OPTIMALISASI KELEMBAGAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS …

i

OPTIMALISASI KELEMBAGAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

(KEK) DALAM PENGELOLAAN KEK SEI MANGKEI BERDASARKAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG

KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ASHRI AZHARI BAEHA

NIM : 140200467

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2018

Universitas Sumatera Utara

i





SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ASHRI AZHARI BAEHA

NIM: 140200467

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

Disetujui/Diketahui Oleh:

KETUA DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

Prof. Dr. BismarNasution, S.H., M.H

NIP 195603291986011001

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum

NIP 195603291986011001 NIP 197302202002121001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2018


i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat

dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan

Salam juga senantiasa Penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW

yang telah membimbing umat manusia menuju jalan keselamatan dan keberkahan.

Skripsi dengan judul “OPTIMALISASI KELEMBAGAAN KAWASAN

EKONOMI KHUSUS (KEK) DALAM PENGELOLAAN KEK SEI

MANGKEI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29

TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI

MANGKEI” disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi persyaratan

mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara.

Secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada kedua orangtua saya, selayaknya matahari dan bulan yang selalu

menerangi hari-hari saya setiap hari agar terus cerah dan bersinar, orangtua yang

telah mendoakan serta memberikan cinta, kesabaran, perhatian, dukungan,

bantuan dan pengorbanan yang tak ternilai sehingga saya dapat melanjutkan dan

menyelesaikan studi dengan baik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini saya juga mendapat banyak

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai penghargaan

dan ucapan terima kasih terhadap semua dukungan dan bantuan yang telah

diberikan, saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas

Sumatera Utara;


ii

2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara;

3. Bapak Prof. Dr. OK Saidin, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas


4. Ibu Puspa Melati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara;

5. Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas


6. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H.,M.H., selaku Ketua Departemen

Hukum Ekonomi sekaligus selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih

banyak atas saran, arahan, dan masukan yang membangun dalam setiap

bimbingan, serta waktu yang Bapak berikan sehingga saya menyelesaikan

skripsi ini;

7. Bapak Dr. Mahmul Siregar S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.

Terimakasih atas waktu, bimbingan, saran, nasihat, ide dan ilmu yang

cemerlang yang Bapak berikan selama ini disetiap bimbingan dengan

penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai;

8. Ibu Mariati Zendrato, S.H., M.Hum selaku dosen pendamping akademik

yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian studi ini;

9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah

mengajar dan memberikan ilmu yang terbaik, serta membimbing penulis

selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

10. Seluruh staf pegawai dan tata usaha di Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara yang telah membantu dalam urusan administrasi;


iii

11. Kepada kesayangan yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam

menempuh perjalanan hidup serta mendoakan penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini yaitu ketiga adik-adik penulis yang telah

mengisi keramaian serta kerusuhan hari-hari di rumah yang tidak hentinya

juga menghibur serta menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi

ini;

12. Rekan-rekan seperjuangan dari awal mula semester satu yaitu Nida dan

Anna yang tak terlupakan kerusuhan serta kehebohan yang selalu dilalui,

serta masih setia menyemangati satu sama lain sejak awal perkuliahan di

kampus ini;

13. Rekan sekaligus sahabat saya Rizky dan Mahmud selaku Ketum dan

Sekum, serta Soqi dan Mahdi terkhususnya selaku jajaran Kabid di HMI

Komisariat FH USU Periode 2017-2018, yang selalu setia menghibur dan

meramaikan perjalanan saya dalam mengukir skripsi ini;

14. Teman-teman tim hore-hore Nasfi Daely (kakak sekaligus sahabat from

Nias Island), Cintia (wanita heboh nah tangguh), serta Ajeng, Fadhila,

Desi, Iin, Nelly, Junita, Widya, Ika, Fahri, Defriandi, Nopal dll yang selalu

semangat dan ceria untuk tetap menyemangati penulis;

15. Teman-teman maupun adinda-adinda, kakanda serta pelatih, (terkhusus

Rodo Bebski sebagai partner silat, Bg Ojai, sebagai pelatih sekaligus

senior, Bg Helmi, Dek Anggik, Rindam, Charles, Saepul, Ihsan, Ilham,

Yola, Fritz, dll) di Keluarga Besar Merpati Putih Kolat Garuda FH USU

dan juga Merpati Putih Cabang Medan yang masih dengan ramahnya

selalu menghibur dan mendukung penulis selama berada di kampus ini;


iv

16. Teman-teman, adinda-adinda serta kakanda (yang tidak dapat penulis

sebutkan satu per satu) di Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam

Komisariat Fakultas Hukum USU yang paling tidak selalu mengisi hari-

hari serta memberikan kesibukan kepada penulis sehingga penulis sadar

bahwa himpunan ini sangat membanggakan karena memiliki konflik dan

kader yang sangat luar biasa;

17. Rekan-rekan presidium seperjuangan hingga akhir periode 2016-2017,

terkhusus juga kawan-kawan kader HMI 14 ( Icak, Tasiah, Nazla, Egin,

Dika, Arisyah, Ganang, Fredy, dll) di HMI Komisariat Fakultas Hukum

USU yang telah ikut meramaikan keseharian penulis baik diluar maupun

dalam kampus;

18. Rekan-rekan presidium HMI Komisariat Fakultas Hukum USU Periode

2017-2018, terkhusus kepada adinda-adinda wabendum saya yang insha

Allah satu periode akan bersama-sama di kepengurusan sampai akhir;

19. Keluarga besar BTM. Aladdinsyah,S.H, Kakanda stambuk 2012 yang

begitu menyenangkan, Kakanda stambuk 2013 yang begitu ramah,

kesatuan dari Alfatih Nabawiyah serta Adinda-adinda stambuk 2015-2017

yang telah menemani hari-hari dikampus dari awal perkuliahan yang tidak

dapat disebutkan satu persatu namanya. Kalian telah menjadi teman

terbaik dengan memberikan dukungan dan semangat serta membuat hari-

hari selama di perkuliahan menjadi lebih berarti;

20. Abang-abangan stok lama terkhusus Bg Opie, Bg Bal, Bg Hen, Bg Virs,

Bg Al, Bg Zik dan kakak-kakak an stok lama Kak Liza, Kak Dinda, Kak

Bellski, Kak Iput, Kak Lian, Kak Amanda, Kak Icak, Kak Eci, Kak Syifa,


v

Kak Mimi, Kak Pika, Kak Fitri dll yang selalu menemani dan akan selalu

melekat di hati penulis;

21. Sahabat dari masa putih biru hingga masa putih abu-abu terkhusus “My

LongDistanceFriendship”; Claud, Jejes, Erin, Valen dan Luz yang sampai

saat ini selalu setia hadir di kehidupan penulis;

22. Sahabat dari masa putih merah di “Dengki Squad” Dekzol dan Utiii serta

“Bima Squad” Erin, Fatur, Wira yang selalu heboh memberikan semangat

dan masukan kepada penulis;

23. Sahabat di Permata UNHAS 2016, terkhusus Daya, Winni, Kak Vira, Kak

Dwik, Sari, Teh Riri, Aa Endang, Bg Imam yang telah mengukir kisah

indah selama 1 semester di Makassar;

24. Sahabat di Fakultas Hukum UNHAS terkhusus Rani, Nila, Kak Fitrah,

Fatih, Winda, Kak Tika, dll, yang telah setia menemani penulis di kampus

merah nah indah;

25. Sahabat selama di Makassar, Kak Wandi, Kak Dadang, Vera, Vivi, Kak

Ichlas dll yang dengan ramah telah menemani penulis menempuh ilmu di

perantauan dengan penuh semangat;

26. Terkhusus CK-skripsian dengan doping yang sama, Refi Rafika!

Trimakasih telah membakar semangat penulis bahwa begadang itu

sungguh indah;

27. Serta seluruh teman-teman di Grup A 2014, IMAHMI, dan keseluruhan di

Fakultas Hukum USU selama di bangku perkuliahan, kantin, perpus,

koridor, GC serta parkiran yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu


vi

namanya yang saling memberikan dukungan selama ini hingga penulis

dapat menyelesaikan studi di kampus ini.

Penulis menyadari skripsi ini ibarat sebutir pasir di pantai ilmu nan luas,

jauh dari kata sempurna karena hanya Sang Khalik yang memiliki kesempurnaan

itu, penulis berusaha memberi kontribusi pemikiran sederhana sebagai upaya

latihan dan belajar guna menjadi ilmuwan yang lebih baik nantinya. Penulis

berharap pada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang

membangun untuk kedepannya, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi setiap

orang yang membacanya. Aamiin.

Medan, Januari 2018

Ashri Azhari Baeha

NIM. 140200467


vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................. vii

ABSTRAK .................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................. 12

C. Tujuan Penulisan ................................................................................ 12

D. Manfaat Penulisan .............................................................................. 13

E. Keaslian Penulisan ............................................................................. 14

F. Tinjauan Kepustakaan ........................................................................ 16

G. Metode Penelitian............................................................................... 22

H. Sistematika Penulisan......................................................................... 27

BAB II PENGELOLAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI INDONESIA ................................................................................ 29

A. Tinjauan Umum Kawasan Ekonomi Khusus ..................................... 29

1. Tujuan Pembentukan KEK .......................................................... 29

2. Persyaratan Pembentukan KEK ................................................... 32

3. Kelebihan KEK Dibandingkan dengan Kawasan Lainnya .......... 37

4. Perkembangan KEK di Indonesia ................................................ 42

B. Usulan, Penetapan dan Pembangunan KEK ..................................... 45

1. Usulan Pembentukan KEK .......................................................... 45

2. Penetapan KEK ............................................................................ 49

3. Pembangunan KEK ...................................................................... 50

C. Pengelolaan KEK .............................................................................. 54

1. Pengelola KEK ............................................................................. 54

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ..................................................... 57

3. Evaluasi Pengelolaan ................................................................... 59

BAB III KELEMBAGAAN KEK ............................................................... 62

A. Dewan Nasional ................................................................................ 62

B. Dewan Kawasan ................................................................................. 67


viii

C. Administrator KEK ............................................................................ 70

D. Badan Usaha Pengelola ...................................................................... 72

E. Pelaku Usaha ...................................................................................... 75

BAB IV OPTIMALISASI KELEMBAGAAN KAWASAN EKONOMI

KHUSUS DALAM PENGELOLAAN KEK SEI MANGKEI

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

29 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN EKONOMI

KHUSUS SEI MANGKEI ............................................................... 78

A. Profil Singkat KEK Sei Mangkei ....................................................... 78

1. Sejarah Singkat Pembentukan ...................................................... 78

2. Infrastruktur Kawasan dan Infrastruktur Pendukung Diluar

Kawasan ............................................................................................. 82

3. Kegiatan Investasi Pelaku Usaha ................................................. 88

B. Masalah dalam KEK Sei Mangkei ..................................................... 93

1. Ketersediaan dan Kecukupan Infrastruktur .................................. 93

2. Fasilitas Investasi ......................................................................... 100

3. Kepastian Hukum terhadap Regulasi ........................................... 107

C. Masalah yang Dihadapi Kelembagaan dalam Mengelola KEK

Sei Mangkei ........................................................................................ 113

D. Optimalisasi Kelembagaan KEK dalam Meningkatkan Investor

di KEK Sei Mangkei .......................................................................... 118

BAB V PENUTUP ........................................................................................ 127

A. Kesimpulan ........................................................................................ 127

B. Saran ................................................................................................... 130

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 133


ix

ABSTRAK





Ashri Azhari Baeha*

Bismar Nasution **

Mahmul Siregar***

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah

Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, serta untuk menunjang

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, dipandang perlu untuk

mengembangkan kawasan Sei Mangkei sebagai kawasan ekonomi khusus.

Provinsi Sumatera Utara dikenal sebagai daerah awal dan sentra industri minyak

sawit nasional. Industri kelapa sawit memegang peranan penting dalam aspek

perdagangan ekspor nasional. Setelah melakukan pengkajian, dewan Nasional

KEK menyetujui usulan pembentukan KEK Sei Mangkei tersebut dan

mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden dengan memberlakukan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Sei Mangkei sebagai regulasi atas kawasan tersebut. Sei. Mangkei ditetapkan

sebagai KEK oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh PT.

Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan memiliki peran strategis yang dapat

menyerap hingga 83.304 tenaga kerja dan dalam jangka panjang, KEK Sei

Mangkei diharapkan mampu menyerap investasi hingga Rp.3,673 triliun,

sehingga dapat mendorong percepatan dalam segala aspek mulai perekonomian

hingga status sosial masyarakat Sumatera Utara.

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian

hukum normatif dengan pengumpulan data secara penelusuran kepustakaan

(library research) untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, serta bahan hukum tersier, kemudian data dianalisis dengan metode

kualitatif.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus, KEK menjadi lokasi tujuan utama investor

menanamkan modal, dimana penyelenggaraannya diatur melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi

Khusus. Namun, hingga saat ini, masih minim investor yang datang untuk

berinvestasi di KEK Sei Mangkei. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya

hambatan dalam pembangunan dan pengelolaan KEK. Terutama dalam

permasalahan belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan

KEK, sehingga mempengaruhi beberapa faktor penting dalam pembangunan

KEK, diantaranya terhambatnya ketersediaan infrastruktur pendukung di sekitar

KEK Sei Mangkei, fasilitas investasi yang secara khusus dijanjikan terhadap


x

investor KEK belum terealisasi, serta regulasi yang belum memberikan kepastian

hukum dapat menyebabkan tumpang tindih peraturan, dan kekosongan

pengaturan, sehingga dapat menimbulkan hambatan yang menjadi kendala-

kendala pada struktur kelembagaan KEK Sei Mangkei dalam melaksanakan

kewenangan, mengambil kebijakan serta dalam melakukan koordinasi antar

lembaga bersama dengan pemerintah. Oleh karena itu, untuk mempercepat

pembangunan, pengembangan serta pengelolaan KEK Sei Mangkei, maka tata

kelola antara pemerintah pusat, daerah bersama dengan kelembagaan KEK harus

saling berkoordinasi dengan efektif agar penyelesaian hambatan-hambatan diatas

dapat diatasi sehingga pelaksanaan pembangunan KEK Sei Mangkei dapat

mencapai sasaran pembentukan dan tujuannya berdasarkan masterplan KEK Sei

Mangkei dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci : KEK Sei Mangkei, Kelembagaan KEK, Optimalisasi, Pengelolaan

* Mahasiswa

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

maka penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan perlu

dimaksimalkan secara merata berdasar atas demokraksi ekonomi dengan

prinsipnya1 sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI

Tahun 1945, yang merupakan salah satu landasan dalam penyusunan tata

perekonomian Indonesia.

Dewasa ini, pelaksanaan pembangunan perekonomian nasional bergantung

pada paradigma yang dianut oleh suatu negara. Sebagai negara berkembang,

Indonesia secara berkelanjutan menjalankan pembangunan nasionalnya dengan

berfokus pada pembangunan ekonomi.2 Salah satu aspek yang diperkirakan akan

mampu memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan perekonomian

nasional adalah dengan mengoptimalisasikan pasar domestik dengan

memanfaatkan potensi sumber daya lokal.3 Hal ini dapat diwujudkan melalui

1Bunyi Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjelaskan bahwa

perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 2Presiden Republik Indonesia, “Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia

2011-2025”, Lampiran Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011, hlm. 1. 3 Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah

direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang seluas-

luasnya kepada daerah dalam mengurus aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi dan

pembangunan untuk kesejahteraan rakyat di daerah yang bersangkutan.


2

peningkatan penanaman modal sebagai salah satu upaya memacu kekuatan

ekonomi nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak.4

Melalui penanaman modal, potensi sumber kekayaan alam dan manusia

akan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan suatu daerah5, antara lain dengan

adanya kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah lokal/daerah tertentu guna

menarik potensi pasar domestik dan bahkan pasar internasional serta sebagai daya

dorong untuk meningkatkan pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi

khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional.6

Dalam menghadapi tantangan berupa kebutuhan akan modal untuk

meningkatkan pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan, maka diperlukan

langkah strategis yang dapat memaksimalkan arus penanaman modal ke

Indonesia. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus / Special Economic Zone

(yang selanjutnya disebut dengan KEK) dengan menjadikan suatu kawasan

dengan memiliki kebijakan strategis, diharapkan akan dapat memajukan dan

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui jalur kegiatan penanam modal.7 Upaya

dalam meningkatkan daya tarik pembentukan KEK tersebut merupakan salah satu

amanah dalam penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas

4 Syarifuddin Hasyim, Penanaman Modal Dalam Kerangka Otonomi Daerah, (Banda

Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008) hlm. 11 5 Ibid, hlm. 113

6 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

menjadi Undang-Undang, Penjelasan Umum 7 Penanam modal dalam KEK terdiri dari Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

Penanam Modal Asing (PMA), kegiatan dalam penanam modal di KEK dapat berupa penciptaan

lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan kegiatan perdagangan

baik barang dan jasa. Selanjutnya, dari kerjasama tersebut akan dibangun industri-industri

manufaktur yang memiliki daya saing internasional dan industri lainnya.


3

provinsi yang menjadi urusan pemerintah sesuai dengan Pasal 30 Ayat 4 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal.

Pengembangan pembentukan KEK bertujuan untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi

pengembangan ekonomi nasional serta untuk menjaga keseimbangan kemajuan

suatu daerah8. Hal ini dilakukan dengan mengolah potensi ekonomi menjadi

kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri

maupun dari luar negeri.9 Pembangunan KEK merupakan salah satu strategi

Indonesia dalam mendorong kegiatan penanaman modal guna meningkatkan daya

saing Negara Indonesia. Letak geografis Indonesia yang sangat ideal bagi

pengembangan pusat perekonomian, logistik serta distribusi yang dilalui oleh jalur

maritim internasional, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam

membentuk KEK.

Sementara itu, pengembangan kawasan ekonomi di Indonesia bukanlah hal

yang asing. Pada tahun 1970, Indonesia berhasil mengembangkan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1970 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Selanjutnya, pada tahun 1996 dikembangkan pula Kawasan Berikat (Bounded

Warehouse), lalu dikembangkan Kawasan Industri (KI). Selanjutnya, pada tahun

2007 dikembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).10

8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal, Bab XIV, Pasal 31. 9 Syarifuddin Hasyim, Op.Cit., hlm. 11

10 Ayu Prima Yesuari sebagai Tenaga Ahli Muda Kawasan Ekonomi Khusus Deputi V

Kemenko Perekonomian, “Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus”, diakses pada 05 Desember

2017 pukul 20.35 WIB


4

Syed Muhammad Taufik mengatakan bahwa kawasan-kawasan tersebut

sebenarnya merupakan salah satu manifestasi atau model dari KEK yang

merupakan pengembangan dari kawasan-kawasan ekonomi lainnya yang telah

diatur oleh peraturan perundang-undangan.11

Meskipun demikian, pengembangan

kawasan-kawasan tersebut belum memberikan hasil yang optimal dan masih

terdapat berbagai kendala dalam implementasinya.

Oleh karena itu, pada tahun 2009 pemerintah mengembangkan KEK

dengan mengedepankan berbagai fasilitas yang diharapakan dapat menarik minat

lebih penanam modal/investor untuk berinvestasi di berbagai wilayah di

Indonesia.12

Hal ini merupakan salah satu strategi yang mendorong KEK untuk

dapat meningkatkan penanaman modal karena memiliki dua alasan, yakni

kebijakan-kebijakan khusus dan infrastruktur serta kemudahan13

sebagai sarana

yang berguna dalam strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan

menarik minat para investor.

Keberhasilan KEK di Negara China14

dan India yang terlebih dahulu

menerapkan KEK memberikan inspirasi bagi Negara Indonesia dalam membentuk

KEK. Bahkan data-data empiris menguraikan bahwa KEK di negara tersebut

mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan

11

Syarif Hidayat dan Agus Syarip Hidayat (ed.), Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. v. 19 12

Tumpal Sihaloho dan Naufa Muna, “Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan

Ekonomi Khusus”, diakses dari http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/04/25/-

1366882248.pdf, pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 16.51 WIB 13

Akinci, G. & Crittle, J., Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned, and

Implications for Zone Development, Foreign Investment Advisory Service (FIAS) (World Bank:

Washington, D.C, Occasional Paper, 2008), hlm. 1 14

Keberhasilan Negara China melalui KEK telah mempercepat reformasi ekonomi Cina

dan menjadikannya terbuka pada dunia luar, dikutip dari Valenshia Destaningtyas, dalam

tulisannya Kawasan Ekonomi Khusus, FH UI, 2010


http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/04/25/-1366882248.pdf


5

menciptakan lapangan kerja.15

Pemberlakuan status KEK bagi daerah tertentu

sangat memberikan keuntungan ekonomi secara nasional maupun regional. Hal itu

tak lain karena kemudahan yang didapat para investor, seperti kemudahan

birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta

pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam suatu kawasan.16

Pada tahun 2014, berdasarkan RPJMN 2015-2019, KEK diarahkan sebagai

pusat pertumbuhan berbasis sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan

sebagai penggerak utama pengembangan wilayah.17

KEK sebagai kawasan

strategis diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang

memaksimalkan keuntungan aglomerasi18

dan terletak pada posisi strategis serta

mendapat dukungan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun

pemerintah kabupaten/kota.19

KEK Sei Mangkei yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara resmi

ditetapkan pada Februari 2012 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan pada Februari 2015

kawasan tersebut resmi memulai operasinya.20

KEK Sei Mangkei atau Sei

Mangkei Special Economic Zone (SEZ) telah dirancang oleh Pemerintah

Indonesia sebagai kluster21

industri untuk industri produk turunan minyak kelapa

15

Akinci, G. & Crittle, J, Loc.Cit 16

Ayu Prima Yesuari, Loc.Cit 17

Tatang Suheri, dkk, “Analisis Triple Helix dalam Kawasan Ekonomi Khusus (Studi Kasus: KEK Sei Mangkei)”, (Bandung: Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Komputer Indonesia, 2017), hlm. 1

18 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aglomerasi merupakan kegiatan

pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu, diakses melalui

https://kbbi.web.id/aglomerasi, 23 Deseember 2017 pukul 18.58 WIB

19 Tatang Suheri, dkk, Op.Cit, hlm. 2

20 Ibid

21Istilah “klaster (cluster) mempunyai pengertian harfiah sebagai kumpulan, kelompok,

himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau dasar karakterikstik

tertentu. https://www.scribd.com/document/87728597/Apa-Itu-Klaster-Industri,

diakses pada 23 Desember 2017 pukul 01.47 WIB


https://kbbi.web.id/aglomerasi

https://www.scribd.com/document/87728597/Apa-Itu-Klaster-Industri

6

sawit dan karet22

dengan memiliki luas sekitar 2.002,77 ha (dua ribu dua koma

tujuh tujuh hektar are) yang terletak di wilayah Kecamatan Bosar Maligas,

Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara.23

Indonesia adalah salah satu negara penyuplai minyak kelapa sawit mentah

(Crude Palm Oil/ CPO) terbesar di dunia. Kebun sawit pertama di Indonesia

dimulai di Sumatera Utara yakni Pulu Raja dan Tanah Itam Ulu tahun 1911.

Industri minyak sawit merupakan industri strategis dalam perekonomian Sumatera

Utara dengan jumlah ekspor komoditas sawit sepanjang tahun 2016, mencapai Rp

240 triliun dengan produksi 25,67 juta ton. Menurut data yang dirilis oleh Badan

Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, Indonesia mengekspor sebesar 26.467.600

ton minyak kelapa sawit.24

Kontribusi ekspor minyak sawit dan turunannya

menyumbang sekitar 50 persen lebih dari total ekspor Sumatera Utara.25

Potensi

tersebut mendorong Pemerintah Indonesia menetapkan Sei Mangkei di Sumatera

Utara sebagai salah satu KEK yang berfokus pada pengembangan industri hilir

berbasis bahan mentah minyak kelapa sawit.

KEK Sei Mangkei memiliki potensi yang cukup besar dalam

pengembangan ekonomi nasional dan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah

Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012

tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (yang selanjutnya disebut PP

22

Muhammad Riza Febriano, Hariyadi A. Faroby Falatehan dalam “Abstrak Strategi

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei,

Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Terintegrasi dan Berkelanjutan”. 23

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei

Mangkei 24

Yos Mo, “7 Negara Tujuan Utama Ekspor Minyak Kelapa Sawit dari Indonesia”,

http://www.isw.co.id/single-post/2017/02/27/Negara-Tujuan-Utama-Ekspor-Minyak-Kelapa-

Sawit-dari-Indonesia, diakses pada 23 Desember 2017, pukul 20.15 WIB 25

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Cabang Sumatera Utara, Industri

Minyak Sawit Sumatera Utara Berkelanjutan, (Bogor: PASPI, 2016)

http://paspimonitor.or.id/Adv/sumut.pdf, diakses pada 23 Desember 2017, pukul 23.10 WIB


http://www.isw.co.id/single-post/2017/02/27/Negara-Tujuan-Utama-Ekspor-Minyak-Kelapa-Sawit-dari-Indonesia


http://paspimonitor.or.id/Adv/sumut.pdf

7

tentang KEK Sei Mangkei). Usulan pembentukan KEK Sei Mangkei mendapat

persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun yang diajukan oleh

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Dewan Nasional KEK.26

Berdasarkan

Pasal 3 PP tentang KEK Sei Mangkei, Pemerintah Kabupaten Simalungun

menetapkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III persero sebagai badan usaha

pengelola yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK Sei Mangkei

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (yang selanjutnya disebut PP tentang

Penyelenggaraan KEK). PTPN III sebagai badan usaha pengusul telah memenuhi

kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

tentang Kawasan Ekonomi Khusus (yang selanjutnya disebut UU tentang KEK)

dan Pasal 7 PP tentang Penyelenggaraan KEK.27

Pada tahun 2017, PTPN III mulai melakukan kerjasama dengan PT

KINDRA sebagai anak perusahaan dari PTPN III yang ditunjuk untuk bersama-

sama mengelola KEK Sei Mangkei sebagai badan usaha pengelola KEK.28

Sasaran utama dari berbagai peraturan mengenai pembentukan KEK Sei

Mangkei bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, dalam hal ini

meningkatkan daya saing ekspor industri hilir kelapa sawit, serta meningkatkan

datangnya para investor Indonesia khususnya bagi Provinsi Sumatera Utara

dengan kawasan strategis yang dimiliki oleh Sei Mangkei. Disamping itu,

pembentukan KEK Sei Mangkei diharapkan dapat mendorong terciptanya

lapangan kerja khususnya bagi masyarakat daerah Sei Mangkei baik dalam hal

26


Mangkei, Penjelasan Umum 27


Mangkei, Penjelasan Umum 28

Tatang Suheri, dkk, Op.Cit., hlm. 4


8

peningkatan produksi industri hilir kelapa sawit, maupun peningkatan

kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan sasaran-sasaran tersebut, Pemerintah dalam mewujudkan

kegiatan penyelenggaraan KEK Sei Mangkei tidak akan berjalan dengan

sendirinya. Pemerintah telah membentuk Kelembagaan KEK yang terdiri dari

dewan nasional KEK yang berada di tingkat pusat bertugas untuk menyusun

rencana induk nasional KEK. Sedangkan ditingkat provinsi, terdapat dewan

kawasan yang tugasnya mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan dari tugas

administrator KEK, dimana disetiap adanya KEK, terdapat administrator KEK

yang berperan untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian

operasionalisasi KEK.29

Dan pada akhirnya, kegiatan usaha di KEK dikelola oleh

Badan Usaha Pengelola (BUP dalam hal ini KEK Sei Mangkei memiliki PTPN III

sebagai BUP yang menentukan keberhasilan KEK Sei Mangkei dalam menarik

investor atau dalam kelembagaan KEK disebut sebagai Pelaku Usaha yang

memiliki peranan penting dalam mendorong perkembangan industri hilir kelapa

sawit di KEK Sei Mangkei.

