1999

para Penggugat dr/Tergugat dk dan 9 orang pemegang saham yang lain sudah

menyetorkan uangnya sebagai pemegang saham dan juga RS Horas Insani tidak

dapat didirikan tanpa dana yang para Penggugat dr/Tergugat dk setorkan untuk

membeli saham PT. HIA tersebut sehingga para Penggugat dr/Tergugat dk dan 9

orang pemegang saham yang lain selain pendiri PT. HIA baru didaftarkan oleh

Tergugat I dr/Penggugat I dk sebagai pemegang saham pada tahun 2004 ke

Menkumham RI Dirjen AHU dan jumlah saham Penggugat III dr/Tergugat III dk

barulah berubah dari 20 saham menjadi 209 saham dan itu dilaksanakan setelah para

Penggugat dr/Para Tergugat dk mengajukan protes kepada Tergugat I dr/Penggugat

I dk;

7. Bawa saham-saham para Penggugat dr/Tergugat dk setelah pengesahan pada tahun

2004 barulah terdaftar sebagai berikut :

dr. Petrus Yusuf, MHA (Penggugat I dr/Tergugat I dk, sebesar 21 saham;

Ir. Alimin Sipayung (Penggugat II dr/Tergugat II dk sebesar 21 saham;

dr. Paulus Suryanata, Sp.Pd, (Penggugat III dr/Tergugat III dk) sebesar 209

saham;

Iman Ika (Penggugat IV dr/Tergugat IV dk) sebesar 25 saham;

Stefanus Oskar (Penggugat V dr/Tergugat V dk) sebesar 35 saham;

Dra. Maphilindo A. Saragih (Penggugat VI dr/Tergugat VI dk) sebesar 27

saham;

8. Bahwa adapun alasan Tergugat I dr/Penggugat I dr mengatakan para Penggugat

dr/Tergugat dk belum didaftarkan ke Menkumham Dirjen AHU adalah karena para

Penggugat dr/Tergugat dk beserta 9 orang pemegang saham yang lain baru calon

pemegang saham, padahal para Penggugat dr/Tergugat dk telah menyetorkan

uangnya kepada PT HIA pada tahun 1998-1999, sehingga oleh karena itu Tergugat

dr/Penggugat I dk telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberi

keterangan yang tidak tepat yang mengakibatkan kerugian kepada para Penggugat

dr/para Tergugat dk;

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat

dr/Penggugat I dk tersebut, para Penggugat dr/para Tergugat dk telah mengalami

kerugian yang mana para Penggugat dr hanya dianggap sebagai calon pemegang

saham yaitu:

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 26 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

26

dr. Petrus Yusuf, MHA, memiliki saham sebesar 21 saham maka kerugian

Penggugat I dr/Tergugat I dk bila dana tersebut dikenakan bunga, adalah Rp.

150.000.000 x 7,50 % x 5 tahun = Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua

ratus lima puluh ribu rupiah);

Ir. Alimin Sipayung memiliki saham 21 saham maka kerugian Penggugat II

dr/Tergugat II dk bila dana tersebut dikenakan bunga adalah sebesar Rp.

150.000.000 x 7,50 % x 5 tahun = Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua

ratus lima puluh ribu rupiah);

dr. Paulus Suryanata, Sp.Pd, memiliki saham 209 saham, didaftarkan hanya 20

saham sehingga kerugiannya bila dana sebesar 189 saham dikenakan bunga

maka kerugian Penggugat IIIdr/Tergugat III dk adalah sebesar Rp.

1.417.500.000,- x 7,50 % x 5 tahun = Rp.531.562.500,- (lima ratus tiga puluh

satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Iman Ika memiliki saham 25 saham, maka kerugian Penggugat IV dr/ Tergugat

IV dk tersebut bila dikenakan bunga, adalah Rp. 187.437.500.- x 7,50 % x 5

tahun = Rp. 70.312.500.- (tujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus

rupiah);

Stefanus Oskar memiliki saham 35 saham, maka kerugian Penggugat V

dr/Tergugat V dk bila dikenakan bunga adalah Rp. 262.500.000,- x 7,50 % x 5

tahun = Rp. 98.437.500,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh

tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dra. Maphilindo A. Saragih memiliki saham sebesar 27 saham maka kerugian

Penggugat VI dr/Tergugat VI dk bila dikenakan bunga adalah Rp. 180.000.000,-

x 7,50 % x 5 tahun = Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu

rupiah);

