• Home

  • Documents

  • OTORITAS JASA KEUANGAN PERATURAN OTORITAS ......Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini...
52
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.04/ TENTANG BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka penawaran umum Efek bersifat utang, perlu untuk menyempurnakan peraturan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan peraturan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk Dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

OTORITAS JASA KEUANGAN PERATURAN OTORITAS ......Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: (1) Kelompok Usaha Emiten adalah Emiten dan semua perusahaan

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • OTORITAS JASA KEUANGAN

    REPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

    NOMOR /POJK.04/

    TENTANG

    BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA

    PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

    Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan

    informasi dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam

    rangka penawaran umum Efek bersifat utang, perlu untuk

    menyempurnakan peraturan mengenai Pedoman Mengenai

    Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran

    Umum dan peraturan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk

    dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran

    Umum dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa

    Keuangan tentang Bentuk Dan Isi Prospektus dan

    Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek

    bersifat utang;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor

    64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

    2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

    Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5253);

  • -2-

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BENTUK

    DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM

    RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

    (1) Kelompok Usaha Emiten adalah Emiten dan semua perusahaan yang laporan

    keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.

    (2) Perusahaan Anak adalah perusahaan yang laporan keuangannya

    dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.

    (3) Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal.

    Pasal 2

    Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat

    utang harus :

    (1) mencakup seluruh Informasi atau Fakta Material, yang diketahui atau

    selayaknya diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika

    menggunakan Penjamin Emisi Efek);

    (2) dibuat sedemikian rupa sehingga memuat informasi yang lengkap, cukup,

    objektif, jelas, akurat, dan mudah dimengerti; dan

    (3) tidak memberikan gambaran yang menyesatkan masyarakat atas pengungkapan

    Informasi atau Fakta Material, penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel.

    Pasal 3

    Emiten harus menjaga agar pengungkapan informasi penting tidak dikaburkan

    dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting

    tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

    Pasal 4

    Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta

    Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta Material yang telah diatur

    dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pengungkapan atas Informasi atau

    Fakta Material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai

  • -3-

    dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus dan Prospektus

    Ringkas tidak menyesatkan.

    Pasal 5

    Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada), Lembaga serta Profesi Penunjang

    Pasar Modal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab bahwa

    semua Informasi atau Fakta Material dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas

    tidak mengandung Informasi atau Fakta Material yang tidak benar, dan tidak

    menghilangkan Informasi atau Fakta Material dimaksud.

    Pasal 6

    (1) Emiten harus mengungkapkan seluruh bagian yang terdapat dalam Prospektus

    dan Prospektus Ringkas dan menyusun Prospektus dan Prospektus Ringkas

    sesuai urutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

    (2) Pengungkapan seluruh bagian yang terdapat dalam Prospektus sebagaimana

    dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan, jika pengungkapan tersebut tidak

    relevan atau tidak dapat diterapkan oleh Emiten.

    BAB II

    BENTUK PROSPEKTUS

    Pasal 7

    Prospektus paling kurang meliputi informasi mengenai:

    (1) Informasi pada bagian kulit muka Prospektus;

    (2) Daftar isi;

    (3) Ringkasan Prospektus;

    (4) Penawaran Umum;

    (5) Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum;

    (6) Pernyataan utang;

    (7) Ikhtisar data keuangan penting;

    (8) Analisis dan pembahasan oleh manajemen;

    (9) Faktor risiko;

    (10) Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan;

    (11) Keterangan tentang Emiten, kegiatan usaha, kecenderungan dan prospek

    usaha;

    (12) Perpajakan;

    (13) Penjaminan emisi Efek (jika ada);

  • -4-

    (14) Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Profesi Lain;

    (15) Pendapat dari Segi Hukum;

    (16) Laporan keuangan;

    (17) Laporan Penilai dan laporan tenaga ahli (jika ada);

    (18) Keterangan tentang Wali Amanat dan Penanggung;

    (19) Tata Cara Pemesanan Efek bersifat utang; dan

    (20) Penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek bersifat

    utang.

    Pasal 8

    Pengungkapan fakta pada Prospektus harus disusun sesuai urutan dalam Peraturan

    Otoritas Jasa Keuangan ini.

    BAB III

    ISI PROSPEKTUS

    Bagian Pertama

    Informasi pada bagian kulit muka Prospektus

    Pasal 9

    Informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus paling sedikit memuat atau

    mengungkapkan:

    (1) tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;

    (2) masa penawaran;

    (3) tanggal penjatahan;

    (4) tanggal pengembalian uang pemesanan;

    (5) tanggal penyerahan surat Efek;

    (6) tanggal pencatatan apabila dicatatkan di Bursa Efek;

    (7) nama lengkap Emiten, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/ faksimili, surat

    elektronik, situs web, dan kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik

    serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;

    (8) nama Bursa Efek apabila Efek tersebut akan dicatatkan;

    (9) jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai:

    a. jenis dan jumlah;

    b. uraian singkat tentang Efek bersifat utang yang ditawarkan;

    c. jumlah nominal, harga penawaran, dan total nilai penawaran;

  • -5-

    d. tanggal jatuh tempo;

    e. suku bunga;

    f. tanggal pembayaran bunga;

    g. bagian Efek bersifat utang yang tidak dijamin (jika ada);

    h. pelaksanaan untuk pembayaran kembali lebih dini;

    i. Wali Amanat;

    j. Penanggung (jika ada); dan

    k. hasil peringkat Efek dari Perusahaan Pemeringkat Efek.

    (10) nama dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);

    (11) tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;

    (12) pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian

    pembaca:

    “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN

    MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA

    MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP

    PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH

    PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”

    “PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA.

    APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,

    SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN”

    (13) pernyataan bahwa Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada)

    bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran

    pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut :

    “EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG

    JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA

    MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM

    PROSPEKTUS INI”; dan

    (14) pernyataan singkat, dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik

    perhatian pembaca, mengenai:

    a. risiko utama yang dihadapi Emiten; dan

    b. risiko kemungkinan tidak likuidnya Efek bersifat utang yang ditawarkan

    (jika ada).

    Pasal 10

    Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus paling sedikit memuat atau

    mengungkapkan :

  • -6-

    (1) keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah disampaikan kepada Otoritas

    Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

    undangan di sektor Pasar Modal;

    (2) pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang

    disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang

    disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta

    standar profesi masing-masing;

    (3) pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak

    terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai

    data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari

    Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada);

    (4) Dalam hal Efek bersifat utang akan dicatatkan di Bursa Efek, Emiten harus

    memberikan informasi atas tindakan yang akan diambil oleh Emiten jika Bursa

    Efek tersebut menolak permohonan pencatatan Efek bersifat utang tersebut;

    dan

    (5) dalam hal Prospektus mencantumkan nama pihak yang membantu Emiten

    dalam penyusunan Prospektus, pihak dimaksud harus membuat pernyataan

    bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama

    pihak tersebut dalam Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

    Bagian Kedua

    Daftar Isi

    Pasal 11

    Daftar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (2) harus meliputi uraian

    mengenai bagian, dan halaman.

    Bagian Ketiga

    Ringkasan Prospektus

    Pasal 12

    Dalam bagian ringkasan, Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (3)

    harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan fakta-fakta dan pertimbangan

    penting yang meliputi sebagai berikut :

    (1) kegiatan usaha dan prospek usaha Emiten;

    (2) keterangan tentang Efek bersifat utang yang ditawarkan;

    (3) keterangan tentang Efek bersifat utang yang belum dilunasi (jika ada);

    (4) rencana penggunaan dana;

  • -7-

    (5) struktur permodalan pada saat Prospektus diterbitkan;

    (6) data keuangan penting;

    (7) keterangan tentang Perusahaan Anak (jika ada); dan

    (8) risiko usaha.

    Bagian Keempat

    Penawaran Umum

    Pasal 13

    Dalam bagian Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (4)

    harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan :

    (1) Keterangan tentang Efek bersifat utang yang paling sedikit meliputi :

    a. jumlah nominal dan jenis Efek bersifat utang yang ditawarkan;

    b. satuan pemindahbukuan dan satuan perdagangan dari Efek bersifat utang

    yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum, termasuk batasan–

    batasan dalam melakukan pemindahbukuan;

    c. ikhtisar hak-hak pemegang Efek bersifat utang;

    d. ikhtisar sifat Efek bersifat utang yang memberi kemungkinan pembayaran

    lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek bersifat utang;

    e. persyaratan dan/atau pembatasan-pembatasan atas pembayaran lebih dini

    atas Efek bersifat utang (jika ada);

    f. harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk

    Efek bersifat utang, termasuk metode penentuannya. Jika suku bunga

    mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan suku bunga

    mengambang;

    g. tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang

    pokok yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;

    h. tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lain;

    i. ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);

    j. mata uang yang menjadi denominasi utang;

    (2) rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang, nama dan alamat

    penanggung serta hubungan afiliasi Emiten dengan penanggung, termasuk

    keterangan tentang jaminan yang diberikan, penggantian penanggung, dan

    jangka waktu penanggungan (jika ada);

    (3) nama, alamat, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat;

  • -8-

    (4) ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Kontrak Perwaliamanatan;

    (5) aset Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan

    Efek yang ditawarkan, saat efektifnya aset tersebut sebagai agunan bagi

    pemegang Efek bersifat utang, dan ringkasan penilaian (jika ada);

    (6) hasil pemeringkatan Efek bersifat utang;

    (7) penjelasan tentang bagian Efek bersifat utang yang tidak dijamin, dalam hal

    tidak semua Efek bersifat utang yang ditawarkan dijamin;

    (8) pembatasan-pembatasan atau larangan-larangan yang ditujukan untuk

    melindungi pemegang Efek bersifat utang (jika ada), antara lain:

    a. persyaratan rasio keuangan tertentu;

    b. pembatasan penambahan utang; dan

    c. pembatasan untuk menggadaikan/menjaminkan aset atau Perusahaan

    Anak yang mengakibatkan kreditur memperoleh kedudukan yang lebih

    tinggi dibandingkan Efek yang ditawarkan.