Dalam rangka mendorong percepatan daya tarik investor terhadap KEK

Sei Mangkei, kebijakan-kebijakan khusus yang diberikan dalam KEK Sei

Mangkei harus terlihat jelas dan tepat sasaran. Masalah daya tarik investor

merupakan masalah yang krusial dalam ruang lingkup perekonomian nasional.30

Masih minimnya investor yang melakukan kegiatan usaha di dalam KEK Sei

Mangkei dapat disebabkan terdapat berbagai permasalahan yang menghambat

29

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia,

http://kek.go.id/dewan-nasional-kek, diakses pada 23 Desember 2017, pukul 16.47 WIB

30Haryadi, “Analisis Daya Tarik Investasi”,

https://haryadikamal.files.wordpress.com/2010/07/daya-tarik-investasi.pdf, Universitas Jambi,

Mendalo Darat, hlm. 1, diakses pada 23 Desember 2017, pukul 23.11 WIB


http://kek.go.id/dewan-nasional-kek

https://haryadikamal.files.wordpress.com/2010/07/daya-tarik-investasi.pdf

9

pembangunan dan pengembangan KEK Sei Mangkei. Hambatan tersebut pada

dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua kelompok masalah, yaitu masalah yang

dihadapi dalam kawasan Sei Mangkei itu sendiri dan masalah yang terjadi

berkaitan dengan kelembagaan KEK dalam membangun dan mengelola KEK Sei

Mangkei. 31

Masalah yang dihadapi dalam kawasan Sei Mangkei itu sendiri

diantaranya; masalah infrastuktur, baik dalam kawasan maupun pendukung diluar

kawasan yang masih belum cukup mampu mendukung proses pengembangan

kawasan;32

masalah fasilitas yang belum memadai, berkaitan erat dengan

kebijakan-kebijakan khusus yang telah diatur dalam regulasi KEK, menyebabkan

belum tertariknya investor untuk menanamkan modalnya di KEK Sei Mangkei;33

serta persoalan ketidakpastian hukum terkait kebijakan-kebijakan khusus diatas

dengan ketersediaan regulasi yang masih terbatas dan terlihat tumpang tindih

sehingga menjadi hambatan bagi investor dalam menanamkan modalnya.34

Persoalan ini merupakan faktor penting bagi investor apakah tempat tujuan

berinvestasinya aman atau sudah sesuai dengan regulasi yang telah dibentuk.35

Disamping itu, masalah kelembagaan KEK dalam membangun dan

mengelola KEK Sei Mangkei didasarkan atas hubungan koordinasi antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dalam

pembangunan KEK. KEK dikembangkan berdasarkan konsep pemerataan dan

31

Wenny Eka Septina, “Penghambat Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus: Kajian

Dalam Aspek Regulasi, Sumberdaya, Dan Kelembagaan”, https://11841-27497-1-PB.pdf, 2016

hlm. 129 32

Tatang Suheri, dkk, Op. Cit vol. 52 33

Tatang Ary Gumanti, Manajemen Investasi, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm.

242 34

Wenny Eka Septina, Op. Cit hlm. 136 35

Rowland B. F. Pasaribu, Investasi dan Penanaman Modal, hlm. 235 http://investasi-

dan-penanaman-modal.pdf, diakses pada 24 Desember 2017, pukul 12.00 WIB


https://11841-27497-1-pb.pdf/

http://investasi-dan-penanaman-modal.pdf/


10

berbasis kompetensi daerah. Untuk mensukseskan pembangunan dan pengelolaan

KEK Sei Mangkei, maka upaya dari pemerintah bersama-sama dengan

kelembagaan KEK sebagai stakeholder yang berperan penting dalam

mengembangkan KEK Sei Mangkei perlu dioptimalkan. Pada kenyataannya,

KEK Sei Mangkei belum berperan secara optimal bagi pembangunan ekonomi di

Sumatera Utara, terlebih dikarenakan hubungan antara instansi pemerintah, baik

di tingkat pusat, daerah maupun kementerian yang terkait dalam pengembangan

kawasan tersebut belum optimal, hal ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan

atas regulasi yang mendukung kewenangan dari masing-masing instansi

pemerintah.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah dalam

mengembangkan KEK, harus sejalan dengan otonomi daerah. Oleh karena itu,

tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah jauh lebih besar,

sedangkan pemerintah pusat hanya bertugas untuk memfasilitasi/mendukung

pengembangan Sei Mangkei di tingkat daerah.36

Hal ini berarti, pembagian tugas

dan kewenangan antar tiga unit pemerintahan tersebut harus sesuai dengan tata

kelola yang baik (good governance)37

agar kerjasama dapat dilakukan dengan

maksimal dan optimal sehingga berbagai hambatan yang terjadi dalam

pengelolaan KEK Sei Mangkei ini dapat segera diatasi.

Tujuan dibentuknya KEK Sei Mangkei sebagai pilihan utama lokasi

investasi bagi industri kelapa sawit di Sumatera Utara, seharusnya didukung

dengan keseimbangan kebijakan yang tepat atas kewenangan dari pemerintah

pusat, daerah, kabupaten serta kelembagaan KEK itu sendiri, guna menghindari

36

Wenny Eka Septina, Op. Cit., hlm. 134 37

Tumpal Sihaloho dan Naufa Muna, Op.Cit., hlm. 30


11

terjadinya tumpang tindih kewenangan yang berkaitan dengan regulasi dalam

pelaksanaan KEK Sei Mangkei. Disamping itu, SDM dari masing-masing

stakeholder tersebut diharapkan telah mengetahui terkait kewenangan yang

dimilikinya. Apabila ketidaktahuan maupun ketidakmampuan terhadap

kewenangan dari masing-masing stakeholder, maka dapat membawa dampak

terhadap permasalahan dalam kelembagaan KEK Sei Mangkei itu sendiri38

, baik

itu dewan nasional, dewan kawasan, adiminstrator, badan usaha pengelola serta

pelaku usaha KEK dalam hal ini berupa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,

Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun, PTPN III bersama PT KINDRA.

Bagaimanapun juga, investasi BUP KEK Sei Mangkei dengan jumlah

yang cukup besar, tidak akan menghasilkan manfaat ekonomi jika investor tidak

masuk dan datang menanamkan modalnya di KEK Sei Mangkei. Pengembangan

KEK Sei Mangkei harus fleksibel serta dinamis mengikuti arah perkembangan

zaman dimana persaingan ekonomi secara globalisasi saat ini sudah memasuki

persaingan melalui kemajuan teknologi dan informasi yang membutuhkan inovasi

dan kreatifitas dari KEK Sei Mangkei itu sendiri agar mampu menciptakan ciri

khas yang dapat menarik daya saing para investor mencakup pasar domestik

maupun internasional39

serta dapat memberikan manfaat dan ekspektasi yang baik

terhadap masyarakat daerah setempat khususnya Sumatera Utara.

Diharapkan, secara keseluruhan, hal tersebut dapat terwujud apabila setiap

stakeholder yang berperan juga masyarakat di sekitar kawasan Sei Mangkei

tentunya dapat saling berinteraksi secara efektif satu sama lain di dalam

38

Tatang Suheri, dkk, Op.Cit., vol. 54 39

Tatang Suheri, dkk, Op.Cit., hlm. 2


12

mengelola KEK Sei Mangkei,40

sehingga optimalisasi kelembagaan dapat menarik

banyaknya investor menanamkan modalnya serta mendukung industri hilir kelapa

sawit dalam pembangunan daerah khususnya di Sei Mangkei, dan umumnya di

Sumatera Utara.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul

penelitian mengenai Optimalisasi Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Dalam Pengelolaan KEK Sei Mangkei Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan

perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana bentuk kelembagaan yang mengelola kawasan ekonomi

khusus (KEK) di Indonesia?

3. Bagaimana optimalisasi kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

dalam pengelolaan KEK Sei Mangkei berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei?

C. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini, adalah :

1. Mengetahui pengelolaan kawasan ekonomi khusus (KEK) berdasarkan

perundang-undangan di Indonesia.

40

Sari Wahyuni, Competitiveness of Special Economic Zones. Comparison Between

Indonesia, Malaysia, Thailand and China. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 3


13

2. Mengetahui bentuk kelembagaan yang mengelola kawasan ekonomi

khusus (KEK) di Indonesia.

3. Mengetahui dan menganalisa apakah sudah optimal kelembagaan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam pengelolaan KEK Sei Mangkei

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei?

D. Manfaat Penulisan

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan,41

sehingga

muncul harapan penulis agar penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu mengisi ruang-ruang kosong

dalam ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan substansi penulisan

skripsi ini, hingga pada akhirnya skripsi ini memberikan sumbangsih

berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terkait

pengoptimalan kelembagaan KEK dalam mengelola KEK Sei Mangkei

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan infromasi serta

masukan untuk pemerintah, pengusaha, investor, universitas dan pihak

41

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 3.


14

lainnya yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan KEK Sei

Mangkei.

E. Keaslian Penulisan

Sebelum melakukan penulisan skripsi ini, penulis terlebih dahulu

melakukan penelusuran pada perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum USU.

Oleh karenanya, keaslian dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan oleh

penulis sendiri dan telah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung

tinggi secara akademik yaitu kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka. Dari

permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, dapat

dikatakan skripsi ini merupakan karya sendiri yang asli dan bukan jiplakan dari

skripsi orang lain yang diperoleh dari hasil pemikiran, referensi buku-buku,

makalah-makalah, jurnal, media elektronik yaitu internet serta berbagai bantuan

para pihak.

Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya perpustakaan Fakultas Hukum

USU mengeluarkan surat pada tanggal 28 Desember 2017 yang menyatakan tidak

ada judul yang sama. Jika terdapat judul skripsi yang hampir sama dengan ini,

akan tetapi substansi pembahasannya berbeda.

Adapun skripsi-skripsi yang dimaksud berjudul “Analisis Hukum

Pengelolaan KEK Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus”, oleh Dwi Susilawati

(2014). Adapun perumusan masalah dalam penelitian penulis tersebut yaitu

penyelenggaraan KEK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan KEK, kewajiban BUP dalam mengelola KEK dan

hubungan BUP dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam


15

Pengelolaan KEK. Selain itu terdapat judul “Dampak Keberadaan KEK Sei

Mangkei Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Simalungun

(Studi Kasus : Kecamatan Bosar Maligas Dan Kecamatan Bandar)”, oleh Ruth

Aritonang (2015). Adapun perumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu

mengenai peranan dari keberadaan investasi KEK Sei Mangkei dalam aktivitas

ekonomi daerah Simalungun dan tentang pengaruh dari keberadaan KEK Sei

Mangkei dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Simalungun.

Walaupun terdapat kemiripan dengan beberapa judul di atas, namun

terdapat perbedaan signifikan mengenai substansi pembahasan. Penelitian ini

berjudul “Optimalisasi kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam

pengelolaan KEK Sei Mangkei berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei” secara khusus

membahas lebih dalam mengenai berbagai permasalahan dalam mengelola KEK

Sei Mangkei yang dikelola oleh kelembagaan KEK yang telah diamanatkan sesuai

dengan perundang-undangan apakah kelembagaan tersebut sudah optimal atau

belum. Sedangkan dari kedua judul diatas, dari rumusan masalahnya dapat

diperhatikan bahwa tujuan dari penelitian ini jelas berbeda dengan kedua judul

diatas.

Surat dari Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum USU

tersebut kemudian dijadikan dasar bagi Prof. Dr. Bismar Nasution S.H, M.Hum.

(Ketua Departemen Hukum Ekonomi) untuk menerima judul yang diajukan oleh

penulis, karena substansi yang terdapat dalam skripsi ini dinilai berbeda dengan

judul-judul skripsi lain. Penulis juga menelusuri berbagai judul karya ilmiah

melalui media internet, dan sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, belum


16

ada penulis lain yang pernah mengangkat topik tersebut. Sekalipun ada, hal itu

adalah diluar sepengetahuan penulis dan tentu saja substansinya berbeda dengan

substansi dalam skripsi ini. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah

murni hasil pemikiran Penulis yang didasarkan pada pengertian-pengertian, teori-

teori, dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi media cetak maupun

media elektronik. Oleh karena itu, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah

karya asli penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penulis akan melakukan pembatasan atau memberikan

definisi terhadapa beberapa istilah yang akan dibahas dan menjadi fokus utama

penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan,

harapan secara efektif dan efisien.42

Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, optimalisasi adalah suatu proses, cara atau perbuatan untuk

menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi. Optimalisasi adalah

ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Optimalisasi hanya dapat

diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien.43

Dalam hal ini, yang dijadikan untuk menjadi lebih baik serta

perwujudannya secara efektif dan efisien, adalah kelembagaan kawasan

ekonomi khusus (KEK) Sei Mangkei sebagai unsur penyelenggara yang

42

W.J.S. Poerdwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,

1997), hlm.753 43

Ridwan Nasrulloh, Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Skripsi Program Studi Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara, Medan, 2008) hlm. 12

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50599/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isA

llowed=y, diakses pada 24 Desember 2017, pukul 21.10 WIB


http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50599/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50599/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y

17

memiliki wewenang dalam mengelola dan memaksimalkan tujuan dari

dibentuknya KEK Sei Mangkei itu sendiri.

2. Kewenangan Suatu Kelembagaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata kewenangan, diartikan

sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat

keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada

orang/badan lain.44

Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian

yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan

sebagai seluruh aturan-aturan berkenaan dengan perolehan dan

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam

hubungan hukum publik.45

Kewenangan merupakan hak menggunakan

wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan

yang berlaku, menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat

dilakukan menurut kaedah-kaedah formal.46

Kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan

mandat. Kewenangan atribusi digariskan melalui pembagian kekuasaan

negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan

mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Atribusi

kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian

kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada

44

Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan

Daerah Di Indonesia (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35. 45

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

hlm. 71. 46

Ibid, hlm. 99


18

puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-

Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah.47

Dalam hal mandat, terjadi pelimpahan dalam rangka hubungan atasan

bawahan yang bersifat rutin.48

Pengertian mandat dalam asas-asas

Hukum Administrasi Negara, diartikan sebagai perintah untuk

melaksanakan perintah atasan, dimana sewaktu-waktu dilaksanakan oleh

pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Dalam hal

delegasi, mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ

pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan

perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat

beralih ke delegataris. Setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan

pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang

menetapkan peraturan dimaksud. Jadi, suatu delegasi selalu didahului

oleh adanya suatu atribusi wewenang.49

Berdasarkan dari penelitian ini, kewenangan kelembagaan KEK yang

dimaksud merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari perundang-

undangan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Kelembagaan berupa aturan yang tidak tertulis memiliki pengaruh yang

lebih kuat dibanding dengan aturan tertulis. Kelembagaan mempunyai

sifat yang abstrak dan mengikat. Kelembagaan mengatur secara normatif

kehidupan individu di lingkungan masing-masing. Pentingnya

kelembagaan dalam kehidupan individu dimaknai sebagai sesuatu yang

47

Ibid, hlm. 104. 48

Ibid, hlm.108-109. 49

Ibid, hlm. 104-105.


19

mampu mendukung dan mendorong individu dalam mengembangkan

kapasitas diri.50

Berdasarkan dari teori kewenangan diatas, bahwa suatu kelembagaan

dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan

perundang-undnagan yang mengikat dari kewenangan tersebut. Untuk

mengukur apakah kewenangan tersebut telah dijalankan dengan baik

berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perlu memperhatikan

hasil kinerja/output dari tujuan kewenangan yang diberikan tersebut.

Berbicara mengenai hasil kinerja atau optimalisasi dari suatu

kelembagaan yang dilakukan berjalan dengan optimal atau tidak, maka

dapat merujuk pada pencapaian atau pengoptimalan dari apa yang telah

dilaksanakan dari suatu kewenangan.

3. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola,51

hal. berarti memimpin,

mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih

maju dan sebagianya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan

dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

pelaksanaan dan pencapaian tujuan.52

Menurut Soewarno

Handayaningrat pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu

kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses

50

Aditya Cahya Saputra, “Kelembagaan sebagai pondasi penting membentuk karakter

individu”, https://www.kompasiana.com/aditya.cahya.saputra/kelembagaan-sebagai-pondasi-

penting-membentuk-karakter-individu_54f8b4e0a33311b9188b4721, diakses pada 24 Desember

2017, pukul 21.01 WIB 51

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Modern

(Jakarta : English Press, 2002) hlm. 695 52

Ibid, hlm. 534


https://www.kompasiana.com/aditya.cahya.saputra/kelembagaan-sebagai-pondasi-penting-membentuk-karakter-individu_54f8b4e0a33311b9188b4721

https://www.kompasiana.com/aditya.cahya.saputra/kelembagaan-sebagai-pondasi-penting-membentuk-karakter-individu_54f8b4e0a33311b9188b4721

20

kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan

organisasi yang telah ditentukan.53

Menurut Balderton dalam buku Adisasmita, mengemukakan bahwa,

pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi

merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen,

seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai

tujuan secara efektif dan efisien.54

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli di atas, maka

yang di maksud pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian

proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan

(pengorganisasian dan pengarahan), penyelenggaraaan, pengembangan

dan pengawasan atau pengendalian terhadap kemajuan KEK Sei

Mangkei.

4. Kawasan Ekonomi Khusus

Istilah Kawasan Ekonomi Khusus memiliki arti yang cukup luas sebab

dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis zona komersial.

Pabrik-pabrik di Maquiladora, Meksiko, dan seluruh kota Shenzhen

merupakan KEK, meskipun memiliki perbedaan pada struktur dan

ukuran. Istilah ini sudah cukup banyak diketahui sebagai iterasi modern

53

Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen (Jakarta :

CV Haji Masagung,1990) hlm. 9 54

Bab II tinjauan pustaka, eprints.uny.ac.id/7900/3/bab2%20-%2006101244019.pdf,



21

dari zona komerasial bebas, yang mana pertama kali berdiri pada tahun

1959 di Shannon, Irlandia.55

Pemerintah menargetkan pengembangan KEK sebagai salah satu

alternatif solusi untuk masalah-masalah yang terkait dengan iklim

investasi dan bisnis di Indonesia.56

Menurut World Bank, KEK dalam

segala bentuknya terdiri atas, sedikitnya, area yang secara geografis

dibatasi dengan area kepabeanan yang terpisah, dibawahi oleh sebuah

badan pengatur, dan dimana manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka

yang berlokasi di dalam kawasan.57

Dengan kata lain, KEK adalah

sebuah zona dimana pemerintah berharap untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan investasi dengan

menyediakan berbagai keunggulan kompetitif bagi entitas yang memilih

untuk berlokasi di dalam zona.

Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus belum mengatur secara rinci

mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Kawasan

Ekonomi Khusus dengan memberikan pilihan-pilihan tata cara

pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus.58

Maka

terjadi perubahan mengenai Peraturan Pemerintah tersebut, menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

55

Yose Rizal Damuri, dkk. Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis di Indonesia:

Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies,

2015) hlm. 13 56

Ibid 57

Akinci, G. & Crittle, J., Op.Cit., hlm. 10-11 58

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus,

Konsideran, Bagian Menimbang.


22

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Kawasan Ekonomi Khusus.

5. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

KEK Sei Mangkei merupakan kawasan suatu klaster industri hilir yang

berbasis Kelapa Sawit dan terletak di kebun Sei Mangkeii PTPN III,

Kabupaten Simalungun. KEK Sei Mangkei adalah kawasan yang berada

di sentra bahan baku berbasis agro, yang tidak dimiliki kawasan industri

lainnya di Indonesia. Lahan seluas 104 hektar dalam kawasan tersebut

akan terus dikembangkan menjadi 3000 hektar dimasa yang akan

datang. Jarak dari KEK Sei Mangkei menuju Jalan Lintas Sumatera

kurang lebih 10 Km, dan jarak ke Pelabuhan Kuala Tanjung kurang lebih

40 Km serta jarak ke Bandara Internasional Kuala Namu kurang lebih

110 Km.59

Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan ekonomi

khusus oleh dewan nasional KEK berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam suatu penulisan skripsi, posisi metodologi sangatlah penting

sebagai suatu pedoman. Metodologi merupakan logika yang menjadi

dasar suatu penelitian ilmiah.60

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini

adalah penelitian hukum yuridis-normatif.61

Jenis penelitian yang

digunakan dalam penulisian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif

59

PTPN III (Holding), Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei,

http://www.ptpn3.id/index.php/id/medias/berita/20-peningkatan-signifikan-di-sektor

agrowisata?showall=1, diakses pada 03 Desember 2017, pukul 17.45 WIB 60

Soerjono Soekanto, Op. cit., hlm. 6. 61

Ibid.hlm. 9-10.


http://www.ptpn3.id/index.php/id/medias/berita/20-peningkatan-signifikan-di-sektor%20agrowisata?showall=1


23

atau kepustakaan, karena penelitian hukum ini meneliti peraturan

perundang-undangan, dan sumber data yang digunakan berasal dari data

sekunder. Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk penelitian

norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah

atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang

perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat.62

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian dari sudut tujuan

penelitian deskripitif, dimana bertujuan untuk memberikan data-data

seteliti mungkin tentang subjek-subjek yang berperan dalam penelitian

ini dengan keterkaitannya terhadap gejala-gejala yang terjadi. Penelitian

ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau

deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini

digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang

sedang dihadapi pada situasi saat ini, dimaksudkan untuk memberikan

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

lainnya.63

2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitain ini adalah data sekunder

yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

62

Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai

Bahan Ajar, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm.54. 63

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia-Press), 1986, hlm. 137.


24

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik

Negara

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus

6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

7) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan

Ekonomi Khusus Sei Mangkei

9) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

10) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Perubahan

Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik

Indonesia Nomor Per-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama

Badan Usaha Milik Negara

11) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.


25

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer, seperti misalnya literatur yang

diperoleh dari perpustakaan seperti bahan bacaan, buku-buku, jurnal-

jurnal, skripsi, tesis, dan artikel-artikel lain yang berhubungan dengan

pengelolaan kawasan ekonomi khusus.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

d. Bahan Non Hukum

Di samping bahan-bahan hukum, skripsi ini juga akan menggunakan

bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum ini bertujuan untuk

memperluas wawasan dalam proses pembuatan skripsi ini. Studi yang

dilakukan dengan menggunakan bahan non hukum seperti interview

atau wawancara dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan

skripsi ini. Narasumber antara lain dengan bapak Revondy Brahmana,

S.H.,M.Hum selaku Staff Administrasi Bisnis Perusahaan di dalam

Kantor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh suatu

kebenaran dalam penulisan skripsi, dalam hal ini digunakan metode

pengumpulan data sekunder dengan cara studi kepustakaan (library

research), yaitu mempelajari dan menganalisis data secara sistematis


26

melalui buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, internet, peraturan

perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan

materi yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil dari kegiatan pengkajian

tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari

hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini

adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-

pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan

permasalahan penelitian.64

Selain itu, penulis juga menggunakan

metode wawancara sebagai bagian dari data primer yang penulis

gunakan untuk mendukung data dari penelitian ini dimana wawancara

dilakukan di kantor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) bersama

Bapak Revondy Brahmana, S.H.,M.Hum selaku staff administrasi

bisnis perusahaan di kantor tersebut.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis

kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode

deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca,

menafsirkan, dan membandingkan, sedangkan metode induktif

dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan

dengan topik dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang

sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Analisis data

dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis

dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dimana analisis

64

Ibid, hlm 24


27

memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif.

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang

diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis terhadap

sumber-sumber data yang dilakukan secara menyeluruh dan

komprehensif65

. Metode penafsiran dipergunakan untuk

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dan kepastian hukum

dari pengelolaan KEK Sei Mangkei.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini ditulis secara sistematis agar memberikan kemudahan

bagi pembaca dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya. Adapun

sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang menggambarkan secara umum tentang

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian

penulisan, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II memuat tentang pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus

berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub

bab, yakni mengenai tinjauan umum dari kawasan ekonomi khusus, usulan,

penetapan dan pembangunan KEK, dan membahas tentang pengelolaan KEK

secara umum.

Bab III memuat tentang kelembagaan dari KEK itu sendiri yang terdiri

atas dewan nasional KEK, dewan kawasan, administratur KEK, badan usaha

pengelola serta pelaku usaha KEK.

65

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20,

(Bandung, Alumni: 1994), hlm. 152.


28

Kemudian, bab IV akan memuat profil singkat mengenai sejarah singkat

pembentukan KEK Sei Mangkei, membahas infrastruktur kawasan dan juga

pendukung diluar kawasan serta kegiatan investasi yang dilakukan oleh pelaku

usaha. Selain itu, di bab ini akan diuraikan mengenai masalah-masalah yang

dihadapi KEK Sei Mangkei, baik itu tentang ketersediaan dan kecukupan

infrrastruktur, fasilitas investasi, regulasi sebagai pendukung keberhasilan KEK

Sei Mangkei, serta masalah yang dihadapi oleh kelembagaan KEK dalam

mengelola KEK Sei Mangkei. Sehingga diakhir pembahasan akan membahas

tentang optimalisasi kelembagaan KEK dalam pengelolaan KEK Sei Mangkei

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Akhirnya, bab V memuat kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan

dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang mungkin berguna dan

dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.


29

BAB II

PENGELOLAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BERDASARKAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. Tujuan Pembentukan KEK

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari

pembentukan pemerintahan negara. Amanat tersebut, telah diuraikan dalam

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan

perundang-undangan di bidang perekonomian.66

Berkaitan dengan hal

tersebut, kegiatan penanaman modal menjadi bagian dari salah satu upaya

untuk memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan

perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan survei United Nations Conference on Trade and

Development (UNCTAD) pada Juni 2017 lalu, menyampaikan bahwa pada

tahun 2017-2019 mendatang, Negara Indonesia menempati urutan ke 4

(empat) sebagai negara tujuan kegiatan penanaman modal setelah negara

Amerika Serikat, China dan India.67

Posisi ini sangat berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang, meskipun

66

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal, Bagian Umum 67

Yoga Sukmana, “UNCTAD: Dari Posisi 8, Indonesia Kini Posisi 4 Negara Tujuan

Investasi”,http://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/08/120000726/unctad.dari.posisi.8.indonesia.

kini.posisi.4.negara.tujuan.investasi, diakses pada 25 Desember 2017, pukul 11.43 WIB


http://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/08/120000726/unctad.dari.posisi.8.indonesia.kini.posisi.4.negara.tujuan.investasi


30

kesiapan dari Indonesia masih harus diperhatikan melihat masih banyaknya

hambatan yang terjadi terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal.

