OUTLINE PENGAJARANPENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Oleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan I , II, III )

Pengertian Administrasi Negara/PublikSecara terminologi :

Administrasi : Seluruh rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap

usaha kerjsama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu (The Liang

Gie)

(Luther Gullick) “Administration has to do with getting things done with the

accomplishment of defined objectives”. (Administrasi berkaitan dengan

pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan-tujuan yang telah

ditentukan)

(Dwight Waldo) Administrasi adalah bentuk daya upaya manusia yang

kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Unsur-unsur Administrasi :a. Kegiatan

b. Kerjasama

c. Manusia

d. Tujuan Bersama

e. Dana, Sarana/Prasarana

1

Pengertian Publik umum, masyarakat, negara

(Inu Kencana Syafiie, dkk) “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan

berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik

berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”

Pengertian Negara :Max Weber Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli

dalam penggunaan kekuasaan fisik secara syah dalam suatu negara.

Miriam Budiharjo Suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh

sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya melalui penguasaan

(kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang syah.

Ciri-ciri negara berdaulat ;

1. Ada wilayah yang tetap

2. Ada penduduk yang tetap.

Pengertian Administrasi Publik : (Ilmu Ketataprajaan, Ilmu usaha negara, Ilmu

pemerintahan/negara

Edward H. Litchfield Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam

badan-badan pemerintahan diorganisir, diperlengakpi tenaga-tenaganya,

dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Dwight Waldo “Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi

daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan

pemerintah.

Dimock & Dimock, koenig (mengutip perumusan kamus) Kegiatan pemerintah

didalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

2

Arifin Abdulrahman Ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.

Hubungan Politik & Administrasi Negara Ilmu politik merupakan lingkungan dari administrasi publik yang juga

mempengaruhi struktur, kultur dan perilaku administrasi publik.

Hubungan antara ilmu politik dan administrasi publik sangat erat sekali

Bidang Pelajaran Ilmu Administrasi Publik :1. “The What” berkaitan dengan apa yang harus dilaksanakan oleh

pemerintah supaya berhasil, tertuang dalam Haluan Politik, Kebijakan

pemerintah, program-progarm pemerintah.

2. “The How” berkaitan dengan bagaimana seharusnya melaksanakannya

agar efisien, baik diukur dengan fisik ataupun uang.

Sulit untuk memisahkan antara proses politik dan proses administrasi

negara/publik, karena keduaanya saling dipengaruhi dan mempengaruhi.

Bidang Kajian Administrasi Publik1. Ilmu yang bersifat campuran yang mefokuskan diri pada cara-cara

mewujudkan nilai-nilai politik/pencapaian tujuan nilai-nilai politik.

2. Suatu tindakan dari pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai politik

Fungsi Dasar Administrasi Negara1. Formulasi/Perumusan Kebijakan

2. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi

3. Penggunaan Dinamika Administrasi

a. pimpinan

b. koordinasi

c. pengawasan

d. komunikasi

3

Sejarah Perkembangan Administrasi negara Periode I Sejarah pertumbuhan administrasi negara dari zaman kuno

sampai dengan tahun 1880

Periode II Pertumbuhan administrasi negara modern, yang berlangsung

dari akhir abad-19 atau awal abab-20

Periode I

a. Mesir Kuno (1300 SM)

- Sudah mengenal sistem Administrasi, sebagai negara tertua yang

memiliki administrasi birokrasi

- Zaman Ramses III

- Pengaturan air (sungai nil, dan kegiatan ekonomi lainnya)

b. Cina Kuno (Dinasti Han, 202 SM-219 M)

- Semangat Doktrin “Confusius”

- Perlunya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan perlunya

menyeleksi pegawai pemerintahan yang cakap dan jujur

- Confusius; soal kode etik, dalam bidang politik dan pemerintahan

- Melahirkan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan

c. Yunani Kuno

- Tokoh yang terkenal dalam bidang ini “Aristoteles”

- Bentuk pemerintahan yang didukung rakyat (demokrasi)

- Administrasi ditangan orang banyak

d. Romawi

- lebih realistis, dan sudah ada metodologis dibanding yunani kuno

- Terlihat dari susunan sistem dinas-dinas eksekutif, dewan-dewan,

pengadilan dan senat yang menghasilkan produk-produk administrasi

- Jauh lebih sistematis

4

e. Abab Pertengahan

- Adanya usaha untuk memperkuat dan memperbaiki administrasi,

khususnya administrasi fiskal, pengawasan pegawai, pengembangan

sistem laporan & pengangkatan pegawai yang cakap

- Banyak dilakukan oleh orang-orang di gereja

f. Prusia-Austria

- Periode Kameralis (sekelompok profesor dan ahli admnistrasi negara

Jerman dan Austria) tahun 1550-1700 an.

- Kameralisti adalah ilmu pengumpulan informasi secara sistematis

tentang peranan dan kegiatan aparatur pemerintahan ditengah-tengah

kehidupan masyarakat.

Periode II

Perkembangan administrasi negara modern, dipelopori oleh Amerika serikat

pada akhir abad 19/awal abad 20, diawali oleh sebuah essay dari Wodrow

Wilson pada tahun 1887 “The Study of Administration”. Wilson menekankan

tentang pemisahan antara politik dan administrasi, menurutnya “Membuat

Konstitusi lebih mudah ketimbang melaksanakannya”.

Untuk melihat evolusi perkembangan administrasi negara modern ini, maka kita

akan melihat beberapa pendekatan yang disampaikan oleh John C. Buechner,

yaitu :

a. Pendekatan Tradisional

Dipengaruhi oleh 3 hal :

1. ilmu induk

2. pandangan rasional (efisiensi yang tinggi oleh pemerintah)

3. gerakan manajemen ilmiah (Frederick W. Taylor)

5

b. Pendekatan Behavioral

Pendekatannya dengan 2 cara

1. Behaviorisme muncul sebagai reaksi dari pendekatan tradisonal

2. Behaviorisme merupakan pengembangan dari pendekatan tradisonal

Pusat perhatiannya adalah pada cara orang bertingkah laku dalam situasi dan

kondisi organisai yang sungguh-sungguh nyata, serta oragnisasi adalah sistem

sosial yang mengandung konflik, kohesi (kekuatan tarik menarik), dan interaksi.

Tokoh utamanya adalah Herbert Simon.

c. Pendekatan Pembuatan Keputusan (Decisional)

Memandang orang sebagai suatu unit yang terdiri dari banyak situasi

decisional dimana administrasi adalah decision making (pembuat keputusan)

d. Pendekatan Ekologis

Menekankan pada hubungan-hubungan organisasi antara lingkungan

eksternal dan internal dan kekuatan-kekuatan yang menentukan perubahan

interdependensi.

Paradigma Administrasi Negara“Krisis Identitas Administrasi Publik”

Paradigma I (1900-1926)

Dikotomi (Pemisahan) Politik dan Administrasi Terpengaruh oleh Wilson

(1887) dimana tekanan dari paradigma I ini adalah pada locus (tempat)

kedudukan administrasi negara, Frank J. Goonow Administrasi negara

locusnya ditengah-tengah diantara legislatif dan yudikatif.

6

Paradigma II (1927-1937)

Prinsip-Prinsip Administrasi

- Locus administrasi adalah dimana saja

- Frederick W. Taylor Manajemen Ilmiah, menekankan prinsip-prinsip

efisiensi, yang fokusnya pada tingkatan pegawai bawahan.

- Gullick & Urick (1937) 7 Prinsip-prinsip administrasi, POSDCORB

Paradigma III (1950 – 1970)

Public Administration as Political Science

- Administrasi Publik mencoba kembali kepada induk dari disiplinnya yaitu

ilmu politik (kembali ke focus)

- Administrasi publik berada pada posisi membingungkan, karena

administrasi publik seperti diperlakukan sebagai mahluk asing di induk

disipilinnya yaitu ilmu politik (1960)

Paradigma IV (1956 – 1970)

Public Administration as Management

- Munculnya paradigma ke IV hampir bersamaan dengan paradigma III,

dimana para ahli mulai mencari alternatif kemana harus menginduk,

setelah kurang mendapat perhatian dari disiplin induknya (ilmu Politik)

- Pada disiplin manajemen, Administrasi publik memenuhi focus (bidang

studi) karena adanya persamaan prinsip-prinsip, namun kehilangan pada

locusnya (tempat).

- Namun di disiplin manajemen, administrasi publik sangat diterima dan

dibiarkan tumbuh dan berkembang

Paradigma V (1970 - )

Public Administration as Public Administration

- Administrasi Publik mencoba untuk mandiri dan berdiri sendiri sebagai

sebuah disiplin ilmu.

7

- Pada tahun 1970, terbentuk National Association of Schools of Public

Affairs and Administration (NASPAA), sebagai wujud kepercayaan diri dari

administrasi publik untuk berdiri sendiri dan bangkit sebagai sebuah

disiplin ilmu.

- Pada paradigma V ini baik locus (tempat) dan focus (bidang kajian) telah

terpenuhi keduannya.

