Organisasi Pengusaha yang Efektif

Seri panduan praktis membangun danmengelola organisasi pengusaha yang efektif

Rancangan dan pelaksanaan praktik pengelolaan yang baik

Diterbitkan oleh anggota fakultas Organisasi Internasional MBA Universitas Jenewa,Diterbitkan oleh anggota fakultas Organisasi Internasional MBA Universitas Jenewa,Diterbitkan oleh anggota fakultas Organisasi Internasional MBA Universitas Jenewa,Diterbitkan oleh anggota fakultas Organisasi Internasional MBA Universitas Jenewa,Diterbitkan oleh anggota fakultas Organisasi Internasional MBA Universitas Jenewa,untuk Biro Aktivitas Pengusaha Organisasi Perburuhan Internasionaluntuk Biro Aktivitas Pengusaha Organisasi Perburuhan Internasionaluntuk Biro Aktivitas Pengusaha Organisasi Perburuhan Internasionaluntuk Biro Aktivitas Pengusaha Organisasi Perburuhan Internasionaluntuk Biro Aktivitas Pengusaha Organisasi Perburuhan Internasional

Petunjuk Satu PengelolaanPengelolaan Organisasi Pengusaha

2

Copyright © Organisasi Perburuhan Internasional 2006Cetakan Pertama, 2006

Publikasi-publikasi International Labour Office memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 KonvensiHak Cipta Universal. Meskipun demikian, bagian-bagian singkat dari publikasi-publikasi tersebut dapatdiproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hakreproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International LabourOffice, CH 1211 Geneva 22, Switzerland. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonanseperti itu.

Organisasi Perburuhan InternasionalPetunjuk Satu Pengelolaan - Pengelolaan Organisasi PengusahaJakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2006

ISBN 92-2-819294-1 978-92-2-819294-0 (web pdf only)

Jakarta, 2006

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktikPersatuan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang berada didalamnya tidak mewakili pengekspresian opiniapapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara apa pun, wilayah atau teritori atauotoritasnya, atau mengenai delimitasi batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi dan kontribusi lain yang ditandatanganimerupakan tanggung jawab pengarang seorang, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Interna-tional Labour Office atas opini-opini yang terdapat didalamnya.

Referensi nama perusahaan dan produk-produk komersil dan proses-proses tidak merupakan dukungan dariInternational Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau prosestertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor ILO lokal di berbagai negara, atau langsungdari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalog atau daftar publikasibaru akan dikirimkan secara cuma-cuma dari alamat diatas.

Dicetak di Jakarta

3

Rancangan dan pelaksanaan praktik pengelolaan yang baik

Petunjuk Satu PengelolaanPengelolaan Organisasi Pengusaha

DAFTAR ISIBab SatuBab SatuBab SatuBab SatuBab Satu Bagaimana menggunakan panduan ini 55555

Bab DuaBab DuaBab DuaBab DuaBab Dua Organisasi pengusaha dan pengelolaannya 77777

Bab TigaBab TigaBab TigaBab TigaBab Tiga Institusi pengelola- majelis anggota; dewan pengurus; pimpinan eksekutif danmanajemen 1 11 11 11 11 1

Bab EmpatBab EmpatBab EmpatBab EmpatBab Empat Panduan pengelolaan aturan; pengurus dan kelompok proyek;transparansi serta komunikasi 2 12 12 12 12 1

Bab LimaBab LimaBab LimaBab LimaBab Lima Daftar periksa pengelolaan yang baik 2222277777

Bab EnamBab EnamBab EnamBab EnamBab Enam Apa yang dikatakan oleh“guru” bisnis 3333311111

Bab TBab TBab TBab TBab Tujuhujuhujuhujuhujuh Bacaan lanjutan dan sumber tentang pengelolaan organisasi pengusaha 3 53 53 53 53 5

Bab DelapanBab DelapanBab DelapanBab DelapanBab Delapan Contoh konstitusi organisasi pengusaha 3 93 93 93 93 9

4

5

Rancangan dan pelaksanaan praktik pengelolaanyang baik merupakan panduan pertama dari seripaket Organisasi Pengusaha yang EfektifOrganisasi Pengusaha yang EfektifOrganisasi Pengusaha yang EfektifOrganisasi Pengusaha yang EfektifOrganisasi Pengusaha yang Efektif.

Keseluruhan seri panduan ini dirancang untukmembantu eksekutif, direktur dan manajerorganisasi pengusaha membangun dan menjalankanorganisasi agar lebih strategis dan efektif. Utamanya,panduan ini ditujukan untuk menyusun, membangundan menjalankan organisasi pengusaha di tingkatnasional di negara-negara berkembang dan dalamtransisi ekonomi. Panduan ini menawarkan saran-saran yang berharga bagi organisasi sektoral danregional yang ada untuk mewakili kepentingan-kepentingan para pengusaha dan organisasipengusaha di tingkat nasional di negara-negara maju.Panduan inipun memaparkan hal yang akan menjadi

kendala, khususnya bagi organisasi yangmempertimbangkan atau menjalankan kajianstrategis atas pengoperasian organisasi saat ini.

Merancang dan melaksanakan praktik pengelolaanyang baik merupakan pendekatan langkah-demi-langkah untuk memastikan diterapkannya prinsipdan praktik pengelolaan yang baik dalam organisasipengusaha. Petunjuk ini berisikan saran praktis danalat bantu bagi pimpinan organisasi pengusaha yangtelah mapan, untuk mengkaji pendekatan dalammengelola atau mendukung organisasi-organisasiyang baru berdiri, membangun struktur-struktur danproses-proses pengelolaan sejak awal yangseharusnya dilakukan. Alat bantu tersebut meliputitiga hal:

Panduan dalam paket Organisasi Pengusaha yangEfektif ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul berkaitan denganpengelolaan organisasi pengusaha dan anggotanya.Panduan ini disajikan dalam bentuk yang mudahdibaca dengan menyajikan prinsip-prinsip dasar yangbersifat penting, untuk mengembangkan danmenjaga praktik pengelolaan yang baik dalamorganisasi-organisasi pengusaha.

Pengelolaan yang baik dalam organisasi-organisasipengusaha secara umum dicapai melalui:

Pendirian struktur dan prosedur yang demokratisdalam pengambilan keputusan;Keberadaan “uji dan pengimbangan” (check andbalance) yang memadai oleh para pengambilkeputusan;Transparansi dalam pengambilan keputusan,pelaksanaan dan komunikasi anggota; danMenghapuskan pengaruh yang tidak perlu danberlebihan terhadap setiap keputusan.

Panduan ini membahas setiap permasalahan-permasalahan di atas dalam bab tiga dan empat yangbertajuk “Institusi-institusi pemerintahan” dan

Daftar periksa

Praktik yang baik

Kutipan

1. Daftar periksa didesain untuk membantu mengkaji posisidi mana organisasi Anda, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan dan merencanakanrancangan dan pelaksanaan struktur dan prosesorganisasi yang lebih baik

2. Praktik yang baik memberikan contoh-contoh tentangbagaimana organisasi-organisasi lain menyelesaikanpersoalan yang dihadapi organsisasi Anda.

3. Kutipan kunci penulis yang kredibel, memberikanilustrasi tentang hal-hal paling penting; sebagaireferensi dalam diskusi yang Anda lakukan dan untukpenyusunan materi-materi tertulis.

Bab Satu

Bagaimana menggunakanpanduan ini

Bag

ian

1

6

Cakupan dari panduan ini secara hati-hati membatasidiri pada hal-hal spesifik yang berhubungan denganpengelolaan organisasi-organisasi pengusaha.Panduan ini menarik garis pemisah yang tegas antaramanajemen organisasi pengusaha dengan praktikpengelolaan yang baik sebuah organisasi. Keduanya,baik manajemen organisasi maupun praktikpengelolaan yang baik, merupakan hal penting untukmembangun organisasi pengusaha yang berhasil danberkelanjutan. Manajemen strategi organisasipengusaha, termasuk di dalamnya menentukanprioritas dan tujuan serta keputusan yang tepat untukmenjalankan rencana-rencana merupakan masalahpenting dalam sebuah organisasi. Hal ini akanmenjadi sorotan dalam bagian kedua seri panduanOrganisasi Pengusaha yang Efektif ini.

Semua hal dalam seri panduan ini dirancang sebagaimekanisme yang serba guna. Meskipun panduantentang pengelolaan ini harus membuktikan dirisebagai bacaan yang relatif praktis serta menarikuntuk dibaca, pelaksanaannya merupakan caraterbaik dalam memaksimalkan nilai sebuahorganisasi pengusaha.

Seringkali organisasi memiliki minat khusus dalamkeseluruhan bidang pengelolaan. Sebagai contoh,komposisi dan tanggung jawab pengurus mungkinmenjadi masalah bagi satu organisasi, akan tetapibagi organisasi lainnya, boleh jadi penugasanpimpinan eksekutif yang baru lebih merupakanmasalah yang lebih besar. Di banyak organisasipengusaha, pemakaian daftar periksa akanbermanfaat sebagai perangkat audit untukmembantu mengidentifikasi kekuatan dankelemahan sistem pengelolaan organisasi yangtengah berjalan.

Boleh dibilang, ini merupakan sebuah panduansingkat untuk menjawab permasalahan yang sangatkompleks. Panduan ini tidak dimaksudkan untukmenawarkan atau merangkum ide-ide baru. Akantetapi memetik banyak materi yang telahdipublikasikan sebelumnya yang berkaitan denganpengelolaaan secara umum. Panduan ini memberiperhatian yang besar terhadap kerja yang telahdicapai oleh organisasi-organisasi pengusahakhususnya, dan menimba pengalaman dari parapenulis andal yang memiliki perhatian tentang apayang seharusnya dikerjakan dan tidak dikerjakan,dalam praktik pengelolaan organisasi pengusahasehari-hari. Materi yang termuat dalam teks panduandan rekomendasi bacaan lanjutan menunjukkankeberagaman sumber-sumber tentang pengelolaanyang digunakan sebagai bahan referensi panduan ini.

“Perangkat-perangkat pemerintahan”. Bab tigamenjelaskan bentuk dan fungsi anggota dewan;komposisi dan tanggung jawab pengurus, tugas sertatanggung jawab pimpinan eksekutif dan manajemenorganisasi. Bab empat menguji aturan-aturanorganisasi pengusaha, manfaat pengurus dankelompok proyek, transparansi serta komunikasi.

Bab lima menawarkan kompilasi daftar periksa yangmengkombinasikan satu tempat daftar periksadengan permasalahan spesifik yang akan ditemukandi hampir semua bab dalam panduan. Di sini, daftarperiksa menjadi perangkat yang sangat bergunauntuk mengkaji organisasi. Daftar periksa yang akandigunakan pada akhir panduan pengelolaanbermanfaat memfasilitasi rencana aksi, ataudigunakan sejak permulaan sebagai patokan dalammengukur peringkat asosiasi Anda dalam mengelolaorganisasi.

Bagian terakhir panduan merupakan paparan ringkasdengan pendekatan akademis tentang pengelolaanapa yang dikatakan oleh “guru” bisnis. Dengankerangka analisis yang digunakannya, bab ini,mencoba merangkum dan mendeskripsikannyadalam konteks dan dukungan prinsip-prinsipakademis tentang pengelolaan, termasuk pengantarmenuju bacaan lanjutan yang disarankan dalam babtujuh.

“Bacaan lanjutan dan hubungan tentang pengelolaandan organisasi-organisasi pengusaha,mengidentifikasi pandangan umum, dan saran-saran,dan sumber-sumber tambahan khususnya terkaitdengan pengelolaan dan organisasi pengusaha. Adabeberapa materi yang dikembangkan oleh BiroAktivitas Pengusaha di Organisasi PerburuhanInternasional.

Sementara, bab delapan panduan memuat model ataucontoh konstitusi organisasi pengusaha. Contohkonstitusi akan sangat berguna baik bagi Anda yangsedang menjalankan proses penyusunan dari awal drafkonstitusi ataupun untuk setiap revisi yang dilakukanterhadap konstitusi yang sudah ada dan yang sudahkadaluwarsa termasuk bagi Anda yang melakukanpengkajian atas konstitusi yang tengah berjalan, untukmemastikan apakah konstiusi yang berlaku telahmencakup semua isu-isu besar secara efektif.

Penyusunan aturan yang baik dalam masalah-masalah pokok merupakan langkah awal yangpenting dalam membuka jalan bagi praktikpengelolaan yang baik, meskipun bukan merupakankeseluruhan masalah. Praktik keseharian daripengelolaan yang baik, sangat bertumpu padaperilaku dan kebiasaan setiap individu dalammenyusun keanggotaan, pengurus dan manajemenserta staf organisasi pengusaha.

7

Manfaat dan pentingnyapengelolaan yang baikPengelolaan yang baik merupakan pondasi bagipengembangan setiap organisasi, baik organisasipemerintah, perusahaan, serikat pekerja danorganisasi pengusaha.

Dengan pengelolaan yang baik, hal inimengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhipersyaratan dan memiliki perangkat minimal untukmemastikan kredibilitas, integritas dan otoritassebuah institusi dalam membangun aturan,membuat keputusan serta mengembangkan programdan kebijakan yang merefleksikan pandangan dankebutuhan anggota.

Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasipengusaha memelihara kepercayaan anggotameningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya.

Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baikdalam organisasi pengusaha, tidak hanyamenghancurkan reputasi, serta mengurangiefektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampaknegatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya.Pengelolaan yang baik merupakan elemen pentinguntuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengankepentingan anggotanya.

Di tengah merebaknya skandal perusahaanbelakangan ini, perhatian untuk memastikanpenerapan pengelolaan yang baik, juga menjadiperhatian organisasi pengusaha di negara maju.Organisasi pengusaha memiliki fungsi yang pentingdalam memainkan perannya membangun transisidan pengembangan ekonomi pasar. Di tengahperubahan dan transisi ekonomi, penting bagiorganisasi pengusaha untuk memberikan contohtentang praktik-praktik pengelolaan yang baik.Pemerintah dan serikat pekerja membutuhkanorganisasi pengusaha sebagai mitra yang kredibeldan transparan, yang dapat mewakili kepentingankomunitas pengusaha.

Dengan demikian lembaga donor internasional dannasional yang berkeinginan bermitra untukmenjalankan investasi dalam pengembanganorganisasi pengusaha, perlu diyakinkan bahwaorganisasi pengusaha yang dibangun merupakan

Bab Dua

Organisasi pengusaha danpengelolaannya

Filsuf Cina Confusius(476-551 Sebelum Masehi).

Dalam tahun-tahun belakangan ini, semakin jelas,pengolaan yang baik merupakan hal yang penting bagisetiap perusahaan di seluruh dunia. Skandal-skandalperusahaan besar yang kerap terjadi, semata-mataakibat tidak efektifnya penerapan “uji dankeseimbangan” (check and balance) atas perilakueksekutif yang menghancurkan reputasi perusahaanserta secara serius merusak kepercayaan publikterhadap keseluruhan dunia usaha.

Dalam beberapa aspek, organisasi-organisasipengusaha berbeda dari perusahaan-perusahaanswasta. Meskipun demikian, beberapa prinsip-prinsippengelolaan yang baik harus dimiliki olehperusahaan. Ini bukan persoalan sepele, sebaborganisasi-organisasi pengusaha kerap dimintamewakili kepentingan bisnis dalam perdebatanpengelolaan dan etik.

Dari pandangan yang lebih praktis, tidak adanyasistem pengelolaan yang baik, akan mengancamorganisasi-organisasi pengusaha, gagal dalammencapai tujuan organisasi yang paling asasi, yaitumewakili kepentingan terbaik anggotanya.

Sederhananya, pengelolaan yang baik akanSederhananya, pengelolaan yang baik akanSederhananya, pengelolaan yang baik akanSederhananya, pengelolaan yang baik akanSederhananya, pengelolaan yang baik akanmemperkuat kemampuan organisasi-memperkuat kemampuan organisasi-memperkuat kemampuan organisasi-memperkuat kemampuan organisasi-memperkuat kemampuan organisasi-organisasi pengusaha dalam mewakiliorganisasi pengusaha dalam mewakiliorganisasi pengusaha dalam mewakiliorganisasi pengusaha dalam mewakiliorganisasi pengusaha dalam mewakilikepentingan anggota-anggotanya secarakepentingan anggota-anggotanya secarakepentingan anggota-anggotanya secarakepentingan anggota-anggotanya secarakepentingan anggota-anggotanya secarakredibel dan baik, serta memberikan dampakkredibel dan baik, serta memberikan dampakkredibel dan baik, serta memberikan dampakkredibel dan baik, serta memberikan dampakkredibel dan baik, serta memberikan dampakpositif bagi kemampuan untuk tumbuh danpositif bagi kemampuan untuk tumbuh danpositif bagi kemampuan untuk tumbuh danpositif bagi kemampuan untuk tumbuh danpositif bagi kemampuan untuk tumbuh danberkembang.berkembang.berkembang.berkembang.berkembang.

Kutipan Kunci

Bag

ian

2

“Untuk melihat tindakanbenar dan tidak, dibutuhkankeberanian”

8

institusi yang legal, transparan dan berbasis padaaturan.

Definisi terminologiTerminologi yang terkait dengan organisasipengusaha dan bagian-bagian yang berkaitan dengankeanggotaannya dapat berbeda dari satu negara kenegara lainnya, dan dari satu industri ke industrilainnya. Demi tujuan konsistensi, panduan inimenggunakan terminologi sebagai berikut:

Organisasi pengusaha adalah kelompokperusahaan atau organisasi pengusaha yangberbasis keanggotaan secara sukarela.

Organ pengambil-keputusan organisasi pengusahayang tertinggi adalah rapat anggota. Kerap puladisebut rapat umum tahunan, atau rapat umum.

Anggota yang dipilih oleh badan pengelola tertinggiorganisasi pengusaha dirujuk sebagai dewanpengurus atau pengurus. Padanan lain yang seringdigunakan untuk “pengurus” adalah komiteeksekutif, komite manajemen, atau dewanpengurus yang diketuai oleh presiden organisasi.

Manajer senior yang ditunjuk oleh pengurus adalahpimpinan eksekutif. Terminologi lainnya yaitusekretaris jenderal, direktur jenderal, direktureksekutif, pimpinan eksekutif, manajer umum, dandirektur atau manajer.

Meskipun panduan ini menggunakan terminologitertentu, bukan berarti terminologi yang dipilih lebihdianjurkan untuk digunakan dibandingkanterminologi lainnya. Prinsip utamanya terletak padapengelolaan, bukan pada judul atau label-label yangdipilih karena merupakan kebiasaan atau lebihdisukai.

Kerangka aturanDi banyak negara, untuk dapat bertindak sebagaibadan hukum, organisasi pengusaha diwajibkanuntuk mendaftarkan dirinya sebagai “badan hukum”organisasi yang khusus didesain untuk organisasi nir-laba. Meskipun peraturan-peraturan dari satu negarake negara lainnya berbeda, secara umum peraturantersebut biasanya berisi aturan-aturan yang disusununtuk melindungi hak dan kepentingan anggotanyaserta pihak ketiga. Untuk maksud tersebut,organisasi pengusaha membangun kerangkapengelolaan umum yang mengikat berdasarkanpraktik internal dan prosedur yang baik.

Banyak rujukan tentang standar nasionalpengelolaan tertentu yang memengaruhi bisnis didunia. Di antara aturan tersebut adalah hukum di

Amerika Serikat Sarbanes-Oxley, yang secara khususmengatur masalah pengelolaan organisasi yangberkaitan dengan akuntansi dan pemeriksaansebagai respons merebaknya skandal perusahaanEnron pada awal tahun 2000.

Selain itu, terdapat panduan internasional yang tidakmengikat tentang pengelolaan bisnis yang berkaitandengan perusahaan-perusahaan emiten publik(perusahaan yang bergerak di bidang saham), atauseringkali disebut panduan pengelolaan korporasi.

Panduan dalam bidang ini termasuk panduan OECDbaru tentang pengelolaan korporasi (2004), danuntuk hal yang lebih terbatas, aturan OECD tentangperusahaan multinasional. Ada beberapa organisasipengusaha nasional dan internasional yang murnididirikan semata-mata untuk mempromosikanstandar pengelolaan yang baik di dunia bisnis.

Sementara belum ada satupun standar-standarpengelolaan dapat diterapkan bagi organisasi-organisasi pengusaha secara khusus. Standar-standar tersebut mendorong penciptaan lingkunganbaru yang mengakomodasi meningkatnya ekspektasiatas kebutuhan pengelolaan organisasi di sektorswasta. Selain itu, standar-standar pengelolaan yangada dapat dijadikan batu loncatan bagi mereka yangingin melakukan penelitian lebih lanjut tentangpengelolaan organisasi, dan sebagai referensi dalampenyusunan panduan-panduan ini.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telahmengeluarkan beberapa konvensi. Meskipun tidaksecara spesifik menggarisbawahi tentangpengelolaan organisasi pengusaha, akan tetapikonvensi-konvensi ILO tersebut memuat prinsip-prinsip mendasar yang berkaitan dengan pengelolaan(lihat boks 1). Misalnya prinsip tentang partisipasisukarela dalam organisasi pengusaha, selainbeberapa panduan yang berkaitan denganpengelolaan organisasi pengusaha, serta peran kuncimereka dalam menyuarakan kepentinganpengusaha.

Organisasi pengusaha dankeanggotaannyaSebuah organisasi pengusaha harus mewakilikepentingan umum kelompok atau organisasipengusaha berbasis perusahaan dan regional atausektor secara individual. Organisasi pengusahabekerja untuk membangun dan memeliharalingkungan usaha bagi keberhasilan dankemakmuran operasionalisasi bisnis perusahaanyang menjadi anggotanya. Hal ini tentunyamemerlukan advokasi dan dialog dengan pemerintahtentang prioritas-prioritas penting yang menjadiperhatian anggotanya. Prioritas tersebut seringkali

9

bermuara pada dialog-sosial dengan serikat pekerja.Beberapa organisasi pengusaha melayanikepentingan anggotanya (individu perusahaan)berkaitan dengan perjanjian kerja bersama atauketerlibatan dalam mewakili kepentingan pengusahadalam negosiasi kesepakatan bersama bersamadengan serikat pekerja.

Di luar perannya mewakili angggota secara nasional,organisasi pengusaha dapat pula mewakilikepentingan anggotanya di tingkat internasional danregional (sebagai contoh di Uni Eropa: UNICEF), dan diberbagai organisasi internasional, seperti OECD(Komite Penasihat Industri dan Bisnis (OECD-BIAC)dan di ILO (Organisasi Perburuhan Internasional-IOE).

Organisasi-organisasi pengusaha secara terus-menerus memberikan manfaat dan layanantambahan bagi anggotanya. Organisasi pengusahadapat melayani anggotanya melalui pemberianinformasi secara berkesinambungan tentangaktivitas industri yang relevan, tren makro ekonomi,regulasi pemerintah, dan pembangunan sosial.Organisasi pengusaha juga harus memberi sejumlahlayanan kepada anggotanya seperti pelatihan,konsultasi atau bantuan hukum dan nasihat.

Kriteria keanggotaanPersyaratan khusus tentang keanggotaan organisasipengusaha dapat bervariasi dari satu negara kenegara lain, industri ke industri lainnya. Akan tetapi,konstitusi harus jelas menerangkan siapa yang dapatdan tidak dapat bergabung dengan organisasi.