    (9) nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/ faksimili, surat

    elektronik, situs web, nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga

    pabrik serta kantor perwakilan), dan kegiatan usaha utama dari Emiten.

    Pasal 14

    Ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Kontrak Perwaliamanatan, paling kurang

    meliputi informasi tentang:

    (1) hal-hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara

    relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan

    tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang

    (jika ada) yang paling kurang mencakup :

    a. tingkat senioritas Efek bersifat utang;

    b. total jumlah utang yang lebih senior dan batasan atas penerbitan tambahan

    utang senior; dan

    c. batasan hak yang dimiliki oleh Efek bersifat utang karena adanya penerbitan

    Efek bersifat utang dari kelas yang berbeda;

    (2) kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan default, termasuk cara

    penyelesaiannya;

    (3) adanya keadaan lalai yang mungkin tidak menyebabkan terjadinya default dan

    cara penyelesaiannya berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku;

  • -9-

    (4) kewajiban Emiten untuk melakukan keterbukaan informasi tentang adanya

    kondisi awal penurunan kinerja keuangan Emiten yang dapat menyebabkan

    terjadinya default;

    (5) alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang Efek bersifat

    utang, persyaratan kuorum kehadiran dan keputusan, dan persyaratan untuk

    dapat hadir dalam rapat; dan

    (6) alasan dan tata cara untuk mengubah persyaratan Efek bersifat utang dan/atau

    hak pemegang Efek bersifat utang.

    Bagian Kelima

    Penggunaan Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

    Pasal 15

    Dalam bagian penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran umum

    sebagiamana dimaksud dalam pasal 7 angka (5) harus paling sedikit memuat atau

    mengungkapkan :

    (1) Keterangan tentang tujuan Penawaran Umum dan penggunaan dana yang

    diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya

    dibuat secara rinci dalam bentuk jumlah dan/atau persentase seperti

    pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan

    sebagainya. Dalam hal penggunaan dana untuk tujuan:

    a. pembayaran utang seluruhnya atau sebagian, harus diungkapkan

    keterangan mengenai kreditur, nilai pinjaman/jumlah utang saat ini (dalam

    hal dibayar sebagian), tingkat bunga, jatuh tempo, penggunaan pinjaman

    dari utang yang akan dilunasi, riwayat utang, prosedur dan persyaratan

    pelunasan/pembayaran, saldo utang (dalam hal dibayar sebagian) dan

    pelunasan lebih awal (jika ada). Jika kreditur yang akan dibayar adalah

    afiliasi dari Emiten, fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten

    harus diungkapkan;

    b. pembelian saham/akusisi atau penyertaan perusahaan lain, harus

    diungkapkan uraian singkat mengenai kegiatan usaha dari perusahaan

    yang sahamnya akan dibeli, alasan dan pertimbangan dilakukannya

    pembelian saham/akuisisi atau penyertaan, nama pihak penjual, kegiatan

    usaha dari perusahaan yang sahamnya akan dibeli dan tahapan

    perkembangan status dari pembelian saham/akuisisi atau penyertaan

    tersebut. Jika perusahaan dimaksud adalah Pihak terafiliasi dengan

    Emiten, maka fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten serta

    bagaimana nilai transaksi ditentukan harus diungkapkan;

  • -10-

    c. untuk memperoleh aset secara langsung atau tidak langsung di luar

    Kegiatan Usaha Utama Emiten, harus diungkapkan alasan dan

    pertimbangan dilakukannya pembelian aset, jumlah dana yang digunakan,

    dan jenis aset dan nama pihak penjual. Jika aset tersebut diperoleh dari

    Pihak yang terafiliasi dengan Emiten, maka fakta tersebut harus

    diungkapkan termasuk sifat hubungannya dengan Emiten serta bagaimana

    nilai perolehan aset ditentukan; dan

    d. pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, harus diungkapkan nama

    entitas anak dan tujuan penggunaan dana oleh Perusahaan Anak.

    (2) Keterangan mengenai sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai

    suatu kegiatan apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi.

    Pasal 16

    Dalam hal tidak terdapat Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek tidak

    menjamin secara penuh, maka Emiten harus mengungkapkan:

    (1) jumlah minimum dana yang dapat diperoleh melalui Penawaran Umum

    berdasarkan keyakinan manajemen;

    (2) prioritas penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum; dan

    (3) risiko dan rencana manajemen dalam hal Efek yang ditawarkan tidak terjual

    sesuai rencana.

    Pasal 17

    Emiten harus mengungkapkan informasi tentang perkiraan rincian biaya yang

    dikeluarkan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum baik dalam bentuk

    persentase tertentu atau dalam nilai absolut (denominasi mata uang), yang antara

    lain meliputi:

    (1) biaya jasa penjaminan (underwriting fee);

    (2) biaya jasa penyelenggaraan (management fee);

    (3) biaya jasa penjualan (selling fee);

    (4) biaya jasa profesi penunjang pasar modal;

    (5) biaya jasa lembaga penunjang pasar modal;

    (6) biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee); dan

    (7) biaya lain-lain.

    Bagian Keenam

    Pernyataan utang

    Pasal 18

  • -11-

    Dalam bagian pernyataan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 angka (6)

    harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan :

    (1) Pernyataan mengenai posisi seluruh liabilitas pada tanggal laporan keuangan

    terakhir;

    (2) Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit yang menjadi sumber data

    termasuk nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit disertai opini yang

    diberikan;

    (3) Penjelasan rincian masing-masing liabilitas sesuai dengan liabilitas di laporan

    posisi keuangan;

    (4) Komitmen dan kontijensi sesuai laporan keuangan terakhir;

    (5) Liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi (jika ada) dan

    disertai penyebab/alasannya;

    (6) Pinjaman yang dibuat oleh Emiten, Perusahaan Anak dan/atau pinjaman yang

    dibuat untuk kepentingan Emiten, dan/atau Perusahaan Anak yang material,

    yang mencakup jumlah pinjaman untuk tanggal terkini yang dapat ditentukan,

    tingkat bunga, sifat dari pinjaman, jenis jaminan yang diberikan, pemenuhan

    terhadap covenant liabilitas dan transaksi yang menyebabkan terjadinya

    liabilitas; dan

    (7) Pernyataan manajemen.

    Pasal 19

    Pengungkapan pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka

    (7) sebagai berikut:

    (1) seluruh liabilitas Emiten per tanggal laporan keuangan terakhir telah

    diungkapkan di Prospektus;

    (2) ada atau tidak adanya fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan

    pada

    a. liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan keuangan terakhir

    sampai dengan tanggal laporan Akuntan; dan

    b. liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan Akuntan sampai

    dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

    Dalam uraian secara rinci mengenai fakta material dan perubahan signifikan

    yang terjadi pada liabilitas dimaksud;

    (3) kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh liabilitas Emiten

    sebagaimana dimaksud pada angka (1);

  • -12-

    (4) ada atau tidak adanya pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit

    yang dilakukan oleh Emiten atau perusahaan lain dalam Kelompok Usaha

    Emiten yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Emiten,

    termasuk penjelasan mengenai persyaratan dalam perjanjian kredit yang

    dilanggar, dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Emiten atau

    perusahaan lain dalam Kelompok Usaha Emiten termasuk perkembangan

    terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit; dan

    (5) ada atau tidak adanya keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga

    pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal

    efektifnya Pernyataan Pendaftaran, termasuk perkembangan terakhir dari

    negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang (jika ada).

    Bagian Ketujuh

    Ikhtisar data keuangan penting

    Pasal 20

    (1) Dalam bagian ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam

    pasal 7 angka (7) harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan :

    a. keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;

    b. pernyataan tentang laporan keuangan telah diaudit Akuntan dan penjelasan

    tentang periode laporan keuangan yang dicakup;

    c. data keuangan 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari

    2 (dua) tahun. Dalam hal terdapat data keuangan periode interim, disajikan

    perbandingannya dengan periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali

    untuk laporan posisi keuangan;

    d. Data keuangan paling sedikit :

    1. Pendapatan;

    2. laba (rugi) bruto;

    3. laba (rugi) tahun berjalan;

    4. penghasilan komprehensif lain;

    5. total penghasilan komprehensif tahun berjalan;

    6. jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas

    induk dan kepentingan non Pengendali;

    7. jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada

    pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali;

    8. laba (rugi) per saham;

    9. total Aset tidak lancar, total Aset lancar, total Aset;

  • -13-

    10. total Liabilitas jangka pendek, total Liabilitas jangka panjang, total

    Liabilitas;

    11. total Ekuitas;

    12. rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total Aset;

    13. rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap Ekuitas;

    14. rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap Pendapatan;

    15. rasio lancar;

    16. rasio liabilitas terhadap Ekuitas;

    17. rasio liablitas terhadap total Aset; dan

    18. informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan

    dan jenis industrinya.

    (2) Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan harus konsisten dengan laporan

    keuangan termasuk nama pos yang digunakan.

    Bagian Kedelapan

    Analisis dan pembahasan oleh manajemen

    Pasal 21

    Dalam bagian analisis dan pembahasan oleh manajemen sebagaimana dimaksud

    dalam Pasal 7 angka (8), Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas

    dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum

    dalam Prospektus.