Perkembangan Administrasi Negara di Indonesia

Administrasi Lokal administrasi tradisonal zaman kejayaan kerajaan-kerajaan

besar di nusantara (ex. Majapahit, Sriwijaya, dll)

Zaman Belanda Sebagai peletak dasar administrasi negara di Indonesia

adalah Jendral Daendels (1808 – 1811), dimana dia telah melakukan :

- menciptakan jabatan-jabatan kenegaraan

- membentuk suatu kas negara

- membentuk Dirjen Keuangan

- membentuk Badan Pemeriksa Keuangan

- membentuk inspeksi-inspeksi pajak

- membentuk sistem pemerintahan wilayah

- membentuk sistem kepolisian, jaksa, dan peradilan modern

Zaman Inggris merupakan zaman pemerintahan Raffles (1811 – 1816)

- Pembawa ajaran demokratis

- Merubah jiwa kepemerintahan dari otokratis militer menjadi demokratis

sipil.

- Pada zamannya lahir “Landrent System” (sistem sewa tanah), atau sistem

pajak tanah, yang kemudian sampai sekarang dikenal dengan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB)

Zaman Jepang (1942) tidak ada perubahan sistem administrasi ataupun

kontribusi terhadap perkembangan administrasi negara di Indonesia, sebab pada

8

masa penjajahan Jepang tersebut terjadi kekacauan pemerintahan, sebagai

akibat posisi Jepang yang kian terjepit oleh pihak sekutu.

Masa Revolusi Kemerdekaan

- Penyusunan, persiapan proklamasi kemerdekaan RI 1945

- Penyusunan UUD 1945

- Terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Pertama

9

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARAOleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan IV )

Pentingnya Administrasi Negara

“Leonard D. White”

Administrasi negara terdiri dari semua operasi yang bertujuan untuk

melaksanakan kebijakan publik.

4 Tahap kebijakan Publik

1. Formulasi Kebijakan

2. Implementasi Kebijakan

3. Evaluasi Kebijakan

4. Terminasi Kebijakan Publik

Administrasi negara bukan sekedar soal tekhnik, prosedur dan mekanik /

formulasi kebijakan, melainkan untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat. (administrasi negara sebagai sarana/alat untuk

mencapainya).

Bicara soal pentingnya administrasi negara berkaitan dengan peranan studi

administrasi negara sendiri, yaitu :

1. Peranan administrasi negara sebagai stabilisator

Administrasi negara sebagai stabilisator adalah dalam upaya menumbuhkan dan

menciptakan sebuah kondisi yang konformitas dengan cara :

a. melestarikan nilai-nilai dasar yang telah menjadi konsensus nasional

b. menegakkan segala aturan dan ketentuan hukum tanpa pandang bulu

c. melakukan tindakan preventif terhadap kecenderungan untuk melawan

2. Peranan administrasi negara dalam perubahan sosial

10

Administrasi negara merupakan motor penggerak roda pembangunan

nasional, sehingga administrasi negara menjadi fasilitas bagi perubahan sosial

(Change Agent)

Administrasi Negara tanggap terhadap gejala-gejala sosial di masyarakat

sehingga dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan

bersama

3. Peranan administrasi negara sebagai kunci masyarakat modern

Administrasi negara merupakan penyelenggara dalam cita-cita suatu masyarakat

modern. Eksistensinya terlihat dari :

a. Dalam masyarakat modern setiap orang selalu dipengaruhi oleh keputusan

dalam administrasi negara.

b. Tersedianya berbagai macam saluran kontrol sosial terhadap penampilan

administrasi negara.

Ciri-ciri manusia modern menurut “inkeles” adalah soal : 1) perencanaan dan 2)

kepercayaan pada ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Orang modern ingin terlibat dalam perencanaan dan organisasi, mereka percaya

tentang kegunaan ilmu dan tekhnologi.

Kekhususan Administraasi Negara

Gerald E. Ceiden mengemukakan 7 kekhususan administrasi negara :

1. Kehadirannya tidak bisa dihindari

Kehadiran atau eksistensi administrasi negara lekat dengan eksistensi

negara, dimana selama negara masih ada, maka administrasi negara pun tetap

ada.

2. Administrasi negara mengharuskan kepatuhan

Administrasi negara adalah satu-satunya yang memiliki monopoli kekuasaan

pemaksa kepada penduduknya, dan selama penduduk mematuhi segala

ketentuan yang ada, maka kekuasaan pemaksa tersebut tidak digunakan.

11

3. Administrasi negara mempunyai prioritas

Hal-hal yang harus dilakukan oleh administrasi negara adalah sangat

beraneka ragam, hal tersebut adalah merupakan konsekuensi atas bidang

cakupan administrasi negara yang memang campuran, sehingga dalam rangka

melayani kepentingan publik tidak dapat semuanya dilayani atau dipuaskan

dalam satu waktu secara bersamaan, maka dari itu diperlukan suatu skala

pemrioritasan dalam melaksanakan pelayanan publik yang paling mendesak

harus dilakukan adalah yang menjadi prioritas, dengan tetap memegang

penilaian secara objektif, dan harus dihindari pemrioritasan atas dasar subjektif.

4. Administrasi negara mempunyai kekecualian

Agar administrasi negara dapat bekerja secara efektif dan efisien, cekatan,

serta responsif, maka diperlukan adanya kompetisi, kontrol politik,, sarana swa-

koreksi, dan kontrol sosial oleh pihak diluar daripada organisasi administrasi

negara. Hal ini berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada organisasi

privat (swasta) atau organisasi lainnya diluar pemerintah untuk ikut serta

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

5. Manajemen puncak administrasi negara adalah politik

Konsekuensi dari realitas bahwa seorang manajer publik (Presiden, Kepala

Daerah Provinsi/Kab/Kota) adalah merupakan pejabat politik yang merupakan

hasil sebuah proses politik, baik dipilih oleh lembaga perwakilan maupun oleh

masyarakat secara langsung. Sehingga semua keputusan yang diambilnya akan

cenderung pada sebuah keputusan politik.

6. Penampilan administrasi negara sulit di ukur

hal tersebut berkaitan dengan pertanyaan : 1) apakah pelayan yang diberikan

oleh administrasi negara sudah tepat?, 2) Apakah pelayanan yang diberikan

sudah memuaskan?. Pertanyaan tersebut sulit dijawab secara pasti didalam

mengukur kinerja ataupun tampilan dari administrasi negara, sebab masing-

12

masing individu atau kelompok masyarakat yang dilayani oleh administrasi

negara akan berbeda didalam memberikan penilaian.

dua sebab pokok yang menimbulkan administrasi negara sulit diukur :

a. Adanya warna politik pada kegiatan administrasi negara. Cenderung

mengarah kepada suatu kepentingan, serta subjektifitas yang menimbulkan

suka atau tidak suka.

b. Luasnya obyek kegiatan administrasi negara yang tidak terpengaruh oleh

ukuran-ukuran obyektif.

7. Lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara

Dalam rangka pemenuhan terhadap pelayanan publik, maka masyarakat akan

berharap besar kepada pemerintah untuk dapat memenuhi segala

kebutuhannya. Hal ini dapat juga tercermin dari proses pemilihan umum yang

berlangsung, dimana dalam pemilihan tersebut tercermin bahwa masyarakat

yang berbondong-bondong untuk ikut berpartisipasi dalam memilih siapa calon

pemimpin masa depannya adalah dengan harapan bahwa pemerintah

mendatang yang mereka pilih dapat memebrikan suatu perubahan didalam

rangka memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi mereka.

13

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARAOleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan V )

Identifikasi Administrasi Negara

Gerald E. Ceiden menawarkan 5 identifikasi terhadap administrasi. Identifikasi

yang disampaikan oleh Ceiden ini dikemudian hari memang belum dapat

memuaskan, dan hal tersebut disadari oleh Ceiden sendiri. Namun demikian ada

baiknya kita mencoba membandingkan relevansi identifikasi yang

disampaikannya tersebut dengan kenyataan praktek administrasi negara pada

saat sekarang.

I. Identifikasi Administrasi Pemerintahan

Mencoba mengenali administrasi negara dari aktivitas yang dilakukan.

Apabila membandingkan dengan berbagai negara, maka aktivitas dari masing-

masing negara tersebut berbeda-beda, ada yang sama dan ada yang tidak. Hal

tersebut disebabkan oleh karena lingkungan kultural yang tidak sama.

Ex. Indonesia sebagai negara dengan demokrasi pancasila, dimana pada pasal

33 UUD 1945 terdapat suatu pasal yang mengatakan bahwa sumber-sumber

daya yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara, hal tersebut menunjukkan bahwa negara masih banyak terlibat atau

memonopoli beberapa sumber pelayanan publik yang memang dianggap penting

dan memang sangat dibutuhkan oleh orang banyak, misalnya listrik, air,

telekomunikasi dll. Namun di Amerika Serikat sebagai sebuah negara dengan

bentuk perekonomian yang liberal, dimana negara memberikan kesempatan

yang sebesar-besarnya kepada publik atau swasta untuk mengelola pelayanan

publik tersebut, sedangkan pemerintah hanya bertugas membuat regulasi dan

melakukan pengawasan saja.

14

namun pada saaat sekarang, sektor swasta di indonesia sudah mulai

diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk ikut bersama-sama berkompetisi

didalam memberikan pelayanan publik, dimana negara sudah mulai mengurangi

monopolinya terhadap beberapa sektor yang dianggap penting. Seperti sektor

telekoumnikasi oleh Telkom, kemudian Listrik oleh PLN, dimana kedua

perusahaan tersebut sudah mulai berkompetisi dengan pihak swasta dalam

memberikan pelayanannya.