Maka kerugian para Penggugat dr/Tergugat dk tersebut harus dibebankan kepada

Tergugat dr/Penggugat I dk, secara pribadi secara sekaligus dan seketika;

10. Bahwa disamping kerugian sebagaimana tersebut diatas, para Penggugat dr/Para

Tergugat dk juga mengalami kerugian immaterial karena telah diberikan keterangan

yang tidak benar yang mengakibatkan hak keperdataan para Penggugat dr/para

Tergugat dk hilang karena selama 5 tahun status para Penggugat dr/para Tergugat dk

hanya dianggap sebagai calon pembeli saham dan disebut sebagai undangan oleh

Tergugat dr/ Penggugat I dk yang besarnya diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-

(lima milyar ) untuk setiap Penggugat dr/Tergugat dk, sehingga seluruhnya menjadi

sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) yang harus dibayarkan oleh

Tergugat dr/Penggugat dk secara pribadi secara sekaligus dan seketika;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 27 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

27

11. Bahwa karena gugatan para Penggugat dr/para Tergugat dk cukup beralasan pada

hukum, sedang para Penggugat dr/para Tergugat dk merasa khawatir bahwa

Tergugat dr dr/Penggugat dk tidak mau mematuhi putusan dan untuk mencegah

gugatan Penggugat dr/Tergugat dk menjadi hampa kelak, dengan ini dimohonkan

agar majelis hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan untuk terlebih

dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda Tergugat

dr/Penggugat I dk yang bergerak maupun yang tidak bergerak khususnya rumah

tempat tinggal Tergugat dr/Penggugat I dk yang terletak di Jalan Laut Tawar No. 28

Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

12. Bahwa hak para Penggugat dr/Tergugat dk sebagai pemegang saham PT. HIA

dan RSHI adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan didukung oleh

fakta-fakta yang nyata yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun terrmasuk Tergugat

dr/Penggugat I dk, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana putusan

dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun

ada verzet, banding atau Kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadli perkara ini, mengambil

keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah dan

rumah tempat tinggal Tergugat dr/ Penggugat I dk sah dan berharga;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat I dk yang telah memberikan

keterangan yang tidak benar tentang keberadaan para Penggugat dr/para Tergugat dk

sebagai pemegang saham PT. Horas Insani Abadi adalah merupakan perbuatan

melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat I dk untuk membayar kerugian material kepada

para Penggugat dr/para Tergugat dk dengan perincian sebagai berikut:

dr. Petrus Yusuf, MHA (Penggugat I dr/Tergugat I dk), saham sebesar 21 saham,

adalah sebesar Rp. 150.000.000.- x 7,50 % x 5 tahun = Rp. 56.250.000 ,-

(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Ir. Alimin Sipayung (Penggugat II dr/Tergugat II dk), saham 21 saham adalah

sebesar Rp. 150.000.000.- x 7,50 % x 5 tahun = Rp. 56.250.000,- (lima puluh

enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

dr. Paulus Suryanata, Sp.Pd, (Penggugat III dr/Tergugat III dk), saham 209

saham, didaftarkan hanya 20 saham sehingga kerugiannya sebesar 189 saham

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 28 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

28

adalah sebesar Rp. 1.417.500.000,- x 7,50 % x 5 tahun = Rp. 531.562.500,-

(lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Iman Ika (Penggugat IV dr/Tergugat IV dk), saham 25 saham, adalah Rp.

187.437.500.- x 7,50 % x 5 tahun = Rp. 70.312.500.- (tujuh puluh juta tiga ratus

dua belas ribu lima ratus rupiah);

Stefanus Oskar (Penggugat V dr/Tergugat V dk), saham 35 saham, adalah Rp.

262.500.000,- x 7,50 % x 5 tahun = Rp. 98.437.500,- (sembilan puluh delapan

juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dra. Maphilindo A. Saragih (Penggugat VI dr/Tergugat VI dk), saham sebesar

27 saham adalah sebesar Rp. 180.000.000,- x 7,50 % x 5 tahun = Rp.

67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Maka kerugian para Penggugat dr/Tergugat dk tersebut harus dibebankan kepada

Tergugat dr/Penggugat I dk, secara pribadi secara sekaligus dan seketika setelah

putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat

dijalankan;

5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat I dk untuk membayar kerugian immaterial para

Penggugat dr/para Tergugat dk sebesa Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) untuk

setiap Penggugat dr/Tergugat dk, sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp.

