MINIMNYA keterwakilan perempuan di lembaga pe-nyelenggara pemilu tidak lepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini, KPU dinilai belum maksimal dalam menyosialisasikan pentingnya peran perempuan sebagai pe-nyelenggara pesta demokrasi.

“(KPU) masih kurang op-timal (dalam) mendukung perempuan sebagai penye-lenggara pemilu. Kami lihat masih bersifat parsial atau sektoral. Program yang ada di KPU belum terhubung dengan upaya menghadirkan penye-lenggara pemilu dari unsur perempuan,” ungkap Direktur Eksekutif Perludem Titi Ang-graini seusai diskusi bertajuk Rekrutmen Penyelenggara Pe-milu dan Komitmen Afi rmasi Perempuan, di KPU, Jakarta, kemarin.

Seharusnya, lanjut dia, ada

langkah KPU untuk menjang-kau perempuan agar mau mendaftar dan mengerti soal kepemiluan. Di beberapa tem-pat, seleksi calon anggota KPU daerah, calon perempuan ti-dak mencapai 30%. “ada ba-nyak perempuan yang tidak mendaftar karena tidak tahu,” terangnya.

Ia berharap KPU memba-ngun sinergi dengan kelom-pok dan gerakan perempuan sehingga terbangun kondisi yang lebih bersahabat. Hal itu penting untuk mempersiapkan perempuan yang memiliki kapasitas menjadi calon ang-gota KPU.

Selain itu, KPU juga seha-rusnya melakukan sosialisasi dan audiensi dengan kelompok organisasi kemasyarakatan dan kelompok keagamaan agar perempuan yang memi-liki kemampuan bisa menjadi

anggota KPU.Dalam menanggapi hal itu,

komisioner KPU Wahyu Seti-awan menyatakan selama ini telah memperhatikan perem-puan dalam setiap program. Salah satu yang menjadi an-dalan ialah pendidikan pemilu berbasis keluarga. “Lewat pro-gram itu kami menempatkan perempuan dalam posisi yang penting,” ucapnya.

Dalam kehidupan masyara-kat Indonesia di perdesaan, kata dia, perempuan kerap dianggap sebagai penjaga ru-mah. Oleh karena itu, pro-gram KPU mendorong untuk menomorsatukan perempuan sebagai pihak yang menye-mat nilai-nilai demokrasi mu-lai dari rumah. “Dan, tagline kami, ‘KPU Melayani’, ialah bentuk kasih yang biasa kita temui pada perempuan,” tegas Wahyu. (Ric/P-2)

INDONESIA MEMILIHSABTU, 28 APRIL 2018 ◆ HALAMAN 3

NUR AIVANNIaivanni@mediaindonesia.com

KEPALA Staf Kepresi-denan Moeldoko me-nyatakan kegiatan pengajian boleh saja

diisi dengan ceramah bermua-tan politik, tetapi bukan politik praktis.

“Kalau politik dalam arti pendidikan politik, itu bagus.

Tapi, begitu di-switch sedikit menjadi politik praktis, itu akan mengganggu,” katanya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Ia mengemukakan itu me-nanggapi pernyataan Amien Rais saat mengisi pengajian di depan ustazah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/4). Pada ke-sempatan itu, Amien meminta

para ustazah agar punya andil dalam Pilpres 2019.

Menurut Amien, pengaji-an yang disisipi kepentingan politik praktis ialah sebuah keharusan. “Ini ustazah peduli negeri, pengajian-pengajian disisipi politik itu harus,” kata Amien.

Moeldoko mencontohkan, pendidikan politik yang bisa disisipkan dalam kegiatan kea-

gamaan, antara lain meng-ingatkan generasi muda yang sudah mempunyai hak pilih untuk menggunakannya dalam pemilu. “Dalam konteks pendi-dikan politik, boleh. Karena itu mengajarkan yang baik-baik,” ucapnya.

Deputi V Kepala Staf Kepresi-denan Jaleswari Pramodha-wardhani menjelaskan lebih lanjut mengenai politik praktis yang dimaksudkan Moeldoko. “Politik praktis dalam artian menjelek-jelekkan satu kandi-dat, memfi tnah dengan macam-macam,” terangnya.

Adapun pendidikan poli-tik yang bisa masuk materi pengajian ialah membicarakan mengenai pemimpin yang ama-nah. “Politik itu dalam artian hal-hal yang menyangkut ka-rakter pemimpin, bagaimana mengelola negara. Dalam kon-teks itu, iya. Tapi, politik praktis yang disampaikan tadi itu, hu-jat menghujat, fi tnah, politisasi dalam artian yang selama ini kita rasakan,” tuturnya.

P a d a ke s e m p a t a n i t u , Moeldoko mengutarakan bahwa dirinya berencana akan bertemu dengan Amien Rais.

Namun, ia belum memastikan kapan pertemuan itu akan terlaksana. “Iya nanti kita (ber-temu),” tandasnya.

MelarangBerkenaan dengan hal itu,

Menteri Agama Lukman Ha-kim Saifuddin melarang segala bentuk politik praktis di tempat ibadah karena akan memecah belah umat. “Yang dihindari itu kalau politik praktis prag-matis. Misal, pilih A, jangan si B. Pilih partai A, jangan partai B. Sudah menyebut nama, menyebut partai. Atau, pilihlah presiden A, jangan capres lain, itu yang sudah politik praktis yang akan membelah umat,” tegas Lukman.

Ia menambahkan, politik praktis yang dimaksud ialah

kegiatan atau pernyataan yang menjurus ke arah kampanye. “Dan kalau itu yang dilakukan, akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika rumah ibadah diisi hal-hal politik praktis pragmatis, itu akan mengotori kesucian ibadah se-perti pengajian,” tukasnya.

Lukman kembali mengingat-kan mengenai sembilan butir seruan ceramah agama di tempat ibadah yang ia keluar-kan tahun lalu. Dia memper-bolehkan jika tempat ibadah atau pengajian disisipi politik yang bersifat substantif. Arti-nya, membicarakan masalah kebangsaan. “Misalnya, me-negakkan keadilan, mencegah tindakan koruptif, menegak-kan kejujuran.” (P-2)

KPU Dinilai Abaikan Peran Perempuan

Politik Praktis Kotori IbadahKegiatan ibadah seperti pengajian hanya boleh diselipi dengan politik substantif, yakni imbauan yang bernada memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

KOMITMEN AFIRMASI PEREMPUAN: Para pembicara (dari kanan) Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Yuda Irlang dari Maju Perempuan Indonesia (MPI), Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati, dan anggota KPU Wahyu Setiawan, memberikan paparan saat diskusi dengan tajuk Rekrutmen Penyelenggara Pemilu dan Komitmen Afi rmasi Perempuan, di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

MI/ADAM DWI