Dengan demikian menjadi sulit untuk bisa langsung mengatakan bahwa aktivitas

administrasi negara adalah aktivitas pemerintahan, sebab semua yang

menyangkut kepada kepentingan publik walaupun dilakukan oleh sektor swasta

adalah tetap dalam kerangka aktivitas administrasi negara.

II. Identifikasi Organisasi Publik

Identifikasi ini mencoba mengungkapkan administrasi negara berdasarkan

adanya lembaga-lembaga publik.

lembaga-lembaga publik ini diciptakan melalui hukum, dibiayai oleh negara

dan stafnya merupakan pejabat-pejabat karir. Ex. Pemerintahan nasional yang

terdiri dari kementerian, departemen, pemerintah daerah, serta korporasi publik.

Pada pemerintahan daerah dalam pembentukannya organisasi-organisasi publik

melalui sebuah Peraturan daerah (perda) tentang Struktur Organisasi dan tata

Kerja (SOT).

Adanya sengketa mengenai lembaga-lembaga negara dan keputusan-

keputusan berkaitan dengan hukum Tata Negara, Hukum Administrasi negara,

dan penyelesaiannya dilakukan melalui suatu peradilan tata Usaha Negara

(PTUN).

Namun demikian pada saat sekarang pemerintah dapat bekerjasama dengan

organisasi sosial dalam bentuk patungan untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat, atau dapat juga mengontrakkan aktivitas administrasi negara

kepada organisasi-organisasi sosial yang tidak punya kesibukan dagang.

15

Ex. Penyaluran bantuan kredit lunak melalui KUD, atau BMT/NGO.

Sehingga dengan demikian administrasi negara tidak bisa hanya diidentikkan

dengan eksekutif saja, melainkan lebih luas lagi.

III. Identifikasi Orientasi Sikap Administrasi

Mengidentifikasi berdasarkan orientasi sikap administrasi

Orientasi sikap administrasi negara itu ditandai oleh :

1. Pandanga Keluar

2. Perhatian pada pantulan sosial

3. Kesadaran akan nilai-nilai politik

4. Cermin rasa kemaysrakatan

5. Ekspresi tujuan-tujuan sosial

6. Bukti rasa kemanusiaan

7. Kepatuhan pada masa depan

8. Percaya pada masa depan

9. Prihatin atas kemalangan masyarakat

10.Menyadari tanggungjawab sosialnya

11.Mengembangkan sikap tanggap

12.Menyadari nilai-nilai yang diwakili

Kesemua orientasi sikap yang harus dimiliki oleh administrator/Pejabat publik

diatas pada dasarnya adalah orientasi dengan pandangan ke luar, yaitu kepada

publik.

Lawan daripada orientasi keluar adalah pandangan orientasi kedalam yang

sebenarnya diidentikkan dengan sikap dari organisasi sektor privat yang lebih

mengutamakan kepentingan untuk memperoleh profit, namun demikian banyak

pejabat publik yang juga ternyata mempunyai pandangan kedalam, seperti

dengan memperkaya diri sendiri dengan menggunakan jabatan dan kewenangan

yang dimilikinya, dan sebaliknya para pengusaha/organisasi sektor privat sudah

mulai memiliki sifat pandangan orientasi ke luar yang dapat kita lihat misalnya :

16

Sektor swasta menjadi mitra didalam pembinaan Usaha Kecil, kemudian adanya

program Community Development.

IV. Identifikasi Proses Yang Bersifat Khusus

mencoba mengidentifikasi administrasi negara berdasarkan proses-prosesnya

yang bersifat khusus/unik. Proses-proses tersebut terutama berkaitan dengan

aktivitas penyelenggaraan kebijakan publik :

Proses yang khusus itu meliputi ;

1. Melakukan kontrol politik dan pertanggungjawaban publik

2. Mekanisme kekuasaan dan distribusi kekuasaan diantara berbagai tingkat

pemerintah

3. Sistem prestasi (merit system) dan kompetisi terbuka.

4. Mengkonsolidasaikan diri pada pengganggaran dan akuntansi publik, usaha-

usaha publik, perencanaan nasional dan administrasi pemerintah daerah.

Namun pada kenyataannya hal-hal yang dianggap khusus dan unik itu

sekarang tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan adanya perbedaan

antara organisasi publik dan privat, sebab organisasi publik masih tetap

memperlakukan hal-hal yang universal dari manajemen.

V. Identifikasi Aspek Publik

Pusat perhatian diletakkan pada pelayanan barang dan jasa publik yang

ditekankan adalah hakikat publiknya. Sifat publik lekat dengan aktivitas

administrasi negara.

Lembaga publik, pejabat publik, barang publik, dan semua yang hakikatnya milik

publik harus dipersembahkan sepenuhnya untuk mengembangkan kemakmuran

umum, kesejahteraan sosial dan kepentingan publik.

Dari kelima identifikasi diatas dapat dilihat unsur yang berlaku secara umum :

1. Aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik

17

2. Berada dalam kerangka arahan politik

3. Beroperasi sesuai dengan kaidah-kaidah kepublikan.

Meskipun terdapat kekhususan/ciri-ciri khas serta identifikasi-identifikasi diatas,

tetap saja sulit untuk melihat perbedaan organisasi publik dengan organisasi

lainnya diluar pemerintah.

Namun Glen O. Stahl mencoba mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang

lainnya, yaitu :

1. Pelayanan yang diselenggarakan negara bersifat urgen/mendesak, daripada

yang dilaksanakan swasta.

2. Pelayanan oleh negara pada umumnya bersifat monopoli/semimonopoli

3. Kegiatan instansi negara pada umumnya terikat oleh hubungan hukum

formal.

4. Perbuatan negara dibawah pengawasan masyarakat

5. Pelayanan negara tidaklah terikat pada harga pasar.

Kemudian stahl juga menambahkan ciri-ciri administrasi negara lainnya :

1. harus melayani semua orang secara sama azas keadilan

2. Harus tidak memihak dalam pertentangan masyarakat, netral dan menjadi

penengah serta penyelesai konflik.

3. Harus bersifat anonim (yang penting instansinya)

4. Karya perseorangan tidak nampak.

18

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARAOleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan VI )

Kedudukan Administrasi Negara

I. Administrasi Negara Sebagai Seni

Seni suatu keterampilan yang dikuasai dengan latihan sesuai dengan sifat-

sifat kepribadian orang bersangkutan/kemampuan kreatif individu dengan

keterampilan dalam pelaksanaan kerja.

Sehingga jika dihubungkan dengan aktivitas administrasi negara, maka tujuan

organisasi/administrasi negara relatif dapat tercapai secara efektif dan efisien

apabila para administrastor memiliki keterampilan-keterampilan (keterampilan

manajerial, politik, lobi, komunikasi dll) yang diperoleh karena pembawaan

kodrati, melalui latihan, pengalaman praktek, atau ketiganya.

II. Administrasi Negara Sebagai Ilmu

Sebagai Ilmu sudah dirintis sejak jaman Frederick W. Taylor melalui Manajemen

Ilmiah (Scientific Management).

Salah satu ciri ilmu adalah adanya “Teori”. Dimana munculnya teori adalah

merupakan suatu hasil/melalui tahapan-tahapan yang disebut Metode Ilmiah.

Tahapan-tahapan Metode Ilmiah adalah :

1. Memilih dan merumuskan masalah

2. Mengembangkan kerangka teoritis dan menyusun hipotesis (dugaan

sementara)

3. Perancangan pengukuran untuk mendapatkan data yang menggambarkan

kenyataan empiris.

4. Mengumpulkan data.

19

5. Menganalisis dan menginterpretasi data

6. Menyusun generalisasi empiris.

Jika ciri-ciri suatu ilmu dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu, maka administrasi

negara memiliki ciri-ciri :

1. Ontologi Ilmu : memiliki objek yang diamati yaitu aktivitas-aktivitas

administrasi publik.

2. Epistemologi ilmu : Administrasi negara memiliki metode yang digunakan

untuk mengamati objek dalam rangka pengembangan ilmu.

3. Aksiologi Ilmu : Administrasi Negara punya tujuan/nilai kegunaan, yaitu

pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat.

III. Administrasi Negara sebagai Disiplin Akademik/Bidang Studi

Perkembangan dewasa ijni menunjukkan bahwa disiplin ilmu administrasi negara

telah diajarkan dan sekaligus menjadi bidang studi dan kajian dalam Fakultas

Ilmu Administrasi (FIA), maupun Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP),

atau dengan kata lain sudah diajarkan pada lembaga/institusi pendidikan formal.

IV. Administrasi negara Sebagai Profesi

Untuk mengetahui apakah suatu bidang ilmu, pekerjaan, ataupun profesi adalah

sebagai suatu profesi, maka dapat diketahui melalui definisi profesi dan

karakteristik suatu profesi.

Profesi adalah : Jenis pekerjaan spesialisasi yang dipraktekkan dengan

penggunaan pengetahuan yang terklasifikasi dan istilah yang umum, serta

memerlukan tolok ukur praktek dan kode etik yang ditetapkan oleh suatu badan

yang diakui (Louis A. Allen. 1990:87)

Karakteristik Profesi :

1. Satu bentuk pengetahuan yang dikodifikasi

2. Berdasarkan pengetahuan yang “esetorik”, seseorang dapat mencapai status

profesional apabila memiliki pengetahuan tertentu yang dicapai dalam suatu

20

pendidikan formal dan pelatihan dan dikendalikan oleh lembaga profesi

dalam periode jangka panjang serta ada kaitan dengan status pekerjaannya.