30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) secara sekaligus dan seketika setelah putusan

dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij

voorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat I dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul

dalam perkara ini;

SUBSUDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Pengadilan yang baik (in goede justitie),

mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-

tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,Pengadilan Negeri

Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Desember 2013 No.

79/Pdt.G/2012/PN-Pms yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 29 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

29

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak

dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp. 976.000,00 (sembilan ratus tujuh

Telah Membaca :

Akta Penyataan Banding yang dibuat oleh SALOMO SIMANJORANG, SH.MH

Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 30 Januari 2014 dengan Akte

Banding No.79/Pdt.G/2012/PN-Pms yang menyatakan Pembanding semula para

Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan

Negeri Pematangsiantar tanggal 30 Desember 2013 No. 79/Pdt.G/2012/PN-Pms untuk

diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh ISHARI Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menyatakan bahwa

permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna dan seksama

kepada para Terbanding semula para Tergugat atau kuasa hukumnya ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum para

Pembanding semula Penggugat-I dan II dalam Konpensi/Tergugat-I dan II dalam

Rekonpensi tertanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Pematangsiantar pada tanggal 18 Maret 2014, Memori Banding tersebut oleh

ISHARI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 19

Maret 2014, telah menyerahkan dengan seksama kepada HIKMA ANITA SIREGAR,

SH Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat ;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 07 April

2014 telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan

Negeri Pematangsiantar dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 30 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

30

tanggal 28 Mei 2013 telah memberitahukan kepada kuasa hukum para Pembanding

semula para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 28 Mei

2014 telah memberitahukan kepada kuasa hukum para Pembanding semula para

Penggugat dan kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat untuk memeriksa

berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya

pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding

semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

serta memenuhi persyarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta

mencermati dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri

Pematangsiantar No. 79/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 30 Desember 2013, Memori

Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak berperkara,

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan para Pembanding semula

para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak mempertimbangkan keterangan

saksi dan bukti surat Pembanding sehingga menghasilkan putusan yang salah ;

Bahwa para Pembanding semula para Penggugat tidak mau menerima saham

yang ditanda tangani Dr. Ontang Tampubolon dan Dr. Krisman Girsang karena

Pembanding tidak mengakui RUPS tanggal 27 Nopember 2004 yang cacat hukum ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan para Terbanding

semula para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menilai surat-surat bukti dan

saksi-saksi sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa perkara No. 26 Pdt.G/2005/PN-Pms yang menyangkut kepengurusan

Dr. Ontang Tampubolon dan Dr. Krisman Girsang telah diselesaikan secara

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 31 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

31

damai sesuai dengan Berita Acara Perdamaian No. 26/Pdt.G/2005/PN-Pms

antara PT. Horas Insani Abadi Pematangsiantar dengan para Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan

seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Pematangsiantar No. 79/Pdt.G/2012/PN-Pms dan telah membaca, memperhatikan

Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa

pertimbangan hokum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan

yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan

Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan

Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 79/Pdt.G/2012/PN-Pms beralasan hukum

untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusah Hakim Tingkat Pertama dikuatkan,

sehingga para Pembanding semula para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka

harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947, Jo. Undang-undang No. 49

Tahun 2009, R.Bg dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

----- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 30 Desember

2013 No. 79/Pdt.G/2012/PN-Pms yang dimohonkan banding ;

---- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat secara tanggung renteng

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan

yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh kami : RIDWAN. S. DAMANIK, SH., Hakim

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, EDHI

SUDARMUHONO, SH dan HERU PRAMONO, SH. M.Hum. sebagai Hakim-

Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan dengan Surat

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 32 dari 32 hal.put. No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn.

32

Penetapan tanggal 08 Juli 2014 No. 200/Pdt/2014/PT-Mdn untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam

sidang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh Hakim

Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh :

MUSALLIM SIREGAR, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak

berperkara atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis, ttd

t

ttd ttd

EDHI SUDARMUHONO, SH RIDWAN. S. DAMANIK, SH.

ttd

ttd

HERU PRAMONO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.

Ongkos-ongkos : 1. M a t e r a i ............ Rp. 6.000.- 2. R e d a k s i ............ Rp. 5.000.- 3. Pemberkasan ............ Rp. 139.000.-

J u m l a h ........... Rp. 150.000.-

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN