PENERAPAN NILAI-NILAIHAK ASASI MANUSIA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI

DAERAH

Oleh:Arry Ardanta Sigit

Dir Kerja Sama HAMDitjen HAM – Kemenkumham

SOSIALISASI TENTANG HAK ASASI MANUSIA BAGI SKPD - PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Surakarta, 27 Agustus 2014

► Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah (Pasal 8 UU 39/1999)

► Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini,

peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia (Pasal 71 UU 39/1999)

► Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (Pasal 72 UU 39/1999)

DEFINISI HAK ASASI MANUSIA

• UU 39/99 : “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 angka 1 UU 39/99)

• John Locke: Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai suatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut Hak Asasi Manusia.

• Jan Materson (Komisi HAM PBB): Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia”.

• Azzumardi Azra: Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan bersifat fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau Negara.

HAM

SEPERANGKAT HAK YANG MELEKAT PADA MANUSIA SEBAGAIMAKHLUK TUHAN YME

WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI & DILINDUNGI OLEH :► NEGARA ► HUKUM ► PEMERINTAH► SETIAP ORANG

DEMI KEHORMATAN & PERLINDUNGANHARKAT MARTABAT MANUSIA

Psl 1 (1) UU 39/1999

PENGERTIAN HAM

PRINSIP / KARAKTERISTIK

HAM

Inalienability / Tdk dpt dihilangkan

Indivisibility / Tdk dpt di-pisah2-kan

Universality / Universal

Interdependency / Saling tergantung

Nondiscrimination / Tidak Diskriminatif

Equality / Kesetaraan

Participation / Partisipasi

Responsibility / Pertanggungjawaban

CAKUPAN HAMHAK-HAK SIPOL HAK-HAK EKOSOB

1. Hak atas kehidupan (Ps. 6).2. Bebas dari siksaan &perlakuan tidak manusiawi (Ps. 7).3. Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (Ps. 8).4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Ps. 9).5. Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi (Ps. 10).6. Bebas dari penahanan atas hutang (Ps. 11).7. Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal (Ps. 12).8. Kebebasan bagi warga negara asing (Ps. 13). 9. Hak atas pengadilan yang jujur (Ps. 14).10.Perlindungan dari kesewenangan hukum kriminal (P.15).11.Hak atas pengakuan yang sama didepan hukum (Ps. 16).12.Hak atas kebebasan pribadi (Privasi), (Ps. 17).13.Bebas utk berpikir, berkeyakinan dan beragama (Ps. 18).14.Bebas untuk berpendapat dan berekspresi (Ps. 19).15.Larangan propaganda perang dan diskriminasi (Ps. 20). 16.Hak untuk berkumpul (Ps. 21).17.Hak untuk berserikat (Ps. 22).18.Hak untuk menikah dan berkeluarga (Ps. 23).19.Hak berpolitik (Ps. 25).20.Kesamaan di muka hukum (Ps. 26).21.Hak bagi kaum minoritas (Ps. 27).

1. Hak atas pekerjaan (pasal 6), 2. Kondisi kerja yg adil dan

menguntungkan (pasal 7), 3. Hak untuk membentuk dan bergabung

dengan serikat pekerja (pasal 8), 4. Hak atas jaminan sosial (pasal 9), 5. Perlindungan keluarga (pasal 10), 6. Hak atas standar kehidupan yang layak

(pasal 11), 7. Hak kesehatan (pasal 12), 8. Hak pendidikan (pasal 13)9. Hak berpartisipasi dalam kebudayaan

(p.15)10. Hak menikmati manfaat dan kemajuan

Iptek (p.15)11. Perlindungan HAKI (p.15)

HAM DLM KONSTITUSI1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup2. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan3. Ank berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

dan berkembang, perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi

4. Hak mengembangkan diri5. Hak memajukan dirinya secara kolektif6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil7. Hak perlakuan yang sama dihadapan hokum8. Hak untuk bekerja dan imbalan yang layak9. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan10. Hak atas status kewarganegaraan 11. Hak memilih pendidikan dan pengajaran12. Hak memilih pekerjaan13. Hak memiliki kewarganegaraan14. Hak memilih tempat tinggal15. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan16. Hak menyetakan pikiran dan sikap

17. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menngeluarkan pendapat

18. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi19. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi20. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehortmatan, martabat dan harta benda.21. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

ketakitan22. Hak bebas dari penyiksaan23. Hak memperoleh suaka politik24. Hak hidup sejahtera lahir dan batin25. Hak bertempat tinggal26. Hak mendapat lingkungan hidup yang baik27. Hak memperoleh pelayanan kesehatan28. Hak atas jaminan sosial29. Hak memperoleh hak milik pribadi30. Hak yang tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut31. Hak masyarakat tradisional dihormati.

10 KELOMPOK HAK DALAM UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

SEPERANGKAT HAK …………………..

1. HAK UNTUK HIDUP (4)2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN (2)3. HAK MENGEMBANGKAN DIRI (6)4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN (8)5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI (10)6. HAK ATAS RASA AMAN (9)7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN (10)8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN (4)9. HAK WANITA (9)10. HAK ANAK (23)

Jumlah 85 hak

NON-DEROGABLE RIGHTS

Pasal 28I ayat (1) UUDNRI Thn 1945“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

PEMBATASAN DALAM DUHAM

• Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.

PembatasanHAM

DLM MENJALANKAN HAK DAN KEBEBASANNYA SETIAP ORANGWAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN YANG DITETAPKAN OLEH UU DENGAN MAKSUD UNTUK:

► MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN, DAN

► MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN UMUM DLM SUATU MASYARAKAT YG DEMOKRATIS

Psl 28 J (2) (UUD 1945)Psl 70 UU 39/1999

HAM

Dibatasi oleh HAM

orang lain

Dibatasi oleh UU

Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai denganpertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yg demokratis

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67 s/d 70 UU 39/1999

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(RANHAM)

LATAR BELAKANG PERLUNYA RANHAM

► Bagian ke II pernyataan ke 71 Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 menyatakan bahwa, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar tiap Negara mempertimbangkan untuk membuat rencana aksi nasional yang berisikan langkah-langkah yang dapat digunakan sebagai acuan oleh Negara untuk memperbaiki pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

► Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah (Pasal 28 I angka 4 UUD NRI Th 1945)

DEFINISI RANHAM INDONESIA

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalahRencana Aksi yang disusun sebagai pedomanpelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia

(Pasal 1 ayat 2 Perpres 23/2011)

RANHAM INDONESIA

Bertujuan untuk:• meningkatkan penghormatan, pemenuhan,

perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia;

• menerapkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

(Pasal 2 ayat 1 Perpres 23/2011)

TUJUAN UTAMA RANHAM

Mendorong terwujudnya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera, dan berbudaya HAM

(Lampiran I Perpres 23/2011Mukadimah)

RANHAM

Merupakan dokumen yang berkembang (living document) yang dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi, dan pemecahan permasalahan di institusi masing-masing.

(lampiran I Perpres 23/2011Mukadimah)

PROGRAM RANHAM

1. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM

2. Persiapan Pengesahan Instrumen HAM Internasional

3. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Pendidikan HAM5. Penerapan Norma dan Standar HAM6. Pelayanan Komunikasi Masyarakat7. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

(Pasal 4 ayat 3 Perpres 23/2011)

BAGAIMANA MENERAPKAN

HAK ASASI MANUSIA DALAM

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

DAERAH

1. Pendidikan;2. Kesehatan;3. Pekerjaan umum;4. Perumahan;5. Penataan ruang;6. Perencanaan pem-

bangunan;7. Perhubungan;8. Lingkungan hidup;9. Pertanahan;10.Kependudukan dan

catatan sipil;11.Pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;

12.Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

13.Sosial;14.Ketenagakerjaan

dan ketransmigrasian;

15.Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

16.Penanaman modal;17.Kebudayaan dan

pariwisata;18.Kepemudaan dan

olah raga;19.Kesatuan bangsa

dan politik dalam negeri;

20.Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,kepegawaian, dan persandian;

21. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

22.Statistik;23.Kearsipan;24.Perpustakaan;25.Komunikasi dan

informatika;26.Pertanian dan

ketahanan pangan;27.Kehutanan;28.Energi dan sumber

daya mineral;29.Kelautan dan

perikanan;30.Perdagangan; dan31.Perindustrian.

Pembagian Urusan Pemerintahan(PP Nomor 38 Tahun 2007 )

Pembagian Urusan Pemerintahan(PP Nomor 38 Tahun 2007 )

Penerapan HAM pada PenyelenggaraanPemerintahan Daerah yang Diintegrasikan

dalam Kewajiban Pemerintah

Kewajiban untuk MenghormatiKewajiban untuk MelindungiKewajiban untuk Memenuhi

Ketersediaan Aksesabilitas

Akses Fisik Akses Ekonomi Akses Informasi dan Partisipasi Publik Akses Nondiskriminasi

Kewajiban untuk Menghormati

Negara/Pemerintah tidak diperkenankan campur tangan/intervensi upaya warga dalam melaksanakan hak asasi, dan tidak mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan terhambatnya akses warga atas hak asasi mereka.

Contoh: dalam kaitannya dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan, Pemerintah:• tidak dapat “menyingkirkan” seseorang secara

sewenang-wenang dari sistem pasar tenaga kerja, layanan kesehatan, dan pendidikan,

• wajib menjamin kebebasan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang dipilih orangtua.

Kewajiban untuk Melindungi

Negara/Pemerintah menjamin agar siapa pun, termasuk pihak ketiga (korporasi, individu, atau entitas lain) tidak melanggar hak individu.Negara/Pemerintah memberi sanksi terhadap siapa pun, termasuk pihak ketiga yang melanggar hak individu lain.

Contoh: dalam rangka memenuhi hak atas lingkungan

hidup, jika suatu perusahaan melakukan pencemaran lingkungan yang berdampak pada rusaknya lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya, Pemerintah wajib melindungi warga di sekitar perusahaan dan memberi sanksi bagi badan usaha yang melakukan pencemaran.

Kewajiban untuk Memenuhi

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah positif dan mengerahkan sumberdaya untuk menjamin setiap individu mendapatkan hak yang tidak dapat dipenuhi sendiri.

Contoh: dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan, Pemerintah berkewajiban untuk membuat peraturan yang menjamin:• hak pendidikan warga,• penyediaan sarananya (sekolah dan akses

jalan), • warga dapat mengikuti pendidikan dengan

baik.

Ketersediaan

Pemerintah berupaya menyediakan berbagai sarana / prasarana dan fasilitas yang dapat menunjang penikmatan hak-hak tertentu bagi masyarakat.

Contoh: Menyediaan rumah sakit dan sarana penunjangnya yang memadai, tenaga medis yang berpengalaman dan profesional. Termasuk pengalokasian dana dalam APBD

Aksesabilitas

Sarana dan prasarana serta fasilitas yang dapat menunjang penikmatan/diperolehnya hak-hak tertentu bagi masyarakat harus dapat diakses oleh tiap orang, dalam jurisdiksi daerah.

Aksesabilitas mencakup: Akses Fisik, Akses Ekonomi, Akses Informasi dan Partisipasi Publik, Akses Nondiskriminasi

Aksesabilitas Fisik

Segala fasilitas barang dan jasa yang dibutuhkan bagi terpenuhinya hak-hak tertentu harus dapat terjangkau secara fisik, dan dengan aman bagi semua, terutama bagi kelompok yang rentan atau marginal [misalnya: etnis minoritas atau masyarakat terasing/masyarakat daerah terpencil, perempuan, anak-anak, penyandang cacat, pengungsi (akibat konflik maupun bencana alam), manula].

Contoh: dalam bidang pendidikan dan kesehatan, penyediaan sekolah atau rumah sakit serta sarana pendukung harus dapat dijangkau oleh anak-anak maupun masyarakat yang tinggal di daerah yang terpencil.

Aksesabilitas Ekonomi Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas

pendukung untuk terpenuhinya hak-hak tertentu harus tersedia dan dapat terjangkau secara ekonomi oleh semua masyarakat, termasuk kelompok yang kurang beruntung secara sosial, atau masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin.

Contoh: Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan fasilitas:• Rumah sakit dan dapat diakses secara ekonomi oleh

seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah/miskin.

• Sekolah yang harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat menyentuh masyarakat miskin, termasuk untuk menyediakan beasiswa bagi masyarakat miskin.

Aksesabilitas Informasi dan Partisipasi Publik

Aksesabilitas mencakup hak untuk mencari dan menerima atau membagi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (sepanjang bukan informasi yang sifatnya tertutup/rahasia). Partisipasi publik juga dikedepankan dalam penyusunan kebijakan maupun pengawasan terhadap implementasinya.

Contoh: dalam bidang lingkungan hidup, perda selayaknya memuat ketentuan tentang keterbukaan informasi dan pengikutsertaan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan (baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, termasuk dalam memantau status kerusakan lahan dan/atau tanah).

Nondiskriminasi

• Semua sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan bagi terpenuhinya hak-hak tertentu barang dan jasa harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh masyarakat yang marginal atau masyarakat yang rentan, tanpa diskriminasi dengan dasar apapun juga

Beberapa Rekomendasi UPR (1)

Perlu dilakukan peningkatan dalam:• Memerangi kemiskinan dan memperkuat kapasitas sosial

ekonomi negara• Penyediaan bantuan hukum bagi pekerja migran• Pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia• Pemenuhan hak-hak dasar (pendidikan dan kesehatan) bagi

kelompok rentan• Hak pendidikan, yang antara lain mencakup:

pelayanan pendidikan bagi publik wajib belajar gratis dua belas tahun akses pendidikan untuk semua

• Hak kesehatan, yang antara lain mencakup: pelayanan kesehatan bagi publik penurunan angka kematian ibu hamil dan bayi yang

dilahirkan penghapusan sunnat perempuan akses terhadap keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi

Beberapa Rekomendasi UPR (2)

Perlu dilakukan penanganan yang terintegrasi dan efektif dalam rangka mengatasi:• Banyaknya anak yang putus sekolah dan tidak

menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun• Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan

dan anak (baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga maupun pelecehan seksual)

• Tingginya angka perdagangan perempuan dan anak• Tingginya angka pekerja migran dan PRT • Masih rendahnya peran dan keikutsertaan perempuan

dalam sektor swasta dan PNPM• Permasalahan penyandang disabilitas.

Beberapa Rekomendasi UPR (3)

• Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan kepentingan umum

• Pencegahan kekerasan, khususnya hukuman badan dalam qanun jinayah

• Pelarangan penggunaan kekerasan oleh APH• Menjaga toleransi kebebasan beragama dihapuskan• Pelatihan HAM bagi APH• Rehabilitasi yang layak bagi PSK• Perbaikan kondisi tempat-tempat penahanan• Mengklarifikasi perda yang diskriminatif• Peran APH (termasuk satpol PP) dalam sengketa lahan antar kelompok

etnis dan konflik horizontal lainnya

• mempercepat revisi KUHP • Kriminalisasi penyiksaan dalam legislasi nasional (Rancangan KUHP)• Hukuman badan termasuk hukuman mati harus dihapuskan• Ratifikasi OP CAT• Mereview UU Adminduk tentang pencantuman agama dalam KTP

Kesimpulan

• Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari Pemerintah wajib menjamin terlaksananya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM

• Pemerintah Daerah dapat menyusun dan melaksanakan RANHAM yang sesuai untuk mengatasi masalah/tantangan yang ada di daerahnya

• Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program RANHAM di daerah mencakup:– amanat dalam berbagai UU,– ketentuan kovenan yang telah diratifikasi,– RANHAM Nasional, – kebijakan Pemerintah Provinsi, dan– rekomendasi UPR yang selaras bagi daerah ybs.

TERIMA KASIH

Dit. KSHAM - Agust 2014