    Pasal 22

    Bahasan dan analisis serta informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang

    harus dimuat paling sedikit meliputi :

    (1) bahasan mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi Emiten serta perubahan

    dan penyebab perubahan kondisi keuangan dan hasil operasi Emiten, yang

    paling sedikit mencakup:

    a. total aset;

    b. total liabilitas;

    c. ekuitas;

    d. penjualan/pendapatan usaha;

    e. beban usaha;

    f. laba (rugi) usaha; dan

  • -14-

    g. laba (rugi) bersih;

    bahasan dimaksud harus dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai

    kegiatan usaha Emiten;

    (2) bahasan mengenai operasi per segmen operasi (jika ada) dikaitkan dengan

    kondisi keuangan Emiten secara keseluruhan, yang paling kurang mencakup:

    a. produksi;

    b. penjualan/pendapatan usaha;

    c. kontribusi terhadap penjualan/pendapatan dan laba usaha Emiten;

    d. profitabilitas; dan

    e. peningkatan atau penurunan kapasitas produksi;

    (3) bahasan mengenai likuiditas Emiten yang meliputi:

    a. sumber internal dan eksternal dari likuiditas;

    b. sumber-sumber likuiditas yang material yang belum digunakan;

    c. kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-

    kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya

    peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten; dan

    d. pernyataan Emiten mengenai kecukupan modal kerja jangka pendek atau

    jika modal kerja jangka pendek tidak mencukupi, langkah-langkah yang

    akan dilakukan Emiten untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang

    diperlukan;

    (4) bahasan mengenai jenis instrumen keuangan yang dimiliki, yang sekurang-

    kurangnya mencakup jatuh tempo utang, mata uang, serta jenis dan tingkat

    suku bunga;

    (5) bahasan mengenai sumber dan jumlah arus kas dari aktivitas operasi, investasi,

    dan pendanaan termasuk pola arus kas dikaitkan dengan karakteristik dan

    siklus bisnis Emiten;

    (6) bahasan mengenai pembatasan-pembatasan yang ada terhadap kemampuan

    Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Emiten dan dampak dari

    adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi

    kewajiban pembayaran tunai;

    (7) bahasan mengenai komitmen investasi barang modal yang material yang

    dilakukan, dengan penjelasan tentang:

    a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

    b. nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;

  • -15-

    c. sanksi-sanksi;

    d. tujuan dari investasi barang modal tersebut;

    e. distribusi investasi secara geografis;

    f. sumber dana yang digunakan;

    g. mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari

    pinjaman;

    h. langkah-langkah yang dilakukan Emiten untuk melindungi risiko dari

    fluktuasi kurs mata uang asing yang terkait;

    i. prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam

    rangka investasi barang modal dimaksud; dan

    j. peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang

    modal dimaksud;

    (8) bahasan mengenai risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga

    acuan pinjaman dan pengaruhnya terhadap hasil usaha atau keadaan

    keuangan Emiten pada masa yang akan datang. Dalam hal ini harus diberikan

    keterangan mengenai semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang

    dinyatakan dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak

    ditentukan terlebih dahulu;

    (9) bahasan mengenai kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi

    atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah

    pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang

    telah diaudit Akuntan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan

    penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang

    komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang

    dianggap perlu oleh Emiten dalam rangka mengetahui hasil operasi Emiten;

    (10) bahasan dalam hal laporan keuangan mengungkapkan peningkatan yang

    material dari penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya pembahasan

    tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan

    harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk

    atau jasa baru, disertai uraian mengenai penyebab kenaikan harga atau volume

    tersebut;

    (11) bahasan mengenai dampak perubahan harga terhadap penjualan dan

    pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 2 (dua) tahun

    terakhir atau selama Emiten menjalankan usahanya jika kurang dari 2 (dua)

    tahun. Bahasan juga meliputi dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing,

    jika material.

  • -16-

    (12) bahasan terkait perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua)

    tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 2

    (dua) tahun buku meliputi:

    a. ringkasan dari perubahan kebijakan akuntansi yang material;

    b. alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan

    c. dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan

    Emiten.

    (13) bahasan mengenai kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang

    fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun

    tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Emiten dan Perusahaan

    Anak yang tercermin di laporan keuangan;

    (14) bahasan mengenai jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan

    keuangan terakhir, kebutuhan pinjaman musiman, analisis jatuh tempo

    pinjaman, fasilitas pinjaman dari perbankan, pembatasan penggunaan

    pinjaman dan jaminan (jika ada). Pinjaman dari luar negeri harus diungkapkan

    secara terpisah dengan jumlah mata uang asingnya; dan

    (15) bahasan mengenai investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka

    pemenuhan persyaratan regulasi dan isu-isu lingkungan hidup (jika ada).

    Pasal 23

    Dalam hal proyeksi keuangan diungkapkan dalam bagian analisis dan pembahasan

    manajemen, pengungkapan tersebut harus disertai bahasan tentang prakiraan

    dan/atau proyeksi penjualan atau pendapatan usaha, laba bersih dan kondisi

    keuangan secara keseluruhan dengan ketentuan sebagai berikut:

    (1) proyeksi keuangan harus dipersiapkan dengan seksama, obyektif, dan

    berdasarkan asumsi yang wajar dan layak dipercaya;

    (2) proyeksi keuangan harus disertai dengan penjelasan mengenai sejauh mana

    proyeksi penjualan atau pendapatan usaha didasarkan pada kontrak atau

    pesanan yang pasti, alasan bahwa proyeksi tersebut dapat dicapai dan dampak

    dari perubahan kondisi bisnis dan operasi atas proyeksi tersebut;

    (3) proyeksi keuangan harus diperiksa oleh Akuntan, dan hasil pemeriksaan

    Akuntan harus diungkapkan dalam pembahasan manajemen; dan

    (4) Emiten wajib bertanggung jawab atas kelayakan prakiraan dan/atau proyeksi

    keuangan tersebut.

    Bagian Kesembilan

    Faktor Risiko

  • -17-

    Pasal 24

    Dalam bagian Faktor Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (9) harus

    paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

    (1) risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan

    usaha Emiten;

    (2) risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak

    langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Emiten,

    yang timbul karena paling sedikit meliputi :

    a. persaingan;

    b. investasi atau aksi korporasi;

    c. kegagalan memenuhi ketentuan dalam industri;

    d. perubahan teknologi;

    e. kelangkaan sumber daya; dan

    f. pasokan bahan baku.

    (3) risiko umum, yang timbul karena paling sedikit meliputi:

    a. ekonomi secara makro atau globalisasi;

    b. perubahan kurs valuta asing;

    c. kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang

    usaha Emiten;

    d. tuntutan atau gugatan hukum;

    e. kebijakan pemerintah; dan

    f. ketentuan negara lain atau peraturan internasional.

    (4) risiko bagi investor; dan

    (5) pernyataan bahwa faktor risiko disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi

    Emiten.

    Pasal 25

    (1) Faktor Risiko usaha dan risiko umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 24

    harus disusun berdasarkan bobot risiko; dan

    (2) Pengungkapan faktor risiko sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus secara

    rinci disertai uraian tentang dampak masing-masing risiko terhadap kinerja

    Emiten.

    Bagian Kesepuluh

    Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan

  • -18-

    Pasal 26

    Dalam bagian kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan sebagaimana

    dimaksud dalam pasal 7 angka (10), harus paling sedikit memuat atau

    mengungkapkan :

    (1) informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan

    Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan

    (2) pernyataan manajemen mengenai tidak terdapatnya kejadian penting Setelah

    Tanggal Laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan

    Pendaftaran, dalam hal tidak terdapat kejadian penting.

    Bagian Kesebelas

    Keterangan tentang Emiten, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek

    Usaha

    Pasal 27

    Dalam bagian Keterangan tentang Emiten, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan

    Prospek Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (11) harus paling sedikit

    memuat atau mengungkapkanRiwayat Emiten, yang meliputi keterangan tentang :

    (1) Riwayat Emiten, yang meliputi keterangan tentang :

    a. pendirian perusahaan, antara lain tanggal, pemegang saham, nama

    lengkap, dan kegiatan usahanya. Gambaran tersebut harus mencakup

    riwayat singkat mengenai pendirian perusahaan, termasuk bentuk dan

    nama organisasi dimaksud;

    b. struktur modal saham pada waktu Prospektus diterbitkan meliputi modal

    dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh, termasuk:

    1. jumlah saham, nilai nominal per saham dan jumlah nilai nominal

    saham, atau jumlah dan nilai saham (dalam hal saham tanpa nilai

    nominal) termasuk karakteristik utama dari saham tersebut;

    2. informasi mengenai jumlah, nilai buku, dan nilai nominal saham Emiten

    yang dimiliki oleh Emiten sendiri (jika ada); dan

    3. informasi mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan/atau Dewan

    Komisaris beserta persentase kepemilikannya.

    c. kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Emiten, antara

    lain:

    1. sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah

    pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau

    penundaan kewajiban pembayaran utang atau proses yang sejenis yang

  • -19-

    menyangkut Emiten dan Kelompok Usaha Emiten yang berdampak

    signifikan terhadap Emiten (jika ada);

    2. sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan,

    pemisahan, atau peleburan, dari Emiten atau perusahaan afiliasinya

    yang penting (jika ada);

    3. aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha

    utama;

    4. setiap perubahan kegiatan usaha (jika ada); dan

    5. penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi

    baru;

    d. perubahan dalam susunan pemegang saham dan kepemilikan saham

    selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran;

    e. perizinan yang dimiliki Emiten dan Perusahaan Anak, peraturan perundang-

    undangan yang mengatur bidang usaha Emiten dan Perusahaan Anak,

    termasuk nama institusi yang mengeluarkan perizinan dan peraturan

    perundang-undangan dimaksud;

    f. perjanjian-perjanjian penting;

    g. aset tetap yang penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Emiten, seperti

    tanah, gedung, dan pabrik, beserta lokasi dan statusnya, termasuk

    penggunaan atau pemanfaatannya saat ini;

    h. ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang

    lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan

    aset Emiten dan beserta biaya-biaya yang telah dikeluarkan Emiten atas

    tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup;

    i. hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain berdasarkan kepemilikan,

    pemegang saham yang sama, termasuk keterangan mengenai Kelompok

    Usaha Emiten (jika ada), posisi Emiten dan Perusahaan Anak dalam

    Kelompok Usaha Emiten serta dibuat dalam bentuk diagram; dan

    j. kronologis singkat sehubungan dengan pendirian Emiten dan perubahan

    penting yang terjadi sesudahnya.