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi

nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan

kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi68

dan geostrategis69

.

Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri70

,

ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi

sebagai urgensi mempercepat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi

nasional serta untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah. KEK

merupakan kawasan tertentu, dimana diberlakukan ketentuan khusus

didalamnya, baik di bidang kepabeanan, perpajakan, perijinan, keimigrasian

dan ketenagakerjaan.71

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui

bahwa tujuan pembentukan KEK antara lain adalah untuk membantu atau

mendukung perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki

struktur industri di lokasi tersebut, guna meningkatkan ekspor serta cadangan

devisa.72

Secara umum, KEK dapat dikatakan sebagai bagian utama dan

terpenting dari kerangka kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

68

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasann

Ekonomi Khusus, yang dimaksud dengan “geoekonomi” adalah kombinasi faktor ekonomi dan

geografi dalam perdagangan internasional, Penjelasan Pasal 2 69


Ekonomi Khusus, yang dimaksud dengan “geostrategi” adalah kombinasi faktor geopolitik

(pengaruh faktor geografi, ekonomi, dan demografi dalam politik luar negeri suatu negara) dan

strategi yang memberikan peran tertentu pada suatu kawasan geografis, Penjelasan Pasal 2 70


Ekonomi Khusus, Kegiatan industri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,

bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk

penggunaannya, kegiatan rancang bangun, dan perekayasaan industry, Penjelasan Pasal 2 71

Tumpal Sihaloho dan Naufal Muna, Op.Cit., hlm. 4 72

Ibid


31

melalui ekspansi industri ekspor. Alasan dari penerapan kebijakan ini

dikarenakan KEK dapat menciptakan industri yang kompetitif dalam sebuah

negara. Industri yang dimaksud, kemudian dapat meluas dan bervariasi. KEK

dapat menjadi alat yang berguna sebagai strategi pertumbuhan ekonomi untuk

meningkatkan daya saing industri dan menarik foreign direct investment

(FDI).73

Dengan adanya KEK, pemerintah dapat membentuk dan membangun

serta memperluas ekspor dengan tetap memelihara batas perlindungannya,

menciptakan lapangan kerja dan untuk mengarahkan kebijakan baru. KEK

memberi ruang kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap

perusahaan pada pembagian infrastruktur dan pengawasan lingkungan.74

KEK diharapkan mampu meningkatkan kegiatan penanaman modal dan

mendorong daya saing internasional.

Secara nasional, tujuan yang ingin dicapai KEK meliputi pemerataan

ekonomi, terutama dari sudut pandang pendapatan, dan daya saing produk

nasional. Sesuai dengan konsep pembentukan KEK, dibutuhkan persiapan

yang menyeluruh serta komitmen dari seluruh yang berkepentingan dalam

mendukung pelaksanaan kegiatan di kawasan tersebut. Harapan yang

diberikan pemerintah terhadap KEK tidak berlebihan mengingat banyak

negara yang telah sukses meningkatkan pertumbuhan penanaman modal

ekonomi di negaranya melalui pembentukan KEK.75

Dengan demikian

apabila tercapai, KEK akan menjadi sangat penting dalam peningkatan

investasi asing di Indonesia serta dapat mendorong daya saing internasional.

73 Akinci, G. & Crittle, J., Op.Cit., hlm. 1 74 Ibid 75

Ukay Karyadi, KEK Indonesia Sebagai Kawasan Pertumbuhan, http://ukay-

karyadi.blogspot.co.id/2009/01/keki-sebagai-kawasan-pertumbuhan.html, diakses pada 27

Desember 2017, pukul 17.56 WIB


http://ukay-karyadi.blogspot.co.id/2009/01/keki-sebagai-kawasan-pertumbuhan.html


32

2. Persyaratan Pembentukan KEK

KEK adalah sebuah zona dimana pemerintah berharap untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat melalui peningkatan ekspor dan

investasi dengan menyediakan berbagai keunggulan kompetitif bagi entitas

yang memilih untuk berlokasi di dalam zona tersebut.76

Zona merupakan area

di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan

peruntukannya.77

Adapun zona yang terdapat dalam KEK sebagai berikut:78

a. Pengolahan ekspor

Zona pengolahan ekspor diperuntukkan bagi kegiatan logistik dan

indusri yang produksinya ditujukan untuk ekspor.

b. Logistik

Zona logistik diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan,

penyotiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan

perekondisian permesinan dari dalam negeri dan luar negeri.

c. Industri

Zona industri diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah

bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi,

serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi, termasuk rekayasa

industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam

negeri.79

76

Yose Rizal Damuri, dkk. Op.Cit., hlm. 14 77

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus, Pasal 1 angka (2) 78

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan

Ekonomi Khusus, Bab I, Pasal 3. 79

Dinas Pemerintahan “Standar Penyelenggaraan Infrastruktur Dalam Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK)”. (Jakarta: Kawasan Ekonomi Khusus 2011). hlm. 9


33

d. Pengembangan teknologi

Zona ini diperuntukkan bagi kegiatan riset dan teknologi, rancang

bangun, rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak,

serta jasa di bidang teknologi informasi.

e. Pariwisata

Zona pariwisata diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk

mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan,

pameran, serta kegiatan yang terkait.

f. Energi

Zona energi diperuntukkan untuk kegitan riset dan pengembangan di

bidang energi serta produksi dari energi alternatif, energi terbarukan,

dan energi primer.

g. Ekonomi lain

Zona ekonomi lain diperuntukkan untuk kegiatan lain sebagaimana

dimaksud yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk lokasi yang dapat

diusulkan menjadi KEK harus memenuhi beberapa kriteria yang telah

ditetapkan. Adapun kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:80

a. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi

mengganggu kawasan lindung;

Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi budidaya yang

peruntukkannya berdasarkan peraturan daerah rencana tata ruang

80

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus, Bab II, Pasal 4


34

wilayah kabupaten/kota dapat digunakan untuk kegiatan Kawasan

Ekonomi Khusus.81

b. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota mendukung KEK;

Menurut Prof. Winarmi Monoarfa, berhasilnya lokasi KEK, harus

sesuai dengan RTRW baik Provinsi maupun RTRW Kabupaten dan

didukung penuh oleh pemerintah daerah.82

Untuk memperoleh

dukungan pemerintah provinsi dan/atau pemerintahkabupaten/kota,

maka persyaratan yang harus dipenuhi paling sedikit meliputi: 83

1) Adanya komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan

atau keringanan pajak dan retribusi daerah

2) Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas, serta

kemudahannya.

c. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan

internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di

Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan;

Posisi yang dimaksud tersebut merupakan lokasi yang memiliki akses

ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani

kegiatan perdagangan internasional dengan memiliki akses yang

mudah.

81


Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 8. 82

Dwi Susilawati, Analisis Hukum Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan

Ekonomi Khusus, (Skripsi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan,

2014), hlm. 23 83


Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 9.


35

d. Mempunyai batas yang jelas.

Diperlukan batas yang jelas atau nyata yang membatasi KEK dengan

area luar untuk membedakan KEK dengan area lainnya agar tidak

terjadi permasalahan. Batas tersebut dapat berupa batas alam, seperti

gunung, sungai, ataupun batas buatan yang sengaja dibuat untuk

dijadikan penanda, misalnya tembok yang mengelilingi KEK.84

Sebelum menetapkan sebuah kawasan menjadi KEK, pemerintah

harus memperhatikan segala aspek demi kelangsungan KEK agar dapat

berkembang sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan-kebijakan

pembentukan KEK tersebut hendaknya didasarkan atas beberapa

pertimbangan sebagai berikut :85

a. Daerah yang dijadikan KEK memiliki keuntungan secara ekonomi.

Pada dasarnya, bagi penanam modal yang terpenting adalah

mendapatkan keuntungan. Dengan demikian diperlukan lokasi KEK

yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi penanaman

modal tersebut.86

84

Hasil wawancara dengan direktur perencanaan sarana, prasarana, jasa dan kawasan,

BKPM Bpk Ir. Syofyan Syafiudin pada tanggal 17 Maret 2010, Valenshia Destaningtyas,

Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal dan

Daya Saing Internasional (Dalam Skripsi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Depok, 2010) 85

Valenshia Destaningtyas, Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Sebagai Upaya

Peningkatan Penanaman Modal dan Daya Saing Internasional, (Dalam Skripsi Program Studi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 32 86

Hasil wawancara dengan direktur perencanaan sarana, prasarana, jasa dan kawasan,

BKPM Bpk Ir. Syofyan Syafiudin pada tanggal 17 Maret 2010, Valenshia Destaningtyas,

Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal dan

Daya Saing Internasional (Dalam Skripsi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Depok, 2010)


36

b. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pertimbangan utama bagi

penanam modal. Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif,

tergantung dari iklim penanaman modal negara yang bersangkutan.87

Menurut lawrence M. Friedman, disamping kepastian hukum berupa

struktur dan substansinya, budaya hukum merupakan unsur terpenting

dari sistem hukum. Tegaknya peraturan hukum tergantung kepada

budaya hukum masyarakatnya.88

Oleh karena itu, kepastian hukum

harus meliputi setiap aspek substansi hukum, mulai dari peraturan

perundang-undangan tersebut juga harus memberikan kepastian

hukum.89

c. Memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan industri pendukung.

Industri pendukung merupakan hal yang cukup penting dalam KEK.

Salah satu tujuan dari dibentuknya KEK itu sendiri yakni untuk

memajukan daerah di sekitarnya, dimana industri pendukung tersebut

juga berada di daerah sekitar KEK. Sehingga KEK yang akan

dibentuk harus memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan industri

pendukung tersebut agar KEK berjalan dengan baik.90

d. Diupayakan pada kawasan yang memiliki infrastruktur yang baik dan

relatif berkembang.

87

Pancras J. Nagy, Country Risk, How to Asses Quantify and Monitor

(London:Euronomy Publications, 1979) hlm. 54, Dikutip dari Erman Rajagukguk (A), Hukum

Investasi di Indonesia Pokok Bahasan (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006),

hlm. 40 88

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi. (Bandung: CV Nuansa Aulia. 2010) hlm. 32-33 89

Erman Rajagukguk (A), Op.Cit., hlm. 49-50 90

Valenshia Destaningtyas, Hasil wawancara, Loc.Cit


37

Infrastruktur yang baik dan berkembang menjadi salah satu daya tarik

bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya ke suatu tempat.

Namun, syarat tersebut bukanlah hal yang mutlak karena tidak harus

selalu daerah yang telah memiliki infrastruktur yang berkembang yang

dapat dijadikan KEK. Pembangunan KEK juga dapat dilakukan di

kawasan yang masih merupakan tanah kosong dengan catatan adanya

fasilitas dalam bentuk jaminan insentif dari pemerintah kepada para

investor yang ingin menanam modal di kawasan tersebut sebagai

penyeimbang kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.91

3. Kelebihan KEK Dibandingkan dengan Kawasan Lainnya

Sebelum adanya KEK, sebagai salah satu strategi utama yang

digunakan pemerintah Indonesia dalam menetapkan wilayah-wilayah

tertentu sebagai kawasan strategis selama 40 tahun terakhir, Indonesia telah

melakukan pengembangan kawasan strategis, yang berada pada periode dan

lokasi yang berbeda-beda.92

Secara singkat, sejarah pengembangan kawasan

strategis di Indonesia dimulai pada tahun 1970, berikut adalah penjelasan

mengenai kawasan strategis tersebut :93

a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

KPBPB didefinisikan sebagai suatu kawasan yang berada dalam

wilayah hukum Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, yang

didesain untuk mengembangkan beberapa sektor perekonomian,

seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur, dan ditujukan untuk

meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar

91

Ibid 92

Yose Rizal Damuri, dkk., Op.Cit., hlm. 18 93

Ibid, hlm. 19


38

internasional. Daerah kawasan ini minimal dilengkapi dengan jalan

antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang

cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan

akan berlokasi di tempat tersebut.94

Kawasan ini merupakan zona

yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan serta jasa

perdagangan maupun kegiatan industri sepanjang ditujukan untuk

menunjang perdagangan. Zona di kawasan ini tidak diperbolehkan

adanya kegiatan komersial95

atau pemukiman umum.

b. Kawasan Berikat (KB)

KB didefinisikan sebagai suatu wilayah dengan batasan tertentu yang

digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang

berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, yang akan digunakan

sebagai input dalam proses produksi barang ekspor dengan

mensyaratkan adanya akses langusng terhadap sarana transportasi

udara dan laut yang langsung mengarah pada perdagangan

internasional. Pulau Batam adalah contoh dari baik KPBPB maupun

Kawasan Berikat. Zona di kawasan ini tidak diperbolehkan adanya

kegiatan komersial96

atau pemukiman umum.

c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

KAPET didefinisikan sebagai suatu wilayah geografis dengan batas-

batas tertentu yang memenuhi tiga persyaratan: (1) memiliki potensi

untuk cepat tumbuh, (2) mempunyai sektor unggulan yang dapat

94

Ini bedanya KEK bonded dan FTZ, http://nasional.kontan.co.id/news/ini-bedanya-kek-

bonded-zone-dan-ftz, diakses tanggal 26 Desember 2017, pukul 13.53 WIB 95

Kegiatan komersial seperti hotel, duty free shop, dan pariwisata dapat dimungkinkan

keberadaannya di dalam kawasan sepanjang ditujukan untuk wisatawan asing. 96

Ibid


http://nasional.kontan.co.id/news/ini-bedanya-kek-bonded-zone-dan-ftz


39

menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya, (3)

memiliki potensi pengembalian investasi yang besar. Berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penetapan

Lokasi KAPET, ditetapkan terdapat 14 (empat belas) KAPET, yang

terdiri dari 12 KAPET di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan 2

(dua) KAPET di Kawasan Barat Indonesia (KBI).97

KAPET

direncanakan sebagai strategi untuk pemerataan pembangunan dan

motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di Indonesia

Timur.

d. Kawasan Industri (KI)

KI didefinisikan sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang

dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang

dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan KI yang telah memiliki

izin usaha Kawasan Industri. Fokus pengembangan KI adalah untuk

memicu pertumbuhan dan daya saing sektor manufaktur di daerah. 98

Sekalipun demikian, pengembangan dari keempat kawasan tersebut

belum memberikan hasil yang optimal dan masih terdapat kendala dalam

implementasinya. Untuk itu, pemerintah mengembangkan KEK dengan

mengedepankan berbagai fasilitas yang menarik minat lebih penanam modal

untuk berusaha di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah menargetkan

pengembangan KEK sebagai salah satu alternatif solusi untuk masalah-

masalah yang terkait dengan iklim investasi dan bisnis di Indonesia.

97

Alviansaf, “Mengenal Kawasan Ekonomi dan Strategis Nasional (Telaah Singkat KAPET

dan KEK)”, https://alviansaf.wordpress.com/2013/08/19/mengenal-kawasan-ekonomi-dan-strategis-

nasional-telaah-singkat-kapet-dan-kek/, diakses pada 24 Desember 2017, pukul 13.32 WIB 98

Marsudi Djojodipuro. Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan

Investasi di Kota Semarang. (Semarang. Universitas Diponegoro, 2007), hlm 74


https://alviansaf.wordpress.com/2013/08/19/mengenal-kawasan-ekonomi-dan-strategis-nasional-telaah-singkat-kapet-dan-kek/


40

Didalam KEK, dapat dibentuk KPBPB dan KB dan sebagainya.99

Secara umum, KEK, KAPET, dan KPBPB adalah sama, dimana sebenarnya

masing-masing kawasan merupakan kawasan ekonomi dengan ketentuan

khusus, akan tetapi terdapat beberapa pengaturan yang menjadikan KAPET

dan KPBPB berbeda dengan KEK. KPBPB hanya memiliki jangka waktu

selama 70 tahun sejak ditetapkan sebagai KPBPB, sedangkan KEK dapat

terus beropasi tanpa ada batasan waktu tertentu.100

KAPET memiliki kelemahan dalam proses pembentukannya, yakni

pemerintah pusat yang menentukan suatu daerah menjadi KAPET. Berbeda

dengan KEK, proses pembentukannya dilakukan atas usulan oleh

pemerintah daerah setempat yang kemudian diajukan ke dewan nasional.

Hal ini menjadi keuntungan tersendiri karena terjadi komunikasi yang baik

antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pemerintah pusat tidak

perlu memaksakan adanya kehendak untuk menjadikan suatu daerah sebagai

sebuah kawasan Ekonomi.101

Sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2009 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus, menjelaskan bahwa ketika peraturan tersebut

berlaku, KPBPB, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun, sebelum atau sesudah

jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat diusulkan menjadi KEK

sesuai dengan ketentuan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-

undangan lain. Namun, jika KPBPB tidak diusulkan menjadi KEK,

KPBPB akan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Selain itu, dalam pasal 49 menjelaskan bahwa ketika status KPBPB

99

Valenshia Destaningtyas, Op.Cit., hlm. 31 100

Ibid 101

Ibid, hlm. 32


41

beralih, maka Undang-Undang tentang KPBPB tersebut dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Berikut matrik yang menjelaskan beberapa perbedaan antara KEK,

KPBPB dan KAPET terkait fasilitas dan kemudahan yang diberikan :102

102

Ibid, hlm. 35

Aspek KAPET KPBPB KEK

Dasar

Hukum

1. Keppres No. 150

Tahun 2000

tentang KAPET.

2. PP No. 20 Tahun

2000 tentang

Perlakuan

Perpajakan di

KAPET.

3. PP No. 147 Tahun

2000 tentang

Perubahan PP No.

20 Tahun 2000

tentang Perlakuan

Perpajakan di

KAPET.

1. UU No. 36

Tahun 2000

tentang KPBPB

2. UU No. 44

Tahun 2007

tentang

Perubahan UU

No. 36 Tahun

2008

1. UU No. 39 Tahun

2009 tentang KEK

2. PP No. 2 Tahun 2011

tentang

Penyelenggaraan KEK

3. PP No. 100 Tahun

2012 tentang

Perubahan Atas PP

No. 2 Tahun 2011

tentang

Penyelenggaraan KEK

Fasilitas

dan

Perlakuan

Khusus

1. Pembebasan fiskal

untuk jangka

waktu 10 tahun.

2. Pajak deviden

(PPh) sebesar 10%

3. Fasilitas-fasilitas

yang diberikan KB

yang berlokasi di

dalam KAPET

akan mendapatkan

perlakuan khusus

yang sama dengan

perusahaan di

dalam KB di luar

area KAPET.

1. Diberikan dari

bea masuk dan

cukai untuk

ekspor dan

impor yang

dilakukan.

2. Dibebaskan dari

PajakPertambah

an Nilai (PPN)

3. Tidak dipungut

PajakPertambah

an Nilai Barang

Mewah

(PPnBM)

1. Pajak Penghasilan

(PPh).

2. Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB).

3. PPN dan PpnBM atas

barang yang diimpor.

4. PPh impor.

5. Penangguhan bea

masuk.

6. Pembebasan cukai

untuk bahan baku dan

bahan penolong

produksi.

7. Penyerahan barang

kena pajak dari tempat

lain di dalam daerah

pabean ke KEK tidak

dikenakan PPN dan

PPnBM.

8. Pengurangan atau

pembebasan pajak dan

retribusi.


42

Berdasarkan matrik diatas, perbedaan yang cukup signifikan adalah

terdapat pada insentif fiskal yang diberikan di dalam KEK dengan skema

insentif yang paling menyeluruh dan lebih luas cakupannya dibandingkan

dengan lainnya. Karena secara khusus salah satu tujuan dibentuknya KEK

adalah untuk mendorong daya saing nasional melalui ekspor barang olahan

(processed goods), maka zona pengolahan ekspor di dalam KEK juga

mendapat insentif fiskal yang berbeda dengan jenis-jenis zona lainnya.

4. Perkembangan KEK di Indonesia

Pengembangan KEK ditujukan untuk mempercepat perkembangan

daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk

pertumbuhan ekonomi antara lain: industri, pariwisata, dan perdagangan

sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.103

Program KEK di Indonesia

saat ini telah berjalan selama kurang lebih lima tahun. Namun, program

tersebut masih belum berjalan dengan baik, meskipun terdapat dua kawasan

yang secara resmi telah beroperasi.

Perkembangan KEK saat ini berfokus pada pemerataan daerah,

dikarenakan lebih mengutamakan pemilihan lokasi daerah tertinggal,

meskipun juga memperhatikan karakteristik lokasi, terutama pada

ketersediaan sumber daya alam.104

Berkaitan dengan hal itu, KEK

menyediakan lokasi bagi UMKM dan koperasi agar dapat mendorong

terjadinya keterkaitan dan sinergi hulu hilir dengan perusahaan besar, baik

sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung pelaku usaha lain. Secara

103


Ekonomi Khusus, Penjelasan Umum 104

Yose Rizal Damuri, dkk, Op.Cit., hlm. 70


43

umum pengembangan KEK di Indonesia mempunyai empat sasaran utama

yang dituju oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut :105

a. Peningkatan penanaman modal/investasi melalui penyiapan

kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis

b. Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan

ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi,

c. Menunjang percepatan pembangunan daerah, melalui

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk

mencapai keseimbangan pembangunan antar wilayah,

d. Mewujudkan model baru pengembangan kawasan untuk

pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan

pekerjaan.

Pada tahun 2015, terdapat 8 (delapan) wilayah KEK telah ditetapkan di

seluruh Indonesia. Kedelapan wilayah tersebut adalah KEK Sei Mangkei di

Sumatera Utara, KEK Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, KEK Tanjung

Lesung di Banten, KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat, KEK Maloy

Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kalimantan Timur, KEK Palu di

Sulawesi Tengah, KEK Bitung di Sulawesi Utara, dan KEK Morotai di

Maluku Utara. Masing-masing KEK tersebut memiliki peruntukan zona

yang berbeda sesuai dengan potensi wilayah. Terdapat 6 (enam) dari 8

(delapan) KEK tersebut memiliki zona industri, hanya dua KEK yang tidak

105

Ibid, hlm. 43


44

memiliki zona industri106

, dan hanya mengandalkan zona pariwisata107

, yaitu

KEK Tanjung Lesung dan KEK Mandalika. Sementara itu, 6 (enam) KEK

lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan dan persiapan untuk

memulai operasinya. Keenam KEK tersebut seluruhnya resmi ditetapkan

oleh dewan nasional sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah pada tahun

2014. Dengan demikian, menurut undang-undang, keenam KEK tersebut

harus memulai operasi paling lambat tahun 2017. Pada tahun 2017,

perkembangan KEK semakin luas menjadi sebelas kawasan, dimana telah

terdapat KEK Sorong, KEK Tanjung Kelayang dan KEK Arun

Lhoksumawe sebagai pembaharuan yang telah ditetapkan pemerintah

untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah-wilayah tersebut

melalui KEK. Berikut gambar dari beberapa KEK yang telah diuraikan

diatas :108

106

Zona industri diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah,

bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih

tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang

produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri. KEK diharapkan menciptakan keterkaitan

(linkage) yang kuat dan sinergi sub-sektor baik. http://kek.go.id/kek-industri, diakses pada 30

Desember 2017, pukul 14.30 WIB 107

Indonesia memiliki kekayaan alam dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata alam

kelas dunia. Zona pariwisata diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung

penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, pameran serta kegiatan terkait.

http://kek.go.id/kek-pariwisata, diakses pada 30 Desember 2017, pukul 14.30 WIB 108

Laporan Tahun Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2016, http://kek.go.id/laporan-

akhir-tahun, diakses pada 02 Januari 2018, pukul 12.30 WIB


http://kek.go.id/kek-industri

http://kek.go.id/kek-pariwisata

http://kek.go.id/laporan-akhir-tahun

http://kek.go.id/laporan-akhir-tahun

45

B. Usulan, Penetapan dan Pembangunan KEK

1. Usulan Pembentukan KEK

Dalam tahap pengusulan untuk pembentukan KEK, perlu dilengkapi

dokumen sesuai dengan format yang ditentukan oleh Dewan Nasional dan

ditandatangani oleh pimpinan yang mewakili badan usaha, bupati/walikota

mewakili pemerintah kabupaten/kota dan gubernur yang mewakili dari

pemerintah provinsi.109

Lokasi KEK yang diusulkan dapat merupakan area

baru atau area perluasan KEK yang sudah ada dengan telah memenuhi

kriteria lokasi KEK.110

Yang dapat mengusulkan pembentukan KEK kepada

dewan nasional adalah: 111

109

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 4 ayat 2 110


Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II Pasal 6 111


Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 4 ayat 1

Gambar 1

Peta Perkembangan dan Penyebaran Wilayah KEK di Indonesia.


46

a. Badan usaha yang didirikan di Indonesia;

Lokasi yang diusulkan untuk pembentukan KEK oleh badan usaha

harus berada dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau lintas wilayah

kabupaten/kota,112

dimana usulan tersebut disampaikan melalui

pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah

kabupaten/kota.113

Untuk usulan lokasi KEK yang berada dalam satu

wilayah kabupaten/kota, badan usaha mengajukan permohonan

persetujuan kepada bupati/walikota114

disertai dengan dokumen usulan

yang lengkap.115

Jika pemerintah kabupaten/kota menolak

permohonan yang disampaikan oleh badan usaha, penolakan

disampaikan secara tertulis kepada Badan Usaha disertai alasannya.116

Dan jika usulan permohonan diterima, maka pemerintah

kabupaten/kota meneruskan usulan tersebut kepada pemerintah

provinsi dengan menyertakan komitmen pemerintahan kabupaten/kota

mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau

keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan.117

Untuk KEK yang berlokasi dalam lintas wilayah kabupaten/kota,

badan usaha mengajukan permohonan kepada gubernur disertai

112


Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II Pasal 4 ayat 4 113






Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II. Pasal 13 ayat (2) huruf b. 116

Jika alasan tersebut karena belum terpenuhinya dokumen usulan yang dipersyaratkan,

maka Badan Usaha dapat menyampaikan kembali permohonan tersebut setelah terpenuhinya

seluruh dokumen usulan yang dipersyaratkan. 117


Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II Pasal 13 ayat (4)


47

seluruh dokumen terkait persyaratan. Dimana gubernur akan

berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai usulan

wilayah yang akan dijadikan sebagai bagian dari lokasi KEK.118

Jika

pemerintah kabupaten/kota menolak usulan pembentukan KEK dari

pemerintah provinsi, maka pemerintah kabupaten/kota akan

menyampaikan penolakan secara tertulis kepada pemerintah provinsi

disertai alasannya.119

Dan apabila usulan pembentukan disetujui, maka

pemerintah kabupaten/kota akan menyampaikan persetujuannya

kepada pemerintah provinsi serta menyertakan komitmen

pemerintahan kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif

berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah

serta kemudahan.120

Hal selanjutnya dilakukan, pemerintah provinsi

menyampaikan usulan pembentukan KEK tersebut kepada dewan

nasional disertai dengan dokumen usulan pembentukan KEK.121

b. Pemerintah Kabupaten/Kota;

Usulan ini diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 PP tentang

Penyelenggaraan KEK. Lokasi yang diusulkan tersebut harus berada

dalam satu wilayah kabupaten/kota,122

yang disampaikan melalui

118 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II Pasal 17 ayat (1) 119 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang





Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II Pasal 4 ayat 5


48

pemerintah provinsi123

, untuk disampaikan kepada dewan nasional

disertai dokumen usulan pembentukan KEK.124

c. Pemerintah Provinsi;

Usulan KEK harus berada pada lintas wilayah kabupaten/kota,125

yang diatur dalam Pasal 22 – Pasal 25 PP tentang Penyelenggaraan

KEK. Dimana, usulan tersebut disampaikan setelah mendapat

persetujuan pemerintah kabupaten/kota126

dengan menyampaikan

rencana pembentukan KEK pada lintas wilayah kabupaten/kota

tersebut yang wilayahnya akan menjadi bagian dari lokasi KEK.127

Jika pemerintah kabupaten/kota menolak, penolakan disampaikan

secara tertulis kepada pemerintah provinsi disertai alasannya. Apabila

disetuji, pemerintah kabupaten/kota menyertakan komitmen

pemerintahan kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif


serta kemudahan.128

Berdasarkan persetujuan dari masing-masing

pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah provinsi menyampaikan

usulan tersebut kepada dewan nasional disertai seluruh dokumen.129

123 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II Pasal 20 ayat (1) 124


Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II Pasal 21 125 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang



Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II Pasal 22 ayat (1) 127






Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II Pasal 25


49

d. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Usulan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

diatur dalam Pasal 26 PP tentang Penyelenggaraan KEK. Usulan

tersebut disampaikan kepada dewan nasional secara tertulis sesuai

format yang ditentukan oleh dewan nasional dan ditandatangani oleh

menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian dengan disertai

persyaratan dokumen.130

Penyampaian usulan yang disampaikan

terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota dengan membawa persyaratan dokumen

sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) PP tentang Penyelenggaraan KEK.

2. Penetapan KEK

Penetapan KEK dilakukan oleh dewan nasional KEK atas pengusulan

yang telah disampaikan oleh badan usaha, pemerintah kabupaten/kota,

pemerintah provinsi ataupun kementrian/lembaga pemerintah non

kementrian. Penetapan KEK mencakup pengaturan mengenai kajian

terhadap usulan pembentukan KEK, persetujuan atau penolakan pengusulan

KEK, dan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden.131

Dewan nasional dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan

KEK setelah melakukan pengkajian atas usulan.132

Sebagai dasar

persetujuan atau penolakan pengusulan KEK, diatur mengenai kajian

130



Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran

Kawasan Ekonomi Khusus, Penjelasan Umum 132

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus, Bab III Pasal 7


50

kriteria lokasi yang dapat ditetapkan sebagai KEK133

serta kajian

kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang telah dipersyaratkan.134

Setelah semua dokumen dikumpulkan, dewan nasional KEK akan

memberikan keputusan dalam 45 hari apakah wilayah tersebut ditetapkan

sebagai KEK atau tidak. Dalam hal tertentu, pemerintah dapat menetapkan

suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan.135

Apabila dewan nasional menolak, penolakan disampaikan secara

tertulis kepada pengusul disertai dengan alasan.136

Jika dewan nasional

menyetujui pembentukan KEK, dewan nasional mengajukan rekomendasi

pembentukan KEK kepada Presiden disertai dengan rancangan peraturan

pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK untuk ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.137

KEK yang

telah ditetapkan harus siap beroperasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak

tanggal pembentukan KEK ditetapkan.138

3. Pembangunan KEK

Dalam hal pembangunan KEK, berdasarkan Pasal 12 UU tentang

KEK dijabarkan bahwa KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling

lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, dan jika setelah 3 (tiga) tahun KEK

belum beroperasi, maka Dewan Nasional akan melakukan evaluasi terkait

133


Kawasan Ekonomi Khusus, Penjelasan Umum 134


Kawasan Ekonomi Khusus, Bab III, Pasal 27 ayat (2) huruf b 135


Kawasan Ekonomi Khusus, Bab III Pasal 8 136


Kawasan Ekonomi Khusus, Bab III, Pasal 28 ayat (4) 137

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Kawasan

Ekonomi Khusus, Bab III, Pasal 28 ayat (3) 138


Ekonomi Khusus, Bab III, Pasal 29


51

pembangunan KEK dengan cara melakukan perubahan atas usulan

sebelumnya; memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua)

tahun139

; dan/atau mengambil langkah penyelesaian masalah

pembangunan KEK. Pembangunan KEK memperoleh pembiayaan dari:140

a. Badan usaha;

b. Kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah

kabupaten/kota dengan Badan Usaha;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pembangunan KEK meliputi kegiatan:141

a. Pembebasan tanah untuk lokasi KEK;

Pembebasan tanah untuk lokasi KEK dilakukan oleh:142

1) Badan usaha dalam hal KEK diusulkan oleh badan usaha;

2) Pemerintah provinsi dalam hal KEK diusulkan oleh pemerintah

provinsi;

3) Pemerintah kabupaten/kota dalam hal KEK diusulkan oleh

pemerintah kabupaten/kota;

139

Dalam hal perpanjangan waktu jika KEK belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau karena force majeure, Dewan Nasional dapat memberikan perpanjangan waktu setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kawasan.

140 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV,

Pasal 31 141


Ekonomi Khusus, Bab III, Pasal 30 142


Ekonomi Khusus, Bab III, Pasal 32 ayat (1)


52

4) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam hal

KEK diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian;

Tanah untuk lokasi KEK yang dibebaskan oleh badan usaha baik

berbentuk koperasi atau swasta dapat diberikan hak atas tanah berupa hak

guna bangunan.143

Sedangkan tanah untuk lokasi KEK yang dibebaskan

oleh BUMN, BUMD, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, kepada BUMN,

BUMD, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dapat diberikan hak

atas tanah berupa hak pakai atau hak pengelolaan.144

b. Pelaksanaan Pembangunan Fisik KEK.

Berdasarkan penetapan KEK, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian menetapkan badan usaha untuk melakukan pembangunan

KEK145

sekaligus ditetapkan sebagai badan usaha pengelola.146

Badan

Usaha melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK

berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi atau pemerintah

kabupaten/kota. Perjanjian tersebut memuat : lingkup pekerjaan;

jangka waktu; penyelesaian perselisihan; dan pemutusan atau

143 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Kawasan





Ekonomi Khusus, Bab III, Pasal 33 146

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV,

Pasal 34 A ayat (2)


53

pengakhiran perjanjian.147

Dalam melaksanakan pembangunan KEK,

berdasarkan pasal 36 PP tentang Penyelenggaraan KEK, badan usaha

memiliki beberapa ketentuan yang harus dilakukan demi

melaksanakan kelangsungan dan kelancaran dalam pembangunan

KEK. Dimana ketentuan tersebut dapat berupa:148

1) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan KEK harus

menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan

kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau

kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian setiap 12 (dua

belas) bulan.

2) Badan Usaha harus menyampaikan laporan status kesiapan KEK

kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau

kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian untuk

dinyatakan siap operasi oleh Dewan Nasional pada jangka waktu

paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak KEK ditetapkan.

3) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau

kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian sebagaimana

dimaksud diatas meneruskan laporan perkembangan pelaksanaan

pembangunan KEK dan laporan status kesiapan KEK kepada

dewan nasional melalui dewan kawasan.

Pelaksanaan pembangunan KEK setiap tahun dilakukan evaluasi

oleh dewan nasional dimana hasil evaluasi disampaikan kepada pengusul

147


Ekonomi Khusus,, Bab IV,Pasal 35 148


Ekonomi Khusus,, Bab IV, Pasal 36


54

untuk ditindaklanjuti.149

Dewan nasional melakukan evaluasi yang

disampaikan oleh dewan kawasan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kerja.150

Berdasarkan evaluasi tersebut, dewan nasional dapat :151

1) memberikan perpanjangan waktu pembangunan KEK; atau

2) menyampaikan usulan pencabutan penetapan KEK kepada

Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang

pencabutan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi

sebagai KEK.

Apabila KEK belum dapat juga beroperasi, dewan nasional

mengajukan usulan pencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertai

dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pencabutan Peraturan

Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK.152

C. Pengelolaan KEK

Pelaksanaan pengelolaan KEK didasarkan pada perjanjian antara badan

usaha pengelola dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.153

1. Pengelola KEK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan KEK, pengelolaan KEK dilakukan oleh:154

149


Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 37 150


Ekonomi Khusus, Bab IV Pasal 40 Ayat 1 151


Ekonomi Khusus, Bab IV Pasal 40 Ayat 3 152


Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 41 153

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi

Khusus, Penjelasan Umum


55

a. Administrator;

Administrator dibentuk oleh dewan kawasan dengan memiliki

tugas dalam hal perizinan usaha yang diperlukan pelaku usaha

berkaitan dengan mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan

usaha di KEK; serta melakukan pengawasan dan pengedalian

operasionalisasi KEK yang dilakukan oleh badan usaha pengelola

KEK.155

Dalam mengelola KEK berkaitan dengan operasonalisasi

KEK, administrator KEK melakukan laporan operasionalisasi tersebut

secara berkala setiap 6 (enam) bulan dalam setahun yang disampaikan

kepada dewan nasional ataupun dewan kawasan ketika memerlukan

perkembangan dari operasionalisasi KEK tersebut ataupun dalam hal

melakukan penilaian apabila terdapat kondisi yang harus segera

dilaporkan.

b. Badan Usaha pengelola.

Salah satu hal penting yang harus dilaksanakan dalam mengelola

KEK agar berjalan dengan baik, bergantung kepada bagaimana

kegiatan usaha di kawasan tersebut diselenggarakan. Badan usaha

pengelola KEK sebagai badan yang bertugas menyelenggarakan

kegiatan usaha KEK ditetapkan pada saat pembangunan suatu

kawasan dinyatakan oleh dewan nasional siap untuk beroperasi

154


Kawasan Ekonomi Khusus, Bab V, Pasal 42 155


Kawasan Ekonomi Khusus, Bab V Pasal 43


56

sebagai KEK. Badan usaha pengelola KEK tersebut dapat berbentuk

berupa :156

1) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

2) Badan Usaha koperasi;

3) Badan Usaha swasta; atau

4) Badan Usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah

kabupaten/kota.

Badan Usaha pengelola melaksanakan pengelolaan KEK berdasarkan

perjanjian pengelolaan KEK, yang ditandatangani bersama antara badan

usaha dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan

kewenangannya.157

Perjanjian tersebut paling sedikit memuat:

1) lingkup pekerjaan;

2) jangka waktu;

3) standar kinerja pelayanan;

4) sanksi;

5) pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa;

6) pemutusan perjanjian oleh pemerintah kabupaten/kota,

pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian dalam hal tertentu;

7) manajemen operasional KEK;

8) pengakhiran perjanjian;

9) pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah;

156


Ekonomi Khusus, Bab V, Pasal 47 157


Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab V,

Pasal 49


57

10) serah terima aset atau infrastruktur oleh Badan Usaha pengelola

kepada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian,

pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota setelah

kerjasama pengelolaan berakhir; dan

11) kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan

pelayanan kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan pasal 48 PP Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

KEK menjabarkan bahwa apabila terdapat pengelolaan yang dilakukan oleh

BUMN/BUMD dengan barang milik negara/daerah dalam pengelolaan KEK

tersebut, maka pengelolaannya dapat dilakukan dengan mekanisme

penyertaan modal negara/daerah kepada suatu BUMN/BUMD serta tidak

memerlukan perjanjian pengelolaan KEK seperti yang telah diuraikan diatas.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelaksanaan dan pembinaan PTSP di KEK dilakukan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal158

yang

diselenggarakan oleh administrator. Dalam rangka mendekatkan dan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersingkat proses

pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah,

transparan, pasti, dan terjangkau, maka dilaksanakan suatu PTSP untuk

menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan.159

Dalam menyelenggarakan PTSP di KEK, administrator mendapat

pendelegasian wewenang dari menteri/kepala lembaga pemerintah non

158



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Konsiderat Bagian Menimbang


58

kementerian, gubernur, atau bupati/walikota yang memiliki kewenangan

perizinan, fasilitas, dan kemudahan; dan menteri/kepala lembaga pemerintah

non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota yang berwenang

mengeluarkan perizinan, fasilitas, dan kemudahan di KEK dapat menunjuk

penghubung dengan administrator.160

Tujuan dibentuknya PTSP sebagai one

stop service di KEK adalah sebagai berikut:161

a. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan

b. Memberikan kemudahan kepada investor untuk mendapatkan layanan

perizinan dan non perizinan

c. Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan

d. Meningkatkan pelayanan investasi kepada investor dalam bentuk

pelayanan investasi 3 jam.

Penyelenggaraan PTSP di daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

27 Tahun 2009 Tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyelenggaraan PTSP

oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPPM (Perangkat Daerah

Provinsi bidang Penanaman Modal) setelah mendapat pendelegasian

wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman

Modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi,162

sedangkan untuk

penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh

PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal)

setelah mendapat pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan

160



Pelayanan Perizinan 3 Jam, http://kek.go.id/perizinan, diakses pada 02 Januari 2018,

pukul 13.40 WIB 162

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Bidang Penanaman Modal, Pasal 11 ayat (2)


http://kek.go.id/perizinan

59

nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah

kabupaten/kota.163

Pelaksanaan PTSP tersebut memiliki lima strategi dalam

melakukan pelayanannya, antara lain :164

a. Ketepatan waktu dalam penyelesaian proses perizinan

b. Meningkatkan kualitas pelayanan secara profesional

c. Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada administrator

d. Mengedepankan pemanfaatan sistem informasi untuk

mempercepat pelayanan

Dengan adanya sistem PTSP, sangat diharapkan baik ditingkat pusat

maupun daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan

penyelesaiannya. Diharapkan Pemerintah daerah tempat lokasi KEK terutama

dapat memberikan berbagai fasilitas penunjang investasi dengan maksimal.

Hal ini dapat berpengaruh dalam bentuk pengurangan pajak dan retribusi

daerah, serta PTSP yang dijalankan oleh Administrator KEK dapat

memudahkan investor untuk mengurus perizinan usaha, sehingga tidak perlu

lagi mengurus perizinan kepada masing-masing badan pemerintah daerah.

3. Evaluasi Pengelolaan

Evaluasi pengelolaan dilakukan oleh dewan kawasan berdasarkan atas

laporan yang disampaikan oleh adiministrator, dimana hasil evaluasi tersebut

nantinya akan disampaikan kepada adiministrator kembali dan juga kepada

dewan nasional.165

Hasil evaluasi tersebut berguna untuk melakukan

163

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Bidang Penanaman Modal, Pasal 12 ayat (2)

164 Prosedur Investasi, http://kek.go.id/prosedur-investasi, diakses pada 05 Januari 2018

pukul 12.45 WIB 165


Ekonomi Khusus, Bab VI, Pasal 50


http://kek.go.id/prosedur-investasi

60

pengendalian operasionalisasi KEK.166

Berdasarkan hasil evaluasi dewan

kawasan maka dewan nasional akan melakukan penilaian terhadap

operasionalisasi KEK yang mana pelaksanaanya dapat berupa :167

a. memberikan arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan

kinerja operasionalisasi KEK;

b. melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau

c. memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut

operasionalisasi KEK berupa:

pemutusan perjanjian pengelolaan KEK badan usaha pengelola

perbaikan manajemen operasional KEK dalam hal badan usaha

pengelola merupakan Badan Usaha pengusul yang melakukan

kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha;

pengusulan pencabutan penetapan KEK.

Berkaitan dari uraian diatas, terdapat rekomendasi pemutusan perjanjian

pengelolaan KEK yang disampaikan oleh dewan nasional kepada dewan

kawasan, apabila badan usaha pengelola tersebut antara lain:168

a. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;

b. dinyatakan pailit;

c. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain

yang diberikan; dan/atau

d. mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha

pengelola KEK.

166


Ekonomi Khusus, Bab VI, Pasal 51 167


Ekonomi Khusus, Bab VI, Pasal 52 ayat (2) 168


Ekonomi Khusus, Bab VI, Pasal 52 ayat (3)


61

Selain itu, terdapat rekomendasi pencabutan penetapan KEK

disampaikan oleh dewan nasional kepada Presiden apabila dalam

pengoperasian KEK :

a. tidak dilakukan perbaikan kinerja

b. terdapat dampak negatif skala luas terhadap lingkungan di

sekitarnya;

c. menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya;

dan/atau

d. terjadi pelanggaran hukum di KEK.

Apabila status badan usaha pengelola dicabut, maka pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian melakukan proses penetapan badan usaha pengelola yang baru

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan badan

usaha pengelola.169

Oleh karena itu, pengelolaan KEK sementara dilakukan

oleh pemerintah provinsi/lembaga pemerintah non kementerian sampai

dengan penetapan badan usaha pengelola yang baru.

169


Ekonomi Khusus, Bab VI, Pasal 53


62

BAB III

KELEMBAGAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Untuk menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus, dibentuk lembaga

penyelenggara KEK yang terdiri atas Dewan Nasional di tingkat pusat dan Dewan

Kawasan di tingkat provinsi. Dewan Kawasan membentuk administrator KEK di

setiap KEK untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian

operasionalisasi KEK. Kegiatan usaha di KEK dilakukan oleh Badan Usaha dan

Pelaku Usaha.

Gambar 2

Struktur Kelembagaan KEK di Indonesia


63

A. Dewan Nasional

Dalam menyelenggarakan pengembangan KEK, maka di tingkat nasional

dibentuk dewan nasional KEK. 170

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU tentang

KEK, dewan nasional KEK dibentuk melalui keputusan presiden, yaitu Keputusan

Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi

Khusus. Dewan nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden171

dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara

berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan, dimana segala biaya yang diperlukan

untuk pelaksanaan tugasnya dibebankan pada anggaran belanja kementerian

koordinator bidang perekonomian.172

Dewan Nasional KEK terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah

non-kementerian173

yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian, beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah non

kementrian174

yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di

bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan

umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan

nasional, dan koordinasi penanaman modal. Melalui Keputusan Presiden Nomor 8

Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk

170

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus, Bab I, Pasal 1 ayat (3) 171


Khusus, Bab IV Pasal 15 ayat (2) 172

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi

Khusus, Konsiderat, Bagian Memutuskan 173


Khusus, Bab IV, Pasal 14 ayat (2) 174


Khusus, Bab IV, Pasal 16 ayat (1)


64

keanggotaan dari dewan nasional yang di ketuai oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian, yaitu sebagai berikut :175

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perdagangan;

3. Menteri Perindustrian;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Menteri Perhubungan;

7. Menteri Ketenagakerjaan;

8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus, Dewan Nasional KEK mempunyai tugas sebagai

berikut :

1. Menyusun Rencana Induk Nasional KEK;

2. Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk

mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;

3. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;

4. Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan

KEK;

5. Memberikan rekomendasi pembentukan KEK;

6. Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah

yang potensinya belum berkembang;

175

Dewan nasional KEK, http://kek.go.id/dewan-nasional-kek, diakses pada 05 Januari

2018, Pukul 12.25 WIB



65

7. Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan,

pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan

8. Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta

merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada

Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Berdasarkan pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, dewan

nasional KEK dapat membentuk tim pelaksana guna membantu dewan nasional,

yang keanggotaannya adalah pejabat esalon 1 (satu) dari kementrian dan lembaga

pemerintah non kementerian terkait yang terdiri atas: Ketua tim pelaksana, wakil

ketua I tim pelaksana, wakil ketua II tim pelaksana dan wakil ketua III tim

pelaksana. Keanggotaan dewan nasional memiliki tugas sebagai berikut :176

1) Membantu Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam

merumuskan kebijakan kawasan ekonomi khusus;

2) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK.

Disamping itu, dewan nasional juga membentuk sekretariat dewan

nasional yang bertanggungjawab kepada ketua dewan nasional dan secara

administratif berkedudukan di kementerian koordinator bidang perekonomian.

Sekretariat Dewan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan

pelayanan teknis operasional dan administratif kepada dewan nasional, serta

pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan sekretariat dewan nasional

KEK. Selain tugas tersebut, sekretariat dewan nasional KEK juga aktif untuk

memastikan bahwa KEK yang berdaya saing dapat terwujud melalui fasilitasi dan

176

Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, http://kek.go.id/tim-pelaksana, diakses pada 05

Januari 2018, 19.43 WIB


http://kek.go.id/tim-pelaksana

66

koordinasi penyelesaian faktor, yang meliputi: regulasi, standar dan pedoman,

infrastruktur wilayah, sumber daya manusia, serta sosialisasi dan promosi. Dalam

menyelenggarakan tugasnya, sekretariat dewan nasional menyelenggarakan

fungsinya sebagai berikut:177

1. Pemberian dukungan teknis operasional kepada Dewan Nasional;

2. Pemberian pelayanan administrasi penyusunan rencana dan program

kerja Dewan Nasional;

3. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi

administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dewan

nasional;

4. Pemberian pelayanan administrasi kerja sama dewan nasional dengan

lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait;

5. Pemberian pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data

serta penyusunan laporan kegiatan Dewan Nasional; dan

6. Penyelenggaraan administrasi keanggotaan Dewan Nasional serta

pembinaan organisasi, administrasi ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Nasional.

Berdasarkan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tata kerja

dari dewan nasional yaitu mengadakan rapat konsultasi dengan ketua dewan

kawasan minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.178

Selain itu,

juga melaksanakan sidang, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang

dipimpin oleh ketua dewan nasional serta dihadiri para anggota. Dalam

177

Sekretariat Dewan Nasional KEK, http://kek.go.id/sekretariat, diakses pada 05 Januari


178 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus, Bab IV, Pasal 17


http://kek.go.id/sekretariat

67

persidangan tersebut, dewan nasional dapat mengundang menteri, kepala lembaga

pemerintah non kementrian, gubernur, bupati/walikota atau pejabat tertentu serta

unsur-unsur lainnya yang terkait untuk hadir turut serta dalam melaksanakan

upaya pengembangan KEK.179

B. Dewan Kawasan

Dewan kawasan merupakan dewan yang dibentuk di tingkat provinsi

untuk membantu dewan nasional dalam penyelenggaraan KEK. Dewan kawasan

diusulkan oleh dewan nasional kepada Presiden untuk ditetapkan melalui

keputusan presiden dan bertanggung jawab kepada dewan nasional. Secara

organisatoris, dewan kawasan terdiri atas: ketua, yaitu gubernur, wakil ketua,

yaitu bupati/walikota, dan anggota, yaitu unsur pemerintah di provinsi yang

menganangi urusan pemerintahan di bidang perpajakan, pertanahan dan

keimigrasian; serta unsur pemerintah daerah yang menangani urusan

perekonomian dan perencanaan pembangunan daerah di pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota.180

Dewan kawasan mempunyai tugas membantu

dewan nasional yaitu sebagai berikut:181

1. Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh dewan

nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayahnya;

2. Membentuk administrator KEK di setiap KEK;

179 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010

Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 16 180 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010

Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 20 181


Khusus, Bab IV, Pasal 21


68

3. Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan

pelaksanaan tugas administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem

pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK;

4. Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam

pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;

5. Menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional

setiap akhir tahun; dan

6. Menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan

strategis kepada Dewan Nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan kawasan dapat:182

1. Meminta penjelasan Administrator KEK mengenai pelaksanaan sistem

pelayanan terpadu satu pintu serta pengawasan dan pengendalian

operasionalisasi KEK;

2. Meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi Pemerintah atau

para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau

3. Melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Disamping itu, dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, dewan kawasan

membentuk sekretariat dewan kawasan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada ketua dewan kawasan.183

Sekretariat dewan kawasan

secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja / perangkat daerah provinsi yang

182


Khusus, Bab IV, Pasal 22 183

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010

Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 21


69

menangani tugas dan fungsi di bidang investasi atau perdagangan. Dimana

sekretariat dewan kawasan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:184

1. Memberikan dukungan teknis operasional kepada Dewan Kawasan;

2. Memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan

program kerja dewan kawasan;

3. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi

administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dewan

kawasan;

4. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama dewan kawasan

dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait;

5. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat dewan

kawasan; dan

6. Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan dewan kawasan

serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian,

keuangan, sarana dan prasarana sekretariat dewan kawasan.

Selain membentuk sekretariat dewan kawasan, apabila dipandang perlu,

maka dewan kawasan dapat membentuk Tim Ahli, yang susunan keanggotaannya

ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan.185

Tata kerja dewan kawasan yaitu

dengan melaksanakan sidang paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang

dipimpin oleh Ketua Dewan dan dihadiri para anggota. Dalam sidangnya, dewan

kawasan dapat mengundang Lembaga, Bupati/Walikota atau pejabat tertentu,


Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 23 185


Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 25


70

serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam sidang dewan kawasan, dan

mengikutsertakannya dalam upaya pengembangan KEK di wilayah KEK

tersebut.186

C. Administrator KEK

Administrator adalah bagian dari dewan kawasan yang dibentuk untuk

setiap wilayah yang ditetapkan sebagai KEK, guna membantu dewan kawasan

dalam penyelenggaraan KEK187

dan melaksanakan PTSP di setiap kawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, administrator juga mendapatkan pelimpahan

kewenangan dari Kepala BKPM terkait urusan dalam penerbitan izin prinsip, izin

prinsip perubahan, izin prinsip perluasan, izin prinsip penggabungan perusahaan,

pembatalan serta pencabutannya.188

Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana

dimaksud, terdiri atas :189

1. Penanaman modal yang didalamnya terdapat modal asing;

2. Penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan

peraturan perundangan-undangan mengenai pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Administrator harus sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK

dinyatakan siap untuk beroperasi. Administrator yang dibentuk, ditetapkan

sebagai Perangkat Daerah oleh Gubernur dalam hal KEK berada pada lintas


Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II Pasal 26 187


Khusus, Bab I, Pasal 1 ayat (5) 188 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Pasal 2 189

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Pasal 3 ayat (1)


71

kabupaten/kota, atau oleh Bupati/Walikota dalam hal KEK berada pada

kabupaten/kota.190

Administrator dipimpin oleh seorang Kepala Administrator

yang berasal dari PNS dengan jabatan setara eselon Iib, dengan memiliki anggota

terdiri atas:191

sekretariat, bidang perizinan, dan bidang Pemonitoran dan

Pengendalian. Administator dan badan usaha pengelola bersama-sama sebagai

pengelola KEK192

, memiliki tugas adalah sebagai berikut :193

1. Melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain194

yang diperlukan

bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan

usaha di KEK;

2. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan

3. Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan

insidental kepada Dewan Kawasan.

Berdasarkan Pasal 43 PP tentang Penyelenggaraan KEK, administrator

memiliki kewenangan untuk memberikan :

1. Arahan kepada BUP KEK untuk perbaikan operasionalisasi KEK

2. Teguran kepada BUP KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam

pengoperasian KEK.