Umumnya, persyaratan untuk keanggotaan dibatasipada keanggotaan perorangan, perusahaan atauorganisasi-organisasi lainnya, di mana pengusahadilibatkan dalan produksi komersial, produkmanufaktur atau komoditas serta layanan komersiallainnya. Di beberapa negara, organisasi pengusahadibedakan menjadi organisasi tingkat nasional yangterdiri dari organisasi pengusaha tingkat sektoral danregional, yang beroperasi berdasarkan aturankeanggotaan yang sama.

Perseorangan atau organisasi-organisasi yang tidakmemenuhi apa yang disyaratkan dalam konstitusi(anggaran dasar) dapat pula diterima menjadianggota sebagai anggota asosiasi (associate) atauafiliasi apabila organisasi mempertimbangkanadanya kesesuaian dengan tujuan organisasi. Serikatpekerja dan pemerintah tidak bisa menjadi anggotaorganisasi pengusaha. Dalam kondisi apapun,keanggotaan organisasi pengusaha harus bersifatsukarela. Sebagaimana diatur dalam Konvensi No.87 dan 98, keanggotaan sukarela merupakan prinsipmendasar yang diterima secara umum dalampembentukan organisasi pengusaha. Selain itu,berdasarkan konvensi ILO dan PBB, segala bentukdiskriminasi berdasarkan status ras, gender, agamadan etnik tidak dibenarkan untuk dijadikanpersyaratan untuk menjadi anggota organisasipengusaha.

KONVENSI ILKONVENSI ILKONVENSI ILKONVENSI ILKONVENSI ILO BERKAITO BERKAITO BERKAITO BERKAITO BERKAITAN DENGAN DENGAN DENGAN DENGAN DENGAN PENGELAN PENGELAN PENGELAN PENGELAN PENGELOLAAN OROLAAN OROLAAN OROLAAN OROLAAN ORGGGGGANISASI PENGUSAHAANISASI PENGUSAHAANISASI PENGUSAHAANISASI PENGUSAHAANISASI PENGUSAHA

Konvensi No. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi (1948):- Pasal 2: Pengusaha…memiliki hak untuk mendirikan dan untuk bergabung dengan organisasi

secara sukarela tanpa paksaan;- Pasal 3: Organisasi pengusaha memiliki hak untuk menyusun konstitusi dan aturan, memilih

perwakilan mereka dengan kebebasan penuh, mengorganisasikan administrasi dan aktivitasmereka serta memformulasikan program-program organisasi;

- Pasal 4: Organisasi pengusaha tidak dapat dibubarkan atau dibekukan oleh pemerintah(otoritas administrasi).

Konvensi 144 tentang konsultasi triparit untuk mempromosikan implementasi ILS (Standar PerburuhanInternasional) (1976):- Pasal 3: perwakilan para pengusaha, harus bebas dipilih oleh perwakilan organisasi mereka

sendiri.

Bag

ian

2

10

11

Anggota dewanAnggota organisasi pegusaha harus menjadipengambil manfaat terbesar dari aktivitas organisasidan pemegang kewenangan tertinggi dalampengelolaan organisasi. Kewenangan atau otoritasdan legitimasi anggota pengurus dan manajemenharus tumbuh bersumberkan dari dukungananggotanya. Kredibilitas organisasi pengusaha harusmewakili kepentingan anggota sesungguhnya.Anggota biasanya diwakili oleh dewan anggota yangbertindak sebagai institusi kunci dari pengelolaanorganisasi pengusaha.

Pembentukan dewan anggotaBesarnya jumlah anggota secara pasti yang dapatberpartisipasi dalam pengelolaan anggota sangatbervariasi, tergantung dari ukuran (jumlah anggota)dan kompleksitas (jumlah industri atau daerahgeografis) organisasi, yang harus dijelaskan dalamkonstitusi.

Bagi organisasi pengusaha berskala sedang ataukecil, setiap anggota perusahaan dapat mengirimkanperwakilannya ke dewan anggota, yang akan memilihdan menyetujui keanggotaan pengurus dankeputusan-keputusan pengurus lainnya yangdisepakati.

Dalam organisasi pengusaha yang lebih besar dankompleks, mungkin dibutuhkan adanya perwakilantidak langsung atau berjenjang. Apabila penjenjangan

perwakilan dirasakan perlu, organisasi pengusahaharus melakukan pengukuran, untuk memastikanorganisasi mewakili keseluruhan anggota, sektorindustri serta geografis yang merupakan konstituenorganisasi.

Jelasnya, pengusaha yang lebih besar harus memilikisuara yang lebih menentukan dalam hal-hal yangberkaitan dengan organisasi pengusaha, akan tetapitidak untuk mengenyampingkan partisipasi anggotayang lain.

Peraturan organisasi pengusaha harus tegasmenjelaskan tentang keberadaan perwakilan yangwajar dan seimbang bagi setiap anggota organisasi.Keseimbangan dalam perwakilan ini mencakup,misalnya, target kalkulasi atau persentase alokasijumlah perwakilan dari perusahaan dengan ukurantertentu, dari daerah atau industri tertentu, yangbergantung pada persentase anggota yang sesuaidengan profil anggota yang diwakilinya.

Secara prinsip sangat jelas, dalamSecara prinsip sangat jelas, dalamSecara prinsip sangat jelas, dalamSecara prinsip sangat jelas, dalamSecara prinsip sangat jelas, dalamketerbatasan ukuran dan kompleksitasketerbatasan ukuran dan kompleksitasketerbatasan ukuran dan kompleksitasketerbatasan ukuran dan kompleksitasketerbatasan ukuran dan kompleksitasanggota yang dimilikinya para anggota harusanggota yang dimilikinya para anggota harusanggota yang dimilikinya para anggota harusanggota yang dimilikinya para anggota harusanggota yang dimilikinya para anggota harusmemiliki peluang sebesar mungkin untukmemiliki peluang sebesar mungkin untukmemiliki peluang sebesar mungkin untukmemiliki peluang sebesar mungkin untukmemiliki peluang sebesar mungkin untukmenyuarakan kepentingannya secaramenyuarakan kepentingannya secaramenyuarakan kepentingannya secaramenyuarakan kepentingannya secaramenyuarakan kepentingannya secaralangsung dalam proses pengambilanlangsung dalam proses pengambilanlangsung dalam proses pengambilanlangsung dalam proses pengambilanlangsung dalam proses pengambilankeputusan.keputusan.keputusan.keputusan.keputusan.

Fungsi dewan anggotaAnggota organisasi pengusaha memiliki beberapahak dan tanggung jawab. Anggota memiliki hak untukditunjuk oleh pengurus dan memberhentikan anggotadewan secara perorangan.

Para anggota harus memiliki hak untukmenominasikan calon mereka untuk menjadipengurus dan mendapatkan pekerjaan lainnya diorganisasi (seperti pekerjaan komite khusus).

Untuk memastikan hak-hak ini, peraturan setiaporganisasi harus secara jelas mengindikasikanberlangsungnya proses pemilihan yang memastikanmajelis anggota memilih dan menyetujui dewanpengurus.

Bab Tiga

Institusi pengelola - majelis anggota;dewan pengurus; pimpinan eksekutifdan manajemen

Persaudaraan dankepercayaan akan timbulsecara alamiah ketika disiplindan standar yang tinggiditerapkan.

Tao Zhu Gong,Pembantu Kaisar Yu

500 abad SM.

Kutipan Kunci

Bag

ian

3

12

Artinya, peraturan yang disusun wajibmengindikasikan adanya prosedur yang harusdijalankan anggota dewan yang dapat memberikansuaranya, untuk mencopot anggota dewan pengurusdari kepengurusan. Harus ada prosedur yang jelasdan obyektif yang merinci presentasi suara yangdisyaratkan bagi sebuah quorum dan persentasesuara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan.Tugas penting lainnya dari majelis anggota mencakupkewenangan untuk menyetujui rencana anggaran danmelakukan amandemen terhadap konstitusi.

Pembayaran iuranUntuk mendukung operasional hariannya, organisasipengusaha menggantungkan dirinya pada iuran ataukontribusi anggota. Peraturan organisasi harus secarajelas menyusun mekanisme yang menentukanbesarnya iuran anggota, termasuk mekanisme untukmelakukan perubahan secara berkala, berkaitandengan struktur iuran dan biaya tambahan lainnya.Juga bagi anggota secara individual yangmembutuhkan layanan khusus.

Merupakan hal yang penting bahwa kelalaianpembayaran iuran anggota dapat dijadikan dasar bagipembatalan keanggotaan organisasi. Peraturanorganisasi pengusaha harus menjawab masalahlalainya pembayaran iuran anggota, danmenerangkan dengan jelas prosedur pemberitahuananggota, bahwa mereka menunggak serta prosedurpemberhentian anggota yang tidak membayar iuranorganisasi. Peraturan harus menjelaskan status hak-hak keanggotaan setiap anggota yang berhutang.Misalnya, anggota yang berhutang dapat kehilanganhak memilih dalam dewan anggota, hak untukmendapat pelayanan, hak perwakilan dalamorganisasi, atau hak untuk berpartisipasi dalamaktivitas hubungan industrial yang dijalankan olehorganisasi.

Kerap terjadi, organisasi-organisasi pengusahamemiliki kelas keanggotaan yang didasarkan olehbesarnya jumlah iuran dengan skala berbeda untuksetiap kontribusi yang dibayarkan seperti iurankeanggotaan afiliasi. Kasus-kasus di atas dapatdengan jelas dideskripsikan dalam konstitusi,termasuk rincian hak-hak anggota untukmendapatkan potongan harga. Seringkali anggotaafiliasi tidak dapat memanfaatkan hak suara atauhak menjadi pengurus, kecuali hanya menjadianggota yang mendapatkan layanan organisasi.

Tanggung jawab lainnyaPara anggota organisasi pengusaha memilikitanggung jawab untuk berpartisipasi secara aktifdalam organisasi. Struktur pengelolaan terbaik tidakdapat menggantikan absennya partisipasi anggota.

Sedikit sekali yang bisa dilakukan organisasipengusaha untuk mendorong anggotanya agarberpartisipasi aktif, walaupun organisasi dapatmengadopsi aturan yang dapat mendorongketerlibatan aktif anggotanya. Manajemenkomunikasi yang baik dan kreatif merupakan saranayang efektif untuk meningkatkan pemahamanmengenai peran dan prioritas organisasi, sertamemaksimalkan partisipasi anggota dalampengelolaan organisasi.

Untuk memastikan organisasi pengusaha dapatmenjalankan tugasnya secara efektif, pengumpulandata dari setiap anggota tentang masalah tertentuyang berkaitan dengan penghasilan, syarat dankondisi kerja dari pegawai anggota organisasi atauinformasi tentang tren penjualan, sebagai hal yangpenting bagi organisasi pengusaha.

Termasuk di dalamnya, pembagian informasi ketikaperusahaan anggota organisasi tengah bernegosiasisecara langsung dengan perwakilan pekerja dalamperusahaannya. Konsultasi dengan organisasipengusaha lainnya sangat diperlukan, apabilanegosiasi tersebut akan membawa dampak terhadaphubungan industrial dengan perusahaan lain yangmenjadi anggota organisasi. Karenanya, membagiinformasi yang spesifik dengan manajemenorganisasi pengusaha, merupakan tanggung jawabintegral dari setiap anggota.

Peraturan organisasi harus mengatur dengan jelasdata mana yang dapat dibagi, dalam kondisibagaimana data anggota tersebut dapat dibagikan,termasuk pengaturan atas perlindungan yang harusdiberikan oleh organisasi untuk memastikankerahasiaan data yang dibagi.

Bergabung dan berhenti dariorganisasiPeraturan organisasi pengusaha harus mengatursecara jelas dan obyektif kriteria keanggotaanorganisasi. Apabila sebuah perusahaan memenuhikriteria-kriteria yang disyaratkan dan bersedia diikatdengan peraturan dan tujuan organisasi pengusaha,serta berkeinginan membayar iuran anggota,perusahaan tersebut berhak atas keanggotaanorganisasi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya,[Konvensi ILO No. 87 dan 98] mensyaratkan,keanggotaan organisasi harus berdasarkan padaprinsip kesukarelaan.

Sebuah perusahaan harus memiliki kebebasan untukmemilih, apakah bergabung atau tidak denganorganisasi pengusaha. Organisasi sendiri harusmempromosikan diri tentang pentingnya penerapanprinsip-prinsip keanggotaan secara sukarela danharus bertindak secara independen saat menghadapikendala hukum dan praktis dalam menerapkan

13

prinsip-prinsip tersebut. Organisasi harusmenerapkan prinsip kesetaraan. Tidak dapatdibenarkan kriteria keanggotaan ditentukanberdasarkan atas status rasial, gender keagamaandan diskriminasi etnik.

Setiap perusahaan harus memiliki kebebasan untukmengundurkan diri atau keluar dari organisasipengusaha setiap saat. Majelis anggota dapatmemutuskan untuk membatalkan keanggotaansuatu perusahaan yang gagal mempertahankankriteria keanggotaan yang diatur dalam peraturanorganisasi (misalnya, gagal membayar iuran anggota).Organisasi pengusaha juga dapat memutuskan untuktidak melakukan pembayaran kembali kepadaanggota yang keluar dari keanggotaan organisasi;kondisi lainnya yang berkaitan dengan pembatalanorganisasi harus pula secara jelas dicantumkandalam peraturan organisasi pengusaha.

Dewan pengurus - komposisi dantanggung jawab

saluran komunikasi yang terbuka dengan dan diantara anggota-anggota dengan manajemen; sertamemastikan adanya pengawasan atas proseskonstitusional dalam organisasi pengusaha. Dewanpengurus memiliki peran yang krusial dalammemastikan terselenggaranya pengelolaanorganisasi yang baik dan keberlanjutan untuk jangkawaktu yang panjang.

Komposisi dan strukturDewan pengurus dapat terdiri dari eksekutif yangditunjuk oleh para anggota yang mewakili secaraumum keanggotan organisasi. Pengurus dapatdisusun dengan cara tertentu untuk memastikantersedianya tempat bagi industri-industri tertentu dandaerah-daerah atau berbagai sub-kelompok dalamkeanggotaan. Meskipun demikian, tempat-tempatuntuk setiap perusahaan individual hanya terbatasbagi sejumlah kecil kursi dalam organisasi. Peraturanorganisasi harus disusun dengan jelas untukmencegah kepengurusan didominasi oleh kelompoktertentu, industri, daerah atau fraksi seperti anggotayang lebih besar menjegal kepentingan anggotalainnya.

Peraturan-peraturan di beberapa organisasipengusaha juga harus dapat mengantisipasikemungkinan terjadinya kooptasi anggota-anggotapengurus tambahan (yang memiliki hak-hak terbatas)untuk memperkuat kompetensi dan keahlianpengurus dalam hal-hal tertentu, misalnya rencanastrategi atau pemasaran.

Ukuran dewan pengurus setiap organisasi dapatbervariasi; organisasi yang lebih besar akancenderung memerlukan pengurus yang lebih besar.Sebaliknya, organisasi yang lebih kecil dapatberfungsi dengan baik apabila dikelola oleh pengurus

“Permintaan masyarakat atasotoritas moral danpeningkatan karakter menjadisemakin penting bersamaandengan peningkatan posisisosial dalam masyarakat.”

John Adams,Presiden kedua Amerika

Serikat 1735-1826

Kutipan Kunci

Dewan pengurus melayani anggota denganmengawasi aktivitas manajemen; memfasilitasikeputusan-keputusan para anggota; memelihara

DAFTDAFTDAFTDAFTDAFTAR PERIKSA MAJELIS ANGGOAR PERIKSA MAJELIS ANGGOAR PERIKSA MAJELIS ANGGOAR PERIKSA MAJELIS ANGGOAR PERIKSA MAJELIS ANGGOTTTTTAAAAA

Peraturan secara jelas menetapkan ukuran-ukuran yang ditetapkan untuk memastikan keterwakilanyang adil dan seimbang bagi semua anggota organisasi pengusaha yang duduk dalam dewan anggota;Peraturan harus jelas menerangkan siapa yang dapat dan tidak boleh menjadi anggota organisasipengusaha;Peraturan secara jelas mengindikasikan proses di mana dewan anggota memilih atau menyetujuidewan pengurus;Peraturan harus jelas mengatur proses yang harus ditempuh dewan anggota untuk memecat anggotadari dewan pengurus;Peraturan secara jelas mengatur tentang mekanisme penentuan besarnya iuran keanggotaan;Peraturan secara jelas menjawab permasalahan tunggakkan iuran angggota, termasuk prosedur untukmemecat anggota yang menungak dan status hak keanggotaan bagi anggota yang menunggak;Peraturan secara jelas mengatur hak-hak anggota lainnya, seperti jenis-jenis informasi yang diharapkananggota untuk bisa dibagi di antara organisasi pengusaha lainnya;Peraturan mendefinisikan secara jelas, tujuan kriteria keanggotaan;Peraturan secara jelas menegaskan keanggotaan secara sukarela.

Bag

ian

3

14

yang lebih kecil. Dalam angka absolut, ukuranpengurus biasanya terentang antara 6 (enam) sampai24 (dua puluh empat) anggota. Meskipun, tidak adaukuran yang tepat untuk menentukan jumlah orangyang terlibat dalam dewan pengurus, disarankanuntuk memelihara ukuran pengurus dalam ukuranyang minim, sesuai dengan kebutuhan keterwakilanyang memadai. Hal ini akan menjamin pengambilankeputusan secara relatif lebih mudah. Organisasipengusaha dengan jumlah pengurus yang lebih besar,umumya mendelegasikan kewenangannya atasurusan-urusan tertentu kepada sebuah komite.

Hak untuk nominasi yangpotensialSejalan dengan keanggotaan perusahaan secaralangsung, dewan pengurus harus terdiri dari orang-orang yang menjabat sebagai manajer senior diperusahaan-perusahaan anggota. Biasanya, anggotadewan pengurus merupakan presiden/CEO/direkturutama dari perusahaan-perusahaan yang diwakili.Akan tetapi apakah hal ini menjadi persyaratanminimal dapat diputuskan dan bergantung padakeadaan setiap perusahaan yang menjadi anggotaorganisasi. Dalam hal keanggotaan badan sektoralatau regional, pengawasan yang setara berdasarkansenioritas harus diterapkan.

Untuk menghindarkan konflik kepentingan danmemelihara kemandirian pengurus, pekerjaantertentu yang dipegang oleh individu tertentumenjadikannya tidak berhak untuk duduk dalamdewan pengurus.

Sebagai contoh, anggota parlemen yang masih aktif,tidak diperbolehkan untuk duduk sebagai anggotadewan pengurus dalam organisasi pengusaha. Dalambeberapa kasus, organisasi dapat memberikan jatahbeberapa kursi dalam dewan pengurus perusahaantertentu atau jenis perusahaan tertentu. Dalam kasusini, hak untuk kandidat potensial harus sesuaipertimbangan atau kesepakatan dalam organisasi.Adalah penting peraturan organisasi pengusahasecara jelas mendokumentasikan kriteria kelayakan(kualifikasi dan ketidakcocokan) anggota pengurus.

Pemilihan anggota pengurusPeraturan organisasi harus dengan gamblangmenjelaskan proses bagaimana anggota organisasidapat dinominasikan dan dipilih. Ada beberapametode yang paling sesuai dengan kondisiorganisasinya. Anggota pengurus dapat, misalnya,diusulkan oleh anggota individual atau komitekhusus yang dapat dibentuk oleh dewan anggotauntuk tujuan ini. Apa pun prosedur yang dipilih,penerapan prinsip penggelolaan yang harus dijaga,yakni transparansi dan keterbukaan dalam proses

nominasi dan pemilihan anggota pengurus. Nominasidan pemilihan tidak boleh dilakukan di balik “pintutertutup” oleh satu orang (misalnya presiden) atausatu kelompok tertentu.

Peraturan-peraturan organisasi harus secara tegasmembatasi jumlah yang wajar periode jabatankepengurusan di mana anggota pengurus dapatterlibat dalam proses pemilihan.

Pemberhentian pengurusDalam keadaan luar biasa, anggota-anggota dapatmengajukan usulan pemberhentian jabatan sesorangdari jabatannya sebagai anggota dewan pengurus,atau seluruh anggota pengurus. Hal ini dapatdiakibatkan ketidakpuasan anggota terhadapkeseluruhan dewan pengurus atau dengan salah satuanggota dewan pengurus.

Peraturan organisasi pengusaha harus secara jelasmengatur mekanisme anggota atau perwakilananggota dapat memberhentikan para individu darikepengurusan atau keseluruhan pengurus.Permintaan ini, biasanya, harus melibatkan suaramayoritas dari dewan anggota yang diundang untukkeperluan ini. Manajemen bertanggung jawabkepada dewan pengurus, dewan pengurusbertanggung jawab pada anggota secara umum.

Tanggung jawab pengurusPengurus bertanggung jawab menjaga tujuan dasarorganisasi pengusaha. Tanggung jawab inidimanifestasikan sendiri dalam beberapa fungsispesifik, termasuk:

Menyetujui rencana bisnis tahunan dan anggaran,sebelum direkomendasikan kepada dewananggota;

Mengkaji kinerja dan pemberhentian masa kerjapimpinan eksekutif dan menunjuk pimpinaneksekutif baru sebagaimana yang disyaratkan;

Memilih presiden pengurus (dan wakil pengurus);

Menyusun arahan strategis untuk organisasi(kebalikan dari urusan harian);

Melakukan perubahan atas konstitusi organisasipengusaha sebelum direkomendasikan untukperubahan kepada dewan anggota;

Menyetujui anggota baru sebelum memberikanrekomendasi kepada dewan anggota dan masalah-masalah rumah tangga lainnya;

Menunjuk pemeriksa ekternal (auditor) danmenerima laporan pemeriksaan eksternal.

15

Melalui beberapa fungsi tersebut, pengurusmemainkan peranan kunci dalam menjalankanorganisasi dengan memastikan penerapan “uji dankeseimbangan” (check and balance), yang dapatmencegah manajemen menjalankan organisasimelanggar batasan-batasan yang diatur olehorganisasi. Di lain pihak, pengurus harusmempertahankan diri dari godaan untuk melakukanmanajemen mikro organisasi. Semua fungsi-fungsi diatas harus dengan jelas didokumentasikan dalamperaturan-peraturan organisasi dan akandidiskusikan lebih lanjut sebagai berikut di bawah ini:

Perencanaan dan anggaran usahaPengurus harus bertanggung jawab untukmemberikan rekomendasi bahwa dewan anggota,menyetujui rencana dan anggaran organisasi,sebagaimana dipaparkan untuk tujuan itu olehmanajemen. Proses pengajuan rekomendasiperencanaan dan anggaran ini harus dilakukan setiaptahun. Rencana kerja harus secara jelasmengindikasikan prioritas dan tujuan dari organisasiuntuk tahun-tahun mendatang. Anggaran harusmengindikasikan penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran. Pengurus harus melakukan perubahanatas rencana kerja apabila rencana dananggarantersebut dirasakan tidak mencerminkanprioritas dan tujuan organisasi serta kepentingananggota.

Kajian kinerjaKunci lain dari fungsi pemeriksaan adalah mengkajikinerja manajemen dan penugasan/pemberhentianpimpinan eksekutif organisasi. Dalam praktiknya,fungsi ini secara khusus merupakan pusat perhatiandari kajian kinerja pimpinan eksekutif dalammengimplementasikan keputusan-keputusan dewanpengurus dan anggota. Penetapan penggajian/renumerasi pimpinan eksekutif juga merupakanfokus dari kajian kinerja.

Jika terdapat lowongan posisi, pengurus harusberwenang dan bertanggung jawab untuk memilihdan menyetujui calon yang memenuhi kualifikasi.Sementara pada kinerja yang buruk atau terjadipenyalahgunaan serius berkaitan dengan bagiantanggung jawab pimpinan eksekutif, pengurus harusbertanggung jawab dan memiliki wewenang untukmemberhentikan pimpinan eksekutif.

Seluruh prosedur untuk fungsi-fungsi ini harusdidokumentasikan secara rinci dalam peraturanorganisasi. Kompetensi pengurus untukmemberhentikan pimpinan eksekutif merupakan halpenting dalam menjalankan organisasi pengusaha.Tanpa adanya kewenangan ini, manajemen yang

berkinerja buruk akan terus berlanjut, tanpadiperiksa yang pada gilirannya dapat menggangguorganisasi dan anggotanya.

Pemilihan presidenDi luar fungsi pengawasan, pengurus memiliki fungsiyang berkaitan dengan operasinya, khususnyapemilihan presiden. Pengurus bertanggung jawabuntuk memilih kandidat yang memiliki kualifikasimenjadi presiden dewan pengurus. Peran presidenakan dirinci tersendiri. Tetapi hal terpenting untukdicatat di sini adalah organisasi pengusaha harusmemiliki prosedur yang jelas tentang bagaimanapengurus memilih presidennya.Misalnya, apakahdipilih melalui suara mayoritas anggotanya.

Penentuan arahan strategisPengurus harus mengambil keputusan-keputusan,dalam kondisi yang dimungkinkan mengenaikeseluruhan arah jangka panjang organisasi.Keputusan-keputusan yang penting termasuk,misalnya, merger organisasi dengan asosiasi bisnislainnya, atau mendefinisikan kembali/restrukturisasiorganisasi sebagai tanggapan atas perubahanindustri atau perubahan penting dalam lingkungankerja. Peraturan organisasi harus mengatur secarajelas jenis-jenis keputusan yang diambil oleh otoritaspengurus dan dalam kondisi apa saja persetujuanatas keputusan yang diambil oleh dewan anggotadisyaratkan.

Pengurus tidak boleh terlibat dalam manjemenharian organisasi. Pemisahan yang tegas harusdibangun antara jenis keputusan yang menjaditanggung jawab pengurus dan keputusan-keputusanyang menjadi tanggung jawab manajemen. Dalampraktiknya, keputusan-keputusan yang diambil olehpengurus harus terdiri dari posisi kebijakan dasaratau jangka panjang operasional, termasukperubahan arah organisasi.

Perubahan konstitusiPemisahan kategori atas pembuatan keputusan yangmendasar harus dikerjakan oleh pengurus berkaitandengan perubahan konstitusi organisasi. Konstitusiharus merupakan dokumen yang fleksibel dan dapatdikembangkan serta diganti sesuai perkembanganorganisasi. Setiap konstitusi harus memuat proseduryang jelas tentang perubahan dan amandemenkonstitusi. Setiap anggota juga harus memilikipeluang untuk dapat melakukan perubahankonstitusi, tanggung jawab untuk merekomendasikanperubahan dan membuat kerangka pilihan yangbiasanya dilakukan oleh pengurus. Setiap perubahanharus melalui persetujuan dewan anggota.

Bag

ian

3

16

Penerimaan anggota baruWilayah tanggung jawab pengurus berikutnya adalahberkaitan dengan penerimaan anggota baruorganisasi. Sebagaimana dijelaskan di atas,menerima anggota baru harus berdasarkan kriteriayang jelas dan obyektif. Fungsi pengurus dalamproses ini adalah memastikan dengan tegas pelamartelah memenuhi kriteria yang ditetapkan organisasi.Pengurus tidak boleh diberikan diskresi (kebebasanuntuk menentukan sendiri) dalam penerimaananggota, karena prosedur ini sendiri memungkinkanadanya penyelewengan dan dapat berpotensimendorong organisasi ke arah konflik akibatkompetisi. Akan lebih baik apabila pengurus harusmenyetujui penerimaan anggota baru berdasarkankriteria yang digariskan yakni melalui penerimaanmajelis anggota.

Masalah-masalahkerumahtanggaanAturan organisasi pengusaha dapat membebankantanggung jawab lainnya kepada dewan pengurusterkait dengan masalah-masalah kerumahtanggaanorganisasi seperti kewenangan untuk membukarekening bank atas nama organisasi.

Hal-hal yang relatif kecil dan akan tetap menjadimasalah kecil bisa dilakukan dengan menjaga aturanyang jelas dalam peraturan organisasi. Kegagalanuntuk memberikan kewenangan dapat mendorongmenciptakan kebingungan, yang pada gilirannyadapat memicu konflik dan menjadi masalah yangbesar yang tidak perlu.

Penugasan pemeriksa eksternal(auditor)Pengurus harus bertanggung jawab untuk menunjukpemeriksa eksternal, setidaknya setahun sekaliuntuk memeriksa keuangan organisasi (lihat jugasub-bab empat di bawah ini).

Peran presiden pengurusPeran dari presiden pengurus adalah mengarahkandan mengelola dewan pengurus, menjunjung tinggiprinsip dan tujuan organisasi melalui cara yang palingefektif dalam memanfaatkan waktu dan energidewan pengurus. Secara praktis, presidendisyaratkan menyelenggarakan rapat pengurussecara berkala, menyetujui agenda dan memastikankonstitusi dipatuhi. Presiden juga diharapkanmemimpin pertemuan dewan anggota secara berkala(biasanya satu tahun). Selain itu, presiden diharapkanmelakukan fungsi diplomatik, sepertimenyelenggarakan pertemuan-pertemuankehormatan dengan pemerintah dan menghadiri

berbagai pertemuan (konferensi pers atau aktivitaspenting organisasi lainnya).

Peran organisasi pengusaha harus dengan jelasmengatur proses yang harus ditempuh untuk memilihpresiden. Biasanya presiden yang dipilih berasal daripengurus, meskipun tidak harus menjadi sebuahketentuan baku.

Peraturan organisasi harus mencakup deskripsi tugaspresiden. Menjelaskan tanggung jawab dankewenangan dari jabatannya. Peraturan harusmemberikan perhatian khusus tentang pemisahanperan antara presiden dan pimpinan ekesekutif.Aturan yang jelas tentang kewajiban dan kewenanganpresiden (juga pimpinan eksekutif) akan menghindarikebingungan dan konflik dalam organisasi.

Karena pengurus bertanggung jawab untuk menilaikinerja pimpinan eksekutif, sangat penting untukmenyusun peran presiden dengan jelas dalammelakukan kajian atas kinerja pimpinan eksekutif.Dalam praktiknya presiden dan dewan biasanyamemimpin dalam melakukan penilaian atas kinerjapimpinan eksekutif secara tahunan dan (bersamadengan bendahara) menyetujui renumerasi(penggajian) pimpinan eksekutif.

Deskripsi peran harus memaparkan secara jelaskualifikasi dasar posisi presiden. Persyaratan minimaluntuk kandidat presiden adalah manajer senior dariperusahaan anggota organisasi. Organisasipengusaha secara geografis tertentu dapat memilikikualifikasi lain untuk jabatan presiden.

Deskripsi tugas merupakan indikasi yang jelastentang berapa masa jabatan dan batasan jabatanyang diemban. Dalam praktik biasanya presidenmenjabat satu hingga tiga tahun. Tidak ada masajabatan yang secara universal tepat. Batasan masajabatan dapat bervariasi, tergantung dari tradisiorganisasi, meskipun batasan tertentu untuk memilihkembali dan jumlah masa jabatan berulang harusdijelaskan dalam peraturan.

Presiden pegurus harus menjaga prinsip keadilandalam mengemban tugas-tugas organisasi. Iniberkaitan dengan pemisahan peran presiden dariperan manajer senior dalam perusahaan anggota.Presiden dilarang menggunakan posisinya untukmempromosikan perusahaannya, atau untukmembatasi suara dari perusahaan anggota yangmenjadi pesaingnya. Dalam hal ini presiden tidak sajaharus bertindak adil, tetapi harus selalu memeliharakeadilan, dalam seluruh aktivitas yang berkaitandengan organisasi.

17

Komunikasi antara pengurus dananggotaTanggung jawab utama pengurus adalah menjaga danmemfasilitasi komunikasi dengan anggota-anggotaorganisasi pengusaha. Manajemen harusmemastikan semua anggota memperoleh informasiharian tentang masalah-masalah yang berkaitandengan usaha. Pengurus juga harus memastikananggotanya memperoleh informasi tentangpertemuan periodik pengurus termasuk perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam setiap pertemuan.Lebih dari itu, merupakan tanggung jawab pengurusuntuk mempubliksikan laporan tahunan yang merinci

kegiatan-kegiatan organisasi untuk didistribusikankepada anggota.

Dalam praktiknya, pembuatan laporan umumnyadapat didelegasikan kepada manajemen organisasi,namun pengurus memiliki tanggung jawab untukmenjamin akurasi manajemen pelaporan.

Karena pengurus memainkan peranan sebagaifasilitator antara anggota dan manajemen, makapengurus secara khusus memberi perhatian bagiterlaksannya komunikasi yang memadai. Tugaskhusus pengurus tentang hal ini harus dirinci dalamperaturan organisasi.

DAFTDAFTDAFTDAFTDAFTAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURUSUSUSUSUS

Peraturan organisasi pengusaha menentukan aturan yang jelas untuk mencegahkepengurusan didominasi oleh anggota mayoritas atau daerah/kelompok sektordengan meniadakan kepentingan anggota lainnya;

Peraturan organisasi pengusaha, apabila dimungkinkan, mengatur jumlah kursi yang tersedia dalamdewan pengurus;Peraturan secara jelas mengatur kriteria yang berhak menjadi angggota pengurus dan mendeskripsikanfungsi dewan pengurus;Peraturan secara tegas mengatur proses bagaimana anggota pengurus dapat dinominasikan dan dipilih;Prosedur untuk memilih anggota-anggota pengurus harus transparan dan terbuka bagi seluruh badananggota perusahaan atau perwakilannya. Nominasi dan penugasan tidak boleh diambil dalam pintuyang tertutup oleh orang atau kelompok tertentu (misalnya pemilihan presiden atau pimpinan eksekutif);Peraturan organisasi mendefinisikan kriteria yang dapat membatalkan kategori orang tertentu darikeanggotaan pengurus, misalnya anggota-anggota yang duduk dalam pemerintahan;Peraturan organisasi harus menyusun mekanisme tentang pemecatan anggota sebagai anggota indi-vidual atau keseluruhan pengurus;Peraturan-peraturan harus dengan jelas mengatur tanggung jawab dari pengurus. Tangung jawab pengurusharus melingkupi persetujuan rencana usaha dan anggaran serta kajian kinerja pimpinan eksekutiforganisasi;Peraturan memberikan kewenangan pengurus untuk menetapkan dan memberhentikan pimpinaneksekutif;Peraturan mengatur dengan jelas prosedur untuk menominasikan dan memilih presiden dari pengurus;·Peraturan merinci jenis dan kategori peraturan-peraturan yang dibuat di bawah aturan pengurus, danmenjelaskan perbedaan antara keputusan yang menjadi tanggung jawab pengurus atau keputusan-keputusan yang menjadi tanggung jawab pimpinan eksekutif;Peraturan berisikan prosedur yang mengatur perubahan dan amandemen peraturan, dengan melibatkanpersetujuan majelis anggota;Peraturan menyusun kriteria tujuan yang jelas untuk keputusan pengurus dalam menerima anggotabaru organisasi dengan melibatkan persetujuan dewan anggota;Peraturan mendelegasikan kewenangan yang jelas kepada dewan untuk masalah-masalah rumahtangga organisasi lainnya, seperti pembukaan rekening bank atas nama organisasi;·Peraturan merinci deskripsi peran presiden pengurus termasuk kualifikasi dasar pekerjaan dan petunjukrinci tentang tanggung jawab presiden dalam mengkaji kinerja pimpinan eksekutif;Peraturan yang menetapkan masa jabatan presiden (anggota pengurus) dan batas masa jabatan untukdapat dipilih kembali oleh orang yang sama;Peraturan merinci secara jelas prinsip keadilan yang diterapkan dalam kegiatan presiden, atas namaorganisasi. Organisasi pengusaha tidak dapat dijadikan alat bagi presiden, untuk mempromosikanperusahaannya yang merugikan atau mengucilkan dari perusahaan anggota;Peraturan secara jelas menetapkan tanggung jawab laporan khusus kepada pengurus, termasukpenunjukan pengawas eksternal untuk mengkaji laporan keuangan organisasi pengusaha.

Bag

ian

3

18

Pimpinan eksekutif danmanajemen - penugasan dantanggung jawab

Tangggung jawab pengelolaan lebih spesifikdijelaskan sebagai berikut:

Pimpinan eksekutif organisasi pengusaha biasanyamemiliki tanggung jawab untuk merekrut danmengelola staf organisasi. Staf termasuk di dalamnyadirektur keuangan, dan manajer senior sepertispesialis untuk hubungan industrial, hukumperburuhan, sumber daya manusia, pemasaran danhubungan masyarakat serta lain-lain. Aturanorganisasi pengusaha harus memberikan pimpinaneksekutif kewenangan untuk mengambil keputusanatas siapa yang dapat mengisi semua posisimanajerial. Adapun penggajian posisi seniortergantung atas persetujuan pengurus atau presiden.Adalah penting pimpinan eksekutif dapat memilih timmanajemen dan tim ini memandang pimpinaneksekutif sebagai kepala pengusaha.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab tentangpengurus, penting bagi peraturan organisasi secarategas memisahkan antara tanggung jawab dankewenangan presiden pengurus dan para pimpinaneksekutif. Lazimnya, pimpinan eksekutif harusmemiliki, dalam konstitusi, otoritas penuh atasmanajemen harian organisasi dan masalah yangberkaitan dengan penempatan, termasuk penggajianstaf non-senior.

Kewenangan presiden harus dibatasi atas beberapahal misalnya, memberhentikan pimpinan eksekutifapabila berkinerja buruk atau melakukanpenyalahgunaan jabatan.

Hal ini akan memberikan perimbangan yangmemadai atas kekuasaan pimpinan eksekutif, tanpamemperlemah kewenangan posisi dan kemampuanuntuk pengelolaan harian organisasi.

Kewenangan formal pimpinan eksekutif dalammasalah-masalah pengelolaan tidak terbatas padapenempatan dan masalah manajemen. Banyakkeputusan pengurus, sebagai contoh dalam halmerger organisasi dengan asosiasi bisnis lainnya,akan kerap berhubungan dengan rekomendasi yangdibuat oleh pimpinan eksekutif.

Hal lain, meskipun pegurus memiliki kewenanganuntuk menyetujui rencana bisnis dan anggarantahunan, biasanya dokumen tersebut disiapkan olehpimpinan eksekutif untuk disetujui dewan. Aturandalam organisasi pengusaha harus secara tegasmenjelaskan seluruh tanggung jawab pengelolaanyang dimiliki oleh pimpinan eksekutif dan tanggungjawab tersebut harus diatur dalam deskripsi tugasposisi tersebut.

“Manajemen melakukansesuatu dengan tepat,kepemimpinan melakukanhal yang benar”

Peter DruckerPenulis dan “Guru” Manajemen

Kutipan Kunci

Sebagaimana semua kasus yang ada dalam panduanini, standar atau jabatan digunakan untukmenjelaskan fungsi tertentu. Jabatan eksekutifmerupakan manajer senior yang ditugaskan olehpengurus. Terminologi lain yang sejenis digunakandirektur jenderal, sekretaris jenderal dan direktureksekutif atau pimpinan eksekutif.

Pimpinan eksekutif organisasi memiliki posisi sentraldalam manajemen harian, tetapi juga memilikitanggung jawab pengelolaan yang penting. Pimpinaneksekutif lazimnya merupakan pejabat tertinggimanajemen penuh waktu dalam organisasipengusaha (anggota pengurus biasanya bertemusecara berkala). Oleh karena itu kepatuhan pimpinaneksekutif atas prinsip-prinsip yang baik daripengelolaan merupakan hal yang penting bagiorganisasi.

Peran dan tanggung jawabpimpinan eksekutifPeran utama dari pimpinan eksekutif adalahmanajemen harian organisasi pengusaha danstafnya, serta melakukan pelaksanaan strategijangka panjang dan rencana yang ditetapkanorganisasi. Kinerja pimpinan eksekutif dalam hal inisecara keseluruhan ditentukan oleh keberhasilanorganisasi menjalankan aktivitasnya. Akan tetapi,panduan ini akan membatasi diri pada tanggungjawab pimpinan eksekutif berkaitan denganpengelolaan organisasi.

Dalam lingkup pengelolaan, pimpinan eksekutifbertanggung jawab atas administrasi umumorganisasi. Ini berarti, memastikan pemenuhanpersyaratan hukum dan dijalankannya peraturanorganisasi. Pimpinan eksekutif harusmempromosikan pertemuan formal yang berkaitandengan masalah pengelolaan (seperti pertemuanpengurus atau dewan anggota), serta memfasilitasikomunikasi yang baik antara manajemen danpengurus serta manajemen dengan angggota.

19

Hak kandidat potensialBerbeda dengan anggota dewan pengurus, untukmenjadi pimpinan eksekutif organisasi pengusahatidak disyaratkan harus sebagai manajer seniordalam perusahaan anggota. Tentunya, dikarenakanjabatan pimpinan eksekutif biasanya merupakanjabatan penuh-waktu, yang tidak dimungkinkanmemegang pekerjaan lain dalam waktu yangbersamaan. Dalam organisasi yang berskala kecil, halini masih dimungkinkan, dan kriteria dan persyaratanuntuk kandidat pimpinan eksekutif berbeda dari satuorganisasi ke organisasi lainnya.

Dalam posisi pimpinan eksekutif tidak penuh-waktu,perhatian khusus harus diberikan untuk menghindarikemungkinan adanya konflik kepentingan. Dalamkasus tersebut, deskripsi tugas pimpinan eksekutifharus jelas mengindikasikan adanya pemisahantanggung jawab antara organisasi dengan posisi diluar organisasi. Hal ini harus mencakup aturan waktusebagai organisasi pengusaha, kerahasiaan informasiorganisasi, peran lainnya yang dapat diterima olehpimpinan eksekutif dan proporsi penggajian(renumerasi) yang mungkin didapatkan dari jabatanlain (informasi lebih banyak tentang ini dapat dilihatdi bab tentang penggajian di bawah ini)

Umumnya, posisi pimpinan eksekutif harus terbukabagi siapa saja dari kalangan anggota organisasi-organisasi pengusaha, setelah melalui konsultasidengan dewan pengurus. Dia dipilih karena palingpantas mengelola masalah-masalah organisasipengusaha.

Dari sudut pandangan pengelolaan yang baik,langkah ini harus sesuai dengan ketentuan hukumdan praktik nasional, mencegah setiap kandidatdengan catatan buruk di bidang yang berhubungandengan pengelolaan, seperti setiap kasus kriminalyang sedang berjalan atau hukuman publik ataskejahatan korporasi.

Penunjukan pimpinan eksekutifJabatan pimpinan eksekutif merupakan fungsi daripengurus dan/atau presiden dewan pengurus. Dalampraktiknya, pengurus dapat menggunakan komiteatau agen perekrutan profesional untuk mencarikandidat pimpinan yang layak. Kewenangan untukmenunjuk pimpinan eksekutif harus, berada ditangan dewan atau presiden. Pimpinan eksekutifmemainkan peran yang berpengaruh dalam masalahharian organisasi. Sangat baik bagi organisasi,memiliki prosedur penunjukan pimpinan eksekutifyang diatur dengan baik, untuk mencegah potensikonflik dan kebingungan.

Pemutusan hubunganMeskipun aturan organisasi pengusaha harusmemberikan kewenangan mandiri kepada pimpinaneksekutif atas staf organisasi, akan tetapi prosedurpenyelesaian masalah yang berkaitan denganpimpinan eksekutif harus rancang oleh organisasi.Apabila anggota staf memiliki keluhan tentang staflainnya, hal ini harus diselesaikan pada tingkatpimpinan eksekutif tanpa adanya intervensi daripengurus atau presiden. Akan tetapi, apabila, anggotastaf memiliki keluhan atas pimpinan eksekutif, hal iniharus diselesaikan oleh presiden atau anggotapengurus lainnya. Masalah kecil dapat dicatat dalamkajian kinerja tahunan pimpinan eksekutif,sementara masalah besar harus dapat diselesaikanlebih cepat. Apabila memungkinkan, presiden denganpersetujuan pengurus harus mendapatkankewenangan memberhentikan pemimpin eksekutif.Prosedur yang tepat atas langkah-langkah tersebutharus diatur dalam kontrak kerja pimpinan eksekutif.Peraturan yang jelas tidak saja memungkinkanorganisasi dapat merespons secara cepat apabilaterjadi penyalahgunaan kewenangan atau kinerjayang buruk yang dilakukan oleh pimpinan eksekutif,akan tetapi hal ini dapat pula mencegah setiapgugatan pemecatan yang tidak benar dari pimpinaneksekutif.

DAFTDAFTDAFTDAFTDAFTAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DANANANANANMANAJEMENMANAJEMENMANAJEMENMANAJEMENMANAJEMEN

Pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk administrasi umum organisasi danmemastikan dipatuhinya konstitusi;

Aturan organisasi pengusaha memberikan pimpinan eksekutif tanggung jawabpenuh untuk merekrut dan mengelola staf yang diperlukan untuk operasional

organisasi;Aturan secara tegas membedakan antara tanggung jawab dan kewenangan presiden dewan pengurusdan pimpinan eksekutif. Pimpinan eksekutif memiliki kewenangan atas manajemen harian organisasi.Presiden memiliki kewenangan memberhentikan pimpinan eksekutif ketika terjadi penyalahgunaan

Bag

ian

3

20

DAFTDAFTDAFTDAFTDAFTAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DANANANANANMANAJEMEN (LANJUTMANAJEMEN (LANJUTMANAJEMEN (LANJUTMANAJEMEN (LANJUTMANAJEMEN (LANJUTAN)AN)AN)AN)AN)

yang serius dan berkinerja buruk;Pimpinan eksekutif bertanggung jawab atas masalah-masalah yang berkaitan

dengan pengelolaan seperti persiapan anggaran. Akan tetapi keputusan atas masalah-masalah ini diambil oleh pengurus. Aturan-aturan organisasi merinci tanggung jawab pimpinan eksekutifdalam deskripsi tugas;Sejalan dengan praktik dan hukum nasional, peraturan harus mencegah setiap kandidat pimpinaneksekutif eksekutif yang memilliki catatan kriminal atau pernah melakukan kejahatan korporasi;Penetapan pimpinan eksekutif merupakan fungsi dari pengurus dan/atau presiden dewan pengurus.Proses memilihan dan penunjukan pimpinan eksekutif harus diatur secara baik;Aturan memberikan prosedur penyelesaian keluh-kesah bagi staf berkaitan dengan pimpinan eksekutif.Masalah ini dilaporkan kepada presiden atau anggota dewan pengurus lainnya yang ditunjuk;Prosedur tepat untuk memberhentikan pimpinan eksekutif didokumentasikan dalam kontrak kerjapimpinan eksekutif;Penggajian pimpinan eksekutif ditentukan oleh presiden dengan persetujuan dewan pengurus;Aktivitas diluar dan penggajian pimpinan eksekutif ditentukan oleh pimpinan eksekutif yang diterima diluar organisasi pengusaha, harus mendapat persetujuan dari dewan pengurus dan tidak menimbulkanbenturan kepentingan dari pimpinan eksekutif.