    (2) Keterangan tentang Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai

    kepada pemilik individu, dan/atau Pemegang Saham Utama yang disajikan

    dalam bentuk skema atau diagram. Dalam hal Pengendali dan/atau Pemegang

    Saham Utama berbentuk badan hukum maka informasi yang harus

    diungkapkan antara lain mengenai pendirian, kegiatan usaha, struktur

    permodalan dan susunan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan.

  • -20-

    Dalam hal terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan

    Pengendali, hal tersebut harus diungkapkan.

    (3) Pengurus dan Pengawasan

    a. Nama-nama disertai foto masing-masing Direktur dan Komisaris;

    b. Uraian singkat dari setiap Komisaris atau organ lain yang setara yang antara

    lain meliputi:

    1. kewarganegaraan;

    2. umur;

    3. jabatan sekarang dan sebelumnya;

    4. pengalaman kerja serta usaha yang relevan; dan

    5. pendidikan formal antara lain meliputi nama sekolah, bidang studi, dan

    tahun tamat belajar.

    c. Uraian singkat dari setiap Direktur atau organ lain yang setara, antara lain

    meliputi:

    1. kewarganegaraan;

    2. umur;

    3. jabatan sekarang dan sebelumnya;

    4. pengalaman kerja serta usaha yang relevan;

    5. pendidikan formal antara lain meliputi nama sekolah, bidang studi, dan

    tahun tamat belajar;

    6. kepentingan yang material atas penawaran Efek bersifat utang atau

    pencatatannya di luar kapasitasnya sebagai direktur (jika ada);

    7. hal-hal yang dapat menghambat kemampuan untuk melaksanakan

    tugas dan tanggung jawab mereka demi kepentingan Emiten (jika ada).

    8. Masa jabatan;

    d. Sifat hubungan kekeluargaan di antara Direksi, Dewan Komisaris, dan

    pemegang saham Emiten (jika ada); dan

    e. Informasi mengenai perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan

    Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan,

    pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau

    penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten

    (jika ada)

    (4) Tata kelola perusahaan

  • -21-

    Emiten harus memberikan uraian singkat mengenai penerapan tata kelola

    perusahaan yang telah dilaksanakan dalam periode laporan keuangan tahunan

    terakhir dan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Uraian dimaksud paling

    kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

    a. Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, mencakup antara lain:

    1. uraian pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir;

    2. pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi;

    3. frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran; dan

    4. kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir (jika ada).

    b. Direksi mencakup antara lain:

    1. ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab;

    2. pengungkapan besarnya remunerasi;

    3. frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran;

    4. program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi (jika ada);

    dan

    5. kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir (jika ada).

    c. Sekretaris perusahaan yang paling kurang meliputi:

    1. alamat, nomor telepon, dan email;

    2. nama dan uraian pengalaman kerja;

    3. uraian tugas dan tanggung jawab; dan

    4. program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi (jika ada).

    d. Komite yang dimiliki (jika ada), antara lain komite audit, komite nominasi,

    komite remunerasi, komite risiko, yang paling kurang meliputi:

    1. landasan hukum pengangkatan komite;

    2. nama dan uraian pengalaman kerja masing-masing anggota komite;

    3. uraian tugas dan tanggung jawab komite;

    4. frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite; dan

    5. laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite.

    e. Uraian mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Emiten

    dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan internal (internal control and

    audit).

    f. Penjelasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola

  • -22-

    risiko.

    g. Uraian tanggung jawab sosial dan lingkungan (jika ada).

    h. Struktur pelaporan manajemen Emiten.

    (5) Sumber daya manusia

    a. rincian jumlah pegawai tetap Emiten dan Perusahaan Anak selama 2 (dua)

    tahun terakhir atau sejak berdiri jika kurang dari 2 (dua) tahun, menurut

    jabatan, pendidikan, dan jenjang usia (disajikan dalam tabel), termasuk

    penjelasan jika terjadi perubahan penting atas jumlah pegawai dimaksud.

    b. rincian pegawai berdasarkan aktivitas utama dan lokasi perusahaan.

    c. rincian jumlah pegawai tidak tetap Emiten dan Perusahaan Anak selama 2

    (dua) tahun terakhir atau sejak berdiri jika kurang dari 2 (dua) tahun (jika

    ada).

    d. informasi mengenai pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya

    (jika ada), yang paling kurang meliputi nama, umur, pengalaman kerja,

    tugas, dan perizinan.

    e. sarana pendidikan dan pelatihan (jika ada).

    f. rincian penggunaan tenaga kerja asing dan perizinannya (jika ada).

    g. sarana kesejahteraan (jika ada), seperti:

    1. pengobatan;

    2. transportasi;

    3. perjanjian tenaga kerja;

    4. asuransi;

    5. koperasi; dan

    6. dana pensiun.

    h. Informasi mengenai keberadaan dan aktivitas serikat pekerja serta

    hubungannya dengan manajemen.

    i. Uraian mengenai perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen

    dalam kepemilikan saham Emiten termasuk perjanjian yang berkaitan

    dengan employee/management stock option plan (jika ada); dan

    j. perkara yang dihadapi Emiten dan Perusahaan Anak , serta Direksi dan

    Dewan Komisaris Emiten, yang mempunyai dampak material terhadap

    kelangsungan usaha Emiten (jika ada); dan

    (6) Informasi tentang Perusahaan Anak dan atau entitas asosiasi (jika ada), paling

    sedikit :

  • -23-

    a. Entitas anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh perseratus) atau

    lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba/rugi sebelum pajak dari

    laporan keuangan konsolidasi, yang paling kurang meliputi :

    1. nama;

    2. pendirian;

    3. kegiatan usaha yang dilakukan;

    4. struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir;

    5. perizinan terkait dengan kegiatan usaha;

    6. pengurusan dan pengawasan;

    7. data keuangan penting 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika

    kurang dari 2 (dua) tahun;

    8. analisis dan pembahasan atas perubahan signifikan dalam data

    keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada entitas anak;

    9. proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi

    kepemilikan saham oleh Emiten;

    10. kontribusi pendapatan entitas anak terhadap Emiten; dan

    11. tahun dimulainya investasi oleh Emiten di entitas anak.

    b. Entitas asosiasi yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh perseratus) atau

    lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba/rugi sebelum pajak dari

    laporan keuangan konsolidasi.

    (7) Uraian secara umum mengenai kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Anak

    (jika ada), produk dan/atau jasa utama yang diberikan, dan kedudukannya

    dalam industri (jika tersedia sumber data yang layak dipercaya) termasuk

    produksi atau operasi yang meliputi:

    (8) Kegiatan usaha Emiten serta kecenderungan dan prospek usaha yang

    diungkapkan paling sedikit memuat atau mengungkapkan :

    a. keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku, tingkat harga dan

    volatilitas harga bahan baku;

    b. keterangan tentang proses produksi barang dan/atau jasa dan pengendalian

    mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu (jika ada) atas barang

    dan/atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang

    dan/atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang material. Dalam hal

    terdapat keterangan yang dapat merugikan kedudukan persaingan Emiten,

    maka keterangan dimaksud tidak harus diungkapkan;

    c. kapasitas hasil produksi selama 2 (dua) tahun terakhir atau sejak

  • -24-

    perusahaan berdiri jika kurang dari 2 (dua) tahun;

    d. produk utama barang dan/atau jasa Emiten dan Pihak atau industri yang

    menjadi pemakai akhir (end user) (jika ada);

    e. setiap kecenderungan (trend) yang signifikan dalam produksi, penjualan,

    persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang

    mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Emiten;

    f. setiap kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau

    peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan

    penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan,

    profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan

    menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan

    indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang;

    g. dalam hal tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen,

    atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f, maka Emiten

    harus memberikan pernyataan yang memadai mengenai hal tersebut;

    h. masa berlaku dari paten, merek, lisensi, waralaba, dan konsesi Emiten

    termasuk yang dimiliki oleh Perusahaan Anak serta pentingnya hal tersebut

    bagi Emiten;

    i. sifat musiman dari kegiatan usaha Emiten (jika ada);

    j. kegiatan usaha Emiten sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan

    risiko khusus seperti:

    1. memiliki persediaan dalam jumlah yang signifikan;

    2. memberikan kemungkinan untuk pengembalian barang-barang

    dagangan; dan

    3. memberikan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan;

    k. uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari

    pesanan-pesanan tersebut dalam 2 (dua) tahun terakhir, penyebab

    penumpukan pesanan, dan kemungkinan penumpukan pesanan pada masa

    yang akan datang;

    l. keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan Emiten dalam

    persaingan tersebut (jika ada sumber data yang layak dipercaya);

    m. uraian tentang kebijakan riset dan pengembangan Emiten termasuk biaya

    yang telah dikeluarkan dalam 2 (dua) tahun terakhir dan persentasenya

    terhadap penjualan atau pendapatan bersih;

    n. uraian tentang kegiatan pemasaran mencakup:

  • -25-

    1. daerah pemasaran produk;

    2. sistem penjualan dan distribusi; dan

    3. data penjualan dari Emiten dan Perusahaan Anak, dalam nilai mata

    uang pelaporan dan satuan (jika ada) selama 2 (dua) tahun terakhir atau

    sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun menurut kelompok

    produk utama dan daerah pemasaran;

    o. uraian tentang prospek usaha Emiten sehubungan dengan industri,

    ekonomi secara umum dan pasar domestik atau internasional serta dapat

    disertai data pendukung kuantitatif (jika ada sumber data yang layak

    dipercaya);

    p. ketergantungan Emiten terhadap kontrak industrial, komersial, atau

    keuangan (termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok dan/atau

    pemerintah);

    q. uraian tentang Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung

    Benturan Kepentingan (jika ada) yang meliputi nama Pihak, jenis, nilai, dan

    tujuan transaksi selama 2 (dua) tahun terakhir atau sejak Emiten berdiri

    jika kurang dari 2 (dua) tahun;

    r. untuk setiap transaksi dengan Pihak Afiliasi:

    1. yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan pada atau sebelum

    penutupan masa Penawaran Umum, Emiten harus mengungkapkan

    apakah transaksi tersebut telah atau akan dilakukan secara wajar atau

    tidak; atau

    2. yang akan berlanjut setelah penutupan masa Penawaran Umum, Emiten

    harus mengungkapkan apakah transaksi telah dilaksanakan secara

    wajar termasuk penjelasan mengenai prosedur yang telah atau akan

    diambil untuk meyakinkan bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan

    secara wajar;

    3. yang akan dilakukan, Emiten harus mengungkapkan prosedur yang

    akan diambil untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut akan

    dilakukan secara wajar;

    s. untuk setiap pinjaman dari Pihak Afiliasi:

    1. yang telah dibayar atau akan dibayar pada atau sebelum penutupan

    masa Penawaran Umum, Emiten harus mengungkapkan apakah

    pinjaman diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar; atau

    2. yang harus dibayar, sebagian atau seluruhnya, setelah penutupan masa

    Penawaran Umum, Emiten harus mengungkapkan apakah pinjaman

  • -26-

    tersebut telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar dan

    kapan pinjaman tersebut akan atau harus dibayar;

    t. untuk setiap fasilitas pinjaman dari pihak Afiliasi yang belum digunakan,

    Emiten harus mengungkapkan prosedur yang akan diambil untuk

    meyakinkan bahwa pinjaman tersebut akan diperoleh dengan syarat dan

    kondisi yang wajar;

    u. jika transaksi dan pinjaman yang terkait dengan Pihak Afiliasi merupakan

    transaksi yang sejenis dan sifatnya berulang maka informasi harus

    diungkapkan atas dasar agregat, jika transaksi atau pinjaman tersebut

    secara agregat material dalam konteks Penawaran Umum;

    v. jika Direksi, Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama

    Emiten, atau Afiliasi dari Direksi, Dewan Komisaris, Pengendali, atau

    Pemegang Saham Utama Emiten memiliki kepentingan dalam perusahaan

    lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang

    sama dengan Emiten atau Kelompok Usaha Emiten, agar diungkapkan :

    1. nama dari perusahaan lain dimana Direksi, Dewan Komisaris,

    Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten, atau Afiliasi dari

    Direksi, Dewan Komisaris, pengendali atau Pemegang Saham Utama

    Emiten memiliki kepentingan;

    2. nama Direksi, Dewan Komisaris, pengendali, atau Pemegang Saham

    Utama Emiten;

    3. sifat dan sejauh mana kepentingan yang dimiliki Direksi, Dewan

    Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Emiten, atau

    Afiliasi dari Direksi, Dewan Komisaris, pengendali, atau Pemegang

    Saham Utama Emiten dalam perusahaan tersebut dan sejauh mana

    pihak-pihak tersebut terlibat dalam manajemen perusahaan lain

    tersebut, baik langsung maupun tidak langsung; dan

    4. mitigasi yang telah atau akan dilakukan terhadap benturan kepentingan

    yang timbul.

    Bagian Keduabelas

    Perpajakan

    Pasal 28

    Dalam bagian Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (12) harus

    memuat atau mengungkapkan informasi mengenai pajak yang berlaku baik bagi

    pemodal maupun Emiten dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.

  • -27-

    Bagian Ketigabelas

    Penjaminan Emisi Efek

    Pasal 29

    Dalam bagian penjaminan emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 angka

    (13) harus memuat atau mengungkapkan uraian tentang ketentuan dan persyaratan

    yang penting dari perjanjian Penjaminan Emisi Efek, paling sedikit meliputi :

    (1) nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek;

    (2) nama Penjamin Emisi Efek;

    (3) bentuk penjaminan; dan

    (4) persentase dan nilai penjaminan.

    (5) Sifat hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Emiten (jika ada).

    (6) Uraian tentang pendekatan atau metode dalam tingkat bunga Efek bersifat

    utang termasuk faktor-faktor dan parameter yang digunakan dalam penentuan

    tingkat bunga serta pihak yang bertanggung jawab atas penetapan tingkat

    bunga.

    Bagian Keempatbelas

    Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Profesi Lain

    Pasal 30

    Dalam bagian lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta profesi lain

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (14) harus paling sedikit memuat atau

    mengungkapkan :

    (1) nama, alamat, dan uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dari Wali

    Amanat, penanggung, Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan, Penilai, perusahaan

    pemeringkat Efek dan profesi lain yang berperan serta dalam Penawaran Umum;

    (2) pengungkapan mengenai kualifikasi profesional, untuk profesi selain yang

    terdaftar di pasar modal (jika ada);

    (3) nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

    (4) keterangan mengenai keanggotaan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam

    asosiasi.

    (5) Pernyataan Emiten terkait tidak adanya hubungan Afiliasi antara Emiten

    dengan Profesi Penunjang Pasar Modal.

    (6) Ada atau tidak adanya hubungan afiliasi antara Emiten dengan Wali Amanat;

    dan

  • -28-

    (7) Ada atau tidak adanya hubungan kredit antara Emiten dengan Wali Amanat.

    Apabila Emiten memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat, harus

    diungkapkan informasi mengenai jumlah, jangka waktu dan persyaratan

    lainnya.

    Bagian Kelimabelas

    Pendapat dari Segi Hukum

    Pasal 31

    Dalam bagian Pendapat dari Segi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

    angka (15), Pendapat dari Konsultan Hukum harus paling sedikit memuat atau

    mengungkapkan :

    (1) keabsahan akta pendirian;

    (2) kesesuaian anggaran dasar terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-

    undangan di bidang Pasar Modal;

    (3) keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian

    penting lainnya;

    (4) izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha

    atau kegiatan usaha yang direncanakan Emiten;

    (5) status kepemilikan, pembebanan, asuransi dan sengketa atas aset Emiten yang

    nilainya material;

    (6) perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan

    hukum lainnya menyangkut Emiten dan Perusahaan Anak, komisaris atau

    direktur dan dampaknya bagi kelangsungan usaha Emiten (jika ada); dan

    (7) struktur permodalan dan pemegang saham Emiten serta perubahan-

    perubahannya selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran

    telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    (8) hal-hal material lainnya sehubungan dengan status hukum Emiten dan

    penawaran Efek bersifat utang yang akan dilaksanakan.

    Bagian Keenambelas

    Laporan Keuangan

    Pasal 32

    Dalam bagian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (16),

    harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan :

    (1) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan

    yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun buku yang disajikan sesuai dengan

    Peraturan Nomor VIII.G.7.

  • -29-

    (2) Laporan Akuntan berkenaan dengan Laporan Keuangan yang disajikan.

    Pasal 33

    Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 6 (enam) bulan dari laporan

    keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus

    dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka

    waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan

    interim tidak melampaui 6 (enam) bulan.

    Pasal 34

    (1) Laporan keuangan interim harus disajikan dengan perbandingan periode

    interim yang sama dari satu tahun buku sebelumnya, kecuali untuk laporan

    posisi keuangan.

    (2) Laporan keuangan interim yang digunakan sebagai pembanding tidak harus

    diaudit.

    Pasal 35

    Apabila setelah tanggal laporan keuangan terakhir Emiten melakukan transaksi yang

    berdampak signifikan terhadap aset, liabilitas dan hasil operasi Emiten, maka Emiten

    harus menyampaikan informasi keuangan proforma.

    Bagian Ketujuhbelas

    Laporan Penilai dan Laporan Tenaga Ahli

    Pasal 36

    (1) Dalam bagian Laporan Penilai dan Laporan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud

    dalam Pasal 7 angka (17), harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan :

    a. ringkasan laporan penilaian; dan

    b. nama, alamat, dan kualifikasi tenaga ahli tersebut dan pernyataan bahwa

    tenaga ahli tersebut telah memberikan persetujuan atas pencantuman

    ringkasan laporan dimaksud dalam Prospektus dalam hal Prospektus

    memuat ringkasan laporan dari tenaga ahli.

    (2) Laporan Penilai sebagaimana dimaksud angka (1) huruf a harus memenuhi

    ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.

