Overview Standar Audit 13122015

PERKEMBANGAN STANDAR AUDIT

Agenda

STANDAR AUDIT - ISA1.

SPAP2.

SPKN3.Standar

Audit

1. Indonesia, sebagai bagian dari G20 dan IFAC, berkomitmen untuk sepenuhnya mengadopsi ISA pada 1 January 2013

2. Konsekuensi dari adopsi ISA adalah perubahan mendasar terhadap cara pandang, cara berpikir dan cara bekerja auditor di Indonesia

3. Benarkah dengan mengadopsi ISA kualitas informasi keuangan di Indonesia akan lebih baik?

Latar Adopsi International Auditing Standard

TIGA TITIK KRITIS AUDIT

1. Penerimaan Klien 2. Pemahaman Bisnis 3. Penentuan Materialitas

Source: Berpikir Kritis dalam Auditing , Tuanakotta

SEJARAH ISA

1978International Auditing Practice Committee (IAPC)

1979International Auditing Guideline, Objectives, Scope of The Financial Statements

1991IAPC’s guidelines re-codified as International Standards on Auditing (ISAs)

1998IFAC survey found more than 70 countries worldwide had adopted IAPC standards or use them as a basis for national standards

2002The IAPC was reconstituted as the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB); 2007

IAASB issued third version of Objectives and Scope of the Audit of Financial Statements

More than 100 countries has adopted ISA

2008Clarity Project Completed

2013Indonesia

adopted ISA

1. Penekanan pada Audit Berbasis risiko2. Perubahan dari Rules based ke Principle Based3. Berpaling dari model matematis4. Menekankan pada Kearifan Profesional

(professional judgement)5. Melibatkan peran Those Charged With Governance

(TCWG)

Perbedaan ISA dan Standar Lama

1. Penekanan pada Audit Berbasis risiko2. Perubahan dari Rules based ke Principle Based3. Berpaling dari model matematis4. Menekankan pada Kearifan Profesional

(professional judgement)5. Melibatkan peran Those Charged With Governance

(TCWG)

Perbedaan ISA dan Standar Lama

1. Audit of Historical Financial Information 2. Audits and Reviews of Historical Financial Information (audit

dan review atas informasi keuangan historis)3. Assurance Engagements other than Audits or Reviews of

Historical Financial Information (penugasan selain audit atau review)

4. Related Services (jasa-jasa terkait)5. International Standards on Quality Control (Standar

Internasional mengenai pengendalian mutu)

Pokok Bahasan ISA

Audits of Historical Financial Information200 – 299 General Principles and Responsibilities 300 – 499 Risk Assessment and Response To Assessed Risk 500 – 599 Audit Evidence600 – 699 Using the Work of Others700 – 799 Audit Conclusion and Reporting800 – 899 Specialized Areas

Audits and Reviews of Historical Financial Information1000 – 1100 International Auditing Practices Statements (IAPSs)2000 – 2699 International Standards on Review Engagements (ISREs)

Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information3000 – 3699 International Standards on Assurance Engagement (ISAEs)

Related Services4000 – 4699 International Standards On Related Services (ISRSs) International Standards on Quality Control (ISQCs)

Struktur isi ISA

Seksi-Seksi Penjelasan

Introduction (Pengantar)

Informasi tentang tujuan, lingkup dan pokok bahasan dari ISA tersebut, hal-hal yang diharapkan dari auditor

Objective(Tujuan)

Pernyataan yang jelas mengenai tujuan auditor secara menyeluruh (overall objectives) Untuk mencapai tujuan tersebut harus memperhatikan ISA yang lain.