Renumerasi/penggajian danmanfaatPenggajian dan manfaat yang diperoleh pimpinaneksekutif harus ditentukan oleh presiden denganpersetujuan pengurus. Dalam praktiknya, presidendapat membentuk komite khusus untuk mengkajimasalah dan memutuskan kompensasi yangmemadai. Kewenangan akhir atas masalah ini harusdiputuskan sepenuhnya oleh dewan.

Deskripsi tugas dari pimpinan eksekutif harus jugamencakup batasan atau persetujuan prosedur untukrenumerasi lain yang diterima dari pekerjaan di luarperannya sebagai pimpinan eksekutif organisasi. Halini dapat diterapkan untuk organisasi pengusahakecil di mana posisi pimpinan eksekutif tidak penuhwaktu. Bahkan untuk organisasi pengusaha yangbesar di mana pimpinan eksekutif sering menerimagaji dari pihak-pihak lain untuk konsultasi atau jasalainnya.

Secara prinsip, tidak ada yang salah denganketerlibatan pimpinan eksekutif dalam kegiatan diluar organisasi, sepanjang dewan pengurus mengaturbatasan khusus atau mekanisme persetujuan atasketerlibatan tersebut, apakah mendapat penghasilanatau tidak. Dewan dapat, misalnya, membentukmekanisme di mana seluruh pekerjaan eksternalyang disetujui oleh presiden atau dewan pengurusdapat diperkenankan. Dalam hal apa pun, prinsipdasar yang harus digarisbawahi adalah pencegahanadanya konflik kepentingan dari sisi pimpinaneksekutif.

21

Aturan organisasi pengusahaMelalui panduan dan daftar periksa, sebutan yangtelah dibuat sebagai peraturan organisasi pengusaha,merupakan konstitusi atau anggaran dasar, hukumdan kode etik atau kebiasaan. Peraturan mengaturkewenangan setiap individu dan kelompok-kelompok, dan kebiasaan di mana peraturan pentingharus dibuat. Sub-bab delapan panduan ini memuatcontoh konstitusi organisasi pengusaha sebagaibahan rujukan.

Jelas, aturan pengelolaan organisasi pengusahaharus sejalan dengan hukum dan praktik dari negarayang memiliki lingkungan hukum, di mana organisasipengusaha beroperasi. Sementara aturan organisasimemberikan dasar yang kuat bagi pengelolaanorganisasi, sangat penting untuk mengaplikasikansemangat orientasi anggota. Penting pula untukmemiliki prosedur yang memadai dalammempromosikan dan, apabila diperlukan,menerapkan peraturan. Peraturan harus, sedapatmungkin jelas dan sederhana. Peraturan yangberlebihan harus dihindari.

Badan pembuat peraturan, dapat mencakup seluruhorganisasi, seperti dewan angota, pengurus danpimpinan eksekutif.

Peraturan inti adalah konstitusi organisasi, seringdisebut anggaran dasar yang mengatur strukturmendasar dan aturan organisasi. Konstitusimenggariskan prinsip operasional yang palingfundamental dan harus ditentukan oleh mayoritas(biasanya lebih dari dua pertiga mayoritas) daridewan anggota.

Bentuk lain dari peraturan organisasi pengusahatermasuk hukum, kaidah etik dan kaidah perilaku.Peraturan ini umumnya dapat berubah, tergantungdari seberapa sering perubahan dilakukan, termasukadanya kecenderungan untuk mengatur beberapamasalah secara rinci. Aturan-aturan organisasi inibiasanya diubah melalui keputusan dewan pengurus.

Direkomendasikan, konstitusi tidak memerlukanaturan yang terinci. Konstitusi hanya mengaturmasalah-masalah dasar tentang prinsip dan prosedur.Hal ini untuk memastikan pengelolaan yang baikdalam konsteks kontitusi yang lebih fleksibel,sehingga tidak diperlukan perubahan terus-menerus.Konstitusi yang tidak fleksibel dan birokratis dapatmenciptakan budaya tidak menghargai terhadap halyang menjadi instrumen kunci bagi pengelolaan yangbaik.

Beberapa hal yang biasanya dipertimbangkan untukdicakup dalam sebuah konstitusi adalah:

Nama dan tujuan organisasi;Definisi, hak dan kewajiban setiap anggota;Operasional dewan anggota;Keanggotaan dewan, tugas, kewajiban danprosedur pegambilan keputusan;Persiapan dan penyajian neraca;Penunjukan auditor independen;Proses perubahan konstitusi;Merger dan atau pembubaran organisasi.

Rincian dari pertanyaan di atas, termasuk mengaturmasalah lainnya yang perlu untuk penyelenggaraanyang efektif sebuah organisasi, misalnya, aturanhukum, kode etik atau panduan praktik yang baik,jika diperlukan. Kode etik setidaknya harus memberiarahan bagi dewan anggota.

Bab Empat

Panduan pengelolaan aturan; komitedan kelompok proyek; transparansidan komunikasi

“Ketika Anda cepatmengenyampingkanpersoalan etik, segalanyaakan menjadi mudah”

Larry Hagman,Aktor Amerika

1931 sampai kini

Kutipan Kunci

Bag

ian

4

22

PengurusSangat lazim dalam organisasi pengusaha, untukmemiliki sejumlah komite khusus yang menanganiproyek-proyek/masalah masalah yang diperlukanuntuk dibahas. Khususnya dalam organisasi besar,dimungkinkan ada jaringan yang substansial untukpembentukan komite atau sub-komite khusus.Secara bertahap, banyak organisasi pengusaha jugamenggunakan komite dengan batasan waktu dantujuan khusus. Apabila tujuan komite dicapai, atautenggat waktu yang diberikan berakhir, komitetersebut dibubarkan.

Karena dewan pengurus hanya bertemu secaraberkala setiap tahun untuk membuat keputusankunci, banyak sekali pekerjaan dewan yang terincidan diselesaikan melalui komite dan kelompokproyek. Bab ini akan mengkaji masalah fungsionalyang penting dari organisasi pengusaha denganmelihat implikasi pengelolaan kerja komite dankelompok proyek.

Cukup penting untuk mendefinisikan dengan jelasperan dari komite dalam struktur pengelolaanorganisasi pengusaha, untuk menghindarikebingungan atau konflik antara pengurus,manajemen, dan beberapa komite yang mungkin adadalam organisasi.

Fungsi umum komiteKomite utamanya didirikan untuk melayani pengurusdalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.Dalam hal ini, pertama-tama adalah, pengembanganposisi kebijakan/keputusan tentang masalah yangrelevan dengan organisasi. Komite merupakan alatuntuk mengoptimalkan pemanfaatan pengalamandan keahlian dari setiap anggota dalam menyiapkankeputusan yang diambil, untuk menyelesaikanperbedaan opini yang mungkin ada. Di tingkat yangpaling awal dan pembuatan posisi kebijakan/keputusan lebih mencerminkan pandangan paraanggota.

Dewan pengurus memiliki beberapa tanggung jawabformal lainnya, yang memerlukan dukungan penuhuntuk melakukan riset dan analisis. Tanggung jawabini termasuk masalah-masalah strategis sepertimerger organisasi dengan asosiasi bisnis lainnya,atau masalah tentang penggajian, suksesi danpemeriksaan (audit).

Komite atau kelompok proyek dapat dibentuk untukmendukung fungsi manajemen, di mana keahliankhusus dibutuhkan (seperti menjawab permasalahanteknologi yang dihadapi industri) atau partisipasimendalam dari anggota.

Dalam hal apa pun, peran komite harus jelasmendukung struktur untuk memfasilitasi ataumemudahkan keputusan-keputusan yang di ambildewan pengurus/manajemen, tidak mengambilkeputusan untuk kepentingan komite itu sendiri.

Komite kunciDi luar komite yang dibentuk untuk pengembangankebijakan, komite umum ditemukan di beberapaorganisasi pengusaha termasuk komite untukpenggajian dan pemeriksaan. Mengingat pentingnyakomite-komite ini, direkomendasikan bahwa fungsikomite-komite, kewenangan dan komposisi harusdirinci dalam peraturan organisasi pengusaha.

Komite penggajian

Komite pengajian membantu mendefinisikan tingkatpenggajian yang pantas dan bermanfaat bagi pejabatsenior dalam organisasi dan untuk menyetujuikebijakan penggajian bagi organisasi secarakeseluruhan. Umumnya, komite akan memberikanperhatiannya pada gaji pimpinan eksekutif. Akantetapi, jika anggota pengurus atau presiden dibayaruntuk jasa-jasanya, harus diputuskan oleh komitepenggajian ini.

DDDDDAFTAFTAFTAFTAFTAR PERIKSA PERAAR PERIKSA PERAAR PERIKSA PERAAR PERIKSA PERAAR PERIKSA PERATURANTURANTURANTURANTURAN

Sistem aturan yang berlaku bagi organisasi pengusaha, terdiri dari konstitusi/anggaran dasar, peraturan perusahaan (by laws) dan diperlukan kode etik;

Aturan-aturan organisasi sejalan dengan kerangka hukum nasional;Aturan-aturan organisasi mendefinisikan secara jelas kompetensi dan pengawasan yang memadai;Konstitusi (anggaran dasar) organisasi berisikan anggaran dasar pendirian dan tujuan organisasi, hakdan tanggung jawab anggota termasuk fungsi setiap organ organisasi;Aturan perusahaan berisikan regulasi lebih terinci tentang prosedur, sub-badan dan pengaturan masalahkhusus. Dimungkinkan adanya kode etik organ organisasi dan anggotanya.

23

Terkait dengan penggajian pimpinan eksekutif,komite harus melaporkan secara langsung kepadadewan pengurus atau presiden. Tentang gaji yangdibayarkan kepada dewan, komite harus dibentukdengan beberapa skenario.

Skenario pertama, komite terdiri dari anggota di luaranggota dewan dan diberi kewenangan untukmenentukan tingkat penggajian yang pantas bagianggota dewan. Skenario lain, komite melaporkankepada dewan, akan tetapi hanya menentukanpenggajian untuk anggota dewan mendatang,sementara dewan yang mengakhiri jabatannyamenentukan gaji/renumerasi dewan dan presidenyang akan menggantikannya. Di sejumlah organisasi,rekomendasi komite penggajian dapat disetujui olehsuara dewan anggota dalam pertemuan tahunan.

Dalam hal apa pun, prinsipnya adalah siapa yangsecara langsung menerima renumerasi yangdiputuskan oleh komite, tidak boleh dalam posisiyang memiliki kewenangan atas komite tersebut.

Komite pemeriksa

PenunjukanKomite dalam praktiknya dapat ditunjuk oleh dewan,presiden pengurus, atau pimpinan eksekutif,tergantung dari sifat dan fungsi penunjukannya.Aturan organisasi pengusaha harus secara tegasmenjelaskan jenis-jenis komite yang dapat ditunjukoleh dewan, dan pimpinan eksekutif. Secara umum,hak untuk untuk menunjuk jenis-jenis komitetertentu harus berkaitan dengan tanggung jawabformal dari dewan atau pimpinan eksekutif. Dewanharus menugaskan komite terkait dengan bidangyang menjadi tanggung jawabnya, sepertipengembangan posisi kebijakan, penggajian danpemeriksaan. Pimpinan eksekutif akan menunjukkomite berkaitan dengan proyek-proyek dalammanajemen harian organisasi. Dalam kasus lain,penunjukan komite harus dilakukan denganmemberikan kejelasan deskripsi kerja bagi anggota-anggota komite dan hasil yang diharapkan.

Dalam organisasi yang lebih kecil, boleh jadi akanmenguntungkan memiliki peraturan yang memberimandat bagi penggunaan komite dengan batasanwaktu, atau pencapaian penyelesaian tugas yangdibebankan untuk diselesaikan lebih dahulu. Komiteakan secara otomatis bubar dengan sendirinya. Halini akan menghindarkan pembentukan berbagaikomite yang mungkin tidak diperlukan.

PembubaranPembubaran komite harus menjadi tanggung jawabbadan yang memiliki kewenangan membentuknya,komite dewan pengurus dapat dibubarkan olehdewan pengurus, dan komite manajemen dibubarkanoleh manajemen. Harus ditegaskan bahwamanajemen tidak memiliki kewenangan atas komitemanajemen. Pemisahan yang jelas atas kewenangantersebut akan membantu menjaga terpisahnya peranmanajemen dan dewan pengurus. Hal ini akanmenghindarkan dewan pengurus melakukanintervensi pada operasional harian organisasi, atauintervensi atas pengelolaan manajemen organisasidan arah kebijakan strategis jangka panjang.

AkuntabilitasUntuk menghindari komite memiliki terlalu banyakkekuatan atau kewenangan dan merusakpengelolaan organisasi, penting menggarisbawahibahwa peraturan organisasi pengusaha secara jelasmemunyai kewenangan dewan atau manajemendalam hubungannya dengan komite. Dalam semuamasalah, pengurus harus bertanggung jawab kepadadewan atau manajemen. Pengurus dan manajemenharus berhati-hati dengan pendelegasian yang terlalubesar atas kewenangan pengambilan keputusankepada komite. Sebagai tambahan, ringkasan kerja

“Pendapatan dapat menjadisangat mudah berubah danditutup-tutupi ketika para ahliperusahaan melaporkannya”

Warren BuffetPengusaha Investasi AS

Ia berkomentar atas skandal yang berkaitan denganENRON dan perusahaan terkaitnya

1931 sampai sekarang

Kutipan Kunci

Satu tanggung jawab yang paling penting dari dewanadalah memastikan bahwa penerimaan danpengeluaran organisasi pengusaha dapatdipertanggung jawabkan secara benar. Dalampraktiknya, hal ini memerlukan komite pemeriksayang dibentuk oleh dewan yang bertanggung jawabuntuk menentukan akuntan eksternal/auditor(pemeriksa) untuk memeriksa catatan-catatankeuangan organisasi.

Pemeriksa harus bertanggung jawab langsungkepada komite audit atau presiden dewan pengurus.Tidak direkomendasikan untuk menunjuk auditoratau komite audit yang bertanggung jawab kepadapimpinan eksekutif atau anggota lain darimanajemen. Meskipun dalam praktiknya parapemeriksa akan bekerja sama dengan manajer,khususnya manajer keuangan, pemeriksa harusbertanggung jawab kepada pengurus.

Bag

ian

4

24

seluruh pengurus, termasuk yang disusun olehmanajemen, harus secara berkala dan transparandilaporkan kepada dewan. Pelaporan teratur

memungkinkan dewan untuk memastikan setiapkomite untuk menjalankan tugas dalam kerangkakerja peraturan yang berlaku.

DDDDDAFTAFTAFTAFTAFTAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURUSUSUSUSUS

Peraturan organisasi pengusaha menentukan aturan yang jelas untuk mencegahpengurus dari dominasi anggota terbesar atau daerah/kelompok sektor untukkepentingan tertentu kelompok lain;

Peraturan organisasi pengusaha, apabila dimungkinkan, menyusun jumlah kursi dalam pengurus;Peraturan secara jelas mengatur kriteria yang berhak menjadi anggota pengurus dan mendeskripsikanfungsi dari pengurus;Peraturan secara tegas menjelaskan proses bagaimana anggota pengurus dinominasikan dan dipilih;Prosedur untuk memilih anggota-anggota pengurus harus transparan dan terbuka untuk seluruh badananggota perusahaan atau perwakilannya. Nominasi dan penugasan tidak diambil dalam “pintu yangtertutup” oleh orang atau kelompok tertentu (misalnya presiden atau pimpinan eksekutif);Peraturan organisasi menjelaskan kriteria yang dapat membatalkan kategori orang tertentu darikeanggotaan pengurus, misalnya anggota-anggota yang tengah duduk dalam pemerintahan;Peraturan organisasi harus menyusun mekanisme di mana anggota dapat diberhentikan sebagai anggotaindividual atau keseluruhan pengurus;Peraturan harus dengan jelas mendokumentasikan tanggung jawab pengurus. Tangung jawab pengurusharus melingkupi persetujuan rencana usaha dan anggaran serta kajian kinerja pimpinan eksekutiforganisasi;Peraturan memberikan kewenangan pengurus untuk menetapkan dan memberhentikan pimpinaneksekutif;Peraturan mengatur dengan jelas prosedur untuk menominasikan dan memilih presiden dari pengurus;Peraturan merinci jenis dan kategori dari aturan-aturan yang datang dari pengurus, dan menjelaskanperbedaan antara keputusan yang menjadi tanggung jawab pengurus atau keputusan-keputusan yangmenjadi tanggung jawab pimpinan eksekutif;Konstitusi berisikan prosedur yang mengatur penambahan aturan dalam konstitusi, perubahan konstitusiharus melibatkan persetujuan final dari dewan anggota;Peraturan memuat kriteria tujuan yang jelas untuk keputusan pengurus dalam menerima anggota baruorganisasi, yang melibatkan persetujuan dewan anggota;Peraturan menugaskan kewenangan yang jelas kepada dewan untuk masalah-masalah rumah tanggalainnya, seperti pembukaan rekening bank atas nama organisasi;Peraturan merinci deskripsi peran presiden pengurus termasuk kualifikasi dasar pekerjaan dan petunjukrinci tanggung jawab presiden untuk mengkaji kinerja pimpinan eksekutif;Peraturan menetapkan masa jabatan presiden (anggota pengurus) dan batas masa jabatan dipilihkembali yang dapat dijabat oleh orang yang sama;Peraturan merinci secara jelas prinsip keadilan yang diterapkan dalam kegiatan presiden atas namaorganisasi. Organisasi pengusaha tidak dapat dijadikan landasan bagi presiden untuk mempromosikanperusahaannya yang merugikan atau mengucilkan dari perusahaan anggota;Peraturan secara jelas menetapkan tanggung jawab laporan khusus kepada pengurus, termasukpenunjukan pengawas eksternal untuk mengkaji laporan keuangan organisasi pengusaha.

Transparansi dan komunikasiTransparansi dan komunikasi anggota merupakan halyang penting bagi organisasi pengusaha. Karenaorganisasi melayani fungsi yang penting sebagaiadvokat/pembela yang dapat dipercaya untukanggotanya. Kesalahan dalam kinerja pengoperasianini memperlemah minat dari anggota danmengindikasikan gambaran buruk atas organisasi.Untuk menjaga kepercayaan para anggota terhadaphal ini, dan untuk memastikan pada organisasi

berfungsi, langkah-langkah nyata harus diambil untukmenjelaskan transparansi dan untuk memastikankomunikasi yang tepat waktu dan akurat denganpara anggota, organisasi lain serta kepada publiksecara umum.

Seperti yang sudah dibahas dalam bab tentangbagian tanggung jawab dewan dan pengurus,pemeriksa eksternal harus diawasi oleh pengurus,paling tidak setahun sekali, untuk memeriksa

25

keuangan organisasi. Pemeriksaan ini harusmemastikan semua pendapatan dan pengeluarandibukukan secara benar.

Peraturan organisasi pengusaha harus menetapkankriteria bagi pemeriksa eksternal. Mereka harusmemiliki kualifikasi secara memadai dan bekerjaatau menjadi anggota dari perusahaan akuntanpublik yang memiliki reputasi dan tidak memilikikaitan langsung dengan manajemen organisasi. Lebihdiutamakan lagi para pemeriksa yang bukan anggotaorganisasi, meskipun dalam beberapa kasus hal inidapat dikesampingkan.

Pemeriksa harus secara langsung ditunjuk olehmajelis anggota, pengurus atau komite khusus audityang ditunjuk oleh pengurus. Pemeriksa harusmenyampaikan laporannya kepada pengurus ataukomite audit yang bersangkutan.

Pemeriksa (auditor) eksternal memiliki tanggungjawab untuk memeriksa aspek keuangan organisasidan mengesahkan semua catatan-catatan yangdisimpan oleh manajemen yang secara akuratmencerminkan pendapatan, pengeluaran dan kondisikeuangan lainnya. Fungsi yang tepat dari pemeriksadapat dijelaskan secara singkat dalam peraturanorganisasi pengusaha.

Menghindari korupsi dan konflikkepentinganMenghindari terjadinya korupsi dan konflikkepentingan merupakan hal penting bagipengelolaan yang baik dari setiap organisasi. Aturanorganisasi pengusaha dapat mengambil langkah aktifuntuk mencegah kesalahan dalampengoperasiannya. Peraturan dapat mensyaratkandewan pengurus untuk menyusun kode etikorganisasi yang akan digunakan untuk menjagaperilaku manajemen, dan untuk mengevaluasikinerja mereka.

Langkah lain untuk mencegah korupsi dan konflikkepentingan adalah mengembangkan “uji dankeseimbangan” (check and balance) internal .Beberapa rekomendasi dalam panduan iniberdasarkan kepada kebutuhan untukmengembangkan keseimbangan antara kewenangandan pengawasan antara beberapa institusi inti daripengelolaan dalam sebuah organisasi pengusaha.Prinsip umum, seperti prinsip “empat mata” (sepertipersetujuan untuk pembayaran kartu pembelian danpenandatangan cek) merupakan hal yang mendasartetapi dapat menjadi alat yang efektif untukpengembangan mekanisme “uji dan keseimbangan”dalam organisasi.

Khusus organisasi pengusaha besar, dapat jugamempertimbangkan membangun fungsipemeriksaan internal, yang bertanggung jawab untukmemastikan akurasi laporan internal dan kepatuhandengan peraturan manajemen. Fungsi pemeriksaaninternal dapat melaporkan langsung ke pimpinaneksekutif, dengan kewenangan memberikan laporankepada dewan apabila kasusnya melibatkan perilakutidak wajar yang serius yang berhubungan denganpimpinan eksekutif atau staf lainnya. Pemeriksainternal harus mencoba membongkar danmemperbaiki setiap kesalahan dengan prosedur atauakuntansi yang wajar sebelum kesalahan tersebutditemukan oleh pemeriksa eksternal atau pemeriksapihak ketiga (misalnya kewenangan pemerintah).

Mengingat fungsi utama organisasi pengusaha,penting bagi organisasi pengusaha untuk memeliharakemandiriannya dari mitra sosial lainnya danpemerintah. Oleh karena itu, perlu di kembangkanpraktik yang baik untuk menghindarkan pemberianatau penerimaan kontribusi dari partai politik.Khususnya sehubungan dengan upaya internasionaluntuk melawan penyuapan terhadap pejabat publik.(misalnya, Konvensi OECD 1997 dan Konvensi PBB2004). Organisasi pengusaha harus menghindarisetiap kontribusi politik yang dapat muncul yangbertujuan untuk memengaruhi secara tidak wajarkandidat-kandidat atau pengelola kantor-kantorpublik.

Organisasi pengusaha harus menolak setiapkontribusi dari partai-partai politik. Namun dapatditerima dan wajar bagi organisasi pengusaha untukmenerima dana-dana dari pejabat publik yangberwenang sebagai bagian kontrak komersial yangsah dan jelas pengaturannya.

Bentuk lain dari konflik kepentingan yang dapattimbul adalah, apabila anggota pengurus atau paramanajer top dapat dipengaruhi oleh pihak luar ataukepentingan khusus internal untuk memperolehmanfaat dari anggota pengurus atau manajemenmelalui penawaran yang berharga. Penawaran dapatberupa janji-janji pekerjaan di masa depan, hadiahdan pendapatan tambahan, serta manfaat lainnya.Dapat juga terjadi ketika anggota dewan ataumanajemen memiliki hubungan informal dengankelompok tertentu, baik internal maupun eksternal,yang memengaruhi tangggung jawab dan kewajibanmereka kepada organisasi secara keseluruhan.

Masalah dapat muncul dalam organisasi pengusahakecil yang mungkin memaksakan pengaruh dalamkebijakannya. Meskipun dalam organisasiperusahaan yang relatif sama, terdapat kemungkinanindustri tertentu dapat mencoba memaksakanpengaruhnya dalam posisi kebijakan tertentuorganisasi, untuk merugikan anggota lainnya.

Bag

ian

4

26

Untuk menghindarkan bahaya di atas, dewanpengurus organisasi pengusaha harus dengan jelasmembatasi hadiah yang dapat diberikan atauditerima, dan catatan dewan anggota danmanajemen harus diperiksa secara periodik olehpresiden. Hubungan informal yang dapat mendorongkonflik kepentingan harus dikontrol oleh mekanisme“uji dan keseimbangan” yang ada dalam organisasi.Presiden harus mengawasi pimpinan eksekutif,dewan pengurus harus mengawasi presiden, danmajelis anggota harus melakukan pengawasanterhadap dewan. Panduan yang jelas pada kondisipaling dini yang dimungkinkan, sedapat mungkinmenghindarkan setiap kemungkinan konflik di masadepan.

KomunikasiOrganisasi pengusaha duduk di tengah jaringan yangbesar yang terkoneksi satu sama lain. Pemangkukepentingan secara langsung adalah anggota yangsangat tergantung pada organisasi untuk melakukanadvokasi dan dialog sosial atas namanya. Selainpemangku kepentingan langsung, organisasipengusaha memiliki hubungan dengan pemerintahdan badan-badan antar pemerintahan lainnya, sepertiserikat pekerja dan publik. Penting bagi setiapkelompok organisasi membina komunikasi yangmemadai. Ditingkat yang paling dasar, kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan komunikasi harusdijelaskan dalam aturan organisasi pengusaha.Komunikasi dengan organisasi tertentu dapatditunjuk perwakilan, seperti pimpinan eksekutif, dan

dimasukkan kedalam deskripsi tugas perwakilantersebut. Harus dicatat kecanggihan dalam teknologikomunikasi, internet, memberikan organisasipengusaha kesempatan untuk menawarkanpeningkatan transparansi bagi anggotanya, kelompokserta organisasi lain.

Pemangku kepentingan utama dari setiap organisasipengusaha adalah anggota. Satu institusi yang sangatpenting untuk melakukan komunikasi dengananggota adalah majelis permusyawaratan anggota.majelis anggota merupakan merupakan sentral daripengelolaan organisasi karena wadah inimemberikan kesempatan untuk berkomunikasidengan para anggota, serta memberikankesempatan bagi anggota untuk berkomunikasidengan dewan dan manajemen. Di dalam majelisanggota inilah, anggota atau perwakilannya memilikikesempatan untuk menyuarakan setiappermasalahan secara formal tentang organisasi ataumanajemen.

Internet memberikan kemudahan komunikasi yangberkesinambungan dengan para anggota, umpanbalik dari anggota, juga peran dari anggota majelisyang dapat berubah dari waktu ke waktu. Tidak itusaja, peraturan organisasi pengusaha harus secarajelas memungkinkan terjadinya komunikasi dua-arahantara anggota dan pengurus serta manajemen.Tujuan organisai pengusaha adalah memberi layanankepada anggota-anggotanya. Memastikan suaramereka didengar merupakan prinsip utama yangmelekat pada pengelolaan yang baik.

DDDDDAFTAFTAFTAFTAFTAR PERIKSA TRANSPAR PERIKSA TRANSPAR PERIKSA TRANSPAR PERIKSA TRANSPAR PERIKSA TRANSPARANSI DARANSI DARANSI DARANSI DARANSI DAN KAN KAN KAN KAN KOMUNIKASIOMUNIKASIOMUNIKASIOMUNIKASIOMUNIKASI

Pemeriksa eksternal diberi kewenangan/dibentuk oleh dewan setidaknyasetahun sekali untuk memeriksa keuangan organisasi;

Pemeriksa bertanggung jawab kepada dewan;Aturan organisasi pengusaha menetapkan kriteria pemeriksa eksternal dan, jika

diperlukan, menjelaskan peran dan fungsi tertentu mereka;Aturan organisasi mensyaratkan dewan untuk menyusun kode etik yang diterapkan kepada seluruhanggota dewan dan manajemen;Kode etik (atau yang setara) merinci batasan hadiah yang diizinkan diterima oleh anggota dewan danmanajemen;Presiden secara periodik mengkaji/memeriksa kinerja pimpinan eksekutif untuk memastikan pimpinaneksekutif tidak dipengaruhi atau dipaksa oleh pihak luar atau kepentingan khusus internal;Aturan organisasi mewajibkan manajemen dan pengurus untuk memelihara komunikasi rutin dengananggota;Aturan organisasi harus memberikan kejelasan tentang mekanisme komunikasi dua arah antara anggotaorganisasi, dewan serta manajemen.

27

Daftar periksa kompilasi

Bab panduan ini terdiri dari kompilasi daftar periksayang tercantum dalam bagian akhir bab dua sampaiempat.

Daftar periksa kompilasi ini diharapkan akan sangatberguna sebagai panduan untuk pemeriksaanpengaturan yang sudah ada, untuk mengidentifikasihal yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini akanmenjelaskan bagaimana melakukan perubahan-perubahan positif. Anda dapat menggunakankompilasi ini dalam dua cara.

Bab Lima

Daftar periksa pengelolaanyang baik

Pertama, membaca keseluruhan panduan ini, Andadapat mengukur bentuk organisasi sesuai dengansyarat pengelolaan yang baik. Apabila Anda menandaidaftar periksa sejalan dengan membaca panduan ini,Anda dapat memastikan bagaimana melangkahsecara keseluruhan. Kedua, Anda dapatmenggunakan daftar periksa kompilasi sebagaidaftar pertanyaan (kuesioner) untuk manajer seniordalam organisasi Anda untuk membantu merekamenilai pendekatan terbaru Anda tentangpengelolaan yang baik.

DAFTDAFTDAFTDAFTDAFTAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURUSUSUSUSUS

Peraturan organisasi pengusaha menentukan aturan yang jelas untuk mencegahkepengurusan didominasi oleh anggota besar atau daerah/kelompok sektor denganmeniadakan kepentingan anggota lainnya;

Peraturan organisasi pengusaha, apabila dimungkinkan, mengatur jumlah kursi yang tersedia dalamdewan pengurus;Peraturan secara jelas mendokumentasikan kriteria yang berhak menjadi angggota pengurus danmendeskripsikan fungsi dewan pengurus;Peraturan secara tegas mengindikasikan proses bagaimana anggota pengurus dapat dinominasikandan dipilih;Prosedur untuk memilih anggota-anggota pengurus harus transparan dan terbuka bagi seluruh badananggota perusahaan atau perwakilannya. Nominasi tidak boleh diambil dalam pintu yang tertutup, olehorang atau kelompok tertentu (misalnya pemilihan presiden atau pimpinan eksekutif);Peraturan organisasi mendefinisikan kriteria yang dapat membatalkan kategori orang tertentu darikeanggotaan pengurus, misalnya anggota-anggota yang duduk dalam pemerintahan;Peraturan organisasi harus menyusun mekanisme tentang pemecatan anggota sebagai anggota indi-vidual atau keseluruhan pengurus;Peraturan harus dengan jelas mengatur tanggung jawab pengurus. Tanggung jawab pengurus harusmelingkupi persetujuan rencana usaha dan anggaran serta kajian kinerja pimpinan eksekutif organisasi;Peraturan memberikan kewenangan pengurus untuk menetapkan dan memberhentikan pimpinaneksekutif;Peraturan mengatur dengan jelas prosedur untuk menominasikan dan memilih presiden dari pengurus;Peraturan merinci jenis dan kategori aturan-aturan yang dibuat pengurus, dan menjelaskan perbedaanantara keputusan yang menjadi tanggung jawab pengurus atau keputusan-keputusan yang menjaditanggung jawab pimpinan eksekutif;Konstitusi berisikan prosedur yang mengatur penambahan aturan dalam konstitusi, perubahan konstitusiharus melibatkan persetujuan final dari dewan anggota;Peraturan memuat kriteria tujuan yang jelas untuk keputusan pengurus dalam menerima anggota baruorganisasi, yang melibatkan persetujuan dewan anggota;

Bag

ian

5

28

DAFTDAFTDAFTDAFTDAFTAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURUSUSUSUSUS

Peraturan menugaskan kewenangan yang jelas kepada dewan untuk masalah-masalah rumah tangga lainnya, seperti pembukaan rekening bank atas namaorganisasi;

Peraturan merinci deskripsi peran presiden pengurus termasuk kualifikasi dasarpekerjaan dan petunjuk rinci tanggung jawab presiden untuk mengkaji kinerja pimpinan eksekutif;Peraturan menetapkan masa jabatan presiden (anggota pengurus) dan batas masa jabatan dipilihkembali yang dapat dijabat oleh orang yang sama;Peraturan merinci secara jelas prinsip keadilan yang diterapkan dalam kegiatan presiden atas namaorganisasi. Organisasi pengusaha tidak dapat dijadikan landasan bagi presiden untuk mempromosikanperusahaannya yang merugikan atau mengucilkan dari perusahaan anggota;Peraturan secara jelas menetapkan tanggung jawab laporan khusus kepada pengurus, termasukpenunjukan pengawas eksternal untuk mengkaji laporan keuangan organisasi pengusaha.

DAFTDAFTDAFTDAFTDAFTAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DAR PERIKSA PIMPINAN EKSEKUTIF DANANANANANMANAJEMENMANAJEMENMANAJEMENMANAJEMENMANAJEMEN

Pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk administrasi umum organisasi danmemastikan dipatuhinya konstitusi;

Aturan organisasi pengusaha memberikan pimpinan eksekutif tanggung jawabpenuh untuk merekrut dan mengelola staf yang diperlukan untuk operasional organisasi;Aturan secara tegas membedakan antara tanggung jawab dan kewenangan presiden dewan pengurusdan pimpinan eksekutif. Pimpinan eksekutif memiliki kewenang atas manajemen harian organisasi.Presiden memiliki kewenangan memberhentikan pimpinan eksekutif ketika terjadi penyalahgunaanyang serius dan berkinerja buruk;Pimpinan eksekutif bertanggung jawab atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaanseperti persiapan anggaran. Akan tetapi keputusan atas masalah-masalah ini diambil oleh pengurus.Aturan-aturan organisasi merinci tanggung jawab pimpinan eksekutif dalam deskripsi tugas;Sejalan dengan praktik dan hukum nasional, peraturan harus mencegah setiap kandidat pimpinaneksekutif eksekutif yang memilliki catatan kriminal atau pernah melakukan kejahatan korporasi;Penetapan pimpinan eksekutif merupakan fungsi dari pengurus dan/atau presiden dewan pengurus.Proses memilihan dan penunjukan pimpinan eksekutif harus diatur secara baik;Aturan memberikan prosedur penyelesaian keluh-kesah bagi staf berkaitan dengan pimpinan eksekutif.Masalah ini dilaporkan kepada presiden atau anggota dewan pengurus lainnya yang ditunjuk;Prosedur tepat untuk memberhentikan pimpinan eksekutif didokumentasikan dalam kontrak kerjapimpinan eksekutif;Penggajian pimpinan eksekutif ditentukan oleh presiden dengan persetujuan dewan pengurus;Aktivitas diluar dan penggajian pimpinan eksekutif ditentukan oleh pimpinan eksekutif yang diterimadi luar organisasi pengusaha, harus mendapat persetujuan dari dewan pengurus dan tidak menimbulkanbenturan kepentingan dari pimpinan eksekutif.

29

DDDDDAFTAFTAFTAFTAFTAR PERIKSA PERAAR PERIKSA PERAAR PERIKSA PERAAR PERIKSA PERAAR PERIKSA PERATURANTURANTURANTURANTURAN

Sistem aturan yang berlaku bagi organisasi pengusaha, terdiri dari konstitusi/anggaran dasar, peraturan perusahaan (by laws) dan diperlukan kode etik;

Aturan-aturan organisasi sejalan dengan kerangka hukum nasional;Aturan-aturan organisasi mendefinisikan secara jelas kompetensi dan pengawasan yang memadai;Konstitusi (anggaran dasar) organisasi berisikan anggaran dasar pendirian dan tujuan organisasi, hakdan tanggung jawab anggota termasuk fungsi setiap organ organisasi;Aturan perusahaan berisikan regulasi lebih terinci tentang prosedur, sub-badan dan pengaturan masalahkhusus. Dimungkinkan adanya kode etik organ organisasi dan anggotanya.

DAFTDAFTDAFTDAFTDAFTAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURAR PERIKSA PENGURUSUSUSUSUS

Peraturan organisasi pengusaha menentukan aturan yang jelas untuk mencegahpengurus dari dominasi anggota terbesar atau daerah/kelompok sektor untukkepentingan tertentu kelompok lain;

Peraturan organisasi pengusaha, apabila dimungkinkan, menyusun jumlah kursidalam pengurus;Peraturan secara jelas mengatur kriteria yang berhak menjadi anggota pengurus dan mendeskripsikanfungsi dari pengurus;Peraturan secara tegas menjelaskan proses bagaimana anggota pengurus dinominasikan dan dipilih;Prosedur untuk memilih anggota-anggota pengurus harus transparan dan terbuka untuk seluruh badananggota perusahaan atau perwakilannya. Nominasi dan penugasan tidak diambil dalam “pintu yangtertutup” oleh orang atau kelompok tertentu (misalnya presiden atau pimpinan eksekutif);Peraturan organisasi menjelaskan kriteria yang dapat membatalkan kategori orang tertentu darikeanggotaan pengurus, misalnya anggota-anggota yang tengah duduk dalam pemerintahan;Peraturan organisasi harus menyusun mekanisme di mana anggota dapat diberhentikan sebagai anggotaindividual atau keseluruhan pengurus;Peraturan harus dengan jelas mendokumentasikan tanggung jawab pengurus. Tangung jawab pengurusharus melingkupi persetujuan rencana usaha dan anggaran serta kajian kinerja pimpinan eksekutiforganisasi;Peraturan memberikan kewenangan pengurus untuk menetapkan dan memberhentikan pimpinaneksekutif;Peraturan mengatur dengan jelas prosedur untuk menominasikan dan memilih presiden dari pengurus;Peraturan merinci jenis dan kategori dari aturan-aturan yang datang dari pengurus, dan menjelaskanperbedaan antara keputusan yang menjadi tanggung jawab pengurus atau keputusan-keputusan yangmenjadi tanggung jawab pimpinan eksekutif;Konstitusi berisikan prosedur yang mengatur penambahan aturan dalam konstitusi, perubahankonstitusi harus melibatkan persetujuan final dari dewan anggota;Peraturan memuat kriteria tujuan yang jelas untuk keputusan pengurus dalam menerima anggota baruorganisasi, yang melibatkan persetujuan dewan anggota;Peraturan menugaskan kewenangan yang jelas kepada dewan untuk masalah-masalah rumah tanggalainnya, seperti pembukaan rekening bank atas nama organisasi;Peraturan merinci deskripsi peran presiden pengurus termasuk kualifikasi dasar pekerjaan dan petunjukrinci tanggung jawab presiden untuk mengkaji kinerja pimpinan eksekutif;Peraturan menetapkan masa jabatan presiden (anggota pengurus) dan batas masa jabatan dipilihkembali yang dapat dijabat oleh orang yang sama;Peraturan merinci secara jelas prinsip keadilan yang diterapkan dalam kegiatan presiden atas namaorganisasi. Organisasi pengusaha tidak dapat dijadikan landasan bagi presiden untuk mempromosikanperusahaannya yang merugikan atau mengucilkan dari perusahaan anggota;Peraturan secara jelas menetapkan tanggung jawab laporan khusus kepada pengurus, termasukpenunjukan pengawas eksternal untuk mengkaji laporan keuangan organisasi pengusaha.

Bag

ian

5

30

DDDDDAFTAFTAFTAFTAFTAR PERIKSA TRANSPAR PERIKSA TRANSPAR PERIKSA TRANSPAR PERIKSA TRANSPAR PERIKSA TRANSPARANSI DARANSI DARANSI DARANSI DARANSI DAN KAN KAN KAN KAN KOMUNIKASIOMUNIKASIOMUNIKASIOMUNIKASIOMUNIKASI

Pemeriksa eksternal diberi kewenangan/dibentuk oleh dewan setidaknyasetahun sekali untuk memeriksa keuangan organisasi;

Pemeriksa bertanggung jawab kepada dewan;Aturan organisasi pengusaha menetapkan kriteria pemeriksa eksternal dan, jika diperlukan, menjelaskanperan dan fungsi tertentu mereka;Aturan organisasi mensyaratkan dewan untuk menyusun kode etik yang diterapkan kepada seluruhanggota dewan dan manajemen;Kode etik (atau yang setara) merinci batasan hadiah yang diizinkan diterima oleh anggota dewan danmanajemen;Presiden secara periodik mengkaji/memeriksa kinerja pimpinan eksekutif untuk memastikan pimpinaneksekutif tidak dipengaruhi atau dipaksa oleh pihak luar atau kepentingan khusus internal;Aturan organisasi mewajibkan manajemen dan pengurus untuk memelihara komunikasi rutin dengananggota;Aturan organisasi harus memberikan kejelasan tentang mekanisme komunikasi dua arah antara anggotaorganisasi, dewan serta manajemen.

31

Sedikit sekali literatur akademik yang berkaitandengan pengelolaan organisasi pengusaha, atauorganisasi lain yang merepresentasikan bisnis dalamhubungannya dengan pemerintah, serikat pekerjadan LSM. Akan tetapi, karena perusahaan adalahmerupakan organisasi pemilik/investor danorganisasi pengusaha adalah organisasi anggota,peraturan-peraturan pengelolaan korporasi danpraktik-praktik terbaik akan relevan pula bagiorganisasi pengusaha. Bab ini akan mengkajibeberapa tren terkini dan sejarah atas pengelolaanperusahaan.

Pengelolaan perusahaan biasanya dikenal dalamliteratur akademik sebagai hal yang berkaitan denganapa yang dalam prinsip-prinsip pengelolaan korporasiOECD, didefiniskan sebagai “permasalahan yangditimbulkan oleh pemisahan antara kepemilikan danpengawasan”. Dalam organisasi pengusaha hal inidimanifestasikan sendiri ke dalam pemisahaninstitusi antara manajemen atau pengurus organisasidengan dewan anggota. Berangkat dari perspektif ini,pengelolaan korporasi akan terfokus pada: strukturinternal dan peraturan dewan direktur; pembentukankomite pemeriksa independen; peraturan yangberkaitan dengan keterbukkaan informasi kepadapemegang sahan dan kreditor; dan pengawasanmanajemen.

Meskipun panduan tentang pengelolaan ini akanterpusat khususnya pada manajemen struktur dantangggung jawab dewan pengurus, aturan dananggaran dasar organisasi, pemeriksa dankomunikasi anggota. Pengelolaan korporasi dewasaini, yang diterima secara umum mengarahkan bentukyang lebih besar atas hubungan antara manajemenperusahaan dengan pengurusnya, pemegang sahamdan pemangku kepentingan lainnya. Organisasipengusaha yang lazim mewakili bisnis dalam diskusitentang kebijakan tentang pengelolaan peraturanharus menyentuh masalah ini, meskipunpermasalahan tersebut tidak secara langsung relevandengan struktur organisasi.

Kebanyakan perdebatan kini terkait denganpengelolaan korporasi yang didominasi olehgelombang skandal korporasi Enron, WorldCom, TycoInternational. Sehingga akibatnya mengurangikepercayaan investor, dan membuat para pembuatkeputusan berdiri lebih tegar untuk melawan segala

bentuk kejahatan korporasi. Sebuah kenyataan,skandal ini memiliki skala yang besar. Pada saatEnron “bangkrut” pada 2 Desember 2001, indeksDow Jones kehilangan 2.000 poin yang menyapu nilaisaham sebesar 60 triliun dolar AS. Hal inimenegaskan bahwa, pengelolaan perusahaan adalahmasalah antardisiplin ilmu yang menjadi minat parasejarawan, ekonom dan pengacara.

Robert E. Wright mengatakan, dalam abad ke-18 dan19, orang-orang Amerika dan Inggris keberatandengan setiap bentuk peraturan yang berkaitandengan pengelolaan bisnis. Pada tahun 1889,sebagai contoh investor rel kereta api dengan namaJohn Locke berhipotesis bahwa “peraturan yang“peraturan yang“peraturan yang“peraturan yang“peraturan yangberkaitan dengan pengelolaan baik”.berkaitan dengan pengelolaan baik”.berkaitan dengan pengelolaan baik”.berkaitan dengan pengelolaan baik”.berkaitan dengan pengelolaan baik”. Bukanmerupakan gagasan yang baik (saat itu), untuk lebihmemberi kewenangan kepada usaha swastamelakukan apa yang disebut “penolakan terhadapmayoritas orang yang tidak ahli dan politisi tidakandal.

Dengan bijak, para “guru” investasi abad ke 19secara teratur memuji pentingnya pengelolaanperusahaan yang baik. Misalnya, Robert Ward, dalamcatatannya pada tahun 1865 tentang PerusahaanSaham Bersama (Joint Stock Companies),menjelaskan karakteristik investasi yang baik. Iaberargumentasi, perusahaan yang go public harusmemiliki skema yang baik, di mata publik setiap saat…memiliki cukup modal .. dan harus dikelola denganbaik. Ward mendesak para investor untuk tidakterlelap dan menjadi puas diri karena ukuran ataukeberhasilan perusahaan terdahulu.

Beberapa orang berargumentasi bahwa problemsistemik di perusahaan seperti Enron, WorldCom, danTyco Internasional muncul disebabkan tidakseimbangnya kekuasaan yang dipegang olehmanajemen eksekutif dalam organisasi perusahaan.Hal ini dapat dirunut ke belakang sampai tahun1960-an dan 1970-an, pada saat ekonom neo-klasik, yang dimotori Pemenang Nobel EkonomiMilton Friedman, beragumentasi bahwa kegunaanperusahaan adalah untuk memperoleh laba yangmaksimal, hampir tanpa mempertimbangkanbagaimana perusahaan memperoleh lababagaimana perusahaan memperoleh lababagaimana perusahaan memperoleh lababagaimana perusahaan memperoleh lababagaimana perusahaan memperoleh labatersebuttersebuttersebuttersebuttersebut sepanjang berada dalam koridor hukumyang berlaku. Di tengah maraknya tuduhan dan faktatentang skandal-skandal perusahaan, tidakmengejutkan untuk menemukan bahwa pendapat

Bab Enam

Apa yang dikatakan oleh“guru” bisnis

Bag

ian

6

32

Friedman telah digantikan oleh jaringan yangkompleks hukum dan peraturan-peraturan sertainisiatif-inisiatif baru (termasuk kaidah etik sukarela)yang mengarahkan jalannya pengelolaanperusahaan.

Kaidah (kode etik) sukarela biasanya dapat dirunutkebelakang sampai tahun 1992. Misalnya KaidahCadbury, nama tidak resmi untuk kaidah rintisanpraktik-praktik terbaik tentang pengelolaanperusahaan, yang kemudian menjadi model bagireformasi pengelolaan perusahaan di Eropa, negara-negara persemakmuran serta di berbagai kawasanlainnya.

Kaidah Cadbury disusun untuk menjawab serialskandal dan kegagalan korporasi di antaraperusahaan “go public” Inggris pada awal 1990-an.Kaidah ini bertujuan untuk mencegah terjadinyaskandal yang sama dan untuk membangun kembalikepercayaan publik serta investor dengan mendorongperusahaan-perusahaan untuk meningkatkan praktikpengelolaan yang baik. Kaidah ini telah diikuti banyakperusahaan di tengah bangkitnya kembali duniauntuk mencapai tujuan yang sama.