3. Berdasarkan Keahlian seseorang mencapai status profesional karena

prestasi yang dicapai bukan oleh faktor-faktor lain yang tidak berhubungan

dengan pekerjaan/jabatan yang didudukinya.

4. Memiliki Kode etik

5. Ada tanggung jawab sosial ; dituntut untuk melakukan dedikasi dan

pengabdian sosial.

6. Ada asosiasi profesional terhimpun dalam suatu asosiasi dan mendapat

legitimasi.

21

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARAOleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan VII )

FUNGSI-FUNGSI POSDCORB

DALAM ADMINISTRASI NEGARA

Ada prinsip-prinsip administrasi yang berlaku secara universal seperti yang

telah dibahas pada materi sebelumnya, dimana Luther H. Gullick dan Lyndall

Urwick mengajukan prinsip-prinsip POSDCORB. POSDCORB tersebut meliputi :

I. Planning (Perencanaan) : yaitu teknik-teknik atau metode penentuan tujuan

yang dilakukan eksekutif sebagai cara untuk mempersiapkan serangkaian

tindakan organisasi pada masa yang akan datang.

Perencanaan memuat :

- Penetapan sasaran-saran

- Melibatkan satu prosedur sistematik

- Mengungkapkan aturan sekuensial (yang berurutan), mengarahkan,

mengkoordinasikan, dan menetapkan standar pengendalian.

Kualifikasi Perencanaan yang baik menurut Henry Fayol (1841-1925)

a. Didasarkan atas tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan tegas dan

dinayakan dengan lugas

b. Meliputi seluruh tindakan yang diperlukan bagi implementasi rencana

c. Cukup Fleksibel, sehingga memungkinkan perubahan

d. Berisi rencana-renacan kontingensi

e. Memungkinkan pengecekan yang berulang kali

f. DiDisebarkan kepada yang berkepentingan

g. Keseimbangan antara sumber dan kegiatan

h. Pekerjaan tulis menulis menjadi berkurang

22

Jenis-jenis perencanaan :

1. Perencanaan jangka pendek

2. Perencanaan jangka menengah

3. Perencanaan Jangka Panjang

II. Organizing (Pengorganisasian) : Yaitu menyusun struktur dan proses

dalam pola yang tepat untuk mencapai tujuan.

Untuk mencapai tujuan keorganisasian, sekelompok orang bekerjasama.

Kerjasama sekelompok orang memerlukan koordinasi sedangkan sistem atau

sarana koordinasi ialah strukutr organisasi yang menggambarkan pembagian

kerja dan fungsi serta adanya suatu hierarkhi otoritas dan responsibilitas

Proses pengorganisasian pada hakekatnya merupakan cara bagaimana

pekerjaan diatur dan dialokasikan dalam unit-unit organisasi, sehingga anggota

organisasi dapat bekerja efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Elemen Dasar Pengorganisasian :

a. Pekerjaan (work)

b. Orang (people)

c. Lingkungan tugas (task environment)

d. Jaringan Kerja (network) atau jalinan komunikasi.

Proses Pengorganisasian :

a. Menjabarkan tujuan umum, tujuan spesifik, atau tujuan-tujuan tiap unit

organisasi yang akan dicapai oleh organisasi.

b. Menetapkan kegiatan

c. Mengelompokkan tugas-tugas secara fungsional

d. Mendistribusi tugas-tugas dalam unit

e. Menetapkan otoritas dan sistem Hubungam Kerja antar unit

23

III. Staffing (Pengaturan Staff) : Yaitu merekrut dan menempatkan serta

melatih personel untuk menjalankan pekerjaan organisasi.

Proses Staffing :

a. Analisis Jabatan dan perencanaan SDM

b. Pengadaan Pegawai : Rekruitment, Seleksi

c. Pengembangan SDM : Orientasi dan Penempatan, Promosi, Transfer,

Demosi, Pengembangan, Penilaian Kinerja, Perencaan Karir.

d. Kompensasi dan Proteksi : Kompensasi, Insentif, benefit, Keamanan,

Keselamatan dan Kesehatan

e. Pemutusan Hubungan Kerja

IV. Directing (Pengarahan) : Tugas lanjutan dari pengambilan keputusan dan

menterjemahkan dalam perintah yang spesifik dan umum serta instruksi dan

bertindak sebagai pimpinan. Tugas pengawasan proses kerja.

Fungsi Pengarahan melibatkan :

a. Pembimbingan,

b. Supervisi

Pengarahan banyak dilakukan dalam bentuk instruksi-instruksi atau perintah-

perintah, yang dilakukan dari atas ke bawah (Top-Down).

Dalam melakukan fungsi pengarahan dapat dilakukan dengan memahami :

motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan pengembangan personil, serta ilmu-

ilmu perilaku.

24

V. Coordinating (Pengkoordinasian) : Memadukan / menyatukan berbagai

elemen tugas dalam sebuah kerjasama dengan unit dan orang lain.

VI. Reporting (pelaporan) : Merekam dan mengkomunikasikan perkembangan

kerja dan organisasi keseluruh komponen organisasi.

Sebuah pelaporan dilakukan dari bawah keatas (Bottom-Up). Yang dilaporkan

adalah apa yang dihasilkan atau apa yang telah dijalankan sesuai dengan

instruksi yang telah diberikan.

Pelaporan berjalan tidak hanya secara vertikal, tetapi juga horizontal yang

melibatkan berbagai bagian atau departemen yang setaraf.

Arti penting dari Pelaporan adalah digunakan sebagai fungsi pengawasan

terhadap suatu aktivitas tertentu.

VII. Budgeting (Penganggaran) : Aktivitas fiskal dan finansial yang diperlukan

untuk mendukung dalam pengertian ekonomis pemenuhan program, layanan

serta aktivitas organisasi

Tiga Tujuan dari Penganggaran Allen Schick:

1. Pengawasan

2. Manajemen

3. Perencanaan

Fungsi Anggaran Sektor Publik :

1. Sebagai Alat perencanaan

2. Alat pengendalian (mengendalikan/mengawasi eksekutif, menghindari

adanya overspending, under spending, misappropriation)

3. Sebagai alat kebijakan fiskal/fiscal tool. (stabilisasi dan pendorong

pertumbuhan ekonomi)

25

4. Sebagai Alat Politik. (digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas pada

sektor publik)

5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi. (koordinasi antar Dinas, Badan,

Lembaga, komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif).

6. Sebagai alat penilaian kinerja. (Oleh lembaga legislatif atas pencapaian

target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran)

7. Sebagai alat motivasi

8. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (akuntabilitas publik)

Siklus AnggaranMeliputi 4 tahapan, yaitu :

1. Tahap persiapan anggaran (preparation)

2. Tahap Ratifikasi Anggaran : melibatkan proses politik antara eksekutif dan

legislatif

3. Tahap pelaksanaan Anggaran

4. Tahap pelaporan dan Evaluasi Anggaran.

Terdapat 3 konsekuensi dari filosofi POSDCORB terhadap cara pengembangan

organisasi di sektor publik :

1. Ada asumsi dan penekanan terhadap dikotomi politik dan administrasi,

dengan tekanan khusus pada etos demokratis sebagai konteks politik.

Artinya, dalam organisasi publik terdapat pembagian khusus tentang wilayah-

wilayah kekuasaan politik dan administrasi. Contohnya ada pembagian yang

jelas bahwa legislatif dan yudikatif berada pada wilayah politik, sedangkan

eksekutif berada pada wilayah administrasi. Etos demokratis sebagai konteks

politik artinya adalah bahwa praktek dikotomi tersebut dilakukan agar

organisasi publik menjadi organisasi yang menerapkan nilai-nilai demokratis.

Dengan adanya dikotomi, dimaksudkan agar akuntabilitas publik dapat

dipenuhi. Jadi, kekuasaan terbagi antara legislatif, yudikatif dan eksekutif

26

(tidak menumpuk di satu lembaga saja). Dengan adanya pengakuan peran

legislatif sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi politik, maka

dengan sendirinya ada pengakuan peran rakyat dalam pelaksanaan

organisasi negara. Jadi disini ada 2 etos demokratis yang sudah ditonjolkan,

yaitu Akuntabilitas dan keterwakilan atau peran rakyat.

2. Dalam organisasi publik terdapat praktek divisi kerja, baik secara fungsional

maupun hierarkhi sebagai cara utama dalam pelaksanaan administrasi

publik.

3. Ukuran utama dalam menilai aktivitas pemerintah adalah efisiensi.

27

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARAOleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan VIII)

PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Pendekatan Mekanisktik Administrasi PublikPendekatan mekanistik terhadap adminsitrasi publik berdasar pada pendekatan

administrasi publik/negara adalah mesin yang diciptakan untuk menggerakkan,

mengubah dan mengkontrol lingkungan baik internal maupun eksternal.

Pada pendekatan ini, ukuran keberhasilan dari administrasi negara adalah

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Instrumen rasional yang digunakan dalam mencapai tujuan organisasi adalah

prinsip-prinsip manajemen.

Beberapa pemikiran yang menggunakan pendekatan mekanistik ini adalah

pemikiran Henry Fayol, Frederick W. Taylor, “Birokrasi” yang disampaiakn oleh

Max Weber dan juga POSDCORB yang disampaikan oleh Gullick & Urwick.

“Scientific Management” Frederick W. Taylor

4 Prinsip Scientific management, yang akan menghasilkan kenaikan yang berarti

dalam produktivitas :

1. Penggantian metode kira-kira untuk menentukan setiap elemen dari

pekerjaan seorang pekerja yang ditentukan secara ilmiah.

2. Seleksi dan pelatihan para pekerja secara ilmiah

3. Kerjasama antara manajemen dan karyawan untuk menyelsaikan tujuan

pekerjaan, yang sesuai dengan metode ilmiah.

28

4. Pembagian tanggungjawab yang lebih merata diantara manajer dan para

pekerja, yaitu pihak pertama sebagai perencana dan supervisi, sedangkan

yang kedua sebagai pelaksana.

Prinsip management Henry Fayol :

1. Division of Labour (pembagian kerja)

2. Authority (hak untuk memberi perintah)

3. Dsicipline (aturan-aturan yang dipatuhi)

4. Unity of Command (Kesatuan Perintah)

5. Unity of Direction (Kesatuan arah/pimpinan)

6. Subordination of individual interest to the common good (kepentingan

organisasi diatas kepentingan pribadi)

7. Remuneration (adanya sistem kompensasi yang adil)

8. Centralization (sistem sentralistik)

9. The Hierarchy (adanya hierarki atau garis otoritas /rank)

10.Order (penempatan pada posisi dan waktu yang tepat)

11.Equity ( perlakuan yang adil terhadap bawahan)

12.Stability of stff (kestabilan dari para staff)

13. Initiative (bawahan diberi kebebasan berinisiatif)

14.Esprit de corps (dorongan semangat kerja team)

Pemikiran Max Weber :

Birokrasi : bentuk organisasi dan administrasi dimana kekuasaan organisasi

pada umumnya berada ditangan para pejabat/pekerja yang memiliki

keterampilan teknis. Kemampuan teknis begitu penting karena birokrasi

berorientasi untuk melindungi keterampilan-keterampilan tersebut dari

kebocoran/penipisan yang berasal dari luar organisasi dan korupsi dari dalam,

serta pengelompokkan dan spesialisasi keterampilan-keterampilan tersebut agar

bisa digunakan secara efisien.

Dalam pelaksaan kerja birokrasi terdapat 3 elemen penting yang harus

diperhatikan, yaitu :

29

1. Aktivitas rutin dari anggota-anggota organisasi didefinisikan sebagai tugas

resmi.

2. Tugas-tugas tersebut relatif stabil dan otoritas yang mendasari pelaksaannya

dibatasi oleh aturan-aturan. Otoritas tersebut bersifat memaksa mereka untuk

menjalankannya.

3. Terdapat cara-cara mapan yang menjamin pengaturan kerja individu-individu

yang sesuai dengan kualifikasi organisasi tersebut akan berlanjut.

Birokrasi dianggap sebagai administrasi modern dengan karakteristik :

1. Para anggota (staf) secara pribadi bebas, dan hanya melakukan tugas-tugas

impersonal dari jabatn-jabatannya.

2. Terdapat dierarki jabatan yang jelas

3. Fungsi-fungsi jabatan diperinci dengan jelas

4. Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak

5. Mereka diseleksi atas dasar kualifikasi profesional yang secara ideal

diperkuat dengan diploma yang diperoleh melalui ujian

6. Mereka digaji dengan uang dan biasanya mempunyai hak pensiun

7. Pekerjaan pejabat ialah pekerjaan satu-satunya

8. Terdapat struktur karier dan kenaikan pangkat yang baik melalui senioritas

atau prestasi dan sesuai dengan penilaian dari atasan

9. Pejabat tidak boleh mengambil kedudukannya sebagai miliki pribadi begitu

pula sumber-sumber yang menyertai kedudukannya itu

10.Pejabat tunduk kepada pengendalian yang dipersatukan dan kepada sistem

disipliner.

Dalam pandangan Weber keberadaan para pejabat karir yang qualified, hierarki

yang terstruktur, jelas dan spesifikasi kerja yang didasarkan pada aturan serta

prosedur dibuat untuk menjamin ketepatan, kecepatan, kejelasan, konsistensi

dan reduksi biaya (penghematan). Birokrasi diharuskan untuk menjalankan tugas

pelayanannya tanpa relativitas atau pola favoritisme serta dibebaskan dari motif-

motif yang bersifat pribadi.

30

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARAOleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan IX )

Pendekatan Organik Terhadap Administrasi Publik

Pendekatan organik terhadap administrasi publik berdasar pada metafor tentang

organisasi sebagai mahluk hidup.

Ciri-ciri mahluk Hidup antara lain :

Bernafas

Makan

Tumbuh dan berkembang biak

Menyesuaikan diri dengan lingkungan

Tunduk pada hukum alam

Beberapa pemikiran/teori yang menggunakan pendekatan organik ini adalah :

Teori Hierarki Kebutuhan dari Abraham Maslow

1. Phsiological Needs (Kebutuhan Fisiologis/Kebutuhan yang paling dasar)

Makan, minum, tempat tinggal

Upah dan gaji

Kondisi kerja yang aman dan nyaman

2. Security Needs (Kebutuhan Keamanan)

Tunjangan kesehatan dan hari tua

Jenjang karir

3. Social Needs (Kebutuhan Sosial) yang menunjukkan hasrat manusia untuk

dikasihi, disayangi dan mendapatkan dukungan yang sifatnya supportif.

Interaksi dengan teman kerja

31

Fasilitas sosial dan olahraga

Pesta

4. Esteem Need/Ego Need individu butuh untuk mendapatkan pengakuan

akan kempetensinya, prestasi, reputasi, dsb.

Achievement, otonomi, tanggung jawab, dan pengawasan pribadi

Pengayaan identitas

Umpan balik dan pengakuan

5. Self Actualizing (adanya kebutuhan untuk mengaktualkan potensi diri

Mendorong komitemn karyawan secara penuh

Pekerjaan sebagai ekspresi hidup

Hierarkhi kebutuhan diatas menunjukkan tahap perkembangan individu.

Administrasi Publik Sebagai Sistem Terbuka “Charles E. Lindblom”

Administrasi Publik dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan

Dua jenis lingkungan administrasi publik menurut Charles E. Lindblom :

a. General Environment

b. Technical/immediate environment

Sebagai sistem terbuka administrasi publik ditandai oleh prinsip-prinsip berikut ;

1. Kepekaan terhadap lingkungan

2. Umpan Balik

3. Cyclical Character

4. Negative Entropy

5. Steady State

6. Gerakan kearah pertumbuhan dan ekspansi

7. Keseimbangan antara mempertahankan dan menyesuaikan aktivitas

8. Equifinality

32

Teori Kontingensi Penyesuaian administrasi publik terhadap lingkungan

Pada teori ini mencoba untuk melakukan penyesuaian antara kebutuhan individu

dengan kebutuhan organisasi. Hierarki kebutuhan seperti yang disampaikan oleh

Maslow dengan sendirinya akan mempengaruhi gaya manajerial didalam sebuah

organisasi dna dorongan untuk mendapatkan kinerja organsiasi yang efektif.

Setelah teridentifikasi kebutuhan individu organisasi, maka dilakukan manipulasi

atau dicari cara yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi bukan untuk

pengembangan individu. Manipulasi disini berarti mencari kebutuhan individu

yang sejalan dengan kebutuhan pencapainan tujuan organisasi.

Disini artinya seorang manajer tetap berorientasi untuk mencapai tujuan

organisasi atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Atau dengankata lain

kebutuhan organisasi tetap menjadi prioritas. Sedangkan kebutuhan individu

akan diakomodasi selama bersesuaian dengan kebutuhan organisasi.

Matriks Kolodny Struktur yang fleksibel

Implikasi Manajerial bagaimana mengelola organisasi supaya survive. Cara-

cara yang dapat dilakukan ;

- Nilai dulu lingkungannya

- Tentukan Strategi

- Tentukan Tekhnologi (tekhnologi yang tepat)

- Human

- Structure

- Managerial

33

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARAOleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan X)

Manajemen Kepegawaian Publik(Public Personel Management)

1. Two Areas Important To Public Administration

Personel Management

Financial Management

2. Three Public Personel Systems

Patronage System (Sistem Penunjukkan Politik)

Merit System or Civil Service System (Sistem Pelayanan Publik

Labor Relations or Collective Bargaining System (Hubungan Buruk Dengan

Majikan)

3. Patronage System

Based on Political Appointment (Berdasarkan Perjanjian Politik)

Political Affiliation Matter (Unsur Afiliasi Politik)

Personal Loyalty is Important (Loyalitas Pribadi yang dipentingkan)

The Most Favorable System in Early Time (System yang banyak digunakan

pada waktu lalmpau)

4. Merit System

Designed To Employ The Ablest in Public Job (Didesain untuk pegawai yang

mempunyai kemampuan didalam pekerjaan publik)

The Most Favorable System in A modern State (Sistem Ynag paling banyak

digunakan di negara modern)

Skill and Ability are The Keys To Succed

34

5. Labor Relation System

The Most Recent

Volatile in Many Ways

Unthinkable in Most-Less Developed Countries

6. A modern Merit System

Equal employment opportunity (Terbuka untuk semua orang)

A plan for systematic job analysis ( Rencana Analisis Pekerjaan)

Grouping of Positions (Pengelompokan Posisi)

A realistic pay System (upah yang pantas)

Minimum qualification requirement (kualifikasi persyaratan minimum)

Recruiting, examining, rating certification, and selection procedures

7. A modern Merit System

A Placement system (Sistem Penempatan)

Probationary period (masa percobaan)

Performance evaluation (evaluasi kinerja)

Incentive Awards (penghargaan insentif)

Training and Career Development Program (Pelatihan dan program

pengembangan karir)

Promotion (promosi)

Transfer and reassignment

8. A modern Merit System (adanya sangsi/hukuman)

Reprimands, suspension, demotion, and removals (berkaitan dengan

Hukuman)

Appeals (permohonan) and grievance (Berkecil hati) (boleh mengadu)

Labor-Management relations

Cutbacks in the work force (pemotongan rasionalisasi pekerja)

Fringe benefits (tunjangan-tunjangan)

35

Occupational safety and helat program

Ethical Conduct

9. A Modern Merit System

Policy, Regulatory, and Operational Issuance

Personal records, reports, and statistics

Personel Planning, Overall Program Planning, and Continuing Program

evaluation

Public personel Law

10.A Modern Merit System

Support from Top Management

Adequate financial resource

Competent profesional personnel staff

11.Does The Civil Service A meritless System?

Dehumanization of The Jobs

Recruitments is Arbitrary (rekruit sekendak hati)

Validity of examinations are questionable

Discrimination of the most qualifying people

Promotion Based on Seniority Rather Than Merit

12.Civil Service Reform

Collective Bargaining Has Grown Substially

Does it really new?

What Should Be Done?

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA

36

Oleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan XI)

KEUANGAN PUBLIK(PUBLIC FINANCE)

Peran Negara Dalam Ekonomi

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang

lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut Pemerintah dapat ikut campur

tangan secara efektif maupun secara pasif.

Secara umum didunia dikenal beberapa sistem perekonomian, diantaranya :

Sistem perekonomian dengan paham liberalisme atau kapitalisme, dimana

dalam bentuknya yang murni dikehendaki adanya kebebasan individu yang

mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah kecuali

dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu.

Sietem perekonomian dengan paham sosialisme, dimana dalam bentuknya

yang murni menghendaki dihapuskannya kebebasan individu dan pengaturan

kehidupan ekonomi harus dipegang oleh pemerintah sebagai organisasi yang

mewakili para individu tadi. Pemerintahlah yang mengatur perencanaan dan

penggunaan dari faktor-faktor produksi, melaksanakan kegiatan-kegiatan

produksi dan mengatur distribusi barang-barang konsumsi, mengatur

pendidikan serta kesehatan dan sebagainya.

Khusus untuk Indonesia, sistem perekonomian yang dianut adalah didasarkan

pada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara individu

dan masyarakat yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri atau

sering juga perekonomian Indonesia menganut sistem perekonomian campuran.

37

Pengertian Keuangan Negara :“Semua Hak dan Kewajiban negara, serta segala sesuatu yang berkaitan

dengan hak dan kewajiban tersebut, yang dapat dinilai dengan uang”

Ruang Lingkup Keuangan Negara :

Yang pengelolaannya dipisahkan. Ex: BUMN dan Lembaga Keuangan

Negara.

Yang Dikelola langsung oleh negara. Ex: APBN, Barang-barang milik negara.

Pengertian Anggaran, Anggaran Negara/DaerahAnggaran : Pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan

penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu

anggaran.

Anggaran Negara/Daerah : Rencana keuangan pemerintah yang

mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode dimasa yang akan

datang.

(John F. Due, 1975) “anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang

perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam

suatu periode dimasa depan serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang

sungguh-sungguh terjadi dimasa yang lalu”.

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi :

1. Aspek perencanaan;

2. Aspek pengendalian; dan

3. Aspek akuntabilitas publik.

Struktur Anggaran :

38

Fungsi Anggaran Sektor Publik :Umum :

A. Pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk satu periode

dimasa yang akan datang.

B. Berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan

yang dipilih pemerintah. (melalui lembaga perwakilan DPR/D)

C. Alat pengawas masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam

melaksanaakn kebijakan yang telah dipilih.

Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik :1. Anggaran Operasional, ex: Belanja Rutin.

2. Anggaran Modal, ex: pembelian gedung, inventaris, kendaraan, yang

kemudian akan menambah beban operasional dan pemeliharaan dalam

anggaran rutin.

Aspek-aspek dalam pengelolaan keuangan publik :1. Penganggaran

2. Akuntansi

3. Pegendalian

4. Auditing.

Keuangan Pusat – Daerah Pada Era Otonomi daerahHubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat dilihat dari beberapa

pendekatan, diantaranya :

1. Pendekatan Kapitalisasi (Permodalan) Dalam pendekatan ini, pemerintah

daerah memeproleh modal permulaan yang diharapkan untuk diinvestasikan

menurut cara-cara yang dapat menghasilkan pendapatan untuk menutup

pengeluaran rutin.

2. Pendekatan Pendapatan Pendekatan ini mengandalkan perhatian pada

pemerintah daerah dengan memberikan sejumlah sumber pendapatan yang

39

dipandang potensial dimasing-masing daerah. Dengan pendekatan ini, maka

pemerintah daerah diberi ototnomi untuk mengelola sejumlah urusan untuk

kemudian menjadi sumber pembiayaan pemerintahan daerah.

3. Pendekatan pengeluaran Pemerintah pusat memebrikan sejumlah dana

pinjaman, bantuan (sumbangan) atau bagi hasil pungutan kepada pemerintah

daerah untuk membiayai pengeluaran tertentu.

4. Pendekatan Komprehensif Pendekatan ini berusaha menggabungkan

sasaran pengeluaran dengan sumber-sumber dananya.

UU No 25 Tahun 1999 mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan

kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah

yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab

(akuntabel), serta mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah.

Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi adalah ;

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinajaman Daerah, Lain-

lain penerimaan yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, dan hasil

retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelola kekayaan

Daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang sah.

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA

40

Oleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan XI)

BIROKRASI

Pengertian Birokrasi

Birokrasi harus dicerna sebagai suatu fenomena sosiologis, dan sebaliknya

birokrasi sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses rasionalisasi

Konotasi atau anggapan negatif terhadap birokrasi sebenarnya tidak

mencerminkan birokrasi dalam sosoknya yang utuh. Birokrasi adalah salah

satu bentuk dariorganisasi yang diangkat atas dasar alasan keunggulan

teknis, dimana organisasi tersebut memerlukan koordinasi yang kett, karena

melibatkan begitu banyak orang dengan keahlian yang sangat bercorak

ragam.

Pemikiran Max Weber :Birokrasi : bentuk organisasi dan administrasi dimana kekuasaan organisasi

pada umumnya berada ditangan para pejabat/pekerja yang memiliki

keterampilan teknis. Kemampuan teknis begitu penting karena birokrasi

berorientasi untuk melindungi keterampilan-keterampilan tersebut dari

kebocoran/penipisan yang berasal dari luar organisasi dan korupsi dari dalam,

serta pengelompokkan dan spesialisasi keterampilan-keterampilan tersebut agar

bisa digunakan secara efisien.

Fritz Morstein Marx : birokrasi sebagai tipe organisasi yang dipergunakan

pemerintah modern untuk pelaksanaan tugas-tugasnya yang bersifat

spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususya oleh apartur

pemerintah.

41

Ferel Heady (mengutip penyataan Thompson) : organisasi birokratik disusun

sebagai satu hierarki otoritas yang begitu terperinci, yang mengatasi pembagian

kerja dan juga telah amat diperinci

Tiga Macam Pendekatan Dalam Merumuskan Birokrasi

Pendekatan Struktural : (Victor Thomson)

Kecenderungan Yang dominan : Birokrasi sebagai satu susunan yang

terdiri dari hierarki otoritas dan pembagian kerja yang amat terinci. Salah

satu keuntungan memungkinkan kita untuk memperhatikan pola perilaku

yang secara nyata diketemukan dalam birokrasi

Pendekatan Behaviour (Perilaku) merupakan tambahan pendekatan

struktural dari birokrasi oleh Carl Joachim Freidrich menekankan arti

pentingnya obyektivitas, pemisahan, ketepatan dan konsistensi yang

dikaitkan dengan ukuran fungsional dari pejabat administrasi. Pendekatan

ini harus menjawab antara satu birokrasi dengan birokrasi lain.

Pendekatan Pencapaian Tujuan (Peter Blau)

Birokrasi sebagai suatu organisasi yang memaksimalkan efisiensi dalam

administrasi atau satu metoda pelembagaan perilaku sosial yang

terorganisasi dalam kerangka usaha mencapai efisiensi administrasi.

Menurut Weber birokrasi mendasarkan diri pada hubungan antara kewenangan

menempatkan dan mengangkat pegawai bawahan dengan menentukan tugas

dan kewajiban dimana perintah dilakukan secara tertulis, ada pengaturan

mengenai kewenangan, dan promosi kepegawaian didasarkan atas aturan-

aturan tertentu.

42

Agar birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka weber mengemukakan type

idealbagi birokrasi atau otoritas, yaitu :

1. otorita tradisonal : Keyakinan dalam suatu masyarakat tradisonal, bahwa

pihak yang menurut tradisi lama memegang pemerintahan memang

berhak untuk memerintah. Ex. kaum bangsawan atau keluarga raja

2. otorita kharismatik : berdasarkan perasaan kagum, hormat, cinta atau

rasa takut masyarakat terhadap seorang pribadi yang sangat

mengesankan sehingga mereka dengan sendirinya bersedia untuk taat

kepadanya.

3. otorita legal-rasional : Berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum

rasional yang melandasi kedudukan seseorang pemimpin.

Ketiga tipe ideal birokrasi diatas akan menentukan motivasi seseorang untuk

mematuhi dan menjalankan wewenang yang dimiliki oleh penguasa atau

pemimpin didalam birokrasi.

Denis H. Wrong mengungkapkan bahwa setiap organisasi birokratik mempunyai

ciri struktural utama sebagai berikut :

1. Pembagian tugas

2. Hierarki otorita

3. Peraturan dan Ketentuan yang terperinci

4. Hubungan impersonal diantara pekerja

Sedangkan pencetus birokrasi, yaitu weber mengungkapkan Karakteristik dari

Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Terdapat prinsip yang pasti dan wilayah yurisdiksi yang resmi, yang pada

umumnya diatur dengan hukum atau peraturan-peraturan administrasi

(Aturan Formal)

43

2. Terdapat prinsip hierarki dan tingkat otoritas yang mengatur sistem

3. Manajemen didasarkan atas dokumen-dokumen yang dipelihara dalam

bentuk aslinya.

4. Terdapat spesialisasi dan pengembangan pekerja melalui latihan keahlian

5. aktivitas organsiasi menuntut kapasitas pekerja secara penuh

6. berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen (impersonal)

Pentingnya Birokrasi

Alasan yang paling mendasar bagi penciptaan organisasi birokrasi adalah

adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi terhadap aktivitas yang

berjumlah besar dan terspesialisasi.

Weber mencangkan atau memberikan pandangan tentang pentingnya birokrasi

‘If You wish to achieve certain administrative or productive goals in a large and

territorially extensive society, then you must have a bureaucratic organization to

do so’.

Robert Presthus memperlihatkan peranan birokrasi dalam pembuatan

keputusan, yakni dalam hal-hal yang ia sebut sebagai :

1. Pembuatan peraturan dibawah peraturan perundang-undangan

(delegated legislation)

2. Pemrakarsa kebijaksanaan (bureaucracy’s role in initiating policy)

3. Hasrat internal birokrasi untuk memperoleh kekuasaan, keamanan dan

kepatuhan (bureaucracy’s internal drive for power security and loyalty)

Selain itu birokrasi juga dirasakan sangat berperan didalam suatu proses

pembangunan, khususnya pembangunan di negara-negara berkembang seperti

di Indonesia, sebab birokrasi mempunyai fungsi dan peran sebagai : Agen

Pembaharuan, dan Agen Perubahan. Oleh karena birokrasi dipandang sebagai

44

penggerak pembangunan nasional, maka terdapat perhatian yang amat besar

untuk senantiasa memperbaiki dan memperkuar kapasitas administrasi.

Kelemahan Dan Problema Dalam Birokrasi :Kelemahan birokrasi akan berkisar pada empat hal, yaitu :

1. Standar efisiensi Fungsional

2. Penekanan yang berlebihan terhadap rasionalitas, impersonalitas, dan

hierarki

3. Penyelewengan Tujuan

4. Pita Merah (Kekakuan Prosedur-prosedur Birokrasi)

45

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARAOleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan XII)

REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Patologi Birokrasi Dalam ilmu kedokteran patologi dipahami sebagai penyakit yang melekat

pada organ seseorang yang membuat orang itu mengalami disfungsi. Meminjam

metafor kedokteran, patologi birokrasi disini dipahami sebagai penyakit yang

melekat dalam suatu birokrasi yang membuat birokrasi menjadi disfungsional.

Telah banyak diketahui, strukutr birokrasi weberian memiliki berbagai masalah

internal yang pada tingkat tertentu memiliki potensi untuk menjadikan birokrasi

menjadi disfungsional. Setiap aspek dari struktur birokrasi, disamping memiliki

manfaat dan kontribusi terhadap efisiensi dan kinerja birokrasi, memiliki potensi

untuk menciptakan patologi birokrasi.

Model Kinerja Birokrasi di Indonesia

46

Struktur

Lingkungan

Budaya& Nilai

PatologiBirokras

i

KinerjaBirokras

i

Permasalahan-permasalahan Didalam Birokrasi Pemerintahan

Birokrasi Paternalistik

Pembengkakan Anggaran

Prosedur Yang Berlebihan

Fragmentasi Birokrasi

Kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia hanya akan berhasil merubah

kinerja birokrasi kalau mampu menyentuh semua dimensi masalah yang dihaapi

oleh birokrasi publik.

Kegagalan reformasi birokrasi publik di Indonesia sebagian disebabkan oleh

karena pemerintah Indonesia selama ini cenderung hanya memperbaiki struktur

birokrasi. Pemerintah melakukan pembenahan dengan menyederhanakan

prosedur pelayanan, memperpendek jenjang hierarkhi, dan berbagai bentuk

debirokratisasi lainnya, tetapi pemerintah cenderung mengabaikan dimensi-

dimensi masalah lainnya, seperti merubah budaya birokrasi yang salah yang

mendasari munculnya sikap dan perilaku birokrasi yang selalu berorientasi pada

kekuasaan dan anggaran.

Perspektif baru pemerintahan menurut David Osborne & Ted Gaebler :(Reinventing Government)

1. Pemerintahan katalis : Fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi

pelayanan publik.

2. Pemerintah milik masyarakat : Memberdayakan masyarakat daripada

melayani (memberi wewenang)

3. Pemerintah yang komptetitif : Menyuntikkan semangat kompetisi dalam

pemberian pelayanan publik

4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi : Mengubah organisasi yang

digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.

5. Pemerintah yang berorientasi hasil : Membiayai hasil bukan masukan

47

6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan

bukan birokrasi

7. Pemerintahan wiraswasta : Mampu menciptakan pendapatan dan tidak

sekedar membelanjakan

8. Pemerintah antisipatif : Berupaya mencegah daripada mengobati

9. Pemerintah desentralisasi : Dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja

10.Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar : Mengadakan perubahan

dengan mekanisme pasar (insentif) dan bukan dengan mekanisme

administratif (sistem prosedur dan pemaksaan)

48

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARAOleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan XIII)

REVITALISASI KONSEP PUBLIKDALAM PEMIKIRAN DAN PRAKTEK ADMINISTRASI NEGARA

A. Pemahaman Konsep “Publik”Dalam pembicaraan sehari-hari kata “Publik” mempunyai dua arti yang berbeda,

yaitu :

Pertama : Publik diartikan sebagai “negara” atau “Pemerintah”

Kedua : Kata Publik sebagai padanan dari kata “Umum”

Ex: Public Phone (telepon umum), Pubilc Transportation (Transportasi

umum)

Adanya pergeseran makna dari administrasi negara menjadi administrasi publik

perlu dibakukan, sebab mengandung harapan agar kepentingan umum (orang

banyak) akan lebih menjadi perhatian utama (main concern) dari administrasi

publik, baik ditataran konsep maupun ditataran praktis, dan bukan kepentingan

kekuasaan negara seperti yang selama ini terjadi.

B. Lima Perspektif Tentang PublikFrederickson (1997) menjelaskan 5 model formal yang berkaitan dengan

kedudukan konsep publik yang dapat menjadi esensi administrasi publik modern.

1. Perspektif Pluralis

Perspektif ini memandang publik sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok

kepentingan (interest group). Menurut pendukung-pendukungnya setiap orang

yang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung satu sama lain dan

membentuk suatu kelompok. Dan selanjutnya kelompok-kelompok tersebut

49

berinteraksi dan berkompetisi untuk memperjuangakan kepentingan individu-

individu yang mereka wakili, khususnya dalam konteks pemerintahan.

2. Perspektif Pilihan Publik (Public Choice Perspective)

Perspektif ini menekankan pada soal kebahagian dan kepentingan individu,

dimana tradisi pemikiran ini tidak terlalu memperhatikan secara khusus nilai-nilai

bersama dalam komunitas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan etika.

Pandangan ini juga disebut sebagai pandangan utilitarian, yang ini memandang

publik seolah-olah sebagai konsumen dalam sebuah pasar. (prinsip-prinsip

ekonomi pasar kedalam sektor publik)

Permasalahan : Institusi-institusi pemerintahan yang demokratis akan sangat

bergantung pada dukungan dari mereka yang diperintah.

3. Perspektif Legislatif

Perspektif yang menganut sistem perwakilan, dimana pejabat yang diangkat

adalah untuk mewakili kepentingan publik, dimana pengangkatan tersebut

memiliki legitimasi yang berasal dari publik didalam administrasi publik.

Permasalahan : Seringkali pejabat yang mewakili publik tidak mampu

mengakomodir kepentingan-kepentingan publik yang diwakilinya.

4. Perspektif Penyedia Layanan

Perspektif lain yang berkembang dalam ilmu sosial adalah yang memandang

publik sebagai pelanggan (customer) yang harus dilayani. Menurut pandangan

ini “street – level bureaucrats” mempunyai tugas untuk melayani publik yang

terdiri dari individu dan kelompok. Oleh karena itu perspektif ini mengharapkan

agar para pejabat yang berada paling dekat dengan publik diharapkan menjadi

penyokong utama publik mereka.

Permasalahan : Kepentingan pejabat lebih mengemuka dan bukannya

kepentingan publik yang menjadi titik pusat dari setiap pelayanan publik.

50

5. Perspektif Warganegara

Sumber kekuatan pendekatan kewarganegaraan ini terutama terletak pada

potensinya untuk meningkatkan dan memuliakan publik yang termotivasi oleh

adanya perhatian bersama bagi kebaikan bersama.

Permasalahan :

a. Kegagalan untuk menyadari kompleksitas isu-isu publik.

b. Kebutuhan mendesak akan keahlian yang memadai untuk memahami isu-isu

publik dan kepemimpinan yang terpercaya.

c. Kesulitan untuk memotivasi publik untuk berpartisipasi dalam berbagai

tindakan publik.

Namun konsep ini lebih menempatkan konsep publik pada tempat yang lebih

terhormat dan tepat dibandingkan dengan perspektif lainnya.

Selanjutnya Frederickson (1997) mengemukakan beberapa prinsip-prinsip yang

dapat diakomodasi, tentang bagaimana konsep publik dapat diperkuat

eksistensinya, baik sebagai ide maupun sebagai suatu seni dalam praktek.

Prinsip I. Konsep publik harus dibangun melalui pemberdayaan Konstitusi

Prinsip II. Konsep publik harus berdasar pada pengertian tentang warga negara

yang berbudi luhur (Virtuous Citizen)

Ada 4 karakter yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Virtuous Citizen,

yaitu :

a. Setiap Warganegara harus mengerti dokumen pendirian negara dan dapat

menerapkan filsafat moral dalam menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat

oleh para pejabat.

51

b. Setiap Warganegara seharusnya mempunyai kepercayaan (believes), bahwa

nilai-nilai yang dianut oleh rezim adalah benar dan tepat, tidak hanya sesuatu

yang diterima secara mayoritas.

c. Setiap warganegara diharapkan mempunyai tanggungjawab moral individu,

sehingga apabila terdapat situasi kompromi dengan nilai-nilai yang dianggap

benar.

d. Setiap Warganegara diharapkan mempunyai civility (kesopanan) dengan

segala aspeknya, terutama kesabaran dan toleransi.

Prinsip III. Konsep publik harus didasarkan pada pembentukan dan usaha

mempertahankan sistem dan prosedur untuk mendengarkan dan merespon

kepentingan publik

Prinsip IV. Konsep publik harus didasarkan pada kebajikan dan kasih.

52

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARAOleh : Endri Sanopaka. S.Sos

( Pertemuan XIV)

HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARADENGAN ILMU-ILMU LAINNYA

Administrasi negara selalu berlangsung dalam suatu situasi sosial tertentu.

Adminsitrasi negara tidaklah dipandang sebagai hal yang berada diluar atau

lepas dari konteks kemasyarakatannya. Itulah sebabnya, administrasi negara

harus dicerna sebagai sesuatu yang menjadi bagian integral masyarakatnya.

Sementara itu masyarakat terus berkembang, dan semakin kompleks.

Persoalan-persoalan kemasyarakatan menuntut pemecahan yang lebih

komprehensif. Sehingga tidak ada satupun ilmu atau disiplin, yang berani

mengkalim dirinya sendiri sebagai satu-satunya disiplin atau ilmu yang mampu

memecahkannya. Dengan kata lain, pemecahan masalah-masalah sosial

memerlukan sumbangan dari berbagai macam bidang keilmuan, termasuk

administrasi negara sendiri.

A. Administrasi Negara Dan Ilmu SejarahSejarah akan membantu memberikan perspektif masa depan, dimana apasaja

yang telah dilakukan oleh administrasi negara akan dapat terkuak melalui

sejarah, sehingga kita dapat melacak jejak administrasi negara mulai zaman

kuno sampai dengan diabad angkasa ini.

Waldo dengan mengutip pendapat Karvey C. Mansfield menunjukkan tiga

kegunaan dari analisis sejarah :

1. Memberikan observasi filososfis yang menekankan pada hal-hal yang tidak

bersifat konkret, dan dengan demikian dapat diungkapkan keajegan

administrasi negara.

53

2. Memberikan teknik analisis atau tekhnik pemecahan masalah yang akan

menunjukkan bagaimana proses administrasi berlangsung bersama-sama

dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya, sehingga yang

dipertanyakan adalah apakah proses yang pernah berlangsung tersebut

dapat diterapkan dalam bidang yang sama dimasa kini.

3. Memberikan teknik administrasi yang menunjukkan bahwa apabila

dikehendaki untuk memperoleh hasil yang sama dengan apa yang dicapai

pada masa lampau, maka haruslah dipergunakan alat yang sama, kalau perlu

dengan beberapa penyesuaian seperlunya.

B. Administrasi Negara Dan Antropologi BudayaAntropologi budaya berangkat dari sifat yang lekat dengan aspek geografis,

dimana makna yang dapat ditangkap dari studi antropologis adalah besarnya

pengaruh lingkungan. Sehingga tak terhindarkan, administrasi negara juga amat

dipengaruhi oleh lingkungannya. Kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan

program bantuan teknis yang dilancarkan oleh PBB dan AS setelah Perang

Dunia II, merupakan pelajaran terbaik mengenai besarnya pengaruh lingkungan.

C. Administrasi Negara Dan Ilmu EkonomiEratnya hubungan administrasi negara dengan ilmu ekonomi, akan lebih mudah

dicerna dengan mengingat kembali bahwa administrasi negara adalah suatu

studi mengenai kebijaksanaan publik, dimana tahapan kebijakan publik itu terdiri

dari mulai formulasi kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan juga

evaluasi kebijakan publik. Dalam setiap tahapan proses kebijakan publik

tersebut, aspek daripada ilmu ekonomi akan banyak menjadi bahan bagi proses

penganalisaan atas sebuah kebijakan yang diambil, hal tersebut dapat tercermin

diantaranya dalam :

a. Produktivitas, penawaran (supply), permintaan (demand), pasaran tenaga

kerja, efisiensi.

b. Menentukan besarnya biaya dan manfaat yang didapat atas suatu kebijakan

yang diambil (Cost Benefit Analys), dalam proses perencanaan.

54

Kadangakala administrasi negara juga tidak terlalu mengikuti tuntutan dari ilmu

ekonomi seperti misalnya dalam memperoleh keuntungan atas suatu hasil

pelayanan ataupun jasa yang diberikan, tapi administrasi negara justru lebih

mengedepankan aspek manfaat sosial (social benefit) didalam masyarakat

daripada mengambil keuntungan.

D. Administrasi Negara Dan Administrasi NiagaAdministrasi niaga adalah merupakan disiplin ilmu yang lebih berorientai kepada

sektor bisnis (privat), namun demikian dalam kaitannya dengan administrasi

negara, kembali kita mengingat terhadap berbagai prinsip-prinsip manajemen

yang universal, dimana administrasi negara juga melakukan ataupun

menerapkan prinsip-prinsip manajemen tersebut dalam pelaksanaan

administrasi negara khususnya disektor publik, maka tidak jauh berbeda dengan

administrasi negara yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen tersebut pada

sektor bisni (privat), hanya saja focus dan locusnya berbeda.

E. Administrasi Negara Dan Ilmu Jiwa/PsykologiThomas J. Davy berpendapat bahwa orientasi psikologis dalam studi

administrasi negara menunjukkan perhatian terhadap individu-individu dalam

situasi administrasi. Ia tertarik mengenai ; mengapa dan bagaimana individu

anggota organisasi membuat keputusan (decision). Dan sekali mereka membuat

keputusan, maka yang ditampilkan adalah karakter psikologis. Beberapa hal

yang terkait dengan psikologis didalam administrasi negara diantaranya : Tingkat

kepuasan kerja dan produktivitas individu, Perilaku individu didalam

organisasinya, perilaku pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan lainnya.

F. Administrasi Negara Dan SosiologiHubungan sosiologi dan administrasi negara secara mudah dapat dicerna dari

kenyataan bahwa administrasi negara tidak pernah berlangsung dalam suasana

vakum, sebaliknya administrasi negara selalu berlangsung dalam suatu

lingkungan sosial tertentu. Dimana Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari

55

tentang kehidupan bersama, yang setiap seginya mengandung unsur-unsur

sosial yang sama (Selo Sumarjan). Unsur-unsur sosial pokok yang dimaksud

adalah : norma-norma atau kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial,

kelompok sosial, dan lapisan sosial.

Contoh konsep sosiologis yang dipakai didalam administrasi negara diantaranya

adalah birokrasi dan kooptasi.

G. Administrasi Negara Dan Ilmu PolitikAda dua pendapat yang saling bertentangan sifatnya didalam memandang

hubungan kedua cabang ilmu pengetahuan sosial ini. Yang pertama

berpendapat bahwa administrasi negara adalah merupakan “anak” dari ilmu

politik, sedangkan yang kedua berpendapat bahwa administrasi negara adalah

satu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

Hal tersebut merupakan dampak dari adanya pendapat tentang dikotomi antara

administrasi negara dan ilmu politik. Hal yang sangat sulit dan tidak tegas dalam

pemisahan diantara keduanya, dimana suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh

administrasi negara dalah merupakan hasil dari sebuah keputusan politik, begitu

juga sebaliknya, sebuah keputusan politik diambil dengan mempertimbangkan

masukan-masukan dan analisa dari administrasi negara.

56