Definitions(Definisi)

Mencantumkan istilah-istilah yang berkenaan dengan hal-hal yang dibahas

Requirements(Persyaratan/Ketentuan)

Setiap tujuan didukung oleh penjelasan mengenai persyaratan yang diwajibkan. Kewajiban dinyatakan dengan frasa “the auditor shall” atau “auditor wajib”

Application and Other Explanatory Material

Petunjuk untuk melaksakanan persyaratan / kewajiban1. Menjelaskan lebih tepat2. Mencantumkan pertimbangan-pertimbangan3. Contoh prosedur

Appendices (Lampiran) Merupakan bagian tidak terpisahkan. Tujuan dan maksud digunakannya suatu lampiran dijelaskan dalam batang tubuh ISA

Sistematika ISA

Kaitan antar ISA

200.3 Tujuan Audit ialah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporen

keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporean keuangan disusun, dalam

segal hal yang material, sesuai dengankerangka pelaporan keuanga yang berlaku.

315.3 Tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material karena kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan

asersi, melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian intern

entitas, yang memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasi tanggapan terhadap risiko

(salah saji material ) yang dinilai

330.3 Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko (salah saji

material) yang dinilai, dengan merancang dan mengimplementasi

tanggapan yagn tepat terhadap risiko tersebut

Tahap/Langkah Penjelasan

Risk Assesment (menilai risiko)

Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan

Risk Response (Merespon Risiko)

Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yangmenanggapi risiko (salah saji yang material) yang telah diidentifikasi dan dinilai, pada tingkat laporan keuangan dan asersi

Reporting (Pelaporan) Tahap melaporkan meliputi:a) Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang

diperoleh dan b) Membuat dan menerbitkan laporanyang tepat. Sesuai

kesimpulan yang ditarik

Audit Berbasis Risiko

Kegiatan Pra Penugasan

Rencanakan Audit

Laksanakan Prosedur Penilaian risiko

PUTUSKAN TERIMA ATAU TOLAK PENUGASAN

BUAT STRATEGI AUDIT MENYELURUH DAN

RENCANA AUDIT

IDENTIFIKASI / NILAI RSSM DENGAN MEMAHAMI

ENTITAS

Rinci Faktor risiko/Independensi/Sura

t Tugas

Materialitasi, Diskusi Tim Audit, Strategi Audit

risiko Bisnis & Fraud, Risiko Signifikan

Rancang/ Implementasi PI

Nilai RSSM di tingkatLaporan Keuangan

Asersi

RSSM = risiko Salah Saji Material PI = Pengendalian Internal

Menilai Risiko

RancanganTanggapan Menyeluruh dan prosedur Audit

Selanjutnya

Implementasikan Tanggapan terhadap

RSSM yang dinilai

Buat tanggapan tepat terhadap RSSM yang

dinilai

Turunkan risiko audit ke tingkat rendah yang

dapat diterima

Melahirkan Strategi menyeluruh tanggapan menyeluruh Rencana

audit yang mengaitkanRSSM yang

dinilai ke Prosedur

Pekerjaan yang dilaksanakan, temuan audit, supervisi staff, review kertas kerja


Merespon Risiko

Evaluasi Bukti Audit

Buat Laporan Audit

Tentukan Pekerjaan audit tambahan yang

diperlukan

Rumuskan Opini

Faktor risiko baru dan prosedur audit,

Perubahan materialitas, komunikasi temuan audit, kesimpulan atas prosedur audit yang dilaksanakan

Keputusan penting , tandatangan Opini


Perlu pekerjaan Tambahan Tidak

Ya

Melaporkan Risiko

Prinsip-Prinsip Risk Assessment

1. Sejak awal libatkan auditor senior2. Tekankan skeptisisme profesional 3. Rencanakan auditnya 4. Laksanakan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan 5. Fokus pada identifikasi risiko 6. Evaluasi secara cerdas tanggapan manajemen mengenai

risiko7. Gunakan kearifan profesional

Teknik Penilaian Risiko

Menanggapi risiko

ISA 330.3 Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko (salah saji material) yang dinilai, dengan merancang dan mengimplementasi tanggapan yagn tepat terhadap risiko tersebut