Tujuan yang dinyatakan oleh kaidah Cadbury saat ituadalah membantu meningkatkan standarpengelolaan korporasi, tingkat kepercayaan dalampelaporan keuangan dan audit secara jelas, apa yangmenjadi tanggung jawab setiap perusahaan dan apaharapan mereka.

Kaidah Cadbury tentang praktik terbaik memunyai 19rekomendasi dalam bentuk panduan yang berkaitandengan kewenangan dewan direktur, direktur non-eksekutif, termasuk juga pelaporan dan pengawasan.Meskipun rekomendasi tersebut bukan merupakankewajiban, perusahaan-perusahaan yang terdaftardalam bursa saham di London diwajibkanmencantumkan dengan jelas rekening-rekeningmereka apakah telah mengikuti kaidah atau tidak.Perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi kaidahtersebut, diminta untuk menjelaskan alasan ataskeputusannya tersebut. Prinsip wajib “memaparkan”(disclosure), merupakan praktik yang dikenal sebagai“patuh atau menjelaskan”, telah menjadikan praktik-praktik pengelolaan perusahaan menjadi lebihtransparan dan memaksa perusahaan untuk berpikirulang dan berhati-hati. Karena setiap ketidakpatuhanatas kaidah yang ditetapkan harus diumumkan kepublik secara transparan.

Kaidah pengelolaan korporasi telah dikembangkandalam 13 tahun belakangan ini sejak Kaidah Cadburytentang praktik yang terbaik berlaku di Inggris. Dalamlima tahun belakang saja, kaidah-kaidah baru telahdikembangkan di negara-negara G7 kecuali Jepang,dan sekarang ini telah lebih dari 50 negara telahmemiliki kaidahnya sendiri. Kaidah-kaidah tentang

pengelolaan yang baik bervariasi menurut cakupandan rinciannya. Akan tetapi umumnya kaidahtersebut menjawab lima persoalan mendasar yaitu:

Keadilan setiap pemangku kepentingan;Akuntabilitas yang jelas dari dewan pengurus danmanajemen;Transparansi;Tanggung jawab terhadap kepentingan-kepentingan minoritas pemangku kepentingan danpemangku kepentingan lainnya; danKepatuhan terhadap hukum.

Saat ini, inisiatif internasional terdepan kemungkinanadalah prinsip-prinsip pengelolaan korporasi OECDyang mengatur kerangka bagi praktik terbaik yangdisetujui oleh pemerintah di 30 negara-negaraanggota OECD.

Prinsip-prinsip OECD dirancang untuk membantupemerintah dan badan-badan pembuat kebijakan dinegara-negara OECD dan lainnya untuk memberiperhatian dan menerapkan peraturan yang efektif,maupun peraturan dan kaidah pengelolaankorporasi.

Secara paralel kaidah-kaidah tersebut memberikanpetunjuk pula bagi pertukaran saham, investor,perusahaan dan lainnya yang berperan dalammengembangkan pengelolaan korporasi secara baik.Sejak prinsip-prinsip OECD yang pertama digulirkantahun 1999 (dan diperbarui pada tahun 2004),umumnya banyak perusahaan telah menerimastandar-standar bidang-bidang tersebut. Mereka telahdiakui oleh Bank Dunia dan telah diterima olehForum Stabilitas Keuangan sebagai satu dari 12standar stabilitas keuangan.

Prinsip pengelolaan perusahaan mencakup enambidang utama. Mereka meminta pemerintah untukmenerapkan kerangka institusional dan hukum yangefektif untuk mendukung praktik pengelolaan yangbaik bagi perusahaan (bab 1). Negara-negara OECDmendorong kaidah kerangka pengelolaan yang baikuntuk dapat melindungi dan memfasilitasi penerapanhak-hak pemangku kepentingan (bab 2). Merekajuga meminta dukungan terhadap perlakuan yangsetara atas semua pemangku kepentingan, termasukpemangku kepentingan minoritas dan asing (bab 3).Mereka mengakui pentingnya pemangkukepentingan dalam pengelolaan korporasi (bab 4),dan mempertimbangkan dengan tepat, keakuratandan tranparansi mekanisme keterbukaan (bab 5).Mereka pun berhubungan dengan prosedur danstuktur pengurus, pertanggung jawaban dan strukturpengurus.

33

Meskipun nampaknya terlihat kehilangan “gigi”,kaidah-kaidah tersebut tidak diragukan lagi telahmeningkatkan pengelolaan pemerintahan. Prinsip-prinsip OECD memberi perhatian dan seringkalimemengaruhi debat kebijakan yang lebih besartentang pengaturan bisnis. Mereka membantumendidik perusahaan-perusahaan, seringkali denganmengumpulkan dan mengklarifikasikan praktik-praktik terbaik. Dan kaidah yang disusun olehinvestor-investor besar, memberikan dampak yangberkaitan dengan pengelolaan korporasi denganmenyebutkan apa yang yang diharapkan olehinvestor.

Akan tetapi, inisiatif-inisiatif sukarela mungkin akanberlanjut untuk memainkan peranan yang lebih besardalam pengelolaan bisnis. Satu yang tidak dapatdimungkiri adalah peraturan nasional yang mengikatsecara hukum yang terkadang memberi dampakpaling besar. Tetapi kendalanya, tidak dimungkinkandi sini untuk memberikan kajian yang komprehensifatas seluruh kerangka peraturan di seluruh negarayang ada. Mungkin akan menarik menyoroti hukumSarbanes-Oxley, yang menjadi peraturan terdepantentang pengelolaan perusahaan dewasa ini.

Disahkan oleh Kongres AS dan ditandatanganimenjadi hukum bulan Juli 2002, peraturanSaebanes-Oxley Act (SOX) mewakili reformasi yangberdampak luas bagi perusahaan yang dipegang olehpublik. Intinya, Sarbanes Oxley mengatur penerapanproses pengelolaan korporasi dan keuangan yangkonsisten untuk memastikan integritas danakuntabilitas perusahaan.

Hukum tersebut dirancang untuk melindungi investordengan meningkatkan akurasi, keterpercayaan sertaketerbukaan perusahaan keuangan. Sebagaiakibatnya, SOX memaksakan perusahaan yang besardalam pengelolaan korporasi, laporan keuangan danpraktik pemeriksaan, yang pada saat bersamaanmenciptakan fungsi pengawasan keuangan baru.Tanpa memperhatikan tingkat keamanan, kegagalanuntuk mengimplementasikan praktik terbaik dalamsetiap aspek pengelolaan akan berakhir denganketidakpatuhan.

SOX menargetkan kepatuhan seluruh perusahaanpublik besar AS, hal yang memberi dampak kepadabisnis kecil dan menengah, termasuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara perorangan.Misalnya, perusahaan-perusahaan yang lebih kecilterkena dampak dari hukum tentang pemeliharaandokumen, kecurangan kriminal dan hukum pensiunpendapatan karyawan (Employment RetirementIncome Security Act - ERISA).Selanjutnya, persyaratanyang diatur dalam SOX memberi perhatian kepadasetiap perusahaan swasta yang mencari pendanaanperusahaannya melalui modal ventura, penerapan

untuk pinjaman komersial, perencanaan penawaransaham publik perdana (IPO), mengantisipasi akuisisiatau melakukan bisnis dengan perusahaan publik.

Meskipun tidak disyaratkan oleh hukum,perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dapatmengambil manfaat secara substansial daripengimplementasian praktik terbaik SOX. Berikutkerangka praktik terbaik seperti yang termuat dalamboks di bawah sebagaimana yang disarankan olehAmadeus International Co yang dapat menolonguntuk menemukan jaringan solusi.

Saat ini mahasiswa kembali melihat dengan rasaingin tahu pada tahun 1920 bagaimana pemimpin-pemimpin bisnis di Amerika Serikat pada saat itumempertanyakan perlunya peraturan yang mengaturpublikasi laporan-laporan tahunan dan rekening.Lainnya, terdapat persyaratan pelaporan hukum yang“lunak” atau “keras” untuk kegiatan-kegiatanperusahaan, termasuk pengelolaan perusahaan.

Meskipun tidak terdapat satu pun standarpengelolaan didiskusikan dalam bab ini, namunsecara langsung dapat diterapkan bagi organisasipengusaha. Setidaknya mereka telah membangunlingkungan yang memiliki ekspektasi yang terusmeningkat dalam pengelolaan sektor swasta. Hal inisangat bermanfaat sebagai pembuka untuk merekayang ingin melakukan penelitan lebih lanjut tentangpengelolaan. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjuttentang gagasan-gagasan yang dipresentasikan diatas atau penelitian dari penulis lainnya, rujukan iniakan berfungsi sebagai panduan:

Bag

ian

6

34

ENAM LANGKAH AMADEUS INTERNASIONAL UNTUKENAM LANGKAH AMADEUS INTERNASIONAL UNTUKENAM LANGKAH AMADEUS INTERNASIONAL UNTUKENAM LANGKAH AMADEUS INTERNASIONAL UNTUKENAM LANGKAH AMADEUS INTERNASIONAL UNTUKPRAKTIK TERBAIK SOXPRAKTIK TERBAIK SOXPRAKTIK TERBAIK SOXPRAKTIK TERBAIK SOXPRAKTIK TERBAIK SOX

1. Melihat kepatuhan SOX sebagai inisiatif yang strategis. Melihat kepatuhan SOX sebagai inisiatif yang strategis. Melihat kepatuhan SOX sebagai inisiatif yang strategis. Melihat kepatuhan SOX sebagai inisiatif yang strategis. Melihat kepatuhan SOX sebagai inisiatif yang strategis. Bukan proyek tentang kepatuhanyang kaku. Peraturan-perturan SOX meliputi unit-unit bisnis yang berganda dan mensyaratkan pendekatankomprehensif untuk memastikan kepatuhan. Praktik terbaik terkini adalah merespons SOX sebagaiproyek yang terintegrasi.

2. Kenali peraturan-peraturan SOXKenali peraturan-peraturan SOXKenali peraturan-peraturan SOXKenali peraturan-peraturan SOXKenali peraturan-peraturan SOX. Langkah pertama dalam memahami peraturan adalah membuatAnda memahami persyaratan di luar promosi pemasaran umum. Sangat penting untuk memahami isisetiap bab untuk Anda terapkan dalam organisasi. Direkomendasikan, praktik terbaik dapatmeningkatkan kemampuan keahlian untuk kepatuhan, baik secara internal maupun eksternal dalammempercepat proses pembelajaran Anda.

3. Mengembangkan peta jalan SOX untuk kepatuhanMengembangkan peta jalan SOX untuk kepatuhanMengembangkan peta jalan SOX untuk kepatuhanMengembangkan peta jalan SOX untuk kepatuhanMengembangkan peta jalan SOX untuk kepatuhan. Sebelum menerapkan teknologi baru, pentingmelakukan penilaian risiko dalam menentukan tingkat kedewasaan organisasi Anda berkaitan denganSOX. Beberapa fungsi pengawasan mungkin sudah diterapkan dengan memanfaatkan teknologi, prosesdan prosedur yang sudah ada. Ini merupakan praktik terbaik untuk mengembangkan jalan peta SOXuntuk kepatuhan.

4. Membangun sistem manajemen pencatatan elektronikMembangun sistem manajemen pencatatan elektronikMembangun sistem manajemen pencatatan elektronikMembangun sistem manajemen pencatatan elektronikMembangun sistem manajemen pencatatan elektronik. Manajemen pencatatan elektronikcukup penting untuk memastikan kepatuhan SOX. Direkomendasikan, sebagai praktik terbaik untukmembangun manajemen pencatatan yang efektif guna memastikan keotentikan dan integritas seluruhcatatan korporasi.

5. Menilai kemampuan sistem teknologi perusahaan yang sudah ada untuk mendukungMenilai kemampuan sistem teknologi perusahaan yang sudah ada untuk mendukungMenilai kemampuan sistem teknologi perusahaan yang sudah ada untuk mendukungMenilai kemampuan sistem teknologi perusahaan yang sudah ada untuk mendukungMenilai kemampuan sistem teknologi perusahaan yang sudah ada untuk mendukungkebijakankebijakankebijakankebijakankebijakan. Kebanyakan teknologi mengharuskan SOX berdiri dalam organisasi Anda. Akan tetapi, adabeberapa teknologi seperti catatan-catatan elektronik dan pengawasan proses kepatuhan yang dapatmempercepat dan memenuhi persyaratan yang digariskan dalam peraturan. Sebuah praktik yang baikuntuk menilai teknologi yang ada dan mulai mengisi jurang ketertinggalan teknologi secara memadaiuntuk mencapai tujuan-tujuan Anda.

6. Mendirikan program pelatihan yang efektifMendirikan program pelatihan yang efektifMendirikan program pelatihan yang efektifMendirikan program pelatihan yang efektifMendirikan program pelatihan yang efektif. Direkomendasikan untuk memberikan pelatihankepada seluruh staf yang relevan. Dapat diinformasikan, misalnya, tentang persyaratan pelaporanserta tekonologinya. Hal seperti ini akan menghasilkan praktik terbaik dalam perusahaan.

35

Bab Tujuh

Bacaan lanjutan dan sumber tentangpengelolaan organisasi pengusaha

Buku bisnis dan artikel tentang pemerintah

Bhinde, A., (1994) ”Deficient Governance”, Harvard Business Review, November-Desember 1994, hal 129-139

Blair, M.M., (1995) “Rethinking Assumptions Behind Corporate Governance”, Challenge, Vol. 38, hal 12;

Brancato, CK., dan Plath, C.A., (2003), Corporate Governance Best Practice: a Blue Print for the Post-enronEra, New York Conference Board, Inc.

Cadbury, A., (2002), Corporate Governance and Chairmanship: a Personal View, Oxford University Press;

Coombes, P., and Wong, .S.C.Y., (2004), “Why Codes of Governance Work”, McKinsey, Triwulanan, Issue 2

Davies, A., (1999). A Strategic Approach to Corporate Governance. London: Gower Publishing Limited.

Economist Intelligence Unit (2005) The Importance of Corporate Responsibility-http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/euiOracle_Corporate Responsibility_WP.pdf

Gugler. K., (ed.) (2001), Corporate Governance and Economic Performance. Oxford: Oxford University Press,

Herter, P., (1998), “Corporate Governance and Multinational Enterprise in Historical Perspective”. In: Com-parative Corporate Governance- The State of the Art and Emerging Research 41 (Klaus J Hopt et al, eds.,Oxford University Press)

Kearns, K.P., (1996), Managing for Accountability: Preserving the Public trust in Public and Nonprofit Organiza-tions. San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc.

Kim H.J., (2001) “Taking International Soft Law Seriously: Its Implication for Global Convergence in CorporateGovernance”, Journal of Korean Law

Lagace, M, (2004) “Enron’s Lessons for Managers”, Harvard Business School Working Knowledge

Monks, R.A & Minow, N., (2001) Corporate Governance (2nd ed), Blackweel Business

Organization for Economic Co-operations and Development, (2004). OECD Principles of Corporate Gover-nance Explained”, OECD Observer, August, hal 1-8

Pavlicevic, B., (1998) Good Governance: Challenge to Non-Profit Boards. Johannesburg: The Liberty LifeFoundation.

Radin, T.J, (2004). “The Effectiveness of Global Codes of Conduct: Role Models That Make Sense”, Businessand Society Review, 109 (4), hal 415-447

Spear, R., (2004), “Governance in Democratic Member-Based Organizations”, Annals of Public and Coopera-tive Economic 7

Bag

ian

7

36

The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Gee and Co, Ltd, (1992) The FinancialAspects of Corporate Governance (Cadbury code).

Tipgs, M.A., dan Keefe, TJ. (2004). “A Comprehensive Structure of Corporate Governance in Post-Enron Corpo-rate America”, CPA Journal

World Business Council for Sustainable Development, (2004). Issue Management Tool: Strategic Challengesfor Business in the Use of Codes; Standards and Frameworks, WBCSD

World Bank & OECD, (1999) Corporate Governance; A Framework for Implementation Overview Available athttp://www.worldbank.org/privtesector/cg/docs/overview.pdf

Wright, R.E (Ed) (2004), History of Corporate Governance: The Importance of Stakeholder Activism, Pickering &Chatto Publishers, London.

Buku-buku menyangkut pengelolaan dan panduan tentang organisasipengusaha (atau yang sejenis)

Boleat, M.Boleat, M.Boleat, M.Boleat, M.Boleat, M. Good practice in Trade Association Governance (London, Plaza)

De SilvaDe SilvaDe SilvaDe SilvaDe Silva Employers’ Organization in Asia in the 21st Century (Jenewa: ILO Bureau forEmployers’ Activities, 1996)

De SilvaDe SilvaDe SilvaDe SilvaDe Silva Managing an Employers’ Organization and its Changing Role (Jenewa; ILO Bureaufor Employers Activities, 1992)

Gonzalez MarroquinGonzalez MarroquinGonzalez MarroquinGonzalez MarroquinGonzalez Marroquin Guide to Management of Entrepreneurial Organizations (San Jose, Costa Rica: ILOBureau for Employers’ Activities, 1997)

ParkerParkerParkerParkerParker Designing and Developing More Effective Organization (Jenewa: ILO Bureau forEmployers Activities, 2001)

Standaert, J.M.Standaert, J.M.Standaert, J.M.Standaert, J.M.Standaert, J.M. Governance of Employers’ Organizations-Practical Guidelines (Budapest: ILO Bureaufor Employers’ Activities, 2004)

StrStrStrStrStrohmeohmeohmeohmeohmeyyyyyererererer,,,,, Building the Capacity of Business Membership Organizations (Washington: WorldPilgrim,Luetticken,Pilgrim,Luetticken,Pilgrim,Luetticken,Pilgrim,Luetticken,Pilgrim,Luetticken, Bank Small and Medium Enterprise Department)MeierMeierMeierMeierMeier,W,W,W,W,Waesch and Araisaesch and Araisaesch and Araisaesch and Araisaesch and Arais

37

Situs dan organisasi-organisasiterkait

Biro Kegiatan Pengusaha diOrganisasi Perburuhan Internasional(ACTEMP-The Bureau for employers’Activities at the International LabourOrganization)www.ilo.org/actemp

ACTEMP-Biro ILO untuk Kegiatan Pengusahamembina hubungan erat dengan organisasi-organsasidi seluruh negara anggota ILO. Biro inidioperasionalkan dari kantor pusat ILO di Jenewa,melalui jaringan spesialis organisasi pengusaha dikelompok-kelompok teknis ILO di seluruh dunia.Tugas biro ini adalah untuk memastikan sumberpembiayaan ILO tersedia bagi organisasi-organisasipengusaha, dan untuk menjaga kesinambungan ILOmengikuti pandangan-pandangan mereka, perhatian,dan prioritas-prioritas organisasi pengusaha. ACTEMPmempromosikan kerja sama internasional di antaraorganisasi-organisasi pengusaha dan menjalankanprogram-program kegiatannya di seluruh penjurudunia.

Biro ini dapat diakses melalui organisasi-organisasipengusaha nasional, yang dapat dimanfaatkan olehpengusaha untuk mendapatkan informasi tentangpengembangan sumber daya manusia, hubunganindustrial dan “tuan rumah” bagi masalah-masalahyang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pasarkerja.

Biro ini juga menjalankan program kerja sama teknisyang memberikan bantuan pembangunan bagiorganisasi-organisasi pengusaha di negara-negaraberkembang dan tengah mengalami transisi menujuekonomi pasar. Mekanisme kerja kebanyakandijalankan melalui proyek-proyek yang didanai olehbantuan pembangunan luar negeri negara-negaradonor.

Situs ACTEMP berisikan jaringan untuk mengaksesorganisasi-organisasi nasional diseluruh negaraanggota ILO.

Organisasi Pengusaha Internasional-The International Organization ofEmployers (IOE)www.ioe-emp.org

Sejak didirikan pada tahun 1920, OrganisasiPengusaha Internasional (IOE) telah diakui sebagaisatu-satunya organisasi di tingkat internasional yangmewakili kepentingan bisnis di bidang kebijakansosial dan perburuhan. Sampai saat ini, IOEberanggotakan 139 organisasi pengusaha nasionaldari 134 negara di seluruh dunia.

Misi IOE adalah mempromosikan danmempertahankan kepentingan pengusaha di kancahinternasional, khususnya di Organisasi PerburuhanInternasional (ILO). Untuk tujuan ini IOE bekerja untukmemastikan kebijakan sosial dan perburuhaninternasional mempromosikan keberlanjutanperusahaan dan menumbuhkan lingkungan yangmenguntungkan bagi pengembangan perusahaandan penciptaan lapangan kerja. Dalam waktu yangbersamaan IOE bertindak sebagai sekretariat bagikelompok pengusaha di Konferensi PerburuhanInternasional ILO, Badan Penyelengara (GoverningBody) dan pertemuan lain yang berkaitan dengan ILO.

Untuk memastikan suara kaum bisnis didengar ditingkat nasional maupun internasional, IOE terlibatsecara aktif dalam pembentukan dan pembangunankapasitas perwakilan-perwakilan organisasipengusaha, khususnya di negara-negara berkembangdan negara dengan transisi ekonomi pasar.

The Center for International PrivateEnterprise (CIPE)www.cipe.org

Pusat Internasional untuk Perusahaan Swasta (CIPE)memberikan banyak materi tentang pembangunankapasitas asosiasi usaha.

Whatcom Council of Nonprofit (WCN)www.wcnwebsite.org/practices/board

Situs ini berisikan membangun hubungan dankapasitas organisasi untuk memperkuat sektororganisasi nirlaba.

International Corporate GovernanceNetweork (ICGN)www.icgn.org/index.php

European Corporate GovernanceInstitute (ECGI)www.ecgi.org

ECGI adalah asosiasi internasional nir-laba di bidangilmu pengetahuan. Asosiasi ini merupakan forumdiskusi dan dialog antara para akademisi, pembuatundang-undang dan praktisi, yang memfokuskan diripada masalah-masalah utama dan promosi praktik-praktik terbaik tentang pengelolaan perusahaan.

Bank Dunia - The World Bankwww.worldbank.org/Themes/CorporateGovernanceJaringan dan pangkalan data tentang pengelolaan(governance)

Bag

ian

7

38

39

Melalui teks konstitusi, peran organisasi pengusahabisa menjadi rujukan. Konstitusi memuat semuaperaturan penting dan regulasi berkaitan denganpengelolaan organisasi. Tidak ada format yang bakuuntuk sebuah konstitusi organisasi pengusaha, dantentunya bentuk yang diatur dapat berbedatergantung dari peraturan hukum tempat di manaorganisasi pengusaha berada. Pada bab berikut iniakan menyajikan model komprehensif yang dapatmenolong mereka yang akan menyusun konstitusidari awal, juga mereka yang merevisi konstitusi yangada dan yang kadaluarsa. Atau sederhananya yangmelakukan kajian atas pengaturan konstitusi yangberlaku untuk memastikan ketercakupan masalah-masalah yang disyaratkan secara efektif.

Harus dicatat, aturan sebuah konstitusi yangsederhana tidak merespons secara tepat semua halyang yang dibuat dalam bagian inti panduan ini.Organisasi pengusaha perlu menyusun konstitusiyang seusai dengan kondisi yang mereka miliki,karena tidak ada satu model yang dapat memuaskansemua organisasi. Contoh yang diberikan di sinidimaksudkan untuk keperluan studi daripadakeperluan replikasi.

2 .2 .2 .2 .2 . KANTKANTKANTKANTKANTOR TERDOR TERDOR TERDOR TERDOR TERDAFTAFTAFTAFTAFTARARARARAR

Kantor terdaftar dari asosiasi ini berlokasi di kota-XYZ atau di tempat lain yang ditentukan olehdewan.