    Bagian Kedelapanbelas

    Wali Amanat dan Penanggung

    Pasal 37

    Dalam bagian keterangan tentang perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam

    Pasal 7 angka (18) harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan :

  • -30-

    (1) Informasi tentang Wali Amanat, dan penanggung (jika ada) yang mencakup :

    a. nama dan alamat lengkap;

    b. akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;

    c. struktur modal;

    d. Dewan Komisaris dan Direksi;

    e. kegiatan usaha dan perizinan;

    f. tugas utama Wali Amanat, dan penanggung (jika ada);

    g. penggantian Wali Amanat, atau penanggung (jika ada);

    h. ikhtisar data keuangan penting Wali Amanat dan penanggung (jika ada)

    dengan perbandingan minimal 2 (dua) tahun terakhir;

    i. hubungan Afiliasi antara Emiten dengan penanggung (jika ada), termasuk

    jenis dan sifat dari hubungan Afiliasi tersebut; dan

    (2) pernyataan dari penanggung bahwa :

    a. penanggung sanggup untuk menanggung sesuai dengan

    kewajiban/kesanggupan penanggungan yang tercantum dalam perjanjian

    penanggungan; dan

    b. ada atau tidaknya perkara di bidang keuangan saat ini yang sedang dijalani

    oleh penanggung.

    Bagian Kesembilanbelas

    Tata Cara Pemesanan Efek bersifat utang

    Pasal 38

    Dalam bagian Tata Cara Pemesanan Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud

    dalam Pasal 7 angka (19), harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan :

    (1) pengajuan pemesanan pembelian Efek bersifat utang;

    (2) persyaratan pemesanan yang dapat diterima;

    (3) jumlah minimum yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan;

    (4) penyerahan formulir pemesanan;

    (5) masa Penawaran Umum;

    (6) tanggal penjatahan;

    (7) persyaratan pembayaran termasuk batas waktu pembayaran;

    (8) tanda terima untuk formulir pemesanan;

    (9) metode penjatahan Efek bersifat utang dalam Penawaran Umum;

  • -31-

    (10) kriteria pembatalan pemesanan;

    (11) pengembalian uang pemesanan yang mencakup :

    a. tingkat bunga yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti rugi

    atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan pembelian Efek bersifat

    Utang, dengan menyebutkan persentase tingkat bunga, atau pengukur

    lainnya; dan

    b. tata cara yang akan digunakan dalam melakukan pengembalian uang

    pemesanan pembelian Efek bersifat utang dan ganti rugi yang paling sedikit

    mengenai :

    1) jenis alat pembayaran; dan

    2) cara pembayaran.

    (12) distribusi Efek bersifat utang secara elektronik; dan

    (13) persyaratan lain (jika ada).

    Bagian Keduapuluh

    Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Efek

    Pasal 39

    Dalam bagian Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian

    Efek,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (20), harus paling sedikit memuat

    atau mengungkapkan :

    (1) penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Penjamin Emisi Efek dan

    agen penjualan Efek atau pihak yang menjalankan fungsi sebagai agen penjualan

    Efek;

    (2) penjelasan tentang metode dan batas waktu penyebaran Prospektus;

    (3) tempat dimana Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian Efek atau

    dokumen lainnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum atau salinannya

    yang disebutkan dalam Prospektus dapat diperoleh; dan

    (4) tempat dan contact person untuk memperoleh prospektus.

    BAB IV

    ISI PROSPEKTUS RINGKAS

    Bagian Pertama

    Informasi Pokok Tentang Penawaran Efek

    Pasal 40

    Informasi pokok tentang penawaran Efek paling sedikit harus memuat informasi

    sebagai berikut :

  • -32-

    (1) tanggal ijin pengumuman Prospektus Ringkas;

    (2) masa penawaran awal

    (3) prakiraan tanggal efektif;

    (4) prakiraan masa penawaran;

    (5) prakiraan tanggal penjatahan;

    (6) prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan;

    (7) prakiraan tanggal penyerahan surat Efek;

    (8) prakiraan tanggal pencatatan apabila dicatatkan di Bursa Efek;

    (9) nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/ faksimili, e-mail, situs

    web, dan kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor

    perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;

    (10) nama Bursa Efek apabila Efek tersebut akan dicatatkan;

    (11) jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, kisaran jumlah nominal

    dan uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan, serta kisaran suku bunga atau

    imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang. Jika suku

    bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan suku bunga

    mengambang;

    (12) prakiraan nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin

    Emisi Efek (jika ada);

    (13) prakiraan nama lengkap dari Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal serta

    Profesi Lain;

    (14) prakiraan nama dan alamat lengkap dari Agen Penjualan Efek;

    (15) prakiraan tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan; dan

    (16) pernyataan dalam huruf capital, bercetak tebal yang langsung dapat menarik

    perhatian pembaca, yaitu:

    a. INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI

    DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH

    DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM

    MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA

    KEUANGAN. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA

    PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT

    DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH

    DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF.

    PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN

  • -33-

    SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU

    MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS; dan

    b. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM

    PROSPEKTUS

    (17) pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian

    pembaca:

    a. "OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN

    MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA

    MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS

    INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL

    TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM."; dan

    b. “EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada)

    BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA

    INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG

    TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.”

    Pasal 41

    Informasi pokok lain yang harus diungkapkan, yaitu pernyataan bahwa sehubungan

    dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan

    atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa

    persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada).

    Bagian Kedua

    Informasi Lainnya

    Pasal 42

    Informasi tentang Penawaran Umum yang harus dimuat antara lain meliputi:

    (1) struktur modal saham pada waktu Prospektus diterbitkan, termasuk modal

    dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh;

    (2) kisaran jumlah Efek Bersifat utang yang ditawarkan;

    (3) satuan pemindahbukuan dan satuan perdagangan dari Efek bersifat utang yang

    akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum, termasuk batasan–batasan

    dalam melakukan pemindahbukuan;

    (4) ringkasan hak-hak pemegang Efek;

    (5) ikhtisar sifat Efek bersifat utang yang memberi kemungkinan pembayaran lebih

    dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek bersifat utang;

    (6) persyaratan dan/atau pembatasan-pembatasan atas pelunasan lebih dini atas

    Efek Bersifat Utang (jika ada);

  • -34-

    (7) harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek

    bersifat utang, termasuk metode penentuannya. Jika suku bunga mengambang,

    uraian lengkap tentang cara penentuan suku bunga mengambang;

    (8) tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok

    yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;

    (9) tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lain;

    (10) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);

    (11) mata uang yang menjadi denominasi utang;

    (12) rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang, nama dan alamat

    penanggung serta hubungan afiliasi Emiten dengan penanggung, termasuk

    keterangan tentang jaminan yang diberikan, penggantian penanggung, dan

    jangka waktu penanggungan (jika ada);

    (13) nama, alamat, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat;

    (14) ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Kontrak Perwaliamanatan;

    (15) aset Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan

    Efek yang ditawarkan, saat efektifnya aset tersebut sebagai agunan bagi

    pemegang Efek bersifat utang, dan ringkasan penilaian (jika ada);

    (16) hasil pemeringkatan Efek bersifat utang;

    (17) ringkasan pembatasan-pembatasan atau larangan-larangan yang ditujukan

    untuk melindungi pemegang Efek bersifat utang (jika ada); dan

    (18) penjelasan tentang bagian Efek bersifat utang yang tidak dijamin, dalam hal

    tidak semua Efek bersifat utang yang ditawarkan dijamin.

    Pasal 43

    Informasi tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum

    memuat ringkasan informasi atas hal-hal yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf a,

    b, dan c.

    Pasal 44

    Informasi tentang ikhtisar data keuangan penting paling sedikit memuat informasi :

    (1) Pendapatan;

    (2) laba (rugi) tahun berjalan;

    (3) total penghasilan komprehensif tahun berjalan;

    (4) total Aset;

    (5) total Liabilitas;

  • -35-

    (6) total Ekuitas;

    (7) rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total Aset;

    (8) rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap Ekuitas; dan

    (9) rasio keuangan yang relevan dengan industri Emiten.

    Pasal 45

    Informasi tentang analisis pembahasan manajemen memuat bahasan secara ringkas

    atas hal-hal yang diatur pasal 21 sampai dengan pasal 23.

    Pasal 46

    Informasi tentang faktor risiko memuat ringkasan atas hal-hal yang diatur dalam

    pasal 24.

    Pasal 47

    Informasi tentang kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan meliputi

    informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.

    Pasal 48

    (1) Informasi Singkat tentang Emiten termasuk kegiatan usaha serta nama–nama

    Direktur dan Dewan Komisaris Emiten.

    (2) Informasi Singkat tentang entitas anak termasuk kegiatan usaha entitas anak

    tersebut.

    Pasal 49

    Informasi tentang Tata Cara Pemesanan Efek bersifat utang memuat ringkasan atas

    hal-hal yang diatur dalam pasal 37.

    Pasal 50

    Informasi tentang penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian

    Efek.

    BAB V

    KETENTUAN SANKSI

    Pasal 51

    (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa

    Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak

    yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

    termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut,

    berupa:

    a. peringatan tertulis;

    b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

  • -36-

    c. pembatasan kegiatan usaha;

    d. pembekuan kegiatan usaha;

    e. pencabutan izin usaha;

    f. pembatalan persetujuan; dan

    g. pembatalan pendaftaran.

    (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,

    huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa

    didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis

    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

    (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

    b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan

    pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

    c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

    Pasal 52

    Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Otoritas

    Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang

    melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

    Pasal 53

    Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana

    dimaksud dalam Pasal 52 kepada masyarakat.

    BAB IV

    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 54

    Perusahaan Terbuka yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam

    rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang kepada Otoritas Jasa Keuangan

    sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap mengikuti

    Peraturan Nomor IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

    Modal Nomor: KEP-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman

    Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan

    Peraturan Nomor IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

    Modal Nomor: KEP-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman

    Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam Penawaran Umum dan

    Peraturan Nomor IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

    Nomor: KEP-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai

    Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum

  • -37-

    BAB V

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 55

    Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua

    Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996

    tentang Bentuk Dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka

    Penawaran Umum beserta Peraturan Nomor IX.C.2 yang merupakan lampirannya

    dan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-

    43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi

    Prospektus Ringkas dalam Penawaran Umum beserta Peraturan Nomor IX.C.3 yang

    merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Pasal 56

    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

    Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

    Republik Indonesia.

    Disahkan di Jakarta

    Pada tanggal .........................

    KETUA DEWAN KOMISIONER

    OTORITAS JASA KEUANGAN,

    Ttd.

    MULIAMAN D. HADAD

    Diundangkan di Jakarta

    Pada tanggal…....

    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

    REPUBLIK INDONESIA,

    Ttd.

    YASONNA H. LAOLY

    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...........NOMOR ...........

  • -38-

    RANCANGAN PENJELASAN

    PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

    NOMOR ....... /POJK.04/.........

    TENTANG

    BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA

    PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG

    UMUM

    Salah satu sumber informasi yang diperlukan oleh pemegang saham atau investor

    dalam melakukan pertimbangan atas keputusan investasinya adalah Prospektus

    yang merupakan dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu,

    informasi yang terkandung dalam Propektus harus memuat hal-hal yang benar-benar

    menggambarkan keadaan Emiten dan penawaran efek yang dilakukan, sehingga

    apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak

    mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut

    dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.

    Dalam prakteknya, pengungkapan pada Prospektus telah mengalami

    perkembangan yang cukup signifikan baik untuk mengakomodir perkembangan

    skema transaksi yang dilakukan maupun kebutuhan atas keterbukaan informasi

    yang lebih komprehensif untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan sebagaimana diatur

    dalam Undang-Undang Pasar Modal dan memberikan perlindungan kepada publik.

    Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dipandang perlu

    untuk melakukan penyempurnaan atau perubahan atas peraturan tentang Pedoman

    Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka

    Penawaran Umum.

    Pasal demi pasal

    Pasal 1

    Cukup jelas.

    Pasal 2

    Cukup jelas.

    Pasal 3

    Cukup jelas.

    Pasal 4

    Cukup jelas.

  • -39-

    Pasal 5

    Cukup jelas.

    Pasal 6

    Cukup jelas.

    Pasal 7

    Angka (1)

    Cukup jelas.

    Angka (2)

    Cukup jelas.

    Angka (3)

    Cukup jelas.

    Angka (4)

    Cukup jelas.

    Angka (5)

    Cukup jelas.

    Angka (6)

    Cukup jelas.

    Angka (7)

    Cukup jelas.

    Angka (8)

    Cukup jelas.

    Angka (9)

    Cukup jelas.

    Angka (10)

    Cukup jelas.

    Angka (11)

    Dalam praktiknya kecenderungan dimaksud dikenal juga dengan sebutan trend.

    Angka (12)

    Cukup jelas.

  • -40-

    Angka (13)

    Cukup jelas.

    Angka (14)

    Cukup jelas.

    Angka (14)

    Cukup jelas.

    Angka (15)

    Cukup jelas.

    Angka (16)

    Cukup jelas.

    Angka (17)

    Cukup jelas.

    Angka (18)

    Cukup jelas.

    Angka (19)

    Cukup jelas.

    Angka (20)

    Cukup jelas.

    Angka (21)

    Cukup jelas.

    Angka (22)

    Cukup jelas.

    Pasal 8

    Cukup jelas.

    Pasal 9

    Angka (1)

    Cukup jelas.

    Angka (2)

  • -41-

    Cukup jelas.

    Angka (3)

    Cukup jelas.

    Angka (4)

    Cukup jelas.

    Angka (5)

    Cukup jelas.

    Angka (6)

    Cukup jelas.

    Angka (7)

    Dalam praktiknya “surat elektronik” dimaksud dikenal juga dengan sebutan

    e-mail

    Angka (8)

    Cukup jelas.

    Angka (9)

    Cukup jelas.

    Angka (10)

    Cukup jelas.

    Angka (11)

    Cukup jelas.

    Angka (12)

    Cukup jelas.

    Angka (13)

    Cukup jelas.

    Angka (14)

    Cukup jelas.

    Pasal 10

    Cukup jelas.

    Pasal 11

  • -42-

    Cukup jelas.

    Pasal 12

    Cukup jelas.

    Pasal 13

    Cukup jelas.

    Pasal 14

    Cukup jelas.

    Pasal 15

    Cukup jelas.

    Pasal 16

    Cukup jelas.

    Pasal 17

    Cukup jelas.

    Pasal 18

    Cukup jelas.

    Pasal 14

    Cukup jelas.

    Pasal 15

    Cukup jelas.

    Pasal 16

    Cukup jelas.

    Pasal 17

    Cukup jelas.

    Pasal 18

    Cukup jelas.

    Pasal 19

    Angka (1)

    Cukup jelas.

    Angka (2)

  • -43-

    Cukup jelas.

    Angka (3)

    Cukup jelas.

    Angka (4)

    Cukup jelas.

    Angka (5)

    Dalam praktiknya keadaan lalai dimaksud dikenal juga dengan sebutan default.

    Pasal 20

    Cukup jelas.

    Pasal 21

    Uraian singkat pada pasal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan

    mengenai kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan, dan kegiatan

    usaha Emiten pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada

    masa yang akan datang.

    Pasal 22

    Angka (1)

    Cukup jelas.

    Angka (2)

    Cukup jelas.

    Angka (3)

    Cukup jelas.

    Angka (4)

    Cukup jelas.

    Angka (5)

    Cukup jelas.

    Angka (6)

    Cukup jelas.

    Angka (7)

    Cukup jelas.

    Angka (8)

  • -44-

    Cukup jelas.

    Angka (9)

    Cukup jelas.

    Angka (10)

    Cukup jelas.

    Angka (11)

    Cukup jelas.

    Angka (12)

    Cukup jelas.

    Angka (13)

    Cukup jelas.

    Angka (14)

    Dalam praktiknya yang masih terutang dimaksud dikenal juga dengan sebutan

    outstanding.

    Angka (15)

    Cukup jelas.

    Pasal 23

    Cukup jelas.

    Pasal 24

    Angka (1)

    Cukup jelas.

    Angka (2)

    Cukup jelas.

    Angka (3)

    Cukup jelas.

    Angka (4)

    Contoh risiko bagi investor, antara lain risiko tidak likuidnya Efek yang

    ditawarkan oleh Emiten dan penurunan harga Efek, risiko tidak terpenuhinya

    kewajiban pembayaran bunga dan pokok.

    Angka (5)

  • -45-

    Cukup jelas.

    Pasal 25

    Cukup jelas.

    Pasal 26

    Cukup jelas.

    Pasal 27

    Angka (1)

    Huruf a

    Cukup jelas.

    Huruf b

    Cukup jelas.

    Huruf c

    Cukup jelas.

    Huruf d

    1) Perubahan kepemilikan saham yang dimaksud berdasarkan dokumen

    hukum yang mendasari perubahan tersebut, antara lain akta pengalihan.

    2) Jika Emiten melaksanakan Penawaran Umum dalam waktu yang

    berdekatan dan kurang dari jangka waktu 2 (dua) tahun maka

    pengungkapan informasi perubahan kepemilikan saham tetap disajikan

    dalam jangka waktu 2 tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran.

    Sebagai Contoh, Emiten ABC berdiri pada tahun 1990. Pada tanggal 3

    Agustus 2014, Emiten ABC menyampaikan Pernyataan Pendaftaran

    Penawaran Umum Perdana Saham, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2015

    Emiten kembali menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum

    Obligasi.

    Pada Prospektus Penawaran Umum Obligasi, terkait perubahan kepemilikan

    saham, Emiten harus mengungkapkan perubahan kepemilikan saham 2

    (dua) tahun sebelum tanggal 10 Maret 2015.

    Huruf e

    Cukup jelas.

    Huruf f

    “Yang dimaksud perjanjian penting antara lain lisensi, pembeli utama,

    penunjukan agen atau distributor tunggal produk penting, perjanjian teknis,

  • -46-

    dan/atau pemberian jaminan perusahaan yang berpengaruh signifikan

    terhadap operasi dan profitabilitas Emiten”

    Huruf g

    Cukup jelas.

    Huruf h

    Cukup jelas.

    Huruf i

    Cukup jelas.

    Huruf j

    yang dimaksud dengan perubahan penting yang terjadi sesudah pendirian

    antara lain perubahan nama Emiten, perubahan kegiatan usaha utama dan

    perubahan pengendali.

    Angka (2)

    Cukup jelas.

    Angka (3)

    Cukup jelas.

    Angka (4)

    Cukup jelas.

    Angka (5)

    Cukup jelas.

    Angka (6)

    Cukup jelas.

    Angka (7)

    Cukup jelas.

    Angka (8)

    Huruf a

    Cukup jelas.

    Huruf b

    Cukup jelas.

    Huruf c

    Cukup jelas.

  • -47-

    Huruf d

    Cukup jelas.

    Huruf e

    Cukup jelas.

    Huruf f

    Cukup jelas.

    Huruf g

    Cukup jelas.

    Huruf h

    Dalam praktiknya waralaba dimaksud dikenal juga dengan sebutan franchise.

    Huruf i

    Cukup jelas.

    Huruf j

    Cukup jelas.

    Huruf k

    Cukup jelas.