AUDITOR PERLU 1. Menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan tingkat

asersi (untu setiap jenis transaksi, saldo akun dan pengungkapan)2. Mengembangkan prosedur audit responsif, yakni prosedur audit yg menanggapi risiko yang

dinilai

RENCANA AUDIT 3. Berisi tanggapan menyeluruh atas risiko yang diidentifikasi pada tingkat laporena keuangan 4. Menangani area laporan keuangan yang material 5. Berisi sifat luasnya dan penjadwalan prosedur audit spesifik untuk menanggapi risiko salah

saji material pada tingkat asersi

KOMBINASI AUDIT YANG TEPAT

1. Uji pengendalian (test of controls) 2. Prosedur analitikal subtantif (substantif

analytical procedures)3. Pendadakan (Unpredicatability)4. Management override5. Significant risks

PELAPORAN

ISA 700.6 Tujuan auditor merumuskan opini mengenai laporena keuangan berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang diperoleh dan memberikan opini yang jelas, melalui laporan tertulis, yang juga menjelaskan dasar (untuk memberikan ) pendapat tersebut.

AUDITOR PERLU MENENTUKAN1. Setiap perubahan dalam tingkat risiko yang dinilai 2. Apakah kesimpulan yang ditarik dari pekerjaan audit, sudah tepat3. Apakah ada situasi mencurigakan yang dialami 4. risiko tambahan (yang sebelumnya tidak teridentifikasi) sudah dinilai dengan tepat dan

prosedur audit selanjutnya ausdah dilaksanakan sebagai mana diwajibkan.

TEAM DEBRIEFING5. Temuan audit dilaporkan kepada manajemen dan TCWG (Those Cahged with governance)6. Opini audit dirumuskan dan keputusan mengenai redaksi yang tepat untuk laporan

auditor harus dibuat

IMPLIKASI

1. Bagaimana dengan sistem pendidikan kita? 2. Apakah semua ada kaitan tipe kepribadian

dengan kemampuan untuk berpikir kritis?3. Paska UU Akuntan Publik dan penerapan ISA

bagaimana dengan minat lulusan akuntansi untuk menjadi profesi auditor?

4. Bagaimana KAP kecil dan klien-klien audit UMKM ?

PEMERIKSAAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

23

Reformasi Hukum

UUD1945

UU No. 17Tahun 2003

UU No. 1Tahun 2004

Prinsip dasarpengelolaan

keuangan negara

Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara

(Hukum Tata Negara)

Kaidah administratif pengelolaan keu. negara

(Hukum Administrasi Keu. Negara)

UU No. 15Tahun 2004

Prinsip-prinsip umum pemeriksaan

keuangan negara

24

POKOK PERUBAHAN

• PENETAPAN RUANG LINGKUP AUDIT BPK Semua elemen KN, kecuali audit oleh Akuntan Publik menurut UU (Pasar Modal, BUMN, Yayasan)

• JENIS PEMERIKSAAN (Keuangan, Pengelolaan, Tujuan Tertentu)• STANDAR PEMERIKSAAN (Disusun BPK & dikonsultasikan dgn Pemerintah

dan IAI)• INDEPENDENSI PEMERIKSAAN BPK (Perencanaan, Pelaksanaan &

Pelaporan)• HASIL PEMERIKSAAN (Opini, Rekomendasi, Kesimpulan; + Tanggapan Yang

Diperiksa)• PENYAMPAIAN LHP (DPR/DPD/DPRD, Terbuka utk Umum); KASUS

(Penyidik)• KEWAJIBAN TINDAK LANJUT• KETENTUAN PIDANA (Auditan & Auditor)• TIDAK BERLAKUNYA ARK (Algemene Rekenkamer)

25

POKOK-POKOK UNDANG-UNDANG PEMERIKSAAN

1. Pengertian Pemeriksa dan Pemeriksaan;2. Lingkup Pemeriksaan;3. Standar Pemeriksaan;4. Kebebasan dan Kemandirian dalam Pelaksanaan

Pemeriksaan;5. Akses Pemeriksa terhadap Informasi; 6. Kewenangan untuk Mengevaluasi Sistem

Pengendalian Intern;7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut; 8. Pengenaan Ganti Kerugian Negara; dan9. Sanksi Pidana.