3 .3 .3 .3 .3 . TUJUANTUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN

Tujuan dari organisasi ini adalah:a) Untuk membantu perusahaan dalam

bidang hubungan industrial dan masalah-masalah yang terkait lainnya, memperkuatusaha manufaktur dan pembangunanekonomi;

b) Untuk mewakili dan mempromosikankepentingan pengusaha dalam semua halyang berkaitan dengan ketenagakerjaandan untuk mengusahakan peningkatanhubungan industri antara pekerja denganpengusaha;

c) Untuk membantu, memberi saran, mewakilidan memberikan layanan kepadapengusaha melakukan koordinasi terkaitdengan upaya pengusaha dalam segala halyang berkaitan dengan hubungan industrial;

d) Untuk mewakili dan mempromosikankepentingan-kepentingan perusahaanmanufaktur, memberi nasihat, mewakilidan memberi layanan kepada perusahaanmanufaktur, termasuk yang terkait dengansektor manufaktur;

e) Untuk mempromosikan, memberi sarandan memperkuat organisasi pengusahamanufaktur dan bisnis, mengembangkanpendekatan bersama di antara pengusaha,organisasi pengusaha, pengusahamanufaktur dan para pebisnis dalamsemua hal yang memberi dampak kepadahubungan industrial di sektor manufakturdan bisnis;

f) Untuk memastikan bahwa kepentingannasional dan yang lebih besar dari parapengusaha, pengusaha manufaktur danbisnis dipromosikan dan diwakili secaramemadai, serta untuk meningkatkan danmempromosikan tujuan perwakilannasional organisasi pengusaha dan/ataupengusaha manufaktur;

Bab Delapan

Contoh KonstitusiOrganisasi Pengusaha

Konstitusi dan PeraturanKonstitusi dan PeraturanKonstitusi dan PeraturanKonstitusi dan PeraturanKonstitusi dan PeraturanOrganisasi Pengusaha danOrganisasi Pengusaha danOrganisasi Pengusaha danOrganisasi Pengusaha danOrganisasi Pengusaha dan

Asosiasi ManufakturAsosiasi ManufakturAsosiasi ManufakturAsosiasi ManufakturAsosiasi ManufakturPerusahaan XYZPerusahaan XYZPerusahaan XYZPerusahaan XYZPerusahaan XYZ

Berikut ini peraturan pengusaha dan asosiasipengusaha XYZ. Peraturan-peraturan ini,diadopsi pada 1 April 1989 dari seluruhperaturan yang sebelumnya diterapkan padaAsosiasi Pengusaha ABC.

Praktik yang baik

1 .1 .1 .1 .1 . NAMANAMANAMANAMANAMA

Nama asosiasi adalah asosiasi pengusaha danmanufaktur XYZ. Organisasi akan mewakili paraanggota dengan nama XYZ tanpa melihat letakgeografis, pada saat bekerja sama denganorganisasi regional lain.

Bag

ian

8

40

g) Untuk memberikan edukasi terhadap opinipublik dan mempromosikan pengertianpandangan-pandangan pengusahamanufaktur dan kalangan bisnis;

h) Untuk menawarkan cakupan yang lebihbesar layanan kepada anggota yang relevandengan semua aspek hubungan industrial,efisiensi operasional dan kebutuhan yangrelevan lainnya;

i) Untuk memberikan kualitas layanan yangsesuai dengan maksud dan tujuan anggota;

j) Untuk meningkatkan ekonomi dan aspekketenagakerjaan di lingkungan tempatanggota melakukan operasionalperusahaannya, serta memfasilitasipertumbuhan dan kondisi hidup secaraumum;

k) Untuk melakukan langkah-langkah yangdiperlukan guna mencapai tujuan-tujuanpendirian organisasi.

4 .4 .4 .4 .4 . DEFINISIDEFINISIDEFINISIDEFINISIDEFINISI

4.1. Dalam aturan-aturan ini, kecuali dalamkonteksnya mengharuskan lain, berikut ini adalahpernyataan yang memiliki arti sebagai berikut:

Kelompok penasihatKelompok penasihatKelompok penasihatKelompok penasihatKelompok penasihat berarti setiapkelompok penasihat yang dibentuk sesuaidengan peraturan yang mewakilikepentingan sektoral dalam asosiasi.Pertemuan umum tahunanPertemuan umum tahunanPertemuan umum tahunanPertemuan umum tahunanPertemuan umum tahunan berartipertemuan umum tentang asosiasi yangdiadakan berdasarkan aturan nomor 7.1.Anggota dewan manajemenAnggota dewan manajemenAnggota dewan manajemenAnggota dewan manajemenAnggota dewan manajemen berartianggota dewan manajemen yang dibentuksesuai dengan aturan nomor 9.Dewan manajemenDewan manajemenDewan manajemenDewan manajemenDewan manajemen berarti dewanmanajemen dari asosiasi yang dibentukberdasarkan aturan nomor 6.3 untukmengawasi operasi cabang.Anggota cabangAnggota cabangAnggota cabangAnggota cabangAnggota cabang berarti anggota umumyang melakukan perdagangan di daerahgeografis yang dicakup oleh cabang.Cabang Cabang Cabang Cabang Cabang berarti cabang-cabang asosiasiyang didirikan berdasarkan aturan nomor6.1.Ketua eksekutifKetua eksekutifKetua eksekutifKetua eksekutifKetua eksekutif berarti petugaseksekutif kepala yang ditunjuk berdasarkanaturan nomor 13.1.Anggota dewanAnggota dewanAnggota dewanAnggota dewanAnggota dewan adalah anggota daridewan yang diatur berdasarkan aturannomor 8.1.DewanDewanDewanDewanDewan adalah badan pemerintah asosiasiyang dibentuk berdasarkan aturan nomor 8.Pertemuan umumPertemuan umumPertemuan umumPertemuan umumPertemuan umum adalah keduaperaturan yang terdiri dari pertemuanumum tahunan dan pertemuan umumkhusus.

Anggota umumAnggota umumAnggota umumAnggota umumAnggota umum adalah anggota asosiasiyang memenuhi kriteria yang diatur dalamaturan nomor 5.5.PresidenPresidenPresidenPresidenPresiden terdahulu berarti presiden yangmemegang jabatan sebelum digantikanoleh pemegang jabatan presiden barusesuai dengan aturan nomor 8.3(b).Anggota hidupAnggota hidupAnggota hidupAnggota hidupAnggota hidup berarti anggota asosiasiyang memenuhi persyaratan yang diaturdalam Pasal 5.4 dan juga berarti anggotahidup dari asosiasi pengusaha ABC danperusahaan manufaktur ABC pada tanggaldari pertemuan tahunan anggota asosiasipengusaha dan manufaktur.Pabrikan dan pengusaha industriPabrikan dan pengusaha industriPabrikan dan pengusaha industriPabrikan dan pengusaha industriPabrikan dan pengusaha industrimanufakturmanufakturmanufakturmanufakturmanufaktur adalah dan termasuk setiappengusaha yang terlibat dalam produksikomersial dan membuat produk barang danproduk dari bahan mentah dengan mesindan proses industri.AnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggota berarti anggota umum, anggotakelompok dan anggota seumur hidup.Organisasi perwakilan nasionalOrganisasi perwakilan nasionalOrganisasi perwakilan nasionalOrganisasi perwakilan nasionalOrganisasi perwakilan nasional berartiorganisasi-organisasi yang didirikan secarakolektif yang mewakili kepentingan daripengusaha dan/atau pabrikan.Peraturan lamaPeraturan lamaPeraturan lamaPeraturan lamaPeraturan lama berarti peraturan asosiasipengusaha ABC.PresidenPresidenPresidenPresidenPresiden adalah presiden asosiasi terpilihyang sesuai dengan aturan nomor 8.3.Pendaftaran anggotaPendaftaran anggotaPendaftaran anggotaPendaftaran anggotaPendaftaran anggota adalahpendaftaran anggota dari asosiasi yangditetapkan dalam aturan nomor 14.3.Perwakilan anggotaPerwakilan anggotaPerwakilan anggotaPerwakilan anggotaPerwakilan anggota adalah direktur atauatau karyawan dari anggota umum.Pertemuan umum khususPertemuan umum khususPertemuan umum khususPertemuan umum khususPertemuan umum khusus artinyaperaturan umum dari asosiasi yangdiadakan sesuai dengan aturan nomor 7.2.AsosiasiAsosiasiAsosiasiAsosiasiAsosiasi adalah asosiasi pengusaha ataupabrikan XYZ.Wakil presidenWakil presidenWakil presidenWakil presidenWakil presiden adalah wakil presidenasosiasi yang ditunjuk berdasarkan aturannomor 8.1.Asosiasi perusahaan ABCAsosiasi perusahaan ABCAsosiasi perusahaan ABCAsosiasi perusahaan ABCAsosiasi perusahaan ABC adalahasosiasi yang dibentuk berdasarkan HukumPerkumpulan tahun 1927 dan dikenaldengan asosiasi pabrikan ABC.

5 .5 .5 .5 .5 . Asosiasi Pengusaha ABCAsosiasi Pengusaha ABCAsosiasi Pengusaha ABCAsosiasi Pengusaha ABCAsosiasi Pengusaha ABC adalah asosiasi yangdidirikan berdasarkan Undang-undang tentangperkumpulan dengan nama Asosiasi PengusahaABC.

5 .5 .5 .5 .5 . KEANGGOKEANGGOKEANGGOKEANGGOKEANGGOTTTTTAANAANAANAANAAN

5.5.5.5.5.11111..... Keanggotaan umumKeanggotaan umumKeanggotaan umumKeanggotaan umumKeanggotaan umum

a) Keanggotaan umum terbuka bagi organisasipengusaha mana saja, pemilik usaha danpabrikan;

41

b) Yang dapat diterima sebagai anggotaadalah:i. Menyerahkan aplikasi secara tertulis

kepada asosiasi dengan memberikaninformasi yang diminta oleh dewan;

ii. Setuju dengan peraturan yang yangditetapkan asosiasi;

iii. Menyetujui membayar iuran tahunandan uang masuk yang ditentukan dalamaturan nomor 5.6 dan beban-beban lainuntuk barang dan jasa.

c) Setiap anggota umum berkewajibanmembayar iuran seluruh pendaftaran danpendaftaran khusus sebagaimanaditetapkan oleh aturan nomor 5.6.

d) Setiap tahun pada tanggal yang ditetapkanoleh dewan, setiap anggota biasa harusmenyampaikan kepada asosiasi informasiyang diperlukan sebagaimana ditentukanoleh dewan untuk perhitungan biayapendaftaran.

e) Apabila anggota biasa tidak dapatmemberikan informasi yang dibutuhkanuntuk perhitungan biaya pendaftaran,pendaftaran akan dikaji berdasarkaninformasi yang diberikan oleh anggota biasatersebut pada tahun lalu.

f) Seluruh anggota asosiasi pabrikan ABCpada tanggal di mana aturan-aturandiadopsi, menjadi anggota umum berhakberpartisipasi dalam semua aktivitasasosiasi, termasuk pertemuan umumpertama yang diselenggarakan sesuaidengan peraturan 7.1 apabila diterima olehasosiasi berdasarkan aturan nomor 5.1.

5.2.5.2.5.2.5.2.5.2. Pengunduran diriPengunduran diriPengunduran diriPengunduran diriPengunduran diri

a) Setiap anggota yang berniat mengundurkandiri dari keanggotaan organisasi harusmenyampaikan pemberitahuan tertuliskepada pimpinan eksekutif tentangpengunduran dirinya yang ditandatanganisecara pribadi atau atas mewakili agenyang berwenang.

b) Pengunduran diri tidak akan berlaku efektifsampai anggota yang mengundurkan diri,membayar semua iuran keanggotaantahunannya, beban, keanggotaan khususdan biaya-biaya lain yang jatuh tempo.

c) Setiap anggota yang gagal membayarsemua keanggotaan atau kewajibannyadalam waktu 12 bulan setelah tanggal yangsama jatuh tempo, akan dipertimbangkanmenjadi hal non-keuangan dankeanggotaannya dapat digugurkan denganresolusi dewan.

d) Pemberhentian anggota tidakmengakibatkan klaim atas dana organisasi.

5.3.5.3.5.3.5.3.5.3. Batasan kewajibanBatasan kewajibanBatasan kewajibanBatasan kewajibanBatasan kewajiban

Anggota biasa, anggota seumur hidup dan anggotakelompok adalah bukan mitra dan olehkarenanya tidak dapat bergabung atau secaraterpisah memiliki kewajiban bagi setiap orangkecuali ditentukan oleh aturan dan regulasi.

5.4.5.4.5.4.5.4.5.4. Keanggotaan seumur hidupKeanggotaan seumur hidupKeanggotaan seumur hidupKeanggotaan seumur hidupKeanggotaan seumur hidup

a) Keanggotaan seumur hidup diberikankepada perorangan sebagai pengakuanatas jasa khusus dan kontribusinya kepadaasosiasi.

b) Anggota seumur hidup dapatdirekomendasikan oleh dewan dananggotanya dan harus dipilih dalampertemuan umum asosiasi.

c) Pemberian keanggotaan dapat dilakukandengan suara tidak kurang dari tigaperempat anggota yang hadir dalampertemuan umum asosiasi.

d) Tidak dibolehkan pengangkatan duaanggota seumur hidup dalam satu tahun.

e) Anggota seumur hidup harus memperolehseluruh hak-hak istimewa yang ada dalamasosiasi (termasuk hak suara dalam setiappertemuan yang dilakukan untuk memilihpegawai) atau dalam hal apa pun kecualitidak ada kewajiban menjadi anggota.

5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. Keanggotaan kelompokKeanggotaan kelompokKeanggotaan kelompokKeanggotaan kelompokKeanggotaan kelompok

a) Keanggotaan kelompok dapat diberikankepada asosiasi dagang atau profesionalatau kelompok/pabrikan di manapengaturannya diatur oleh dewan dengankeuntungan kedua belah pihak yakni bagiasosiasi atau kelompok.

b) Keanggotaan kelompok harus memberikanhak bagi kelompok menerima nasihat daninformasi yang relevan kepada anggota.

c) Kondisi, pendaftaran keanggotaan daniuran untuk setiap anggota kelompok dapatditentukan setiap tahun oleh dewan sesuaidengan jenis organisasi dan komposisikeanggotaan serta tingkat layanan yangdiberikan.

d) Keanggotaan kelompok tidak dapatmemberikan anggota individual untukmemperoleh akses jasa asosiasi lebih dariyang ditentukan oleh pengaturan kelompok.

5.6.5.6.5.6.5.6.5.6. Pendaftaran, iuran dan biaya lainnyaPendaftaran, iuran dan biaya lainnyaPendaftaran, iuran dan biaya lainnyaPendaftaran, iuran dan biaya lainnyaPendaftaran, iuran dan biaya lainnya

a) Dewan sesuai dengan resolusi,menentukan setiap biaya masuk dan

Bag

ian

8

42

pendaftaran tahunan yang harus dibayaroleh anggota biasa atau anggota kelompok.Seluruh pendaftaran tahunan harus dibayardan sudah dapat dibayar pada hari pertamatahun buku atau tanggal lain yang mungkinditentukan oleh dewan.

b) Asosiasi dapat dari waktu ke waktumemanggil dan meminta anggotamemenuhi setiap kebutuhan keuangankhusus asosiasi. Persetujuan untukpermintaan itu harus disetujui oleh tigaperempat mayoritas suara anggota dalampertemuan khusus anggota. Jumlahpendaftaran khusus dapat dibayarkan olehsetiap anggota tidak dalam tahun keuanganyang melebihi jumlah yang harus dibayarkananggota sebagai iuran keanggotaantahunan dalam tahun yang sama.

c) Tempat di mana anggota memiliki cabangatau anak perusahaan yang memerlukanuntuk dilayani melalui anggota lain dariorganisasi perwakilan nasional, dewandapat mengatur jasa tersebut untukdiberikan dan dapat diambil daripendaftaran anggota dan beban beban atasnama anggota organisasi perwakilannasional.

d) Dewan dapat mendelegasikan pimpinaneksekutif, kewenangan untuk menentukanbesarnya uang pendaftaran, beban danbiaya-biaya lainnya untuk jasa dan produkyang tidak dicakup oleh iuran keanggotaantahunan.

5.75.75.75.75.7..... TTTTTunggakunggakunggakunggakunggakan pendafan pendafan pendafan pendafan pendaftaran, iuran dantaran, iuran dantaran, iuran dantaran, iuran dantaran, iuran danbeban-bebanbeban-bebanbeban-bebanbeban-bebanbeban-beban

a) Kegagalan membayar setiap biayakeanggotaan atau uang atau beban lainnyadalam tiga minggu atau jatuh tempo, dapatmengakibatkan asosiasi menunda semualayanan bagi anggota bersangkutan,termasuk hak suara dalam setiappertemuan umum. Pembekuan tidakmengeluarkan kewajiban anggota untukmelunasi semua kewajibannya,pendaftaran atau pendaftaran khusus sertabeban beban lainnya yang menjadikewajibannya. Apabila pembayaran kepadaasosiasi dilakukan sebelum berakhirnyalaporan keuangan, pembukuan akandicabut dan layanan akan diberikan segerapada keesokan harinya.

b) Dewan diberi kewenangan untukmengambil langkah hukum untuk menutupisetiap jumlah kewajiban jatuh tempoasosiasi yang belum dibayar, untuk tiga

bulan terakhir dari tanggal pembayaranyang jatuh tempo.

6 .6 .6 .6 .6 . CABANG-CABANGCABANG-CABANGCABANG-CABANGCABANG-CABANGCABANG-CABANG

6.1. Dewan dapat mendirikan cabang di setiap kotaatau kecamatan atau daerah secara geografislainnya apabila menurut pendapat dewanterdapat komunitas yang memiliki keinginan yangmemadai di antara anggota umum untukpembukaan cabang bagi operasional organisasiyang efektif.

6.2. Dewan sesuai dengan anggaran dasar dapatmendefinisikan peran, operasional dan cakupancabang.

6.3. Cabang anggota dapat memilih pengurus sesuaidengan anggaran dasar cabang.

6.4. Setiap cabang berhak memilih satu perwakilancabang untuk dewan.

6.5. Dewan dapat menutup setiap cabang apabiladewan mempertimbangkan:a) Efektivitas cabang menurun.b) Cabang terlibat dalam aktivitas yang

merusak asosiasi.c) Menjadi keinginan asosiasi.

Sebelum penutupan setiap cabang dilakukan,pemberitahuan harus diberikan kepada semuaanggota cabang dalam tempo 28 hari.

77777..... PERTEMUAN UMUMPERTEMUAN UMUMPERTEMUAN UMUMPERTEMUAN UMUMPERTEMUAN UMUM

77777.....11111..... Pertemuan umum tahunanPertemuan umum tahunanPertemuan umum tahunanPertemuan umum tahunanPertemuan umum tahunan

a) Sesuai dengan aturan nomor 7.1 (d)pertemuan umum tahunan dapat dilakukandalam waktu enam bulan setelahberakhirnya tahun keuangan. Pertemuanumum tahunan dapat diadakan pada waktudan tempat yang ditentukan oleh dewan.

b) Urusan pertemuan umum tahunan berbedadengan pertemuan umum tahunan pertamayang diadakan sesuai dengan peraturan 7.1.(d) dapat dipertimbangkan sebagai laporantahunan dan neraca keuangan, untukmemilih dewan mendatang, menunjukpemeriksa untuk memastikan tahun danuntuk menyelenggarakan usaha khususlainnya sebagaimana dijelaskan olehdewan untuk mengadakan pertemuanumum tahunan.

c) Pertemuan umum tahunan dapat memilih19 anggota dewan.

d) Pertemuan umum tahunan pertama sesuaidengan peraturan dapat diselenggarakanpada tanggal di mana asosiasi pengusahaABC memutuskan untuk menyelenggarakanpertemuan umum tahunan sesuai dengan

43

aturan pasal 18 dari peraturan lama untukmengganti peraturan lama danmenggantinya dengan peraturan-peraturanbaru.

e) Pertemuan umum tahunan pertama yangdiselenggarakan berdasarkan pasal 7.1. (d)yang mengharuskan memilih dewanmendatang akan bertugas sampaipertemuan umum tahunan berikutnya.

f) Pemberitahuan pertemuan umum tahunanpertama harus dilakukan/diberikan apabilapemberitahuan persyaratan dari peraturanasosiasi pengusaha ABC telah sesuaidengan persyaratan. Di mana tidak akanada pemberitahuan persyaratan untukanggota-anggota asosiasi pabrikan ABCyang dapat menyelenggarakan pertemuananggota umum dari asosasi sebagaimanadiatur dalam peraturan 5.1 (f).

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Pertemuan umum khususPertemuan umum khususPertemuan umum khususPertemuan umum khususPertemuan umum khusus

a) Seluruh pertemuan umum selain daripertemuan umum tahunan disebut sebagaipertemuan umum khusus.

b) Pimpinan eksekutif, atau, saat berhalangan,presiden, dapat memberikan kewenanganuntuk memimpin pertemuan umum khususdalam situasi sebagai berikut:i. Dewan merasa perlu untuk

mendiskusikan setiap hal yang menjadikepentingan asosiasi;

ii. Ada permintaan tertulis dari 100anggota biasa dari asosiasi.

c) Jika pimpinan eksekutif atau presiden gagalatau tidak mempedulikan penyelenggaraanpertemuan yang diminta dalam waktu 28hari setelah menerima suratpemberitahuan permintaan, 100 oranganggota biasa dapat menyelenggarakanpertemuan tersebut dan seluruh biayauntuk penyelenggarakan pertemuantersebut dibayar oleh dana asosiasi.

77777.3..3 ..3 ..3 ..3 . PemberitahuanPemberitahuanPemberitahuanPemberitahuanPemberitahuan

a) Dengan pengecualian pertemuan umumyang khusus diadakan melalui permintaandalam aturan 7.2( c), paling tidak dalam 14hari, pemberitahuan tertulis pertemuanumum tahunan dan pertemuan umumkhusus akan diberikan kepada semuaanggota, dengan menyebutkan waktu,tempat dan tujuan pertemuan.

b) Setiap pemberitahuan yang diberikankepada anggota harus dicatat sudahdikirimkan, melalui pos dalam surat yang

dialamatkan ke anggota sesuai denganalamat pos, atau disampaikan melalui suratelektronik yang disimpan dalam basis dataanggota.

77777.4..4 ..4 ..4 ..4 . KuorumKuorumKuorumKuorumKuorum

Tiga puluh (30) anggota yang mewakili perorangandalam pertemuan umum asosiasi dianggapmemenuhi kuorum.

77777.5..5 ..5 ..5 ..5 . Hak suaraHak suaraHak suaraHak suaraHak suara

a) Setiap anggota umum dan seumur hidupberhak untuk memberikan suaranya dalamrapat anggota apabila hadir.

b) Dengan mengangkat tangan, setiap anggotabiasa dan seumur hidup yang diwakiliberhak memperoleh satu suara.

c) Jika suara dipilih:i. Setiap anggota umum berhak atas satu

suara;ii. Setiap anggota seumur hidup memiliki

satu suara.d) Dalam rapat umum, suara akan ditentukan

oleh mayoritas anggota yang hadir denganmengangkat tangan kecuali mayoritasanggota yang hadir dalam rapat memintatertutup.

e) Tidak ada proksi (perantara).f) Setiap anggota biasa yang menunggak

membayar iuran anggota selama tiga bulanatau lebih pada tanggal diselenggarakannyarapat umum harus didiskualifikasi haksuara dan keikutsertaannya dalam rapatumum.

g) Hanya satu perwakilan dari anggota umumyang dapat memberikan suaranya dalamsetiap rapat umum.