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan nasional, dewan kawasan, dan

administrator KEK memperoleh pembiayaan yang berasal dari:195

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan

190





Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 43 193



Administrator melakukan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 195


Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 25


72

2. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

D. Badan Usaha Pengelola

Badan Usaha pengelola merupakan perusahaan berbadan hukum yang

dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi,

swasta, dan usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan Pemerintah,

dan/atau pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bertugas

untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK dan sekaligus ditetapkan sebagai

pengelola KEK.196

Apabila badan usaha yang mengusul suatu daerah KEK, maka badan usaha

sebagai pengusul tersebut ditetapkan sekaligus sebagai badan usaha pengelola

KEK tersebut guna melaksanakan pembangunan KEK dalam jangka waktu paling

lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah

tentang KEK yang ditetapkan.197

BUP KEK harus ditetapkan pada masa pelaksanaan pembangunan KEK

sebelum dinyatakan siap beroperasi oleh dewan nasional.198

Namun, ketentuan

tersebut tidak berlaku bagi KEK yang diusulkan oleh badan usaha yang

penetapannya sebagai BUP dilakukan bersamaan sekaligus dengan penetapan

196




Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab V,

Pasal 33 A 198

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi

Khusus, Bab V, Pasal 47


73

badan usaha pembangun KEK, dimana pengelolaannya dilakukan dengan

mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha.199

Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan dari pemerintah

kabupaten/kota, penetapan badan usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh

pemerintah kabupaten/kota secara terbuka dan transparan berdasarkan:200

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan

barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; atau

2. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggaraan KEK dalam hal pembangunan

KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan

badan usaha.

3. perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah201

Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan dari pemerintah

provinsi, penetapan badan usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh

pemerintah provinsi secara terbuka dan transparan berdasarkan:202

1. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; atau

199


Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab V

Pasal 34 200 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan


Pasal 34 201 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan


Pasal 35 A 202



Pasal 34 A


74


Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama

pemerintah provinsi dengan badan usaha.

3. berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi203

Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan dari

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, penetapan badan usaha untuk

membangun KEK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian secara terbuka dan transparan berdasarkan:204

1. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau


Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan Badan

Usaha.

3. perjanjian dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Badan usaha bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi

dan/atau pemerintah kabupaten/kota, dalam melaksanakan pembangunan KEK,

bertugas untuk membiayai pembangunan KEK tersebut.205

203 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan


Pasal 35 A 204 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan


Pasal 34 B 205



Pasal 31


75

E. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak

berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha

di KEK. Sebelum dapat melakukan kegiatan usaha di KEK, maka pelaku usaha

terlebih dahulu harus mendaftar dan mengajukan diri melalui prosedur investasi

untuk memperoleh izin melakukan kegiatan usaha di KEK. Pelaku usaha dalam

mengajukan perizinan berusaha kepada administrator melalui PTSP KEK guna

mendapatkan pendaftaran penanaman modal (izin investasi), diharuskan

memenuhi beberapa dokumen sebagai berikut :206

1. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. Tanda Daftar Perusahaan;

4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

5. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);

6. Angka Pengenal Impor (API); dan

7. Akses Kepabeanan

8. Informasi Lahan

Keseluruhan dokumen tersebut akan diperoleh dalam waktu 3 (tiga) jam

yang merupakan salah satu kemudahan yang diberikan di KEK. Pengajuan

perizinan berusaha sekaligus pengajuan permohonan penerbitan perizinan lainnya,

diperlukan dalam bentuk checklist (komitmen pemenuhan persyaratan). Checklist

tersebut berisikan:207

1. Perizinan dalam rangka konstruksi dan komersial, yang mencakup

paling sedikit:

206

Prosedur Investasi, http://kek.go.id/prosedur-investasi, loc.Cit

207 Ibid


http://kek.go.id/prosedur-investasi

76

a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

b. Sertifikat tanah; dan

c. Teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

2. Fasilitas dan kemudahan yang ingin diajukan, yaitu:

a. Fasilitas Pajak Penghasilan;

b. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

c. Fasilitas kepabeanan dan cukai;

d. Fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang;

e. Fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;

f. Fasilitas dan kemudahan keimigrasian; dan/atau

g. Fasilitas dan kemudahan pertanahan.

Setelah melalui prosedur diatas, pelaku usaha mengisi dan

menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan

dalam bentuk checklist (pemenuhan persyaratan) tersebut secara mandiri, disertai

dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.

Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen tersebut kemudian akan

diregister oleh administrator/PTSP KEK.

Pendaftaran penanaman modal (Izin Investasi) dan bukti registrasi yang

diperoleh dari Administrator/PTSP KEK nantinya akan menjadi Perizinan

Berusaha Sementara bagi Pelaku Usaha untuk memulai kegiatan konstruksi dan

berusaha. Pelaku usaha harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90

(sembilan puluh) hari sejak pendaftaran dilaksanakan.

Apabila Pelaku usaha tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan

yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) dan komitmen


77

waktu penyelesaiannya serta belum memulai konstruksi, maka

Administrator/PTSP KEK akan :

1. memberikan teguran tertulis;

2. memberikan penangguhan Perizinan Berusaha dalam bentuk

pemenuhan persyaratan (checklist);

3. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang

belum dipenuhi;

4. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau

5. mencabut Perizinan Berusaha sementara.

Ketika Pelaku usaha telah memenuhi seluruh persyaratan,

Administrator/PTSP KEK akan menerbitkan Perizinan Berusaha. Dalam hal untuk

pelaksanaan konstruksi dan komersial masih diperlukan persyaratan teknis

lainnya, maka Pelaku Usaha mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud

kepada kementerian/lembaga melalui Administrator/PTSP KEK. Setelah pelaku

usaha selesai mendaftarkan diri dan mendapatkan izin penanaman modal dari

administrator KEK, maka baik pelaku usaha akan memperoleh beragam fasilitas

khusus dan kemudahan yang ditawarkan oleh KEK sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.208

208

Ini Syarat Kemudahan Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusushttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5693668423db4/ini-syarat-kemudahan-perpajakan-di-kawasan-ekonomi-khusus, diakses tanggal 1 Januari 2018, pukul 17.35 WIB


http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5693668423db4/ini-syarat-kemudahan-perpajakan-di-kawasan-ekonomi-khusus



78

BAB IV





A. Profil Singkat KEK Sei Mangkei

1. Sejarah Singkat Pembentukan

Pembentukan, pembangunan dan pengoparasiaan suatu kawasan

ekonomi khusus dilakukan dengan adanya usulan dari badan usaha,

pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi atau kementerian / non

kementerian kepada dewan nasional. Dengan terbukanya kesempatan untuk

badan usaha dapat mengusulkan sebagai badan usaha pembangun dan

pengelola KEK, maka PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) mengusulkan

kawasan Sei Mangkei untuk menjadi KEK sebagai Badan Usaha Pembangun

dan Pengelola KEK Sei Mangkei.

PTPN III (Persero) yang berpusat di kota Medan, berada di Jalan Sei

Batang Hari No. 2 Medan itu didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, dalam

rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang

perkebunan. Pada awalnya, pemerintah telah melakukan realokasi

pengalihan areal perkebunan dibawah BUMN Perkebunan, dimana PT

Perkebunan III, IV, dan V telah dinyatakan bubar sejak tanggal tersebut, dan

bergabung kedalam perusahaan baru yaitu PT Perkebunan Nusantara III


79

(Persero) yang telah memiliki lahan perkebunan serta didukung dengan

pabrik pengolahan untuk masing-masing komoditi tersebut.209

Badan usaha tersebut mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten

Simalungun areal seluas 2.002,77 ha210

berdasarkan Sertifikat Hak Guna

Usaha Nomor 1/ Sei Mangkei Atas Nama PTPN III yang terletak di Desa Sei

Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi

Sumatera Utara oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Dengan adanya pengusulan pembentukan KEK Sei Mangkei oleh PT.

Perkebunan Nusantara III (Persero), kemudian mendapat persetujuan dari

Pemerintah Kabupaten Simalungun yaitu melalui Surat Bupati Simalungun

tanggal 10 Desember 2007 Nomor 503/993/PIT perihal Pemberian Izin

Prinsip Persetujuan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei maka

diajukanlah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada dewan

nasional KEK mengenai usulan tersebut. Sebelum KEK Sei Mangkei

ditetapkan sebagai KEK pertama di Indonesia, pemerintah pusat telah

membentuk tim nasional Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (timnas

KEKI) melalui Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. Kep-

21/M.EKON/03/2006 tentang Tim Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Indonesia tertanggal 24 Maret 2006. Selain itu, penetapan KEK Sei Mangkei

juga disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Surat Menteri

209

PT Perkebunan Nusantara III (Persero),

http://www.ptpn3.co.id/sejarah.php?h=tentang-kami, diakses pada 2 Januari 2018, pukul 15.40

WIB 210


Mangkei, Bab I, Pasal 1 ayat (2)


http://www.ptpn3.co.id/sejarah.php?h=tentang-kami

80

Badan Usaha Milik Negara tanggal 30 Mei 2008 Nomor S-465/MBU/2008

perihal Persetujuan Pembangunan Kasawan Industri Sei Mangkei.211

Selanjutnya pada tahun tanggal 27 Februari 2012 Pemerintah

menetapkan kawasan industri Sei. Mangkei menjadi KEK berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Industri Sei

Mangkei. Satu tahun kemudian, PTPN III (Persero) ditetapkan sebagai

Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Sei Mangkei berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/193/Bppd tanggal 30

Januari 2013. KEK Sei Mangkei telah memperoleh status Hak Pengelolaan

(HPL) sesuai SK Kepala BPN RI No. 27/HPL/BPN RI/2014 tanggal 23 Juni

2014 dan Sertifikat HPL No. 1 Tahun 2014.

Setelah adanya penetapan KEK Sei Mangkei, peruntukan lahan

berubah, tidak hanya kegiatan usaha perkebunan saja melainkan dibagi

menjadi tiga zona yaitu zona industri, zona logistik dan zona pariwisata.212

Perubahan peruntukan lahan ini diawali dengan dilakukan perubahan hak

atas tanah yang melekat pada lahan KEK Sei Mangkei, yaitu perubahan hak

guna usaha menjadi hak pengelolaan.213

Hal tersebut dilakukan agar

penggunaan tanah untuk KEK Sei Mangkei tersebut dapat dilakukan secara

maksimal. Pemberian hak pengelolaan pada KEK Sei Mangkei nantinya

dimanfaatkan sesuai peruntukan, sifat dan tujuan dari hak yang diberikan

serta tidak akan diterlantarkan.

211

Sheila Aristyani, Analisis Yuridis Perubahan Hak Atas Tanah Dari Status Hak Guna

Usaha Menjadi Hak Pengelolaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei PT.Perkebunan

Nusantara III (Persero). (Dalam Thesis Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara, Medan, 2015), hlm. 8 212


Mangkei, Bab I, Pasal 2 213

Sheila Aristyani, Op.Cit., hlm. 9


81

Pemberlakuan KEK Sei Mangkei akan membawa keuntungan ekonomi

secara nasional maupun regional, apabila dapat menjadi kawasan yang

memiliki daya tarik bagi investor dalam negeri maupun investor asing untuk

menanamkan modalnya di KEK. Selain regulasi diatas, KEK Sei Mangkei

juga memerlukan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten

Simalungun dalam menjalankan roda investasinya guna mengembangkan

kegiatan perekonomian pada wilayah Sei Mangkei yang bersifat strategis

bagi pengembangan ekonomi nasional. Regulasi memberikan ruang yang

cukup bagi daerah untuk melaksanakan kerjasama daerah sebagai salah satu

sarana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah.

Regulasi berupa Peraturan daerah guna mendukung KEK Sei Mangkei

tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun

2012214

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun

2011-2031 yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 29

Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei. Oleh karena

itu, PTPN III sebagai Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan KEK

Sei Mangkei, harus siap melaksanakan operasi pembangunan dan

pengelolaan kawasan tersebut dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga

puluh enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut.

214

DRPD Sumut dukung percepatan penyelesaian KEK Sei Mangkei,

http://rajawalinews.com/7650/pansus-rtrw-dprd-sumut-dukung-percepatan-penyelesaiankek-sei-

mangkei/, diakses tanggal 2 Januari 2018, pukul 14.55 WIB


82

2. Infrastruktur Kawasan dan Infrastruktur Pendukung Diluar

Kawasan

KEK Sei Mangkei sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) PP

No. 29 Tahun 2012 tentang KEK Sei Mangkei, mempunyai batas sebagai

berikut:215

a. sebelah Utara berbatasan dengan desa Keramat Kuba;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN IV (Persero) Kebun

Mayan;

c. sebelah Timur berbatasan dengan PTPN IV (Persero) Kebun

Gunung Bayu;

d. sebelah Barat berbatasan dengan sungai Bah Bolon.

Penyediaan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam

tahap pembangunan KEK Sei Mangkei. Infrastruktur memberikan

kontribusi terhadap perekonomian daerah dan meningkatkan pembangunan

ekonomi dengan memberikan efek langsung maupun tidak langsung.

Gambaran umum perkembangan infrastruktur dasar dalam pembangunan

KEK di Kabupaten Simalungun cukup baik dan terus berlanjut dari tahun

2004 hingga tahun 2017. Infrastruktur dasar merupakan bagian prasarana

yang sangat penting perannya. Infrastruktur dalam kawasan tahap pertama

di KEK Sei Mangkei telah terbangun, di antaranya jalan, instalasi

pengolahan air, instalasi pengolahan limbah, listrik, dan telekomunikasi. Di

luar kawasan telah tersedia akses jalan ke Pelabuhan Belawan dan Bandara

Kuala Namu. Pada penelitian ini, penulis akan menguraikan infrastruktur-

215


Mangkei, Bab I, Pasal 1 ayat (3)


83

infrastruktur yang sampai saat ini telah tersedia di KEK Sei Mangkei, yaitu

sebagai berikut :216

a. Infrastruktur Kawasan

1) Areal milik PTPN III (Persero).

Areal milik PTPN III di Sei Mangkei dekat dengan sumber bahan

baku, disekitar KEK Sei Mangkei banyak tersedia bahan baku baik

dari perkebunan pemerintah maupun perkebunan swasta, hal ini

menjadi salah satu alasan diterimanya pembangunan KEK Sei

Mangkei.

2) PTPN III (Persero) telah membangun Pabrik Kelapa Sawit 30

Ton/TBS/Jam sejak tahun 1997 yang kemudian pada tahun 2010

telah ditingkatkan menjadi 75 Ton/TBS/Jam

3) Jalan dalam Kawasan

Sebahagian besar telah selesai dan selebihnya masih dalam tahap

konstruksi. Terdapat 1 ruas jalan kabupaten dan 1 (satu) ruas jalan

provinsi untuk akses KEK Sei Mangkei menuju Kuala Tanjung

yang telah ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Selain itu,

terdapat 3 (tiga) ruas jalan kabupaten sedang diupayakan ditangani

APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

4) Jaringan Pipa Gas

Sebesar 75 MMSCFD (Million Metric Standard Cubic Feet per

Day) telah dioperasikan. PT Pertagas telah membangun pipa gas

216

Infrastruktur KEK Sei Mangkei, http://kek.ekon.go.id/kek-di-indonesia/sei-mangke/,

diakses pada 10 Januari 2018 pukul 16.45 WIB


http://kek.ekon.go.id/kek-di-indonesia/sei-mangke/

84

Belawan – Sei Mangkei sepanjang 138 Km yang telah selesai pada

2016 lalu.

5) Jaringan telekomunikasi dan IT

Fiber optic sejak tahun 2010 telah dioperasionalkan

6) Dry Port Tahap 1

Merupakan aset dari pemerintah yang diberikan untuk

pengembangan KEK Sei Mangkei. Sebesar 2300 TEUs sejak tahun

2015 persiapan operasional dan Stasiun Kereta Api Selesai

dibangun.

7) Tank Farm

Merupakan aset dari pemerintah yang diberikan untuk

pengembangan KEK Sei Mangkei. Sejak tahun 2015 diproses, dan

tahun 2017 sebesar 2 x 3000 Ton CPKO dan 5 x 5000 Ton CPO

telah diperasionalkan

8) Water Treatment Plant (WTP) / Instalasi Pengolahan Air

Sebesar 250 m3/jam telah diperasionalkan.

9) Waste Water Treatment Plant (WWTP) / Instalasi Pengolahan Air

Limbah

Pada tahun 2015 sebesar 250 m3/jam telah diperasionalkan

10) Penerangan jalan umum (PJU) kawasan

Telah selesai pada April 2017

11) Gardu Hubung Utama sebagai pusat kontrol kelistrikan

Listrik di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan yang

signifikan selama 10 tahun. Pada tahun 2014, PTPN III (Persero)


85

telah membangun Pabrik Listrik Tenaga Biomassa Sawit yang

menghasilkan daya 2 X 3,5 MW dan sudah beroperasi. Saat ini,

PT. PLN telah membangun jaringan kabel listrik mencapai 150

KV./60 MVA. Gardu Induk 60 MVA telah beroperasi Februari

2016. Keseluruhan dari gardu hubung utama telah selesai Minggu

ke-1 Mei 2017.

12) Jalan ROW 43 A (jalan penghubung dari jalan poros ke lokasi

104 ha)

Proses konstruksi dimulai sejak 16 Agustus 2017 dan target

pencapaian pada Februari 2018.

13) Jaringan Distribusi Air Bersih Primer dan Sekunder

Sumber air cukup tersedia dari sungai bah bolon dengan aliran

debit air 37,3 M3/detik. Proses review oleh BPKP Sumatera

Utara, direncanakan akan konstruksi pada tahun 2018

Tabel 4.1. Penggunaan Lahan di KEK Sei Mangkei217

217

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), 2017, dikutip melalui Penelitian

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Budiman Ginting, Dkk, Harmonisasi Pengelolaan

Kawasan Ekonomi Khusus Sei. Mangkei:Optimalisasi Industri Hilir Kelapa Sawit Sumatera Utara

Untuk Mendukungpembangunan Daerah, Suatu Kajian Hukum, hlm. 32

No

.

Area Peruntukan (Zona) Luas

(Ha)

Persentase Luas (%)

Kav. Ind Facility Jalan Taman

Hijau

1 Industri Sawit 245,49 12,69

2 Aneka Industri 579,50 29,97

3 Saprodi 85,06 4,40

4 Industri Karet 84,10 4,35

5 Industri Elektronika 155,40 8,04

6 Kawasan Komersial 31,91 1,65

7 Kawasan Perkantoran 42,57 2,20

8 Logistik dan

Pergudangan

67,67 3,50


86

b. Infrastruktur Pendukung Di luar Kawasan

1) Rel Kereta Api Bandar Tinggi - Pelabuhan Kuala Tanjung

Pada 5 Desember 2016, rel kereta api dari KEK Sei Mangkei

menuju Pelabuhan Belawan telah beroperasi.218

Namun, rel kereta

api dari KEK Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung

belum dapat diselesaikan, masih terkendala dalam proses

pembangunan, yang masih dilakukan proses pembebasan lahan dan

pembangunan rel sepanjang 7,25 km, sehingga rel sepanjang 21,5

km diharapakan akan beroperasi tahun 2018.219

2) Bandara Kuala Namu Internasional

Waktu tempuh dari KEK Sei Mangkei menuju Bandara Kuala

Namu Internasional cukup dekat dengan memerlukan waktu

218

Hasil wawancara dengan Bapak Revondy Brahmana, S.H.,M.Hum selaku Staff

Administrasi Bisnis Perusahaan di dalam Kantor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), pada 11

Januari 2018 pukul 16.00 WIB 219

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei,

http://www.seimangkeisez.com/f1.asp/?action=rminf, diakses pada 10 Januari 2018, pukul 17.20

WIB

9 Fasilitas Umum (RS,

BLK, Sekolah, Masjid)

24,50 1,27

10 Perumahan (karyawan,

expatriate)

11,80 5,78

11 Pariwisata 117,50 0,61

12 Industri Listrik 38,32 1,98

13 Standard Factory

Building

19,40 1,00

14 IKM 16,30 0,84

15 WWTP 13,24 0,68

16 WTP 10,90 0,56

17 Jalan ROW/Utilitas 185,10 9,58

18 Taman Hijau 205,04 10,60

Total Luas (Ha) 1.933,80

Persentase Luas (%) 100,00 69,78 10,04 9,58 10,60


http://www.seimangkeisez.com/f1.asp/?action=rminf

87

tempuh selama 3 jam dari Sei Mangkei dengan jarak sekitar 115

Km.

3) Jalan Tol Lintas Sumatera (Medan-Tebing Tinggi)

4) Pelabuhan Laut Kuala Tanjung

KEK Sei Mangkei dekat dengan Pelabuhan Kuala Tanjung dengan

jarak sekitar 40 Km. Pelabuhan Kuala Tanjung merupakan Global

Hub di Koridor Ekonomi I (Sumatera Utara) dengan kapasitas

terminal peti kemas (kontainer) 400.000 TEUs dan kapasitas

terminal curah (Bulk) 3,5 Juta Ton. Pelabuhan sedang dalam

pembangunan oleh PT. Prima Multi Terminal (anak perusahaan PT.

Pelindo I). Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, Wahyu Utomo menyampaikan bahwa Pelabuhan

Kuala Tanjung diharapkan dapat segera beroperasi pada kwartal

pertama tahun 2018.220

Dengan beroperasinya pelabuhan ini, akan

sangat penting untuk menarik investasi ke KEK Sei Mangkei,

karena kemudahan kegiatan industri mengakses pelabuhan. Dalam

jangka panjang sampai 2025, pelabuhan Kuala Tanjung yang

dikelola oleh Pelindo 1 tersebut dirancang untuk mengakomodir

logistik peti kemas sampai dengan 20 juta TEUs. 221

5) Perlintasan Tak Sebidang (Flyover)

220

Debottlenecking Infrastruktur KEK Sei Mangkei,

http://kek.go.id/berita/2017/04/Debottlenecking-Infrastruktur-KEK-Sei-Mangkei, diakses pada 11

Januari 2018, pukul 21.22 WIB


http://kek.go.id/berita/2017/04/Debottlenecking-Infrastruktur-KEK-Sei-Mangkei

88

Pada tahun 2016, rencana pembangunan flyover/Perlintasan Jalur

kereta api eksisting Perlanaan – Kisaran dengan ruas Jalan

Nasional Indrapura – Lima Puluh, ditargetkan selesai pada tahun

2018.

3. Kegiatan investasi Pelaku Usaha

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero), selaku pengelola

KEK Sei Mangkei, telah menggandeng sejumlah BUMN seperti PT

Pertagas dan PT KA Logistik (KALOG) dan juga perusahaan swasta, PT

UOI dalam upaya mempercepat pengembangan investasi dan infrastruktur

di KEK Sei Mangkei. Untuk mewujudkan hal itu, PTPN III (Persero) telah

melakukan tujuh kerja sama dan berhasil membuat MoU sebagai hasil dari

rapat kerja Kemenko Bidang Perekonomian, KEK Sei Mangkei. Dengan

adanya penandatanganan perjanjian dan MOU, diharapkan dapat semakin

mempercepat perkembangan investasi dan pembangunan infrastruktur di

KEK Sei Mangkei.222

Hingga saat ini, realisasi investasi pembangunan infrastruktur dan

industri di KEK Sei Mangkei telah mencapai Rp 3,99 triliun. Dengan

tingkat penggunaan lahan (Occupation Rate) seluas 212 hektare atau setara

10,96% dari total luas lahan KEK Sei Mangkei sebesar 1.933,80

hektare.223

Dengan memiliki 2000 hektar lahan KEK Sei Mangkei,

ditargetkan dapat digunakan untuk investor, walau sementara hanya 200

222 PTPN Gandeng Tiga BUMN Percepat Pengembangan KEK Sei Mangkei,

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/28/p03deb423-ptpn-gandeng-tiga-bumn-

percepat-pengembangan-kek-sei-mangkei 28 Desember 2017, 03:49 WIB 223

Penyampaian Sekretaris Perusahaan PTPN III Holding Perkebunan Nusantara Furqan

Tanzala, dalam siaran pers di Jakarta, Senin (27/11) lalu.


http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/28/p03deb423-ptpn-gandeng-tiga-bumn-percepat-pengembangan-kek-sei-mangkei


89

hektar224

. Dengan komitmen investasi, diharapkan pada tahun 2018

investasi yang diserap dapat mencapai mencapai Rp 15-16 tilliun. Berikut

kegiatan investasi yang telah berlangsung smembangun KEK Sei

Mangkei:225

Tabel 4.2 Penggunaan Lahan di KEK Sei. Mangkei (sd. November 2017)

No. Nama Investor Kegiatan Pelaku Usaha Penggunaan

Lahan (Ha)

1 PT Unilever

Oleochemical Indonesia

Oleochemical Industries 27,28

2 PT PLN (Persero) Gardu Induk 150 KV, 60 MVA 14,20

3 PT Pertamina Gas Metering Gas Station 1,00

4 PTPN III (Persero) Palm Oil Mill, Palm Kernel Oil

Mill, PLTBm 2 x 3,5 MW, Kantor

Kawasan, Perumahan Karyawan,

Mess, Jalan dalam kawasan,

Saluran Drainase

97,99

5 Kementerian

Perindustrian

Gedung Pusat Inovasi, Tank Farm,

Dry Port, Jalur Kereta Api, Jalan

dalam kawasan (Poros ROW 62)

66,45

6 PT. Industri Nabati

Lestari

Refinery Plant 600.000 MTPY 7,50

7 PTPN III (Persero), PT

Pertamina (Persero), dan

International Partner

(Posco Energy)

(Rencana)

IPP PLTG 250 MW 20,00

8 PTPN III (Persero) dan

PT Pertamina (Persero)

PLTBg Kap. 2,11 MW 2,00

TOTAL AREAL TERPAKAI (Ha) 212,00

Berdasarkan dari uraian diatas, selain PTPN III (Persero) sebagai

Badan Usaha Pengelola dan sekaligus pemilik KEK Sei. Mangkei, baru 224

,Penyampaian Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

dalam kunjungan kerja di KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara, Senin, 27 November 2017. 225 Sumber : PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), 2017, dikutip melalui Penelitian

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Budiman Ginting, Dkk, Harmonisasi Pengelolaan

Kawasan Ekonomi Khusus Sei. Mangkei:Optimalisasi Industri Hilir Kelapa Sawit Sumatera Utara

Untuk Mendukungpembangunan Daerah, Suatu Kajian Hukum, hlm. 32


90

terdapat 5 (lima) investor yang menanamkan modalnya di KEK, yakni : PT

Unilever Oleochemical Indonesia, PT.PLN (Persero), PT. Pertamina Gas,

PT. Pertamina (Persero) dan PT. Industri Nabati Lestari. Sedangkan

konsorsium PTPN III (Persero), PT Pertamina (Persero), dan International

Partner (Posco Energy) masih dalam tahap rencana dan belum melakukan

realisasi investasi. Demikian pula kementerian Perindustrian, bukan

termasuk pelaku usaha, dikarenakan tujuannya melakukan kegiatan usaha

di KEK Sei Mangkei adalah untuk membantu dalam percepatan

pengembangan infrastruktur dalam kawasan. Sebagian besar dari kegiatan

investasi yang dilakukan oleh 5 (lima) pelaku usaha tersebut adalah untuk

pembangunan infrastruktur dalam kawasan.226

Perkembangan kegiatan investasi oleh pelaku usaha di KEK Sei

Mangkei telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun

2015 lalu. Selain melakukan kerjasama dengan beberapa BUMN maupun

perusahaan swasta lokal, PTPN III juga telah merealisasikan investasi dari

beberapa pelaku usaha asing yang bergabung di KEK Sei Mangkei.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

menyampaikan bahwa KEK Sei Mangkei mampu dalam mendatangkan

investor. Salah satunya adalah PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI)

sebagai investor asing pertama yang bergabung bersama KEK Sei

Mangkei.