26

Pemeriksaan dan Pemeriksa

PemeriksaanSuatu proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menelai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

PemeriksaOrang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK

27

KEUANGAN NEGARA

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAKeseluruhaan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi:

perencanaan; pelaksanaan; pengawasan; dan pertanggungjawaban.

TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARAKewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara

secara:– tertib;– taat pada peraturan perundang-undangan;– efesiensi, ekonomis, dan efektif; dan– transparan;

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

28

PEMERIKSAAN KEUANGAN

PEMERIKSAAN KINERJA

PEMERIKSAAN DGN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan yg tidak termasuk

atas Pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan

efektivitas

Pemeriksaan atas laporan keuangan

LINGKUP & JENIS PEMERIKSAAN

29

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

• Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus• Di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja• Termasuk pemeriksaan atas hal-hal yg berkaitan dengan

keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah

30

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dilaksanakan dengan menggunakan

STANDAR PEMERIKSAAN(PASAL 5 UU PPJKN)

31

Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi

Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan

yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa.

STANDAR PEMERIKSAAN

32

PEMERIKSA

B P K AKUNTAN PUBLIK/APIP (penugasan)

laporan pemeriksaan akuntan publik wajib disampaikan ke BPK dan dipublikasikan

33

Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan; pelaksanaan pemeriksaan; Penentuan waktu; Metode pemeriksaan penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan

dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPKPasal 6 UU PPJKN

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

34

KEWENANGAN BPK

• Dalam pemeriksaan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah

• LHP intern pemerintah wajib disampaikan ke BPK• Dalam pemeriksaan BPK dapat menggunakan tenaga ahli

dari luar yang berkerja untuk dan atas nama BPK

35

HAK BPK

a. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas lain yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;

c. Melakukan penyegelan tempat penyimpan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;

d. Meminta keterangan kepada seseorang;e. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat sebagai

alat bantu pemeriksaan.Pasal 10 UUPPTKN

36

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

• Penyusunan LHP setelah pemeriksaan selesai dilakukan• Pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan, bilamana

diperlukan

KesimpulanPemeriksaanTujuanTertentu

Temuan KesimpulanRekomendasi

PemeriksaanKinerja

OpiniPemeriksaanKeuangan

Jenis-jenis Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam LK dapat

diandalkan

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang

berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam LK yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkan

Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan (pemeriksa tidak dapat meyakini LK apakah bebas

dari i saji material)

Tidak wajar – LK tidak disajikan & diungkapkan secara wajar dalam segala hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam LK tidak dapat diandalkan

37

38

OPINI AUDIT

Opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan.kriteria:Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahKecukupan pengungkapanKepatuhan terhadap peraturan perundanganEfektivitas sistem pengendalian intern

39

• Temuan positif– Hasil yang dicapai melebihi taget kinerja– Dapat dijadikan contoh bagi unit kerja lain

• Temuan negatif:– Ketidaktaatan pada peraturan– Inefisiensi– Ketidakefektivan– kesalahan

Temuan

40

REKOMENDASI

• Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya

• Ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang

• Untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan

41

Tindak Lanjut

• Temuan dapat ditindaklanjuti:– Seluruhnya – Sebagian: penjelasan

• Temuan tidak dapat ditindaklanjuti:– Penjelasan/alasan

42

TANGGAPAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN

Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan

43

PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KEUANGAN Oleh BPK

DPR & DPDSesuai dgn Kewenangannya

DPRDSesuai dgn Kewenagannya

PRESIDENSesuai dgn Kewenangannya

Gubernur/Bupati/walikotaSesuai dgn Kewenangannya

LHP LaporanKeuanganPemerintah Pusat

LHP LaporanKeuanganPemerintah Daerah

2 bulan

2 bulan

44

PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KINERJA & TUJUAN TERTENTU Oleh BPK

DPR/DPD/DPRDSesuai dgn Kewenangannya

Presiden/Gubernur/Bupati atauWalikota

Sesuai dgn Kewenangannya

Presiden/Gubernur/Bupati atauWalikota

Sesuai dgn Kewenangannya

DPR/DPD/DPRDSesuai dgn Kewenangannya

LHP LAPORANKINERJA

LHP DENGANTUJUAN

TERTENTU

45

PENYAMPAIAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

Lembaga Perwakilan

Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota

LHP LaporanKeuanganPemerintah Pusat/Daerah

3 Bln sesudahberakhirnya semester ybs

46

KETERBUKAAN INFORMASI

1. LHP yang disampaikan kepada Lembaga Perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum

2. LHP sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

47

TINDAK LANJUT

• Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP• Pejabat perlu memberikan jawaban atau penjelasan kepada

BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima

• BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut LHP• Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut dikenai sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian

• BPK memberitahukan hasil pemanatauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester

Pasal 20 UUPPTJKN

48

KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006

Penyelesain ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan BPK dan/atau Pemerintah pada saat UU ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum UU ini

Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dalam UU ini selambat-lambatnya satu tahun setelah UU ini

(UUPPJKN Pasal 27)

49

1. Standar Pemeriksaan;2. Tata cara Pemanggilan;3. Tata cara Penyampaian LHP kpd Legislatif;4. Tata cara Tindak Lanjut;5. Tata cara Penyelesaian Kerugian Negara.

PERATURAN PELAKSANAAN UU PPTKN

50

Hasil Pemeriksaan

• Banyak kementerian negara/lembaga (KL) dan Pemda memperbaiki transparansi dan akuntabilitas LK,

• Rekomendasi BPK senantiasa menjadi acuan memperbaiki Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP),

• Hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan tindak lanjut oleh aparat yang berwenang terkait korupsi,

• Hasil pemeriksaan BPK menjadi alat kontrol masyarakat.

AKUNTABILITAS BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk DPR atas usul BPK & Menkeu

Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR/DPD/DPRD dengan salinan kepada Pemerintah untuk penyusunan LKPP/LKPD

Untuk menjamin mutu pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh BPK negara lain yang menjadi anggota organisasi BPK sedunia

BPK negara lain tersebut ditunjuk oleh BPK setelah mendapat pertimbangan DPR.

SEKTOR PRIVAT SEKTOR PUBLIK

STANDAR AKUNTANSI SAK SAP

STANDAR PEMERIKSAAN SPAP SPKN

Posisi SPKN

+

PENGECUALIAN

STANDAR TAMBAHAN

SPAP

SPKN

-=

SPKN

PENDAHULUAN

UMUM

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN

TUJUAN TERTENTU

PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA

PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN

TUJUAN TERTENTU

12

4

6

3

5

7

TUJUH PERNYATAAN STANDAR

Sistematika SPKN

PSP 01 PSP 03PSP 02

KOMPETENSI

INDEPENDENSI

KEMAHIRAN PROFESIONAL

PENGENDALIAN MUTU

PERENCANAAN DAN SUPERVISI

PEMAHAMAN PENGENDALIAN

INTERN

BUKTI AUDIT

KOMUNIKASI PEMERIKSA

PERTIMBANGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA

DETEKSI KETIDAKPATUHAN

PENGEMBANGAN TEMUAN

PEMERIKSAAN

DOKUMENTASI PEMERIKSAAN

PERNYATAAN PENYAJIAN

SESUAI PABU

PENGUNGKAPAN INKONSISTENSI

PENERAPAN PABU

PENGUNGKAPAN KECUKUPAN INFORMASI

OPINI

PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN

LAPORAN KEPATUHAN

LAPORAN PENGENDALIAN

INTERN

TANGGAPAN TERPERIKSA

INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 05PSP 04

PERENCANAAN

SUPERVISI

BUKTI PEMERIKSAAN


BENTUK LAPORAN

ISI LAPORAN

UNSUR KUALITAS LAPORAN

DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 07PSP 06

PERENCANAAN


INTERN

BUKTI





PERNYATAAN ASERSI

SIMPULAN ATAS ASERSI

PENGUNGKAPAN KEBERATAN

PENGUJIAN BERDASARKAN

KRITERIA

PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN


INTERN DAN KEPATUHAN


INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN

PENDAHULUAN PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN

STANDAR PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA

BPK RI

SEMUA PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA

PEMERIKSA YANG BEKERJA UNTUK DAN ATAS NAMA BPK RI

1

2

Pengguna SPKN

LINGKUP SPKN

MENGATUR SEMUA JENIS PEMERIKSAAN

1.PEMERIKSAAN KEUANGAN2.PEMERIKSAAN KINERJA3.PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN

TERTENTU

TANGGUNG JAWABENTITAS YANG DIPERIKSA

1. Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

2. Menyususun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif.

3. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan KN tepat waktu

4. Menindaklanjuti rekomendasi BPK.

User

PSA 01 STANDAR UMUM

KUALIFIKASI UTAMA PEMERIKSA

KOMPETEN

INDEPENDEN

PROFESIONAL

PENGENDALIANMUTU

PEMERIKSAANKEUANGAN

PELAKSANAANPEMERIKSAAN KEUANGAN

PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

2 3

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGANPSP 02


PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN

BUKTI AUDIT




PENGEMBANGAN TEMUAN PEMERIKSAAN


DETEKSI KETIDAKPATUHANPSP 02.T3

• Merancang pemeriksaan untuk menditeksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang2an, kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse).

• Waspada terhadap kemungkinan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan.

• Jika timbul indikasi, pemeriksa harus menerapkan prosedur tambahan untuk menentukan dampaknya terhadap LK

• Ketidakpatutan bersifat subjektif, pemeriksa tidak memberikan keyakinan memadai dalam mendeteksinya.

• Deteksi oleh pemeriksa tidak boleh mengganggu investigasi oleh penegak hukum.

PENGEMBANGAN TEMUAN PEMERIKSAANPSP 02.T4

Unsur Temuan: • Kondisi (memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan

pemeriksa di lapangan) • Kriteria (memberikan informasi yang dapat digunakan oleh

pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

• Sebab (memberi bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria.

• Akibat (memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan pengaruh dari perbedaan antara apa yang ditemukan pemeriksa (kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria).

PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGANPSP 03

PERNYATAAN PENYAJIAN SESUAI PABU

PENGUNGKAPAN INKONSISTENSI PENERAPAN

PABU


OPINI

PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN

LAPORAN KEPATUHAN

LAPORAN PENGENDALIAN INTERN


INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN

LAPORAN KEPATUHAN

PSP 03.T2

• Laporan harus menengkap bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian kepatuhan yang berpengaruh langsung dan meterial terhadap LK

• Ketidakpatuhan yang ditemukan, dimuat dalam laporan atas kepatuhan. Bila tidak ada ketidakpatuhan, laporan ini tidak diterbitkan

• Ketidakpatuhan meliputi 1) penyimpangan administrasi, pelanggaran perikatan, atau penyimpangan mengandung unsur pidana dan 2) ketidakpatutan signifikan.

• Pelaporan kecurangan kepada pihak berwenang.

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN

PSP 03.T3

• Laporan harus mengungkap kelemahan pengendalian intern yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan” seperti yang dirumuskan dalam SPAP.

• Sejauh mungkin pengungkapan memenuhi unsur temuan (kondisi, kriteria, akibat dan sebab).

• Jika ditemukan kelemahan, pemeriksa harus mengomunikasikan kepada manajemen entitas


PSP 03.T4

• LHP harus dilengkapi tanggapan pimpinan entitas/pejabat yang bertanggung jawab atas temuan dan rekomendasi.

• Dimaksudkan untuk menjamin bahwa laporan telah wajar, lengkap dan objektif.

• Tanggapan dilakukan terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi

• Tanggapan berupa janji untuk memperbaiki, bukan alasan menghilangkan temuan

• Jika pemeriksa tidak setuju thp tanggapan, pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya dalam laporan.

INFORMASI RAHASIA

PSP 03.T5

• Informasi rahasia yang dilarang sesuai UU, tidak diugkap dalam laporan, namun sifat informasi dan UU yang mengaturnya harus diungkap di laporan.

• Pertimbangan mengenai informasi rahasia hendaknya mengacu pada kepentingan publik.