8 .8 .8 .8 .8 . DEWANDEWANDEWANDEWANDEWAN

8.8.8.8.8.11111..... Keanggotaan dewanKeanggotaan dewanKeanggotaan dewanKeanggotaan dewanKeanggotaan dewan

a) Dewan terdiri tidak kurang dari 10 ataulebih dari 19 anggota biasa atau anggotaseumur hidup yang dipilih dari asosiasiditambah dengan perwakilan cabang yangdipilih berdasarkan aturan 6.4.

b) Presiden dan dua wakil presiden dipilih olehdewan.

c) Presiden terpilih sebelumnya akan menjadianggota dewan (otomatis).

d) Pimpinan eksekutif berhak mengikuti rapat-rapat dewan.

e) Dewan memiliki kewenangan untukmemengaruhi individu-individu untukkeanggotaan dewan jika layakdipertimbangkan.

Bag

ian

8

44

8.2.8.2.8.2.8.2.8.2. PemilihanPemilihanPemilihanPemilihanPemilihan

a) Setiap kandidat dalam pemilihan dewanharus mewakili anggota biasa atau seumurhidup yang dinominasikan oleh paling tidakdua anggota umum. Tidak ada perwakilananggota umum yang mempunyai hak suaradalam pemilihan sampai anggotamembayar iuran keanggotaannya danbeban lainnya yang jatuh tempo kepadaasosiasi.

b) Nominasi untuk dewan harus dikirimkankepada pimpinan eksekutif sebelum harirapat umum tahunan.

c) Nominasi dewan harus tercatat dalamformulir yang diisi dan mencantum namalengkap setiap kandidat, anggota biasayang diwakilinya, industri tempat calonbekerja, dan jabatan kandidat dalamorganisasi dan bisnis.

d) Anggota dewan harus dipilih denganmengangkat tangan kecuali mayoritasanggota yang hadir dalam rapat memintapemilihan secara rahasia.

e) Setiap anggota dewan harus memegangjabatannya selama satu tahun, terhitungdari tangal rapat umum tahunan di manamereka dipilih.

f) Setiap anggota dewan harusdipertimbangkan untuk pensiun pada saatrapat umum tahunan mendatang. Namunsetiap anggota dewan yang berakhirjabatannya, berhak dipilih kembali.

8.3.8.3.8.3.8.3.8.3. PresidenPresidenPresidenPresidenPresiden

a) Presiden dapat dipilih oleh anggota dewandan dapat memegang jabatan selama satutahun serta berhak untuk dipilih kembali.

b) Presiden yang memasuki masa pensiun darijabatannya akan menempati kantorsebelumnya, untuk masa satu tahun yangdiberikan oleh anggota biasa yangdiwakilinya sebagai anggota biasa asosiasi.

c) Presiden:i. Memimpin semua pertemuan umum,

pertemuan anggota dan pertemuanasosiasi lainnya yang dihadiri.

ii. Menandatangani notulensi pertemuan.iii. Memimpin pertemuan-pertemuan.iv. Dalam hal suara berimbang,

memberikan suara penentu.

d) Ketika presiden berhalangan, wakilpresiden menjalankan kewenanganpresiden. Jika presiden dan wakil presidenberhalangan, orang yang menggantikansebagai ketua harus dipilih dari dewananggota yang hadir yang dapat bertindak

dan menjalankan semua kewenanganpresiden.

8.4.8.4.8.4.8.4.8.4. LowonganLowonganLowonganLowonganLowongan

a) Ketika dewan anggota berhenti ataumeninggal dunia dan posisi dewan menjadikosong selama waktu kepengurusan,lowongan akan dipertimbangkan. Kecualidiberitahukan melalui surat pengundurandiri dewan, maka akan memakan waktu 30hari dari tanggal surat.

b) Setiap anggota dewan akandipertimbangkan untuk berhenti dari dewantanpa pemberitahuan lebih lanjut di manaanggota dewan:i. Berhenti menjadi perwakilan angggota

biasa yang diwakilinya atau;ii. Perwakilan dari anggota biasa yang

berhenti atau dibekukankeanggotaannya seperti dalam aturan16.3 atau dikeluarkan dari asosiasi;atau

iii. Tidak hadir dalam pertemuan dewanselama tiga berturut-turut hari tanpacuti absen atau alasan lain yangdianggap masuk akal oleh dewan.

c) Dewan dapat mempertimbangkan distribusigeografis keanggotaan dan perwakilan darisetiap pekerjaan atau perdagangan,menunjuk perwakilan anggota biasa untukmengisi posisi kosong untuk sisa waktuyang belum dijalankan.

8.5.8.5.8.5.8.5.8.5. KuorumKuorumKuorumKuorumKuorum

Kuorum untuk pertemuan dewan harus lebihbesar dari 50% dari keanggotaan yang ada dalamdewan pada tanggal setiap pertemuan.

8.6.8.6.8.6.8.6.8.6. Kekuasaan dewanKekuasaan dewanKekuasaan dewanKekuasaan dewanKekuasaan dewan

Dewan memiliki kewenangan untuk mengatur danmengawasi asosiasi. Serta untuk menjalankanfungsi-fungsinya sebagaimana diatur dalamperaturan-peraturan termasuk kewenanganuntuk:

a) Menetapkan kebijakan asosiasi.

b) Mendirikan dan membubarkan cabang-cabang sesuai dengan aturan nomor 6.

c) Mengawasi dana-dana asosiasi untukdigunakan sesuai tujuan yang diatur dalamaturan nomor 3.

d) Menginvestasikan uang dalam hartaperorangan atau bangunan, investasi,pinjaman uang melalui surat hutang kredit,debentures atau sebaliknya yang menjadiaset asosiasi.

e) Menerima, mempertimbangkan dan

45

menolak permintaan untuk keangggotaanbiasa sesuai dengan aturan 5.1 (b) ataukeanggotaan kelompok sesuai denganperaturan nomor 5.5.

f) Disiplin anggota sesuai aturan nomor 16.

g) Membentuk perseroran terbatas, kerjasama ventura, kepemilikan sebagian atauseluruhnya oleh asosiasi untukmengerjakan aktivitas-aktivitas yangdewan.pertimbangkan terbaik untukdikerjakan oleh badan-badan yang berbeda.

h) Dengan keistimewaannya, menawarkanpengaturan layanan khusus kepadaperorangan atau kelompok, pengusaha,pabrikan atau pebisnis termasuk pebisnisdari manca negara.

i) Mendirikan atau membubarkan komitekhusus atau mendelegasikan atau menarikpendelegasian setiap fungsi kepada komitekhusus, sebagaimana diatur dalam aturannomor 12.

j) Bergabung atau berhenti dari keanggotaanorganisasi perwakilan nasional dibawahaturan nomor 15 dengan persetujuan tigaperempat suara mayoritas di dewan.

k) Menunjuk anggota-anggota asosiasimenjadi kelompok-kelompok penasihatsesuai dengan aturan keanggotaanpengelola dari kelompok penasihat.

Dewan dapat menjalankan, melakukan transaksiatau melakukan tindakan-tindakan, urusan-urusan dan hal-hal yang dianggap perlu ataubijaksana dalam pendapat dewan untukkepentingan atau kebijakan asosiasi, mengingathal tersebut, kecuali hal-hal tersebut diatas tidakdimungkinkan setiap dana atau harta asosiasidapat didistribusikan kepada setiap anggota atauseluruh anggota.

9 .9 .9 .9 .9 . DEWAN PENGURUSDEWAN PENGURUSDEWAN PENGURUSDEWAN PENGURUSDEWAN PENGURUS

a) Dewan dapat menunjuk dewan manajemenyang terdiri dari presiden, wakil presiden,pimpinan eksekutif dan empat anggotadewan lainnya.

b) Dewan dapat mendelegasikan kewenanganyang berkaitan dengan anggaran, keuangandan hal-hal administrasi kepada pimpinaneksekutif jika dapat dipertimbangkansecara wajar kepada dewan manajemen.

c) Dewan manajemen harus memilikikewenangan untuk memengaruhi setiapindividu untuk menjadi anggota dewansepanjang dapat dipertimbangkan.

d) Empat anggota dewan manajemen (di luarpimpinan eksekutif) harus membentuk

kuorum yang diberikan, termasukdidalamnya oleh presiden dan wakilpresiden.

10.10.10.10.10. DEWDEWDEWDEWDEWAN PENASIHAAN PENASIHAAN PENASIHAAN PENASIHAAN PENASIHATTTTT

a) Dalam setiap rapat umum dengan suaramayoritas tiga perempat oleh anggota yanghadir, asosiasi dapat membentuk dewanpenasihat. Dalam memutuskanpembentukan dewan penasihat asosiasiharus menyebutkan:i) Tujuan dari kelompok penasihat itu

dibentuk.ii) Keanggotaan kelompok penasihat

tersebut.

b) Setiap kelompok penasihat yang didirikansesuai dengan peraturan ini harus sesuaidengan peraturan dan tujuan asosiasi.

c) Jika asosiasi memberikan suara untukmembentuk kelompok penasihat dalamaturan ini, peraturan harus dipertimbangkanuntuk diubah sesuai dengan aturan nomor18 yang mengatur pendirian kelompokpenasihat, perubahan tersebut harusmencantumkan tujuan dan keanggotaankelompok penasihat.

d) Setiap kelompok penasihat yang didirikandi bawah peraturan ini (termasuk kelompokaksi manufaktur yang didirikan sesuaidengan aturan 11) dapat dengan tigaperempat suara mayoritas dari kelompokpenasihat memutuskan bahwa kelompokpenasihat diperlukan, asosiasi akan terikatoleh keputusan kelompok penasihat, sertaperaturan-peraturan asosiasi dapat diubah,mengikuti.

e) Setiap kelompok penasihat di bawahaturan (termasuk kelompok aksimanufaktur sesuai dengan aturan 11)dengan konsultasi dewan, dapat memintastrategi kelompok penasihat yang berisikerangka kebijakan di mana kelompokpenasihat dapat beroperasi.

Strategi kelompok penasihat dapat disesuaikandengan kebijakan asosiasi yang ditentukan olehdewan sesuai dengan aturan 8.6 (e).

11.11.11.11.11. KELKELKELKELKELOMPOK AKSI MANUFOMPOK AKSI MANUFOMPOK AKSI MANUFOMPOK AKSI MANUFOMPOK AKSI MANUFAKTURAKTURAKTURAKTURAKTUR

11.1.Dalam asosiasi terdapat kelompok aksimanufaktur yang dapat:a) Menjadi kelompok penasihat untuk tujuan

yang sesuai dengan peraturan ini.

b) Dibentuk untuk mewakili kepentingankelompok manufaktur yang menjadianggota asosiasi.

Bag

ian

8

46

11.2.Kelompok aksi manufaktur terdiri dari:a) Anggota-anggota dewan pabrikan (dewan

manufaktur).

b) Anggota lain dari asosiasi yang merupakanpabrikan dan dinominasikan oleh dewanmanufaktur dan ditunjuk oleh kelompokaksi para pabrikan dengan keputusanmayoritas dari dewan.

c) Presiden, wakil presiden dan pimpinaneksekutif asosiasi.

11.3.Presiden, wakil presiden dan pimpinan eksekutifasosiasi adalah anggota kelompok aksimanufaktur yang memiliki kapasitas ex-officio.

11.4.Tujuan dari kelompok aksi manufaktur adalah:a) Mempromosikan, membantu,

mengembangkan, mendorong, danmelindungi industri nasional danmanufaktur lokal.

b) Mengembangkan kebijakan dan akitivitasyang dirasakan perlu dalam semuamasalah, yang berkaitan dengan hal khususdari sektor manufaktur.

c) Mewakili sektor manufaktur dalammasalah-masalah dan kepentingan khususbagi industri manufaktur, denganmemberikan identitas dan suara publik.

d) Melakukan hal-hal lain yang mungkinmuncul, jika diperlukan, diminta ataumuncul terhadap pencapaian seluruhmasalah.

11.5.Untuk mencapai tujuan sebagaimana diaturdalam aturan 11.4, kelompok aksi manufakturharus memastikan kepatuhan terhadapperaturan dan tujuan asosiasi.

11.6.Kelompok aksi manufaktur dapat, sesuai denganaturan, meregulasi peraturannya sendiri.

12.12.12.12.12. KOMITE KHUSUSKOMITE KHUSUSKOMITE KHUSUSKOMITE KHUSUSKOMITE KHUSUS

a) Komite khusus dapat dibentuk dandibubarkan oleh dewan, untuk tujuaninvestigasi, dan/atau mengambil langkahatas persoalan yang berhubungan dengantujuan atau urusan asosiasi.

b) Dewan dapat menunjuk komite khususuntuk membahas masalah apa saja yangberkaitan dengan tujuan asosiasi.

c) Presiden, wakil presiden dan pimpinaneksekutif berhak duduk sebagai anggotaex-officio dalam komite tersebut.

d) Komite khusus tidak dapat melakukantindakan pengeluaran tanpa persetujuandewan.

13.13.13.13.13. PIMPINAN EKSEKUTIFPIMPINAN EKSEKUTIFPIMPINAN EKSEKUTIFPIMPINAN EKSEKUTIFPIMPINAN EKSEKUTIF

a) Dewan dengan rekomendasi dari dewanmanajemen menunjuk pimpinan eksekutifdengan tugas dan penggajiannya sertakondisi kontraknya ditentukan dari waktu-ke-waktu.

b) Pimpinan eksekutif juga bertindak sebagaisekretaris dan bendahara dari asosiasi,serta bertangggung jawab kepada dewandalam semua hal.

c) Pimpinan eksekutif dapat menunjuk staflainnya yang diperlukan untuk efisiensiurusan asosiasi.

14.14.14.14.14. MANAJEMENMANAJEMENMANAJEMENMANAJEMENMANAJEMEN

111114.4.4.4.4.11111..... KeuanganKeuanganKeuanganKeuanganKeuangan

a) Tahun keuangan asosiasi akan ditentukandari waktu-ke-waktu oleh dewan.

b) Total pembayaran dari iuran keanggotaan,beban-beban dan biaya-biaya lainnya atausebaliknya, harus diterima oleh pimpinaneksekutif yang akan menempatkan uangtersebut dalam bank, yang dari waktu kewaktu dinominasikan oleh dewan. Namarekening harus mencakup “AsosiasiPengusaha dan Manufaktur XYZ”. Dana diberikan kepada dewan sesuai dengantujuan dari asosiasi atau memenuhikewajiban kontraktual dari dana yangdiberikan.

c) Dewan dapat memperkuat pimpinaneksekutif atau orang lain yang dapat diberikewenangan oleh dewan untuk mengambilatau menandatangani cek atas rekeningatau jumlah yang menjadi kewajiban yangharus dibayar asosiasi . Tetapi cek tersebutharus ditandatangani atau disahkan olehdewan dari waktu ke waktu secaralangsung.

d) Keuangan dan cacatan lainnya yang relevandari asosiasi akan dipegang oleh pimpinaneksekutif di bawah pengawasan dewan.

e) Setiap tahun rekening asosiasi harusdiperiksa oleh pemeriksa eksternal (audi-tor) dari asosiasi yang harus ditunjuk daritahun ke tahun oleh rapat tahunan anggotaasosiasi. Setiap anggota dari lembagapemeriksa keuangan dalam praktik publikyang tidak menjadi anggota dewan berhakditunjuk sebagai auditor. Pada saat posisiauditor kosong akibat meninggal, berhentiatau sebaliknya lowongan harus diisi olehdewan. Dan auditor yang ditunjuk akanmemegang jabatannya untuk sisa waktu

47

dari auditor yang tempatnya telahdigantikan. Auditor harus dibayar dengantarif yang dinegosiasikan oleh dewan.

111114.4.4.4.4.11111..... StempelStempelStempelStempelStempel

a) Asosiasi harus memiliki logo yang terdiri dari“logo umum asosiasi pengusaha-pengusahadan pabrikan-pabrikan XYZ”

b) Logo asosiasi harus disimpan olehpimpinan eksekutif dan harus dibubuhkanuntuk semua dokumen-dokumen yangdiperlukan dengan dihadiri oleh paling tidaksatu anggota dewan manajemen danpimpinan eksekutif, atau dua anggota daridewan manajemen.

c) Stempel dapat diubah atau diperbaruidalam pertemuan umum asosiasi dengansuara tidak kurang dari tiga perempatanggota yang hadir.

d) Pimpinan eksekutif dapat menyimpan datapenggunaan stempel dan harusmelaporkan penggunaan stempel dalampertemuan-pertemuan dewan manajemen.

111114.4.4.4.4.11111. P. P. P. P. Pangkangkangkangkangkalan data anggoalan data anggoalan data anggoalan data anggoalan data anggotatatatata

Asosiasi harus menyimpan pangkalan data setiapanggota yang menunjukan nama dan alamat posterakhir dan atau alamat e-mail. Pangkalan dataini terus diperbarui.

15.15.15.15.15. ORGANISASI PERWAKILAN NASIONALORGANISASI PERWAKILAN NASIONALORGANISASI PERWAKILAN NASIONALORGANISASI PERWAKILAN NASIONALORGANISASI PERWAKILAN NASIONAL

15.1 Asosiasi harus memiliki keanggotaan penuhsebagai organisasi nasional perwakilanpengusaha seperti tercantum pada aturan 8.6.

15.2 Asosiasi harus memiliki keanggotaan penuhorganisasi perwakilan nasional dari pabrikansesuai aturan 8.6.(j)

16.16.16.16.16. TINDAKAN INDISIPLINERTINDAKAN INDISIPLINERTINDAKAN INDISIPLINERTINDAKAN INDISIPLINERTINDAKAN INDISIPLINER

16.1 Dewan memiliki kewenangan untuk menegakkandisiplin anggota asosiasi.

16.2 Kewenangan tentang disiplin dapat dilakukan jikaanggota;

a) Melanggar aturan, regulasi atau anggarandasar asosiasi.

b) Menjelekkan atau mencemarkan namabaik asosiasi.

c) Dinyatakan bersalah atas tindakan tidakwajar sebagai anggota.

d) Terlibat dalam kegiatan bisnis yangmenimbulkan konflik kepentingan dengantujuan organisasi.

16.3. Hukuman indisipliner16.3. Hukuman indisipliner16.3. Hukuman indisipliner16.3. Hukuman indisipliner16.3. Hukuman indisipliner

Hukuman atau tindakan indisipliner dapatdiberikan berdasarkan aturan 16 adalah:

a) Peringatan.

b) Skorsing sementara, serta penundaandengar pendapat setiap keputusan.

c) Pembekuan.

d) Pemecatan.

16.4 Prosedur16.4 Prosedur16.4 Prosedur16.4 Prosedur16.4 Prosedur

a) Dewan akan memberikan pemberitahuantidak lebih dari 28 hari untukmendengarkan keluhan atau melakukansanggahan.

b) Anggota dapat menjawab keluhan-keluhanbaik tertulis atau hadir di dewan. Apabilaanggota berkeinginan untuk hadirmenjawab, harus, tidak lebih dari tiga harisebelum sidang, untuk memberikanpemaparan tertulis apa yang menjadimaksud untuk memberikan jawabanbersama dengan rincian singkat ataspermasalah yang diangkat.

c) Dewan akan melaksanakan dengarpendapat secara informal tetapi denganmemberikan setiap pihak kesempatanuntuk didengar.

d) Keputusan dewan terikat dengan bukti-bukti;

e) Keputusan dewan harus diambil melaluisuara mayoritas, karena akan menjadikeputusan final.

16.5. Skorsing sementara16.5. Skorsing sementara16.5. Skorsing sementara16.5. Skorsing sementara16.5. Skorsing sementara

Dewan dapat, sebelum dan selama dengarpendapat dari keluhan yang diangkat, membuatperintah untuk menunda sementara pada saatdewan memiliki pendapat bahwa keluhan yangdisampaikan cukup serius, atau sebaliknyadiminta oleh asosiasi dan anggotanya.

16.6. Pembekuan16.6. Pembekuan16.6. Pembekuan16.6. Pembekuan16.6. Pembekuan

a) Berdasarkan penerapan hukumanpembekuan sesuai aturan 16.3 (b) dan (c),anggota (selama masih terdaftar sebagaianggota), berhak untuk memperoleh danmenjalankan segala haknya dan hak-hakistimewa keanggotaannya selama periodepembekuan kecuali diatur dalam aturan19.

b) Apabila masa penundaan anggota berakhir,segala hak dan hak-hak istimewakeanggotaan harus dipulihkan dandijalankan.

Bag

ian

8

48

16.7 Pemecatan16.7 Pemecatan16.7 Pemecatan16.7 Pemecatan16.7 Pemecatan

a) Pada saat pemecatan, anggota harusmembayar sejumlah uang, pendaftaran danbiaya-biaya lainnya kepada asosiasi.

b) Pada saat pemecatan dilakukan, anggotaharus dihapus dari registrasi anggota dantidak berhak untuk menjalankan hak danhak istimewanya sebagai anggota termasukyang termaktub dalam aturan no. 19.

c) Setiap anggota yang dikeluarkan dapatmelamar kembali menjadi anggota setelahhabis masa berlaku 12 bulan dari tanggalefektif pemecatan berlaku. Dewan akanmemberikan atau menolak aplikasi syarat,dan kondisi sesuai dengan peraturan yangada.

1111177777..... PERAPERAPERAPERAPERATURAN ASOSIASITURAN ASOSIASITURAN ASOSIASITURAN ASOSIASITURAN ASOSIASI

Setiap anggota berhak atas salinan peraturanorganisasi.

18.18.18.18.18. AMANDEMEN PERAAMANDEMEN PERAAMANDEMEN PERAAMANDEMEN PERAAMANDEMEN PERATURANTURANTURANTURANTURAN

Peraturan asosiasi dapat direvisi, diubah dandiperbarui dalam rapat umum yang disetujui olehdua pertiga mayoritas suara anggota yangdiwakilinya.

19.19.19.19.19. PENAFSIRAN PERAPENAFSIRAN PERAPENAFSIRAN PERAPENAFSIRAN PERAPENAFSIRAN PERATURANTURANTURANTURANTURAN

Apabila terdapat keraguan, koreksi ataspenafsiran aturan dapat dilakukan. Keputusandewan harus final dan keputusan yang memuatkesimpulan didokumentasikan dalam bukunotulensi asosiasi.

20.20.20.20.20. LIKUIDASI DAN PEMBUBARANLIKUIDASI DAN PEMBUBARANLIKUIDASI DAN PEMBUBARANLIKUIDASI DAN PEMBUBARANLIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

20.1.Asosiasi dapat dilikuidasi oleh resolusi yangdiputuskan oleh dua pertiga mayoritas anggotayang menghadiri rapat umum yang diadakansesuai dengan aturan 31 dari HukumPerkumpulan Korporasi tahun 1027.

20.2.Suara adalah rahasia.

20.3.Jika asosiasi harus dilikuidasi atau dibubarkanoleh perkumpulan sosial, orang atau orang-orangyang ditunjuk untuk sebagai likuidator harusmelakukan penjualan harta dan aset untukkemudian membayar semua hutang, kewajibandan keterlibatan asosiasi dan dewan serta semuabiaya, beban yang berhubungan dengan penjualandan likudasi serta pembubaran asosiasi. Ataupembagian saham dalam jumlah yang samasebagai anggota berkaitan dengan pendapatankeanggotaan tahunan di tahun lalu di manaperiode tersebut menjadi rujukan.Pembagian setiap anggota tergantung potongansecara perorangan yang menjadi kewajibankepada asosiasi, atau setiap beban yang terutang.