    Huruf l

    Cukup jelas.

    Huruf m

    Cukup jelas.

    Huruf n

    Cukup jelas.

    Huruf o

    Cukup jelas.

    Huruf p

    Besarnya ketergantungan terhadap pemasok tertentu, satu/sekelompok

    pelanggan dan kontrak-kontrak dengan pemerintah diungkapkan secara

    kuantitatif antara lain dalam presentase.

    Huruf q

    Cukup jelas.

  • -48-

    Huruf r

    Cukup jelas.

    Huruf s

    Cukup jelas.

    Huruf t

    Cukup jelas.

    Huruf u

    Cukup jelas.

    Huruf v

    Cukup jelas.

    Pasal 28

    Cukup jelas.

    Pasal 29

    Cukup jelas.

    Pasal 30

    Angka (1)

    Profesi lain misalnya tenaga ahli bidang pertambangan.

    Angka (2)

    Cukup jelas.

    Angka (3)

    Cukup jelas.

    Angka (4)

    Cukup jelas.

    Angka (5)

    Cukup jelas.

    Pasal 31

    Cukup jelas.

    Pasal 32

    Cukup jelas.

  • -49-

    Pasal 33

    Cukup jelas.

    Pasal 34

    Cukup jelas.

    Pasal 35

    Contoh transaksi yang berdampak signifikan terhadap aset, liabilitas dan hasil

    operasi Emiten antara lain penggabungan usaha, akuisisi, divestasi dan penghentian

    segmen operasi yang signifikan.

    Pasal 36

    Cukup jelas.

    Pasal 37

    Cukup jelas.

    Pasal 38

    Cukup jelas.

    Pasal 39

    Cukup jelas.

    Pasal 40

    Angka (1)

    Cukup jelas.

    Angka (2)

    Cukup jelas.

    Angka (3)

    Cukup jelas.

    Angka (4)

    Cukup jelas.

    Angka (5)

    Cukup jelas.

    Angka (6)

    Cukup jelas.

    Angka (7)

  • -50-

    Cukup jelas.

    Angka (8)

    Cukup jelas.

    Angka (9)

    Cukup jelas.

    Angka (10)

    Cukup jelas.

    Angka (11)

    Kisaran suku bunga atau imbalan dengan cara lain bukan merupakan suku

    bunga atau imbalan final dan suku bunga atau imbalan final dapat diluar

    kisaran.

    Angka (12)

    Cukup jelas.

    Angka (13)

    Cukup jelas.

    Angka (14)

    Cukup jelas.

    Angka (15)

    Emiten harus dapat memprakirakan tanggal Prospektus akan diterbitkan untuk

    memberikan informasi tentang perubahan dan atau tambahan informasi kepada

    calon investor.

    Angka (16)

    Cukup jelas.

    Angka (17)

    Cukup jelas.

    Pasal 41

    Cukup jelas.

    Pasal 41

    Cukup jelas.

    Pasal 42

  • -51-

    Cukup jelas.

    Pasal 43

    Cukup jelas.

    Pasal 44

    Cukup jelas.

    Pasal 45

    Cukup jelas.

    Pasal 46

    Cukup jelas.

    Pasal 47

    Cukup jelas.

    Pasal 48

    Cukup jelas.

    Pasal 49

    Cukup jelas.

    Pasal 50

    Cukup jelas.

    Pasal 51

    Cukup jelas.

    Pasal 52

    Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

    (1) penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif

    untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan

    (2) penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak

    ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada

    Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat

    utang.

    Pasal 53

    Cukup jelas.

    Pasal 54

    Cukup jelas.

  • -52-

    Pasal 54

    Cukup jelas.

    Pasal 55

    Cukup jelas.

    Pasal 56

    Cukup jelas.

    TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...........


OTORITAS JASA KEUANGAN - bankbjb.co.id 2018/EN... · otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 38 /pojk.04/2014 tentang penambahan modal

OTORITAS JASA KEUANGAN - bankbjb.co.id 2018/EN... · otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 38 /pojk.04/2014 tentang penambahan modal

Documents
Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN - ojk.go.id · OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN ARUS ... proses pengadaan barang dan jasa, ... dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di

OTORITAS JASA KEUANGAN - ojk.go.id · OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN ARUS ... proses pengadaan barang dan jasa, ... dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 /POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 /POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN

Documents
Slide otoritas jasa keuangan

Slide otoritas jasa keuangan

Documents
Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN PERATURAN OTORITAS JASA … · q. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca: “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN PERATURAN OTORITAS JASA … · q. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca: “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN

Documents
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · otoritas jasa keuangan republik indonesia peraturan otoritas jasa keuangan nomor /pojk.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · otoritas jasa keuangan republik indonesia peraturan otoritas jasa keuangan nomor /pojk.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG ... · 2020. 6. 30. · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG ... · 2020. 6. 30. · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ... · beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan; b. bahwa dalam rangka memberikan

OTORITAS JASA KEUANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ... · beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan; b. bahwa dalam rangka memberikan

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN · PDF fileKomisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik ... jadwal yang telah disusun sebagaimana

OTORITAS JASA KEUANGAN · PDF fileKomisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik ... jadwal yang telah disusun sebagaimana

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · - 1 - salinan peraturan otoritas jasa keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · - 1 - salinan peraturan otoritas jasa keuangan

Documents
SANGGAHAN DAN TANGGUNG JAWAB - upperlineid · 2020. 1. 9. · Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas

SANGGAHAN DAN TANGGUNG JAWAB - upperlineid · 2020. 1. 9. · Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas

Documents
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG … · otoritas jasa keuangan republik indonesia peraturan otoritas jasa keuangan nomor /pojk.05/2017 tentang laporan berkala dana pensiun

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG … · otoritas jasa keuangan republik indonesia peraturan otoritas jasa keuangan nomor /pojk.05/2017 tentang laporan berkala dana pensiun

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 24... · otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 24 /pojk.05/2019 tentang rencana bisnis

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 24... · otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 24 /pojk.05/2019 tentang rencana bisnis

Documents
SALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, · 2020. 11. 26. · otoritas jasa keuangan republik indonesia peraturan otoritas jasa keuangan

SALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, · 2020. 11. 26. · otoritas jasa keuangan republik indonesia peraturan otoritas jasa keuangan

Documents
Otoritas jasa keuangan

Otoritas jasa keuangan

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN - WordPress.com · peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 14 /pojk.04/2019 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor

OTORITAS JASA KEUANGAN - WordPress.com · peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 14 /pojk.04/2019 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor

Documents
BAB II OTORITAS JASA KEUANGAN DAN INVESTASI A. Otoritas ... II.pdf · OTORITAS JASA KEUANGAN DAN INVESTASI A. Otoritas Jasa Keuangan 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-undang

BAB II OTORITAS JASA KEUANGAN DAN INVESTASI A. Otoritas ... II.pdf · OTORITAS JASA KEUANGAN DAN INVESTASI A. Otoritas Jasa Keuangan 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-undang

Documents
Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Industri Jasa Keuangan · Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Industri Jasa Keuangan telah menerbitkan

Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Industri Jasa Keuangan · Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Industri Jasa Keuangan telah menerbitkan

Documents
LAPORAN TRIWULANAN · Otoritas Jasa Keuangan Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh ... regulator dan pengawas sektor jasa keuangan ... 1.3.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

LAPORAN TRIWULANAN · Otoritas Jasa Keuangan Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh ... regulator dan pengawas sektor jasa keuangan ... 1.3.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Documents
SOSIALISASI PERATURAN OTORITAS JASA …asosiasi-emiten.or.id/wp-content/uploads/2016/03/Sosialisasi-POJK... · Memberikan pedoman bagi Emiten atau ... dan anak • Struktur Grup

SOSIALISASI PERATURAN OTORITAS JASA …asosiasi-emiten.or.id/wp-content/uploads/2016/03/Sosialisasi-POJK... · Memberikan pedoman bagi Emiten atau ... dan anak • Struktur Grup

Documents
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN …

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN …

Documents
 · otoritas jasa keuangan salinan keputusan dewan komisioner otoritas jasa keuangan nomor kep- /d.04/2017 tentang daftar efek syariah dewan komisioner otoritas jasa keuangan,

 · otoritas jasa keuangan salinan keputusan dewan komisioner otoritas jasa keuangan nomor kep- /d.04/2017 tentang daftar efek syariah dewan komisioner otoritas jasa keuangan,

Documents
LAMPIRAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN · 1) kegiatan usaha penjaminan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

LAMPIRAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN · 1) kegiatan usaha penjaminan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · otoritas jasa keuangan republik indonesia peraturan otoritas jasa keuangan nomor /pojk. /2016 tentang layanan pinjam meminjam

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN ... · otoritas jasa keuangan republik indonesia peraturan otoritas jasa keuangan nomor /pojk. /2016 tentang layanan pinjam meminjam

Documents
Makalah Otoritas jasa Keuangan

Makalah Otoritas jasa Keuangan

Documents
OTORITAS JASA KEI-JANGAN WWF...OTORITAS JASA KEI-JANGAN WWF Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memulai inisiatif ekonomi berkelanjutan dengan merumuskan roadmap keuangan berkelanjutan

OTORITAS JASA KEI-JANGAN WWF...OTORITAS JASA KEI-JANGAN WWF Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memulai inisiatif ekonomi berkelanjutan dengan merumuskan roadmap keuangan berkelanjutan

Documents
UNIVERSITAS INDONESIA INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334348-T32613-Firman Kusbianto.pdf · Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Sektor Jasa

UNIVERSITAS INDONESIA INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334348-T32613-Firman Kusbianto.pdf · Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Sektor Jasa

Documents