PEMERIKSAANKINERJA

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA

PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJA4 5

PSP 01 PSP 03PSP 02

KOMPETENSI

INDEPENDENSI


PENGENDALIAN MUTU



INTERN

BUKTI AUDIT




PENGEMBANGAN TEMUAN

PEMERIKSAAN



SESUAI PABU


PENERAPAN PABU


OPINI

PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN

LAPORAN KEPATUHAN


INTERN


INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 05PSP 04

PERENCANAAN

SUPERVISI

BUKTI PEMERIKSAAN


BENTUK LAPORAN

ISI LAPORAN


DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 07PSP 06

PERENCANAAN & SUPERVISI


INTERN

BUKTI





PERNYATAAN ASERSI




KRITERIA

PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN




INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN



PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJAPSP 04

PERENCANAAN

SUPERVISI

BUKTI PEMERIKSAAN


PERENCANAAN PSP 04.01

Pekerjaan harus direncanakan secara memadai. Dalam merencanakan pemeriksaan, harus:

Mempertimbangkan signifikansi masalah & kebutuhan pengguna Memperoleh pemahaman mengenai program (peraturan, tujuan,

input, proses, output, outcome) Mempertimbangkan SPI; Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi ketidakpatuhan,

kecurangan, dan ketidakpatutan; Mengidentifikasi kriteria (masuk akal, dapat dicapai, relevan) Mempertimgbangkan pekerjaan pemeriksa lain atau ahli Mengomunikasikan kepada pihak terkait

PELAPORAN PEMERIKSAAN KINERJAPSP 05

BENTUK LAPORAN

ISI LAPORAN


DISTRIBUSI LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

TEMUAN-TEMUAN

SIMPULAN

REKOMENDASI

PROSES MENYIMPULKAN

PROSES PENENTUAN

REKOMENDASI

ISI LAPORAN

PSP 05.02

Pernyataan pemeriksaan dilakukan sesuai SPKN Umum (tujuan, lingkup, metodologi) Temuan (harus mengungkap kelemahan SPI signifikan,

penyimpangan dari peraturan, dan kecurangan, jika ada) Simpulan (Jawaban atas pemcapaian tujuan pemeriksaan) Rekomendasi (harus memberi rekomendasi perbaikan kinerja) Tanggapan dari pejabat yg bertanggung jawab Hal yang memerlukan penelahan lebih lanjut Informasi Rahasia

PEMERIKSAANDENGAN

TUJUAN TERTENTU

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN

TUJUAN TERTENTU

PELAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN

TUJUAN TERTENTU6 7

PSP 01 PSP 03PSP 02

KOMPETENSI

INDEPENDENSI


PENGENDALIAN MUTU



INTERN

BUKTI AUDIT




PENGEMBANGAN TEMUAN

PEMERIKSAAN



SESUAI PABU


PENERAPAN PABU


OPINI

PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN

LAPORAN KEPATUHAN


INTERN


INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 05PSP 04

PERENCANAAN

SUPERVISI

BUKTI PEMERIKSAAN


BENTUK LAPORAN

ISI LAPORAN


DISTRIBUSI LAPORAN

PSP 07PSP 06



INTERN

BUKTI





PERNYATAAN ASERSI




KRITERIA

PERNYATAAN SESUAI

DENGAN STANDAR

PEMERIKSAAN




INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN



PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU

PSP 06


PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN

BUKTI





PELAPORAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU

PSP 07

PERNYATAAN ASERSI




KRITERIA

PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN

LAPORAN PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN


INFORMASI RAHASIA

DISTRIBUSI LAPORAN

80

Sifat Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

TINGKAT KEYAKINAN

EKSAMINASI

REVIU

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

SIMPULAN

TEMUAN-TEMUAN

TERIMA KASIH

Profesi untukMengabdi pada

NegeriDwi Martani

[email protected] atau [email protected]

http://staff.blog.ui.ac.id/martani/

Akuntan

mailto:[email protected]

Documents

Overview Standar Audit 13122015