226

Budiman Ginting, dkk, Op.Cit., hlm. 38


91

Unilever telah dikenal sebagai perusahan penyedia kebutuhan sehari-

hari dengan pertumbuhan bisnis yang sangat pesat di pasar berkembang.227

PT. UOI bermaksud untuk mempergunakan sebagian tanah Hak

Pengelolaan milik PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) di Kawasan Sei

Mangkei yaitu seluas 27,3980 ha yang akan digunakan untuk

membangun pabrik. Unilever melakukan pembangunan pabrik pengolahan

minyak kelapa sawit yang berlokasi di KEK Sei Mangkei, Sumatera

Utara.135

Pabrik Unilever didirikan agar memungkinkan Unilever mengontrol

traceability (penelusuran asal usul) dan segregasi minyak kelapa sawit yang

berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan bisnis unilever serta

mempercepat transformasi industri dalam menerapkan bisnis yang

berkelanjutan.136

PT UOI telah berinvestasi sebesar Rp 2 triliun di KEK Sei

Mangkei dan akan memperluas pabriknya, dari semula 18 hektar menjadi 27

hektar. Perluasan 9 hektar bernilai investasi sebesar Rp 1 triliun, sehingga

total investasi PT UOI di KEK Sei Mangkei akan mencapai Rp 3 triliun.137

Selain itu, terdapat PT Industri Nabati Lestari yang akan

merealisasikan pembangunan pabrik dengan nilai investasi Rp 1,1 triliun

pada lahan seluas 7 hektar di KEK Sei Mangkei. Pabrik yang proses

konstruksinya sudah mencapai 50% itu, akan memproduksi minyak goreng

kapasitas 456.000 ton per tahun, furined fatty acid distillate 27.000 ton per

227

Pabrik Pengolahan Minyak Pertama Milik Unilever Ini Akan Mendorong Pengadaan

Minyak Sawit Yang 100% Dapat Ditelusuri Asal-Usulnnya”,

http://www.unilever.co.id/id/mediacentre/pressreleases/2013/Unilever-Mendirikan-Pabrik-

Pengolahan-Minyak-Kelapa-Sawit.aspx diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pada pukul 19.00

WIB


http://www.unilever.co.id/id/mediacentre/pressreleases/2013/Unilever-Mendirikan-Pabrik-Pengolahan-Minyak-Kelapa-Sawit.aspx



92

tahun, dan stearin 114.000 ton per tahun. Pabrik ini ditargetkan selesai pada

pertengahan tahun 2018.228

Disamping itu, PT. Alternatif Protein Indonesia (API) juga akan segera

merealisasikan investasi sebagai pelaku usaha di KEK Sei Mangkei senilai USD

500 juta atau sekitar Rp 6,5 triliun. Perusahaan ini akan memproduksi alternatif

protein, fats, chitin, lauric acids, serta turunan dari protein dan bio-fertilizer di

lahan seluas 51 hektar. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya

penandatanganan Perjanjian Kompensasi Lahan oleh PT. Alternatif Protein

Indonesia (API) dengan PTPN III di KEK Sei Mangkei pada Senin, 27 November

2017 lalu. Dengan tersedianya lahan bagi PT API, pembangunan pabrik pada

Januari 2018 dapat direalisasikan.229

Manfaat perusahaan asing dari Hongkong ini bagi PTPN III adalah untuk

mendapatkan penerimaan pendapatan dari penggunaan lahan di KEK Sei Mangkei

dan pendapatan dari penjualan tandan kosong kelapa sawit dan palm kernel meal.

Sementara manfaat bagi negara selain peningkatan nilai investasi ke Indonesia,

pengembangan industri protein alternatif ini direncanakan menyerap lebih dari

1.000 pekerja, dimana secara bertahap akan mencapai total 10.000 pekerja

sehingga Indonesia dapat menjadi pemimpin global di sektor protein alternatif.

Holding PTPN III (Persero) sebagai Badan Usaha Pembangunan dan

Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei berkomitmen akan

228

Kembangkan KEK Sei Mangkei, PTPN akan Jadikan Kota Industri Modern ,

http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/yKX89q4K-kembangkan-kek-sei-mangkei-ptpn-akan-

jadikan-kota-industri-modern, diakses pada 11 Januari 2018, pukul 17.00 WIB 229

Ptpn III persero dipercaya kelola asset barang milik Negara di kek sei mangkei,

http://www.ptpn3.id/index.php/id/medias/siaran-pers/35-pt-perkebunan-nusantara-iii-persero-

dipercaya-kelola-aset-barang-milik-negara-di-kek-sei-mangkei, diakses pada 2 januari 2018 pukul

12.35 WIB


http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/yKX89q4K-kembangkan-kek-sei-mangkei-ptpn-akan-jadikan-kota-industri-modern


http://www.ptpn3.id/index.php/id/medias/siaran-pers/35-pt-perkebunan-nusantara-iii-persero-dipercaya-kelola-aset-barang-milik-negara-di-kek-sei-mangkei


93

terus berupaya untuk melengkapi fasilitas infrastruktur di dalam KEK Sei

Mangkei demi kelancaran kegiatan investasi bagi pelaku usaha serta dapat

memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelaku usaha (tenant) di dalam

kawasan demi mewujudkan visi KEK Sei Mangkei yaitu Menjadi kota industri

modern yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan melalui

pengembangan sumber daya alam lokal230

secara lebih optimal.

B. Masalah dalam KEK Sei Mangkei

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan

Nasional KEK menyampaikan bahwa KEK sendiri merupakan bagian dari

infrastruktur kegiatan ekonomi yang akan mendorong kegiatan investasi agar

lebih menyebar ke seluruh Nusantara hingga internasional.231

Hingga saat ini,

antusiasme dalam penanaman investasi di KEK Sei Mangkei tersebut masih

belum berkembang dengan baik.232

Untuk itu, pemerintah Indonesia, baik di pusat

maupun daerah, harus dapat mempercepat penyelesaian berbagai faktor yang

selama ini menghambat perkembangan dari KEK tersebut.

1. Ketersediaan dan Kecukupan Infrastruktur

Sebagai suatu kawasan yang akan melakukan kegiatan dengan orientasi

ekspor, KEK membutuhkan infrastruktur penunjang yang harus memadai.

Walaupun memiliki lokasi pembentukan KEK yang dinilai strategis, tetapi jika

tanpa diimbangi ketersediaan infrastruktur berskala internasional maka tentu saja

akan mengurangi nilai jual suatu kawasan tersebut. Kenyataannya saat ini, baik

230

Ptpn III persero dipercaya kelola asset barang milik Negara di kek sei mangkei, Ibid 231

dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Serah Operasionalisasi Aset

Pemerintah di Jakarta, Rabu, 17 Mei 2017, seperti dimuat dalam keterangan tertulis,

https://bisnis.tempo.co/read/876295/ini-daftar-11-kawasan-ekonomi-khusus-dan-peluang-

investasinya, diakses pada 11 Januari 2018, pukul 13.35 WIB 232

Yose Rizal Damuri, dkk, Op.Cit., hlm. 78


https://bisnis.tempo.co/read/876295/ini-daftar-11-kawasan-ekonomi-khusus-dan-peluang-investasinya

https://bisnis.tempo.co/read/876295/ini-daftar-11-kawasan-ekonomi-khusus-dan-peluang-investasinya

94

daerah pengusul maupun pengelola KEK memiliki infrastruktur yang tersedia

dalam kondisi yang kurang terawat, masih jauh dari standar internasional. Kondisi

semacam ini tentunya kurang menarik minat investor untuk menanamkan

modalnya di wilayah tersebut.233

Pengembangan KEK Sei Mangkei dilakukan dalam tiga tahap

pembangunan. Pada tahap pertama (2011-2015) akan dilakukan Pengembangan

KEK Sei Mangkei Tahap I seluas 104 Ha, didukung dengan pembangunan

infrastruktur di dalam dan di luar kawasan. Pada tahap kedua (2016-2020)

dilakukan pengembangan KEK Sei Mangkei seluas 640 Ha, yang didukung

dengan sarana dan prasarana pengembangan infrastruktur di dalam dan di luar

kawasan yang terintegrasi. Tahap ketiga meliputi pengembangan KEK Sei

Mangkei seluas 1933,8 Ha, yang didukung dengan kelengkapan sarana dan

prasarana infrastruktur terintegrasi untuk melayani operasional KEK Sei Mangkei.

Pada pengembangan tahap pertama, masih belum memenuhi harapan yang

diinginkan, dikarenakan sebahagian besar infrastruktur dalam kawasan telah

selesai dibangun dan telah operasional dan sebahagian lagi masih dalam proses

penyelesaian.234

Begitu juga hal yang sama terjadi pada infrastruktur di luar

kawasan, terutama dalam permasalahan jalan. Faktor-faktor permasalahan yang

terjadi merupakan faktor yang menghambat pencapaian tujuan KEK Sei Mangkei

sebagai pusat pengembangan industri hilir kelapa sawit di Sumatera Utara,

diantaranya lebih jelas diuraikan sebagai berikut :235

233

Wenny Eka Septina, Op.Cit., hlm. 8 234

Budiman Ginting, dkk, Op.Cit., hlm. 34 235

Ibid, hlm. 70


95

a. Belum selesainya pembangunan rel kereta api dari Stasiun Bandar Tinggi

ke Pelabuhan Kuala Tanjung sepanjang ± 21,5 Km.

Dikarenakan jarak KEK Sei Mangkei menuju pelabuhan lebih kurang 30

Km dari pelabuhan laut Kuala Tanjung, maka sesuai dengan masterplan

rencana pembangunan KEK Sei Mangkei, lokasi KEK Sei Mangkei akan

terkoneksi dengan rel kereta api PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan akan

dibangun rel kereta api baru dari Stasiun Bandar Tinggi menuju Pelabuhan

Kuala Tanjung sepanjang ± 21,5 Km untuk mempercepat waktu tempuh yang

dilalui dari KEK Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung tersebut.

Namun infrastruktur rel kereta api tersebut belum dapat dimanfaatkan karena

rel kereta api menuju Pelabuhan Kuala Tanjung belum selesai dikarenakan

terkendala oleh pembebasan lahan masyarakat sepanjang +400 m, padahal

perencanaan rel kereta api dari Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala

Tanjung akan selesai pada tahun 2016, namun ditunda sampai dengan akhir

tahun 2017 dan belum dapat dipastikan kapan jalur kereta api tersebut akan

selesai di bangun dan dioperasikan.

Akibat dari ketidakpastian tersebut, menyebabkan investor memiliki

dua pilihan, yaitu mengangkut hasil produksi atau barang yang dibutuhkan

dari dan ke Pelabuhan Belawan Medan dengan menggunakan truk atau jalur

kereta api namun belum dapat sampai di stasiun Pelabuhan Kuala Tanjung,

yang tentunya membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan

transportasi kerata api ke Pelabuhan Kuala Tanjung. Terdapat perbedaan

waktu tempuh lebih kurang selama dua jam. Berdasarkan situasi tersebut,

menyebabkan calon investor yang ingin berinvestasi ke KEK Sei. Mangkei


96

mempertimbangkan kembali faktor ketersediaan infrastruktur rel kereta api

tersebut yang belum dapat terkoneksi dari dalam kawasan menuju Pelabuhan

terdekat. Bahkan bagi investor yang telah berinvestasi bisa saja mengajukan

keberatan atas ketidakpastian dari infrastruktur tersebut.

PTPN III (Persero) sebagai BUP KEK Sei Mangkei sulit bertanggung

jawab dalam permasalahan ini, dikarenakan infrastruktur rel kereta api

menuju Pelabuhan Kuala Tanjung merupakan infrastruktur wilayah yang

berada di luar KEK Sei. Mangkei yang merupakan tanggung jawab dari

pemerintah pusat sebagai pihak yang lebih berwenang.

b. Belum selesainya pembangunan Global Hub Pelabuhan Kuala Tanjung

Proyek pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun di

Kabupaten Batubara dengan terdiri atas tiga tahapan pembangunan. Sampai

dengan saat ini, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung memasuki tahap

kedua dan telah selesai lebih kurang 92%. Masalah pelabuhan Kuala Tanjung

ini mengakibatkan investor di KEK Sei Mangkei, terutama PT. UOI masih

menggunakan pelabuhan Belawan untuk kegiatan operasional perusahaan

yang menyebabkan biaya pengeluaran yang lebih tinggi. Selain itu,

dikarenakan jarak lintas pengangkutan barang yang dapat mencapai 700-800

kontainer per bulan, berpotensi dapat memperlama waktu tempuh serta

mendapati kemacetan lalu lintas mulai dari KEK Sei Mangkei sampai Kota

Medan. Namun, jikalau pelabuhan Kuala Tanjung sudah beroperasi, maka

dapat terhindar dari berbagai permasalahan tersebut.

Disamping itu, terkait waktu tempuh, pembangunan jalan Tol Tebing

Tinggi-Kuala Tanjung- Sei Mangkei belum juga terlaksana, hanya masih


97

sampai tol antara Medan-tebing Tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat

dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan untuk segera

menindaklanjuti Pembangunan jalan tol tersebut.

c. Tidak tersedianya tempat penampungan Limbah Bahan Berbahaya

Beracun (Limbah B3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

(B3), setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan

pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Tindakan pengelolaan Limbah

B3 meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pengelolaan

Limbah B3 harus dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan

kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan

hidup. Oleh karena itu, lokasi beroperasinya KEK industri secara ideal

memiliki fasilitas pengelolaan limbah B3 untuk melindungi kepentingan

masyarakat dan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff di PTPN III

menyampaikan bahwa akibat tidak adanya tempat pengelola limbah B3 di

sekitar daerah Simalungun maupun Provinsi Sumatera Utara, menyebabkan

investor, PT. UOI harus setiap bulannya mengeluarkan biaya 200 juta USD

hanya untuk mengirimkan limbah-limbah tersebut ke tempat pengelola

limbah B3 yang hanya terdapat satu di Indonesia, yaitu di daerah Cilengsi,

Jawa Barat. Keadaan ini memberikan dampak biaya yang relatif tinggi dalam

biaya operasional perusahaan.


98

Dalam berbagai rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dewan

Nasional KEK pada tahun 2017, pembuangan limbah menjadi salah satu isu

dalam KEK Sei. Mangkei. Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan menyampaikan bahwa akan ada konsorsium BUMN yang

khusus dibentuk untuk mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Saat ini tengah dilakukan evaluasi penentuan lokasi pembuangan pada 3

(tiga) alternatif lokasi, yaitu beberapa area di Riau, serta kawasan di sekitar

Medan dan Inalum (Kuala Tanjung). Diharapkan penyelesaian infrastruktur

pengelolaan limbah B3 ini dapat segera teralisasikan demi kelancaran

produksi para pelaku usaha di KEK Sei Mangkei.

d. Belum tersedianya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang

dihasilkan industri dalam KEK.

Setiap orang yang menghasilkan sampah rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan penangan sampah yang

dihasilkannya dengan cara berwawasan lingkungan, sesuai ketentuan UU

No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tidak tersedianya TPA

sampah yang dihasilkan industri dalam KEK, dapat menyebabkan

pencemaran lingkungan baik di sekitar KEK Sei Mangkei sendiri, maupun

diluar dari kawasan tersebut. Pemerintah Kabupaten Simalungun seharusnya

menyediakan TPA untuk sampah yang dihasilkan kegiatan usaha di KEK

Sei Mangkei, mengingat setelah dua tahun pengoperasian KEK Sei


99

Mangkei236

telah memiliki beberapa pelaku usaha yang sangat berpengaruh

dalam kegiatan industri.

e. Harga gas relatif mahal dalam KEK Sei. Mangkei.

PTPN III sebagai pengusul dan pengelola KEK Sei Mangkei

menyatakan bahwa daya tarik kawasan sangat besar bagi pelaku usaha

(tenant), namun terdapat kendala utama bagi pelaku usaha yaitu terletak

pada tarif gas yang cukup tinggi. Harga gas yang mencapai USD

10,75/MMBtu menyulitkan para pelaku usaha di kawasan tersebut, dengan

harapan adanya penyamarataan harga gas seperti di kawasan Belawan yaitu

USD 9.95/MMBtu. Perbedaan harga yang cukup signifikan antara kedua

kawasan yang masih berada di provinsi yang sama tersebut disebabkan oleh

adanya toll fee dalam distribusi gas yang harus ditanggung pelaku usaha.237

Bahkan, jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti

Singapura, Malaysia dan Thailand, harga gas industri pada kisaran USD 6

s.d USD 7/MMBTU. PT PTPN III berharap, harga gas tersebut dapat segera

menurun paling tidak sebesar USD 8/MMBTU, dikarenakan hal ini

berkaitan dengan pembangunan pipa gas. Apabila harga gas tidak segera

turun, maka pembangunan pipa gas memerlukan biaya investasi yang sangat

besar hingga 400 juta USD. Aliran gas penting dikarenakan KEK Sei

Mangkei memiliki bisnis utama berupa hilirisasi kelapa sawit dan karet.

236

KEK Sei Mangkei sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus sejak 27

Februari 2012 lalu dan sudah diresmikan operasionalisasinya oleh Presiden Joko Widodo pada 27

Januari 2015. 237

Debottlenecking Infrastruktur KEK Sei Mangkei, Loc.Cit


100

Untuk itu Kementerian Perhubungan dalam mengambil keputusan harus

mempertimbangkan pengembangan kawasan.238

Agar pengembangan infrastruktur di KEK Sei Mangkei berjalan cepat,

Kementerian Perindustrian harus terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk

mengatasi masalah yang ada. Baik itu masalah pasokan listrik, gas, hingga jalan

dan pelabuhan. Melalui koordinasi tersebut, harapannya pembangunan fasilitas di

Sei Mangkei segera diatasi.239

2. Fasilitas Investasi

Agar KEK berkembang dan menarik penanaman modal terutama

penanaman modal asing baru dan lebih kompetitif dibandingkan dengan

KEK sejenis di berbagai negara, maka kawasan tersebut perlu diberikan

fasilitas dan kemudahan dalam bentuk perpajakan, kepabeanan, dan cukai,

lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, serta

perizinan dan nonperizinan.240

Fasilitas dan kemudahan dalam bentuk perpajakan, kepabeanan, dan

cukai berupa pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan

Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, dan/atau kepabeanan, dan/atau cukai. Jenis, besaran, dan jangka

waktu pemberian fasilitas dan kemudahan pajak penghasilan yang

diberikan kepada Badan Usaha serta Pelaku Usaha berdasarkan keterkaitan

bidang usahanya dengan Kegiatan Utama di KEK.

238

KEK Sei Mangkei dan Bitung Terkendala Infrastruktur,

http://www.kemenperin.go.id/artikel/13552/KEK-Sei-Mangkei-dan-Bitung-Terkendala-

Infrastruktur, diakses pada 12 Januari 2018, pukul 23.22 WIB 239

KEK terganjal infrastruktur, http://www.kemenperin.go.id/artikel/13553/KEK-

Terganjal-Infrastruktur, diakses pada 12 Januari 2018, pukul 23.25 WIB 240

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015

Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus, Konsideran Bagian Umum


http://www.kemenperin.go.id/artikel/13552/KEK-Sei-Mangkei-dan-Bitung-Terkendala-Infrastruktur


http://www.kemenperin.go.id/artikel/13553/KEK-Terganjal-Infrastruktur


101

Fasilitas dan kemudahan dalam bidang ketenagakerjaan berupa

pembentukan Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja sama Tripartit yang

khusus di KEK dan hanya ada 1 (satu) Forum Serikat Pekerja/Serikat

Buruh di setiap perusahaan. Disamping itu, diberikan kemudahan dalam

rangka penggunaan tenaga kerja asing di KEK dengan tetap

mengutamakan tenaga kerja dalam negeri.241

Fasilitas dan kemudahan di bidang keimigrasian menyangkut

Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan, Visa Khusus, dan izin

tinggal bagi orang asing yang bekerja di KEK maupun orang asing/badan

hukum asing yang memiliki rumah tinggal/hunian di KEK pariwisata.

Sedangkan Fasilitas dan kemudahan di bidang pertanahan menyangkut

pengadaan tanah, pengukuran dan pemberian hak atas tanah. Adapun

fasilitas dan kemudahan menyangkut perizinan dan

non perizinan yaitu dengan melakukan percepatan dan kemudahan dalam

melakukan penanaman modal di KEK.

Untuk menarik minat investor untuk beroperasi di dalam KEK, pemerintah

menyusun sejumlah skema insentif fiskal maupun non-fiskal. Dengan berbagai

fasilitas diharapkan akan mengundang banyak industri yang membuka industri di

KEK, terutama di daerah yang belum berkembang, sehingga mendorong

penyebaran aktivitas perekonomian di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan

uraian diatas, yang termasuk dalam Fasilitas fiskal yang diberikan antara lain:242

241


Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus, Penjelasan Umum 242

Poltak UB Panjaitan, Analisis Hukum Fasilitas

Bagi Investor Di Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Undang-undang Nomor 25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009


102

a. mencakup insentif pada Pajak Penghasilan (PPh) badan untuk

perusahaan di KEK, termasuk diberikannya investment allowance pada

sektor tertentu pada seluruh zona, serta tax holiday bagi industri pionir

yang terletak pada zona pengolahan ekspor.

b. skema insetif PPh lainnya seperti keringanan pada pajak dividen serta

kemungkinan untuk mempercepat perhitungan amortisasi yang akan

mengurangi beban pajak pada periode awal pendirian.

c. fasilitas Bea Masuk, yang dapat ditangguhkan untuk industri pada zona

pengolahan ekspor maupun pada zona lainnya, terutama untuk impor

barang modal, seperti mesin dan bahan baku dalam masa pembangunan

dan pengembangan.

d. Fasilitas dibebaskannya pemungutan cukai di KEK juntuk berbagai

industri terkait dalam pengelolaan KEK.

e. Fasilitas pembebasan dan penangguhan PPN dan PPnBM bagi industri

di zona ekspor, maupun untuk berbagai barang dan bahan baku yang

dibeli dari impor dibebaskan untuk impor barang-barang strategis,

termasuk barang modal yang digunakan untuk produksi dalam KEK.

f. fasilitas lainnya yang terkait dengan PPN dan PPnBM, diberikannya

pengembalian kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang

melakukan transaksi di dalam KEK.

Selain fasilitas fiskal terdapat pula fasilitas non-fiskal yang ditujukan

untuk memperbaiki iklim investasi dan lingkungan usaha di dalam KEK, antara

lain berupa kemudahan memperoleh perizinan usaha, pelayanan terpadu,

Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, (Dalam Thesis Program Studi Fakultas Hukum

USU, 2014) hlm. 37


103

kemudahan memperoleh hak atas tanah, dan fasilitas imigrasi dan

ketenagakerjaan. Bagi pelaku usaha, kepastian/ keamanan usaha dan investasi

di kawasan adalah isu yang sangat penting, sehingga tidak cukup bagi

pemerintah hanya menawarkan insentif fiskal.

Setelah 2 (dua) tahun KEK Sei Mangkei diresmikan beroperasi pada

tahun 2015, selain permasalahan infrastruktur, fasilitas investasi nyatanya juga

mengalami hambatan sehingga minat investor untuk bergabung dengan KEK

Sei Mangkei masih rendah dan pembangunan industri pengolahan sawit KEK

Sei Mangkei terbesar di Indonesia menjadi terhambat. Berikut beberapa

permasalahan belum terealisasinya fasilitas investasi secara maksimal, antara

lain :243

1. Harga tanah dalam kawasan yang relatif mahal.

Menurut beberapa narasumber dari unsur DPRD dan Pemerintah

Kabupaten Simalungun, permasalahan tanah sebagai salah satu bagian dari

fasilitas dan kemudahan yang diberikan KEK Sei Mangkei kepada investor,

saat ini memiliki harga kompensasi penggunaan tanah dalam kawasan

tersebut sebesar Rp 650.000,-/m2 yang relatif mahal.. Namun, menurut PTPN

III sebagai pengelola KEK, harga kompensasi tanah tersebut relatif murah

dibandingkan dengan harga kompensasi tanah di beberapa kawasan industri

yang ada di Sumatera Utara dan di luar Sumatera Utara yang berada pada

kisaran Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,-/ m2. Perbedaan dari

penilaian harga tanah tersebut jika tidak dapat diselesaikan, justru akan

243

Budiman Ginting, dkk, Op.Cit., hlm. 45


104

semakin menghambat perkembangan tanah untuk menarik minat investor di

KEK Sei Mangkei.

2. Regulasi fasilitas dan Kemudahan KEK

Dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang

Fasilitas dan Kemudahan di KEK menurut Revondy Brahmana sebagai Staf

Bagian Perencanaan dan Pengembangan PTPN III, menyampaikan bahwa

sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum berjalan pelaksanaannya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun juga belum menanggapi

peraturan pemerintah tersebut, sehingga peraturan daerah yang berkaitan

dengan fasilitas dan kemudahan KEK, belum dibentuk.244

Belum lahirnya petunjuk pelaksana (juklak) dari Peraturan Pemerintah

Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK,

mengakibatkan terhambatnya kegiatan dari pelaku usaha di KEK Sei

Mangkei, terutama PT. UOI sebagai investor pertama yang beroperasi di

KEK Sei Mangkei. Sebagai investor, PT. UOI belum dapat merasakan

manfaat atas fasilitas dan kemudahan yang diberikan KEK Sei Mangkei

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas

dan Kemudahan di KEK. Hal ini dapat menyebabkan koordinasi dengan

PTPN III sebagai badan usaha pengelola KEK Sei Mangkei tidak berjalan

dengan baik.245

Selain itu, PTPN 3 Medan selaku Pengelola KEK Sei Mangkei sendiri,

juga mengeluhkan mengenai kemudahan perpajakan yang sebenarnya

244 Hasil wawancara dengan Bapak Revondy Brahmana, S.H.,M.Hum selaku Staff

Administrasi Bisnis Perusahaan di dalam Kantor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), pada 11

Januari 2018 pukul 16.00 WIB 245 Budiman Ginting, Dkk, Op.Cit, hlm. 46


105

menjadi bagian yang diatur di dalam PP Fasilitas dan Kemudahan di KEK,

tetapi pada kenyataannya perubahan status tanah KEK Sei Mangkei yang

pada awalnya Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Pengelolaan (HPL) yang

dituangkan dalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 2014

menyebabkan kenaikan pajak daerah, padahal tanah yang digunakan untuk

keperluan KEK Sei Mangkei baru digunakan 200 ha dari lahan yang

berukuran 2000 ha. Disamping itu, kondisi lahan yang berukuran 2000 ha

masih lebih dominan ditumbuhi tanaman kelapa sawit, belum merupakan

kawasan industri yang akan dikelola oleh KEK Sei Mangkei.246

Kenaikan pajak dengan status HPL mencapai angka Rp 8 M (delapan),

yang pada mulanya pada saat status KEK Sei Mangkei adalah HGU besaran

pajaknya yaitu sebanyak 2 Miliyar, dan setelah menjadi HPL, besaran

pajaknya menjadi 10 Miliyar. Melihat situasi seperti, PTPN III mengeluhkan

belum adanya insentif terkait pajak/retribusi dari Pemerintah Daerah untuk

KEK Sei Mangkei dan menganggap perlu adanya insentif terkait dari

Pemerintah Daerah, seperti keringanan atau pembebasan PBB dan BPHTB

guna menarik minat investor melalui peraturan daerah untuk KEK Sei

Mangkei.247

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak sinkron

dengan UU KEK. Di dalam Pasal 35 UU tentang KEK diatur bahwa:

246

Ibid, hlm. 50 247

Hasil wawancara dengan bapak Revondy Brahmana, S.H.,M.Hum selaku Staff

Administrasi Bisnis Perusahaan di dalam Kantor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).


106

1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif


sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain.

Ketentuan keringanan pajak daerah yang diatur dalam UU tentang KEK

ini dikeluhkan PTPN III Medan karena pemberlakuan penyesuaian tarif PBB

yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun oleh karena

perubahan status HGU menjadi HPL. Semestinya, jikalau penggunaan lahan

masih sebesar 200 ha, PTPN III berharap kenaikan pajak atas HPL tersebut

masih terhadap lahan sebesar 200 ha tersebut. Selain itu, kenaikan PBB yang

cukup signifikan ini juga tidak sinkron dengan PP Fasilitas dan Kemudahan

di KEK.

Disamping itu, terdapat Kemudahan dan keringanan perizinan bidang

keimigrasian sebagai bentuk fasilitas lainnya sebagaimana ditentukan dalam

UU tentang KEK juga tidak disebutkan bentuk kemudahan yang dimaksud.

Jika merujuk pada peraturan yang ada tentang keimigrasian maka izin yang

diperlukan dalam bidang penanaman modal seperti izin tinggal tetap, izin

tinggal terbatas, izin tinggal kunjungan dan izin masuk kembali (khususnya

investor yang berasal dari luar negeri).248

Demikian halnya dengan perizinan bidang kepelabuhan yang juga

merupakan fasilitas yang diberikan kepada investor berdasarkan UUKEK,

tidak disebutkan bentuk kemudahan dan keringanan, apakah kemudahan

248

Poltak UB Panjaitan, Op.Cit., hlm. 84


107

dan/atau keringanan dalam memperoleh pelayanan yang terdapat di

pelabuhan atau kemudahan untuk memperoleh izin menjadi Badan Usaha

Pelabuhan.249

Selain masalah tingginya harga tanah seperti yang diuraikan diatas, yang

ditetapkan oleh Pengelola KEK Sei Mangkei, diharapkan baik permasalahan

tanah maupun fasilitas guna kemudahan bagi investor semestinya ditanggapi

dengan cepat dan tepat oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan subsidi

terkait permasalahan tersebut.

3. Kepastian Hukum terhadap Regulasi

Kepastian hukum memiliki peranan penting dalam mendukung keadaan

iklim dunia usaha yang kondusif. Kegiatan dunia usaha akan mengalami

hambatan apabila kepastian hukum dalam kegiatan usaha tidak terpenuhi.

Kepastian hukum dalam kegiatan dunia usaha dapat berasal dari terjaminnya

keamanan para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia,

sehingga para investor tidak akan takut untuk melakukan kegiatan investasi di

Indonesia. 250

Menurut Erman Rajagukguk, faktor pendorong investor

menanamkan modal ada tiga hal penting antara lain: 251

1. Adanya kesempatan ekonomi (economic opportunity), dimana

investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi

investor, seperti sumber daya alam, ketersediaan bahan baku, pasar

yang prospekif, upah buruh murah, insentif investasi, infrastruktur

yang baik, dan lain-lain;

249 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Pasal 70 ayat (1)

250

Sentosa Sembiring. Op.Cit., hlm 19

251 Erman Rajagukguk, Op. Cit., hal. 40.


108

2. Adanya stabilitas politik (political stability) dimana investasi akan

sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik, kesadaran berpolitik tinggi,

dan lain-lain;

3. Adanya kepastian hukum (legal certainty), dimana peluang ekonomi

(economic opportunity) dan stabilitas politik (Political stability) harus

dijamin dengan kepastian hukum. dikarenakan kepastian hukum

mutlak diperlukan bagi pembangunan ekonomi.252

Menurut Suparji, kepastian hukum merupakan unsur yang sama

pentingnya dengan stabilitas politik dan kesempatan ekonomi.253

Kepastian

hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan

sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah.254

Namun yang terjadi saat ini, kepastian hukum justru menjadi hambatan

bagi para investor dikarenakan terdapat masalah tersendiri terhadap regulasi-

regulasi yang terbentuk melalui peraturan perundang-undangan. Masalah

regulasi menjadi tantangan tersendiri dimana payung hukum merupakan

pedoman penting yang harusnya tersusun sejak dini.255

Masalah kepastian hukum berkaitan dengan substansi hukum bersumber

pada hambatan yang diciptakan oleh regulasi, dapat berupa ketidakpastian

regulasi, tumpang tindih peraturan, kekosongan pengaturan, dan sistem

252

Erman Rajagukguk. Kepastian Hukum Mutlak Bagi Pembangunan Ekonomi : Badan

Hukum, BUMN, dan Perlunya Amendemen UU Keuangan Negara, UU BUMN dan UU Anti

Korupsi. Disampaikan pada diskusi “Peran dan Komitmen BUMN/BUMD dalam Memerangi

Praktik Bisnis yang Koruptif dalam Kaitan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”,

diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 4 Juni 2012. 253

Budiman Ginting. Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan

Investasi Di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum

Investasi pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara,

Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 20 September 2008, hal. 6. 254

Theo Huijbers. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. (Yogyakarta: Kanisius.

1992), hal. 42. 255 Wenny Eka Septina, Op.Cit., hlm. 5


109

birokrasi yang diciptakan oleh regulasi tidak efektif dan efisien. Penerapan

peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam

waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya

tumpang tindih antar peraturan sehingga dapat mengakibatkan benturan

kepentingan dari masing-masing yang diamanatkan dalam undang-undang

tersebut. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki tujuan,

strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman melaksanakan strategi, dimana

ketiganya ini sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. 256

Melalui Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

menempatkan asas kepastian hukum dalam posisi teratas dari 10 asas

penyelenggaran penanaman modal di Indonesia. Namun, masalah kepastian

hukum dalam penyelenggaraan investasi di KEK tidak seluruhnya ditentukan

oleh kaidah-kaidah hukum dalam UU tersebut. 257

Sebelum disahkannya UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus, regulasi yang digunakan sebagai payung hukum utama program

pengembangan kawasan ini adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal, khususnya dalam Bab XIV yaitu tentang Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK). Sayangnya ketentuan ini belum mampu

mengakomodasi secara penuh permasalahan-permasalahan yang terjadi di

seputar pembangunan KEK sehingga hambatan-hambatan dalam

pengembangan KEK khususnya pada KEK Sei Mangkei masih belum dapat

terselesaikan. Terdapat beberapa pengaturan terkait dengan fasilitas bagi

256 Budiman Ginting, dkk, Op.Cit., hlm. 16


110

investor yang menanamkan modalnya di KEK berdasarkan UU KEK yang

tidak sinkron dengan peraturan yang lain yang terkait, yaitu:258

1) Pengaturan mengenai fasilitas PPh

Pada pengaturan mengenai fasilitas pengurangan PPh oleh UU KEK,

diberikan kepada setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK.

Wajib pajak di KEK dapat berupa orang perseorangan, berbadan hukum

dan/atau tidak berbadan hukum. Fasilitas PPh tersebut diberikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Peraturan

tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang

Fasilitas Pajak Penghasilan.

Namun, dalam hal Undang-Undang Penanaman Modal, penanaman

modal yang dilakukan di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-

daerah Tertentu, fasilitas PPh tersebut hanya diberikan kepada wajib pajak

yang berbentuk perseroan terbatas dan koperasi. Hal ini berarti bahwa usaha

orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di dalam KEK, tidak

akan memperoleh fasilitas PPh.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, fasilitas PPh badan hanya diberikan

kepada badan yang berbadan hukum Indonesia, industri pionir, serta memiliki

modal satu triliun rupiah, sehingga dengan demikian wajib pajak di KEK

yang tidak berbadan hukum tidak akan mendapatkan pengurangan PPh badan.

258

Ibid, hlm. 71


111

Dari uraian kedua peraturan diatas, dapat dipahami bahwa kedua

peraturan tersebut, belum sesuai dengan UU KEK dalam memnuhi kriteria

wajib pajak yang dimiliki oleh UU KEK.

2) Pengaturan mengenai fasilitas PBB

Melalui UU KEK, fasilitas PPB diberikan kepada penanam modal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-

undangan terkait dengan UU KEK adalah Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 748/KMK.04/1990 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di

Wilayah Tertentu. Perihal wilayah tertentu dalam keputusan Menteri ini, tidak

termasuk wilayah Sumatera Utara dan Banten, padahal di Sumatera Utara dan

Banten telah terdapat KEK yang sudah ditetapkan, sehingga fasilitas

pengurangan PBB di KEK dikhawatirkan tidak akan diperoleh investor.

3) Pengaturan pada fasilitas penangguhan bea masuk barang impor

Dalam hal fasilitas penangguhan bea masuk barang impor, tidak

ditentukan dengan jelas jenis barang impor tersebut, apakah terhadap bahan

baku atau bahan penolong atau apakah untuk semua jenis barang impor yang

masuk ke KEK. Selain itu, tidak ditentukan pula bentuk penangguhannya,

apakah dibebaskan atau diberi keringanan atau ditunda bea masuknya

terhadap barang impor tersebut.

4) Belum ada standar operasional pengelolaan kegiatan usaha dalam kawasan

Standar operasional pengelolaan kegiatan usaha dalam kawasan pada

dasarnya merupakan peraturan internal yang ditetapkan oleh BUP. Standar

operasional ini merupakan rujukan dalam melakukan kegiatan-kegiatan

tertentu bagi investor dalam kawasan, sehingga terjadi persamaan persepsi


112

mengenai syarat dan ketentuan terkait aktivitas tertentu dalam kawasan.

Tidak adanya standar operasional ini, dapat mengakibatkan ketidakpastian

dalam operasional kegiatan-kegiatan tertentu dalam KEK.

Belum adannya petunjuk teknis pengelolaan kegiatan di KEK,

mengakibatkan kebingungan bagi tenant, atau terjadi perbedaan persepsi

antara tenant dengan BUP KEK. Tenant mengharapkan agar BUP KEK Sei.

Mangkei segera mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam

KEK Sei. Mangkei. Belum ada standar operasional pengelolaan kegiatan

usaha dalam kawasan kebijakan BUP, Tidak ada kepastian, potensi berbeda

interpretasi antara pelaku usaha dengan BUP, bisa saja menyebabkan

perselisihan (dispute).

Berdasarkan dari permasalahan diatas, kepastian hukum dibutuhkan

dalam memecahkan ketidaksinkronan dari peraturan-peraturan tersebut

sehingga bagi investor mendapat kepastian terhadap fasilitas yang akan

diperolehnya. Perundang-undangan yang dimaksud terkait dengan peraturan

yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan peraturan yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah sesuai dengan bidang fasilitas dan kemudahan yang

diberikan bagi investor, yang dikhawatirkan akan saling tumpang tindih

(overlapping), sehingga dapat menimbulkan masalah, akibatnya tidak

terakomodir kepastian hukum bagi investor. Hal ini senada dengan pendapat

Sentosa Sembiring yang menyatakan bahwa “kepastian hukum dibutuhkan

investor selain tunduk pada hukum investasi, tetapi juga ketentuan lain seperti

perpajakan, ketenagakerjaan, perizinan dan masalah pertanahan”.259

259 Sentosa Sembiring. Op Cit., hal 16


113

C. Masalah Yang Dihadapi Kelembagaan dalam Mengelola KEK Sei

Mangkei

Selain dengan adanya dewan nasional KEK, pembentukan berbagai

dewan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai dewan kawasan,

diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di setiap KEK di

Indonesia. Meskipun pembentukan dewan kawasan dapat memberikan

partisipasi pemerintahan daerah secara lebih aktif, namun nyatanya masih

terdapat berbagai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program KEK.

Besarnya peran pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan di KEK

justru berpotensi untuk menghambat pengembangan KEK itu sendiri.260

Hal tersebut dapat terjadi berkaitan dengan koordinasi antara lembaga

yang terdapat di KEK, terutama antara lembaga penyelenggara KEK dengan

dewan kawasan sebagai perwakilan dari pemerintah daerah yang dapat

menyebabkan terhambatnya operasional KEK dan bahkan bisa sampai pada

tingkat pemerintah pusat.

Peraturan Daerah sebagai bagian dari hukum positif merupakan sarana

yang penting untuk memelihara ketertiban. Oleh karena itu, harus

dikembangkan dan dibina sedemikian rupa, sehingga dapat memberi ruang

gerak bagi perubahan, bukan justru sebaliknya. Dalam hal ini, bentuk

lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan tersebut sebagai contoh

dalam permasalahan pembangunan infrastruktur di KEK Sei Mangkei telah

terjadi.

260

Yose Rizal, dkk, Op.Cit., hlm. 58


114

Dari uraian diatas, dapat diperhatikan, bahwa peran dari pemerintah

daerah terkait permasalahan kondisi infrastruktur diluar kawasan maupun

didalam kawasan KEK Sei Mangkei yang masih memiliki tanggungjawab di

dalamnya, tidak memberikan koordinasi yang cukup signifikan, sama seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya pada sub-bab mengenai permasalahan

infrastruktur Sei Mangkei.

Disamping itu, permasalahan rendahnya kepastian hukum yang telah

diuraikan pada sub-bab sebelumnya, tercermin dari adanya tumpang tindih

kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor penyelenggara KEK.

Belum berjalannya pelaksanaan program desentralisasi yang serius dalam

Pemerintahan Simalungun mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antara

pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan investasi di KEK

Sei Mangkei sehingga minat investor untuk bergabung di KEK Sei Mangkei

dapat menurun.

Dalam pengembangan KEK, jika suatu provinsi telah ditetapkan menjadi

lokasi KEK, maka provinsi yang bersangkutan harus membentuk dewan

kawasan yang tugasnya termasuk mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas administrator KEK. Sementara itu, Administrator KEK sendiri bertugas

memberikan berbagai izin yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai

mengembangkan usahanya di dalam KEK yang pada akhirnya tanggung

jawab atas kegiatan usaha di dalam KEK adalah BUP yang dibentuk khusus

untuk tujuan tersebut. Dari keempat lembaga di atas, terdapat dua yang


115

peranannya sangat penting untuk keberhasilan KEK di suatu daerah, yaitu

Administrator KEK dan BUP KEK.261

Yang pertama ialah Administrator KEK. Secara garis besar, ada dua cara

yang dapat ditempuh oleh administrator kawasan untuk melaksanakan

tugasnya. Administrator dapat berperan layaknya PTSP yang banyak ditemui

di berbagai daerah di Indonesia, di mana PTSP menjadi koordinator dan

penghubung antara pihak pengusaha dengan berbagai badan pemerintah.

Pemberian izin masih harus dikoordinasikan dengan masing-masing lembaga

bersangkutan.

Metode lainnya adalah menjadikan Administrator lebih dari sekedar

PTSP. Yang diharapkan adalah adanya pendelegasian wewenang dari semua

lembaga pemerintah terkait, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun

kabupaten/kota. Administrator menerima tanggung jawab dan otoritas untuk

mengeluarkan berbagai izin tersebut khusus di dalam KEK. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, setiap lembaga terkait bisa menempatkan

stafnya di kantor Administrator untuk memproses izin yang tadinya menjadi

wewenang lembaga bersangkutan. Penugasan ini lebih ditujukan untuk

pembangunan kapasitas Administrator, sehingga selama ditempatkan, pejabat

yang bersangkutan bertanggung jawab langsung kepada Adminstrator dan

bukan kepada lembaga asalnya.262

Dewasa ini, Administrator KEK masih menggunakan metode pertama

sebagai penghubung antara pihak investor dengan lembaga pemerintah.

Untuk dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif, administrator

261

Yose Rizal, dkk, Op.Cit., hlm. 58 262

Ibid, hlm. 59


116

seharusnya mendapatkan limpahan kewenangan dari berbagai lembaga

pemerintah terkait. Hal ini sebenarnya dimungkinkan karena pelimpahan

kewenangan mempunyai dasar hukum yang cukup kuat baik melalui PP No. 2

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK, maupun dalam PP No. 97 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan PTSP. Namun nyatanya, masih terdapat

berbagai pemasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satunya yaitu lambatnya

proses pengalihan kewenangan. Proses pendelegasian kewenangan di KEK

Sei Mangkei, misalnya pada saat baru saja mendapatkan pengesahan dari

kewenangan yang diterima beberapa hari sebelum diresmikannya KEK Sei

Mangkei tersebut, bahkan banyak dari kewenangan perizinan tersebut belum

diberikan pada saat KEK Sei Mangkei beroperasi.263

Selain masalah pendelegasian wewenang, masalah kesiapan sumber daya

manusia sebagai pemangku kepentingan di KEK Sei Mangkei, dalam hal ini

administrator, dan badan usaha pengelola juga mengalami hambatan yang

serius.264

Dalam hal perizinan dan pelayanan, lembaga yang dibentuk untuk

mengurus perizinan di KEK Sei Mangkei yaitu administrator terkesan tidak

memahami Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sumber Daya Manusia yang berada

di Administratur sebagai lembaga yang mengurus perizinan di KEK Sei

Mangkei, terkesan tidak tahu / tidak mau tahu dengan Inpres No. 1 Thn 2016.

PT API (Alternative Protein Indonesia) dan PT INL mengalami proses

263

Ibid, hlm. 62 264

KEK sei mangkei jadi benchmark nasional, http://www.ollydondokambey.com/kek-

sei-mangkei-jadi-benchmark-nasional/, diakses pada 12 Desember 2018, pukul 15.43 WIB


http://www.ollydondokambey.com/kek-sei-mangkei-jadi-benchmark-nasional/


117

perizinan yang berbelit-belit ketika mengurus izin usaha kawasan industri

dikarenakan Administratur belum berfungsi secara efektif.265

Selain itu, terdapat masalah lain yang terkait dengan kapasitas

administrator KEK untuk mengkaji berbagai permintaan perizinan usaha. Apalagi,

lembaga yang terhimpun di dalam KEK mendelegasikan wewenanganya kepada

administrator KEK, tanpa menempatkan pejabat-pejabat dari lembaga terkait

untuk membantu tugas administrator tersebut. Hal ini menyebabkan administrator

masih perlu berkonsultasi dengan lembaga bersangkutan yang berpotensi

menyebabkan lamanya waktu perizinan di KEK.

Hal ini berkaitan dengan banyaknya jenis perizinan yang perlu

diselesaikan bahkan dalam tahap ketika memulai suatu usaha. Pada saat KEK Sei

Mangkei diresmikan, administrator KEK Sei Mangkei menerima pelimpahan

kewenangan untuk mengurus 65 perizinan dari berbagai lembaga di tingkat pusat,

provinsi, dan kabupaten/kota dan masih terus berlanjut penambahan perizinannya.

Tanpa adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman dari pihak administrator

mengenai karakteristik dari berbagai perizinan tersebut, pihak administrator akan

kesulitan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, bahkan hanya akan

memperlama proses perizinan. Oleh karena itu, penyederhanaan jenis perizinan

juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah untuk

mendukung keberlangsungan KEK Sei Mangkei.266

Badan lain yang juga menentukan keberhasilan KEK dalam menarik

investor adalah Badan Usaha Pengelola (BUP). Tugas BUP tersebut mencakup

pemasaran, membuat perjanjian sewa-menyewa dengan perusahaan, menjamin

265

Budiman Ginting, dkk, Op.Cit., hlm. 49 266



118

tersedianya sarana listrik, air, gas, dan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan

para penyewa, serta menyediakan layanan jasa-jasa lainnya seperti sarana-sarana

pelatihan, angkutan, kesehatan, dan sebagainya. BUP menjadi bagian yang

menentukan sampai sejauh mana berbagai sarana yang diperlukan dapat

berkualitas tinggi dan berfungsi dengan baik. 267

Dewasa ini, permasalahan yang

dialami oleh BUP Sei Mangkei adalah terkait baru terdapat satu perusahaan yang

mulai membangun pabriknya di KEK Sei Mangkei tersebut. Pentingnya faktor

pemasaran bagi keberhasilan suatu KEK dan sebaiknya dilakukan sedini mungkin,

bahkan sebelum KEK bersangkutan diresmikan sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian diatas, guna menyelesaikan berbagai permasalahan

guna mendukung keberhasilan pelaksanaan KEK Sei Mangkei, maka perlu adanya

kejelasan tentang pengaturan relasi kewenangan, baik antar tingkatan pemerintah

(pusat-daerah, dan antarpemerintah daerah), pada satu sisi, serta pendelegasian

kewenangan dari pemerintah (pusat dan daerah) kepada lembaga penyelenggara

dan pengelola KEK pada sisi lain dikarenakan peran dan kontribusi dukungan

pemerintah provinsi untuk pengembangan KEK, serta komitmen pemerintah

daerah untuk keberhasilan KEK sangat diperlukan.

D. Optimalisasi Kelembagaan KEK dalam Meningkatkan Investor di KEK

Sei Mangkei

Penyelenggaraan pemerintahan merupakan urusan pemerintahan yang

terdiri atas urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah dan urusan

pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan

pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah terdiri

267

Ibid, hlm. 58


119

atas urusan pemerintahan dan urusan pemerintah daerah. Unsur terpenting dalam

penyelenggaraan pemerintahan adalah peran pemerintah dalam pelayanan dan

pengawasan. Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban

utama bagi pemerintah,268

sedangkan di bidang pengawasan, peran pemerintah

sangat diperlukan, dikarenakan Indonesia menganut asas desentralisasi, sehingga

dalam kegiatan penanaman modal dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah

pusat ataupun melimpahkannya ke pemerintah daerah. Untuk itu, pengawasan

diperlukan terhadap kegiatan penanaman modal di daerah,269

dimana pengawasan

tersebut diperlukan untuk mengetahui perkembangan investasi di seluruh wilayah

Indonesia,270

seperti salah satu dari bentuk kegiatan penanaman modal itu sendiri

adalah kegiatan kawasan ekonomi khusus yang dilaksanakan di Sei Mangkei,

Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mengoptimalkan peran pemerintah, khususnya dalam memberikan

pelayanan administrasi publik, maka pelaksanaan KEK harus diseimbangkan

dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Keterkaitan antara kebijakan

otonomi daerah dengan keberadaan KEK ini, terletak pada dua titik simpul utama

yaitu; Pertama, pengaturan relasi kewenangan antar tingkatan pemerintahan

(pusat-daerah dan antar pemerintah daerah) dalam menopang pelaksanaan KEK.

Kedua, pengaturan hak dan tanggungjawab pemerintah daerah, baik dalam proses

pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maupun dalam

mendapatkan manfaat atas keberadaan KEK itu sendiri.271

268

Adrian Sutedi. Op.Cit., hal. 3.

269 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kompendium Bidang Hukum Investasi.

(Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011), hal. 76. 270

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Bab XII, Pasal 27 ayat (1)

271 Budiman Ginting, dkk, Op.Cit., hlm. 23


120

Pada dasarnya, kebijakan otonomi daerah dengan KEK tidak dapat

dikemukakan secara eksplisit di beberapa literatur yang ada. Namun, pada tingkat

merealisasikannya, sesungguhnya terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara

keduanya. KEK sesuai dengan identitasnya sebagai suatu “kawasan khusus”,

maka seyogyanya KEK harus dikelola secara khusus, yang pada gilirannya juga

menghendaki “kewenangan-kewenangan khusus” dalam pelaksanaannya. Dari

situasi seperti ini, dapat diketahui bahwa keterkaitan antara kebijakan

desentralisasi (pada umumnya) dan otonomi daerah (pada khususnya) erat

kaitannya dengan kebijakan pengembangan KEK.272

Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara pemerintah pusat,

provinsi, dan kabupaten dalam proses pembangunan dan pengembangan KEK.

Hal ini berarti bahwa pembagian tugas dan kewenangan antar tiga unit

pemerintahan tersebut harus dibagi dengan jelas agar kerjasama dapat dilakukan

dengan maksimal, serta masalah-masalah yang terjadi dalam pembentukan KEK

ini dapat segera diatasi. Sejalan dengan otonomi daerah, maka tugas dan

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah jauh lebih besar, sedangkan

pemerintah pusat bertugas untuk memfasilitasi/mendukung pengembangan KEK

di daerah.

Dewan nasional sebagai dewan tertinggi di kelembagaan KEK yang

mewakili pemerintah pusat harus mampu menyeimbangkan setiap kebutuhan dan

kebijakan yang diperlukan di setiap daerah yang memiliki KEK dengan

diperbantukan oleh Dewan Kawasan dan Administrator KEK. Berdasarkan tugas

Dewan Kawasan dan tugas Administrator KEK, terlihat bahwa terdapat peran

272

Ibid, hlm. 20


121

pemerintah daerah melalui Dewan Kawasan, dimana pemerintah daerah turut

serta dalam melaksanakan tugas sebagaimana diemban oleh Dewan Kawasan.

Demikian halnya dalam bidang perizinan usaha, pemerintah daerah dibantu oleh

Administrator KEK.

KEK Sei Mangkei dengan unsur ketua dewan kawasan adalah gubernur

Sumatera Utara dan didampingi oleh wakil ketua yaitu bupati Simalungun,

membentuk administrator KEK yang dibentuk dan ditetapkan sebagai perangkat

daerah oleh gubernur dalam hal KEK berada pada lintas kabupaten/kota seperti

administrator KEK Sei Mangkei dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur

Sumatera Utara selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi

Sumatera Utara Nomor 188.441741KPTS/2014 tentang Pembentukan

Administrator KEK di Sei Mangkei Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan tugas Administrator memberikan pelayanan terpadu

satu pintu (PTSP), di mana calon investor dan perusahaan di dalam KEK hanya

perlu berhubungan dengan pihak administrator dalam pengurusan berbagai

perizinan dan keperluan usaha. Dalam hal pengurusan izin usaha tersebut,

bukanlah hal yang mudah. Administrator melaksanakan PTSP selama 3 (tiga) jam

yang belum terealisasi sampai saat ini, dibutuhkan kerjasama yang fokus dengan

didampingi oleh sumber daya manusia yang berkompeten terutama SDM yang

berada di Kabupaten Simalungun. Maksud dari 3 (tiga) jam dalam satu pintu

terpadu tersebut, semua pihak yang berkepentingan terutama direktorat dan

kementerian yang menyangkut pengurusan izin bagi calon investor, harus berada

pada satu tempat guna mempercepat penyelesaian proses perizinan bagi calon

investor. Namun yang terjadi saat ini, pembangunan kantor untuk administrator


122

guna melakukan percepatan selama 3 (tiga) jam, belum bisa direalisasikan

dikarenakan pemerintah belum memiliki pemenuhan anggaran, untuk itu pihak

dari PTPN III sebagai BUP Sei Mangkei akan segera membantu guna

mempercepat dalam memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan yang cepat,

tepat, dan aman tersebut.273

Dalam beberapa hal, pihak Administrator dan BUP KEK seperti Sei

Mangkei dapat belajar dari pengalaman Kawasan Industri Kabil di Batam. Kabil

menyediakan layanan one-stop services, yang antara lain mencakup jasa

konsultasi bagi investor yang mau menjalankan usaha disana, yang disebutnya

project management consultation.274

Dalam konsultasi tersebut, calon investor

bisa mendapatkan informasi mengenai biaya yang dibutuhkan untuk masuk,

penjelasan tentang semua peraturan yang harus dipenuhi, izin-izin apa saja yang

dibutuhkan, dan sebagainya. Dengan demikian, calon investor mendapat

gambaran yang jelas dan menyeluruh baik tentang biaya maupun tentang segala

persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk di Kabil. Konsultasi tersebut

disediakan oleh Kabil tanpa dipungut biaya, sebagai bagian dari upaya

pemasarannya.

Berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi di KEK Sei

Mangkei seperti yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, upaya

penyelesaikan permasalahan tersebut merupakan tanggungjawab bersama

pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota). Seperti permasalahan terkait infrastruktur dimana harga gas

masih terlalu tinggi sebesar 9,8 MBTU, sedangkan melihat dari segi kebijakan

273

Hasil wawancara dengan bapak Revondy Brahmana, S.H.,M.Hum selaku Staff

Administrasi Bisnis Perusahaan di dalam Kantor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). 274



123

bisnis, gas diharapkan dapat diturunkan menjadi sebesar 8 USD. Hal ini berkaitan

dengan pembangunan pipa gas, dengan harga gas sebesar 9,8 MBTU,

menyebabkan PT Pertagas mengeluarkan biaya investasi sampai hampir sebesar

400 juta usd biaya investasi pertagas. Oleh karena itu, BUP mengharapkan kepada

pemerintah pusat bersama daerah dapat membentuk regulasi guna menurunkan

harga gas tersebut.

Pemerintah pusat mempunyai fungsi fasilitatif baik dalam masalah

regulasi maupun pembiayaan, sedangkan pemerintah daerah memiliki fungsi

pelaksana pembentukkan dan pengembangan KEK di wilayahnya. Selain

beberapa fasilitas dan kemudahan yang diberikan, kekhususan KEK juga ditandai

dengan besarnya peran pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya menetapkan

norma, standar, pedoman dan manualnya (NSPM), sedangkan daerah mempunyai

peran untuk menyiapkan lahan beserta infrastrukturnya dengan dana untuk

pembangunan infrastruktur tersebut yang dapat berasal dari pemerintah pusat,

provinsi maupun kabupaten, serta melibatkan sektor swasta sesuai dengan

pembagian kewenangan yang ada.275

Berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pemberian fasilitas

penanaman modal bagi investor di KEK Sei Mangkei, pemerintah daerah

Simalungun perlu menyesuaikannya dengan kebijakan melalui regulasi Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Dan

Kemudahan Di KEK guna menyesuaikan pemberian izin dari perangkat

pemerintah daerah yang tidak tergolong dalam Administrator KEK Sei Mangkei.

Peraturan daerah tersebut yang harus disesuaikan seperti, dalam hal penetapan

275 Syarifuddin Hasyim, Op.Cit., hlm. 43


124

kebijakan di bidang PBB dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui

penyeseuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi yakni undang-undang yang

mengatur kedua ketentuan tersebut. Dikarenakan Undang-undang yang mengatur

tentang PBB dan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jika

dikaitkan dengan bentuk fasilitas tentang PBB dan Pajak Daerah dan Retribusi

daerah berdasarkan UU tentang KEK terdapat perbedaan penafsiran seperti yang

telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan korelasi regulasi mengenai PBB dan

regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bentuk fasilitas yang

diberikan kepada investor antara UU tentang KE Undang-undang Nomor 12

Tahun 1985 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.276

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah harus mampu menangani

perbedaan penafsiran dari undang-undang tersebut melalui kebijakan dengan

penetapan peraturan daerah. Kebijakan yang diambil tidak sekedar mementingkan

daerahnya tetapi demi membangun daerahnya masing-masing melalui KEK.

Selain itu, kebutuhan hukum yang memerlukan kepastian bagi investor untuk

berinvestasi bukan hanya hukum investasi tetapi juga hukum di bidang

perpajakan, perizinan dan pertanahan. Regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh

pemerintah daerah harus sesuai atau tidak bertentangan dengan kepentingan

publik serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Disamping itu, Badan Usaha Pengelola (BUP) harus mempratikkan tata

kelola yang baik (good governance) seperti yang seharusnya dilakukan oleh suatu

276 Poltak UB Panjaitan, Op.Cit., hlm. 93


125

badan usaha yang lain dalam membawa keuntungan sebesar-besarnya. Di satu

sisi, BUP bertanggung jawab kepada pemegang saham, kepada pemerintah

daerah, perusahaan milik negara maupun investor swasta. Di sisi lain, BUP juga

bertanggung jawab kepada perusahaan yang ada dalam kawasan. Artinya, BUP

harus memperhatikan pelayanan terhadap perusahaan tersebut. Kedua tanggung

jawab ini saling berkaitan, karena jika KEK berkembang, perusahaan-perusahaan

di KEK mengalami kemajuan, maka pemegang saham juga akan mendapati

keuntungan.277

Pada sisi lain, seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan

sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan KEK-mulai dari tahap persiapan sampai

tahap pengelolaan, peran pemerintah pusat menjadi bagian yang terpenting.

Begitu krusialnya peran pemerintah tersebut, sehingga Wong dan Chu (1985)

dengan tegas mengatakan : satu di antara faktor penentu dari keberhasilan atau

sebaliknya kegagalan dari KEK adalah sistem pelayanan administrasi publik.

Dalam hal ini, KEK Sei Mangkei sebagai suatu proyek besar yang mampu

mempengaruhi perkembangan wilayah dan nasional secara signifikan, keterlibatan

pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten bersamaan dengan para pelaku usaha

dengan dibarengi berbagai permasalahan kompleks yang terjadi, maka diperlukan

suatu komunikasi intensif antar pihak yang terlibat untuk menghindari

tumpangtindih dari tugas pokok yang dimiliki oleh masing-masing. Sinergisitas

dan koordinasi antar pihak terkait sangat dibutuhkan, dimana hubungan kerjasama

tidak hanya diprioritaskan dalam upaya memenuhi persyaratan saja, tetapi juga

harus diprioritaskan pada pemecahan masalah-masalah yang terjadi dalam

277



126

pengembangan kawasan ini.278

Komunikasi yang lebih efektif antara pihak yang

terlibat, baik pusat, daerah, maupun swasta bersama dengan BUP Sei Mangkei,

dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan diidentifikasi

sedini mungkin bersamaan dengan satu kesatuan regulasi-regulasi yang saling

memudahkan satu sama lain.

278

Wenny Eka Septina, Op.Cit., hlm. 5


127

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan

kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan KEK merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam

pembentukan KEK terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi baik

terkait kriteria lokasi dan berbagai fasilitas infrastruktur yang

mendukung dari suatu kawasan yang akan dijadikan sebagai KEK.

Tahap pengusulan, penetapan, pembangunan serta pengelolaan KEK

dilaksanakan oleh Badan Usaha, Pemerintah Provinsi maupun Daerah,

Pelaku Usaha serta Dewan Nasional beserta keanggotaannya. Tujuan

utama pengembangan KEK adalah menghadirkan aktivitas ekonomi

strategis yang berdaya angkat dan berdaya dorong bagi proses

pembangunan dan ketahanan perekonomian, melalui instrumen investasi

yang diiringi dengan berbagai kemudahan, dukungan infrastruktur, dan

insentif. Kebijakan ini mempunyai empat sasaran, yaitu: terbangunnya

kawasan yang berkeunggulan geoekonomi dan geostrategis;

terwujudnya kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain

yang bernilai tambah ekonomi tinggi; terjadinya percepatan

perkembangan daerah dan keseimbangan pembangunan antar wilayah

melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;


128

terciptanya lapangan pekerjaan melalui kehadiran berbagai kegiatan

ekonomi.

2. Untuk menyelenggarakan KEK, dibentuk lembaga penyelenggara KEK

yang terdiri atas dewan nasional di tingkat pusat dan dewan kawasan di

tingkat provinsi. Dewan kawasan membentuk administrator KEK di

setiap KEK untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan

pengendalian operasionalisasi KEK sedangkan yang menjalankan

kegiatan usaha di KEK dilakukan oleh badan usaha dan pelaku usaha.

Administrator KEK dan badan usaha bersama-sama dengan pelaku

usaha memiliki peranan yang sangat penting untuk keberhasilan KEK

di suatu daerah KEK tersebut.

3. Terdapat sejumlah hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan

KEK Sei Mangkei. Faktor-faktor hambatan tersebut menyebabkan

KEK Sei Mangkei menjadi kurang menarik minat investor,

diantaranya masalah infrastruktur; masih tingginya harga gas, masalah

dalam penetapan tarif listrik, belum adanya insentif terkait

pajak/retribusi dari pemerintah daerah, pembangunan global Hub

Pelabuhan Kuala Tanjung yang tidak kunjung selesai, belum

selesainya pembangunan rel kereta api dari Stasiun Bandar Tinggi ke

Pelabuhan Kuala Tanjung, mutu jalan kabupaten/provinsi di sekitar

KEK Sei Mangkei yang tidak memadai, tidak tersedianya tempat

pembuangan/pengolahan Limbah B3, tidak tersedianya akses jalan tol

Tebing Tinggi-Kuala Tanjung-Sei Mangkei, tidak tersedia TPA di

sekitar KEK Sei Mangkei; belum terjaminnya kepastian hukum terkait


129

regulasi-regulasi mengenai pengelolaan dan kelembagaan KEK. Selain

itu, permasalahan lainnya adalah belum optimalnya koordinasi terkait

kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

wewenangnya untuk mendukung keberadaan KEK Sei Mangkei yang

dapat menyebabkan tumpah tindih kewenangan maupun kekosongan

regulasi hukum. Tujuan pengembangan KEK Sei Mangkei sebagai

pusat pengembangan industri hilir kelapa sawit belum dapat

diwujudkan, dikarenakan dukungan dari kebijakan yang tepat dan

efektif oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum

terlihat. Bagaimanapun juga, investasi BUP KEK Sei Mangkei yaitu

PT. Perkebunan Nusantara III Persero bersama dengan PT. KINDRA

sebagai anak perusahaan, memiliki jumlah yang cukup besar, namun

jikalau hingga saat ini permasalahan dari kelembagaan KEK Sei

Mangkei itu sendiri belum dapat dioptimalkan kewenangannya, maka

akan sulit mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya di

KEK Sei Mangkei. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya

koordinasi dan keseimbangan yang lebih efektif dari segala pihak, baik

pemerintah pusat, daerah, swasta bersama BUP KEK Sei Mangkei

serta kelembagaan KEK guna untuk meminimalisir terjadinya tumpang

tindih kewenangan dengan diidentifikasi sedini mungkin bersamaan

dengan satu kesatuan regulasi-regulasi yang saling memudahkan satu

sama lain.


130

B. Saran

Adapun beberapa saran yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini

antara lain:

1. Diharapkan setelah kurang lebih lima tahun dilaksanakannya program

KEK, dapat terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi

penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undangan KEK meliputi :

penyelesaian peraturan pelaksanaan fasilitas dan kemudahan di KEK;

tersusunnya standar dan pedoman pembangunan infrastruktur, kinerja

pengelolaan, dan perijinan di KEK. Sehingga dapat terlaksanakan

KEK sesuai dengan arah kebijakan Pengembangan KEK adalah dalam

rangka mewujudkan Visi Presiden, dan Prioritas Pembangunan

Nasional/Nawacita, yang dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019, serta

Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Kawasan Ekonomi Khusus.

2. Relasi kewenangan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,

serta badan usaha, dalam hal ini melalui Dewan Nasional, Dewan

Kawasan, Administrator, Badan Usaha serta Pelaku Usaha harus diatur

secara spesifik sedemikian rupa sehingga terdapat kejelasan tentang

lingkup otoritas, serta hak dan tanggung jawab dari masing-masing

lembaga, baik pada tahap persiapan maupun pada tahap

pengelolaan/operasionalisasi KEK. Disamping itu, agar kewenangan

dapat terlaksana sesuai dengan tugas masing-masing, diperlukan SDM

yang berkompeten dalam menjalin kerjasama dengan pelaku usaha dari

investor asing dalam melakukan kegiatan usaha dan pemasaran di

Badan Usaha dan Pengelola KEK Sei Mangkei.


131

3. Peranan KEK Sei Mangkei saat ini sudah harus memiliki

peningkatan dalam daya saing yang tidak hanya antar kawasan

secara global, namun juga antar kawasan pasar ekonomi secara

internasional. Pemerintah daerah harus mampu memberikan

jaminan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan investor

mengenai penyediaan dan bentuk fasilitas bagi investor yang

berinvestasi di KEK dengan melakukan penyeseuaian terkait

peraturan-peraturan mana saja yang tepat untuk digunakan, baik

aturan yang diperintahkan oleh UU tentang KEK maupun peraturan

yang terkait yang disesuaikan dari UU tentang KEK itu sendiri.

Terkait permasalahan limbah, negara harus membuat tempat

pembuangan limbah di setiap daerah di Indonesia, terutama di luar

kawasan KEK Sei Mangkei, bukan hanya di daerah Cilengsi, Jawa

Barat. Sebaiknya, Pemerintah Simalungun membuat tempat

pembuangan limbah maupun TPA di luar kawasan, dikarenakan di

dalam masterplan KEK Sei Mangkei tidak dapat dijadikan sebagai

tempat pembuangan limbah. Dikarenakan standard layanan baku

dari pemerintah belum memiliki kepastian waktu yang cepat dan

tepat dalam mengurus perizinan yang harus dikembangkan untuk

investor, dengan maksud, apabila proses input sampai akhirnya jelas

waktunya kapan selesai, sehingga investor dapat dengan nyaman

mendaftarakan maupun peralihan yang harus dikembangkan, maka

pemerintah harus segera mempercepat pembentukan berbagai

regulasi terkait permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan


132

sebelumnya. Walaupun dikatakan kewenangan pemerintah daerah

jauh lebih besar dalam pengembangan KEK, namun pemerintah

pusat juga masih tetap memiliki peran strategis. Pemerintah pusat,

melalui kementerian-kementerian terkait memiliki kewenangan

untuk mengatur regulasi, berkoordinasi, dan memberikan arahan

bagi daerah yang wilayahnya ditetapkan sebagai KEK. Oleh karena

itu, diperlukan keseimbangan pelaksanaan fungsi antara pemerintah

pusat, provinsi, dan kabupaten, agar pembangunan KEK Sei Mangkei

tidak terhambat.


133

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Akinci, G. & Crittle, J., Special Economic Zones: Performance, LessonsLearned,

and Implications for Zone Development, Foreign Investment

AdvisoryService (FIAS), World Bank: Washington, D.C, Occasional

Paper, 2008

Damuri, Yose Rizal, dkk. Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis di Indonesia:

Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan, Jakarta : Centre for Strategic and

International Studies, 2015

Dinas Pemerintahan “Standar Penyelenggaraan Infrastruktur Dalam Kawasan

EkonomiKhusus (KEK)”, Jakarta: Kawasan Ekonomi Khusus 2011

Salim, Peter Salim dan Yenny, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer

Modern, Jakarta : English Press, 2002

Djojodipuro, Marsudi.Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan

Investasi di Kota Semarang, Semarang:Universitas Diponegoro, 2007

Hasyim, Syarifuddin, Penanaman Modal Dalam Kerangka Otonomi Daerah,

Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008

Hidayat, Syarif Hidayat dan Agus Syarip (ed.), Quo Vadis Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK), Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Hartono, Sunaryati.Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20,

Bandung, Alumni: 1994

Hidjaz, Kamal.Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem

Pemerintahan Daerah Di Indonesia,Makasar: Pustaka Refleksi, 2010


134

HR, Ridwan.Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2013

Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius.

1992

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kompendium Bidang Hukum

Investasi, Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011

Nagy, Pancras J., Country Risk, How to Asses Quantify and Monitor,

London:Euronomy Publications, 1979 , Dikutip dari Erman Rajagukguk

(A), Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan (Jakarta: Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2006

Nasrulloh, Ridwan.Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Skripsi Program Studi

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008

Poerdwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai

Pustaka, 1997

Sembiring, Sentosa.Hukum Investasi, Bandung: CV Nuansa Aulia. 2010

Suheri, Tatang, dkk, “Analisis Triple Helix dalam Kawasan Ekonomi Khusus

(Studi Kasus: KEK Sei Mangkei)”, Bandung: Program Studi Sarjana

Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Komputer Indonesia, 2017

Wahyuni, Sari.Competitiveness of Special Economic Zones. Comparison Between

Indonesia, Malaysia, Thailand and China, Jakarta: Salemba Empat, 2013

Soekanto, Soerjono.Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010


135

Siregar, Mahmul dan Edy Ikhsan.Metode penelitian dan Penulisan Hukum

Sebagai Bahan Ajar, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara, 2009

Soewarno, Handayaningrat. Pengantar Study Administrasi Dan

Manajemen,Jakarta : CV Haji Masagung,1990

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan

Usaha Milik Negara


Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal


Ekonomi Khusus


Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus


Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi

Khusus

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan

Ekonomi Khusus


136

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Sei Mangkei

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Kawasan Ekonomi Khusus

Presiden Republik Indonesia, “Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi

Indonesia 2011-2025”, Lampiran Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun

2011

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip

Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi

Khusus Sei Mangkei

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

menjadi Undang-Undang


137

C. JURNAL/MAKALAH

Aristyani,Sheila,Analisis Yuridis Perubahan Hak Atas Tanah Dari Status Hak

Guna Usaha Menjadi Hak Pengelolaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus

Sei Mangkei PT.Perkebunan Nusantara III (Persero). (Dalam Thesis

Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015)

Destaningtyas, Valenshia, Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Sebagai Upaya

Peningkatan Penanaman Modal dan Daya Saing Internasional, (Dalam

Skripsi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,

2010)

Bab II tinjauan pustaka, eprints.uny.ac.id/7900/3/bab2%20-%2006101244019.pdf,


Febriano, Muhammad Riza, Hariyadi A. Faroby Falatehan dalam “Abstrak

Strategi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei,

Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Terintegrasi dan Berkelanjutan”.

Ginting, Budiman, Dkk, Harmonisasi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei.

Mangkei:Optimalisasi Industri Hilir Kelapa Sawit Sumatera Utara Untuk

Mendukungpembangunan Daerah, Suatu Kajian Hukum, Penelitian

Unggulan Perguruan Tinggi

Panjaitan, Poltak UB, Analisis Hukum Fasilitas

Bagi Investor Di Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-undang

Nomor 39 Tahun 2009Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, (Dalam Thesis

Program Studi Fakultas Hukum USU, 2014)


138

Pasaribu, Rowland B. F., Investasi dan Penanaman Modal, http://investasi-dan-

penanaman-modal.pdf, diakses pada 24 Desember 2017, pukul 12.00 WIB

Septina, Wenny Eka, “Penghambat Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus:

Kajian Dalam Aspek Regulasi, Sumberdaya, Dan Kelembagaan”,

https://11841-27497-1-PB.pdf, 2016

Susilawati, Dwi, Analisis Hukum Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, (Skripsi Program Studi

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014)

Yesuari, Ayu Prima sebagai Tenaga Ahli Muda Kawasan Ekonomi Khusus

Deputi V Kemenko Perekonomian, “Mengenal Kawasan Ekonomi

Khusus”, 2014 diakses pada 05 Desember 2017 pukul 20.35 WIB

D. WEBSITE

Aditya Cahya Saputra, “Kelembagaan sebagai pondasi penting membentuk

karakter individu”,

https://www.kompasiana.com/aditya.cahya.saputra/kelembagaan-sebagai-

pondasi-penting-membentuk-karakter

individu_54f8b4e0a33311b9188b4721, diakses pada 24 Desember 2017,

pukul 21.01 WIB

Alviansaf, “Mengenal Kawasan Ekonomi dan Strategis Nasional (Telaah Singkat

KAPET dan KEK)”, https://alviansaf.wordpress.com/2013/08/19/mengenal-

kawasan-ekonomi-dan-strategis-nasional-telaah-singkat-kapet-dan-kek/,

diakses pada 24 Desember 2017, pukul 13.32 WIB




https://11841-27497-1-pb.pdf/

https://www.kompasiana.com/aditya.cahya.saputra/kelembagaan-sebagai-pondasi-penting-membentuk-karakter%20individu_54f8b4e0a33311b9188b4721





139

Debottlenecking Infrastruktur KEK Sei Mangkei,

http://kek.go.id/berita/2017/04/Debottlenecking-Infrastruktur-KEK-Sei-

Mangkei, diakses pada 11 Januari 2018

DRPD Sumut dukung percepatan penyelesaian KEK Sei Mangkei,

http://rajawalinews.com/7650/pansus-rtrw-dprd-sumut-dukung-

percepatan-penyelesaiankek-sei-mangkei/, diakses tanggal 2 Januari 2018,

pukul 14.55 WIB

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia,

http://kek.go.id/dewan-nasional-kek, diakses pada 23 Desember 2017,

pukul 16.47 WIB

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Cabang Sumatera Utara, Industri

Minyak Sawit Sumatera Utara Berkelanjutan, (Bogor: PASPI, 2016)

http://paspimonitor.or.id/Adv/sumut.pdf, diakses pada 23 Desember 2017,

pukul 23.10 WIB

Haryadi, “Analisis Daya Tarik Investasi”,

https://haryadikamal.files.wordpress.com/2010/07/daya-tarik-investasi.pdf,

Universitas Jambi, Mendalo Darat, hlm. 1, diakses pada 23 Desember

2017, pukul 23.11 WIB

Ini Syarat Kemudahan Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus,

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5693668423db4/ini-syarat-

kemudahan-perpajakan-di-kawasan-ekonomi-khusus, diakses tanggal 1






http://paspimonitor.or.id/Adv/sumut.pdf

https://haryadikamal.files.wordpress.com/2010/07/daya-tarik-investasi.pdf




140

Ini bedanya KEK bonded dan FTZ, http://nasional.kontan.co.id/news/ini-bedanya-

kek-bonded-zone-dan-ftz, diakses tanggal 26 Desember 2017, pukul 13.53

WIB

Infrastruktur KEK Sei Mangkei, http://kek.ekon.go.id/kek-di-indonesia/sei-

mangke/, diakses pada 10 Januari 2018 pukul 16.45 WIB

Kamus Besar bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/aglomerasi, 23 Deseember


Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei,

http://www.seimangkeisez.com/f1.asp/?action=rminf, diakses pada 10


KEK sei mangkei jadi benchmark nasional,

http://www.ollydondokambey.com/kek-sei-mangkei-jadi-benchmark-

nasional/, diakses pada 12 Desember 2018, pukul 15.43 WIB

Kembangkan KEK Sei Mangkei, PTPN akan Jadikan Kota Industri Modern

,http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/yKX89q4K-kembangkan-kek-

sei-mangkei-ptpn-akan-jadikan-kota-industri-modern, diakses pada 11


KEK Sei Mangkei dan Bitung Terkendala Infrastruktur,

http://www.kemenperin.go.id/artikel/13552/KEK-Sei-Mangkei-dan-

Bitung-Terkendala-Infrastruktur, diakses pada 12 Januari 2018, pukul

23.22 WIB

KEK terganjal infrastruktur, http://www.kemenperin.go.id/artikel/13553/KEK-

Terganjal-Infrastruktur, diakses pada 12 Januari 2018, pukul 23.25 WIB






https://kbbi.web.id/aglomerasi

http://www.seimangkeisez.com/f1.asp/?action=rminf









141

Sekretariat Dewan Nasional KEK, http://kek.go.id/sekretariat, diakses pada 05

Januari 2018 pukul 19.30 WIB

Pabrik Pengolahan Minyak Pertama Milik Unilever Ini Akan Mendorong

Pengadaan Minyak Sawit Yang 100% Dapat Ditelusuri Asal-Usulnnya”,

http://www.unilever.co.id/id/mediacentre/pressreleases/2013/Unilever-

Mendirikan-Pabrik-Pengolahan-Minyak-Kelapa-Sawit.aspxdiakses pada

tanggal 10 Desember 2017 pada pukul 19.00 WIB

PT Perkebunan Nusantara III (Persero),

http://www.ptpn3.co.id/sejarah.php?h=tentang-kami, diakses pada 2


Pelayanan Perizinan 3 Jam, http://kek.go.id/perizinan, diakses pada 02 Januari

2018, pukul 13.40 WIB

PTPN III (Holding), Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei,

http://www.ptpn3.id/index.php/id/medias/berita/20-peningkatan-

signifikan-di-sektor agrowisata?showall=1, diakses pada 03 Desember

2017, pukul 17.45 WIB

PTPN Gandeng Tiga BUMN Percepat Pengembangan KEK Sei Mangkei,

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/28/p03deb423-

ptpn-gandeng-tiga-bumn-percepat-pengembangan-kek-sei-mangkei,


Ptpn III persero dipercaya kelola asset barang milik Negara di kek sei mangkei,

http://www.ptpn3.id/index.php/id/medias/siaran-pers/35-pt-perkebunan-

nusantara-iii-persero-dipercaya-kelola-aset-barang-milik-negara-di-kek-

sei-mangkei, diakses pada 2 januari 2018 pukul 12.35 WIB


http://kek.go.id/sekretariat




http://www.ptpn3.co.id/sejarah.php?h=tentang-kami

http://kek.go.id/perizinan








142

Tumpal Sihaloho dan Naufa Muna, “Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan

Kawasan Ekonomi Khusus”, diakses dari

http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/04/25/-1366882248.pdf, pada

tanggal 23 Desember 2017 pukul 16.51 WIB

Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, http://kek.go.id/tim-pelaksana, diakses

pada 05 Januari 2018, 19.43 WIB

Ukay Karyadi, KEK Indonesia Sebagai Kawasan Pertumbuhan, http://ukay-

karyadi.blogspot.co.id/2009/01/keki-sebagai-kawasan-pertumbuhan.html,


Yoga Sukmana, “UNCTAD: Dari Posisi 8, Indonesia Kini Posisi 4 Negara

TujuanInvestasi”,http://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/08/120000726

/unctad.dari.posisi.8.indonesia.kini.posisi.4.negara.tujuan.investasi,


Yos Mo, “7 Negara Tujuan Utama Ekspor Minyak Kelapa Sawit dari Indonesia”,

http://www.isw.co.id/single-post/2017/02/27/Negara-Tujuan-Utama-

Ekspor-Minyak-Kelapa-Sawit-dari-Indonesia, diakses pada 23 Desember

2017, pukul 20.15 WIB

E. WAWANCARA

Brahmana, Revondy. (Staff Administrasi Bisnis Perusahaan di Kantor PT.

Perkebunan Nusantara III (Persero), Medan : Wawancara pada hari Rabu,

10 Januari 2018



http://kek.go.id/tim-pelaksana







Documents

OPTIMALISASI KELEMBAGAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS …